BUPATI TAPIN
PROVIISI IIALIMAITTAIY SELI\TAN PERATURAN BUPATI TAPIIV
ITOMOR 28 TAIIUN 2015 TENTANG PERUBAHAIT IITDUA ATAS PERATI'RAN BT'PATI TAPIN ITOUOR (xI TAIIUN 2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAIT TATA KER.'A IrlrrT PELAI(SANA TEIIIvTS (IrpTl DIITAS DI LIITGKIIITGAIY. PEUERIITTAII KABUPATTIT TAPIIT DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI TAPIN,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka unhrk kelancaran pelaksanaan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulhrra, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu membenttrk Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; b.
bahwa pembenttrkan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dengan melalui Penrbahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2OO8 tentang Pembenttrkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkr.rngan Pemerintah Kabupaten Tapin;
c.
batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perahrran Bupati tentang Perubatran Kedua Atas Peratrrran Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Linglmngan Pemerintah Kabupaten Tapin;
/ry,
-2-
Mengingat
1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat ii Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T56l;
2}ll tentang Perundang-undangan blik Indonesia Tahun 2 Tahun
2.
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 523a\ 3.
Negara
Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor O,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5a9fl; 4.
Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Undang-Undang Nomor 30 Tatrun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);
6.
Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tatrun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Irembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOZ Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
474L11,
ofi,
-3-
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
SZ
Talrun 2OO7 tentang Pehrnjuk Teknis penataan
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tatrun 2OlO tentang
Pembahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tatrun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9.
Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ot4 tentang Pembentukan Produk Hulnrm Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 04 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tatrun 2008 tentang Pembenhrkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telatr diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat Atas Perattrran Daerah Kabupaten
11. Peratrrran
Tapin Nomor 05 Tatrun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin;
12. Perahrran Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Linglarngan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor O3 Tatrun 2OLL tentang Perubahan Atas Perahrran Bupati Tapin Nomor 02 Tatrun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten Tapin;
r3. Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daeratr di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; UEUUTUSKAIT Menetapkan
:
: PERATITRAII BITPATI TAPIN TEItTAItc PERT'BAIIAIT I(IDUA ATAS PERATURAIT BI'PATI TAPTIY NOMOR U2 TAIIUN 2q)E TTIYTAIVG
PEUBEITTT'KAIT ORGANISASI DAIT TATA KER.'A IIIYTT PTLAKSAITA TEI(NrS (trPTl DMAS Dr LINGKT'NGAN PEMERIITTATI KABUPATEIT TAPIN.
Ofrz
-4-
Passt
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun
2oo9 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja unit
di Lingkungan pemerintah Ka-bupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tatrun 2oog Nomoi o2), Pelaksana Teknis (uPT) Dinas
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor o3 Tahun 2olL tentang Pembatran Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2oo8 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis (uPT) Dinas di Linglmngan pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tatrun 2orl Nomor O3), diubah sebagai berikut :
1.
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
:
2. Bupati adalah Bupati Tapin. 3. Dinas adalah Dinas Daerah I(abupaten Tapin. 4. Badan adalah Lembaga Teknis Daeratr Kabupaten Tapin. 5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT 6. 2.
adalah unsur pelaksana trrgas teknis pada Dinas/Badan. Kelompok Jabatan F\rngsional adalam kelompok jabatan fungsional pada UPT Dinas/Badan.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut: Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibenhrk UPT Dinas/Badan
a.
Pada Dinas Peternalcan dan Perikanan
:
:
1.
b. c.
Balai Benih Ikan Lokal. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada Dinas Pendidikan : 1. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Utara;
2. UPf Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah; 3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Selatan; 4. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang; 5. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bungur; 6. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Piani;
:
_5-
,r
7. UFrI Dinas Pendidikan Kecamatan 8. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 9. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
d.
Lnkpaikat; Bakarangan; Candi Laras Utara; 10. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan candi Laras selatan; 1 1. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Hahrngun; L2. UW Dinas Pendidikan Kecamatan Sa1am Babaris; dan 13. Sanggar Kegiatan Belajar. Pada Dinas Pengelolaan Pasar : 1. Unit Pengelola Pasar Rantau;
2. 3. 4.
e.
Unit Pengelola Pasar Binuang; Unit Pengelola Pasar Tambarangan; dan Unit Pengelola Pasar Margasari.
Pada Dinas Kesehatan
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I
:
Instalasi Farmasi; h.rskesmas Tapin Utara; Puskesmas Binuang; Puskesmas Tapin Selatan; Puskesmas Hatungun;
hrskesmas Lokpaikat; Puskesmas'Margasari; Rrskesmas Baringin; Puskesmas Salam Babaris;
0. hrskesmas Pandatran;
11. Puskesmas Piani;
12. Puskesmas,Banua Padang; 13. Rrskesmas Tambanrntung; dan
14. Puskesmas Bakarangan.
f.
Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1.
g.
Laka Latihan Kerja.
Pada Dinas Pekerjaan Umum
1.
2.
:
:
UPT Pengawasa.n dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayatr I; UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah II;
dan
3.
h.
UPT PengawasEu-l dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah III.
Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
1. Unit Produksi
2.
Hortikultura
:
Benih Padi-Palawija (UPB Padi-Palawija); dan Unit Produksi Benih Hortilmltura (UPB Hortikulhrra).
-6-
i.
Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
:
1. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapin Utara; 2. Balai Penytrluh Pertanian Kecamatan Binuang; 3. Balai Penytrluh Pertanian Kecamatan Tapin Selatan; 4. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Hatungun; 5. Batai Penytrluh Pertanian Kecamatan Lokpaikat; 6. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi Laras Selatan; 7. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi Laras Utara; 8. Batai Penyuluh Pertanian Kecamatan Salam Babaris; 9. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapin Tengah; 10. Balai Penyr:Iuh Pertanian Kecamatan Piani; 1
1. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bungur; dan
L2. Balat Penyrluh Pertanian Kecamatan Bakarangan. 3.
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berilmt : Pasal 3
(1)
UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis
Dinas/Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
(21 UPT mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa
Kecamatan. +.
Diantara Bagran Kedelapan dan BAB IV, ditambahkan 4 (empat) Bagian, yakni Bagian Kesembilan, Bagian Kesepuluh, Bagian Kesebelas, dan Bagian Keduabelas sehingga berbunyl sebagai
berikut: Baglan Kescmbllan IrPT Pengawaeaa daa Pemellharaaa I(e-PU-an Paeal
l1A
(1) UPI Pengawasan
dan Pemeliharaan Ke-PU-an adalah Unit Teknis Dinas Pekerjaan IJmum, yang dipimpin Pelaksana oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
()frt_
-7 -
(21 UPT Pengawas€u1 dan Pemeliharaan Ke-PU-an mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yarg dilaksanakan secara swakelola dibidang pengawasan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan lingkungan,
jembatan kabupaten, drainase, sanitasi, air bersih komonal, cipta karya dan irigasi tersier diwilayahnya masing-masing.
(3) Wilayatr
Kerja UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PUan, terdiri dari :
a.
UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayatr
I, meliputi
1. 2. 3. 4.
b.
:
Kecamatan Tapin Utara; Kecamatan Bungur; Kecamatan Lpkpaikat; dan Kecamatan Piani.
UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah
II, meliputi
:
1. Kecamatan Bakarangan; 2. Kecamatan Tapin Tengatr; 3. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan 4, Kecamatan Candi Laras Utara.
c.
UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah
III, meliputi
1. 2. 3. 4.
(4)
:
Kecamatan Tapin Selatan;
Kecamatan Salam Babaris; Kecamatan Binuang; dan Kecamatan Hatungun.
Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an sebagaimana dimaksud ayat (l) terdiri dari :
a. b. c.
Kepala;
Sub Bagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengawasan
dan pada ayat Pemeliharaan Ke-PU-an sebagaimana dimaksud (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
OL
-8-
Bagtan Kesepuluh Uait Produksl Benlh padl-palawiJa (UPB Padi-Pataw{ia) Pasal 11B (1)
unit Produksi Benih Padi-Palawija (upB padi-palawija) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dipimpin oleh
seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2t
Unit Produksi Benih Padi-Palawija (UPB Padi-palawija) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikr.rlhrra dibidang
produksi benih (benih dasar/benih pokok) padi-palawija serta penyalurannya kepada petani / penangkar. (3)
(41
Susunan Organisasi Unit Produksi Benih Padi-Palawija (UPB Padi-Palawija) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. b.
Kepala;
c.
Kelompok Jabatan F\rngsional.
Sub Bagian Tata Usaha; dan
Bagan Stnrkttrr Organisasi Unit Produksi Benih PadiPalawija (UPB Padi-Palawija) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantrrm dalam Lampiran yang menrpakan bagran tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini. Bagtan Kesebelas
Unlt ProduLst Benlh Hortlkultura (t PB Horttkultura) Pasal
llC
(1) Unit Produksi Benih Hortikulhrra (UPB Hortilrrltura) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikulturra, yang dipimpin oleh
seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortilnrlttrra.
(21 Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortilmltura) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulttrra dibidang produksi bibit/mata tempel hortikultura serta penyaluran kepada petani/ penangkar.
OW
-9-
(3)
strsunan organisasi Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortikultura) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari
a. b. c. (4)
:
Kepala;
Sub Bagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortikultura) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercanttrm dalam L,ampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keduabelas
Batal Peayuluh Pertanlan Kecamatan Pasal
llD
(1) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Ketatranan Pangan dan Pelaksana Penyrluhan, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana
Penyuluhan.
(21 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan mempunyai tugas membanhr sebagian ttrgas Badan Ketatranan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dibidang pelayanan dan penytrluhan kepada masyarakat petani di lingkup Kecamatan.
(3)
Susunan Organisasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(41 Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yarg mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturart Bupati ini.
5.
Ketentuan L,a,mpiran BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
rtn
-10-
Pasal
II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.
Ditetapkan di Rantau |f;gJwrygal
-9-A i'
Diundangkan di Rantau pada tanggal zElFWbmber 2015
25
NopemLrer 201 5
ol{,
KABI'PATEII TAPIN,
E'
BERITA DAERAH I(ARUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 29
-
ll
-
I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR i 28 IiU{UIV za15 TANGGAL : z5 nDPE\{xEIi 2o15
BAGAN STRI'KTUR ORGAIYISASI I'IYIT PEI"AIGAIYA TEIIIUS DIIYAS/BADAIT
(I'PT DINAS/BAI'AITI DI LIIYGKUI|GIIN PEUERIITTAII I(ABUPATEN TAPIN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BI'PATI TAPIIY,
Ofr
M. ARTFIN ARrArr
