BI'PATI TAPIII PROVIilSI IIALIilAITTAIT SEI TTAIT PERATURAN BUPATI TAPIN NOilOR 04 TAHUN 2OI7
TEilTAIfG GRAITD DESIGIT PEIYGTNDALIAIY KI'AIYTITAS PEIYDTIDUK KABUPATEN TAPIN TAIIUil 2O1O.2O35 DEITGAIT
RAIIUAT TT'HAIT YAITG TAIIA ESA BI'PATI TAPIIV,
Menimbang : a.
b.
batrwa dalam rangka untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang, diperlukan kebijafran pengendalian lmantitas penduduk yang dituangkan dalam Grand. Design Pengenddian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tapin;
batrwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2O1O2035;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembenttrkan Daerah Tingkat II Tanatr [.aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27561;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3.
4a2\;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOZ tentang Rencana Pembangunan Jang!
Panjang Nasional Tatrun
2OO5-2O25
Talrun 2OO7 Nomor 33,
Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OOl;
?o(
-2-
4.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OOg tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembzrran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 16l, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
tentang
Pembenttrkan
2}ll
Peratrrran
Perundang-tmdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Dll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 6.
Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telatr diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Pembatran Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679h
7.
30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 560l);
Peraturan Pemerintalr Nomor
58
8.
Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a593h
10. Peratrrran Presiden Nomor 153 Ta-Lun 2Ol4
tentang Grand Kependudukan;
Design
Pembangunan
nF
-3-
11.
Perahrran Presiden Nomor
2 Tahun
2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tatrun 2Ol5-2O19;
t2. Instruhsi Presiden Nomor I Tahun 2OtO tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; 13.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tatrun 2OtO tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telatr
diubah beberapa kali teraktrir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perrrbalran Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr;
Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan
16. Peratrrran Daerah Kabupaten
Tapin Nomor
OS Tahun 2Ol3 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daeratr Kabupaten Tapin Tahun 2OO5-2O25;
17. Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor
2I
Tahun 2Ol3 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OL3-2OL7;
Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten
Susunan Perangkat Daeratr;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunarr Organisasi, Tugas dan Ftrngsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah l(abupaten Tapin; MTUUTUSKAIT: Menetapkan
PIRATURAN BIIPATI TENTAIIG
DTS'IGII' PTNGEI|DAITAII
GRAII'D
KT'AIITITAS PTITDI'DI'K NABI'PATTIT TAPTII TAHT'IT 2O1G 2035.
rJr
-4-
BAB
I
KEIENTUAIY T'MT'M Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
:
2. Pemerintahan Daeratr adalatr Penyelenggaraan
Umsan Pemerintatran oleh Pemerintah Daeratr dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesattran Republik Indonesia ssfngaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 4. 5.
Pemerintatr Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urrsan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daeratr Otonom. Bupati adalah Bupati Tapin
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana- edalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.
6.
Grand DesQn Pembangunan Kependudukan, yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang di tuangkan dalam Program 5 (lima) tatrunan Pembangunan Kependudukan
Indonesia untuk
7. 8.
9. 10.
mewujudkan target
pembangunan
kependudukan. Degradasi Lingkungan adalalr penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen linghrngan sebagaimanamestinya. Kependudukan adalatr hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, stnrktur, pertumbuhan, persebaran ,mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejatrteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
KuantitasPenduduk adalah jumlatr penduduk akibat dari perbedaan antar jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
unit terkecil ddam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan
11. Keluarga adalah
anakrrya, atau ibu dan anaknya. 12.Persebaran Penduduk adalatr kondisi sebaran penduduk secara kerrrangan.
-5-
13.
Penataan Persebaran Penduduk adalatr upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata, ruang wilayah.
Mobilitas Penduduk adalatr gerak keruangan pendudtrk dengan melewati batas wilayah adminstrasi pemerintahan. 15. Pembangunan berkelanjutan adalatr pembangunan terencana di segala bidang unhrk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebuhrhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. 16. Daya Dulnrng Alam adalah an lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. 14.
17.
Daya Tampung Lingkungan adalatr kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk. BAB
II
MAI(SUD DAIY TUJUAIT Passf 2
ini dimaksudkan untrrk memberikan Pedoman dalam Penyelengaraan Program
Secara umum Perattrran Bupati
Petunjuk dan
Kependudukan dan Keluarga Berencana bagr
:
a. instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan
di
daeratr;
b. instansi terkait pelaksana program kependudukan dalam c. d.
menyelengarakan program kependudukan, Keluaraga Berencana; lintas sektor dan program terkait kependudukan;
organisasi profesi, dan organisasi masyarakat, serta individu
yang peduli dengan masalah kependudukan; dan
e. fasilitas pemberi pelayanan keluarga berencana dalam menyelenggarakan pelayanan Keluarga berencana.
Bagisa Kesatu
Matsud Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini addatr untuk memberikan acuan bag, pelaksana kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana di Daerah.
"#(
-6-
Bagian Kedua
ft{uan Pasal 4
Ttrjuan ditetapkannya Peraflrran Bupati ini adalatr agar kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana bedalan secara terarah,
efektif dan efisien.
BAB RUAITG
III
LINGI('P
Pasd 5
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah
perencanaErn,
pengganggaran, monitoring, dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana di Daerah. BAB IV SISTEMATIKA Pesat 6
(1) Sistematika Grand Design Pengendalian meliputi BAB
I
BAB
II
BAB
III
BAB
TV
BAB
V
Kuantitas Penduduk ini
:
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Kondisi Kependudukan Kabupaten Tapin VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN 2.1 Visi
2.2 Misi 2.3 Arah Kebljakan 2.4 T\rjuan Grand Destgn Pengendalian Kuantitas Penduduk POKOK.POKOK PENGENDALI.AN KUANTITAS PENDUDUK 3. 1 Pengahrran Fertilitas 3.2 Penurunan Angka Kematian 3.3 Pengarahan Mobilitas 3.4 Pengahrran Kelembagaan Masyarakat 3.5 Sasaran yang Ingrn Dicapai ROAD MAP 4.1 Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk PENUTUP 5.1 Penuttrp
-7-
(21 Isi muatan dan rinciart Grand Designini
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagaimana tercantum aaam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perahrran Bupati ini. BAB V
X
TENTUAIT PE!ruTUP
Pasat 4
Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten Tapin.
Ditetapkan di Rantau padat4niggaLl 0B trbbrtmri 2017
+flt Diundangkan di Rantau padat4ggggt 0B Febrr.nri
2O1T
KABUPATTIY TAPIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OL7 NOMOR 04
KATA PENGANTAR Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
di era disentralisasi
mengaJami tantangan yang berat. Program yang sebelumnya memperoleh.perhatian dan prioritas
yang tinggi dari tingkat pusat sampai ke daerah sempat sangat melemah setelah penyerahan urusan KB ke Pernerintah Kabupaten dan Kota. Masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya persepsi atau lrmahaman yang sama antara daerah tentang pentiag .lan stsategisnya
proganc Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi kesejahteraatr dan kemajuan daerah di masa depan. Program
ini tidak
semata
-
mata
b".tqir- untuk
ikan jumlah dan
pertumbuhan penduduk, tetapi lebih rnendasar adalah merencanakan penduduk yang berkualitas
dalam hal
ini meniqgka*an
kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber dala manusia
(SDIO yang andal di kemudianhari. Alfiimya denganrnengucapkanAlhamdulillalL Puji SyuLur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena dapat dirumuskannya Grand Desrgn Pengendalian sasaratr .kuantitatif seperti Kuantitas Penduduk Kabupaten Tapio, namun demikian sasaftm
-
tertuang dalam Grand D€sign masih bersifat seinenar4 oleh karena masih menunggu hasil final proyeksi penduduk berdasarlran Sensus Penduduk tahun2010 dari BAPPENAS.
Grand design
ini diharapkan
dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pengendalian
kuantitas penduduk di Kabupaten Tapin dari tahun 2010
-
2035. Yang tidak kalah pentingnya
Grand design ini juga diharapkan dapat membangun komimen para pemangku kepentingan dan
penentu kebijakan (Prime Stakeholders)
tentang
upaya pengendatrian kuantitas
penduduk bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tapin. Kami mengucapkan terima kasih
dan penghargium yang tinggi kepada seluruh anggota tim kgrj
Desigu pengendalian
Kuantitas Penduduh serta berbagi pihak yang telah
Grand design ini
semoga Grand Design mn bermanfaat bagi upaya
pembangrrnan yang
berrrawasan kependudukan demi kesejahteraan
secara kesel
Desember :dan
AH, SKM, MS 198903
i
0t2
KB Kab. Tapin
DAFTAR ISI Hal
i ii iii
Kata Pengantar Daftar Isi DaftarPustaka
BAB
I
I
PENDAHULUAN
l.l
Latar Belakang
1
1.2
Permasalahan
2
1.3
Dcartlukum
3
1.4
Kondisi Kependudukan Kabupaten Tapin
4
BAB II
VISI, MISI DAN ARAFI KEBUAKAN
2.t 2.2 2.3
2.4 2.5
2.6 2.7
BAB
III
11
Misi.. Arah Kebijakan..........
...:.........
ll il
Tujuan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Lrkuran Keberhasilan ............. Strategi Pelaksanaan Alur Pikir Pengendalian Kuantitas Penduduk
t2 l3
POKOK.POKOK PENGENDALIAN KUAJ\ITITAS PENDUDUK......
t4
L2
13
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3-6
Pengaturan Fertilitas ( Kelahiran) Penunrnan Angka Kematian
t4 l5
PengarahanMobilitas PengaturanKelembagaanMasyarakat Sasaran Yang Ingin Dicapai Dasar Perencanaan Kuantitas Penduduk
15
4.1
ROAD MAP Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk
26 26
5.1
Penutup
27
BAB TV BAB V
11
t7
l8 19
B-'.rs_t!{r "-d
"
--..-1i:---iTgsl_.,Gr-
BAB
I
PENDAIIT'LUAN
1.1 Latar Belakang Pendrduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunao yang dilakukan.Dalam hal
ini pembangunan harus dikembangkan
dengan memperhitungkan kemanrpuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalarn dinamika pembangunan tersebut. Menurut lrmbaga
Demogffi FEUI s@ara umum, penduduk mempnnyai 3 (tiga) matra pokoh yaitu aspek lonntitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.Disamping ketiga matra tersebu! ada aspek pendukung lainnya yaitu masalatr administrasi kependudukan yang berkeoaan dengan ketiga maha tersebut. Undang-undang Domor 52 tahun
2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembao.gunan keluarga menitikberatkan penduduk sebagai modal dasar Pembangunan harus menjadi
titik
dan faktor dominan.
sentral dalam pembangunan berkelanjutan
karcm jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah, dan pertumbuhan yang cepat memperlambat tercapainya kondisi yang ideat antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampuqg lingkungan-
Di Provinsi Kalimantan keempat aspek kependudukan
Selatan tidak terkecuali
di
Kabupaten Tapuu
ini masih menghadapi kendala. Dari sisi kuantitas,
jumlah penduduk Kabupaten Tapin masih sedikit, yaitu urutan ke 11 di Kalimantan Selatan. Pada Ahun 2015, berdasarkan proyeksi penduduk di Kabupaten Tapin berjurnlah sekiar 181.778
jiwa yang terdiri dari 91.692 jiwa
laki-laki dan 90.086 jiwa peremPuan, dengao laju pertumbuhan penduduk sebesar l,46yo. Disparitas laju pertumbuhan penduduk antar Kecarnatan di Kabupaten Tapin
juga tidak merata dari yang tertinggi sebesar 1,87/0 di
Kecamatan Bungur dan terendah di Kecamatan Candi Laras Utara yakni sebesar 0,93Yo.
GDPKIAPIN2OIG2OS5
Masetah selanjuhya berkenaan dengan kualitas penduduk 1,ang relatif masih rendah. Dari sisi kualitas, jumtrh penduduk Kabupaten Tapin yang relatif
sedikit, ternyata tidak berbanding lurus dengan mutu sumber daya manusia
(SDM) yang memadai. Indeks pembangunan nnanusia GDD Kabupaten Tapin pada tahun 2010 dan 201lstagnan (tetap) berada ditataran bawah yakni posisi .9
dari 13 Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan yang berkaitan deqgan
kdatan,
pendidikan dan ekonomi.
Karcna
itq
diperlukan suatu Grand Design Pengendalian Kuantitas
Penduduk ddam rangka mewujtdkan keserasiaq keselarasan, dan keseirnbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk
Design
ini
di Kabupaten Tapin. Grand
menrpakan upaya mewujtrdkan pembangunan berkelanjutan untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk saat
ini
sekaligus mempertimbangkan
kesejahteraan penduduk dimasa mendatang. Selain merupakan salah satu upaya untuk menuju kepada
itu, Grand Design
ini
visi d:m misi pembangunan
Kabupaten TapirU khususnya terkait penarganan permasalahan kependudukan
s@ara menyeluruh dan berkesinambungan- Sehingga keberhasil.an dalam mengendalikan
laju
pertumbuhan perduduk
penduduk akan mendorong pembaogunan
di
untrk meningkatkan kualitas
semua aspek dan rn€rDpercepat
terwujudnya masyarakat Kabupaten Tapin Mandiri dan Sejahtera )'ang Agamis
(TAIvIASA). Hal ini sesuai dengan misi pembangrrnan daerah yaitu meni pengembangan kualitas sumberdaya manusia
dan rnewujudkan
masyarakat
Kabupaten Tapin yang sejahtera dan agarnis. 1.2 Permasalahan
Program untuk mengendalikan kuantitas
dan laju
pertumbuhan
penduduk antara lain dilakukan melalui program kependudukan dan ksluart, berencana.
Kendala utama yang dihadapi dalam progfttm ini adalah belum
danya persamaan persepsi dan pemahaman tentang pentingtrya
Program
kependudukan dan-I(eluarga Berencana (Kts) bagi pembargunan berkelanjutan
di daerah. Keadaan tersebut
GDPI(TAPINUIG2O35
rnengakibatkan
perhatian/prioritas yang
diberikan oleh pemerintah Kabupaten yang mengakibatkan progam Kependudukan dan KB belum dilayani secara memadai meskipun telatr menjadi urusao wajib sesuai dengan amanat PP 38 dan
4l
tatrun 2007
13 Dasar Hukum Berbagai landasan hukum 1,ang mendasari pelalsanaan Grand Design Pengendalian Kuantitas Pendudr* Kabupaten Tapio autara lain adalah sebagai
berikut:
a
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
b.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang per€ncanzum pembangunan nasional;
c. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencala pembangunan
jangka panjang nasional (RPJPN) 2005 -2025;
d.
Undang-Undang
Nomor
52
Tahun 2009 tentang
perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga;
e.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014..entarg Pemerintatran Daeratr:
f.
Peranrran Penaerintatr Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand design Pembangunan Kependudukan;
g.
Instnrksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional;
h.
Instruksi Presiden Nomor
3
Tahun 20tO tentang pernbangunan yang
berkeadilan;
i.
Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2010 tentang tencaDa
pembangunan
ja"gka menengah nasional (RPJM$ 2010-2O14;
j.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nornor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjarg Daerah Provinsi Kalirnantan Selatan Tahun 2O05 -2025 :
GDPKTAPINNIUNS5
I
k. Peraturan Daerah Kabupaten
Tapio Nomor
I
Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangrrnan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 20013-
2018; 1.4 Kondisi Kependudukan Kabupaten Taprn
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk BerdCIarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2015, jumtah penduduk di
perempuan sebanyak 90.086
jiwa laki-laki
jiwa
dan
jiwa deryan seks rasio 102. Seks Rasio adalah
102,
Kabupaten Tapin mencapai 181.778
sebanyak 9l-692
berarti terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 orang per€mprran. Seks Rasio
menurut Kecarnatan yang terendatr adalah Kecamatan l-o$aikat sebesar 98 dan tertinggi adalah Kecamatan Salam Babaris dan Kecamatan Piani sebesar 106. Grafik
1
Jumlah Penduduk Kabupaten TapinTahun 2015
700.ooo 600-ooo
50()-oq)
400.oq) 200-ooo
r I
roo.ooo
E Laki+perempuan
[email protected])
+r
Laki{aki Perempuafl
+4
*o=$"o"$"0*""" Sumber: BPS,2010
Jumlah penduduk yang kecil
itu
disertai dengan rata-rata laju
pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2015 yang cukup rendah,
yaitu sebesar 1,46 Yo l*rh rendah dari hasiln SP 2010 sebesar 1,72 yo ( dibawah rata-rata LPP Provinsi sebesar 199 %). Narnun seperti terlihat pada Gambar 2,
GDPKTAPN7r'IU2O35
disparitas antar kecamatan pun cukup tinggi. I^aju pertumb'rhan pendudtrk
tertiqggi berada di Kecamatan Bungrn sebesar l,87yo diatas rufz-rata angka Kabupaten Se-baliknya teldapat 58ima) Kecamatan
di
Kabupaten Tapin yang
memiliki laju pertumbuhan penduduk dibaw'ah taju pertumbrrhan rata rala Kabupaten Tapin. Kecarnatan tersebut adalah Kecamatan Candi Laras Utara sebesar 0,93Yo; Kecarnafan Candi t aras Selat"n sebesar 0,96%o; Kecamatan
Bakarangan sebesar l,Woh, Kecamatan
Piani sebesar lA5%;
Kecarnatan
Lokpaikd sebesar l,5lo/o dan liecamatan Tapin Tengah sebesar l,3lyo. Grafik 2 Laju Pertumbuhan Penducluk Kabupaten Tapin, 2010 6,00 4,89 5,00
4,00
I
Tanah
I
Kotabaru
laut
rSaniar
3,00
1,99l8arito
Kuala
2,00
rTapin x,0o
IttSS 0,00
r
*.{*d*f
HST
E HSU
I
Tabalong
Sumber: BPS Kal-Sel
Distribusi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Tapin yang bertempat tinggal perkotaan sebanyak 52.474 jiwa (28,87%) daa
di
di
daeratt
daerah perdesaan sebanyak
l29.304jiwa (71,13%). Namun distribusi penduduk antar kabupaten dan kota di Kabupaten Tapin pun tidak merata Sekitar l7,25yo penduduk Kabupaten Tapin
tinggal di Kecamatan Tapin Utara. Sebaliknya Kecamatan Piani memiliki junlah penduduk terendah dengan persentase sebesar 3,l0%o dari total penduduk di Kabupaten Tapio.
GDPKTAPN2OTO2OS5
Apabila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas areq maka kep*datan penduduk 6i 1(a[uepaten Tapin rata-rata 83,58 jiwa/r(m2. Kepadatan
tertinggi di Kecamatan Tapin Utara mencapai 77\,78jiwa/Km2 rlan terendah di Kecamatan Candi taras Utara 25,19 jiwalKrn2 (diolah dari daa BPS, 2010).
Jumlah persebaran penduduk yang tidak merata dan bojejal
di
suatu wilal,ah
akan berimplikasi terhadap berbagai damFak kependudtrkan misalnya timbuln5a
masalah tingtaugan seperti tata pemrkiman yang larmub, sampalL maupun kerawanan (erwironmental
s
tres s).
f,'ertilitas Jika melihat komposisi Penduduk di Kabupaten Tapin menurut kelompok
umur masih dominan penduduk usia muda (0-14 tahun) mencapai 27,67
total penduduk Kabupaten Tapin sebanyak 181.778 kelompok umur
ini belum produktif
jiwa
o/o
darr
Penduduk pada
sehingga dalam istilah demografi disebut
sebagai bebarr rrnggungan dari penghiurngan rasio angka ketergantungan. Hasil
SP 2010 menunjukkan angka dependency ratio sebesar 48,89, hal ini dimaksudkan dari lO0 orang usia produktif(15-64 tahun) menanggung sebanyak
49 orang yang tergolong kedalarn penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) (Lihat Grafik 3). Semenfara itu, angka ketergantungan pada tahun 2015 di Kabupaten Tapin turun menjadi sebesar 47A2. Presentase wanita subru nsia 1549 tahun juga cularp besar yakni sebesar 57,6lYo dari keseluruhan jumhft wanita hasil SP 2010.
Grafik 3 Piramida Penduduk Kabtrpaten Tapin Tahtrn 2010 95-
m.9{
E5E @ z3D 7t74 65 69
$g 5t
55
t! 11
ft
{! 4! :0 2r r0 ir
::
OJ
Sumben BPS 2010
Angka
fuilitas total (TFR) di Kabupaten
Tapio memrut hasil SDKI
2012 sebesar 2,5 anak per w-anita Jika dibandingkan hasil SDKI 2007 yakni TFR sebesar 2,4 menunjukkan adanya penurunao. Sejalan dengan kesertaan ber
KB yang terlihat dalam peningkatan angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR) signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan hasil SDzu 2012, jika
Kabupaten tapin semua cara mencapai 68Y" atzrt mengalami peningkatan
dibandingkan dengan CPR tahun 2007 sebesar 64% Seperti yang tercantum pada
graftk 4, pemakaian kontrasepsi jenis MKJP ([IJD, Implant dan Sterilisasi) sebanyak 30% dan keseluruhan pencapaian CPR Sisanya sebanyah 38% menggunakan metode konfrasepsi Non-MKJP
@il, Suntih Kondom)
yang
memiliki tingkat drop out tinggi. Disamping hal tersebut pencapaian Angka Unmet Needr di Kabupaten Tapin meningkat dari sebesar 7% di tahun 2007 menjadi sebesar 9 %opadatahun 2012.
Grafik4. Tren Penggunaan Kontrasepsi untukWanita IGwin di Kabupaten Tapin,1991-2012
sDKr
1991
SDK|
1994
SDK|
1997
SDK|
2002{3
SDKI
2007
SDK| 2012
Sumber : SDKI 1991, 1994, 1997, 200243, 2072 ltJnmet
Need di&finisikzn *bagoi
pr*ntose *'anila berfrus kmtin tidak
mengingintcan anak lagi atan mau nemtndo
kelahiran berilatnya, tapi sekarang tidak menggnaka mada kontrax.psi..(SDKI, 20An
GDPKTAPIN2OIG2035
Usia Kawin Pertama Berdasarkan data SDKI, terjadi peninglotar usia kawin pertarna dari 18,03 tatrun
(SDKI 2017) naik menjadi 18,41 tahun (SDKI 2012) dan naik lagi
menjadi 18,90 tahun pada 2015. Ka1au dilihat dari hasil Riskesdas 2010, Kabupaten Taprn mempunyai persentase usia kawin muda yang tertinggi kedua
diantara kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. HaI
ini
sqngat berpengaruh
sebab usia kawin muda merupakan determinant yang sangat b.-rpengaruh terhadap fertilitas di suatu wilayah. (Weeks,2005).
Tabel
l.
Persentase Usia Kawin Pertama per Provinsi, 2010
NO
USIA USIA
Provinsi
URU
T
1G14
,5-19
rH
IH
USIA
NO
Provinsi
URUT
US!A
1o-14 15-19
IH
TH
,9.0' Q6li4
t8
tampung
3,2
4rl
7'5
fi12
1!)
D(l Jakarta
3,2
29,3
(alimantan Tirnrr
7.1
42,4
m
Maluku Utara
3,1
43,0
4
Kalimantan Teneah
7,0
52,1
21
Rlau
2,9
36,4
5
Banten
515
45,7
22
Keo. Banska Belitune
2,8
47.9
6
Jambi
6,3
4,6
?3
Keoulauan Rhu
2,6
29,9
7
Bengkulu
6,3
45.9
24
Gorontalo
2,6
39,7
8
lawa T'nnur
6,1
t14.5
E
Paoua Earat
2,5
26,5
9
Sumtera Selatan
4,8
43.7
2S
Maluku
2,4
?3,3
10
lndonesia
4,8
4L,9
Aceh
2,3
36,9
11
Papua
4,6
35,0
n a
Nusa Tenssara Barat
2,3
41,6
12
Jam Tensah
4,4
43,6
D
Sumatera Barat
2'l
U,L
13
SulawesiSelatan
4'3
38,0
30
Dl Yogvakarta
1,6
29,6
Sulawesi Earat
4,?
36,0
31
Sumatera Utara
L,4
28,s
SuhurcsiTeneah
4,1
46,3
32
Nusa Teneeara Timur
0,9
Br5
1
(alimantan Selatan
2
Jarra Earat
3
u 15
Sumber : Riskesdas 2010
GDPKTAPN2OIU2O]5
Umumnya faktor ekonomi dan sosial budaya sebagai detenninan faktor
dini, namutr berdasarkan penilitian di Kabupaten Hulu Sungai Utara" Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapiq provinsi pasangan menikah diusia
Kalimantan Selatan, lebih banyak ditentukan oleh faltor keinginan orang tua, baru kemudian faktor ekonomi sebagai pendorong selanjutnya bagi pasangan untuk menikah di usia dini. (Suryrni dkk, 2012)
Mortalitas Salah satu komponen
ya[g
laju perturnbuhan penduduk
selain fertilitas dan migrasi adalah jurdah kematian (mortalitas). Di Kabupaten
Tapin berdasarkan hasil SDKI 2012 an$a kematian bayi (MR) sangat tinggr yaitu sebanyak 44 kematian per 1000 kelahiran jumtah tersebut rnasih linggi jika dibandingkan angka IMR nasional sebanyak 39 kematian per 1000 kelahiran hidup. Jumlah ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sebab berdasarkan analisa dari John suatu wilayuh
R
Weeks (2005) mengindikasikan ada kecenderungan pada
y*,9 mempunyai ti"gkat kematian yang tinggr terutama kematian
bayi, maka penduduk di wilayah tersebut tidak terlalu memperhatikan jumlah k€lahiran sehingga berdampak te{hadap kurang efektifrya pengendalian kuantitas pendudnk disuatu wilayah.
Migrast Migrasi merupakan respon penduduk terhadap kepadatan dan distribusi pen&rduk yang tidak.merata
di
suatu wilayah. Migrasi timbul karena adanya
faktor pendorong dari daerah"asal dan faktor penarik di daerah tujuannya(LDFE-
UI). IGbupaten tapin sebagai salah sahr daerah perkeb'nan dan pertyambangdo juga menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan para migran dari tuar daerah
Kalimantan Selatan yang dilalcukan secara spontan atza diluar progrnm pemerintahi. Migrasi
ini akan mempengaruhi dinamika kependudukan seperti
jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah tujuan. Demikian halnya dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapin Flasil SP 2010 jwnlah penduduknya 181.778 jiwa ada penambahan sekitar ........orang dari tahun 2000.
GDPK IAPIN2OI&20]5
Sebanyak 6$0/o tahrm 2010
Tapb 2{x[
ini adalah migan risen yaog masuk ke Kabupaten
angka tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tatrun
yang banya l,o1yo- Meningkatnya migran risen yang masuk ke Kabupaten
Tapin antara lain kar€na investasi di 1.aqg mamk sekitar
5
sektor
an dan perkebtrnan sawit
(lima) tahunan ini. Hal ini akan berdampak pada
kesempatan kerja baik bagi migran risen maupun non-migran.
GDPKIAPIN2OI&2035
10
BAB
II
V[SI,I\{ISI DAN ARAII KEBIJAKAN 2.1Visi
Visi dari Grand Desrgn Pengendaliaa Kuantitas Penduduk Kabupaten Tapin adalah :
"
Terwujudnya keserasian, keselarasarL dan keseimbangan antara
jrrmlab strultur, dan persebaran penduduk dengan linglornganhidup baik berupa
daya dukung alarn maupun daya tampung lingkungas, serta dengan kondisi perkembangan sosial dan budaya masyarakat pada tahtrn 2035".
2.2 Misi
Sedangkan
Misi
Crrand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk
Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut
l-
:
Mewujudkan komitrnen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan Qtrime stakeholders) dalarn upaya perrgendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanj utan;
2.
Mensinergikan perafuran perundang-undangan danlatat regulasi yary upaya pengendalian kuantitas penduduk.
23 Arah Kebijakan Kebijakan Grand Desigu Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tapin diarahkan kepada
1.
Penyempurnaan
:
peTturan
undangan dan/atau regulasi yang
upaya pengendalian kuantitas penduduk
2.
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang kependudukan
GDPKTAPNNIU2035
11
J. Pengendalian kuantitas penduduk melalui pe,ngendatian fertilitas, penurunan
mortalitas, dan pengarahan nrobilitas pendudtrk tingkat Kabupaten dan
tingkat Kecamatan selaras dengan daya dulxmg dan daya tampung linglungan4. Pengembaogan pusat data penduduk Kabupaten Tapin.
2.4 Tujuen Pengendalian Kuantitas Penduduk Tujuan Grand Desrg Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagai
l.
irri adalah
berikut:
Memberikan arahan kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Tapin tahun 2010-2035;
2. Sebagai pedoman sec:ra sistematis
bagi pemerintah daerah melalui lintas
sektor terkait dalam p€rencanaan pembangunan yang
berwawasan
kependudukan;
3.
Mewujudkan pembangunan kependudukan metralui pengendalian junntah
penduduk yang optimal berkaitan dengan-junlah, struktur/komposisi, perfumbuhan, serta persebaran penduduk
4.
Tertibnya administasi kependudukan secara lengkap dan berkesinambungan.
2.5 Ukuran Keberhasilan Keberhasilan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk
dilihat dari pararneter kependudukan sepefri CPR (Angka
ini akan
Kelangsungan
Kontrasepsi), TFR (Angka Fertilitas Total), NRR (Angka Reproduksi Neto), CBR (Angka Kelahiran Kasar), LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk), serta jumlatr penduduk. Termasuk didalarnnya adalah sasaftrn-sasaran mortalitas seperti IMR
(Angka Kematian Bayi), CDR (Angka Kernatian Kasar), dan Life Expectancy (Umur Harapan Hidup).
GDPK IAPIN 2010.2035
L2
2.6 Strategi Pelalsanaan
Penyusunan Grand Desain Prngendalian Kuantitas Penduduk memerlukan straftegi dalam pelalsanaannya, yang menca]up:
1.
MenggalaHsan upaya pny€mpumaan, sosialisasi
dan
implementasi
regulasi upaya pengendalian kuantitas penduduk
2. 3-
Menertibkanadministrasikependudukan. Penguafan kebijakan ,lan prograno?rogram pembangunan berwawasan kependudukan Kabupaten Tapin.
4.
Meningkatkan dan meqialin kemitaan yang kuat dengan berbagai lembaga-lembaga
di
bidang kependudukan, seperti
; Perguruan T*ggi
(Pusat Studi Kependudukan), Koalisi Kependudukan" Ikatan Peminat dan
Ahli Demografi Indonesia (IPADI), dinas/badan terkait dan stalceholder lainnya serta media masa2.7 AJar Pikir Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengerdalian kuantitas penduduk pada umumnya mencalanp fertilitas, mortalitas dan migrasi dengan alurpikir sebagai berikut
:
Alur Pikir Pengendalian Kuantitas Penduduk
GDPKTAPN2fiUNJ,
13
BAB
Itr
POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PEI{DUDTJK Pokok-pokok pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Tapi,u sebagai
berikut:
1. Penyempurnaan peraturan
perundang-uudangan dan/atau regulasi yang
mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk. N{asalahnya adalah
o
tidak sinkonnya perahran Per Undang-Undaugan antar lintas sdctor yang menangani masalah kependu&rkan
o
Komituen Pemerintah Daerah menialankan Peratruan Per Undangundangan
2.
Peningkatan kapasius kelembagaan dan sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang kependudukan
3.
.
Disparitas kelembagaan di kabupaten
.
Pembinaan kelernbagaan dan masyarakat
Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk tingkat Kabupaten selaras dengan daya dukung dan daya
t mpung linglamgan.
3.1 Pengaturan Fertilitas, antara lain: Bertujuan untuk newujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seturuh dimensi dengan prioritas pada:
l)
Usia ideal perkawinan tetap dipertahankan dengan usia perkawinan laki-laki 25 tahun dan perempuan2l tahun
2)
(BKKBN, 2009).
Usia ideal melahirkan, disarankan setelatr 2-3 tahundari usia kawin.
GDPKTAPNx,!UN35
L4
3) Jarak ideal melahirkan, antara 34 tahtrn. 4) Jumlah ideal anak adalah 2 anakcukup. 5) Peningfuatan akses dan kualitas pelayanau dan jaminan ketersediaan kontasepsi bagi penduduk miskin, tertinggal dan perbatasan.
Kebliakan KB dilaksanakan untuk membantu pasaqan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkaa hak-hak reproduksi, yaitu:
1. Mengaturkehamilan yang diinginkan 2. Menunrnkan AKB dan AKI 3. Meningka&an aksesdankualitas 4- Meningkatkan kesertaan pria 5. Promosi ASI 3.2 Penurunan Angka Kematian
Bertujuan untuk meu.ujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada selunrh dimensi, dengan prioritas dan fokrs pada:
l.
Penurunan angka kematian ibu hamil-
2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan (berapa ke berapa?) 3. Penunuran angka kematian pascamelahirkan 4. Penurunan angka kematian bayi dan anak 5. Kesamaan hak reproduksi pasuti (pasang,an suarni istri) 6. Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan 7. Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitau dan kematian 8. Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat 33
Pengarahan Mobilitas Pengarahan mobilitas yang dimaksudkan dalam grand design ini
adalah migrasi (yait" perpindahan bertujuan untuk rnevnrjudkan pesebaran pendudul' yang optimal yang didasarkan pada keseimbangan penduduk dan daya
GDPKTAPn{NIG2O35
15
dukmg alam dan daya rmFung lingkungan sesuai dengan undang-undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 33 ayat
a- Dilah*atr dengan
l, yaitu :
menggunakan data dan informasi serta persebaran
penduduk dengan m-mperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah-
b.
Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan
untuk melalorkan mobilitas ke daerah tujuen sesuai kemampuan yang dimilikinya.
Mobilitas Ke Daerah Penyangga dan Ke Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Dengan adanya migrasi akan terjadi pola distibusi bam sumber daya
ekonomi yang lebih efisien. Hu[rrngan antara migrasi dan pembangunan ekonomi adalah positif. Migrasi dibutuhkan sebagai instrumen yang moderat dengan risiko sosial-politik yang kocil untuk mengoreksi kesenjangan antar daerah. Mgrasi merupakan bentuk respon atas ketimpengan stnrktural dalam
fislrrngan pusat?inggiran (center-periphery), dan arahnya cendenrng ke kotakota besar dengan ekonomi kapitalis yang lorat Migrasi dipandang sebagai salah satu benhrk eksploitasi periphery (daerah pinggran) oleh center (daerah pusat).
Kebijalran pengendalian migrasi tidak akan efektif
jika tidak di dasari oleh
perubahan struktural yang mendasar.
Penataan Persebaran Penduduk Melalui Kerjasama Antar Daerah Perkembangan. kualitas penduduk yang berlangsung tenrs berakibat
terhadap meningkatnya kepadatan penduduk
di
suatu kabupateni ataupun
suatukecamatan. Pada tahun 2015, kepadatan penduduk Kabupaten Tapin telah
meningkat menjadi 83,58 jiwa per Km2. Pada tahun 2005 angka kepadatan penduduk Kabupaten Tapin baru mencapai 78
jiwa per Km2. Kepadatan
penduduk bervariasi antar kecarnatan dan secara persebaran antar kecamatan menunj ukkan ketimpangan yang besar.
GDPKTAPIN2O[U2O35
16
Namun demikian, juga terdapat kecamatan yaog pendudularya sudah cukup ttnggt. Kepadatan pendudnk tertinggi
di
Kecamatan Tapin Utara dan
Kecamatan Binuang yang masing-masing kepadatannya 770,78 jiwa per Kmz den 226,ffijiwa per Km2,
sedangkan
pendudnk terendah terdapat di
(6p41aten Piani sebesar 29,0:5 jiwaper Km2.
Mobilitas penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah dan apabila tidak terkendali
akan menyebabkan ?enurunan daya dukung dan daya tampung linggrngan termasuk juga akan mendorong ketidakseimbangan sosial, ekonomi, agama dan ehisitas suatu wilayah-
Jumlah penduduk yang besar, disparitas perkembangan wilayah menjadi
faktor
bagi penduduk untuk semakin mobile. Semakin banyak
penduduk yang berdiam di perkotaan dia.ggap semakio baik keadaannyaHal ini disebabkan karena daerah perkotaan diasumsikan dalam segala aspek kehi
lebih baik daripada daerah perdesaan. Hal yang hanrs diperhatikan sekaitan dengan migrasi desa-kota adalah adanya konsentrasi penduduk yang tinggi atau
berlebihan
di
suatu wilayah sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan
o gl o me r as i atzu pr im aclt -
3.4 Penguatan Kelembagaan Masyaralcat Sebagai aspek non KB, upaya
ini dilakukan dalam'rangka
mendukung
keberhasilan pengendalian penduduk di Kabupaten TapirU karena secara teknis permasalahan pengendalian penduduk di Kabupaten Tapin juga dipengaruhi oleh
sosial, budaya dan ekonomi. Pada aspek sosial budaya ini sangat rentan terjadi
kesulitan dalam pengendalian penduduk. Faktor-faktor strategis pada upaya penguatan kelembagaen masyarakat antara lain
l.
:
Penguatan pada sisi tokoh agama; ada paradok antara pemahaman
kegartaan dengan pemahaman reproduksi terhadap pemikahan dini, melahirka,n dini dan kepercayaanterhadap masadepan yang lebih balk.
GDPK TAPIN 2OIO.2O35
L7
2.
Penguatan pada
sisi
tokoh
;
ada penuunar kepedulian
terhadap anggota masyarakat yang brdampak pada apatisme antar sesama masl,arakat.
Sasaran Yang Ingrn Dicapai Sasaran yang
ingin dicapai mencaklry beberapa variabel demografi, yaitu
Jumlah pendudulq Laju Pertumbuhan Peoduduk, TFR
(total Fertility Rate),
NRR (Net Reproduction Rate), CBR (Crude Birth Rate), CPR (Conhaaeptive Prevalance Rate), CDR (Cnrde Death Rate), IMR (Infant Mortality Rate) dan
Life Expectancy.
Berikut
ini
adalah konsep dan definisi dari beberapa parameter
kependudukan tersebut diatas, antara lain :
l.
LPP (I-aju Fernrmbuhan penduduk) adalah jumlah pertambahan penduduk pada daerah tertentu dan dalam periode tertentu.
2.
TFR (Iotal Rertility Rate) adalah aryle kelahiran total yaitu rata-rata anak
yang akan dimiliki oleh seorang percmpuan sampai pada akhir
masa
reproduksinyadengan ketentuan perempuan tersebut mengituti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.
3.
NRR (Net Reproduction Rate) atau angka rata-ratajrmlrl, bayi perempuan dari suatu kohor- Hipotesis dari lO00 peremprran dengan memperhitungkan kemrmgkinan meninggalnya perempuan?erempuan sebelum mengakhiri masa Feproduksinya dan dengan asumsi bayi perempuan meqgikuti pola fertilitas dan pola mortalitas ibunya
4.
CBR (Crude Birttr Rate) atau angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu periode (tah.rn) per 1000 penduduk pada periode yang sama.
GDPK IAPIN 2OW2O35
1B
CPR (Contraceptive Prevalence Rate) adalah propnorsi perempuan usia reproduksi yang rrenggunakan (atau
mita yang
menggunakao) metode
konsasepsi pada titik tertentu dalam waklu tertentu. 6. IMR (Infant Mortal.ity Rate) atau angka kematian bayi adalah banyaknya
kematian bayi (anak usia kurang satu tahun) pada suatu periode (tahun) terteutuper 1000 ketahiran hidop periode/tahun yaqg sama
7. CDR (Cnrde Death RatQ afau angka kematian kasar adatah banyaknS,a kematian pada suatu periode {tahun) teitentu per 1000 penduduk tengah periode/tahun yang samrl
8. Lif€
Expectancy adalah usia harapan hidup seseorang yang dihitung
berdasarkan statistik probabilitas.{*mbaga Demografi, FE-UI, 20 1,0)
3.6 Dasar Perencanan Kuantitas Penduduk Asumsi dasar yang dipergunakan dalam rnenyusun rerrcana pengendali,an
kuantitas penduduk diambil dari hasil Sensus Penduduk {ahun 2010
di
mana TFR dianggap konsfian (tetap) sebesar 2,4 anakper wanita pada tahun 2015
danskenario rendah di mana TFR dianggap konstan sebesar 2,2 anak-
Hasil proyeksi skenario rendah 2015-2035 dapat dilihat pada Tabel2, hasil proyeksi skenario tinggi 2015-2035 dapat dilihat pada Tabel 3 dan proyeksi skenario sedang 2010-2035 dapat dilihat padatabel4.
GDPKTAPIN2UGN35
19
Tabel 2 .Taryet Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk skenario Rendah
Tahnn 2015-2025
TARGET(Jiwa) KON1DISI2OTO
(l)
Q)
1. Total Jumlah Penduduk
2015
2020
2025
2030
2035
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.6X.6r6
3-8El-310
4.099-863
4.298214
4.483.668
4.656623
1.836.210
r.966.813
2-077.9il
2.177.7rO
2.270.231
2.355.444
Peaduduk
1.790.406
r.9t4.497
2.021.899
2.120.5M
2.213.437
2.300.579
Psltumlrrhan
1,99 vo
l,50yo
1,33 yo
l,16yo
0,96yo
(L+P)
2. Jumlah Penduduk I-aki:t aki
3.
Jumlah
Perempurn
4- l,aju
o,8l
Penduduk(LPP) Sumber : Proyelsi ini menggunakan aplikasi spectrum
Gambamn mengenai proyeksi penduduk Kabupaten Tapin menggunakan skenario rendah dapat dilihat melalui piramida penduduk di bawah ini
:
Piromido Penduduk Dengan S,lcenorio TFR Rendah
Tahun20l0
Tahun 2035
& ,5-D
7r-D
654
.B t5-5t
+-q lgt ,!!,
$v ,r.)9
sv
sx :st
aa:r
2G2r
l-(lt
lllt rqlr 0!4
GDPKIAPTN2OIA.N35
20
yo
Dari gambar piramida penduduk menggunakan skenario
rendah
dip'roleh gambaran, jika angka fertilitas turun secara drastis, angka kelahiran dapat ditekan yang terlihat dari bentuk dasar pirarnida Tahun 2035 yang tidak
melebar dibandingkan dengan piramida tahun 2010. Namun yang perlu diperhatikan yakni angka lansia akan terus membesar sehingga
padatahn2l35
pemerintah akan menghadapi tantangan nrengenai bagaimana menanggulalgi permasalahan tentang penduduk di usia
lanjut
Tabel3- Target Jumfah dan Pertumbuhan Penduduk Skenario Tinggr Tahun 2015-2035
TARGET (Jiwa)
KONDISI2OlO 2015
20?o
2025
2030
2035
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
3.626.616
3.909.t20
4.180.283
4.440-@6
4.700.202
4.967.2s0
Penduduk
1.836.210
1.981.206
2.119.559
2.25r.349
2.382.18'1
2.5t5.398
Penduduk
L790.q6
1.927.913
2.060.724
2.189.297
2.318:Ol5
2.450.852
't,43
l,36yo
(r)
l.
Total Jumlah Penduduk
(L+P)
2. Jumlah Laki:I-aki
3. Jumlah Perempuan
4. Laju
Pertumbuhan
1,99 yo
1,89
o/o
l,'15
0.6
1,65 yo
yo
Penduduk(LPP)
Sumber : Proyeksi menggunakan aplikasi specfurn
Dari hasil proyeksi penduduk rnenggunakan skenario tinggr diperoleh gambaran piramida seperti dibawah
ini
:
Piramida Penduduk Dengan el<enario TFRTinggi Tahun 2010
Tahun 2035
80+
&
75.?'
75-79
7Ei{
D?.
6:-49
654
ffi 5SJ9
i:-19
:$5{
5Li5
ril9 l:.t,
l!-J9
;0'!
Ytia
:!.:9
ti-3 $:i
_ tc:l M9
G
,o-,.
lGla
0i.ce
Gq
4-U
:er@1:0m$0{sllol@lG
Dari bentuk piramida tersebut terlihat bahwa jika fertilitas tetap ftoustan)
tidak dilakukan intervensi melalui program penoerintah daerah maka bentuk piramida penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2035 akan menjadi dasar piramida melebar, bentuk tengah piramida menjadi gemuk dan puda puncak piramida juga akan membesar jka dibandingkan dengan bentuk piramida tatrun 2010.
Hal tersebut akan mendeskripsikan bahwa pada tahun 2035 Kabupaten
Tapin alan mengalami Triple Burden, yalmi angka kdahiran tinggr, juntlah penduduk usia pmduktif tinggi, serta tingginya jumtah lansia Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa pemerinuh harus menyediakan program persalinan,
jurnlah lapaog-r pekerjaan serta program pemberdayaan golongan tansia dal36 jumtah yang banyak dengan alokasi dana yaug banyak pula dari pemerintah.
Tabel 4. Target Jurnlalt dan Pertumbuhan Penduduk Skenario Sedang
Tahun ml5-2035
TARGET(Jiwa)
KONDISI2OlO
(r)
l.
Total Jumlah Penduduk
(z)
2015
2020
2025
2030
2035
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
3.626.616
3.893.481
4.140.595
4.361.E56
4.557-700
4.725.341
1.836.210
Ln3.B9
2.099.1I I
2-2t0.415
2.307.363
2.389.021
r.790.406
1.920.292
2.O41.4U
2.151.440
2.250.337
2.336.320
(L+P)
2. Junlah Penduduk laki=Laki
3. Jumlah Penduduk Perempuan
4. Luju
Pertumbuhan
r,99 yo
1,85 y"
l,70Yo
l,60Yo
l,5o
o/o
t,39
Penduduk(LPP) Sumber : Proyeksi menggunakan aplikasi spectrum
GDPKTAPNNiGN35
22
vo
Piramida Penduduk Dengan Slcenario Sedong
Tahun 2010
Tahun 2015
Tahun 2020
Talun 2025
Tahun2030
Tahun 2035
i+9
{0{.r
lrl9
llli ii, l!19
tLll 0)4 64i
tot0r0{tEn
Dari garnbar piramida diatas dapat terlihat bahwa penduduk dalam jangka panjang. Kondisi kependudukan yang sebaiknya dicapai oleh Kabupaten Tapin
yaitu pada skenario sedang'dimana tercapainya pendtrduk stabil dalam jur.rlah
GDPKTAPN2f,[U?03'
23
yang tidak terlalu besar. Dari kondisi
ini diharapkan bahwa jumlah kelahiran
seimbang dengan jurnlah kematiaa sehingga penduduk menjadi stasioner-
HaI ini juga mengindikasilian kenapa sebaiknya Kabupaten Tapin tidak skenario rendah, sebab jika TFR dan NRR terus menunrn sampai dibawah 0,90 pada tahun 2035, makapada jangka panjang, penduduk Kabupaten
Tapin mengalami fenomena p€,nunman seperti Negara-negara m4iu yang TFR nya telah di bawah 1, 5 anak per wanita dan bahkan ada yang dibawah
l
(satu)
anak per wanita Penduduk yang tenrs menuflrn akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) berkembang sangat besar disamping itu juga diharaplcan penduduk
di Kabupaten Tapin yang
tidak ingin mempunyai aoak tidak tedadi sehingga akan menyebabkan rnasalah
lain yang tidak kalah peliknya- Disamping itu jugu dengan menggunakan skenario sedang maka konsep penduduk tumbtrh seimbang dapat diterapkan olehKabupaten Tapin.' 2.
Fertilitas Hasil proyeksi fertilitas tatrun 2015-2035 dengan menggunakan skenario
sedangdapatdilihatpadaTabel
5.
,
Tabel5. Target Fertilitas Tahun 2015-2035
TARGET KONDISI2OlO 2015
2020
zo2s
2030
203s
(l)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
1.
TFR
214
2,20
2,12
2,04
1,98
1,93
2.
NRR
1,02
1,00
0,98
0,95
0,92
0,90
3. CBR
20,4
18,3
16,8
15,5
14,5
13,5
66,36yo
67,54yo
68,7lyo
69,57yo
70,26yo
4. CPR
&,60
yo
Sumber : Proyeksi rnenggunakan aplikasi spektrum
GDPKTAPIN2UO.N35
24
3. Mortalitas
Hasil proyeksi mortalitas tahun
2A1r5-2O35 menggnuakan skenario
sedang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Target Mortalitas Tahun 2015-2035
TARGET
KONDISI2OTO 2015
(l)
2020
2025
2030
203s
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)
1.
CDR
5,3
5,0
5,2
6rO
6A
6,9
2.
IMR
33,9
29,4
26$
2sp
24,7
24,5
69,4
70,2
70,8
7L,2
72,0
734
Sumber : hoyeksi menggunakan aplikasi pektrum
GDPKTAPNzf,IUNJs
25
BAB IV ROAD I\{AP
4.1 Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk
agenda berdasarkan visi dan misi
daerah Kabupaten Tapin yang
Sdaras dengan
dirumuskan
pembangunan melalui Agenda
Mewujudkan Masyarakat Tapin mandiri dan sejahtera yang Agamis. Maka Road Map tahun 2Ol0-2O35 diletalkandalarn 5 (lima) peride kegiatan sebagai
berikut:
1.
Periode Lima tahun pertama yainr tahun 2010-2015, melakukan kegiatan
yang membangun kemampuan para pelaksana dan pemerhati masalah kependudukan serta membangun kemitraan d"rgan stakeholder melalui capacity building.
2.
Periode lima tatrrun kedua yaitu,tahun 2OI5-2A2O. pengembangan pusat data kependudukandi Kabupaten yang lengkap dan l$edibel.
3.
Periode lima tahun ketiga yaitu tahun 2O2O-m25, action plarg mengkaji ulang
proyeksi penduduk jika ada perubahan yang sarrgat signifikan pada variabel demografi terutama variabel mobilitas penduduk serta rnobilitas penduduk.
4.
Periode lima tahun keempat yaitu tahun 2025-m30, pada periode ini jWa dilalarkan kajian mendalam atas dampak kuantitas dan kualitas penduduk terhadap ekonomi, sosial, budaya"
politik
5. Tahun 2030-2035, merupakan tahun
dan keamanan.
evaluasi s€cara holistic tentang
keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama peri ode 20lO-2029.
CDPKTAPIN2OLG2OS5
26
BAB V
PENUTUP Grand Desrgu
ini
hendaknya mer{adi acuatr bagi kernenterian dan lembag4
serta pemerintah daerah Kabupaten Tapio dalam per€ncanean pembangunan 1,ang berwawasan kependudukan- Dengan de,mikian, apa yang tertuang dalam Grand
Desig
PengendalianKuantitas Penduduk ini mempunyai kete*aitan yang erat dan
menjadi salah satu
,,e*"
untuk
bidaqg
dalam penlnrnan
RencanaPembaryuuan Jangka Menengah Daeratr (RPJI\D) yang dirumuskan setiap 5
(lima) tahrm sesuai tahapan rencana pembangunan. Grand design ini sif,atnya haaya memberikan arah kebijakan kependudukan,
oleh kalenanya program-program yarg akan dibuat al
kondisi instansi terkait masing-masing. P,rogramarogram yang di.tampilkan disini hanya memberikan panduan secara garis besar.
GDPKTAPIN2UO.N35
27
DAFTARPUSTAKA
Badan Kependuidukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010, Rencaru Strotegis Pembangunan Kependudukandon Jakarta,
KB Tahun 2Arc-2014
(Renstra),
BKKBN
Badan Perencaoaan PembangunanNasional@appenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Proyeksi Penduduk Indonesia (rdonesia Population Projection) Tahun 2000-
n 2 5, Ial<arta
Bappenas,- BPS.
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Bereucana Nasional
(BKKBN), Kementerian Kesehatan 2008, Survei Demogrofi Kes ehatqr Indones ia
2 00
7,
dan
Macro Internasional, Maryl.and.
Badan Pusat Staistik (BPS) 2011, Data Penduduk Indonesia Berdmarknn Sensus
Penduduk 2010, diakses melalui intemet pada tanggal 06 2072,ht o : //sp 2 0 I
0. bps. go. i
Juni
d
Departemen Kesehatan Rt; Badan Penelitiandan Pengembangan Kesehatan, 2011,
lnporanNosiorul
Riset l{csehatan
Mu
(NSKESDAS) Tahun 2010, Jakarta
[,embaga Demogra{i FE-UI, 201O, Dasar-Dasar Demografi, Jakart4 BPFE-UI
Pemerintah Kabupaten Tapin 2Ol3; Rencana Pembangunan Jangka A{enenga}r Da€rah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2013 -2018, Rantau
RadialL Eka, De\^,i Yanti, Nuri.,
2{/ll, Migrasi
Risen Masuk dan Kesempatan
Kerja
di Selaor Informal dan Formal di Provinsi Kalimantan Selatan, Bar{armasifl"
PuslitIrNLAM Suryani., Aufq Naimatul., Muttaqin, Hidayatullah.,
dkk, 2012, Pendewasaan Usia
Perfuwirun Studi Kasus Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimanton S el atan, Banj
armasin, Puslit
UMAM
Weeks, John R., Population : an Introduction ta Concepts and Issues, Ninth Edition,
{lal.Zl7, Wodswortb/Thomson [,earning, Belrnont, USA
GDPK IAPIN 2010.2035
28
