TataKelolaPerusahaan (GCG)

TataKelolaPerusahaan (GCG)

BANK BHI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011 Bisnis perbankan yang kian kompleks menyebabkan potensi risiko bisnis yang dihadapi oleh Bank BHI semakin meningkat. Untuk melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan kepada semua aturan yang ada serta nilai – nilai yang berlaku umum, dibutuhkan praktek Good Corporate Governance dalam menjalankan bisnis perbankan. Bank BHI dalam melaksanakan Good Corporate Governance ini mengacu kepada PBI no. 8/4/ PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI no. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta SEBI no. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum.

Good Corporate Governance adalah suatu Tata Kelola Bank yang menerapkan prinsip – prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank BHI pada tahun 2011 ini meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi; pelaksanaan tugas Komite – komite; penerapan fungsi kepatuhan dan auditor internal & eksternal; penerapan manajemen risiko; penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank ; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Pada bagian akhir kami sajikan hasil penilaian bank (self assessment) terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance pada tahun 2011.

I.DEWAN KOMISARIS Susunan Dewan Komisaris Bank BHI pada tahun 2011 : No.

Nama

Jabatan

1

Setijono Pudjowarsito

Komisaris Utama Independen (*

2

Rachman Hakim

Wakil Komisaris Utama

3

R. Sudaryatmo Yosowidagdo

Komisaris Independen

(* menunggu hasil fit and proper test

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lebih ditekankan kepada fungsi pengawasan yang diantaranya adalah memastikan bahwa Good Corporate Governance bisa terlaksana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi termasuk memberikan nasihat, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Kewenangan Dewan Komisaris lainnya adalah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi SKAI, auditor eksternal, serta hasil temuan Pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lain. Apabila Dewan Komisaris menemukan adanya indikasi bahwa kelangsungan usaha bank akan terganggu atau adanya pelanggaran atas peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terbantu oleh keberadaan Komite – komite. Komite – komite yang sudah terbentuk adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sesuai dengan ketentuan Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebagai kelengkapan kerjanya. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris umumnya dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat yang apabila tidak tercapai bisa ditempuh cara Pengambilan Suara Terbanyak. Tapi umumnya pengambilan keputusan selalu dengan cara Musyarawah Mufakat. Sepanjang tahun 2011 Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 9 kali yang dihadiri oleh Komisaris Utama 9 kali, Wakil Komisaris Utama 7 kali, dan Komisaris Independen 8 kali. Termasuk didalamnya Rapat Gabungan dengan Direksi serta beberapa Pejabat Eksekutif Bank.

annualreport2011BankBHI

18

No.

Nama

Jabatan

1


Komisaris Utama

2

Rachman Hakim

Wakil Komisaris Utama

3


Komisaris Independen

Rapat Dewan Komisaris membahas antara lain rekomendasi – rekomendasi yang diajukan oleh Komite – komite yang memang bertugas memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

Jumlah Rapat

Kehadiran 9 Kali

9 Kali

7 Kali 8 Kali

pelaksanaan kerja Direksi, seperti : megusulkan perbaikan remunerasi pengurus bank ; memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan bank secara periodik; menyoroti maraknya penyimpangan [fraud] dalam industri perbankan dan membahas cara menyikapi hal tersebut, dll.

II.DEWAN DIREKSI Susunan Dewan Direksi Bank BHI pada tahun 2011 : No.

Nama

Jabatan

1

Ending Fadjar

Direktur Utama

2

Marcellinus Adrianto Setio

Direktur Kredit & Marketing

3

Peggy Puger

Direktur Operasional & Plt. Direktur Kepatuhan

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direksi berusaha semaksimal mungkin melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance disemua aktifitas pelaksanaan operasional bank. Agar pelaksanaan Good Corporate Governance bisa berjalan efektif mereka berwenang membentuk SKAI, Satker Kepatuhan, dan SKMR & Komite Manajemen Risiko sebagai tim pendukung. Direksi juga berkewajiban menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi SKAI, temuan Auditor eksternal dan hasil pengawasan BI dan/atau Otoritas lain. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil melalui Rapat Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota

No.

19

Nama

Direksi. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Direksi akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Disepanjang tahun 2011 telah dilakukan 15 kali Rapat Dewan Direksi. Termasuk didalamnya rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Hendri Wirjakusuma selaku Direktur Utama (lama) masih sempat memimpin rapat 3 kali sebelum resigned dari Bank BHI. Juga Rudy Muchtar selaku Direktur Kepatuhan (lama) masih menghadiri rapat 3 kali sebelum mengundurkan diri dari Bank BHI. Ending Fadjar selaku Direktur Utama yang baru telah memimpin Rapat Direksi sebanyak 12 kali. Direktur Marketing dan Kredit menghadiri rapat 15 kali dan Direktur Operasional telah menghadiri rapat 14 kali.

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

1

Ending Fadjar

Direktur Utama

12 Kali

2

Marcellinus Adrianto Setio

Direktur Kredit & Marketing

15 Kali

3

Peggy Puger

Direktur Operasional & Plt. Direktur Kepatuhan

4

Hendri Wirjakusuma

Direktur Utama (lama)

3 Kali

5

Rudy Muchtar

Direktur Kepatuhan (lama)

3 Kali


15 Kali

14 Kali

Substansi atau isi materi rapat antara lain adalah : evaluasi kinerja keuangan bank dikomparasikan dengan target bisnis periodik, lalu menentukan langkah – langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan bank ; membahas cara pandang dan sikap bank atas maraknya fraud dan money laundry dalam industri perbankan ; masalah penunjukkan anggota Komite Kredit berdasarkan

ex officio atau pribadi – pribadi ; wacana IPO ; pembahasan struktur baru yang lebih sesuai dengan perkembangan bisnis bank ; pemanfaatan jasa konsultan untuk mengkaji kembali kebijakan remunerasi bank untuk Dewan Komisaris & Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan bank ; Tinjauan atas kebijakan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang berlaku ; serta pembahasan tentang rencana kerja tahun anggaran mendatang.

III.KOMITE-KOMITE 1.Komite Audit Susunan pengurus Komite Audit pada tahun 2011 :

No.

Nama

Jabatan

1


Ketua

2

Kohar Widjaja

Anggota

3

Diane Christina

Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan SK Direksi Bank BHI no. 005/SK-DIR/ VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 adalah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengedalian intern dan proses pelaporan keuangan. Yang menjadi obyek evaluasi adalah pelaksanaan tugas SKAI; kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal; kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang ada; dan tindak lanjut Direksi atas temuan SKAI, Audit eksternal, BI dan Ototritas lainnya. Tugas lain Komite Audit adalah memberikan rekomendasi perihal penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris. Untuk tahun 2011 Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 27 kali

dimana dua diantaranya adalah rapat dengan Satuan Kerja Audit Internal. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja pemeriksaan SKAI beserta hasil – hasil pemeriksaannya ; mengevaluasi tindak lanjut Manajemen atas hasil temuan SKAI ; memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan audited 2010 dengan standar akuntansi yang berlaku ; merekomendasikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk sebagai pemeriksa laporan keuangan bank tahun 2011 ; memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku ; memantau secara berkala kinerja keuangan Bank untuk laporan kepada Komisaris Independen ; dan memberikan masukan kepada Direksi mengenai langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.


20

1.Komite Audit Susunan pengurus Komite Audit pada tahun 2011 :

No.

Nama

Jabatan

1


Ketua

2

Diane Christina

Anggota

3

Eduart Mardjono

Anggota

Berdasarkan SK Direksi Bank BHI no. 006/SKDIR/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan kegiatan pelaksanaannya. Komite Pemantau Risiko juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang menjadi masukan buat Dewan Komisaris dalam menilai pelaksanaan penerapan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 11 kali. Materi pembahasan rapat terfokus kepada hasil pemantauan terhadap kinerja keuangan Bank BHI baik mengenai total asset, pinjaman, dana pihak ketiga, laba rugi, rasio BOPO, LDR, NPL, dan penyelesaian kredit bermasalah. Komite Pemantau Risiko ingin menganalisis seberapa besar dampak penerapan kebijakan manajemen risiko didalam meminimumkan potensi risiko pada pelaksanaan operasional bank.

3.Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan pengurus Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2011 : No.

Nama

Jabatan

1


Ketua

2

Rachman Hakim

Anggota

3

Timotius Lufti

Anggota

Tugas dan tanggung jawab Komite yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi adalah mengevaluasi kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan seluruh pegawai, untuk bahan Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas dan tanggung jawab Komite yang terkait dengan kebijakan nominasi adalah menyusun dan merekomendasikan sistem dan prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta merekomendasikan calon anggota Dewan

Komisaris dan/atau Direksi, kepada Dewan Komisaris untuk bahan Rapat Umum Pemegang Saham. Sepanjang tahun 2011 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 8 kali rapat yang antara lain membahas tentang usulan peninjauan kebijakan remunerasi tahun 2011 ; rekomendasi tentang calon dirut baru ; perangkapan jabatan Direktur Kepatuhan oleh Direktur Operasional ; pembahasan tentang perubahan status Komisaris Utama ; serta rekomendasi atas calon Direktur Kepatuhan dan satu calon Direksi lainnya.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL & EKSTERNAL Tujuan utama penerapan Good Corporate Governance adalah memastikan bahwa Bank sudah patuh kepada peraturan perundang-

21


undangan BI dan aturan lain yang berlaku. Agar pelaksanaan fungsi kepatuhan bisa berjalan lancar dan efektif maka peran dari seorang Direktur.

Kepatuhan akan sangat menentukan. Untuk mendukung kelancaran kerja Direktur Kepatuhan ini dibutuhkan satuan kerja kepatuhan yang bersikap independen terhadap satuan kerja operasional lainnya. Persyaratan dan tata cara pelaksanaan fungsi kepatuhan berpedoman kepada PBI no. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. Rudy Muchtar selaku Direktur Kepatuhan Bank BHI telah mengundurkan diri sejak triwulan ketiga yang lalu. Untuk sementara waktu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Operasional. Persyaratan dan tata cara penerapan fungsi Audit Intern berpedoman kepada ketentuan BI tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Keberadaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya akan mendukung pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif. Dari 27 obyek rencana pemeriksaan bidang Kredit dan Operasional di tahun 2011 sebanyak 20 obyek dengan tambahan 2 obyek telah

diselesaikan. Dari 17 obyek rencana pemeriksaan bidang Tehnologi Informasi yang telah direalisasikan adalah 16 obyek. Kinerja ini sudah cukup baik kendati belum maksimal. Bank BHI bertekad untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan fungsi audit intern di tahun mendatang melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM serta meredam dampak turnover karyawan yang tahun ini cukup signifikan. Dalam melaksanakan fungsi audit eksternal, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BI untuk melaksanakan audit laporan keuangan bank. Penunjukan ini adalah hasil rekomendasi Dewan Komisaris yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pelaksanaan fungsi audit eksternal wajib memenuhi ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Untuk tahun buku tahun 2011 ini Bank BHI telah menunjuk KAP Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton International Ltd) dengan lisensi no. 851/KM.1/2011 sebagai Akuntan Publik pelaksana audit keuangan Bank BHI .

V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam menjalankan bisnis perbankan diarahkan kepada upaya melindungi kepentingan Stakeholders Bank BHI terhadap potensi risiko bisnis yang ada. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank, Bank BHI akan terhindar dari risiko kerugian yang signifikan.

Dari hasil analisis kami terhadap kedelapan jenis risiko yang wajib dinilai dapat disimpulkan bahwa karakteristik risiko dari aktifitas bisnis yang dijalankan oleh Bank BHI serta kemungkinan kerugian yang dihadapi dari risiko inheren tergolong RENDAH selama periode tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit MEMADAI.

VI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DANA Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar dengan cara melakukan penyebaran / diversifikasi portofolio penyediaan dana. Aturan pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketegasan tentang aturan penyediaan dana ini semata untuk menghindarkan bank dari kegagalan bisnis serta menjaga peran independensi pengurus Bank dalam pengambilan keputusan penyediaan dana.

Disepanjang tahun 2011 tidak terjadi pelampauan ataupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam penyediaan dana kepada debitur. Dari total penyaluran kredit sebesar Rp.1.032.513,66 Juta (bersih) di tahun 2011, penyediaan dana kepada Pihak Terkait sebesar Rp. 2.513,21 Juta (0,24%). Lalu, penyediaan dana untuk debitur besar / inti terdiri dari Individu Rp.186.792,61 Juta (18,38%) dan Group Rp.150.233,73 Juta (14,78%). Total penyediaan dana untuk debitur besar / inti adalah Rp. 337.026,34 Juta atau 32,64% dari total kredit bank.


22

VII. RENCANA STRATEGIS BANK Dalam rangka menjaga eksistensi dan kesinambungan bisnis perbankan, Bank BHI membuat target – target jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Untuk mencapai target tersebut maka Bank menyusun rencana strategis jangka panjang ( corporate plan ) dan rencana bisnis jangka menengah dan tahunan ( business plan ) dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Rencana Bisnis Bank Umum. Direksi sudah mencanangkan tekad untuk melakukan pembenahan dan perbaikan kinerja bank secara tegas dan terpadu. Target Jangka Panjang adalah menjadi bank besar yang terpercaya dengan mengutamakan kepentingan nasabah dan Stakeholders bank. Untuk itu dalam Jangka Menengah Bank BHI harus bisa menjadi bank yang berkinerja baik dengan fundamental yang kokoh serta road map yang jelas untuk menjadi bank besar. Pembangunan infrastruktur di berbagai bidang akan menjadi sasaran menengah guna mendukung bisnis Bank kedepan. Bank BHI

sudah melakukan pengkajian atas kinerja Bank saat ini dengan melakukan analisa SWOT serta menginventarisasi segala kebutuhan dan persyaratan untuk menjadi bank besar. Dari situlah nantinya akan ditentukan langkah – langkah apa yang harus diambil untuk mencapai target jangka panjang itu. Untuk sementara waktu Bank tidak melakukan ekspansi bisnis ataupun menambah jaringan kantor karena fokus saat ini adalah melakukan konsolidasi dan revitalisasi. Langkah – langkah yang ditempuh adalah tetap mementingkan pertumbuhan reguler yang berjalan paralel dengan rencana kerja jangka panjang ; mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada termasuk peningkatan kompetensi dan kualitas SDM ; meningkatkan kinerja perkreditan terutama volume kredit, menekan unused serta mengupayakan proses kredit yang lebih simple dan prudent. Langkah lain yang tak kalah penting adalah mengembangkan potensi dan kompetensi SDM sebagai wujud dari kesiapan untuk menjadi bank besar.

VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN Sebagai pertanggungjawaban pengurus Bank terhadap Stakeholders, maka Bank wajib melaksanakan transparansi informasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Pelaksanaan transparansi ini mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan dan transparansi informasi

produk bank dan data pribadi nasabah. Wujud transparansi dituangkan dalam pembuatan laporan internal. Manajemen konsisten dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan internal dan eksternal yang ada dalam rangka mendukung pelaksanaan transparansi informasi keuangan dan non keuangan bank.

IX. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA Setijono Pudjowarsito - selaku Komisaris Utama Independen – tidak mempunyai kepemilikan saham di Bank BHI dan perusahaan lain, serta tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris serta Direksi lainnya. R. Soedaryatmo Yosowidagdo – selaku Komisaris Independen – juga tidak mempunyai kepemilikan saham di Bank BHI dan perusahaan lain, serta tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris serta Direksi lainnya. Sementara itu Rachman Hakim – selaku Wakil Komisaris

23


Utama – tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain namun mempunyai kepemilikan saham masing – masing di PT Hakim Putra Perkasa (50%) , di PT Asean Motor Internasional (50%) , dan BPR Cahaya Wiraputra (2%). Seluruh anggota Dewan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain, serta tidak mempunyai kepemilikan saham di Bank BHI dan perusahaan lainnya.

X. PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS BAGI KOMISARIS & DIREKSI Jumlah Diterima dalam Setahun No.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

1

Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk natura)

2

Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) : a. Dapat Dimiliki b. Tidak Dapat Dimiliki

Dewan Komisaris

Dewan Direksi */

Orang

Juta Rp.

Orang

Juta Rp.

3

1.013

3

1.610

Asuransi Kesehatan

Total

3

1.013

Asuransi Kesehatan

3

1.610

*/ Tahun ini terjadi pergantian Direktur Utama dan pengunduran diri Direktur Kepatuhan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam Satu Tahun

Direksi

Komisaris

Diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1,- Miliar

1

1

Rp 500 Juta ke bawah

4

2

Diatas Rp 2.,- Miliar Diatas Rp 1,- Miliar s/d Rp 2,- Miliar

XI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Skala Perbandingan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio

a. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah

24,34 x

b. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah

2,43 x

c. Raio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah

2,14 x

XII. INTERNAL FRAUD Secara umum di sepanjang tahun buku 2011 ini tidak ditemukan penyimpangan signifikan dalam pelaksanaan operasional bank yang bisa membahayakan kondisi keuangan dan eksistensi Bank BHI. Satu kasus penyimpangan berupa penggelapan dana yang tidak signifikan dilakukan oleh oknum karyawan Back Office. Kasus yang

terjadi di semester pertama ini cepat terdeteksi dan segera diatasi tanpa menimbulkan kerugian finansial baik bagi nasabah maupun Bank. Terhadap si pelaku diambil tindakan tegas berupa pemecatan serta keharusan mengembalikan dana bank secara utuh. Manajemen Bank BHI sudah mengambil langkah – langkah preventif agar peristiwa fraud ini tidak terulang kembali.


24

XIII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN Perkara hukum yang dihadapi oleh Bank BHI hanya yang berhubungan dengan perkara penyelesaian kredit dengan debitur. Pada akhir Desember 2011 perkara penyelesaian kredit yang sedang berproses di pengadilan ada 2 perkara. Pertama adalah Fasilitas KPR dengan baki debet Rp. 1.815.862.106,- dan tunggakan kewajiban Rp 1.707.607.613,-. Perkara ini sudah sampai tahap

eksekusi jaminan dan sudah dilakukan pelelangan pada tanggal 22 Desember 2011. Kedua, adalah fasilitas Pinjaman Angsuran Menurun (PAM) baki debet Rp. 453.000.000,- dan tunggakan kewajiban Rp. 73.430.378,- dimana Bank BHI sudah mengajukan permohonan sita eksekusi pada tanggal 28 November 2011 dan penetapan sita sekitar Januari 2012.

XIV. LAIN – LAIN Seperti halnya tahun lalu, pada tahun 2011 PT Hakim Putra Perkasa selaku Pemegang Saham Pengendali tidak menjalankan kebijakan shares options kepada Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank. Kalau Bank mau – dan ini ada aturannya – Bank BHI bisa melakukan pengurangan jumlah saham yang telah diterbitkan

melalui pembelian kembali. Tapi Bank BHI belum ada rencana melaksanakan kebijakan buy back shares ini. Terkait dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, disepanjang tahun 2011 tidak terdapat transaksi yang dimaksud.

XV. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No.

25

Aspek yang dinilai

Score

Bobot

Score x Bobot

Catatan

1

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.67

10%

0.167

Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Dan akan lebih dioptimalkan.

2

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

1.72

20%

0.344

Pada umumnya pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab dari masingmasing Direksi telah berjalan dengan baik dan dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

2.03

10%

0.203

Fungsi dan kinerja dari masing-masing Komite diharapkan lebih optimal dan terfokus pada ketentuan sebagaimana digariskan dalam Good Corporate Governance.

4

Penanganan Benturan Kepentingan

3.00

10%

0.300

Penanganan Benturan Kepantingan telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Direksi dengan Nomor : 009/SK-SIR/IV/09 tanggal 28 April 2009.

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

2.17

5%

0.109

Diharapkan agar masing-masing unit baik dari Level pelaksana s.d Level penggambil keputusan tetap konsisten dalam upaya pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan.

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

2.18

5%

0.109

Secara umum peran dan fungsi dari Satuan Kerja Audit Intern telah berjalan hanya saja diperlukan suatu penyempurnaan dalam hal peningkatan wawasan dari SDM itu sendiri dan metodologi yang dilakukan selama ini.

7

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

2.00

5%

0.100

Untuk posisi laporan keuangan tahun 2011, penunjukan KAP telah dilakukan a.n : KAP Gani Mulyadi & Handayani (member of Grant Thornton International Ltd)

8

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

2.33

7.5%

0.175

Saat ini manajemen risiko pada PT. BHI telah berjalan dan diperlukan upaya-upaya penyempurnaan baik dalam hal penyatuan persepsi terkait dengan manajemen risiko, metodologi yang digunakan, pendokumentasian serta penyempurnaan sistem aplikasi yang akan digunakan

9

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)

2.00

7.5%

0.150

Sampai dengan saat ini, kondisi yang terjadi tetap memperhatikan ketentuan yang telah digariskan, dan langkah selanjutnya perlu ditingkatkan lagi agar tercipta suatu kondisi yang lebih baik.


10

Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Peksanaan GCG serta Pelaporan internal

2.13

15%

0.320

Berpedoman pada kondisi tahun-tahun lalu, penyampaian Laporan annual 2011 sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan pihak Bank Indonesia.

11

Rencana Strategis Bank

2.25

5%

0.113

Dengan berjalannya waktu RBB tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia Tepat waktu dan berdasarkan PBI yang terbaru tentang RBB.

100%

2.09

Termasuk Kategori “Baik”

Nilai Komposit

TABEL KLASIFIKASI PERINGKAT KOMPOSIT Nilai Komposit

Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1.5

Sangat Baik

1.5 < Nilai komposit < 2.5

Baikt

2.5 < Nilai Komposit < 3.5

Cukup Baik

3.5 < Nilai Komposit < 4.5

Kurang Baik

4.5 < Nilai Komposit < 5

Tidak Baik

XVI. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BAGI BANK UMUM Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum adalah kelanjutan atau penyempurnaan dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang selama ini dikenal. Pelaksanaan Program APU dan PPT bagi Bank Umum ini berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia no. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia no. 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009. Potensi risiko bisnis perbankan semakin meningkat karena kian kompleksnya variasi produk dan jasa perbankan serta melibatkan tehnologi informasi yang canggih. Pemanfaatan bank oleh pihak – pihak tertentu untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat pula akhir – akhir ini. Kondisi ini mendorong bank untuk serius meningkatkan kualitas penerapan manajemen risikonya terutama yang berkaitan dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Bank BHI telah mengantisipasi hal tersebut dengan melaksanakan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan internal yang ada, sebaik-baiknya. Langkah yang ditempuh adalah memaksimumkan fungsi pengawasan Pengurus Bank untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan baik dan didukung oleh kebijakan dan prosedur tertulis yang telah sesuai dengan aturan BI dan prinsip – prinsip yang berlaku umum. Manajemen juga menyadari kebutuhan akan sistem pengendalian intern yang efektif dimana terpapar jelas batasan wewenang dan tanggung jawab dari satuan kerja terkait serta adanya peran pemeriksaan SKAI. Selain itu diupayakan adanya suatu sistem informasi manajemen yang bisa mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif tentang semua transaksi keuangan bank. Bila mekanisme nya berjalan baik, memilah antara transaksi yang suspicious dengan yang non suspicious bukan perkara yang sulit. Dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.


26

TataKelolaPerusahaan (GCG)

Recommend Documents