Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan GCG

│ “Mendukung tercapainya visi & misi bank….. “

I. Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Bank Metro Express menyadari pentingnya menerapkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin tata kelola perusahaan (good

corporate governance), mengingat perkembangan industri perbankan semakin pesat yang disertai semakin kompleknya usaha Bank dapat meningkatkan eksposure risiko Bank. Untuk

mengupayakan

sistem

perbankan

yang

sehat

dan

kuat

sebagaimana komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Metro Express berkeyakinan bahwa penerapan prinsip GCG merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi tersebut. Disamping itu, penerapan prinsip GCG secara baik dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Seiring dengan berkembangnya bisnis bank dan perubahan-perubahan dalam

bisnis

perbankan

baik

secara

nasional

maupun

global,

persaingan yang semakin ketat pada industri perbankan, maka Bank Metro Express harus menyiapkan antisipasi melalui perbaikan dan penyesuaian secara terus menerus. Dengan demikian, Bank dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan mampu memberikan nilai tambah bagi Bank dan sistem perbankan secara keseluruhan.

Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

1

Implementasi Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yakni keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung-jababan (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness). Pelaksanaan good corporate governance berdasarkan pada : 1. PBI

No.

8/4/PBI/2006

tanggal

30

Januari

2006

tentang

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 2. PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 3. SE No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal pelaksanaan

Good Corporate Governance bagi bank umum.

II. PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

DAN

TANGGUNG

JAWAB

Dewan Komisaris merupakan elemen Bank yang memiliki fungsi dan tanggungjawab

secara

kolegial

untuk

mengawasi,

memberikan

nasihat, dan rekomendasi kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank benar-benar melaksanakan GCG pada setiap lapisan dan jenjang organisasi. Jumlah Dewan Komisaris Bank Metro Express sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1. Marjanto Danoesapoetro, SE : Presiden Komisaris 2. Djitu Sianandar : Wakil Presiden Komisaris. 3. Bistok H. Pardede : Komisaris. 4. Cho, Young Shik : Komisaris. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris bertanggungjawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, Auditor Eksternal serta Otoritas Bank. Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

2

2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja

Audit

Intern

(SKAI),

Auditor

Eksternal

dan

hasil

pengawasan dari Otoritas lain. 3. Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib yang mengikat dan ditaati oleh semua Dewan Komisaris antara lain mengatur rapat Dewan Komisaris. 4. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan pengarahan dan tanggapan tanggapan atas hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. 5. Memberikan tanggapan, menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Direksi. 6. Memberikan bimbingan, pandangan-pandangan umum dan strategi perusahaan kepada Direksi. 7. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk atau mengangkat seorang atau beberapa orang yang dianggap baik untuk mengisi jabatan Direksi dan memberhentikan Direksi. 8. Memberikan

pertimbangan,

petunjuk

serta

putusan

atas

permohonan kredit yang melampaui wewenang Direksi dan transaksi-transaksi lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 9. Melakukan

pemeriksaan

atas

kebenaran

laporan-laporan

manajemen secara berkala. 10. Menyetujui penyesuaian skala gaji dan fasilitas serta benefit bagi anggota Direksi dan diajukan kepada RUPS. 11. Menghadiri

rapat

pertanggung-jawaban

Direksi

setelah

berakhirnya masa jabatan Direksi perusahaan. 12. Menyetujui,

mengevaluasi,

dan

melaksanakan

kebijakan-

kebijakan yang disusun oleh Direksi sesuai ketentuan Bank Indonesia, antara lain : kebijakan Manajemen Risiko, kebijakan Prinsip

Mengenal

Nasabah,

kebijakan

Perkreditan,

dan

sebagainya. 13. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut pada butir 9. 14. Melaksanakan tugas-tugas Komisaris sesuai dengan PBI / pedoman Good Corporate Goveranance. 15. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

3

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan PBI GCG yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsipprinsip GCG. Rapat Dewan Komisaris terselenggara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris

sangat

baik

dan

tidak

pernah

melanggar

ketentuan/peraturan yang berlaku.

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Direksi merupakan elemen Bank yang bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Jumlah Direksi Bank Metro Express sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : 1. Suh, Tae Won : Presiden Direktur 2. Harry Kusuma : Direktur 3. Tony Tanusaputra : Direktur Kepatuhan 4. Yoon, Ki Sung : Direktur 5. Ridwan A. Goenawan : Direktur Berdasarkan

ketentuan

Anggaran

Dasar

Direksi

bertugas

menjalankan tugas-tugas Bank sehari-hari termasuk melaksanakan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta kebijakan, mengelola risiko dengan sebaik-baiknya, memonitor, mengelola asset, sumber daya manusia dan menjaga likuiditas dan reputasi Bank secara prudent (kehati-hatian). Uraian tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan GCG dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.


4

3. Menyusun

Rencana

menyampaikannya

ke

Bisnis OJK

dan

Bank/merevisinya, selanjutnya

memantau

pelaksanaannya dari waktu ke waktu. 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal dan hasil pengawasan dari Otoritas lain. 5. Membawa

misi

pengenalan

perusahaan

kepada

umum

dengan melakukan fungsi humas (public). 6. Melibatkan diri dalam keanggotaan atau kepengurusan organisasi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perbankan

atau

keuangan

pada

tingkat

nasional

dan

tanggung-jawab

dan

internasional. 7. Melakukan

seluruh

tugas

yang

dibebankan oleh RUPS dan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu. 8. Menandatangani surat-surat berharga dan laporan dokumen penting perusahaan mewakili Bank baik bertindak sendiri maupun bersama dengan Direksi atau Senior Officer yang diberikan wewenang. 9. Menandatangani

surat-surat

Keputusan

Direksi

secara

sendiri atau bersama-sama yang meliputi skala gaji, promosi karyawan, mutasi, pemberhentian karyawan dan memberikan penghargaan karyawan. 10. Melakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan Direksi kegiatan peminjaman dana (berupa penjualan surat-surat berharga) dan penggunaan dana (pembelian surat-surat berharga), perusahaan

penempatan ataupun

dana,

serta

penjaminan

tindakan-tindakan

harta

lainnya

sesuai

dengan wewenang yang diberikan dan tercantum dalam Anggaran Dasar. 11. Membina hubungan baik dengan para pejabat instansi pemerintah untuk memperoleh bimbingan, pengarahan dan informasi serta memelihara hubungan baik dengan nasabah, khususnya nasabah potensial, guna menunjang usaha Bank. 12. Melakukan

tugas-tugas

penandatanganan

penunjukan

intern kuasa

lainnya Bank

berupa pada

saat

berurusan dengan pihak ketiga dalam hal diperlukannya kuasa Bank. 13. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

5

14. Memberikan

persetujuan

dan

menandatangani

struktur

organisasi perusahaan untuk diperlakukan baik secara intern maupun kepada pihak luar. 15. Memberikan pengarahan dan masukan dalam menyusun kebijaksanaan

strategis

sesuai

dengan ketentuan

Bank

Indonesia seperti kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah, Kebijakan Perkreditan,

Good Corporate Governance dan sebagainya. 16. Mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan – kebijakan tersebut pada butir 11, pengembangan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi, kaji ulang secara berkala metodologi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. 17. Bertanggung jawab atas pengiriman dan penyimpanan test-

key secara Dual Custodian. 18. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direksi Bank. Seluruh anggota Direksi berpengalaman dalam menjalankan usaha Bank, telah lulus fit dan proper test serta telah disetujui Bank Indonesia, OJK yang mengindikasikan semua Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Direksi memenuhi prinsipprinsip

GCG

berupa

responsibility

dan

transparency

kondisi

keuangan (laporan publikasi), tanggung-jawab yang jelas tiap bagian (accountability) sesuai struktur organisasi, Presiden Direktur dan Presiden Komisaris berasal dari pihak yang independen (independence) serta aktivitas Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada setiap kegiatan usaha Bank dan seluruh

tingkatan/jenjang

organisasi

(fairness).

Rapat

Direksi

terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan bank, serta aspek transparansi Direksi dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.


6

IV. KELENGKAPAN KOMITE

DAN PELAKSANAAN TUGAS

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris, maka Komisaris dibantu oleh Komite-komite dibawah Komisaris. Komite-komite yang telah dibentuk antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE AUDIT Sesuai dengan SK Direksi No.012/DIR-KEP/VI/2008 tgl. 02 Juni 2008 perihal Anggota Komite Audit, Anggota Komite Audit 3 (tiga) orang terdiri dari : 1. Bistok H. Pardede (Ketua Komite/Komisaris Independen). 2. Fammy Adhitya, SE (Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi). 3. Agus Achmad Muzayin, SH (Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan). Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan atau halhal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dengan cara : 1. Mengadakan rapat sesuai jadwal atau dapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI, Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku, Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntasi yang berlaku, Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 4. Wajib

memberikan

rekomendasi

mengenai

penunjukan

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

7

5. Melakukan

review

dengan

Direktur

Kepatuhan

tentang

berbagai masalah dan isu kepatuhan. 6. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Laporan atas setiap penugasan yang diberikan, Laporan berkala pelaksanaan kegiatan Komite Audit, 7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, Komite Audit memiliki akses penuh terhadap dan mendapatkan kerjasama dari manajemen dan audit internal, dan memiliki kewenangan untuk mengundang setiap Direksi dan Pejabat Eksekutif. 8. Wajib mentaati setiap ketentuan dan peraturan mengenai Tata Tertib, Etika Kerja dan Waktu Kerja yang dikeluarkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia.

KOMITE PEMANTAU RISIKO Sesuai dengan SK Direksi BME No.017/BME/DIR-KEP/VI/2007 tgl.27 Juni 2007 yang dirubah dengan SK Direksi No. 014/DIR-KEP/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 perihal anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite 3 (tiga) orang terdiri dari : 1. Marjanto

Danoesapoetro,

SE

(Ketua

Komite/Komisaris

Independen), 2. Fammy Adhitya, SE (Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi). 3. DR. M.Krisno Edi Santoso, AK, MBA (Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko, perpajakan, perbankan, dll). Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko : 1. Mengadakan rapat sesuai jadwal atau dapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta pemantauan atas tindak lanjut setiap penilaian prosedur dan kebijakan Manajemen Pengendalian

Risiko Risiko

pengendalian internal

dalam

rangka

Perbankan

dalam

menilai

kecukupan

kaitannya

dan keterkaitannya

dengan

dengan fungsi

perbankan lainnya.


8

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, kesesuaian antara setiap

perencanaan dan pengendalian

organisasi terhadap kebijakan manajemen risiko, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. 4. Membuat

dan

menyampaikan

laporan

kepada

Dewan

Komisaris, Laporan atas setiap penugasan yang diberikan, Laporan berkala

pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau

Risiko. 5. Wajib mentaati setiap ketentuan dan peraturan mengenai Tata Tertib, Etika Kerja dan Waktu Kerja dikeluarkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia.

KOMITE REMUNERASI dan NOMINASI Sesuai dengan SK Direksi BME No.013/BME/DIR-KEP/VI/2008 tgl.02 Juni 2008 perihal pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite 3 (tiga) orang terdiri dari : 1. Marjanto

Danoesapoetro,

SE

(Ketua

Komite/Komisaris

Independen). 2. Djitu Sianandar (Wakil Presiden Komisaris). 3. Noes Cornelisz (Kepala Bagian Personalia yang membawahi SDM). Uraian tugas

dan bertanggung-jawab Komite Remunerasi dan

Nominasi : 1. Mengadakan rapat sesuai jadwal atau dapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan remunerasi dan nominasi serta pemantauan atas tindak

lanjut

setiap

penilaian

prosedur

dan

kebijakan

remunerasi dan nominasi dalam rangka menilai kecukupan pengendalian

intern

dan

keterkaitannya

dengan

fungsi

perbankan lainnya.


9

3. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan

kebijakan

remunerasi,

Komite

Remunerasi

dan

Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai

secara

keseluruhan

untuk

disampaikan

kepada

Direksi. 4. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Prestasi kerja individual, Kewajaran dengan peer group, dan Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank. 5. Dalam pelaksaan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau pengantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit / Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. 6. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yaitu Laporan atas setiap penugasan yang diberikan, Laporan berkala

pelaksanaan

kegiatan

Komite

Remunerasi

dan

Nominasi. 7. Wajib mentaati setiap ketentuan dan peraturan mengenai Tata Tertib, Etika Kerja dan Waktu Kerja yang berlaku. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sudah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas KomiteKomite telah berjalan dengan baik dan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rekomendasi Komite-Komite bermanfaat dan dapat

dipergunakan

sebagai

bahan

acuan

keputusan

Dewan

Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja serta terselenggara secara efektif dan efisien. Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

10

PROGRAM KERJA KOMITE-KOMITE dan REALISASINYA Komite Audit telah mengadakan rapat komite sebanyak 4 (empat) kali untuk

membahas

sejumlah

tugas

dan

tanggungjawab.

Telah

melaksanakan tugas utamanya melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak

lanjut

pengendalian keuangan.

hasil intern

audit

dalam

termasuk

rangka

kecukupan

Memberikan rekomendasi

menilai

kecukupan

proses

pelaporan

kepada Dewan Komisaris,

dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI, Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku, Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntasi yang berlaku, Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Serta telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat komite sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas sejumlah tugas dan tanggungjawab. Telah melaksanakan tugas utamanya melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta pemantauan atas tindak lanjut setiap penilaian prosedur dan kebijakan Manajemen Risiko dalam rangka menilai kecukupan Pengendalian Risiko Perbankan dalam kaitannya dengan pengendalian internal dan keterkaitannya dengan fungsi perbankan lainnya. Memberikan

rekomendasi

kepada

Dewan

Komisaris,

dengan

melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, kesesuaian antara setiap perencanaan dan pengendalian organisasi terhadap kebijakan manajemen risiko, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Komite Pemantau Risiko secara rutin mengadakan pertemuan dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris jika dianggap perlu. Dalam rapat-rapat tersebut, komite dapat mengundang pihak-pihak yang dianggap relevan dan terkait dengan masalah risiko yang akan dibahas.


11

Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat komite sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas sejumlah tugas dan tanggungjawab. Telah melaksanakan tugas utamanya melakukan pemantauan

dan

evaluasi

atas

perencanaan

dan

pelaksanaan

remunerasi dan nominasi serta pemantauan atas tindak lanjut setiap penilaian prosedur dan kebijakan remunerasi dan nominasi dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan keterkaitannya dengan fungsi perbankan lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memastikan bahwa kebijakan remunerasi

sesuai

dengan

Kinerja

keuangan

dan

pemenuhan

cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Prestasi kerja individual, Kewajaran dengan peer group, dan Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Bank telah memiliki kebijakan sesuai dengan Pedoman GCG, Jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan di dokumentasikan dengan baik oleh Sekretaris Direksi, Selama tahun 2015 tidak pernah terjadi benturan kepentingan apapun yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada pokoknya mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 2. Mengusulkan

kebijakan

kepatuhan

atau

prinsip-prinsip

kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;


12

3. Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meminimalkan dan mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Kepatuhan Bank telah dilaksanakan dengan baik, seoptimal mungkin tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka menjaga independensi Direktur Kepatuhan, maka Direktur Kepatuhan Bank Shinhan Indonesia tidak merangkap sebagai Direktur Utama dan tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau SKAI. Memahami peraturan perundang-undangan serta mampu bekerja secara independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala

mengenai

kepatuhan satuan kerja operasional,

pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi dan sesuai dengan kebutuhan Bank, ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang merupakan lembaga yang independen terhadap satuan kerja operasional, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja manajemen risiko serta bertanggung-jawab langsung kepada Presiden Direktur.


13

Pelaksanaan Audit Intern mengacu kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko, serta Rencana Audit Tahunan. Secara umum ruang lingkup kerja pemeriksaan SKAI adalah meliputi segala

kegiatan

pemeriksaan

secara

independen,

evaluasi

kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, evaluasi sistem dan prosedur kerja serta penyimpangan kerja lainnya. Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan sangat efektif sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank yang tidak terlalu besar serta SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, kewenangan SKAI mencakup sebagai berikut : 1. Melakukan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. 2. Melakukan tugas lainnya dalam melakukan fungsi pengawasan di semua tingkat organisasi. 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan SDM dan keuangan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen. 5. Meyakini bahwa risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar. 6. Meyakini

bahwa

interaksi

dengan

berbagai

unit

kerja

(governance proses) terlaksana seperti yang dibutuhkan. 7. Peningkatan

kualitas

pengendalian

intern

secara

berkesinambungan. 8. Melakukan evaluasi regulasi yang berdampak secara signifikan terhadap perusahaan yang dapat di identifikasi dan dikelola sewajarnya.


14

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Fungsi audit ekstern dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Drs. J. Tanzil dan Rekan” yang terdaftar di Bank Indonesia. Bank telah memenuhi aspek-aspek ketentuan dalam proses penunjukan KAP antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, penunjukan dengan memperhatikan rekomendasi dari

Komite

Audit

melalui

Dewan

Komisaris

serta

dalam

pelaksanaan audit juga mengacu kepada PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012, SE BI No.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal laporan tahunan bank umum dan laporan tahunan tertentu yang disampaikan kepada BI. Tugas dari KAP tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan standard auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (standard auditing yang berlaku umum). Adapun tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

IX. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan

untuk

mengidentifikasi,

mengukur,

memantau,

dan

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Adapun tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk membantu Direksi dalam melakukan pengelolaan Bank dan memitigasi potensi risiko secara sehat, berkesinambungan serta berkaitan dengan risiko bisnis yang berkembang dan menjaga agar aktifitas operasional tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan untuk menyerap kerugian tersebut. Tujuan yang lain adalah mengantisipasi produk dan transaksi baru yang kompleks, ketentuan regulator (BI), agar Bank dapat survive, hasil usaha (return) harus sesuai dengan risiko yang diambil, serta untuk mengukur performance unit business.


15

ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO Penerapan manajemen risiko di bawah Direktur Kepatuhan dijalankan secara efektif oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang telah disesuaikan

dengan

tujuan,

kebijakan

usaha,

ukuran

dan

kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, diantaranya melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan

kebijakan,

prosedur

dan

penetapan

limit.

Adapun

wewenang dan tanggung jawab SKMR adalah sebagai berikut : 1. Memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui Direksi sesuai dengan pedoman manajemen risiko bank. 2. Memantau posisi risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko dan per aktivitas fungsional serta melakukan stress

testing (jika perlu). 3. Kaji-ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. 4. Mengkaji usulan aktivitas dan atau produk baru. 5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan

untuk

mengukur

risiko,

bagi

bank

yang

menggunakan model untuk keperluan intern (internal model). 6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional atau risk taking unit dan atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki. 7. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko triwulanan kepada Bank Indonesia, Komite Manajemen Risiko, Komisaris, Direksi, SKAI, dll 8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan manajemen risiko atau berdasarkan instruksi dari Direksi. Di level Direksi telah di-bentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan

Direksi

dan

Pejabat

senior

yang

mempunyai

wewenang dan tanggung-jawab sebagai berikut : 1. Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya jika diperlukan penyesuaian dengan perkembangan makro dan mikro ekonomi, termasuk strategi manajemen risiko dan

contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.

Penyusunan

di-maksud

dilakukan

bersama-sama

dengan Pimpinan Satuan Kerja Operasional dan Pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

16

2. Memperbaiki atau menyempurnakan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank serta hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut. 3. Menetapkan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Justifikasi

ini

disampaikan

dalam

bentuk

rekomendasi kepada Presiden Direktur berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi

atau

kegiatan

usaha

bank

tertentu

sehingga

memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. Di level Komisaris telah di bentuk Komite Pemantau Risiko yang beranggotakan Komisaris Independen dan Pihak Independen dengan tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut : 1. Mengadakan rapat sesuai jadwal atau dapat di luar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko serta pemantauan atas tindak lanjut setiap penilaian prosedur dan kebijakan Manajemen Pengendalian

Risiko Risiko

pengendalian internal

dalam

rangka

Perbankan

dalam

menilai

kecukupan

kaitannya

dan keterkaitannya

dengan

dengan fungsi

perbankan lainnya. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, kesesuaian antara setiap

perencanaan dan pengendalian

organisasi terhadap kebijakan manajemen risiko, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas SKMR.


17

4. Membuat

dan

menyampaikan

laporan

kepada

Dewan

Komisaris, Laporan atas setiap penugasan yang diberikan, Laporan berkala

pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau

Risiko. 5. Wajib mentaati setiap ketentuan dan peraturan mengenai Tata Tertib, Etika Kerja dan Waktu Kerja dikeluarkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia. PROSES MANAJEMEN RISIKO Manajemen

efektif

dan

maksimal

dalam

mengidentifikasi

dan

mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru serta akibat perubahan kondisi pasar. Manajemen secara aktif dan berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (pedoman kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat, membangun kesadaran dan budaya manajemen risiko (risk culture) terhadap seluruh jenis risiko, mengembangkan penilaian risiko inheren dan risk control system melalui laporan profil risiko triwulanan. Prosedur pengendalian intern dan audit SKAI komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha bank dan risiko yang dihadapi Bank. Manajemen secara efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank. Identifikasi Risiko, bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain : 1. Perubahan kegiatan operasional Bank 2. Perubahan susunan personalia 3. Perubahan sistem informasi 4. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

18

5. Perkembangan teknologi 6. Pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru 7. Terjadinya penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi dan restrukturisasi Bank 8. Perubahan dalam sistem akuntansi 9. Ekspansi usaha 10. Perubahan hukum dan peraturan 11. Perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah Pengukuran

Risiko,

disesuaikan

kompleksitas

kegiatan

usaha

dengan

Bank.

karakteristik

Pengukuran

risiko

dan secara

kuantitatif atau kualitatif digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal untuk eksposur risiko secara

keseluruhan

(aggregate)

maupun

per

risiko,

dengan

mempertimbangkan keterkaitan antar risiko (risk correlation). Pemantauan

Risiko,

mencakup

pemantauan

terhadap

besarnya

eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian Risiko, mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian risiko untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko

seperti

asuransi

serta

penambahan

modal

Bank

untuk

menyerap potensi kerugian. Sistem Informasi Manajemen Risiko, dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

19

untuk digunakan Dewan Komisaris, Direksi dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko untuk menilai, memantau dan

memitigasi

risiko

yang

dihadapi

Bank

baik

risiko

keseluruhan/komposit maupun per risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi. Profil Risiko Fokus dan penilaian risiko mencakup 8 (delapan) hal yaitu credit risk,

market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk dan compliance risk. Disamping menilai risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (inheren risk), Satuan Kerja Manajemen

Risiko

(SKMR)

juga

menilai

kualitas

penerapan

manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko yang meliputi; Tata kelola risiko (risk governance); 

Perumusan

tingkat

risiko

yang

akan

diambil

(risk

appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) 

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

termasuk

pelaksanaan

kewenangan

dan

tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi Kerangka manajemen risiko 

Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko



Kecukupan

perangkat

organisasi

dalam

mendukung

terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab 

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia 

Proses

identifikasi,

pengukuran,

pemantauan,

dan

pengendalian risiko 

Kecukupan sistem informasi manajemen risiko



Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko

Sistem pengendalian risiko 

Kecukupan sistem pengendalian intern



Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independen

review) dalam Bank, baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

20

Menurut penilaian SKMR terhadap aktivitas fungsional (inherent risk) adalah Low to Moderate (2), dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko adalah memadai (satisfactory). Secara keseluruhan predikat profil risiko adalah peringkat 2 yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Terkait dengan risiko hukum (legal risk), selama tahun 2015 tidak ada gugatan yang diajukan dan tidak ada kerugian yang dialami Bank. Kebijakan Bank berupa prinsip kehati-hatian sehubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh Bank sudah cukup memadai dan memenuhi

syarat

sahnya

perjanjian,

sehingga

kemungkinan

timbulnya gugatan semakin kecil. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis. Kebijakan dalam menjalankan bisnis Bank, harus memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta

aktivitas

bisnis.

Pengambilan

keputusan

bisnis

harus

memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi serta toleransi risiko ditetapkan oleh Direksi. Bank harus memiliki dengan jelas rencana kelangsungan usaha (business continuity plan atau

business

continuity

management)

atas

kemungkinan

kondisi

eksternal dan internal terburuk sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (disaster

recovery plan) dan rencana kontinjensi (contingency plan).


21

SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sistem

pengendalian

intern

yang

handal

dan

efektif

menjadi

tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit intern. Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.

X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES). Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dalam pedoman Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman Pelaksanaan Kredit, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman GCG, dll. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Dalam melakukan analisa dan pengambilan keputusan kredit oleh Komite Kredit mengacu kepada Kebijakan Perkreditan Bank yang telah ditetapkan serta tidak ada bedanya dalam memberikan kredit kepada siapapun termasuk kepada pihak terkait. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan rencana bisnis (business plan) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil sekali hal ini untuk mencegah terjadi conflict of interest. Sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank fokus/target pasar adalah small dan medium

enterprices (UMKM).


22

Baki debet dlm Jutaan Rp

No.

Penyediaan Dana

Jumlah Debitur

Baki Debet

1.

Kepada Pihak terkait

4

Rp. 672

2.

Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Group

3 7

Rp. 43.041 Rp. 173.920

XI. RENCANA STRATEGIS BANK Rencana bisnis (business plan) telah di susun secara lengkap dan realistis serta sesuai dengan visi dan misi Bank dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang rencana bisnis Bank yang berlaku. Rencana

bisnis

(business

plan)

disusun

realistis

dan

telah

memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal (SWOT), prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis ada kalanya melampaui target ada kalanya tidak mencapai target sesuai dengan pergerakan ekonomi nasional yang gampang bergejolak. Rencana Jangka Pendek



Dengan mencermati perkembangan usaha yang tidak terlalu besar, persaingan usaha yang semakin kompetitif, risiko yang semakin

meningkat

di-masa

yang

akan

datang

sehingga

memerlukan back-up modal yang kuat. Bank Metro Express telah mendapatkan investor strategis untuk menanamkan modalnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini kami harapkan dapat memperkuat struktur permodalan sekaligus

memperkuat

manajemen

yang

diharapkan

dapat

membuat Bank Metro Express berkembang dengan lebih cepat, kuat dan lebih profesional.

 Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank dan ratio keuangan yang telah berhasil di-capai dengan baik.

 Mewujudkan Bank yang berkembang secara wajar (organik) dan non organik.


23

 Senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit terutama memperkuat Risk Control System (RCS) aktivitas perkreditan,

operasional

dan

treasury

serta

melakukan

monitoring / pengawasan yang ketat terhadap kualitas portofolio kredit yang diberikan.

 Memperkuat manajemen risiko (8 risiko), khususnya risiko likuiditas agar likuiditas selalu terjaga dengan baik dalam menghadapi gejolak ekonomi yang dapat berubah setiap saat.

 Berusaha meningkatkan laba yang diperoleh sesuai dengan azasazas perbankan yang sehat dan konservatif.

 Menjadi

Bank

yang

ikut

berperan

dalam

menunjang

perekonomian nasional dengan membiayai sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

 Menjadi Bank yang mampu memberikan kesejahteraan kepada stake-holder serta terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

 Meningkatkan hubungan baik dan kekeluargaan dengan seluruh nasabah/debitur.

 Melaksanakan dan menerapkan risk based (risk management) sesuai aturan BI/OJK dengan sebaik-baiknya.

 Melaksanakan “Prinsip Mengenal Nasabah” secara konsisten sesuai aturan BI/PPATK.

 Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM, khususnya dalam jangka pendek yang berhubungan dengan program sertifikasi manajemen risiko.

 Mengantisipasi dengan terus meningkatkan efisiensi operasional sejalan dengan potensi lonjakan biaya di masa yang akan datang.

 Melaksanakan dengan sebaik-baiknya semua aturan perbankan yang ditetapkan oleh BI/OJK.

 Melanjutkan peningkatkan kemampuan Teknologi Informasi.  Meningkatkan Dana Pihak Ketiga dengan pendekatan  kekeluargaan kepada relasi, nasabah maupun debitur yang sudah   ada serta perekrutan tenaga marketing yang baru yang  mempunyai relasi bisnis yang luas.  Ekspansi kredit (lending) terfokus kepada UMKM yang bergerak  pada sektor-sektor usaha industri pengolahan, perdagangan, dan   usaha kecil lainnya. (data histories 30 September 2015 rasio total kredit UMKM  terhadap total kredit adalah 52.33%).


24

Rencana Jangka Menengah/Panjang



Terus meningkatkan kemampuan teknologi informasi Bank.

 Meningkatkan Integritas, kompetensi, kualitas dan kemampuan SDM untuk mengantisipasi persaingan perbankan di masa yang akan datang.  Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi baik di sektor riil maupun non-riil (perkembangan ekonomi makro nasional dan global).  Menerapkan Basel III khususnya likuiditas, sesuai dengan Peraturan (roadmap) BI/OJK dan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha.

XII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui media yang cukup terkenal di masyarakat dan telah sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan dan telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG telah disusun lengkap, akurat, terkini dan utuh, dan akan disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya

terkait

Sistem

Pelaporan

Internal

Bank

mampu

menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.


25

XIII. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

PEMEGANG SAHAM BANK METRO EXPRESS

1.

Shinhan Bank Co.,Ltd

97.756%

2.

PT. Metropanca Gemilang

2.244%

PT. BANK METRO EXPRESS

PT. METROPANCA GEMILANG

Marjanto Danoesapoetro, SE Djitu Sianandar Bistok H. Pardede Cho, Young Shik Suh, Tae Won Harry Kusuma Tony Tanusaputra Yoon, Ki Sung Ridwan A. Goenawan

JABATAN

KEPEMILIKAN

JABATAN

KEPEMILIKAN

Pres-Kom

--

--

--

Wakil Preskom Komisaris Komisaris Pres-Dir Direktur Direktur Direktur Direktur

---------

---------

50% --------


26

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

HUBUNGAN JABATAN

Marjanto Danoesapoetro, SE Djitu Sianandar Bistok H. Pardede Cho, Young Shik Suh, Tae Won Harry Kusuma Tony Tanusaputra Yoon, Ki Sung Ridwan A. Goenawan

KEUANGAN**

KELUARGA

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Tidak ada Ada* Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Ada* Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Pres-Kom Wakil Preskom Komisaris Komisaris Pres-Dir Direktur Direktur Direrktur Direktur

*) Bapak Harry Kusuma adalah anak kandung dari Bapak Djitu Sianandar. **) Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

XIV. PAKET / KEBIJAKAN FASILITAS LAIN BAGI SERTA DIREKSI

REMUNERASI DAN DEWAN KOMISARIS

Yang dimaksud dengan paket / kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi : Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan

tetap

lainnya,

antara

lain

tunjangan

(benefit),

kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya, dan Fasilitas lain dalam bentuk natura / non-natura yakni penghasilan

tidak

tetap

lainnya,

termasuk

tunjangan

untuk

perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.


27

JABATAN

KEBIJAKAN REMUNERASI

GAJI Marjanto Danoesapoetro, SE Djitu Sianandar Bistok H. Pardede Cho, Young Shik Suh, Tae Won Harry Kusuma Tony Tanusaputra Yoon, Ki Sung Ridwan A. Goenawan

HONOR

THR

Pres-Kom





Wakil Preskom Komisaris Komisaris Pres-Dir Direktur Direktur Direktur Direktur

  

       

JENIS REMUNERASI

    

INSENTIF

    

JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN

dan FASILITAS LAIN DEWAN

DIREKSI

KOMISARIS ORANG

JUTAAN Rp

ORANG

JUTAAN RP

1.

2.

Remunerasi (Gaji, insentif, THR)

Fasilitas lain

4

+/-Rp. 1.303

4

+/-Rp. 1.623

--

--

--

--

JENIS REMUNERASI PER-

JUMLAH

JUMLAH

ORANG DALAM 1 TAHUN*)

DIREKSI

KOMISARIS

Diatas Rp. 2 milyar Diatas Rp.1 milyar s.d. Rp.2 milyar Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar Rp. 500 juta ke bawah

---4

--1 3

*) yang diterima secara tunai


28

XV. SHARE OPTION YANG DIMILIKI KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF KETERANGAN / NAMA

JUMLAH

JUMLAH OPSI

SAHAM

YG

HARGA

JANGK

OPSI

A

YG TELAH

(Rupiah

WAKTU

DIEKSEKUS

)

YG

DIBERIKA

DIMILIKI

N (lembar

I

(lembar

saham)

(lembar

saham)

saham)

Komisaris

-

-

-

-

-

Direksi

-

-

-

-

-

Pejabat Eksekutif

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

XVI. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH RASIO GAJI (%)

TERTINGGI

TERENDAH

Komisaris

49.63%

24.93%

Direksi

48.20%

15.67%

Pegawai

3.21%

0.59%

Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi

14.42%

0.45%


29

XVII. FREKUENSI RAPAT 1. DEWAN KOMISARIS HADIR SECARA FISIK Tanggal

Marjanto

Djitu

B.H.

Corri

Cho,

Danoesapoetro,

Sianandar

Pardede

Tanopo

Young

SE

Shik

   

12-03-2015 11-06-2015 18-09-2015 16-10-2015

   

   

 

-- 

---

2. DIREKSI HADIR SECARA FISIK Tanggal

Sri

Ridwan A.

Harry

Lanny

Goenawan

Kusuma

Verysa

Djafar

04-03-2015 09-06-2015 14-09-2015

  --

Suh,

Yoon, Ki

Tae

Sung

Won

  

  

  

--


--

30

3. KOMITE AUDIT HADIR SECARA FISIK Tanggal

05-01-2015 13-04-2015 20-08-2015 30-12-2015

Bistok. H.

Fammy

Agus Achmad

Pardede

Adhitya, SE

Muzayin, SH

   

   

   

4. KOMITE PEMANTAU RISIKO HADIR SECARA FISIK Tanggal

Marjanto

Fammy

DR. M.Krisno Edi

Danoesapoetro,

Adhitya, SE

Santoso, AK,

SE

12-03-2015 18-06-2015 18-09-2015 11-12-2015

   

MBA

   

   

5. KOMITE REMUNERASI dan NOMINASI HADIR SECARA FISIK Tanggal

Marjanto

Djitu

Danoesapoetro,

Sianandar

Noes Cornelisz

SE 25-03-2015 11-06-2015 30-07-2015 18-12-2015

   

    Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015| Bank Metro Express

   

31

XVIII. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA -PENYELESAIAN OLEH BANK

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN

JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS PEGAWAI TETAP PEGAWAI TIDAK TETAP Thn sebelum Nya

Thn berjalan

Thn sebelum nya

Thn berjalan

Thn sebelum nya

Thn berjalan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal bank Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum

XIX. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PENYELESAIAN OLEH BANK

PERMASALAHAN HUKUM

DAN

UPAYA

JUMLAH PERDATA

PIDANA

-

-

-

-

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Dalam proses penyelesaian Total


32

XX. TRANSAKSI YANG KEPENTINGAN

No.

Nama dan jabatan yg memiliki benturan kepentingan

-

-

MENGANDUNG

Nama dan jabatan pengambil keputusan

Jenis Transaksi

-

BENTURAN

Nilai transaksi (jutaan rupiah)

-

Keterangan *)

-

-

*) Tidak sesuai system dan prosedur yang berlaku

XXI. BUY BACK SHARES OBLIGASI BANK

DAN/ATAU

BUY

BACK

NIHIL (Bank Metro Express tidak melakukan transaksi buy back shares maupun obligasi)

XXII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA Sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank Metro Express yang didasarkan kepada pengelolaan bank yang berbasis profesional. Bank tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan politik apapun.

NO

-

TANGGAL

-

KETERANGAN

-

RUPIAH KEGIATAN KEGIATAN SOSIAL POLITIK

-


-

33

XXIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) ATAS PELAKSANAAN GCG BANK METRO EXPRESS NO

1

2

3

4

ASPEK YANG DINILAI

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite Penanganan Benturan Kepentingan

BOBOT

PR

NILAI

(a)

(b)

(a) x (b)

10.00%

2

0.2

20.00%

2

0.4

10.00%

2

0.2

10.00%

1

0.1

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

6

7

8

9

Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)

5.00%

2

0.1

CATATAN*)

Seluruh persyaratan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan PBI GCG namun ada kelemahan minor berupa rata-rata usia yang sudah cukup lanjut. Seluruh persyaratan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan PBI GCG namun ada kelemahan minor berupa perlunya peningkatan profesionalisme. Seluruh persyaratan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan PBI GCG namun ada kelemahan minor berupa peningkatan kinerja dan program kerja. Seluruh penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan PBI GCG Kepatuhan dan independensi bank sudah berjalan sebagaimana mestinya namun ada kelemahan minor pentingnya meningkatkan fungsi SKK. Fungsi audit intern telah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai PBI GCG

5.00%

1

0.05 Fungsi audit ekstern telah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai PBI GCG

5.00%

7.50%

7.50%

1

2

2

0.05

0.15

0.15

Fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern sesuai dengan PBI GCG namun ada kelemahan minor berupa peningkatan kulitas SDM tentang menajemen risiko. Seluruh prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar sesuai dengan PBI GCG namun ada kelemahan minor berupa penyediaan dana kepada debitur besar cukup besar.


34

10

11

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Informasi mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan PBI GCG namun ada kelemahan minor menyangkut website. 15.00%

Rencana Strategis Bank

2

5.00%

0.3

2

0.1

Pembuatan rencana strategis Bank sesuai dengan PBI Rencana Bisnis Bank namun ada kelemahan minor dalam pencapaian target.

Nilai Komposit 100.00%

1.8

* : berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)

Secara

keseluruhan

pelaksanaan

GCG

di

Bank

Metro

Express

memperoleh nilai komposit final sebesar 1.8 dengan predikat Baik.






35

Laporan Pelaksanaan GCG

Recommend Documents