Laporan GCG GCG Report

Laporan GCG GCG Report

181 BAKRIELAND • Annual Report 2012

184 BAKRIELAND • Laporan Tahunan 2012

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Bakrieland merumuskan Road Map GCG sebagai sarana untuk memantau perkembangan praktik GCG saat ini dan di masa datang. Bakrieland has drawn up the GCG Road Map as an instrument for monitoring progress for ongoing and future GCG practices.


Komitmen Bakrieland Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen Bakrieland untuk senantiasa menerapkan prinsip GCG di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

Bakrieland’s Commitment Good Corporate Governance (GCG) is a structure and mechanism that regulates corporate management in order to generate sustainable, longterm economic value for shareholders and stakeholders. Adherence to the principles of good corporate governance contributes to improvements in Company performance. As such, Bakrieland is committed to constantly apply the principles of GCG in all organizational tiers and operations.




Penerapan Asas GCG Berlandaskan prinsip-prinsip dasar GCG serta memperhatikan Pedoman Umum GCG Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bakrieland telah merancang suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencakup beberapa elemen, diantaranya:

Implementation of GCG Principles Building on the basic principles of GCG and taking into account the Indonesia's Code of GCG laid down by the National Committee on Governance (NCG), Bakrieland has established a corporate management system that covers the following elements:

Keterbukaan Asas keterbukaan selalu diterapkan oleh Bakrieland dalam menjalankan bisnisnya melalui penyediaan informasi yang material dan relevan serta dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan Bapepam-LK maupun atas inisiatif sendiri. Laporanlaporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia), yang mencakup laporan keuangan triwulan, laporan keuangan semester, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit, serta laporan tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor.

Transparency Bakrieland’s makes it a point to ensure transparency in running its business by delivering material and relevant information, both easily accessible and understood by stakeholders. Bakrieland provides the public and shareholders with information to the fullest extent possible, both in compliance with Bapepam-LK’s regulations and on its own initiative. Bilingual reports (English and Indonesian) are published on a periodic basis and in a timely fashion, consisting of quarterly financial statements, first half financial statements, and audited financial statements, as well as annual reports. Information is also released through press statements, print and electronic media, and investor forums.

Akuntabilitas Bakrieland memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.

Accountability Bakrieland has established a corporate management system that supports clarity in functions, implementation and responsibility of the work performance of organizational organs. The principle of accountability among others is assured through the Board of Directors’ report to the Board of Commissioners on the annual budget plan and joint evaluation of the Company’s financial performance; submission of financial statements to the Annual GMS; establishment of an internal audit body and the appointment of an external auditor; and adherence to business ethical standards and corporate code of conduct.

Laporan Bisnis Business Report

Laporan CSR CSR Report


Laporan MD&A MD&A Report

Data Perusahaan Corporate Data

Pertanggungjawaban Untuk menjaga kesinambungan usaha jangka panjang dan sebagai warga korporasi yang baik, Bakrieland senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Terpadu yang mencakup aspek pendidikan, sosial dan lingkungan, Bakrieland terlibat langsung di berbagai kegiatan sosial yang fokus pada pengembangan masyarakat.

Responsibility To maintain long-term business sustainability and earn recognition as a good corporate citizen, Bakrieland unfailingly ensures compliance with existing laws and regulations, and fulfills its obligations to the public and the environment. Through an integrated Corporate Social Responsibility (CSR) program that covers educational, social and environmental dimensions, Bakrieland is directly engaged in a wide range of social activities focused on community development.

Independensi Bakrieland senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen hukum, sumber daya manusia, serta komite-komite yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran tugasnya. Selain itu, saat ini Dewan Komisaris Bakrieland beranggotakan 2 (dua) orang Komisaris Independen untuk menjamin independensi Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan.

Independence Bakrieland ensures that corporate management is implemented in an independent manner where no organizational organ can dominate another and neither can there be intervention from others. For example, Bakrieland’s Board of Commissioners and Board of Directors hold independent views for each decision reached, leaving room however for advice from independent legal and human resource consultants, as well as relevant committees to support the smooth implementation of duties. Furthermore, Bakrieland’s Board of Commissioners currently consists of 2 (two) Independent Commissioners to guarantee the independence of the Board of Commissioners in overseeing the Company.

Kewajaran dan Kesetaraan Bakrieland senantiasa memberikan perhatian khusus bagi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perusahaan juga selalu menerapkan perlakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan. Hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

Fairness and Equality Bakrieland specifically pays attention to the interests of its shareholders and other stakeholders. The Company also consistently ensures equal treatment of the public, capital market authorities, communities, and stakeholders. Good relations with employees are maintained by being heedful of their rights and obligations in a reasonable and equal manner.




Peran aktif dan dukungan penuh Dewan Komisaris dan Direksi sangat penting dalam memastikan penerapan asas-asas GCG pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran Perusahaan. Hal ini terwujud melalui beberapa aspek seperti: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan. 3. Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. 4. Rencana strategis perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 5. Transparansi informasi, termasuk diantaranya kondisi keuangan Perusahaan.

The active role and full support of the Board of Commissioners and Board of Directors is crucial in ensuring that GCG principles are applied in every business aspect and along all Company ranks. This is assured through the following measures: 1. Execution of duties and responsibilities by the Board of Commissioners and Directors. 2. Comprehensiveness and implementation of duties conferred to committees and working units fulfilling the internal corporate control function. 3. Implementation of the compliance function and risk management process. 4. Corporate strategic plan based on the Corporate Work Plan and Budget. 5. Transparency of information, including the Company’s financial condition.

Road Map GCG Sebagai pedoman dalam menjalankan strategi tujuan jangka panjang dan gambaran garis besar strategi implementasi GCG, Bakrieland merumuskan Road Map GCG dengan periode rencana implementasi dimulai sejak tahun 2008. Road Map juga berfungsi sebagai sarana untuk memantau perkembangan praktik GCG saat ini dan di masa datang.

GCG Road Map As guidelines for implementing the long-term strategy and to provide an overview of the strategy execution process, Bakrieland has drawn up the GCG Road Map for the implementation period that commenced in 2008. The Road Map also functions as an instrument for monitoring progress for ongoing and future GCG practices.

Penyusunan Road Map GCG Bakrieland diselaraskan dengan “Big Bang Bakrieland 2020” sehingga tema dan program yang dijalankan akan mendukung rencana pencapaian visi dan misi Bakrieland. Road Map GCG dibagi menjadi 3 (tiga) periode waktu, yaitu: 1. 2008 – 2013 dengan tema Penguatan Struktur dan Proses GCG. 2. 2014 – 2016 dengan tema Penguatan Implementasi GCG. 3. 2017 – 2020 dengan tema Dikenal sebagai Perusahaan dengan GCG ‘Sangat Terpercaya’ bagi Stakeholders Bakrieland Group.

Bakrieland’s GCG Road Map is consistent with “Big Bang Bakrieland 2020” to ensure that themes and programs being implemented support the attainment of Bakrieland’s vision and mission statement. The GCG Road Map is divided into 3 (three) timeframes: 1. 2008 – 2013 on the theme of Strengthening GCG Structure and Process. 2. 2014 – 2016 on the theme of Strengthening GCG Implementation. 3. 2017 – 2020 on the theme of the Company with the ‘Most Trusted’ GCG for Stakeholders of Bakrieland Group.






Road Map Bakrieland GCG Periode Rencana Implementasi “Implementation Planning Period”

Tema Implementasi Implementation Theme

2008 - 2013

Penguatan Struktur dan Proses GCG

Penguatan Implementasi GCG

Strengthening GCG Structure and Process

Strengthening GCG Implementation

• Penyempurnaan pedoman operasional perusahaan. • Penyusunan kebijakan perusahaan. • Pemberlakuan pakta integritas eksternal. • Penyusunan dokumendokumen soft structure GCG. • Pembentukan infrastruktur GCG.

Program Implementasi Implementation Program

2014 - 2016

• Improve company operating manual. • Formulate company policy. • Enforce the External Integrity Pact. • Prepare GCG soft structure documents. • Establish GCG infrastructure.

Setiap periode dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disusun. Setiap tahun akan dilakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian implementasi GCG di Bakrieland dan penyempurnaan apa saja yang perlu dilakukan.

• Mengawasi implementasi GCG di Bakrieland Group melalui penyelenggaraan internalisasi/forum. • Memastikan adanya pengendalian internal dalam setiap prosedur kerja. • Menjadikan manajemen risiko menjadi budaya dalam aktivitas kerja dan penilaian proyek. • Persiapan implementasi ASEAN GCG Scorecard. • Overseas GCG implementation in Bakrieland Group through internalization or forums. • Ensure internal control function in each work procedure. • Apply risk management as a culture in work activities and project assessments. • Prepare the implementation of ASEAN GCG Scorecard.

2017 - 2020

Mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya" dalam pemeringkatan GCG The Company will obtain predicate as the ‘Most Trusted’ in GCG

• Secara rutin menyelenggarakan internalisasi/forum GCG di Bakrieland Group. • Pembentukan knowledge management terintegrasi. • Menjalankan operasi bisnis secara efektif dengan kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi. • Implementasi ASEAN GCG Scorecard. • Conduct routine GCG internalization/forum within Bakrieland Group. • Establish integrated knowledge management. • Perform effective business operations with high social and environmental concerns. • Implement ASEAN GCG Scorecard.

The implementation of each time period will conform with the program plan. An assessment will be performed on an annual basis to keep track of progress in GCG implementation at Bakrieland, making the necessary improvements.




Evaluasi dan Rekomendasi atas Implementasi GCG Tahun 2012 Guna memperoleh penilaian yang obyektif, Bakrieland menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan GCG di dalam perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap 7 (tujuh) aspek, yaitu asas GCG, etika bisnis dan pedoman perilaku, organ perusahaan, hak dan tanggung jawab pemegang saham, hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan, pernyataan tentang penerapan GCG, dan internalisasi praktik GCG. Evaluasi dan rekomendasi yang diberikan menjadi masukan penting bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses penyempurnaan pelaksanaan GCG.

Evaluation and Recommendation on GCG Implementation in 2012 For an objective assessment, Bakrieland has appointed an independent party to evaluate the effectiveness of Company-wide GCG implementation. The evaluation process highlights 7 (seven) aspects: GCG principles; business ethics and code of conduct; company organs; shareholders’ rights and responsibilities; stakeholders’ rights and responsibilities; statement on GCG implementation; and internalization of GCG practices. Evaluation outcomes and recommendations shall serve as vital input for the Board of Commissioners and Board of Directors to take the necessary remedial measures to improve GCG implementation.

Sepanjang tahun 2012, hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah diterapkan adalah: 1. Asas Good Corporate Governance Bakrieland telah dan akan terus berupaya melakukan aktivitas dalam upaya untuk menerapkan asas GCG serta meningkatkan penerapan tersebut secara berkelanjutan dalam mengelola Perusahaan. 2. Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Bakrieland konsisten memberikan perhatian atas benturan kepentingan dengan mewajibkan setiap Direktur dan Komisaris untuk membuat surat pernyataan setiap tahun mengenai benturan kepentingan. 3. Organ Perusahaan Dengan menjalankan mekanisme penunjukan Komisaris dan Direksi pada tahun 2012 melalui pembahasan pada rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, Bakrieland telah menjalankan rekomendasi pada pedoman umum GCG Indonesia dan menegakkan asas independensi, kewajaran, dan transparansi.

The year 2012, the result of evaluation and recommendation has been set: 1. Good Corporate Governance Principle Bakrieland has conducted and will continue to conduct activities to apply GCG principles and sustain ably improve such implementation when managing the company. 2. Business Ethic and Code of Conduct Bakrieland is consistently giving attention on the conflict of interest by requiring every Director and Commissioner to make a statement letter every year about the conflict interest. 3. The Company Organ By doing the mechanism of appointment of Commissioners and Director in year 2012 through discussion in the Nomination and Remuneration Committee meeting, Bakrieland has run the recommendation in the General Guidance GCG Indonesia and uphold the independent, fairness and transportation principles.





4. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Selama tahun 2012, Bakrieland berupaya melakukan aktivitas dalam upaya memberikan akses yang lengkap dan luas kepada pemegang saham atas informasi mengenai aktivitas dan kewajiban Perusahaan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, kecuali informasi yang bersifat rahasia. Informasi tersebut diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Pengungkapan informasi mengenai Perusahaan dilakukan melalui website maupun media cetak. 5. Hak dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Bakrieland terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui survei dan memberikan akses komunikasi antara Perusahaan dengan pelanggan. Perusahaan juga secara aktif berkontribusi dalam program pengembangan sosial dan peningkatan kemampuan masyarakat setempat termasuk dalam hal pendidikan dan lingkungan melalui program Bakrieland Goes Green. 6. Pernyataan tentang Penerapan GCG Bakrieland telah memperluas cakupan pengungkapan penerapan tata kelola perusahaan di laporan tahunan yaitu mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan lain serta kepemilikan saham keluarga Dewan Komisaris dan Direksi di Bakrieland dan di perusahaan lain; transaksi-transaksi operasional perusahaan yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi; dan aturan mengenai kriteria dan mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite.


4. Rights and Responsibilities of Shareholders Through out year 2012, Bakrieland was carrying out activities as efforts to give broad and complete access to the shareholders for the information about the company’s activities and responsibility suitable with laws and regulation, unless the information is confidential. The information is given to all shareholders regardless of the type and classification of the shares held. The disclosure information about the company is done in the website and in the printed media. 5. Rights and Responsibilities of Stakeholders Bakrieland continues to increase the customer’s satisfaction through surveys and gives access to communicate between the company and the customers. The company is also actively giving contribution in social development program and increase the ability of local community including education and environment, by using Bakrieland goes green program. 6. Statement on GCG Application Bakrieland is widen the scope for revealing corporate governance at the annual report which is about the member of Board of Commissioners and Directors stockowner at another company and Board of Commissioners and Directors family’s share holder at Bakrieland or another company, the company’s operational transaction which is done with the affiliate company, and rules about the criteria and the mechanism of work assessment of Board of Commissioners and Committee.




7. Internalisasi Praktik GCG Perusahaan terus berupaya melakukan aktivitas-aktivitas guna membangun pemahaman serta komitmen penerapan GCG di seluruh lingkungan Perusahaan, termasuk penyusunan rencana kerja GCG setiap tahun, penilaian tahunan terhadap praktik GCG di Bakrieland oleh pihak independen serta mengungkapkannya kepada publik sebagai cerminan aktualisasi prinsip transparansi dan pemenuhan akuntabilitas.

7. GCG Practices Internalization The company keeps making serious efforts to do some activities for building understanding and commitment to apply GCG in all company’s environment, that includes making GCG working plans, annual assessment on the GCG practices in Bakrieland by independent party and reveals them to public as reflection actualization of transparent principles and accountability fulfill.

Perbandingan Evaluasi GCG Tahun 2009-2012 Penilaian atas implementasi GCG dilakukan setiap tahun oleh Bakrieland untuk memastikan bahwa sistem GCG telah terselenggara dengan baik dan konsisten. Selama 6 (enam) tahun terakhir, evaluasi atas efektivitas penerapan GCG di Bakrieland telah dilaksanakan oleh pihak independen. Evaluasi pelaksanaan praktik-praktik GCG Bakrieland tahun 2007 dilakukan oleh CBA (Center for Business Advisory), sedangkan tahun 2008-2012 oleh RSM AAJ Associates. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Dilihat dari jumlah isu yang diangkat untuk menjadi perhatian manajemen, pada tahun 2011, banyak usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Bakrieland. Berikut ini adalah grafik perbandingannya:

Comparison of GCG Evaluation for 2009-2012 Bakrieland conscientiously assesses its GCG implementation on an annual basis to guarantee that its GCG system functions effectively and consistently. In the past 6 (six) years, evaluation on the effectiveness of GCG implementation in Bakrieland was performed by an independent party. In 2007, Bakrieland’s GCG practices were evaluated by CBA (Center for Business Advisory), while in 2008 -2012 the responsibility was handed over to RSM-AAJ Associates. Assessments were based on the Indonesia's Code of Good Corporate Governance issued in 2006 by the National Committee on Governance Policy. Looking at some issues which is raised to get management’s attention, in year 2011, there were a lot of improvement efforts that have been done by Bakrieland. Next is the comparison graph:






Grafik Perbandingan Evaluasi GCG Tahun 2009-2012 Comparison Graph of GCG Evaluation for 2009-2012

Issue 6

6

6

5

5 4

3

3 2 1 0

2009

2010

2011

2012

Year

Isu yang diangkat menjadi perhatian manajemen mencakup isu yang berulang dan isu baru yang muncul dengan mempertimbangkan perkembangan praktik tata kelola yang baik agar dapat mendukung Bakrieland dalam menyusun rencana penerapan GCG yang optimal.

The issues which were raised to be the attention of the management included repeated issue and new issue which emerge by considering development of good governance practices in order to support Bakrieland in making GCG application plans optimally.

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa praktik tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi implementasi dan perbaikan yang berkesinambungan, sehingga walaupun Bakrieland telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, ada kalanya terdapat kondisi yang mengakibatkan luputnya konsistensi implementasi tersebut.

From the graph above can be concluded that a good governance needs consistently implemented and continuously repairment, so that although Bakrieland has done some efforts to apply the good governance principles, sometimes there is a condition that caused the missing of consistency implemented.

Kerangka Penerapan GCG Keberadaan suatu sistem yang didukung integritas dan komitmen tinggi dari seluruh pihak yang terlibat merupakan suatu prasyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh manfaat jangka panjang dari penerapan GCG. Oleh karenanya, setiap perusahaan harus memiliki pedoman perilaku sebagai acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

GCG Implementation Framework Having a reliable system in place supported by the unquestionable integrity and commitment of all involved parties is an essential precondition that must be fulfilled by companies that wish to gain long-term benefits from GCG implementation. In view of this, every company ought to establish its own code of conduct to guide organizational organs and all employees in applying professional values and business ethics as part of corporate culture.




Sebagai Perusahaan yang berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan penerapan GCG, Bakrieland secara bertahap melengkapi diri dengan berbagai perangkat pendukung GCG. Selain visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditetapkan pada awal berdirinya, Bakrieland memiliki Pedoman Perilaku, Sistem Pelaporan Pelanggaran, Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, serta berbagai Standar Prosedur Operasional. Semua ini merupakan kesatuan sistem yang menunjang tercapainya keberhasilan penerapan GCG di Bakrieland.

As a Company that keeps to its commitment to reliably enhance GCG implementation, Bakrieland has progressively equipped itself with the necessary GCG supporting instruments. Apart from Company vision, mission and core values adopted since its inception, Bakrieland also has its own Code of Conduct, Whistleblower System, Code of Good Corporate Governance Implementation, Company Regulations, Board Manual, and various Standard Operating Procedures. All these instruments form a coherent system that supports the effective implementation of GCG principles in Bakrieland.

Pelaksanaan GCG di Bakrieland menggunakan pendekatan top-down, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, best practice, dan budaya perusahaan. Seluruh unsur di dalam Perusahaan dilibatkan mulai dari tahap persiapan, internalisasi, implementasi hingga evaluasi. Hal itu tergambar pada Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG di Bakrieland sampai dengan tahun 2012 berikut ini.

GCG in Bakrieland is implemented through a top-down approach by taking into account prevailing laws and regulations, best practices and corporate culture. All elements within the Company are involved in a participatory manner beginning from the preparatory stage to GCG internalization, implementation and evaluation. This is illustrated in the following Diagram on the Achievement Process of GCG Objectives in Bakrieland as at 2012.






Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG di Bakrieland Diagram on the Achievement Process of GCG Objectives in Bakrieland

"Pedoman GCG Bakrieland" "Bakrieland GCG Code"

Pedoman Umum GCG Indonesia Indonesian Code of GCG

Hukum & Peraturan yang berlaku (UU PT, Peraturan Bapepam-LK, dan lain-lain) Applicable Laws & Regulations (Limited liability company law, Bapepam-LK regulation, and others)

Penguatan Soft-Structure GCG Strengthened GCG Soft-Structure • Panduan Pelaksanaan GCG • Pedoman Perilaku • Pedoman Dewan • Peraturan Perusahaan • Pedoman Whistleblower System - WBS • Code of GCG Implementation • Code of Conduct • Board Manual • Company Regulations • Whistleblower System - WBS Manual

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture

External Best Practice (Benchmark praktik GCG di perusahaan lain) External Best Practice (GCG practice benchmarking with other companies)

Keterbukaan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi Kewajaran dan Kesetaraan Transparency Accountability Responsibility Independence Fairness and Equality

"PrinsipPrinsip Dasar GCG Bakrieland" " Bakrieland GCG Basic Principles"

Penguatan Infrastruktur GCG Strenghthened GCG Infrastructure • Divisi Risk Management & Compliance yang mengawasi implementasi GCG • Kelengkapan GCG: Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Investor Relations, Human Capital, Finance, Corporate Affairs, Strategic Management dan Legal • Dewan Komisaris membentuk Komite-komite yang diketuai Komisaris Independen • Risk Management & Compliance division monitors implementation of GCG • GCG completeness: Corporate Secretary, Internal Audit, Investor Relations, Human Capital, Finance, Corporate Affairs, Strategic Management and Legal • The Board of Commissioners established committees chaired by Independent Commissioners

Peraturan Teknis dan Pelaksanaan Technical Regulation and Implementation • Piagam-piagam Komite • Piagam Internal Audit, Piagam Manajemen Risiko • Keputusan Direksi & Dewan Komisaris yang terkait praktik GCG, antara lain Financial Authorization Approval, Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP), Kebijakan Keterbukaan Informasi, Kebijakan Email Bakrieland, Kebijakan Sirkulasi Review Transaksi dan Dokumen, Standardisasi Kebijakan, Kebijakan Pengelolaan dan Back up Data • Standard Operating Procedure (SOP) • Pedoman CSR (Bakrieland Goes Green) • Committee Charters • Internal Audit Charter, Risk Management Charter • Decrees of the Board of Directors and Commissioners related to the GCG practice, such as Financial Authorization Approval, Conflict of Interest Policy, Procurement Policy of Goods and/or Services, Public Accounting Firm Selection Policy, Information Disclosure Policy, Bakrieland Email Policy, Transaction and Document Review Circulation Policy, Standardization Policy, Management and Back Up Data Policy • Standard Operating Procedure (SOP) • CSR Manual (Bakrieland Goes Green)

Internalisasi dan Sosialisasi Internalization and Socialization Review / Assessment

Penerapan / Implementasi Application / Implementation BUDAYA PERUSAHAAN CORPORATE CULTURE



Sebagai salah satu usaha penguatan kerangka penerapan GCG dan internalisasi, pada bulan November 2012 seluruh manajemen senior, Direksi dan Dewan Komisaris Bakrieland dan unit usaha berkumpul untuk menelaah serta mengkaji ulang visi misi Bakrieland. Rangkaian aktivitas tersebut dinamakan “Bakrieland Strategic Intent Workshop 2012”. Aktivitas ini dilakukan untuk bersama-sama menetapkan landasan yang kokoh untuk melaju ke depan dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada aktivitas ini, dirumuskan visi dan misi baru Bakrieland, sebagai berikut:

Visi

Vision

Misi

Mission


As part of an effort to strengthen the framework for GCG implementation and internalization, in November 2012 all senior managers, Directors and Commissioners Bakrieland as well as business units have sat together to jointly re-examine and review Bakrieland’s vision and mission. This series of activities is known as “Bakrieland Strategic Intent Workshop 2012.” The purpose of these activities was to collectively build a sturdy foundation for the Company to confidently stride forward while upholding the principles of good corporate governance. From the workshop, Bakrieland’s new vision and mission statements were also formulated as provided below:

"Leading integrated property company in Indonesia"

"Delivering integrated quality living products for the nation that leverage our competencies and development partners in a way that upholds environmental and financial sustainability."

Pada Bakrieland Strategic Intent Workshop 2012 juga ditetapkan strategistrategi pengembangan jangka panjang yang menjadi acuan seluruh karyawan Perusahaan dalam pencapaian misi dan visi yang baru.

The Bakrieland Strategic Intent Workshop 2012 also devised the Company’s long-term development strategy to guide all employees in fulfilling the newly-formulated vision and mission.

Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bakrieland telah memiliki Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sejak Oktober 2007. Panduan ini merupakan wujud komitmen bersama atas penerapan GCG dan menjadi landasan bagi pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi terkait proses GCG dalam menyusun berbagai kebijakan yang menjiwai praktik bisnis

Code of Good Corporate Governance Implementation Bakrieland has drawn up its Code of GCG Implementation since as early as October 2007. It is the manifestation of the Company-wide joint commitment to apply GCG principles, ensuring that it functions as the foundation for Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors for shaping policies that guide Company business






Perusahaan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bakrieland mencakup berbagai aspek, antara lain kebijakan Tata Kelola Perusahaan, pedoman Tata Kelola bagi organ Perusahaan, prinsip-prinsip dan tujuan, struktur pengelolaan Perusahaan, serta kebijakan transparansi.

practices by strictly complying with applicable laws and regulations and upholding ethical values. Bakrieland’s Corporate Governance Implementation Guidelines cover various aspects, including Corporate Governance policies, governance guidelines for Company organs, principles and goals, Company management structure and transparency policies.

Peraturan Perusahaan Bakrieland mempunyai Peraturan Perusahaan yang memuat hak kewajiban karyawan dan Perusahaan, serta ketentuan yang bertujuan membina hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan prestasi kerja yang optimal. Peraturan Perusahaan Bakrieland untuk periode Januari 2011- Januari 2013 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.32/PHIJSK-PKKAD/ PP/I/2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk.

Company Regulations Bakrieland enforces Company Regulations that delineate the rights and obligations of employees and the Company, and other directives aimed at fostering harmonious, synchronized and well-balanced relations in order to optimally boost work efficiency, productivity and performance. Bakrieland’s Company Regulations for the period January 2011 – January 2013 were ratified through the Directorate General Decree on Industrial Relations and Worker Social Security Development No.KEP.32/PHIJSK-PKKAD/PP/I/2011 concerning Ratification of PT Bakrieland Development, Tbk Company Regulations.

Pedoman Dewan Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland berpedoman kepada petunjuk tata laksana kerja yang dituangkan dalam Pedoman Dewan. Pedoman Dewan menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten.

Board Manual In the discharging of duties in order to attain Company vision and mission, Bakrieland’s Board of Commissioners and Board of Directors refer to work guidelines set forth in the Board Manual. The Board Manual spells out all activities in a structured, systematic and comprehensible manner to ensure consistent implementation.

Pedoman Dewan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham, serta praktikpraktik terbaik GCG. Pelaksanaan Pedoman Dewan merupakan salah satu

The Board Manual builds on the principles of corporate law, provisions in Articles of Associations, prevailing laws and regulations, shareholder directions and GCG best practices. Implementation of the Board Manual demonstrates the commitment pledged by BOC and BOD




bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, sekaligus sebagai penjabaran lebih lanjut dari Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang telah dimiliki Bakrieland.

to apply GCG principles, and provides further elucidation on Code of GCG Implementation that Bakrieland abides by.

Pedoman Dewan Bakrieland pertama kali disahkan pada tanggal 31 Juli 2009 melalui Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penerapan Pedoman Dewan. Karena sifatnya yang dinamis dan berkembang, pedoman ini telah disempurnakan pada akhir tahun 2011.

Bakrieland’s Board Manual was originally approved on 31 July 2009 through the Joint Agreement of the Board of Directors and Board of Commissioners on Board Manual Implementation. Due to its dynamic nature, the manual was fine-tuned at the end of 2011.

Pedoman Dewan disusun dengan tujuan: 1. Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ. 2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ. 3. Semakin memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan kerja diantara keduanya. 4. Semakin memudahkan bagi organ Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. 5. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

The Board Manual serves the following objectives: 1. To provide reference/guidance on the main duties and functions of each organ. 2. To improve the quality and effectiveness of inter-organ work relations. 3. To further define the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the work relations between them. 4. To make it easier for the Board of Commissioners and Board of Directors to understand their respective duties and responsibilities. 5. To consistently apply the principles of GCG that cover transparency, accountability, responsibility, independence and reasonableness.

Etika Perusahaan Pelaksanaan Etika Perusahaan yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Etika Perusahaan yang berlaku di Bakrieland dituangkan dalam Pedoman Perilaku.

Company Ethics Consistency in adhering to Company Ethics will help build a corporate culture which is a manifestation of the Company’s core values. Company Ethics that Bakrieland abides by are incorporated in the Code of Conduct.






Pedoman Perilaku

Code of Conduct

Isi, Pengesahan dan Sosialisasi Pedoman Perilaku Bakrieland disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 047/SK-Dir/IV/07. Pedoman Perilaku ini berisi pedoman umum atas hubungan karyawan dengan Perusahaan, hubungan sesama karyawan, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan Pemerintah, dan hubungan dengan masyarakat. Selain pedoman umum tersebut, Bakrieland juga mengatur mengenai sanksi tindakan penyimpangan dan mekanismenya di dalam Pedoman Perilaku. Seluruh manajemen dan karyawan dituntut komitmennya untuk membaca dan memahami Pedoman Perilaku ini sebagai dasar penerapan perilaku di lingkungan Perusahaan.

Contents, Enactment and Socialization Bakrieland’s Code of Conduct was enacted through Board of Directors Directive No. 047/SK-Dir/IV/07, which also sets forth the need to communicate the Code of Conduct to all management tiers and employees and which should be understood as the foundation that guides all manners of conduct and relations between employees and the Company, among employees, with consumers, suppliers, shareholders, stakeholders, the government, and the public at large. Bakrieland also regulates about sanction of violation act and the mechanism in the Code of Conduct. All management and employees is required its commitment to read and understand this Code of Conduct as the basis of behavior in Company environment.

Pedoman Perilaku diharapkan mampu menjadi pedoman dan pengarahan perilaku karyawan dalam pencapaian visi misi Perusahaan, yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan budaya Perusahaan.

Code of Conduct is expected to be the guidance and direction of employee’s attitude in achieving the Company's vision and mission, which contains corporate values and culture.

Sosialisasi Pedoman Perilaku dilakukan antara lain melalui pembagian buku Pedoman Perilaku kepada karyawan, sosialisasi dalam rapat dan seminar, serta mewajibkan manajemen dan karyawan untuk menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahun sekali setelah karyawan membaca ulang Pedoman Perilaku tersebut. Surat Pernyataan ini merupakan bukti komitmen karyawan dan akan disimpan di personnel file yang bersangkutan. Penandatanganan tersebut juga sebagai komitmen Perusahaan bahwa Pedoman Perilaku berlaku untuk karyawan di seluruh level organisasi di induk Perusahaan dan unit usaha, sampai dengan karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja dari Perusahaan.

Among the activities of Code of Conduct socialization are the distribution of handbook of Code of Conduct, socialization in meetings or seminars, as well as requiring all managements and employees to sign the Statement of Compliance to the Code of Conduct once in a year after they re-read the Code of Conduct. This Statement is an employee’s commitment and will be kept in their personnel file. The signing is a form of Company’s commitment that the Code of Conduct applies to all levels of employees both in the parent company or business unit, until the employee stop working for the Company.




Penanganan Penyimpangan atas Pedoman Perilaku Penyampaian terhadap penyimpangan atas Pedoman Perilaku dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Penanganan terhadap tindak penyimpangan Pedoman Perilaku dilakukan melalui penyelidikan yang didasari fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan, dan motif tindakan.

Managing Breaches of the Code of Conduct Report of any breach of the Code of Conduct can be performed through the Whistleblower System (WBS) mechanism. Any breach of the Code of Conduct is handled through a factbased and thorough investigation, and resulting decisions are made and imposed by taking into account the attendant consequences of such breach, the degree of deliberateness and motive of misconduct.

Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Komite Sumber Daya Manusia memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hirarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan izin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Through meticulous and objective deliberations, the Human Resource Committee will decide on the form of sanction as commensurate with the gravity of misconduct and organizational hierarchy (job rank or position of the employee in question). Sanctions imposed on an employee may take the form of a verbal warning; warning letter (I, II, III); no salary increase, promotion or bonus; and employment termination. Specifically for work severance, prior approval must be obtained from the Board of Directors before soliciting the permission of the Ministry of Manpower in accordance with the Manpower Law of the Republic of Indonesia.

Audit Pengendalian Internal atas Pedoman Perilaku Pada tahun 2012, divisi Corporate Internal Audit melakukan audit pengendalian internal atas Pedoman Perilaku di unit usaha City Property Bakrieland. Pemeriksaan dilakukan untuk meyakini bahwa proses sosialisasi, implementasi dan internalisasi Pedoman Perilaku telah disikapi dengan baik dan telah didukung dengan pengendalian internal yang memadai. Atas pemeriksaan tersebut, rekomendasi telah diberikan sehingga proses internalisasi Pedoman Perilaku dapat semakin ditingkatkan.

Internal Control Audit of the Code of Conduct In 2012, the Corporate Internal Audit Division conducted an audit of the Code of Conduct in Bakrieland’s City Property business unit. An assessment was necessary to ensure that efforts to build awareness, implement and internalize the Code of Conduct are well received and supported by an adequate internal control mechanism. From the audit process, recommendations were made to further strengthen the Code of Conduct’s internalization process.






Sistem Pelaporan Pelanggaran Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bakrieland, maka dipandang perlu adanya sebuah sistem pelaporan pelanggaran (SPP) yang memberi fasilitas kepada semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan perusahaan untuk melakukan pelaporan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud meliputi penyimpangan atas etika bisnis, etika kerja, kebijakan perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar Perusahaan, perjanjian kontrak Perusahaan dengan pihak luar, rahasia Perusahaan, atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan. Pelaporan ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau kelembagaan lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Penerapan SPP di Bakrieland telah dimulai sejak tahun 2009.

Whistleblower System In order to enhance the quality of corporate governance in Bakrieland, it was deemed crucial to establish an Whistleblower system (WBS) that provides all parties – executives, employees and external parties related to the Company – with the appropriate avenue to lodge a report on any misconduct. Offenses cover any form of breach of business ethics, work ethics, Company policies, existing laws and regulations, Company Articles of Association, contract agreements between the company and external parties, Company confidential information, or other actions committed by a Company employee or executive that may be detrimental to the Company or stakeholders. The report must be addressed to a Company executive or other institution authorized to act upon the reported offense. In Bakrieland, WBS has been implemented since 2009.

Tujuan SPP 1. Agar tercipta iklim yang kondusif yang mendorong terjadinya pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi Perusahaan, termasuk yang dapat merusak citra Perusahaan. 2. Memberikan kemudahan kepada manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan memberikan perlindungan keamanan pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta pihak yang membantu menginformasikan hal tersebut. 3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.

WBS Objectives 1. To cultivate an conducive environment for the reporting of any conduct or action that may cause financial or non-financial losses to the Company, including actions that may tarnish Company reputation. 2. To facilitate management in effectively handling reports on offenses and providing protection to whistleblowers by keeping whistleblowers’ identity confidential and also those of parties involved in the disclosure. 3. To develop the appropriate policies and infrastructure to protect whistleblowers against reprisals from internal or external parties.




4. Mengurangi kerugian Perusahaan melalui deteksi dini. 5. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

4. To minimize Company losses through early detection. 5. To bolster the Company’s reputation.

Sosialisasi SPP Komitmen Direksi Bakrieland untuk mendukung pelaksanaan SPP ditunjukkan dalam Surat Keputusan Direksi Bakrieland No.118/SK/DirBLD/VIII/09 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP). TKPP beranggotakan Kepala Corporate Internal Audit, Direktorat CHC, Corporate Legal, dan Sekretaris Perusahaan. TKPP bertindak sebagai Administrator SPP dan bertugas menangani berbagai keluhan/ laporan mengenai penyimpangan dan kecurangan terkait etika bisnis, Pedoman Perilaku, Peraturan Perusahaan, kepatuhan hukum, Anggaran Dasar, perjanjian/kontrak, kerahasiaan perusahaan, kebijakan tentang transaksi benturan kepentingan, dan kejadian penting lainnya yang relevan.

Socialization of WBS It has been the firm commitment of Bakrieland Board of Directors to support WBS implementation as demonstrated in the issuance of Bakrieland BOD Directive No.118/SK/ Dir-BLD/VIII/09 on the Establishment and Appointment of the Special Team on Whistleblower Reporting. The special team members consist of Corporate Internal Audit Division Head, the heads of CHC Directorate, Corporate Legal, and Corporate Secretary. The special team on whistleblower acts functions as the WBS Administrator responsible for dealing with complaints/reports on offenses and misconduct against business ethics, Code of Conduct, Company regulations, regulatory compliance, Articles of Association, agreement/contract, company confidential information, policies on conflict of interest transactions and other relevant significant events.

Sosialisasi SPP di tingkat internal disampaikan melalui newsletter dan presentasi yang diberikan oleh TKPP kepada para karyawan, sementara di tingkat eksternal melalui pengumuman. Selain itu, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh karyawan Perusahaan telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap pelaksanaan SPP.

Socialization on WBS is presence internally through newsletters and presentations delivered by the special team on whistleblower acts to all employees, while WBS is also externally communicated through announcements. In addition, BOD and BOC members, and all employees are obligated to sign a letter of statement in support of WBS implementation.

Mekanisme SPP Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini ditujukan kepada TKPP dan

Whistleblower Mechanism The informant submits a report in the form of a letter with supporting documents to the WBS Special Team, which can be done through one of the






disampaikan melalui salah satu diantara cara berikut: 1. Surat ke TKPP di Wisma Bakrie 1, Lantai 6 2. Email: whistleblowing@bakrieland. com 3. PO BOX BAKRIELAND JKTM 12700 Jika dokumen telah lengkap, TKPP melaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui Komite Audit. Pada saat yang bersamaan, TKPP juga melakukan investigasi terhadap pihakpihak terlapor. Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, TKPP akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Komite Audit untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan yang berkaitan dengan TKPP disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporanlaporan yang berkaitan dengan Direktur Utama ditujukan kepada Komisaris Utama.

Laporan dari Pelapor ke TKPP Report from Informant to the WBS Special Team

Bukti Evidence

The WBS Special Team will report to the Board of Commissioners and Directors through the Audit Committee when all necessary documents are complete. The Team also concurrently mounts an investigation surrounding the alleged offence/offender(s). Reports of allegations that remain unproven shall be returned to the informant. When a report is verified, however, the Team shall inform its findings to the Audit Committee for follow-up by the Board of Commissioners and Directors. Any report relating to WBS Special Team on Whistleblower shall be presented in letter format addressed to the President Director, while reports relating to the President Director shall be addressed to the President Commissioner.

Laporan ke BoD dan BoC (melalui Komite Audit) bahwa TKPP akan melaksanakan investigasi Report to the BoD and BoC (through the Audit Committee) that the WBS Special Team will conduct the investigation

Lengkap Complete

Tidak Lengkap Not Complete Dikembalikan ke Pelapor Return to Informant

approaches below: 1. Letter to WBS Special Team at Wisma Bakrie 1, 6th Floor 2. Email: whistleblowing@bakrieland. com 3. PO BOX BAKRIELAND JKTM 12700

Investigasi oleh TKPP Investigation by the WBS Special Team

Terbukti Proven

Tidak Terbukti Not Proven

Laporan hasil investigasi ke BoD dan BoC (melalui Komite Audit) Investigation Report to the BoD and BoC (through the Audit Committee)

Tindak Lanjut Follow-Up

Informasi bersifat rahasia Strictly Confidential Information



Perlindungan Terhadap Pelapor Bakrieland menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, SPP juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap.

Whistleblower Protection To support the implementation of a safe reporting system, Bakrieland provides independent, free and confidential reporting channels (telephone, letters, and emails) for informant. In addition, the WBS also assures the confidentiality of the informant’s identity and protects the informant and his/her family members from an act of reprisal against the alleged offender or organization. Information on follow-up measures will be confidentially conveyed to an informant with full knowledge of his or her identity.

Sementara itu pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/ atau fitnah tidak diberikan perlindungan. Pelapor yang memberikan laporan palsu dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan.

Whistleblowers who have lodged false and/or defamatory reports will not be eligible for protection, but instead are liable to sanction in accordance with existing laws and regulations, such as Articles 310 and 311 of the Criminal Code or company internal regulations.

Insentif bagi Pelapor Pelaksanaan SPP menuntut perubahan dari 'budaya diam' menjadi 'budaya kejujuran dan keterbukaan'. Oleh karena itu, Bakrieland memberikan insentif berupa penghargaan bagi pelapor dalam bentuk material, dengan perhitungan sebesar dua per seribu (duapermil) dari kerugian Perusahaan yang berhasil dikembalikan.

Incentive for Whistleblowers To accelerate the shift from a ‘silent culture’ to that of an ‘honest and open culture’. Bakrieland shall offer incentives to an informant in material form or a certificate of merit, which shall amount to two thousandths (2/1000’s) of averted Company losses.

Implementasi SPP di Tahun 2012 Selama tahun 2012 TKPP tidak menerima laporan atas penyimpangan apapun di Bakrieland.

WBS Implementation in 2012 Throughout 2012, the WBS Special Team did not receive any report on any form of misconduct in Bakrieland.






Rencana Tahun 2013 Pada tahun 2012, TKPP bersama Direksi dan Komite Kebijakan Corporate Governance melakukan pembahasan implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran di Bakrieland. Atas hasil pembahasan tersebut, tahun 2013 direncanakan untuk dilakukan review dan perubahan Sistem Pelaporan Pelanggaran sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Plans for 2013 In 2012, the WBS Special Team together with the Board of Directors and Corporate Governance Policy Committee have engaged in discussions on the implementation of the Offense Reporting System in Bakrieland. From the discussion it was agreed that in 2013 a review will be conducted and the necessary changes made to the Whistleblower System in order to ensure that it is implemented more effectively.

Sistem Manajemen Mutu Pada tahun 2012 dilakukan 2 (dua) kali audit surveillance terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008) di Bakrieland. Proses audit dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi SGS Indonesia pada tanggal 11 April dan 29 November 2012. Dari hasil audit tersebut, Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 tanpa adanya temuan yang bersifat minor dan major.

Quality Management System In 2012, 2 (two) surveillance audits were performed on the implementation of the Quality Management System (ISO 9001:2008) in Bakrieland. The audit process was carried out by the Indonesia SGS Certification Board on 11 April and 29 November 2012. Based on audit results, Bakrieland succeeded in maintaining its ISO 9001:2008 certification without any minor or major findings.

Lima kriteria utama standar ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, realisasi produk & layanan, dan pengukuran, analisa & perbaikan. Keberhasilan Bakrieland mempertahankan sertifikasi tersebut menunjukkan komitmen Bakrieland dalam memastikan Perusahaan menjadi organisasi yang berorientasi memberikan kepuasan pada pelanggan dengan pelayanan yang bermutu.

The five main criteria for meeting the ISO 9001:2008 standard refer to quality management system, management responsibility, resource management, product and service realization, and measurement, analysis and improvement. Bakrieland’s ability to maintain its ISO certification demonstrates its commitment to ensure that the Company is oriented towards customer satisfaction by offering firstrate services.


Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementasi Sistem Manajemen Mutu | Quality Management System Implementation No 1

2

Aktivitas | Activity Audit Eksternal Surveillance Audit oleh SGS Indonesia telah dilaksanakan dan Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008.

Surveillance Audit adalah proses audit mutu yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi SGS Indonesia untuk melihat efektivitas dari implementasi Sistem Manajemen Mutu di Bakrieland.

Surveillance Audit by SGS Indonesia has been conducted and Bakrieland successfully maintained the ISO 9001:2008 certification.

Surveillance Audit is a quality audit conducted by the SGS Certification Agency of Indonesia to assess the effectiveness of the Quality Management System implementation within the Company.

Audit Mutu Internal (AMI) • AMI Periode ke-1 tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 17 - 24 Januari 2012 • AMI Periode ke-2 tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012 • AMI Periode ke-3 tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 25 - 28 Juni 2012 • AMI Periode ke-4 tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2012 • AMI Periode ke-5 tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2012

Audit Mutu Internal dilaksanakan untuk melihat efektivitas dari implementasi Sistem Manajemen Mutu dan juga merupakan persiapan menghadapi Surveillance Audit. Proses audit dilakukan dengan cara silang antar divisi dimana auditor berasal dari beberapa divisi. Hal tersebut selain untuk menjaga independensi dari AMI, juga untuk menambah sudut pandang dari proses audit itu sendiri.

Internal Quality Audit (AMI) • AMI period 1 in 2012 was conducted on 17-24 January 2012 • AMI period 2 in 2012 was conducted on 27 March 2012 • AMI period 3 in 2012 was conducted on 25-28 June 2012 • AMI period 4 in 2012 was conducted on 26 September 2012 • AMI period 5 in 2012 was conducted on 1 October 2012 3

Keterangan | Remarks

Internal quality audit is conducted to assess the effectiveness on the implementation of the Quality Management System as well as preparation for Surveillance Audit. The process of audit is conducted through cross-divisions in which the auditor consists of members from several divisions in order to ensure AMI independency as well as to increase the viewpoint of the audit process itself.

Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret dan 25 Juli 2012.

Tinjauan Manajemen merupakan sarana komunikasi internal antara Direktur dengan manajemen senior untuk membahas permasalahan strategis terkait implementasi ISO 9001:2008.

Management Review Management Review meetings were held on 20 March and 25 July 2012.

Management Review is an internal communication facility between top Director and senior management to discuss strategic problems related with the ISO 9001:2008 implementation.

Pedoman Operasional Perusahaan dan Pengendalian Dokumen Pedoman Operasional Perusahaan (POP) berisi Standar Operasional Perusahaan yang menjadi dasar bagi seluruh karyawan Bakrieland dalam menjalankan aktivitas operasional. POP yang disahkan dan berlaku efektif sejak tahun 2011, berfungsi sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan Quality Management System ISO 9001:2008. Seluruh dokumen internal Perusahaan telah ditetapkan proses pengendaliannya dalam prosedur yang terdokumentasi. Pengendalian dokumen dilakukan mulai dari dokumen tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang sampai pada pendistribusian ke pihak terkait serta proses pemusnahan dokumen lama.


Company Operating Manual and Documents Control Company Operating Manual contains the Company operating standards that guide all Bakrieland employees in carrying out operational activities. The SOP, which was approved and enforced in 2011, functions as a source of reference for the implementation of the ISO 9001:2008 Quality Management System. All Company internal documents undergo a control process as set out in a documented procedure. The document control process begins once a document has been approved by the authorized officer before its distribution to relevant parties until the destruction of old documents.





Struktur Tata Kelola Perusahaan Struktur tata kelola Bakrieland terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, komitekomite yang membantu Dewan Komisaris, serta satuan kerja yang membantu Direksi.


Corporate Governance Structure Bakrieland’s governance structure encompasses the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, committees assisting the Board of Commissioners and working units aiding the Board of Directors.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Direksi Board of Directors

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komite-Komite Committees Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Tanggungjawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Unit Bisnis Business Unit

Komite Kebijakan Corporate Governance Corporate Governance Policy Committee

Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Sumber Daya Manusia Human Capital

Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee

Audit Internal Internal Audit

Komite Audit Audit Committee

Satuan Kerja Lainnya Other Work Units

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

General Meeting of Shareholders (GMS) The GMS is the company organ vested with the highest level of authority. The GMS is authorized to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Directors, evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors, approve amendments to the Articles of Association, approve annual reports and determine the type and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors.



RUPS | GMS RUPST / AGMS 7 June 2012

Selama tahun 2012, Bakrieland menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 7 Juni 2012. Pada penyelenggaraan RUPST tahun 2012, Bakrieland telah mempublikasikan Surat Pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPST pada tanggal 16 April 2012 dan Surat Pemberitahuan Perubahan Waktu Pelaksanaan RUPST pada tanggal 27 April 2012 di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily. Surat Panggilan dan agenda RUPST dipublikasikan pada tanggal 23 Mei 2012 di harian yang sama. Pemegang saham yang akan menghadiri RUPST dapat meminta agenda rapat, surat kuasa dan Laporan Tahunan kepada Sekretaris Perusahaan Bakrieland sebelum RUPST berlangsung. Pengumuman Hasil Keputusan RUPST 2012 dipublikasikan pada tanggal 8 Juni 2012 di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily.

In 2012, Bakrieland has held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on 7 June 2012. During this AGMS, Bakrieland notified in writing on the holding of the AGMS on 16 April 2012 and another notification letter informing on the rescheduling of the AGMS to 27 April 2012 published in the Bisnis Indonesia newspaper and Investor Daily. The invitation letter and AGMS agenda was published on 23 May 2012 in the same newspapers. Shareholders participating in the AGMS may request the meeting agenda, power of attorney and annual report from Bakrieland’s Corporate Secretary prior to the AGMS. Resolutions reached during AGMS 2012 were announced on 8 June 2012 in the Bisnis Indonesia and Investor Daily newspapers.

Ikhtisar hasil keputusan RUPS Tahunan Bakrieland 2012 adalah sebagai berikut :

Highlights on Bakrieland’s Annual GMS resolutions are as follows:

Agenda

Hasil Keputusan | Result of the Decision

Agenda Pertama dan Kedua | First and Second Agenda 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. 2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. 1. Approval of BOD Accountability Report on Company operations for fiscal year ending 31 December 2011. 2. Approval and validation of Company Balance Sheet and Profit/Loss Statement for fiscal year ending 31 December 2011.

Menyetujui atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas) dan Pengesahan atas Neraca serta Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama dan memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas). Menyetujui laporan Direksi sehubungan dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut, maka selanjutnya akan merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Approve BOD accountability report on Company operations for fiscal year ending 31 (thirty one) December 2011 (two thousand and eleven) and validation of the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for fiscal year ending the same date, and relieves BOD of responsibilities and settlements related to its management function, and the same for BOC for its oversight function carried out during the fiscal year ending 31 (thirty one) December 2011 (two thousand eleven). Approve BOD report related to changes in the capital structure, and the resultant amendment to Article 4 Clause 2 of Company Articles of Association.



RUPS | GMS




Agenda



Agenda Ketiga | Third Agenda Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2012. Appointment of an independent Public Accounting Firm to perform an audit of Company records for fiscal year 2012.

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2012 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan-persyaratannya. Approve the conferring of authority to the Company BOC to appoint an Independent Public Accounting Firm responsible for auditing Company records for fiscal year 2012 and determine the honorarium for the Public Accountant along with the terms and conditions.

Agenda Keempat | Fourth Agenda Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 2012 - 2015. Approval of the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2012 – 2015 term of office.

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Ambono Janurianto sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Azrul Azwar Ab Latif sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Feb Sumandar sebagai Direktur Perseroan untuk periode 2012-2015 (dua ribu dua belas sampai dua ribu lima belas). 2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Bambang Irawan Hendradi sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Supartono sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Armansyah Yamin sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Lukman Purnomosidi sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan pengangkatan Bapak Amir Abdul Rachman sebagai Komisaris Perseroan periode 2012-2015 (dua ribu dua belas sampai dua ribu lima belas).

Dengan demikian untuk selanjutnya maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2012-2015 (dua ribu dua belas sampai dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut : DIREKSI Presiden Direktur : Ambono Janurianto Direktur : Azrul Azwar Ab Latif Direktur : Feb Sumandar DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Bambang Irawan Hendradi Komisaris : Supartono Komisaris : Armansyah Yamin Komisaris : Amir Abdul Rachman Komisaris Independen : Lukman Purnomosidi Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

1. Approve the appointment of Mr. Ambono Janurianto as Company President Director, and Mr. Azrul Azwar Ab Latif and Mr. Feb Sumandar as Company Directors for 2012-2015 (two thousand twelve to two thousand fifteen). 2. Approve the re-appointment of Mr. Bambang Irawan Hendradi as Company President Commissioner; Mr. Supartono and Mr. Armansyah Yamin as Company Commissioners; Mr. Kanaka Puradiredja and Mr. Lukman Purnomosidi as Company Independent Commissioners; and the appointment of Mr. Amir Abdul Rachman as Company Commissioner for 2012-2015 (two thousand twelve to two thousand fifteen).


Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance RUPS | GMS

Agenda


As such, the composition of Company BOD and BOC for the period 2012-2015 (two thousand twelve to two thousand fifteen) is as follows : BOARD OF DIRECTORS President Director : Ambono Janurianto Director : Azrul Azwar Ab Latif Director : Feb Sumandar BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner : Bambang Irawan Hendradi Commissioner : Supartono Commissioner : Armansyah Yamin Commissioner : Amir Abdul Rachman Commissioner Independent : Lukman Purnomosidi Commissioner Independent : Kanaka Puradiredja

Agenda Kelima | Fifth Agenda Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris. Approval of the conferring of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration/honorarium of BOD and BOC members.


Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi/Honorarium Direksi dan Remunerasi/Honorarium Dewan Komisaris, penetapan mana dengan memperhatikan saran/rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan. Approve the conferring of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration/honorarium of the Board of Directors and Board of Commissioners, by taking into account proposals/recommendations from the Company Nomination and Remuneration Committee.

Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas pengawasan dan memberikan masukan kepada anggota Direksi dengan itikad yang baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab.

Board of Commissioners The Board of Commissioners is responsible for overseeing the Company. Every member of the Board of Commissioners has the obligation to carry out the oversight function and offer input to BOD members in good faith, as well as in a cautious and responsible manner.

Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris Bakrieland secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sementara persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Criteria, Membership and Tenure Members of Bakrieland’s Board of Commissioners in general have met all formal and material requirements. Formal criteria are general in nature in accordance with prevailing laws and regulations, while material requirements are more specific tailored to the needs and characteristics of the Company’s business.

Dewan Komisaris Bakrieland terdiri dari 6 (enam) anggota, yaitu: 1 (satu) Presiden Komisaris, 3 (tiga) Komisaris

Bakrieland’s Board of Commissioners comprises 6 (six) members: 1 (one) President Commissioner, 3 (three)






dan 2 (dua) Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diseleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diangkat melalui mekanisme RUPS, dengan periode jabatan masing-masing 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Commissioners and 2 (two) Independent Commissioners. BOC membership is selected by the Nomination and Remuneration Committee, and appointed through the GMS mechanism, each serving a three-year term of office and eligible for re-appointment based on a GMS decision. The tenure of a BOC member shall be terminated under the following circumstances: resignation, no longer meets Company criteria, deceased or dismissed based on GMS decision.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. Bambang Irawan Hendradi (Presiden Komisaris) 2. Supartono (Komisaris) 3. Armansyah Yamin (Komisaris) 4. Amir Abdul Rachman (Komisaris) 5. Lukman Purnomosidi (Komisaris Independen) 6. Kanaka Puradiredja (Komisaris Independen)

The Board of Commissioners structure as of 31 December 2012 is as follows: 1 Bambang Irawan Hendradi (President Commissioner) 2. Supartono (Commissioner) 3. Armansyah Yamin (Commissioner) 4 Amir Abdul Rachman (Commissioner) 5. Lukman Purnomosidi (Independent Commissioner) 6. Kanaka Puradiredja (Independent Commissioner)

Periode Jabatan Dewan Komisaris | Board of Commissioners’ Terms of Office No

Nama | Name

Jabatan | Position

Periode Jabatan | Terms of Office

1

Bambang Irawan Hendradi

Presiden Komisaris | President Commissioner

May 2012 – June 2015

2

Supartono

Komisaris | Commissioner

May 2012 – June 2015

3

Armansyah Yamin


May 2012 – June 2015

4

Amir Abdul Rachman


May 2012 – June 2015

5

Lukman Purnomosidi

Komisaris Independen | Commissioner Independent

May 2012 – June 2015

6

Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen | Commissioner Independent

May 2012 – June 2015

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Komisaris Bakrieland mempunyai tanggung jawab mengawasi manajemen operasional yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan saran serta nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perusahaan, peraturan serta undang-undang yang berlaku.

Duties, Responsibilities and Obligations Bakrieland Board of Commissioners bears the responsibility of overseeing operational management performed by the Board of Directors, and offering advice and recommendations to the Board of Directors according to provisions set out in the Articles of Association, Company GMS Resolution, as well as existing laws and regulations.




Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan. Melalui laporan Direksi dan komite-komite, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perusahaan, termasuk mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.

The Board of Commissioners plays a pivotal role in implementing the principles of GCG consistent with its oversight function. Through BOD and Committee reports, the Board of Commissioners monitors and evaluates the implementation of all Company strategic policies, including the effectiveness of its risk management and internal control systems.

Terkait dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, melaporkan segera jika terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan, menganalisa dan menandatangani Laporan Tahunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Concerning a GMS, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners among others are to offer its views and advice on Company Annual Work Plan and Budget, immediately report on any indication of declining Company performance, analyze and sign the Annual Report, and be accountable for the discharging of its duties to a GMS.

Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan dan properti yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan.

Throughout 2012, the Board of Commissioners did not come across any breach of the law and regulations in the financial and property sector committed by Company management.

Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris sekurang-kurangnya harus mengadakan 4 (empat) kali rapat dalam setahun. Rapat dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usahanya, atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lain. Rapat dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggotanya hadir dan diwakili dalam rapat. Selama tahun 2012, Dewan Komisaris menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat.

Board of Commissioners Meetings The Board of Commissioners should meet at least 4 (four) times in a year. Meetings may be convened at the Company’s place of domicile or where it conducts its operations or through teleconference, video conference or other electronic media. Meetings are declared valid and binding when more than ½ (half) of its members are in attendance or represented by a proxy. In 2012, the Board of Commissioners held 5 (five) meetings.






Agenda Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris | Board of Commissioners’ Meeting Agenda and Attendance No

Tanggal | Date

Agenda

Kehadiran | Attendance IHS

KP

SP

LP

AY

AAR*

1

24 Januari 2012 24 January 2012

- Pembahasan masa jabatan Dewan Komisaris & Direksi yang berakhir di tahun 2012 - Pembahasan operasional Bakrie Toll Road - Review on the Board of Commissioners and Directors term of office ended in 2012 - Review on Bakrie Toll Road operations

√

√

x

√

√

-

2

28 Februari 2012 28 February 2012

- Pembahasan program peningkatan produktivitas SDM - Pembahasan rencana RUPS Tahunan 2012 - Review on HR productivity improvement program - Review on 2012 AGMS plan

√

√

√

√

x

-

3

13 Maret 2012 13 March 2012

- Pembahasan isu-isu dari KAP sehubungan dengan Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2012 (audited) - Pembahasan kandidat Presiden Direktur - Review on issues from KAP regarding consolidated financial statements as of 31 December 2012 (audited) - Review on the President Director's candidate

√

√

√

√

√

-

4

1 Mei 2012 1 May 2012

- Rencana penambahan anggota Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan - Rencana penunjukan Presiden Direktur baru - Plan on adding members of the Board of Commissioners in AGMS - Plan on appointment of the new President Director

√

√

√

√

√

-

5

10 Oktober 2012 10 October 2012

Pembahasan perkembangan kondisi keuangan Bakrieland Review on development of Bakrieland's financial position

√

√

√

√

√

√

5

5

4

5

4

1

100%

100%

80%

100%

80%

100%

Total Kehadiran | Total Attendance Persentase Kehadiran Rapat | Percentage of Meeting Attendance

Keterangan | Note: IHS: Bambang Irawan Hendradi, KP: Kanaka Puradiredja, LP: Lukman Purnomosidi, AY: Armansyah Yamin, SP: Supartono, AAR: Amir Abdul Rachman * Menjabat sebagai Komisaris sejak tanggal 7 Juni 2012 | Served as Commissioner since 7 June 2012

Komite Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta untuk merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan pembentukan komite-komite dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan setiap komite diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Bakrieland dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Kebijakan Corporate Governance.

Committee The Board of Commissioners has formed committees to support the implementation of its duties and responsibilities, and to formulate BOC policies within the scope of work of the respective committee. Committees are established through a Board of Commissioners Directive and each committee is headed by a BOC member. Bakrieland Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Corporate Governance Policy Committee.




Komite Audit Komite audit adalah sekumpulan orang yang sebagian dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 mengatur bahwa: - Komite Audit terdiri dari sekurangkurangnya 3 (tiga) orang - Seorang komisaris independen menjadi ketua - Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen - Sekurang-kurangnya satu orang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/ atau keuangan.

Audit Committee The Audit Committee refers to a group of individuals partly composed of members of the Board of Commissioners and assists in overseeing the financial and disclosure reporting process. Audit Committee membership is determined based on the Circular Letter of BEJ Board of Directors No. Kep-339/ BEJ/07-2001 dated 21 July 2001 that stipulates the following: - Audit Committee shall consists of no less than 3 (three) persons - An independent commissioner shall be elected as chairperson - Other members serve as independent external parties - At least one person is competent in the field of accounting and/or finance.

Komite Audit Bakrieland dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 01/SK/Kom-BLD/XII/08 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit. Sesuai SK tersebut, masa jabatan Komite Audit adalah sejak 23 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2011. Kemudian Dewan Komisaris Bakrieland menerbitkan Surat Keputusan No. 001/SK/Kom-BLD/I/12 tentang Perpanjangan Masa Bakti Komite Audit mulai 23 Desember 2011 sampai dengan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diselenggarakannya RUPS Tahunan 2012. Sesudah RUPS Tahunan Bakrieland yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2012, Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan No. 07/SK/Kom-BLD/ VII/12 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit masa bakti kepengurusan tanggal 7 Juli 2012 – 7 Juli 2013.

Bakrieland Audit Committee is established based on Board of Commissioners Directive No. 01/ SK/Kom-BLD/XII/08 concerning the Establishment and Appointment of the Audit Committee. In keeping with the Directive, the term of office for the Audit Committee shall commence on 23 December 2008 and expire on 23 December 2011. The Bakrieland Board of Commissioners later issued Directive No. 001/SK/Kom-BLD/I/12 on the Extension of Audit Committee Term of Office from 23 December 2011 to no later than 30 (thirty) days following the Annual GMS in 2012. Following Bakrieland’s Annual GMS held on 7 June 2012, the Board of Commissioners released Directive No. 07/SK/KomBLD/VII/12 on the Establishment and Appointment of the Audit Committee for the period 7 July 2012 – 7 July 2013.

Komite Audit mempunyai tugas utama mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan

The main task of the Audit Committee is to promote good corporate governance, establish an adequate internal control mechanism, enhance the quality of transparency and financial reporting, and review scope of work, accuracy,






serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas auditor eksternal.

independence and objectivity of the external auditor.

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas berikut: 1. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan sebelum dipublikasikan. 2. Melakukan penelaahan atas kecukupan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor internal maupun eksternal. 3. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko, memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan. 4. Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan termasuk di Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

The Audit Committee reports to the Board of Commissioners and assists BOC in carrying out the following duties: 1. Review Company financial statements before they are published. 2. Review the adequacy of the assessment process conducted by the internal and external auditor. 3. Together with the Risk Monitoring Committee, keep track of the effectiveness of the Company’s Risk Management System. 4. Monitor Company compliance with existing laws and regulations, including in the Capital Market and other regulatory frameworks related to Company activities.

Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit.

The Audit Committee is authorized to access Company records or information on employees, funds, assets and other corporate resources pertaining to the implementation of its duties. In fulfilling its duties, the Audit Committee must work together with parties responsible for the Internal Audit function.

Komite Audit Bakrieland beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Dewan. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2012, Komite Audit telah melakukan 9 (sembilan) kali rapat.

Bakrieland Audit Committee consists of 3 (three) members: 1 (one) Chairman concurrently serving as an Independent Commissioner and 2 (two) independent members. This membership size meets the requirements set forth in the Board Manual. All Audit Committee members also individually fulfill membership criteria in terms of independence, expertise, experience and integrity as stipulated in various existing policies. Throughout 2012, the Audit Committee conducted 9 (nine) meetings.



Susunan Komite Audit per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. Kanaka Puradiredja (Ketua/ Komisaris Independen) 2. Mohammad Hassan (Anggota) 3. Soenarso Soemodiwirjo (Anggota)

The Audit Committee structure as of 31 December 2012 is as follows: 1. Kanaka Puradiredja (Chairman/ Independent Commissioner) 2. Mohammad Hassan (Member) 3. Soenarso Soemodiwirjo (Member)

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Audit | Audit Committee’s Meeting Agenda and Attendance No

Tanggal | Date

Kehadiran | Attendance

Agenda

KP

MH

SS

1.


Pembahasan progres pelaksanaan Audit Laporan Keuangan tahun 2011 dengan pihak eksternal auditor Review on 2011 Financial Statements Audit progress with the external auditor

√

√

x

2.

6 Maret 2012 6 March 2012

Pembahasan progres pelaksanaan Audit Laporan Keuangan tahun 2011 dengan pihak eksternal auditor dan isu pelaksanaan progres laporan keuangan tahun 2011 Review on 2011 Financial Statements Audit progress and issues with the external

√

x

√

3.

20 Maret 2012 20 March 2012

Pembahasan penyelesaian isu-isu laporan keuangan Bakrieland tahun 2011 Review on settlement issues regarding Bakrieland's 2011 financial statements

√

√

x

4.

25 April 2012 25 April 2012

Pembahasan Laporan Keuangan triwulan I tahun 2012 Review on 1st quarter of 2012 Financial Statements

√

x

√

5.

23 Mei 2012 23 May 2012

Pembahasan hasil risk assessment proses penyusunan laporan keuangan dan implementasi CSR 2011 serta program CSR 2012 Review on risk assessment of the preparation for financial statements and the implementation of 2011 CSR and 2012 CSR programs

√

√

√

6.

22 Juni 2012 22 June 2012

Pembahasan kinerja eksternal auditor dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2011 dan legal isu kajian terhadap anggaran dasar dan kepatuhan terhadap undang-undang. Review on external auditor performance in implementing 2011 financial statements audit and legal issues review of article of association and compliance to the laws.

√

√

√

7.

27 Juli 2012 27 July 2012

Pembahasan laporan keuangan triwulan II tahun 2012 dan implementasi internal audit semester I tahun 2012 Review on 2nd quarter of 2012 Financial Statements and internal audit implementation of 1st semester 2012

√

√

√

8.

25 September 2012 25 September 2012

Finalisasi kebijakan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan self assessment anggota komite dan komisaris. Finalization of the appointment of Public Accounting Firm and self assessment for members of committees and commissioners

√

√

√

9.


Membahas laporan keuangan triwulan III tahun 2012 dan membahas rencana kerja eksternal auditor dalam penugasan audit laporan keuangan tahun 2012. Discuss on 3rd quarter 2012 financial statements and review on external auditor work plan in 2012 financial statements assignments

√

√

√

Total Kehadiran | Total Attendance

9

7

7

100%

78%

78%

Persentase Kehadiran Rapat | Percentage of Meeting Attendance Keterangan | Note: KP: Kanaka Puradiredja, MH: Mohammad Hassan, SS: Soenarso Soemodiwirjo

Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko Bakrieland dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No.158/SK/Kom-BLD/ IHS/X/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko.


Risk Monitoring Committee Bakrieland Risk Monitoring Committee is established based on Board of Commissioners Directive No.158/SK/ Kom-BLD/IHS/X/07 on the Establishment and Appointment of the Risk Monitoring Committee.






Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut: 1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalahmasalah pengelolaan risiko. 2. Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan internal. 3. Menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris masalah-masalah terkait sebagai langkah melakukan antisipasi risiko.

Duties and responsibilities held by the Risk Monitoring Committee are as follows: 1. Offer input to the Board of Commissioners on issues related to risk management. 2. Evaluate the risk management and risk monitoring systems. 3. Deliver information to the Board of Commissioners on relevant issues in order to anticipate potential risks.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. Lukman Purnomosidi (Ketua/ Komisaris Independen) 2. Supartono (Anggota/Komisaris)

The Risk Monitoring Committee structure as of 31 December 2012 is as follows: 1. Lukman Purnomosidi (Chairman/ Independent Commissioner) 2. Supartono (Member/Commissioner)

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai kebutuhan Perusahaan dengan dihadiri oleh seluruh anggotanya. Sepanjang tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat.

The Risk Monitoring Committee holds its meetings according to Company needs with attendance by all of its members. In 2012, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) meetings.

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko | Risk Management Committee’s Meeting Agenda & Attendance No

Tanggal | Date


Agenda

LP

SP

1


Pembahasan rencana risk assessment di Bakrieland Discussion on the risk assessment plan in Bakrieland

√

√

2

23 Mei 2012 23 May 2012

Pembahasan risk assessment proses penyusunan laporan keuangan Discussion on the risk assessment process for preparing financial statements

√

√

3

14 Juni 2012 14 June 2012

Pembahasan re-assessment proyek unit usaha Discussion on the re-assessment of business units project

√

√

4


Pembahasan laporan divisi Corporate Risk Management & Compliance Discussion on the Risk Management & Compliance Division report

√

√


4

4

100%

100%

Keterangan | Note : LP: Lukman Purnomosidi, SP: Supartono

Komite Nominasi dan Remunerasi Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasari oleh SK Dewan Komisaris No.001/SK/KomBLD/X/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana pada tahun 2009 dilakukan perubahan susunan keanggotaan melalui SK Dewan Komisaris No.02A/SK-KOM/BLD/

Nomination and Remuneration Committee The Nomination and Remuneration Committee was established based on Board of Commissioners Directive No.001/SK/Kom-BLD/X/07 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, and in 2009 changes were made to its membership composition




VII/2009 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen Bakrieland melalui kebijakan nominasi dan remunerasi.

through Board of Commissioners Directive No.02A/SK-KOM/BLD/VII/2009 on Changes to the Membership Structure of the Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee seeks to enhance the quality of Bakrieland management through effective nomination and remuneration policies.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut: 1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif, sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi. 2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Terlibat dalam proses perekrutan (wawancara) dan memberikan rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para Eksekutif sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi agar tercipta penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place). 4. Memberikan rekomendasi tentang kebijakan besaran gaji, tunjangan dan fasilitas yang kompetitif dan mengacu pada perkembangan pasar, untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 5. Mengawasi proses pelaksanaan nominasi dan remunerasi agar tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. 6. Mengadakan pertemuan rutin para anggota Komite minimal 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun, masing-masing pertemuan dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota Komite, dan membuat berita acara pertemuan.

Duties and responsibilities held by the Nomination and Remuneration Committee are as follows: 1. Set the selection criteria and nomination procedure for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and executives until one level below the Board of Directors. 2. Develop the assessment mechanism and offer recommendations on the appropriate number of BOC and BOD members. 3. Involved in the recruitment process (interview) and offer recommendations on prospective members of the Board of Commissioners, Board of Directors and executive until one level below the Board of Directors in order to ensure the right man in the right place. 4. Offer recommendations on policies related to the appropriate amount of competitive salary, allowance and facilities by taking into account market development, for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. 5. Monitor the nomination and remuneration process to avoid any departure from the predetermined procedure. 6. Convene regular meetings among Committee members at least every 6 (six) months or biannually whereby each meeting must be attended by no less than 2 (two) Committee members, and prepare the meeting agenda.






Per 31 Desember 2012, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut: 1. Lukman Purnomosidi (Ketua/ Komisaris Independen) 2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota/ Presiden Komisaris) 3. Supartono (Anggota/Komisaris)

As of 31 December 2012, the Nomination and Remuneration Committee consisted of 3 (three) persons: 1. Lukman Purnomosidi (Chairman/ Independent Commissioner) 2. Bambang Irawan Hendradi (Member/ President Commissioner) 3. Supartono (Member/Commissioner)

Rapat Komite selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilaksanakan 4 (empat) kali di tahun 2012.

Committee meetings are held according to Company needs and attended by all of its members. The Nomination and Remuneration Committee convened 4 (four) meetings in 2012.

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee’s Meeting Agenda and Attendance No

Tanggal | Date


Agenda

LP

IHS

SP

1


Pembahasan Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berakhir di tahun 2012. Discussion on the term of office of BOD and BOC that expires in 2012

√

√

x

2


Pembahasan rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2012 yang terkait suksesi Manajemen. Discussion on the planning of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) 2012 in relation to succession plan of Management.

√

√

√

3

13 Maret 2012 13 March 2012

Pembahasan kandidat Direksi. Discussion on Board of Directors’ candidates.

√

√

√

4

1 Mei 2012 1 May 2012

Pembahasan rencana penunjukan Direksi baru dan penambahan anggota Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2012. Discussion on the planning of appointment of the Board of Directors and addition of member of Board of Commissioners (BOC) on the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) 2012.

√

√

√


4

4

3

100%

100%

75%

Keterangan | Note : LP: Lukman Purnomosidi, IHS: Bambang Irawan Hendradi, SP: Supartono

Komite Kebijakan Corporate Governance Komite Kebijakan Corporate Governance dibentuk pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan SK Dewan Komisaris No.07A/SK-KOM/ BLD/X/2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Kebijakan Corporate Governance dan mulai efektif menjalankan tugas pada awal tahun 2010. Komite ini dibentuk untuk dapat meningkatkan dan

Corporate Governance Policy Committee The Corporate Governance Policy Committee was established on 13 October 2009 based on Board of Commissioners Directive No.07A/ SK-KOM/BLD/X/2009 concerning the Establishment and Appointment of the Corporate Governance Policy Committee and whose term of office began effective in early 2010. The Committee is established to enhance




menyempurnakan praktik GCG terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

and improve GCG practices related to the oversight duties and function of the Board of Commissioners.

Tugas dan kewajiban Komite Kebijakan Corporate Governance adalah memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab untuk: 1. Menelaah dan mengkaji ulang Anggaran Dasar. 2. Memastikan penerapan prinsipprinsip GCG. 3. Memastikan penerapan prinsipprinsip etika. 4. Melakukan evaluasi atas struktur dan keanggotaan setiap komite di bawah Dewan Komisaris, khususnya jika terjadi perubahan dalam kebutuhan Perusahaan. 5. Memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 6. Mengkaji kebijakan serta menilai konsistensi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Duties and responsibilities held by the Corporate Governance Policy Committee are to offer views and support to the Board of Commissioners in fulfilling the following responsibilities: 1. Review and re-assess the Articles of Association. 2. Ensure the implementation of GCG principles. 3. Ensure the adoption of ethical values. 4. Evaluate the structure and membership of each committee under the Board of Commissioners, particularly in the event of changes in Company needs. 5. Monitor compliance with existing laws and regulations. 6. Review policies and assess the consistency in fulfilling corporate social responsibilities.

Selama tahun 2012, Komite Kebijakan Corporate Governance menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat.

In 2012, the Corporate Governance Policy Committee held 5 (five) meetings.

Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, apabila dibutuhkan dapat menunjuk pelaku profesi di luar Perusahaan. Susunan Komite Kebijakan Governance per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. Kanaka Puradiredja (Ketua/ Komisaris Independen) 2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota/ Presiden Komisaris) 3. Supartono (Anggota/Komisaris)

Corporate Governance Policy Committee membership consists of BOC members, and if required an external professional may be appointed. The structure of the Corporate Governance Policy Committee as of 31 December 2012 is as follows: 1. Kanaka Puradiredja (Chairman/ Independent Commissioner) 2. Bambang Irawan Hendradi (Member/President Commissioner) 3. Supartono (Member/Commissioner)






Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Kebijakan Corporate Governance Corporate Governance Policy Committee’s Meeting Agenda and Attendance No

Tanggal | Date


Agenda

KP

IHS

SP

1

22 Maret 2012 22 March 2012

Pembahasan hasil laporan assessment GCG 2011 Discussion on GCG assessment report for 2011

√

√

x

2

23 Mei 2012 23 May 2012

Pembahasan progres CSR 2011 dan Program CSR 2012 Discussion on progress in CSR agenda for 2011 and 2012

√

√

√

3

22 Juni 2012 22 June 2012

1. Kajian terhadap Anggaran Dasar dan Kepatuhan terhadap Undang-Undang 2. Isu Legal dan Corporate Secretary 1. Review of Articles of Association and compliance with the law 2. Legal and Corporate Secretary issues

√

√

√

4


1. Laporan penerapan prinsip-prinsip etika 2. Pembahasan mengenai penerapan GCG 1. Report on the adoption of ethical values 2. Discussion on GCG implementation

√

√

√

5


Presentasi Corporate Governance di Bakrieland Presentation on Corporate Governance in Bakrieland

√

√

√


5

5

4

100%

100%

80%

Keterangan | Note : KP:Kanaka Puradiredja, IHS: Bambang Irawan Hendradi, SP: Supartono

Independensi Komite Bakrieland menyadari bahwa independensi sangat penting bagi komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta berpengaruh terhadap hasil kerja komite itu sendiri. Untuk menjamin berlangsungnya independensi dalam komite, maka setiap komite yang ada di Bakrieland diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

Independence of Committee Bakrieland understands independence as a crucial element for committees to be able to effectively carry out their duties and responsibilities, and influences the work outcomes of the respective committee. To ensure that committees maintain their independence, each committee in Bakrieland is chaired by an Independent Commissioner.

Direksi Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Board of Directors Criteria, Membership and Tenure All Bakrieland Board of Directors members have met both formal and material requirements applicable to the Company. Formal requirements are general in nature in accordance with existing laws and regulations, while material requirements are more specific and tailored to the needs and characteristics of the Company’s business.

Direksi Bakrieland terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Presiden Direktur dan 2 (dua) Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Direksi

The Bakrieland Board of Directors comprises 3 (three) members: 1 (one) President Director and 2 (two) Directors. All members are domiciled in



diseleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diangkat oleh RUPS, dengan periode jabatan masing-masing anggota selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan RUPS.

Indonesia. Board of Directors members are selected by the Nomination and Remuneration Committee and appointed by GMS, and each member shall serve for 3 (three) years and may be re-appointed based on GMS decision. Membership in the Board of Directors shall be terminated under the following circumstances: resignation, no longer meets the requirements, deceased and dismissed by the Board of Commissioners or based on GMS decision.

Susunan Direksi Bakrieland per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. Ambono Janurianto (Presiden Direktur) 2. Azrul Azwar Ab Latif (Direktur) 3. Feb Sumandar (Direktur)

The composition of the Bakrieland Board of Directors as of 31 December 2012 is as follows: 1 Ambono Janurianto (President Director) 2. Azrul Azwar Ab Latif (Director) 3. Feb Sumandar (Director)

Periode Jabatan Direksi | Board of Directors’ Terms of Office No

Nama | Name

Jabatan | Position

Periode Jabatan | Terms of Office

1

Ambono Janurianto

Presiden Direktur | President Director

May 2012 – June 2015

2

Feb Sumandar

Direktur | Director

May 2012 – June 2015

3

Azrul Azwar Ab Latif

Direktur | Director

May 2012 – June 2015


Tanggung Jawab dan Bidang Tugas Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh baik secara pribadi maupun bersama atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai.

Duties and Responsibilities The Board of Directors is in charge of managing Company affairs in good faith and with full responsibility. Each member shall be held accountable, either personally or collectively, for Company losses if a member in question has been proven to be wrongful or negligent.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Corporate

The Board of Directors is responsible for managing the Company by ensuring proper risk management and good corporate governance at all organizational ranks. Other responsibilities include implementation of an internal control structure and internal audit function, and undertaking the required measures based on outcomes from the Corporate Internal






Internal Audit sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Audit as instructed by the Board of Commissioners. The Board of Directors must develop the business strategy, including the work plan and budget as well as the implementation of accounting and book-keeping practices in compliance with requirements for public companies. In addition, the Board of Directors is also accountable to shareholders through GMS in relation to the implementation of its duties and functions.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembidangan tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut : 1. Ambono Janurianto (President Director) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional. 2. Feb Sumandar (Finance Director) bertanggung jawab atas bidang keuangan. 3. Azrul Azwar Ab Latif (Strategy & Corporate Services Director) bertanggung jawab atas bidang strategy & corporate services.

If the scope of work for the Board of Directors has not been delineated by GMS, it shall be determined by the Board of Directors which covers the following: 1. Ambono Janurianto (President Director) responsible for all operational activities. 2. Feb Sumandar (Finance Director) responsible for finances. 3. Azrul Azwar Ab Latif (Strategy & Corporate Services Director) responsible for strategy & corporate services.

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas biaya Perusahaan apabila benar-benar dibutuhkan dan dengan memperhatikan batas-batas efisiensi dan efektivitas, serta tidak terdapat benturan kepentingan. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

The Board of Directors may solicit professional advice on Company finances if of absolute necessity and should take into account the action’s efficiency and effectiveness, and should not have any conflict of interest. Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors may give written authority to one or more proxies for and on behalf of the Company to do certain legal acts as described in the letter of authority.

Rapat Direksi Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan, dengan lokasi di tempat kedudukan atau tempat kegiatan Perusahaan, maupun melalui media telekonferensi, video konferensi atau media konferensi lain. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak

Board of Directors' Meetings A Board of Directors meeting can be convened whenever deemed necessary and may take place either at the Company’s place of domicile or where the Company conducts its operation, through teleconference, video conference or other conferencing



mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Sepanjang tahun 2012, Direksi menyelenggarakan 16 (enam belas) kali rapat.

media. A Board of Directors meeting is declared valid and eligible to issue binding decisions when more than ½ (half) of the number of BOD members are in attendance during the meeting or are represented by a proxy. In 2012, the Board of Directors held 16 (sixteen) meetings.

Agenda Rapat dan Kehadiran Direksi | Board of Directors’ Meeting Agenda and Attendance No

Tanggal | Date

Agenda

Kehadiran | Attendance HST*

AAP*

FS

AJ**

AL**

1


Pembahasan operasional Bakrie Toll Road Discussion on Bakrie toll road operations

√

√

√

-

-

2


Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2011 (unaudited) Discussion on the Consolidation Financial Report as of 31 December 2011 (unaudited)

√

√

√

-

-

3


Pembahasan isu-isu dari eksternal auditor sehubungan dengan Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2012 (audited) Discussion on issues broached by Public Accounting Firm related to the Consolidated Financial Report as of 31 December 2012 (audited)

√

√

√

-

-

4

16 April 2012 16 April 2012

Pembahasan Laporan Keuangan Triwulan I 2012 Discussion on financial statements for Q1 of 2012

√

√

√

-

-

5

2 Mei 2012 2 May 2012

Pembahasan Agenda RUPS Tahunan Discussion on the Annual GMS agenda

√

√

√

-

-

6

19 Juni 2012 19 June 2012

- Transforming Bakrieland into a High Performance Company - Isu keuangan Bakrieland - Transforming Bakrieland into a High Performance Company - Bakrieland Financial Issues

-

-

√

√

√

7

13 Juli 2012 13 July 2012

- Update on Bakrieland project - Update on human capital progress - Update on Bakrieland project - Update on human capital progress

-

-

√

√

√

8

27-28 Juli 2012 27-28 July 2012

- Pembahasan 2Q12 financial performance - Update atas program Management Trainee - Realignment Dewan Komisaris pada unit usaha - Discussion on 2Q12 financial performance - Update on Management Trainee program - Realignment of BOC at operating/SBU Level

-

-

√

√

√

9

3 Agustus 2012 3 August 2012

Persiapan wawancara Annual Report Award 2011 Preparation for Annual Report Award 2011 interview

-

-

√

√

√

10

8 Agustus 2012 8 August 2012

- Update on Bakrieland Project - Pembahasan struktur organisasi Bakrieland - Update on Bakrieland Project - Discussion on Bakrieland organizational structure

-

-

√

√

√

11


Pembahasan isu keuangan Bakrieland Discussion on Bakrieland financial issues

-

-

√

√

√

12


Pembahasan Bakrie Toll Road | Discussion on Bakrie Toll Road

-

-

√

√

√

13


- Pembahasan perkembangan kondisi keuangan Bakrieland - Update on strategy development timetable & format - Discussion on progress in Bakrieland’s financial condition - Update on strategy development timetable & format

-

-

√

√

√

14

2 November 2012 2 November 2012

Evaluasi laporan keuangan triwulan III 2012 Evaluation of Q3 2012 financial report

-

-

√

√

√







Agenda Rapat dan Kehadiran Direksi | Board of Directors’ Meeting Agenda and Attendance No

Tanggal | Date


Agenda

HST*

AAP*

FS

AJ**

AL**

15

12 November 2012 12 November 2012

Business Plan 2013 | Business Plan 2013

-

-

√

√

√

16

4 Desember 2012 4 December 2012

Pembahasan lanjutan atas Business Plan 2013 Follow-up discussion on Business Plan 2013

-

-

√

√

√


5

5

16

11

11

100%

100%

100%

100%

100%

Keterangan : HST: Hiramsyah S. Thaib, AAP: Achmad Amri Aswono Putro, FS: Feb Sumandar, AJ: Ambono Janurianto, AL: Azrul Azwar Ab Latif * Mengundurkan diri sebagai Direktur pada tanggal 7 Juni 2012 | Resigned as Director on 7 June 2012 ** Menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 7 Juni 2012 | Serves as Director since 7 June 2012

Komite dan Satuan Kerja Direksi Untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dibentuk 2 (dua) satuan kerja dan 1 (satu) komite, yaitu: 1. Satuan Kerja Audit Internal, untuk memantau dan memastikan aktivitas pengendalian internal berjalan dengan baik. 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan bahwa kerangka kerja pengelolaan risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perusahaan. 3. Komite/Panitia Tender, untuk memberikan penilaian objektif atas calon rekanan dalam proses tender pengadaan barang dan/atau jasa.

Board of Directors Committees and Working Units To assist the Board of Directors in carrying out its duties and functions, 2 (two) working units and 1 (one) committee have been established: 1. Internal Audit Working Unit, to monitor and ensure the smooth implementation of internal controls. 2. Risk Management Working Unit, to ensure that the risk management framework provides adequate protection against all Company risks. 3. Tender Committee, to deliver an objective assessment of prospective business partners in the tendering process for goods and/or service procurement.

Rapat Gabungan Di samping rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga mengadakan rapat gabungan sebanyak 5 (lima) kali sepanjang tahun 2012.

Joint Meetings In addition to the meetings of either the Board of Commissioners or Board of Directors, joint meetings between BOC and BOD members were also held 5 (five) times throughout 2012.



Agenda Rapat Gabungan dan Kehadiran | Joint Meeting Agenda and Attendance No

Tanggal Date

Kehadiran Direksi Attendance of Directors

Agenda

Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of Commissioners

HST*

AAP*

FS

AL**

-AJ**

IHS

KP

SP

LP

AY

AAR**

1


Pembahasan isu-isu dari Kantor Akuntan Publik sehubungan dengan Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2011 (audited) Discussion on issues raised by Public Accounting Firm in relation to the Consolidated Financial Report as of 31 December 2011 (audited)

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

-

2

26 Juni 2012 26 June 2012

- Transforming Bakrieland into a High Performance Company - Isu keuangan Bakrieland - Transforming Bakrieland into a High Performance Company - Bakrieland Financial Issues

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

31 Juli 2012 31 July 2012

- Kinerja keuangan 2Q12 - Update on transformation project progress - Realignment Dewan Komisaris pada unit usaha - 2Q2 2012 - Update on transformation project progress - Realignment of BOC at operating/SBU Level

-

-

√

√

√

x

√

√

√

√

√

4


Pembahasan perkembangan kondisi keuangan Bakrieland Discussion on developments in Bakrieland’s financial condition

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5

18 Desember 2012 18 December 2012

- Business plan and strategy timetable 2013 - Key challenges - Pembahasan laporan keuangan per Desember 2012 - Business plan and strategy timetable 2013 - Key challenges - Discussion of financial statements as of December 2012

-

-

√

√

√

x

√

√

√

√

x

Total Kehadiran Total Attendance

1

1

5

4

4

3

5

5

5

5

3

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

80%

Persentase Kehadiran Rapat Percentage of Meeting Attendance

Keterangan | Note : HST: Hiramsyah S. Thaib, AAP: Achmad Amri Aswono Putro, FS: Feb Sumandar, AJ: Ambono Janurianto, AL: Azrul Azwar Ab Latif, IHS: Bambang Irawan Hendradi, KP: Kanaka Puradiredja, LP: Lukman Purnomosidi, AY: Armansyah Yamin, SP: Supartono, AAR: Amir Abdul Rachman * Mengundurkan diri sebagai Direktur pada tanggal 7 Juni 2012 | Resigned as Director on 7 June 2012 ** Menjabat sebagai Direktur/Komisaris sejak tanggal 7 Juni 2012 | Serves as Director/Commissioner from 7 June 2012







Mekanisme Dan Evaluasi Kinerja Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPST berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Akan halnya Komite di bawah Dewan Komisaris, kinerjanya ditentukan berdasarkan pencapaian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan Dewan Komisaris, yang akan memberikan penilaian satu tahun sekali sebelum RUPST diadakan.

Performance Mechanism and Evaluation The work performance of the Board of Commissioners and Board of Directors undergoes an evaluation by Shareholders at the AGMS based on the discharging of their duties and responsibilities as laid down in the Company Articles of Association and mandate entrusted by Shareholders. Performance evaluation of committees under the Board of Commissioners on the other hand highlights on the fulfillment of their duties and responsibilities as set out by the Board of Commissioners, who will conduct an annual assessment prior to the AGMS.

Penilaian keberhasilan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dilakukan dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang disusun bersamasama dalam suatu rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan diputuskan oleh Dewan Komisaris. Aspek KPI dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, pengembangan sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Penetapan KPI harus memenuhi kriteria Specific, Measurable, Accurate, Reliable, Timeline (SMART).

Assessment of the accomplishments attained by the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees applies Key Performance Indicators (KPI) identified jointly during a BOC meeting comprising of the Board of Commissioners, Board of Directors and Nomination and Remuneration Committee, with the final decision made by the Board of Commissioners. KPI may consists of, but not limited to, perspective related to finance, customers, internal process, human capital development and leadership. KPI must meet the SMART (Specific, Measurable, Accurate, Reliable, Timeline) criteria.

Penetapan KPI adalah berdasarkan fokus atau sasaran kerja yang harus dicapai dalam periode tertentu sesuai rencana dan target kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Oleh karena itu, KPI menjadi bahan evaluasi keberhasilan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di akhir periode anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan. KPI akan dikaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Prosedur dan penetapan penyusunan KPI diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

KPI must be identified according to the work focus and expected goals for a given period consistent with the predetermined work plan and targets as spelled out in the Annual Work Plan and Budget. KPI therefore feeds into the performance evaluation of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees at the end of the budget period for the purpose of realizing Company goals. KPI shall be re-assessed periodically in step with current developments. The procedure involved in identifying KPI is arranged further by the Board of Commissioners Directive.




Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite secara keseluruhan dan kinerja perorangan setiap anggota merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif. Hasil evaluasi kinerja perorangan merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota, serta berfungsi sebagai sarana penilaian dan peningkatan efektivitas. Tata cara evaluasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan komite di bawah Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.198/Kom-BLD/SK/ XII/09.

Evaluation outcomes on the overall performance of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees, and the individual performance of each member make up an inseparable part of the compensation and incentive scheme. Results of individual performance appraisal are one of the considerations in the dismissal and/or re-appointment of members, and functions as an assessment tool and for enhancing effectiveness. The performance evaluation procedure for the Board of Directors, Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners is determined by Board of Commissioners Directive No.198/ Kom-BLD/SK/XII/09.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi menerima imbalan jasa dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sesuai Anggaran Dasar Bakrieland, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Besaran remunerasi ditetapkan dengan memperhatikan besaran pendapatan tahun-tahun sebelumnya, beban tugas dan tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi eksekutif pada industri sejenis. Bakrieland telah memiliki Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/ KOM-BLD/SK/XII/2011 yang mengatur mengenai prosedur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Surat Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/Kom-BLD/SK/ XII/09.

Remuneration Policy The Board of Commissioners and Board of Directors receive compensation for services rendered, in the form of salary, allowance and facilities. Based on Bakrieland’s Articles of Association, remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors shall be determined through GMS. The amount of remuneration shall correspond with the amount of income in previous years, workload in terms of duties and responsibilities, and adjusted according to the executive remuneration rate for the same industry. Bakrieland has its Board of Commissioners Directive No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011 to regulate on the remuneration procedure for the Board of Directors and Board of Commissioners. This Directive is an improvement to Board of Commissioners Directive No. 197/KomBLD/SK/XII/09.






Tabel Remunerasi Karyawan (Perorangan) tahun 2011 dan 2012 Employee (Individual) Remuneration for 2011 and 2012 2011 Tertinggi | Highest Gaji (Rp)/Tahun Tunjangan (Rp)/Tahun Total (Rp)

2012 Terendah | Lowest

780,000,000

Tertinggi | Highest

14,400,000

Terendah | Lowest

780,000,000

18,600,000

Salary (Rp)/Year

378,700,000

10,200,000

378,700,000

10,900,000

Allowance (Rp)/Year

1,158,700,000

24,600,000

1,158,700,000

29,500,000

Total (Rp)

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2011 dan 2012 Remuneration of the Boards of Commissioners and Directors for 2011 and 2012 2011 Dewan Komisaris Board of Commissioners Gaji (Rp)/Tahun Tunjangan (Rp)/Tahun Total (Rp)

2012 Direksi Board of Directors


Direksi Board of Directors

2,300,000,000

3,502,354,839

6,045,000,000

4,097,166,667

Salary (Rp)/Year

255,000,000

1,687,049,575

465,000,000

1,802,818,064

Allowance (Rp)/Year

2,555,000,000

5,215,424,414

6,510,000,000

5,899,984,731

Total (Rp)

Board of Directors' Training In 2012, members of the Board of Directors have participated in the following 3 (three) training courses:

Pelatihan Direksi Pada tahun 2012, para Direktur mengikuti sebanyak 3 (tiga) kali pelatihan. Berikut adalah rincian pelatihan-pelatihan tersebut.

Pelatihan Direksi 2012 | The Board of Directors’ Training in 2012 Nama Name

Pelatihan Training

Penyelenggara Organizer

Tanggal Date

Tempat Location

Keterangan Description

Hiramsyah S. Thaib

Strategic IQ Creating Smart Corporation

Harvard Business School

10 – 15 June 2012

Boston, USA

Peserta Participant

Achmad Amri Aswono P.

Bakrie Executive Development Program, Batch 2

Bakrie Learning Center & Asian Institute of Management

16-21 April 2012

Bogor

Peserta Participant

Azrul Azwar Ab Latif

Certified Property Analyst

Panangian School of Property

Sejak 18 Desember 2012 (selama tiga bulan) Since 18 December 2012 (for three months)

Jakarta

Peserta Participant




Kebijakan Benturan Kepentingan Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk mengatur hal ini, maka pada tanggal 8 Juni 2009 diterbitkan SK Direksi dan Dewan Komisaris Bakrieland No. 079/ DIR-KOM/SK/VI/09 tentang Benturan Kepentingan. Kebijakan Benturan Kepentingan memuat panduan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kegiatan sampingan, dan kerahasiaan informasi.

Conflict of Interest Policy Conflict of interest refers to a situation where there is conflict between Company economic interest and the personal economic interest of shareholders, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors. In dealing with this issue, the Bakrieland BOD and BOC Directive No. 079/DIR-KOM/SK/VI/09 on Conflict of Interest was issued on 8 June 2009. The Conflict of Interest Policy contains guiding principles for members of the Board of Commissioners and Board of Directors in prioritizing Company economic interest when carrying out their duties and responsibilities, and to refrain from abusing their position for personal interest or gain, of that of their family members and other parties. Furthermore, this policy also specifies on the offering and acceptance of gifts and donations, as well as on sideline work and confidential information.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan. Surat tersebut berisi pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada : 1. Tidak menerima atau memberikan suatu hal dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi. 2. Tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan oleh pemegang saham independen Perusahaan. 3. Mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan pihak lainnya.

Every member of the Board of Commissioners and Board of Directors on a yearly basis shall sign a Conflict of Interest Statement Letter. This letter contains a statement on, including but not limited to the following: 1. Shall not accept from or offer to another party anything in any form that may influence independence. 2. Shall not participate in any decisionmaking process in conflict of interest with Company independent shareholders. 3. Give precedence to Company economic interest above personal economic gain and that of family members and other parties.

Jika di kemudian hari mengalami situasi dimana terdapat benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan menarik diri untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

In the event of a conflict of interest, the BOD or BOC member must withdraw from any involvement in the decisionmaking process.






Bagan Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Penugasan Audit Tahunan Chart of Selection Process of Public Accounting Firm for Annual Audit Assignment RUPS GMS

Memberikan wewenang kepada BOC untuk menunjuk KAP dan menetapkan remunerasinya To give authority to the BOC for appointing Public Accounting Firm and its remuneration


Menetapkan KAP terpilih untuk melakukan audit tahunan To appoint the Public Accounting Firm to perform annual audit


Direktur Director

Komite: Seleksi KAP + Direktur + Komite Audit Committee: PAF Selection + Director + Audit Committee

Menetapkan proses pemilihan apakah penunjukan langsung atau tender To determine the selection process by direct appointment or tender

Membuka penawaran jasa audit tahunan To open an offering of annual audit services

Melakukan seleksi dan penilaian atas kandidat KAP To perform selection and assessment on the Public Accounting Firm candidates

Komite Audit Audit Committee

Atau Or

Direktur + Komite Audit Director + Audit Committee

Melakukan seleksi dan penilaian atas kandidat KAP To perform selection and assessment on the Public Accounting Firm candidates

Merekomendasikan kepada BOC atas kandidat KAP beserta besaran remunerasinya To recommend the BOC on the Public Accounting Firm candidates and its remuneration

Pada awal tahun 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland telah menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan untuk masa jabatan tahun 2012.

In early 2013, all members of Bakrieland Board of Commissioners and Board of Directors have signed the Conflict of Interest Statement Letter for their respective term of office in 2012.

Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik Bakrieland telah memiliki Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Penugasan Audit Tahunan sejak tahun 2011 yang selanjutnya menjadi pedoman pokok dalam melakukan pemilihan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan independensi atas proses tersebut. Kebijakan ini mengatur siapa saja pihak yang terkait dalam proses pemilihan, aspek penilaian beserta persyaratan dan kriterianya.

Public Accounting Firm Selection Policy Bakrieland has formulated its own Public Accounting Firm (PAF) Selection Policy for carrying out its annual audit since 2011 which serves as basic guidance for electing a Public Accounting Firm to perform the annual financial audit in order to guarantee transparency, accountability and independence of the process. This policy stipulates on those who should be involved in the selection process, assessment considerations, criteria and requirements.




Kebijakan ini disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK dan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam-LK wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK, serta jasa Akuntan Publik.

This policy is drawn up in compliance with regulations issued by Bapepam–LK and the Indonesian Ministry of Finance concerning the independence of accountants that offer audit services to the capital market, Company obligation to submit financial statements to Bapepam-LK audited by an accountant registered with Bapepam-LK, as well as on Public Accountant services.

Pada tahun 2012 dilakukan penyempurnaan atas kebijakan ini untuk lebih meningkatkan objektivitas proses pemilihan KAP.

In 2012, improvements were made to the policy in order to enhance objectivity in the PAF selection process.

Auditor Eksternal Dalam memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, Bakrieland menggunakan jasa Auditor Eksternal. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2011, Bakrieland mendapatkan opini wajar, dalam semua hal yang material. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012, Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (sesuai kewenangan yang diberikan oleh RUPS) untuk mengaudit Laporan keuangan konsolidasian Bakrieland yaitu Crowe Horwarth (KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo, dan Rekan) dengan auditor Kristiyanto Wahyu, SH, SE, Ak, MSi, CPA. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Bakrieland dan anak perusahaan sebesar Rp2.528.250.000. Opini yang dikeluarkan oleh Auditor Eksternal untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 dapat dilihat pada bagian Laporan Keuangan dalam laporan ini. Selain tugas audit Laporan Keuangan, Akuntan Publik ini tidak melakukan tugas-tugas audit lain dalam Perusahaan.

External Auditor To ensure integrity in the presentation of financial statements to shareholders, Bakrieland has retained the services of an External Auditor. For the fiscal year ending 31 December 2011, Bakrieland presented fairly opinion, in all material respects. The External Auditor appointed for the fiscal year ending 31 December 2012 by the Board of Commissioners (consistent with the authority conferred by GMS) to audit Bakrieland Consolidated Financial Statements was Crowe Horwarth (PAF Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo, and Associates) with auditor Kristiyanto Wahyu, SH, SE, Ak, MSi, CPA. Total costs incurred for the audit of Bakrieland and its subsidiaries amounted to Rp2,528,250,000. The opinion issued by the External Auditor for fiscal year ending 31 December 2012 is presented in the section on Financial Statement in this report. The Public Accountant does not perform any other audit function in the Company except for the audit of financial statements.






Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bakrieland memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk menciptakan suatu sistem pengadaan yang handal dimana barang dan/atau jasa diadakan sesuai dengan kebutuhan operasional, proses yang berlaku, dilaksanakan tepat waktu, terkendali dan dengan biaya yang wajar. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tahun 2011.

Goods and/or Service Procurement Policy Bakrieland has introduced its own Goods and/or Service Procurement Policy to establish a reliable procurement mechanism in which goods and/or services are acquired in accordance with operational needs and existing processes in a timely fashion with the appropriate controls in place and reasonable costs. This policy enters into force in 2011.

Tujuan penyusunan kebijakan ini adalah agar menjadi panduan bagi karyawan Perusahaan dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan pengadaan di Perusahaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku dan mengacu pada prinsip GCG. Kebijakan ini antara lain mengatur prinsip umum pengadaan, kategori barang dan/atau jasa, metode pengadaan, pengaturan penerbitan kontrak/ perjanjian.

The policy is established to guide Company employees in implementing and managing procurement-related activities for the Company in an effective and efficient manner in compliance with existing rules and regulations, and adhering to the principles of GCG. This policy among others lays down the basic procurement guidelines, categorization of goods and/or services, procurement method, and issuance of contracts/ agreements.

Di dalam kebijakan ini setiap calon rekanan diharuskan melampirkan dokumen Pakta Integritas Eksternal, yang antara lain berisi: • Pernyataan untuk menghindari praktik benturan kepentingan. • Pernyataan untuk melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi benturan kepentingan. • Pernyataan larangan pemberian hadiah atau hiburan lainnya kepada karyawan Perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan proyek/ pekerjaan. • Pernyataan untuk mengikuti proses pelelangan yang mengacu kepada prinsip keadilan (fair competition). • Pernyataan untuk memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pihak Bakrieland. • Pernyataan untuk tidak memberikan atau memberitahukan (menyebarkan/ membocorkan) informasi yang bersifat rahasia mengenai Bakrieland.

In this policy, every prospective business associate must attach the External Integrity Pact that among others contains: • Statement to avoid conflict of interest. • Statement to report on any indication of conflict of interest. • Statement to refrain from offering gifts or other forms of entertainment to Company employees associated with the awarding of project/work. • Statement to undergo the tendering process in conformity with the principle of fair competition. • Statement to deliver accurate and truthful information to Bakrieland. • Statement to refrain from releasing or providing (disseminating/ disclosing) classified information concerning Bakrieland.




•

•

Pernyataan untuk melakukan komunikasi yang berkesinambungan dengan pihak Bakrieland. Pernyataan untuk melakukan pengadaan secara jujur, transparan, dan profesional.

• •

Statement to communicate regularly with Bakrieland. Statement to engage in honest, transparent and professional procurement transactions.

Kebijakan Sirkulasi Review Transaksi dan Dokumen Kebijakan Sirkulasi Review Transaksi dan Dokumen dimiliki Bakrieland dengan pertimbangan ruang lingkup usaha Perusahaan yang semakin luas dan semakin kompleksnya transaksi yang dilakukan. Kebijakan ini menjadi panduan bagi seluruh karyawan sehingga terjadi penertiban administrasi sirkulasi proses review transaksi dan dokumen. Kebijakan ini menjadi salah satu alat dalam proses Transaction Based Risk Management yang dijalankan Perusahaan untuk menilai kecukupan pengendalian atas risiko yang mungkin timbul. Sirkulasi transaksi dan dokumen yang diatur dalam kebijakan ini antara lain proposal proyek, aksi korporasi, perjanjian/ kontrak, surat penawaran, materi presentasi, materi RUPS, penayangan iklan korporasi, laporan keuangan, laporan kepada regulator dan lain-lain.

Transaction and Document Review Circulation Policy The Transaction and Document Review Circulation Policy issued by Bakrieland takes into account the broadening scope of Company business and increasingly complex transactions. This policy serves as guidance for all Company employees to ensure that the administration of the circulation process for transaction and document reviews proceed in an orderly fashion. It functions as a vital instrument in the Transaction Based Risk Management system that the Company has established to assess the adequacy of risk controls. The transaction and document circulation process arranged in this policy includes project proposal, corporate action, agreement/contract, offer letter, presentation material, GMS material, corporate advertisement screening, financial statements and reports to the regulator.

Kebijakan Manajemen Dokumen Terkait dengan semakin banyaknya dokumen yang dikelola di Bakrieland, maka pada tahun 2012 disusunlah Kebijakan Manajemen Dokumen melalui SK Direksi No. 006/DIR-Perseroan/SK/ VIII/2012. Kebijakan ini disusun dengan tujuan: 1. Agar seluruh dokumen di Bakrieland terpelihara dengan baik dan teratur selama masa penyimpanannya. 2. Melakukan identifikasi tempat penyimpanan sedemikian rupa sehingga mudah diambil dan dicari bila diperlukan. 3. Meminimalisir risiko kehilangan atas dokumen Bakrieland.

Document Management Policy In dealing with the increasing number of documents managed at Bakrieland, in 2012 the Document Management Policy was introduced through Board of Directors Directive No. 006/DIRPerseroan/SK/VIII/2012. This policy is drawn up with the following objectives: 1. To ensure that all documents in Bakrieland are well maintained and well organized throughout the duration of their storage. 2. To identify the appropriate storage places that allow easy retrieval when required. 3. To minimize the risk of losing or misplacing Bakrieland documents.






Kebijakan Email Bakrieland Bakrieland memiliki Kebijakan Email untuk mengatur mengenai penggunaan seluruh email di lingkungan Bakrieland dengan domain www.bakrieland.com dalam hal pengiriman dan penerimaan email, serta keamanan penggunaan dan pengawasan email. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tahun 2011.

Bakrieland Email Policy Bakrieland has introduced an Email Policy to arrange all matters related to the email procedure within Bakrieland under the domain ‘www.bakrieland. com’ specifically with regard to email correspondence, as well as email security and monitoring.

Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memastikan penggunaan yang tepat dari sistem email Bakrieland. 2. Membuat karyawan Bakrieland menyadari komponen-komponen yang dapat diterima dan tidak dapat diterima pada sistem email Bakrieland.

This policy, entered into effect since 2011, serves the following objectives: 1. To ensure the appropriate use of Bakrieland’s email system. 2. To familiarize Bakrieland employees on acceptable and unacceptable actions within the company-wide email system.

Di dalam kebijakan ini, diantaranya diatur mengenai ketentuan penggunaan email untuk kepentingan perusahaan dan pribadi, pembuatan dan penghapusan akun email, informasi rahasia, risiko hukum, serta sistem pengawasan email.

This policy, among others, regulate email usage for corporate and personal interests, creation and deletion of email accounts, classified information, legal risks and email monitoring mechanisms.

Kebijakan Pengelolaan dan Backup Data Dalam era informasi saat ini, data sebagai sumber daya informasi adalah merupakan aset perusahaan yang vital. Bakrieland sebagai perusahaan yang memahami peran data tersebut dan juga memahami kebutuhan pengelolaan data memandang bahwa pengelolaan dan perlindungan terhadap data sangat penting dalam mengantisipasi risiko kehilangan data. Untuk lebih memastikan pengelolaan data yang baik dan mengoptimalkan manfaat sistem backup data yang telah diimplementasikan di Bakrieland, disusunlah Kebijakan Pengelolaan dan Backup Data yang disahkan melalui SK Direksi No. 024/DIR-Perseroan/SKD/ XII/2012.

Data Management and Backup Policy In today’s information age, data as an information resource is a vital corporate asset. Fully cognizant of the role of corporate data and the importance of proper data management, Bakrieland considers data management and protection as crucial for anticipating the risk of data loss. To further guarantee effective data management and optimize its existing data backup system, Bakrieland has issued the Data Management and Backup Policy approved through Board of Directors Directive No. 024/DIR-Perseroan/SKD/ XII/2012.


Tata Kelola Perusahaan

Transparansi dan Pengungkapan

Transparency and Disclosure

Corporate Governance

Pernyataan Rangkap Jabatan Setiap anggota Direksi wajib menandatangani Surat Pernyataan Rangkap Jabatan guna memenuhi prinsip independensi dan transparansi dalam GCG. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa untuk masa satu jabatan pada satu tahun tidak menjabat sebagai Direktur, Komisaris di perusahaan lain di luar Perusahaan dan anak perusahaan/afiliasinya. Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah menandatangani surat pernyataan untuk masa jabatan tahun 2012.

Statement of Multiple Occupation Every member of the Board of Directors has the obligation to sign the Statement Letter on Concurrent Positions in adherence to the GCG principles of independence and transparency. This Statement Letter asserts that the signatory shall not serve as a Director or Commissioner in another business entity other than the Company and its subsidiaries/affiliates during the signatory’s term of office. All Bakrieland BOD members signed the statement letter for their respective tenures in 2012.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi setiap awal tahun membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Saham dan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Surat pernyataan tersebut menyatakan jumlah lembar saham yang dimiliki anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi beserta keluarga (istri dan anak).

Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership At the start of each year, the Board of Commissioners and Board of Directors issue a Statement Letter on Share Ownership published in the Company Annual Report. This Statement Letter details the amount of shares owned by members of the Board of Commissioners and Board of Directors, including their family members (wife and children).

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarga per 31 Desember 2012 tidak memiliki saham pada Bakrieland dan perusahaan lain.

No member of the Board of Commissioners and Board of Directors, and their family members as of 31 December 2012 owns shares in Bakrieland or other companies.

Laporan Publikasi Pembayaran Pajak 2012 Bakrieland dan unit usahanya telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili masing-masing. Kewajiban perpajakan yang dilakukan selama tahun 2012 berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut: 1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26 2. Pajak Penghasilan Pasal 23/26 3. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) 4. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 5. Pajak Pertambahan Nilai

Tax Payment Report 2012 Bakrieland and its business units are registered as taxpayers with the Tax Office according to their respective place of domicile. Tax obligations fulfilled throughout 2012 are related to Company business activities which cover the following: 1. Incomes Tax Article 21/26 2. Income Tax Article 23/26 3. Income Tax Article 4 (2) 4. Income Tax Article 25/29 5. Value-Added Tax







6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 7. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Pajak Bumi dan Bangunan

6. Sales Tax for Luxury Goods 7. Local Tax and Fees 8. Land and Building Tax

Implementasi PSAK Berbasis IFRS Sejak diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi (PSAK & ISAK) sebagaimana terakhir ditetapkan dalam SAK per 1 Juni 2012 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, Bakrieland telah melakukan penerapan terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian dan entitas anak terkait.

IFRS-Based PSAK Implementation Since the issuance of Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) that encompasses Statements and Interpretations (PSAK & ISAK) most recently outlined in FAK as of 1 June 2012 by the Financial Accounting Standards Board or DSAK of the Indonesian Institute of Accountants, Bakrieland has applied these standards on the consolidated financial statements of the parent company and relevant subsidiaries.

Adapun beberapa standar akuntansi keuangan yang telah efektif dan diterapkan adalah sebagai berikut:

Several financial accounting standards that have been effectively applied are as follows:

1. Standar yang telah efektif berlaku di tahun 2010, seperti: • PSAK No. 26 (Revisi 2008): Biaya Pinjaman • PSAK No. 50 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan • PSAK No. 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 2. Standar lainnya yang efektif berlaku di tahun 2011, seperti: • PSAK No. 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan • PSAK No. 2 (Revisi 2009): Laporan Arus Kas • PSAK No. 4 (Revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri • PSAK No. 5 (Revisi 2009): Segmen Operasi • PSAK No. 7 (Revisi 2010): Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi • PSAK No. 8 (Revisi 2010): Peristiwa Setelah Periode Laporan • PSAK No. 12 (Revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama

1. Standards that became effective in 2010, include: • PSAK No. 26 (Revised 2008): Borrowing Costs • PSAK No. 50 (Revised 2006): Financial Instruments: Presentation and Disclosure • PSAK No. 55 (Revised 2006): Financial Instruments: Recognition and Measurement 2. Other standards that became effective in 2011, include: • PSAK No. 1 (Revised 2009) : Presentation of Financial Statements • PSAK No. 2 (Revised 2009) : Statement of Cash Flows • PSAK No. 4 (Revised 2009) : Consolidated and Separate Financial Statements • PSAK No. 5 (Revised 2009) : Operating Segments • PSAK No. 7 (Revised 2010) : Related Parties Disclosures • PSAK No. 8 (Revised 2010) : Event After the Reporting Period • PSAK No. 12 (Revised 2009): Interest in Joint Ventures


Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance


• PSAK No. 15 (Revisi 2009): Investasi pada Entitas Asosiasi • PSAK No. 22 (Revisi 2010): Kombinasi Bisnis • PSAK No. 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan • PSAK No. 48 (Revisi 2009): Penurunan Nilai Aset • PSAK No. 57 (Revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontijensi

Standar lainnya yang efektif berlaku di tahun 2012, seperti: • PSAK No. 10 (Revisi 2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing • PSAK No. 13 (Revisi 2011): Properti Investasi • PSAK No. 16 (Revisi 2011) Aset Tetap • PSAK No. 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya • PSAK No. 24 (Revisi 2010): Imbalan Kerja • PSAK No. 26 (Revisi 2011): Biaya Pinjaman • PSAK No. 30 (Revisi 2011): Sewa • PSAK No. 34 (Revisi 2010: Akuntansi Kontrak Konstruksi • PSAK No. 46 (Revisi 2010): Pajak Penghasilan • PSAK No. 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian • PSAK No. 53 (Revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham • PSAK No. 55 (2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran • PSAK No. 56 (Revisi 2011): Laba per Saham • PSAK No. 60 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan • ISAK No. 13: Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

• PSAK No. 15 (Revised 2009): Investments in Associates • PSAK No. 22 (Revised 2010): Business Combinations • PSAK No. 25 (Revised 2009): Accounting Policy, Changes in Accounting Estimate and Errors • PSAK No. 48 (Revised 2009): Impairment of Assets • PSAK No. 57 (Revised 2009): Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Other standards that became effective in 2012, include: • PSAK No. 10 (Revised 2010) : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates • PSAK No. 13 (Revised 2011) : Investment Property • PSAK No. 16 (Revised 2011) : Property, Plant, and Equipment • PSAK No. 18 (Revised 2010) : Accounting and Reporting of Retirement Benefit Plan • PSAK No. 24 (Revised 2010) : Employee Benefits • PSAK No. 26 (Revised 2011) : Borrowing Costs • PSAK No. 30 (Revised 2011) : Lease • PSAK No. 34 (Revised 2010) : Accounting for Construction Contracts • PSAK No. 46 (Revised 2010) : Income Taxes • PSAK No. 50 (Revised 2010) : Financial Instruments: Presentation • PSAK No. 53 (Revised 2010) : Share-Based Payment • PSAK No. 55 (2011): Financial Instruments: Recognition and Measurement • PSAK No. 56 (Revised 2011) : Earnings per Share • PSAK No. 60 (Revised 2010) : Financial Instruments: Disclosures





• ISAK No. 15: PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya • ISAK No. 20: Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham • ISAK No. 25: Hak atas Tanah


• ISAK No. 13: Hedges of Net Investment in Foreign Business Activities • ISAK No. 15: PSAK 24 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction • ISAK No. 20: Income Taxes – Changes in Tax Status of Entities or the Shareholders • ISAK No. 25: Land Rights

Standar-standar revisi yang signifikan tersebut dibuat berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS 2009) yang efektif berlaku dan dilaksanakan untuk laporan keuangan pada tahun 2012.

Significant revisions to these standards were made based on the International Financial Reporting Standard (IFRS 2009) that became effective and implemented for financial statements in 2012.

Selain itu pada tahun 2012, BapepamLK telah merevisi Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK No: KEP-347/ BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Peraturan tersebut direvisi untuk memberikan kepastian hukum bagi emiten dan perusahaan publik dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk penyesuaian atas penerapan revisi PSAK. Dengan adanya penyempurnaan atas peraturan ini, mempermudah entitas dalam mengimplementasikan PSAK revisi yang terkait dan mengurangi risiko ketidakpatuhan atas standar revisi yang telah ditetapkan.

In addition, in 2012, BAPEPAM-LK has revised Regulation VIII.G.7 concerning the Presentation and Disclosure of Financial Statements from Issuers and Public Companies through BAPEPAM-LK Head Directive No: KEP-347/BL/2012 date 25 June 2012. This policy was revised to provide legal certainty for issuers and public companies with regard to the presentation and disclosure of financial statements in adjustment to the application of the revised PSAK. Through this improved regulation, it allows easier implementation of the relevant revised PSAK standards by entities and lowers the risk of non-compliance with the revised standards.

Kasus Litigasi dan Perkara Penting Selama tahun 2012 tidak ada kasus litigasi dan perkara penting baik yang dihadapi oleh Direksi dan anggota Komisaris yang sedang menjabat maupun oleh karyawan.

Litigation and Significant Cases In 2012, incumbent members of the Board of Directors and Board Commissioners and employees were not involved in litigation or significant cases.




Transaksi Benturan Kepentingan Pada tahun 2012, Perusahaan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Conflict of Interest Transactions In 2012, the Company did not engage in transactions with a conflict of interest, as stipulated in Bapepam-LK Regulation No.IX.E.1, Annex to Bapepam-LK Head Directive No.Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009.

Transaksi Afiliasi Pada tahun 2012, Perusahaan tidak melakukan transaksi afiliasi, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Affiliated Transactions In 2012, the Company did not engage in any affiliated transactions, as governed in Bapepam-LK Regulation No.IX.E.1, Annex to Bapepam-LK Head Directive No.Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009.

Transaksi Material Pada tahun 2012, Perusahaan tidak melakukan transaksi material, sebagaimana ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Material Transactions In 2012, the Company did not conduct any material transaction, as laid down in Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2, Annex to Bapepam-LK Head Directive No. Kep-614/BL/2011 dated 28 November 2011.

Rencana Tahun 2013 Untuk meningkatkan penerapan GCG di Perusahaan, Bakrieland akan terus menyempurnakan kebijakan dan praktik-praktik GCG melalui internalisasi GCG kepada seluruh pemangku kepentingan, mendayagunakan komite-komite yang ada baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, dan menyempurnakan sistem dan implementasi manajemen risiko. Kelengkapan dalam pengungkapan GCG pada laporan tahunan juga menjadi salah satu prioritas Bakrieland demi memelihara keterbukaan kepada para pemangku kepentingan.

Plans for 2013 To enhance GCG implementation in the Company, Bakrieland shall consistently strive to improve GCG policies and practices through GCG internalization to all stakeholders, make the most of committees established at the Board of Directors and Board of Commissioners levels, and fine-tune the risk management system and its implementation. Comprehensiveness in GCG disclosure in annual reports is a Bakrieland priority in order to maintain a culture of openness and transparency toward stakeholders.






Pemeringkatan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Rating

Survei Internal Persepsi Praktik GCG Untuk mengetahui persepsi internal terhadap praktik GCG yang dilaksanakan oleh Bakrieland, dilakukan survei setiap tahunnya sejak tahun 2009. Survei yang didistribusikan secara acak kepada karyawan Bakrieland dan unit usaha mencakup 5 (lima) area yaitu mengenai Dukungan Bakrieland dalam Mendorong Perilaku Etis, Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen, Kecukupan Kerangka dan Praktik Manajemen Risiko, Proses Pengambilan Keputusan, serta Pemahaman dan Penerapan GCG. Berikut ini adalah ringkasan hasil survei.

Internal GCG Perception Survey To gain insight on Company’s internal perception pertaining to its GCG practices, an annual survey has been conducted since 2009. The survey, randomly distributed to Bakrieland employees and business units, looks at 5 (five) key areas: Bakrieland’s support in promoting ethical behavior; management leadership and commitment; adequacy of risk management framework and practice; decision-making process; and understanding and application of GCG principles. The following presents the summary of survey results.

1. Dukungan Bakrieland dalam Mendorong Perilaku Etis Secara umum grafik menunjukkan bahwa responden meyakini dengan kuat bahwa Bakrieland mendukung karyawannya untuk berperilaku sesuai etika dalam bekerja, serta berintegritas tinggi dalam melakukan aktivitasnya. Responden juga memahami kebijakan dan prosedur Bakrieland dalam membantu karyawan memahami dan menangani benturan kepentingan. Namun responden menilai bahwa Bakrieland perlu meningkatkan komunikasi dengan karyawan untuk berdiskusi mengenai benturan kepentingan sehingga efektivitas penanganan dalam kasus benturan kepentingan dapat ditingkatkan. 2. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen Sebagian besar responden menyatakan mereka setuju bahwa manajemen dan pimpinan Bakrieland telah memberikan contoh perilaku etis dengan berperilaku sesuai etika dan nilainilai perusahaan, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi.

1. Bakrieland’s Support in Promoting Ethical Behavior The graph in general shows that respondents strongly believe in Bakrieland’s supportive stance in encouraging employees to act and behave according to Company work ethics and high standards of integrity. Respondents are also familiar with Bakrieland policies and procedures that facilitate employees in understanding and dealing with conflict of interest. Respondents however mention the need for Bakrieland to heighten communication with employees and engage in discussions on conflict of interest to ensure more effective handling of cases related to conflict of interest. 2. Management Leadership and Commitment The majority of respondents agree that Bakrieland’s management and decision-makers have demonstrated exemplary ethical behavior consistent with Company work ethics and core values, in addition to outstanding leadership quality.




3. Kecukupan Kerangka dan Praktik Manajemen Risiko Mengenai manajemen risiko di Bakrieland, secara umum responden menyatakan mengetahui mengenai kebijakan dan prosedur penilaian terhadap risiko yang dihadapi Bakrieland, dan mayoritas responden setuju bahwa karyawan Bakrieland telah melakukan penilaian dan identifikasi terhadap risiko dengan memadai sesuai bidang kerja masing-masing. 4. Proses Pengambilan Keputusan Mengenai proses pengambilan keputusan, sebagian besar responden menyatakan memahami proses pengambilan keputusan di Bakrieland, keberadaan prosedur dan mekanisme yang memfasilitasi pengambilan keputusan yang objektif, dan akses untuk informasi untuk mengetahui proses pengambilan keputusan di Bakrieland secara umum. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa atasan mereka dapat mengambil tindakan nyata jika proses pengambilan keputusan ternyata tidak objektif. 5. Pemahaman dan Penerapan GCG Sebagian besar responden memahami konsep GCG dan meyakini Bakrieland telah mengimplementasikan GCG dengan baik. Responden juga yakin bahwa implementasi GCG memberikan manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Salah satu poin baik yang ditemukan adalah sebagian besar responden ingin berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai GCG. Karena itu direkomendasikan agar dalam mengembangkan rencana implementasi GCG, karyawan diberi kesempatan untuk mengungkapkan opini mereka dan kontribusinya terhadap rencana itu, hal ini dapat

3. Adequacy of Risk Management Framework and Practices With regard to Bakrieland’s risk management approach, respondents are largely aware of existing Company policies and procedures for the assessment of risks that Bakrieland must deal with, and most of them agree that Bakrieland employees have adequately assessed and identified risks according to their respective area of work. 4. Decision-making Process The majority of respondents are knowledgeable of Bakrieland’s decision-making process and available Company procedures and mechanisms to facilitate objective decision-making, and in general have access to information on the Company’s decision-making process. Most respondents also informed that their supervisors are capable of taking concrete measures to rectify a biased decision-making process and ensure objectivity. 5. Understanding and Application of GCG Principles Most respondents understand on the GCG concept and are convinced that its principles are well implemented by Bakrieland. Respondents also believe that the implementation of GCG principles has been beneficial for employees and the Company. A noteworthy observation is that the majority of respondents have expressed their willingness to actively participate in activities that will raise employee awareness on GCG. In developing the GCG implementation plan, it is therefore recommended that employees be afforded with the opportunity to articulate their views and inputs to inform the planning process. This shall help nurture a






Persepsi karyawan Bakrieland dan Unit Usaha 2011 dan 2012 Perception of employees of Bakrieland and Subsidiaries 2011 and 2012 87% 78%

Dukungan Perusahaan untuk berperilaku etis Bakrieland's support encouraging employee's ethical conduct 85% 82%

Kepemimpinan dan komitmen manajemen Management's leadership and commitment 84% 88%

Kecukupan kerangka dan praktik manajemen risiko Adequacy of risk management framework and practices 74% 73%

Proses pengambilan keputusan Decision making process 91%

2011 2012

88%

Pemahaman dan keterlibatan karyawan dalam penerapan GCG Employees' understanding and involvement in GCG implementation

meningkatkan sense of belonging dan komitmen karyawan dalam implementasi praktik Corporate Governance di Bakrieland. Kesimpulan Survei Persepsi Praktik GCG Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa mayoritas karyawan telah memahami GCG dan bentuk penerapannya di lingkungan Perusahaan. Hasil survei tahun 2012 yang mayoritas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 bukan menunjukkan penurunan implementasi GCG. Bakrieland percaya bahwa penerapan GCG membutuhkan waktu dan harus melalui berbagai tahapan, karena hal tersebut bukan sesuatu yang instan. Oleh karena itu,

sense of belonging and commitment among employees for the effective implementation of GCG principles in Bakrieland. Conclusion of GCG Perception Survey Based on survey results, it can be concluded that the majority of respondents understand on the GCG concept and the manner in which it is implemented within the Company. Survey results for 2012 that show a declining trend compared to 2011 is not an indication of less effective GCG implementation. Bakrieland is aware that the implementation of GCG principles cannot produce instantaneous results but requires considerable time as it needs to undergo different key stages. Bakrieland




Bakrieland berencana untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas rencana GCG serta implementasinya di Bakrieland dan unit usaha agar dapat terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

therefore plans to continually improve the quality of its GCG plan and its subsequent implementation in Bakrieland and business units to consistently generate added value for all stakeholders.

Penghargaan Penilaian Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan – Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Corporate Governance Perception Index (CGPI) Assessment – Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Pada tahun 2012 Bakrieland kembali ikut serta dalam indeks pemeringkatan GCG dengan tema “GCG dalam Perspektif Risiko” yang diselenggarakan oleh IICG dan majalah SWA (Corporate Governance Perception Index/CGPI). Metode penilaian meliputi 4 (empat) tahap, yaitu: 1. Pengumpulan dokumen yang diperlukan kepada panitia 2. Penyebaran kuesioner selfassessment kepada pihak internal dan eksternal 3. Penyusunan makalah 4. Observasi oleh Panitia CGPI 2012 dengan mengundang seluruh Direksi, perwakilan Dewan Komisaris, dan manajemen.

In 2012, Bakrieland yet again participated in the GCG perception index on the theme “GCG through a Risk Perspective” organized by IICG and SWA magazine (Corporate Governance Perception Index/CGPI). The assessment method covers 4 (four) stages: 1. Gathering documents required by the ratings committee 2. Distribution of self-assessment questionnaire to internal and external parties 3. Preparation of the required papers 4. Observation by the CGPI 2012 committee by inviting all Board of Directors, representatives from the Board of Commissioners and management.

Terdapat 13 (tiga belas) aspek penilaian yang dinilai oleh panitia CGPI, yaitu komitmen; transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; independensi; keadilan; kompetensi; kepemimpinan; kemampuan bekerja sama; visi, misi, dan tata nilai; strategi dan kebijakan; etika; dan iklim etikal. Pada tahun 2012, Bakrieland berhasil mempertahankan peringkatnya sebagai perusahaan ‘Terpercaya’ dari 46 (empat puluh enam) perusahaan yang menjadi peserta.

The CGPI committee assesses 13 (thirteen) key aspects: commitment; transparency; accountability; responsibility; independence; fairness; competence; leadership; teamwork; vision, mission and core values; strategies and policies; ethics; and ethical environment. In 2012, Bakrieland succeeded in maintaining its position as ‘ Trusted’ company from 46 (forty six) participating companies.






Penghargaan dan Sertifikasi Berbagai penghargaan dan pengakuan lain yang diterima dalam hal tata kelola perusahaan mencerminkan upaya Bakrieland untuk secara terus menerus meningkatkan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Recognition and Certification A range of awards of appreciation and other forms of recognition earned by Bakrieland concerning corporate governance reflects serious Company efforts to continually heighten its adherence to GCG principles.

Beberapa penghargaan dan sertifikasi yang berhasil didapatkan Bakrieland dapat dilihat pada halaman 20 dan 21.

Several awards and certifications that Bakrieland has received are presented in pages 20 and 21.

Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia Penjelasan mengenai praktik tata kelola perusahaan Bakrieland sesuai dengan Pedoman Umum GCG Indonesia disajikan pada tabel berikut:

Adoption of Indonesia's Code of GCG Further information on Bakrieland corporate governance practices in accordance with Indonesia's Code of GCG is presented in the following table:


Hasil Penerapan Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia Result of the Application of Indonesia's Adopted Code of GCG No 1

Adopsi Pedoman Adoption of Guideline

Penuh Full

Sebagian Partly


√

Pada akhir tahun 2012, terjadi perubahan komposisi pemegang saham Bakrieland yang berjumlah di atas 5%, namun pembaharuan di website belum dilakukan secara tepat waktu namun demikian Bakrieland tetap dan selalu mengirimkan informasi perubahan kepada Bursa Efek Indonesia dan Bapepam. Bakrieland menyadari bahwa website adalah sarana penyajian informasi yang paling mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu pada awal tahun 2013 pembaharuan telah dilakukan pada website dan Corporate Affairs secara rutin melakukan pemantauan atas informasi yang disajikan di website Perusahaan. (Mengacu pada part 1 dan 4)

Asas Good Corporate Governance Good Corporate Governance Principles

At the end of year 2012, a change in Bakrieland's stockholder composition of above 5% has occurred, yet the change was not updated on time on the website, however Bakrieland always update the information to Indonesia Stock Exchange and Bapepam. Bakrieland realizes that the website is the most convenient and accessible means of public information dissemination. For this reason the website was updated at the beginning of 2013 and the Corporate Affairs regularly monitors all information provided on the Company’s website. (Refer to part 1 and 4) 2

Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku

√

Business Ethics and Code of Conduct

Bakrieland telah memiliki standar etika yang secara rinci dijelaskan dalam Pedoman Perilaku. Setiap tahun, karyawan Bakrieland wajib menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan terhadap Pedoman Perilaku. Pada tahun 2012, terdapat beberapa karyawan yang belum menandatangani Surat Pernyataan tersebut dikarenakan administrasinya belum dikelola dengan memadai. Bakrieland berencana meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penandatanganan pada tahun-tahun berikutnya. (Mengacu pada part 1, 2, 3 dan 5) Ethical standards in Bakrieland is explained in detail in the Code of Conduct. Every year Bakrieland’s employees are obligated to sign a Statement of Compliance to the Code of Conduct. In year 2012, a number of employees did not sign the Statement as its administration was not properly managed. Bakrieland plans to improve the monitoring of the signing of this document in the future year. (Refer to part 1, 2, 3, and 5)

3

Organ Perusahaan The Company Organ

√

Penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan anggota Komite Bakrieland pada tahun 2012 belum dilakukan secara optimal karena masih dalam tahap penyempurnaan perumusan Key Performance Indicator (KPI) dan prosedur penilaian kinerja. Untuk tahun 2013, Perusahaan diusahakan melaksanakan penilaian kinerja sesuai dengan kebijakan dan menerapkannya secara konsisten. (Mengacu pada part 1, 3 dan 6) Performance assessment of Bakrieland's Board of Directors, Board of Commissioners, and members of Committees in year 2012 has not been implemented optimally as the Key Performance Indicator (KPI) and assessment procedures formulation was still at completion stage. For 2013, the company shall establish work assessment according to the policy and apply consistently. (Refer to part 1, 3 and 6)







Hasil Penerapan Adopsi Pedoman Umum GCG Indonesia Result of the Application of Indonesia's Adopted Code of GCG No 4

Adopsi Pedoman Adoption of Guideline

Penuh Full

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Sebagian Partly


√

Bakrieland telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 yang disusun pada awal tahun. Namun dokumen tersebut belum ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena persetujuan dilakukan secara lisan pada saat rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk tahun 2013 dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bakrieland pada awal tahun 2013 sebagai bentuk komitmen dan persetujuan bersama.

Rights and Responsibilities of Shareholders

Bakrieland's 2012 Work Plan and Budget was set early on the year, however it was not signed by all members of the Boards of Commissioners and Directors as approval was attained verbally at the Board of Commissioners and Directors joint meeting. The 2013 Work Plan and Budget has been signed by all members of Bakrieland Boards of Commissioners and Directors at the beginning of 2013 as a form of joint commitment and agreement. 5

Hak dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

√

Penjelasan sama dengan poin nomor 2. Refer to description in point number 2.

Rights and Responsibilities of Stakeholders 6

Pernyataan tentang Penerapan Pedoman GCG

√

Statement on GCG Application

Bakrieland selalu berkomitmen untuk melakukan aktivitas dalam upaya menerapkan asas GCG. Pada tahun 2011 masih terdapat beberapa aspek dalam asas GCG yang belum diterapkan dan alasannya belum diungkapkan pada Laporan Tahunan Bakrieland 2011. Pada Laporan Tahunan 2012, Bakrieland mengungkapkan asas GCG yang belum diterapkan dan alasannya untuk memenuhi prinsip transparansi. Bakrieland is always committed to comply to GCG principles in all of its activities. In 2011, some aspects of the GCG Principles were not implemented and the reasons were not explained in Bakrieland's 2011 Annual Report. In 2012 Annual Report, Bakrieland revealed the GCG Principles which were not implemented and explained the reasons behind it in line with transparency principle.

7

Internalisasi Penerapan GCG

√

-

GCG Practices Internalization


Manajemen Risiko & Kepatuhan Risk Management & Compliance

Transaction Based Risk Management bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi agar tujuan transaksi dapat tercapai secara optimal. Transaction Based Risk Management is implemented to identify risks and offer mitigation recommendations to ensure that transaction objectives are met in an optimal manner.


Penerapan corporate governance berbasis risiko adalah suatu metode untuk memberikan jaminan bahwa risiko akan dikelola dengan baik sehingga menjadi risiko yang dapat diterima organisasi. Setiap proses bisnis yang dilakukan perusahaan akan mempunyai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen risiko yang efektif merupakan usaha untuk meminimalisasi risiko tersebut. Selain itu, manajemen risiko merupakan salah satu bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai upaya memenuhi kedua tujuan tersebut, maka Divisi Corporate Risk Management & Compliance (RMC) mengembangkan sistem pengelolaan risiko melalui dua pendekatan yaitu Enterprise Risk Management (ERM) dan Transaction Based Risk Management.

In order to ensure that risks are well managed, a risk-based corporate governance approach is adopted as a means to minimize risks to an acceptable level.

Disamping dua pendekatan di atas, fungsi lain yang sangat erat hubungannya dengan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Divisi RMC antara lain: adalah sebagai penyusun dan reviewer kebijakan, pengelola Task Monitoring System (TMS), Quality Management Representative (QMR) untuk penerapan dan pelaksanaan ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu, serta implementasi dan penilaian tata kelola perusahaan yang baik.

In addition to the two foregoing approaches, other functions are inextricably linked to risk management as implemented by the RMC Division, including as policy maker and reviewer, manager of Task Monitoring System (TMS), Quality Management Representative (QMR) for the implementation of ISO 9001:2008 regarding Quality Management System, and the implementation and assessment of good corporate governance.

Enterprise Risk Management ERM merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk mengelola risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisasi ancaman, dan memaksimalkan peluang. ERM juga merupakan proses pengelolaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja

Enterprise Risk Management ERM is a comprehensive approach for managing corporate risks as well as enhancing corporate capacity to manage uncertainties, minimize threats and maximize opportunities. ERM also functions as an essential management process that helps identify, measure and monitor corporate risks in a systematic manner, and supported by risk management framework that allows for further sustainable improvements

Every business operation that the Company undertakes carries with it risks that may affect the accomplishment of Company goals. Effective risk management thereby helps minimize these risks. In addition, risk management is an essential part of the implementation of good corporate governance. Therefore, Corporate Risk Management & Compliance (RMC) Division is specifically established to develop an appropriate risk management system by adopting two key approaches known as Enterprise Risk Management (ERM) and Transaction Based Risk Management.






manajemen risiko yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen itu sendiri.

to the Company’s management-related activities.

Proses ERM yang dilakukan diletakkan dalam suatu kerangka kerja agar dapat berjalan efektif. Kerangka kerja ERM menjadi acuan utama bagi Divisi RMC dalam menerapkan proses manajemen risiko di Perusahaan yang diterapkan sejak akhir tahun 2008. Pada dasarnya ERM dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan kerja, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengelolaan risiko Perusahaan. Melalui pendekatan ERM, Bakrieland dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan mengembangkan sistem pengelolaan dan pengawasan risiko yang handal, sehingga dapat meminimalisasi besarnya risiko perusahaan secara sistematis dan efektif.

ERM process is structured according to a predetermined framework for the purpose of ensuring its effective implementation. ERM framework becomes the main source of reference for RMC Division in applying the risk management process in the Companywide since the end of 2008. ERM is essentially divided into 3 (three) major phases: risk identification, risk measurement and risk management. Through ERM approach, Bakrieland can better identify and manage risks by developing a reliable risk management and monitoring system that in turn will effectively and systematically minimize corporate risks.

Implementasi ERM di Bakrieland antara lain memberikan manfaat terciptanya pemahaman yang sama mengenai manajemen risiko bagi semua karyawan, terbentuknya profil risiko Perusahaan yang mampu memberikan gambaran prioritas tingkatan risiko, serta tersedianya strategi penanggulangan risiko untuk mengurangi kejadian dan dampak risiko.

The implementation of ERM in Bakrieland has been most beneficial for the Company, among others it helps build common understanding on risk management for all employees, facilitates the development of a Company risk profile that sets priorities according to risk levels, and makes available a risk management strategy that reduces risk occurrence and mitigates risk impact.

Divisi RMC secara fokus memfasilitasi pelaksanaan ERM melalui pemberian masukan kepada seluruh fungsi organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan, terutama pada saat tahapan identifikasi risiko dan pelaksanaan strategi kontrol terhadap risiko yang melibatkan pemilik risiko. Pada proses ERM yang berkesinambungan, setiap pemilik risiko diharapkan melakukan sendiri proses pengelolaan risiko mulai dari identifikasi dan penilaian atas risiko hingga mengusulkan dan menerapkan kontrol

RMC Division specifically facilitates ERM implementation by offering inputs to all organizational functions in a comprehensive and continual manner, primarily during risk identification and implementation of the risk control strategy that involves the risk owner. In the process of sustainable ERM, every risk owner is expected to conduct its own risk management starting from risk identification and assessment until recommendation and implementation of control strategies as well as risk mitigation. The main purpose is to




serta melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk lebih meminimalkan potensi kerugian dan yang terpenting adalah untuk lebih memaksimalkan pencapaian tujuan di masing-masing fungsi dan struktur Perusahaan.

further minimize potential losses, and most importantly to maximize objective achievement of each Company functions and structures.

Divisi RMC menerapkan ERM di Bakrieland secara bertahap. Kerangka kerja ERM yang telah disusun dituangkan ke dalam kebijakan ERM, kemudian diikuti oleh implementasi dan sosialisasi pendekatan ERM yang dimulai pada unit usaha sebagai proyek percontohan. Hasil yang diperoleh dari proyek percontohan tersebut digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan ERM dan pendekatan implementasi ERM, untuk selanjutnya diterapkan ke seluruh unit usaha di Bakrieland.

RMC Division applies ERM in Bakrieland gradually. The ERM framework is compiled into ERM policies, followed by the implementation and socialization of ERM approach which started in business units as pilot projects. The outcomes from these pilot projects then serve as input for improving ERM policies including the ERM implementation approach to be subsequently applied across all business units within Bakrieland.

Pemahaman yang sama oleh semua fungsi di Bakrieland mengenai risiko yang dihadapi dan strategi yang ditempuh untuk mengendalikannya merupakan tahapan terpenting yang harus dipenuhi demi tercapainya efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Karena itu, sosialisasi mengenai kepedulian dan kesadaran akan risikorisiko yang dihadapi oleh Bakrieland merupakan langkah penting. Tahapan berikutnya adalah melakukan identifikasi atas semua risiko yang ada di Bakrieland dengan melibatkan pemilik risiko, serta melakukan pemetaan risiko yang mungkin terjadi di Perusahaan. Hasil dari proses pemetaan risiko ini kemudian diaplikasikan ke dalam suatu matriks risiko yang mampu menunjukkan prioritas risiko yang akan dihadapi dan harus dikontrol oleh Bakrieland. Metode yang digunakan dalam implementasi ERM adalah metode workshop yang berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang terdapat pada proses operasi bisnis, dengan melibatkan karyawan di unit usaha dan fungsi-fungsinya.

The most important step that must be completed in order to achieve the effective implementation of risk management is the common understanding of all functions within Bakrieland on facing the risks and the strategies to manage the risk. Therefore, the socialization regarding the concern and awareness of the risk faced by Bakrieland is an important step. The next stage is to identify all risks that exist in Bakrieland through the involvement of risk owners as well as the mapping of risks that may occur in the Company. Results of the risk mapping process are then applied to the risk matrix that can indicate the risk priority to be faced and controlled by Bakrieland. The method used in the implementation of the ERM is a workshop method that serves to identify the risks inherent in the process of business operations, with the involvement of employees in the business units and functions. Throughout 2011 several workshops were held to assess project risks in business units and the activities of divisions in the parent Company.






Setelah ERM dilaksanakan, Divisi Corporate Internal Audit melakukan audit berbasis risiko, yang dapat memberikan masukan dan melakukan monitor terhadap efektivitas proses manajemen risiko, termasuk didalamnya evaluasi dan strategi pengendalian risiko. Evaluasi dilakukan atas seluruh rangkaian proses manajemen risiko, sehingga menghasilkan suatu rekomendasi yang berguna bagi proses pembaruan pengendalian risiko berikutnya.

Following the implementation of ERM, Internal Audit division conducted a riskbased audit that is able to provide input and perform monitoring towards the effectiveness of the risk management process, including the evaluation and risk control strategy. The evaluation conducted over the entire range of risk management process has resulted in a recommendation that is valuable for the subsequent renewal of the risk control process.

Kegiatan ERM pada tahun 2012 adalah: • Menyelenggarakan workshop dalam rangka melakukan risk assessment pada aktivitas divisi di induk Perusahaan. • Melakukan evaluasi kembali atas risk assessment yang telah dilaksanakan. Transaction Based Risk Management Pendekatan lain yang digunakan Bakrieland dalam mengelola risiko adalah Transaction Based Risk Management. Melalui pendekatan ini, pengelolaan risiko dilakukan dengan penelaahan secara komprehensif atas setiap proposal investasi, rencana pengembangan usaha, pinjaman, penjaminan, review perjanjian/ kontrak, divestasi, laporan kepada regulator dan keputusan strategis lainnya baik dari induk Perusahaan maupun dari unit-unit usaha. Transaction Based Risk Management tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi agar tujuan transaksi dapat tercapai secara maksimal. Setiap transaksi, rencana maupun keputusan strategis lainnya terlebih dahulu mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari Divisi RMC, sebelum akhirnya diajukan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Selama tahun 2012, Divisi RMC telah menyelesaikan tinjauan terhadap 155 (seratus lima puluh lima) transaksi, diantaranya proposal

ERM activities in 2012 were: • Conducted workshops on risk assessment of division activities within the parent Company. • Re-evaluation of previous risk assessment.

Transaction Based Risk Management A different approach that is utilized by Bakrieland in managing risk is Transaction Based Risk Management. In this approach, the risk management is performed through a comprehensive review of all investment proposal, business development plan, loan, guarantee, review of agreements/ contracts, divestment, and other strategic decisions of the parent Company or business unit. The aim of Transaction Based Risk Management is to identify risks and provide recommendations for mitigation to achieve a maximum transaction target. The RMC division has to conduct prior review and recommendation of all transactions, plans or other strategic decisions, before being submitted to the management. During 2011, RMC division has completed a review of 56 (fifty six) transactions, including project proposals, banking transactions, contracts/ agreements, investments, divestments and others. The following provides an overview of reviews and recommendations through Transaction




proyek, transaksi perbankan, kontrak/ perjanjian, investasi, divestasi dan lainlain. Adapun perbandingan tinjauan dan rekomendasi melalui pendekatan Transaction Based Risk Management dengan tahun 2011 sebagai berikut:

Based Risk Management approach compared to the year 2011:

Keterangan

2011

2012

Remarks

Tinjauan dan rekomendasi melalui pendekatan Transaction Based Risk Management

56 transaksi / transactions

155 transaksi / transactions

Review and recommendations through Transaction Based Risk Management approach

Kepatuhan Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku. Sementara aspek kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkahlangkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Lingkup suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional.

Compliance A culture of compliance is indicated by corporate values, behavior and conduct that are highly conducive for nurturing conformity towards corporate policies and prevailing laws and regulations. Compliance itself refers to a series of preventive actions or measures to guarantee that policies, rules, systems and procedures, and business activities undertaken by the Company are in conformity with existing laws and regulations. A policy may be of international or national in scope.

Kepatuhan merupakan suatu aspek penting di dalam menjalankan usaha, baik untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional maupun menjaga reputasi suatu perusahaan sebagai warga korporasi yang baik. Guna mendukung terciptanya kepatuhan dalam suatu perusahaan diperlukan peran aktif dari seluruh karyawan perusahaan. Setiap karyawan wajib memahami dan secara bertanggung jawab melaksanakan seluruh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap fungsi operasional yang dijalankannya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat berakibat teguran dari pihak regulator dan dapat mencemarkan reputasi perusahaan.

Compliance is an essential element in conducting business, both as a means to guarantee smooth operational activities and to maintain the reputation of a company as a good corporate citizen. In order to build compliance in a company, the active role of all employees is paramount. Every employee has the obligation to understand and responsibly implement all applicable policies and legislation for each operational function being carried out. Non-compliance toward laws and regulations may result in a warning issued by the regulator which can tarnish the reputation of the company.





Sebagai salah satu bentuk penerapan aspek kepatuhan di atas, sejak tahun 2009 Bakrieland telah menerapkan TMS. Penerapan TMS bertujuan untuk dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan kelancaran kegiatan operasional. Selama tahun 2012, masing-masing divisi semakin aktif melakukan tindak lanjut atas task monitoring. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya peningkatan partisipasi dan kesadaran terhadap pelaksanaan kepatuhan dan ketertiban administrasi dari setiap divisi sebagai berikut:


As a form of compliance, Bakrieland has applied TMS since 2009. TMS implementation is intended to minimize risks and further improve the smooth running of operational activities. Throughout 2012, each division has become more actively involved in efforts to ensure compliance with the task monitoring. This is reflected in their increasing participation and awareness towards ensuring compliance and administrative orderliness from each division as explained below:

Keterangan

2011

2012

Total dokumen monitoring

1,437 dokumen

1,754 dokumen

Total of monitoring documents

943 dokumen

1,109 dokumen

Number of follow-up monitoring documents

Jumlah dokumen monitoring yang ditindaklanjuti.

Remarks

Penyusun & Reviewer Kebijakan Fungsi lain Divisi RMC adalah sebagai penyusun dan reviewer kebijakan, hal ini sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan manajemen risiko. Dengan adanya kebijakan-kebijakan Perusahaan, maka jalannya operasional Perusahaan menjadi lebih tertib, disiplin dan terarah sehingga dapat meminimalisir risiko yang dihadapi Perusahaan.

Policy Maker & Reviewer RMC Division also functions as a policy maker and reviewer. This is closely linked with the implementation of risk management. With the appropriate Company policies in place, Company operations shall become increasingly in order, disciplined and focused; which in turn will minimize Company risks.

Pencapaian Tahun 2012 Selama tahun 2012, Divisi RMC melakukan kegiatan berikut: 1. Menerapkan ERM melalui risk assessment workshop terhadap aktivitas induk Perusahaan. Hasil rekomendasi penerapan ERM melalui workshop, antara lain menyatakan bahwa semua kontrol yang telah diterapkan harus dijaga konsistensinya dan semua tindak lanjut harus dievaluasi dengan rincian kelayakan implementasinya.

Achievements in 2012 In 2012, the RMC Division conducted the following activities: 1. Implementation of ERM through a risk assessment workshop on activities of the parent Company. Recommendations on ERM implementation generated through the workshop among others highlighted on the need to maintain the consistency of all controls and to evaluate all follow-up actions including the feasibility of their implementation.




2. Membuat beberapa kebijakan terkait manajemen risiko antara lain dalam bentuk penyempurnaan Financial Authorization Approval, Kebijakan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, Kebijakan Sirkulasi Review Transaksi dan Dokumen, Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Penugasan Audit Tahunan, Kebijakan Pengelolaan dan Back up Data, Kebijakan Manajemen Dokumen dan Standardisasi Kebijakan. 3. Melakukan kajian atas transaksitransaksi perbankan, investasi, divestasi, laporan regulator dan kontrak/perjanjian, baik dari induk Perusahaan maupun unit usaha. 4. Melanjutkan implementasi TMS sehingga membantu proses kerja operasional Perusahaan. 5. Bakrieland berhasil memperpanjang sertifikasi ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi SGS Indonesia untuk 2 (dua) kali masa surveillance, yaitu pada bulan April dan November 2012. 6. Bakrieland berhasil mendapatkan predikat ‘Terpercaya’ pada indeks pemeringkatan tata kelola perusahaan 2011 (Corporate Governance Perception Index – CGPI 2011) yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama majalah SWA dengan tema “GCG Dalam Perspektif Risiko”. Selain itu, Perusahaan juga telah menunjuk konsultan independen untuk melaksanakan penilaian GCG sebagai bagian dari penyusunan Laporan Tahunan 2012.

2. Making of several policies related to risk management, including for ensuring further improvements to the Financial Authorization Approval, Goods and/or Services Procurement Policy, Transaction and Document Review Circulation Policy, Policy on Appointment Selection of the Public Accounting Firm for Annual Audit, Data Management and Back-up Policy, Document Management Policy and Policy Standardization. 3. Review of banking transactions, investments, divestments, reports submitted to the regulator and contracts/agreements from the parent Company and business units. 4. Continue the implementation of TMS to facilitate the operational activities of the Company. 5. Bakrieland has succeeded in securing the extension of its ISO 9001:2008 certification from the Indonesia SGS Certification Agency for two surveillance period, April and November 2012. 6. Bakrieland ranked as 'Trusted' in the Corporate Governance Perception Index – CGPI 2011 rating conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in collaboration with SWA magazine with the theme “GCG through a Risk Perspective.” In addition, the Company has also appointed an independent consultant to conduct an assessment of GCG as a vital component for preparing the Annual Report for 2012.






Risiko Usaha dan Antisipasi Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Bakrieland dan anak perusahaannya antara lain:

Business Risk and Risk Anticipation Business risks confronting Bakrieland and its subsidiaries include:

Risiko Finansial

Financial Risk

1. Risiko Mata Uang Merupakan risiko kerugian pada saat terjadinya apresiasi atau depresiasi mata uang asing yang disebabkan oleh adanya posisi transaksi yang masih terbuka. Kinerja keuangan Bakrieland dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Karena penggunaan beberapa komponen dalam konstruksi bangunan diimpor dari luar negeri, maka naiknya nilai tukar mata uang asing dapat meningkatkan biaya konstruksi dan mengurangi tingkat laba, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan Bakrieland. Untuk mengurangi risiko atas perubahan mata uang asing, Bakrieland menerapkan kebijakan hedging, yaitu dengan mengutamakan penggunaan material bangunan produksi dalam negeri serta menghindari pinjaman dalam mata uang asing.

1. Currency Risk Currency risk is a risk of loss that occurs in the event of appreciation or depreciation of foreign currency caused by the position of transactions that are still active. The financial performance of Bakrieland can be affected by the changes in the rupiah against foreign currencies. Due to the use of imported multiple components in building construction, the rise in foreign currency exchange rates could increase construction costs and reduce the rate of profit, which in turn will affect the financial performance of Bakrieland. To reduce risks associated with foreign exchange fluctuations, Bakrieland applies hedging policies by prioritizing on the use of domestic construction materials and to prioritize Rupiah denominated loans.

2. Risiko Suku Bunga Merupakan risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman. Risiko ini akan sangat berdampak pada besarnya pembiayaan yang diperlukan oleh unit usaha. Fluktuasi tingkat suku bunga dan kebijakan bank kreditur dalam menangani masalah ini berada di luar kendali Bakrieland. Dengan kenaikan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh kreditur, maka biaya yang dikeluarkan akan meningkat sehingga mempengaruhi

2. Interest Rate Risk Interest Rate Risk is the risk arising from the fluctuations in interest rates. This notion will greatly affect the risk of financing the necessary amount needed by the business units. The variability in loan interest rates will profoundly affect the amount of funding needed by a business unit. The rise or fall of interest rates and policies imposed by creditor banks in dealing with this issue are beyond the control of Bakrieland. Increases in interest rates set by creditors entail an escalation in incurred costs to the



kegiatan operasional dan kinerja keuangan Bakrieland dan unit usaha. Untuk mengurangi dampak risiko perubahan tingkat suku bunga, Bakrieland melakukan metode pembayaran bertahap dengan jangka waktu yang lebih panjang ataupun pinjaman dengan bunga tetap. 3. Risiko Kredit Pada dasarnya, sistem penjualan di Bakrieland dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu penjualan melalui kredit perbankan (KPR/ KPA), penjualan tunai langsung, dan penjualan tunai bertahap. Risiko kredit yang merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan/ atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya muncul pada sistem penjualan tunai bertahap dan sistem pembayaran dengan cara mengangsur seperti yang diterapkan pada kredit rumah/ apartemen dari perbankan. Untuk mengurangi dampak risiko ini, Bakrieland sangat selektif dalam memberikan kredit dengan sistem penjualan tunai bertahap kepada konsumennya, dimulai dari strategi penetapan uang muka, pemilihan segmen pasar hingga pemenuhan persyaratan-persyaratannya.


extent that it will have a bearing on the operational activities and financial performance of both Bakrieland and its subsidiaries. To lessen the impact of risks related to interest rate fluctuations, Bakrieland has adopted a deferred payment method with a longer duration or has entered into fixed-interest loans. 3. Credit Risk In general, the sales system of Bakrieland can essentially be grouped into 3 (three) categories: sales through bank credits (mortgage/ apartment loans); direct cash sales; and deferred cash sales. Credit risk surfaces in a deferred cash sales method and an installment payment scheme as is applicable in mortgage/ apartment loans from banks due to the probability of payment failure by consumers. To lower such risk impact, Bakrieland is exceedingly selective in giving out credit through the deferred cash sales scheme to its consumers; starting from its strategy in determining advance payment, market segment selection to the fulfillment of requirements.






Risiko Pasar Pangsa pasar yang cukup besar dan tumbuh secara signifikan menjadi daya tarik bagi pihak lain untuk ikut berkecimpung ke dalam industri yang sama dengan anak perusahaan. Situasi ini memberikan dampak pada meningkatnya persaingan usaha dan kemungkinan terjadinya kelebihan pasokan di pasar, sehingga para pemasok properti berlomba-lomba mendapatkan konsumen sebanyak mungkin dengan berbagai penawaran yang menarik.

Market Risk Substantial market share that demonstrates significant growth will appeal to other parties to take part in the same industry in which our subsidiaries are also engaged. Such circumstances will intensify business competition and the possibility of excess market supply, thus property suppliers will vie with each other to win over as many customers possible through various attractive offers.

Faktor persaingan usaha dalam industri properti yang ketat dan beragamnya konsep yang ditawarkan oleh pesaing berpotensi mengurangi permintaan atas produk-produk Bakrieland. Untuk mengantisipasi hal ini, Bakrieland selalu mengeluarkan produk yang inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memfokuskan pengembangan pada proyek-proyek yang telah memiliki kinerja yang telah terukur selama ini. Selain itu, dalam pengembangan proyek hunian vertikal, Bakrieland menerapkan take-up rate policy sebesar 30-40% untuk memulai pembangunan proyeknya.

Fierce business rivalry in the property industry and the wide array of concepts offered by competitors may lower demand for Bakrieland products. In dealing with this, Bakrieland constantly strives to offer innovative products to meet market needs and focuses on the development of projects with proven and measurable performance. Furthermore, in the development of its vertical projects, Bakrieland adopts the take-up rate policy ranging from 30% to 40% in starting the development of its projects.

Risiko Operasional 1. Risiko Kinerja Anak Perusahaan Sebagai induk perusahaan non-operasional, penghasilan dan laba operasi Perusahaan merupakan kontribusi dari kinerja keuangan anak perusahaan, sehingga Perusahaan memiliki ketergantungan terhadap anakanak perusahaan. Faktor-faktor yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan anak

Operational Risk 1. Subsidiary Performance Risk As a non-operational parent company, Bakrieland’s earnings and operating profit are contributions from the financial performance of its subsidiaries, thus the Company is dependent on its subsidiaries. Factors that may carry negative consequences to the financial performance of subsidiaries include the inability to meet predetermined



perusahaan diantaranya adalah ketidakmampuan memenuhi target yang ditetapkan, kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, kerugian usaha dan sebagainya. Penurunan kegiatan usaha dan penghasilan anak perusahaan secara langsung akan menurunkan tingkat penghasilan Perusahaan. Menyikapi kondisi ini, Bakrieland secara aktif melakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap anakanak perusahaannya dengan cara melakukan seleksi ketat terhadap seluruh kontraktor, menerapkan sistem usaha yang baik untuk mengurangi risiko bisnis, sekaligus secara aktif memperbaharui informasi dan memperkuat akuntabilitas untuk pengambilan keputusan bisnis di lingkungan anak perusahaan. Disamping itu, Bakrieland juga telah memiliki Kebijakan Sirkulasi Review Transaksi dan Dokumen yang dapat memudahkan manajemen dalam proses pengambilan keputusan terhadap proyek baru yang akan dijalankan oleh anak perusahaan. Salah satu acuan dalam persetujuan terhadap proyek adalah penetapan Internal Rate of Return (IRR) > 20%. 2. Risiko Usaha Bakrieland sebagai perusahaan properti yang terintegrasi mempunyai lini bisnis yang beragam dalam bidang landed residential, kondominium, perkantoran, hiburan, rekreasi dan pusat perbelanjaan. Faktor keberagaman usaha tersebut menimbulkan dampak pada


targets, unstable macroeconomic conditions, business losses and others. A decline in business activities and subsidiary income will directly lower Company earnings. In response to this situation, Bakrieland rigorously monitors and manages its subsidiaries by ensuring the meticulous selection of all contractors, by applying an effective business system to reduce business risks, by keeping abreast of information and by strengthening accountability with regard to business decision-making related to subsidiaries. In addition, Bakrieland has also established an Investment Committee directly answerable to the Board of Directors, assigned with the responsibility to conduct feasibility studies before giving approval for new projects to be implemented by subsidiaries. A benchmark used in the approval of projects is by determining Internal Rate of Return (IRR) > 20%.

2. Business Risk Bakrieland as an integrated property developer is engaged in varying lines of business including landed residential, condominium, office buildings, entertainment or recreation, shopping centers and related infrastructure (toll road and clean water). The diversity factor further expands to increase






meningkatnya risiko usaha. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, dalam memulai pengembangan usahanya Bakrieland selalu menerapkan evaluasi yang seksama dan melakukan uji tuntas dengan penetapan IRR yang sangat ketat.

its business risks. To anticipate these risks, in regard to business development Bakrieland never fails to start with a thorough evaluation of projects and applies due diligence in prudently determining IRR. The Investment Committee takes part in the evaluation and approval of every business development undertaken by business units.

3. Risiko Sistem & Teknologi Risiko sistem & teknologi timbul sebagai akibat adanya proses penyimpangan atau ketidaksesuaian sistem dan teknologi dalam operasional Perusahaan. Kompleksitas sistem yang belum terintegrasi penuh antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat menimbulkan gangguan terhadap sinkronisasi bisnis satu sama lain. Bakrieland meminimalisir masalah ini dengan menetapkan bahwa anak perusahaan mengacu kepada kebijakan penetapan sistem dan teknologi sesuai dengan induk perusahaan.

3. Systems & Technology Risk Systems and technology risks arise as the result of some form of system and technological inconsistency or incompatibility within Company operations. A complex system that has yet to be fully integrated between the parent company and subsidiaries can create disruptions in efforts to synchronize business activities of subsidiaries and parent company. Bakrieland minimizes this problem by ensuring that subsidiaries adhere to company guidelines on systems and procedures, which must conform to the parent company, both in terms of policies and technology.

Risiko Sumber Daya Manusia (SDM) Risiko SDM berkaitan dengan penyimpangan hasil dari tingkat produktivitas yang diharapkan karena adanya variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sebagai perusahaan besar yang mengelola jumlah tenaga kerja yang banyak dengan berbagai macam latar belakang usia dan pendidikan, Bakrieland akan mengalami tantangan dalam mencapai tujuan Perusahaan jika SDM tersebut

Human Resources Risk Human resources risk is associated with any outcomes deviating from the expected productivity level due to the interplay of human variables that affect work productivity. As a large corporation that manages a sizeable number of employees from diverse age groups and educational backgrounds, Bakrieland faces certain challenges in achieving Company goals if human resources are poorly managed. Success indicators




tidak dikelola dengan baik. Indikator keberhasilan pengelolaan SDM di Bakrieland dapat dilihat antara lain dari tingkat produktivitas yang tinggi, tingkat pergantian karyawan yang rendah, serta tingkat absensi yang rendah.

for human resource management in Bakrieland can be observed among others from high productivity levels, low employee turnover, and low absenteeism rate.

Dalam mengelola risiko SDM, Bakrieland selalu menempatkan sumber daya manusia sebagai aset utama dalam mencapai tujuan Perusahaan. Usaha yang telah dilakukan, antara lain selalu mengadakan penilaian kinerja karyawan berbasis dua arah antara atasan dan bawahan, dan memberikan remunerasi yang kompetitif dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk menjaga rendahnya tingkat pergantian karyawan.

In managing its human resource risk, Bakrieland at all times look upon its human resources as main assets in attaining Company goals. Efforts initiated to achieve this include participatory employee assessments that involve both supervisor and subordinate, and competitive remuneration compared to similar companies in the industry in order to sustain low employee turnover.

Risiko Eksternal

External Risk

1. Risiko Lingkungan, Sosial dan Politik Risiko lingkungan, sosial dan politik yang timbul dalam pengembangan properti dapat terdiri dari berbagai jenis, diantaranya peraturan pemerintah tentang pembatasan pemilikan properti oleh warga negara asing, aturan perpajakan, bencana alam, kejahatan dan terorisme yang seluruhnya berada di luar kendali Perusahaan. Bakrieland selalu berusaha memenuhi ekspektasi seluruh pemegang kepentingan sebelum memulai suatu proyek. Melalui implementasi standarstandar terbaik dan terencana, risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisasi dengan tetap memperkirakan force majeure yang mungkin terjadi. Seluruh proyek diasuransikan, serta senantiasa memperhatikan faktor lingkungan sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

1. Environmental, Social, and Political Risk Environmental, social and political risks that emerge in property development vary, including government laws on restrictions to foreign ownership of property, tax regulations, natural disasters, criminal offenses and terrorism; all of which are beyond the control of the Company. Bakrieland spares no effort to meet the expectations of all stakeholders prior to the commencement of a project. Through the implementation of firstrate and predetermined standards, potential risks can be minimized by forecasting probable force majeure. All projects are insured, and take careful consideration of environmental factors to strike a balance between development and environmental conservation.






2. Risiko Hukum Dalam hubungan bisnis antara induk perusahaan dan anak perusahaan dengan pihak ketiga terdapat potensi timbulnya sengketa atau perkara hukum yang dikarenakan kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum atau tiadanya undangundang yang mendukung. Dalam hal kondisi tersebut terjadi dan bernilai material, maka dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan pencapaian target laba Perusahaan. Selanjutnya, adanya perubahan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh regulator yang harus dipatuhi oleh obyek hukum, juga dapat memberikan risiko hukum bagi Perusahaan. Untuk meminimalisir dampak risiko hukum, Bakrieland secara seksama mengikuti semua peraturan yang berlaku, dan memastikan bahwa setiap proyeknya telah memenuhi seluruh unsur hukum. Segala risiko tuntutan hukum masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi telah diminimalisir melalui pemenuhan seluruh persyaratan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak lingkungan.

2. Legal Risk Business relations between the Company and business units with third parties have the potential of inciting conflict resulting in a legal case. In the event that this occurrence has a material value, this may affect the Company business activities and achievement of profit targets. Furthermore, changes in legal policies stipulated by regulators which must be complied with by all legal entities can also engender legal risks for the Company. To minimize the impact of these legal risks, Bakrieland conscientiously abides by all prevailing government laws and regulations, and ensures that every project meets all legal requirements. The risks of legal prosecution filed by the public on potential environmental impact are minimized through compliance with all government requirements, notably those associated with the handling of environmental impacts.

3. Risiko Reputasi Risiko reputasi merupakan potensi hilang atau hancurnya nama baik Perusahaan akibat adanya publikasi negatif atau penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, yang disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan Perusahaan dan ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi dengan pihak eksternal yang berkepentingan, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif

3. Reputation Risk Reputation risk is the potential of any loss or damage to the Company’s image and reputation as a result of a negative publication or low evaluation of the Company by external parties. This evaluation may be due to the inability of the Company to undertake measures in response to external issues involving the Company or due to Company failure to appropriately manage communication with relevant external parties, hence




terhadap Perusahaan. Bakrieland selalu melakukan pencitraan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh unit usaha dengan citra merek ‘Bakrieland’. Disamping itu, Bakrieland juga selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas maupun masyarakat sekitar dimana suatu proyek dibangun, baik melalui program Corporate Social Responsibility maupun partisipasi dalam berbagai proyek atau kegiatan masyarakat sekitar. Hubungan dengan publik dan media juga selalu dibina dengan baik oleh Corporate Affairs.

inciting an unfavorable perception of the Company. Bakrieland consistently projects the ‘Bakrieland’ brand image in the branding of products offered by its business units. In addition, Bakrieland also continues to maintain a harmonious relationship with the public at large and communities in proximity to a development project, either through its Corporate Social Responsibility programs or participation in various community projects and activities. Relations with the public and the media are also constantly nurtured by Corporate Affairs.








Corporate Internal Audit bertugas memberikan keyakinan bahwa seluruh elemen pengendalian memadai dan mengarah ke tata kelola yang baik. The Corporate Internal Audit Division is tasked to provide assurance that all control elements are adequately in place and geared towards good corporate governance.


Peran dan Ruang Lingkup Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Role and Scope Internal audit is an activity that provide assurance and consultation in an independent and objective manner for the purpose of enhancing corporate value and improving company operations through a systematic approach by evaluating and increasing the effectiveness of the risk management system, controls and corporate governance.

Dalam menjalankan kegiatannya, Corporate Internal Audit memiliki wewenang antara lain sebagai berikut: 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. 2. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. 3. Mengkoordinasi kegiatannya dengan Auditor Eksternal. 4. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik audit yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.

In carrying out its activities, the Corporate Internal Audit is conferred with the authorities including to: 1. Access all relevant information on the Company in relation to its assigned duties and functions. 2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee. 3. Coordinate activities with the external auditor. 4. Allocate audit resources, determine audit focus, scope and schedule, and apply audit techniques deemed necessary to effectively achieve audit objectives.

Head of Corporate Internal Audit Bakrieland diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

The Head of Bakrieland Corporate Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director upon approval from the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director.

Piagam Audit Internal Audit Internal mempunyai peran penting dalam menegakkan Good Corporate Governance (GCG). Hal tersebut mendorong Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) untuk menerbitkan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dapat digunakan sebagai arahan dan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan internal dalam praktik GCG dan manajemen. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui keputusan No.Kep-496/BL/2008

Internal Audit Charter Internal audit contributes significantly in ensuring good corporate governance (GCG). This has compelled the National Committee on Governance (NCG) to publish the Indonesia's Code of GCG to provide clear direction and platform for implementing the internal oversight function with regard to GCG and management practices. The Capital Market and Financial Institution Oversight Agency (Bapepam-LK) through Decree No. Kep-496/BL/2008 dated 28 November 2008 regulates





tanggal 28 November 2008 mengatur tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam Unit Audit Internal. Petunjuk pelaksanaan keputusan tersebut dimuat pada peraturan nomor IX.I.7. dan menjadi dasar dalam penyusunan Piagam Audit Internal Bakrieland. Piagam Audit Internal Bakrieland yang telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris selalu menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan Audit Internal. Agar efektivitas Corporate Internal Audit tercapai, maka Piagam Audit Internal dikomunikasikan kepada semua lapisan karyawan yang ada di Perusahaan, baik dengan cara mendistribusikannya dalam bentuk brosur maupun dengan melakukan aktivitas sosialisasi lainnya. Aktivitas ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman atas visi dan misi Corporate Internal Audit dalam mengedepankan sistem pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Pelaksanaan Tugas Audit Corporate Internal Audit bertugas memberikan keyakinan bahwa seluruh elemen pengendalian yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas kontrol, pemantauan, serta informasi dan komunikasi telah memadai dan mengarah ke tata kelola yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Corporate Internal Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menyusun rencana audit tahunan dan perencanaan penugasan audit yang berbasiskan risiko. 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan sistem manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.


on the establishment and guidelines for drawing up an Internal Audit Unit Charter. The implementation directive of this decree is embodied in Regulation No. IX.I.7 and serves as the basis for formulating Bakrieland’s Internal Audit Charter. Bakrieland’s Internal Audit Charter, with prior approval from the Board of Director and Board of Commissioners, shall at all times guide the implementation of all internal audit activities. To ensure the effectiveness of Corporate Internal Audit, the Internal Audit Charter needs to be communicated to all employee ranks within the Company, either by distributing the Charter in the form of brochures or through other information dissemination activities. These efforts are expected to build understanding on the vision and mission of the Corporate Internal Audit Division in advancing its risk management, control system and corporate governance agenda.

Audit Implementation The Corporate Internal Audit Division is tasked to provide assurance that all control elements consisting of the control environment, risk estimation, control activities, and monitoring as well as information and communication are adequately in place and geared towards good corporate governance. To this end, Corporate Internal Audit performs the following duties and responsibilities: 1. Prepare the annual audit plan and the assignment of a risk-based audit. 2. Test and evaluate the implementation of the internal control and risk management systems ensuring consistency with Company policy. 3. Examine and assess the efficiency and effectiveness of Company finances, accounting systems, operations, human resource, marketing, information technology and other activities.




4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Presiden Direktur dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. 7. Bekerja sama dengan Komite Audit. 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. 9. Mengevaluasi ketaatan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur Perusahaan. 10. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional Perusahaan. 11. Menilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan Perusahaan. 12. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan audit.

4. Impart objective advice on improvements and information on activities for assessment at all management levels. 5. Prepare audit reports for submission to the President Director and to the Board of Commissioners through the Audit Committee. 6. Monitor, analyze and report on the implementation of follow-up actions as recommended. 7. Work together with the Audit Committee. 8. Prepare a mechanism for evaluating the quality of the internal audit process. 9. Evaluate Company compliance with prevailing laws and regulations, as well as Company policies and procedures. 10. Evaluate the reliability and integrity of the Company’s financial and operational information. 11. Assess the adequacy of facilities available to protect and maintain Company assets. 12. Implement specific assignments relevant to the scope of audit work.

Kegiatan Corporate Internal Audit di tahun 2012 adalah melakukan proses audit pada aktivitas-aktivitas utama antara lain program corporate social responsibility (CSR), implementasi kebijakan code of conduct, transaksi inter-company account, likuiditas, bisnis proses general affairs, proses pengadaan sumber daya manusia, proses operasional penyusunan laporan keuangan, pelaporan korporasi ke Bapepam-LK, pengadaan IT serta transaksi hutang bank dan obligasi.

The Corporate Internal Audit Division in 2012 audited Company’s main activities, among others related to corporate social responsibility (CSR) programs, code of conduct, inter-company account transactions, liquidity, business process general affairs, human resource recruitment process, operational process of financial report preparation, corporate reporting to Bapepam-LK, and IT procurement as well as bank loan and bond transactions.

Berdasarkan hasil audit, Corporate Internal Audit menerbitkan laporan audit yang di dalamnya terdapat rencana tindak lanjut untuk langkah perbaikan ke depan.

Based on audit results, the Corporate Internal Audit published audit reports that contain follow-up plans for further improvements in subsequent years.






Proses Audit | Audit Process Planning

Field Work

Reporting

Follow-up

Kegiatan Corporate Internal Audit di tahun 2013 akan tetap difokuskan pada upaya meyakinkan terlaksananya sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik pada kegiatan-kegiatan strategis yang mempunyai risiko dan berpotensi menghambat pencapaian visi serta misi Perusahaan.

Activities undertaken by the Corporate Internal Audit Division in 2013 shall consistently focus on providing assurance on the implementation of the internal control system, risk management system and good corporate governance for strategic activities carrying risks and the potential to impede the achievement of the Company vision and mission.

Profil Kepala Divisi Kepala Divisi Corporate Internal Audit Bakrieland dijabat oleh Jordan Lubis. Beliau memulai karirnya sejak tahun 1990 pada berbagai institusi keuangan dan properti. Selama bergabung di Bakrieland beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Investor dan Pemerintah, dan Sekretaris Perusahaan. Beliau lahir di Padang, 7 Oktober 1962, dan meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Sumatera Utara dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Medan Area. Beliau juga memiliki sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA).

Profile of Division Head Bakrieland’s Corporate Internal Audit Division is headed by Jordan Lubis. He started his career in 1990 in various financial institutions and property firms. Since joining Bakrieland, Jordan Lubis has served as the Investor and Government Relations Division Head and Corporate Secretary. Born in Padang, 7 October 1962, he earned his bachelor’s degree in mechanical engineering from Universitas Sumatera Utara and an Economic degree from Universitas Medan Area. He has also obtained Qualified Internal Audit (QIA) certification.


Corporate Affairs Corporate Affairs


Bakrieland menyadari pentingnya suatu sistem pengelolaan informasi dan komunikasi yang terpadu guna mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antara unit usaha, induk Perusahaan dan Kelompok Usaha Bakrie (KUB).

Bakrieland acknowledges the importance of integrated information and communication management system and the synergy between business units, the holding company and Bakrie Business Group (Kelompok Usaha Bakrie/KUB).

Melalui berbagai program komunikasi internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Corporate Affairs, alur komunikasi antara Bakrieland dan unit usaha dapat terjalin lebih lancar dan konsisten sehingga membawa dampak positif bagi citra Perusahaan. Citra positif ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Communication channels between Bakrieland and the business units are expected to become more fluent and consistent through various internal and external communication programs to bring a positive impact on the Company’s image. This positive image helps the Company to enhance trust and good relationships with all stakeholders.

Program kerja Corporate Affairs di tahun 2012 pada intinya merupakan kelanjutan dari program kerja 2011. Dengan kontinuitas program yang dilaksanakan oleh Corporate Affairs, diharapkan akan tercapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan, yaitu ‘Persepsi publik atas positioning Bakrieland sebagai perusahaan pengembang properti landmark terpadu yang terkemuka'.

The Corporate Affairs work program in 2012 is in essence a continuation of the work program in 2011 in. The continual program carried out by Corporate Affairs is expected to meet the set communication goals, relating to ‘Public perception over Bakrieland’s positioning as a prominent integrated landmark property developer’.

Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Affairs

Duties and Responsibilities of Corporate Affairs

Komunikasi Internal Divisi Internal Communications (IC) bertugas mengelola jalur dan meningkatkan alur komunikasi dalam lingkup internal induk Perusahaan serta dengan unit usaha dan Kelompok Usaha Bakrie (KUB) melalui Media komunikasi, seperti i-News, email & flyer blast, e-Newsletter (e-News), majalah dinding, situs, materi komunikasi korporasi seperti kartu ucapan dan kalender dalam format cetak maupun elektronik serta cinderamata. Terlebih jauh, jalur komunikasi juga dilakukan melalui media website, baik web-based maupun mobile-based, sehingga semua informasi terkini secara terpadu tersedia melalui media tersebut.

Internal Communication (IC) Internal Communications Division manages the channels to enhance the flow of communication within the holding company and its business units and the Bakrie Group (KUB) through such communication media as i-News, email & flyer blasts, e-News, bulletins, the website, corporate communication materials such as greeting cards and calendars both in printed or electronic formats as well as souvenirs. Furthermore, communication is channelled through websites, webbased as well as mobile-based, where all updated information is integrally provided through such media.






Selama dua tahun pertama terbentuknya Direktorat Corporate Affairs, Divisi IC senantiasa berusaha meningkatkan programnya dalam jaringan komunikasi yang terpadu antara induk Perusahaan dengan unit usahanya dan Kelompok Usaha Bakrie (KUB). Saat ini jaringan komunikasi tersebut telah terbina dengan baik, yang ditunjukkan oleh lancarnya arus informasi serta semakin banyaknya pihak yang memanfaatkan media internal untuk berbagai kepentingan. Secara kualitatif, upaya pengembangan dan modifikasi program terus dilakukan agar dapat menunjang cerminan citra Bakrieland yang positif secara keseluruhan.

In the first two years since the establishment of the Corporate Affairs Directorate, the IC Division has been enhancing programs within the integrated communication network between the holding company and its business units and KUB. The communication network is currently managed well, indicated by the fluency of information flows and the number of internal media users for various purposes. Qualitatively, the effort of program development and modification has been continuously carried out to support the positive image of Bakrieland in general.

Kegiatan 2012 Melanjutkan dari tahun sebelumnya, kegiatan IC di tahun 2012 pada dasarnya bertujuan untuk menjaga konsistensi dari program-program yang sudah ditentukan serta meningkatkan kualitas dari hasil kerja yang dilaksanakan dalam rangka turut menciptakan citra positif bagi Bakrieland dan unit usahanya.

2012 Activities To continue from the previous year, IC activities in 2012 were basically focused to maintain the consistency of programs and to enhance the quality of the results in order to create a positive image for Bakrieland and its business units.

IC yang dikelola oleh Internal Public Relations telah berjalan dengan baik. Agar komunikasi tersebut sejalan dengan semangat “Bakrieland Goes Green”, IC memaksimalkan materi informasi melalui media e-News bulanan. Begitu juga dengan kalender perusahaan, pada tahun 2012 IC telah membuat e-calendar serta e-card yang dapat digunakan secara internal untuk karyawan baik di tingkat korporasi maupun unit usaha.

IC has been well managed by the Internal Public Relations. To ensure that communication is in line with the spirit of “Bakrieland Goes Green”, IC maximized the information material through the monthly e-News. As with the company calendar, in 2012 the IC produced e-calendar and e-cards for internal purposes both at corporate and business unit levels.

Pada bulan Maret 2012 telah diluncurkan mobile website Bakrieland (m.bakrieland.com). Format mobile website ini dibuat dengan 2 (dua) versi yaitu pro dan lite untuk mengakomodasi berbagai jenis mobile phone yang kini digunakan.

In March 2012 the Mobile Bakrieland website (m.bakrieland.com) was launched. The mobile website was developed in 2 (two) versions, pro and lite to accommodate various types of mobile phones.


Corporate Affairs Corporate Affairs


Rancangan grafis pada seluruh materi komunikasi yang dihasilkan oleh Bakrieland selalu memiliki benang merah guna menjaga konsistensi identitas perusahaan sesuai dengan corporate brand guidelines. Materi yang dihasilkan antara lain mencakup e-newsletter, kartu cetakan maupun e-card serta kalender korporasi, iklan, backdrop, banner dan signage untuk kegiatan RUPS dan Public Expose maupun Apresiasi Karya Media (Aryadia).

The graphic design on the entire communication material produced by Bakrieland maintains consistency of the Company identity in accordance with the corporate brand guidelines. Materials produced include e-newsletters, printed cards, e-cards and corporate calendars, advertisements, backdrops, banners and signage for the GMS and Public Expose as well as for the media's journalism recognition event Apresiasi Karya Media (Aryadia).

Komunikasi Eksternal Bakrieland, dengan 3 (tiga) unit usaha yang memiliki beragam pengembangan proyek, memerlukan program komunikasi eksternal terpadu yang tidak hanya mampu membantu mencapai tujuan komunikasi korporat sesuai misi dan visi perusahaan, namun juga meningkatkan brand awareness dari tiap produknya untuk dapat dikenal sebagai satu kesatuan utuh, sehingga pada akhirnya mampu membantu meningkatkan pemasaran produkproduk Bakrieland.

External Communications (EC) Bakrieland together with its 3 (three) business units that cover various project developments, requires an integrated external communication program to not only support the achievement of corporate communication corresponding to the Company’s mission and vision, but also to strengthen a unified brand awareness from each product, and eventually supporting the marketing of all Bakrieland products.

Tanggung jawab tim External Communication (EC) antara lain sebagai berikut: • Pintu komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan melalui media. • Memberikan bimbingan/saran di bidang komunikasi kepada semua pemangku kepentingan. • Merumuskan dan menerapkan prosedur yang efektif untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam komunikasi baik di tingkat induk Perusahaan maupun unit usaha. • Mendukung secara internal dan eksternal tujuan komunikasi perusahaan.

Responsibilities of the External Communications (EC) team are as follows: • As a channel of communication between the Company and stakeholders through the media. • To assist/ provide suggestions related to communication to stakeholders. • To formulate and implement an effective procedure to facilitate the decision making process in communication both for holding company and business units. • To support internally and externally the Company’s communication objectives.






Kegiatan 2012 EC memfokuskan pada kegiatan yang dapat menunjang terjadinya sinergi antara induk Perusahaan dengan unit usaha serta peningkatan brand awareness dan persepsi publik terhadap Bakrieland sebagai pengembang properti landmark terkemuka sehingga tercipta image yang berkelanjutan.

2012 Activities EC focused on activities to support a synergy between the holding company and its business units and to strengthen brand awareness and public perception of Bakrieland as a prominent property developer to create a sustainable image.

Sebagai regulator, advisor dan koordinator, EC bekerjasama dengan seluruh Marketing dan Public Relations unit usaha dalam menjalankan setiap program komunikasi eksternal yang mencakup Media Relations dan Corporate Advertisement & Marketing Events.

As a regulator, advisor and coordinator, EC partners with all marketing and public relations in the business units in running the external communication programs including Media Relations, Corporate Advertisement and Marketing Events.

1. Kegiatan Media EC berkoordinasi dengan berbagai divisi baik di Bakrieland maupun di unit usaha terkait penyelenggaraan beragam kegiatan yang berhubungan dengan media. Pada tahun ini, EC bekerja sama dengan konsultan eksternal mengadakan berbagai program komunikasi dengan media. Program komunikasi dibagi menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan online yang meliputi strategic news, straight news, feature article dan one-on-one interview serta pendekatan offline, meliputi countering issue, strategic stakeholders approach dan feeding strategic info. EC juga melakukan peningkatan hubungan dengan media dengan mengadakan media visit, media gathering, media brief/ entertainment, media appreciation events, one-on-one meeting dan kitchen tour.

1. Media Relations EC coordinates with several divisions within Bakrieland and its business units in relation to various media events. This year EC partnered with external consultants to carry out various communication programs with the media. There are 2 (two) approaches in the communication program, the online approach, including strategic news, straight news, feature articles and one-onone interviews, and offline approach including blocking and countering issues, strategic stakeholders approach and feeding strategic info. EC enhanced Bakrieland's media relations through media visits, gatherings, brief/entertainment, appreciation events, one-on-one meetings and kitchen tours.


Corporate Affairs

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program komunikasi yang telah dijalankan, EC melakukan pengukuran terhadap pemahaman dan persepsi para pemangku kepentingan mengenai Bakrieland melalui media audit. Media audit dilakukan secara acak terhadap 40 (empatpuluh) orang perwakilan dari media cetak (harian dan mingguan) dan media online (dalam dan luar negeri). Cakupan pembahasan media audit ini berhubungan dengan: Produk dan Jasa, Isu Strategis, GCG, CSR, Aksi Korporasi, dan Efektivitas Program Komunikasi.

To determine the level of success of the communication program, EC assesses the understanding and perception of stakeholders regarding Bakrieland through a Media Audit. The Media audit was undertaken by a random audit of 40 (forty) people representing printed media (daily and weekly media) and online media (domestic and foreign). The scope of the Media Audit relates to: Product and Service, Strategic Issues, GCG, CSR, Corporate Action, and the Effectiveness of the Communication Program.

Pelaksanaan media audit secara berkala diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai positioning Bakrieland dan unit usaha yang dapat dilihat dari Perception Index Level (PIL) di periode Januari - Desember 2012 berada pada posisi 4.733 yang masuk pada area medium positif.

A periodic media audit was expected to provide a picture about Bakrieland’s positioning and those of its business units from January to December 2012 and recorded a Perception Index Level (PIL) at 4,733 which falls in the medium positive area.

Corporate Affairs


Secara ringkas, hasil dari media audit 2012 adalah sebagai berikut:

In summary, results of the media audit 2012 are as follows:

•

Aksi Korporasi Media memiliki persepsi bahwa aksi korporasi dalam bentuk penjualan aset demi memperbaiki kinerja serta kerjasama dengan mitra strategis dipandang sebagai langkah yang tepat. Salah satu yang menjadi sorotan positif adalah mitra strategis untuk pengembangan super blok dan wahana hiburan.

•

Corporate Action Media’s perception is that the corporate action of asset sales for performance improvement and partnership with strategic partner was regarded as positive. One of the positive perceptions was the strategic partnership for the development of the super block and entertainment venue.

•

Isu Strategis Peraturan tentang kepemilikan asing di Indonesia dianggap menguntungkan bagi Bakrieland karena sebagian besar produk Bakrieland ditujukan ke segmen menengah atas yang didominasi oleh warga negara asing. Sedangkan peraturan tentang Loan to Value (LTV) dan Down Payment (DP) 30% untuk tipe rumah di atas 70

•

Strategic Issue On strategic issues in 2012, media has the perception that regulation concerning foreign investment in Indonesia is an advantage for Bakrieland because the majority of Bakrieland products are for middleup segments which are dominated by foreigners. Meanwhile, the regulation concerning the Loan to Value (LTV) and Minimum Down Payment (DP) of 30% for type-70 houses and up is considered to






dianggap tidak memberikan dampak terhadap kinerja Bakrieland.

have no impact on Bakrieland’s performance.

11.36% 22.73% 25.00%

2011

•

Good Corporate Governance Media menilai bahwa Bakrieland telah menerapkan prinsip GCG dengan baik. Sebagai perusahaan terbuka, Bakrieland juga dinilai telah mematuhi peraturan bursa secara konsisten melalui keterbukaan informasi, tepat waktu pelaporan, update keberlanjutan proyek, serta pemilihan Komisaris dan Manajemen yang profesional dalam mengelola bisnis properti terintegrasi. Persepsi tersebut timbul karena responden mengetahui bahwa Bakrieland menjalankan azas transparansi informasi dengan senantiasa memberikan laporan berkala ke otoritas pasar modal serta tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan pasar modal. Selain itu berbagai penghargaan GCG yang didapat oleh Bakrieland dari berbagai institusi turut memberikan citra positif terhadap media.

•

Good Corporate Governance Media's perception is that GCG has been well implemented in Bakrieland. As a public company, Bakrieland has also been considered as consistently in compliance with the stock exchange authority through information transparency, timeliness of reports, updates of project continuation, and selection of professional Commissioners and Management in running the integrated property business. The perception emerged because respondents understand that Bakrieland performs information transparency by continually providing periodic reports and has never violated regulations of stock exchange authority. Furthermore, Bakrieland has been granted several GCG awards from various institutions, contributing to a positive media image.

•

Produk dan Jasa Persepsi media tentang produk dan jasa Bakrieland tahun ini meningkat. Mayoritas media memandang Bakrieland merupakan perusahaan properti yang memiliki citra positif dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Citra tersebut didapat dari kualitas produk yang sesuai dengan standar yang dijanjikan, nilai pengembalian investasi yang tinggi, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan serta komitmen Bakrieland untuk selalu menyediakan ruang terbuka hijau di setiap produknya. Di sisi lain, penyelesaian proyek tepat waktu masih merupakan isu yang sangat berpengaruh terhadap pencitraan Bakrieland.

•

Products and Services The media’s perception on Bakrieland’s products and services improved this year. A vast majority of media views that Bakrieland bears a more positive image than other companies. This perception is due to product quality that meets promised standards, high return of investment value, facilities and infrastructure to support the area and the commitment to always provide green open area in every product. On the other end, project completion timeliness positively affects Bakrieland’s image.

40.91%

3.70%

55.56% 22.22% 18.52%

2012 Selalu terbuka dan transparan dalam memberikan informasi Always open and transparent in providing information Menerima penghargaan GCG dari beberapa institusi Received GCG recognition from various institutions Tidak pernah melanggar aturan pasar modal Always in compliance with capital market regulations Progress pembangunan proyek yang transparan Transparent on project development progress

Hasil Media Audit GCG Result of GCG Media Audit


Corporate Affairs

•

Corporate Social Responsibility Kontinuitas pelaksanaan program CSR yang dijalankan Bakrieland berhasil memberikan persepsi positif kepada media. Mayoritas media telah mempunyai gambaran yang jelas mengenai program CSR terpadu Bakrieland Goes Green (BGG).

•

Corporate Social Responsibility The continuity of Bakrieland’s CSR programs succeeded in boosting a positive media perception. The vast majority of media has a clear picture about the integrated CSR program of Bakrieland Goes Green (BGG).

•

Program Komunikasi Seluruh responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Corporate Affairs Bakrieland selalu mudah untuk dipahami. Hal ini berdampak positif terhadap persepsi dan hubungan baik antara Bakrieland dengan media. Di tahun-tahun mendatang diharapkan Bakrieland terus melakukan komunikasi dengan media sehingga akses informasi mengenai kinerja dan aksi korporasi lebih mudah didapat.

•

Communication Program All respondents stated that Bakrieland Corporate Affairs always provide clear information. This has a positive impact on the perception and good relations between Bakrieland and the media. In the coming years, Bakrieland expects to continuously communicate with the media so that information on corporate performance and action can easily be accessed.

Sementara itu apresiasi Karya Jurnalistik yang diberikan oleh Bakrieland juga mendapat respon positif dari media karena merupakan satu-satunya ajang apresiasi media yang dilakukan oleh kalangan industri properti.

Meanwhile Bakrieland’s appreciation towards journalism through the Aryadia program has granted positive response from the media, as this is the only such event for media initiated by any property company.

Corporate Affairs

0.0% 0.0% 45.00%

55.00%

2011

0.0% 7.41% 25.93%

66.67%

2012

Program daur ulang dari Bakrieland Bakrieland recycle program Program penghematan sumber daya oleh Bakrieland Bakrieland energy saving program Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bakrieland Bakrieland open green space management program Program CSR Bakrieland Bakrieland CSR program

Hasil Media Audit CSR Result of CSR Media Audit


2. Corporate Advertisement & Marketing Events Pada tahun 2012, kegiatan marketing advertisement dilakukan dengan pemasangan iklan baik secara rutin maupun non-rutin memasang iklan di harian Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan dan Viva News.

2. Corporate Advertisement & Marketing Events The marketing advertisement activities carried out in 2012 included routine and non-routine advertisement in Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan and Viva News.

Selain itu, Bakrieland juga melakukan koordinasi dengan unit usaha untuk melakukan kegiatan pemasaran dengan menjalankan program-program seperti media luncheon bersama penerima ARYADIA 2012, buka puasa bersama media, serta menerbitkan majalah Beyond.

In addition, Bakrieland also coordinates with business units to conduct marketing activities by implementing programs such as media luncheon with journalists who received the 2012 ARYADIA recognition, breaking fast with the media, as well as publishing the Beyond magazine.



12.50%

87.50%

2011

55.56%

44.44%

2012

Mudah mendapatkan informasi dari Bakrieland Easy access to information from Bakrieland Tidak mudah mendapatkan informasi dari Bakrieland Difficult access to information from Bakrieland Hasil Media Audit Program Komunikasi Result of Communication Program Media Audit




CSR Terpadu Sejak tahun 2008, Bakrieland telah melaksanakan program CSR terpadu yang berada di bawah payung program Bakrieland Goes Green (BGG) dengan tiga pilar Green Attitude, Green Architecture dan Green Operation. Sejak tahun 2010, pelaksanaan program BGG di bawah pilar Green Attitude telah dilakukan di bawah koordinasi CA. Laporan terinci mengenai kegiatan CSR dimuat secara khusus pada bab Laporan CSR pada Laporan Tahunan ini, halaman 135.

Integrated CSR Since 2008, Bakrieland has performed the integrated CSR programs under the Bakrieland Goes Green (BGG) umbrella program based on three pillars: Green Attitude, Green Architecture and Green Operation. Since 2010, the BGG program under the Green Attitude program has been managed under CA coordination. Detailed report on CSR programs is described in the CSR Report section of this Annual Report on page 135.

Rencana 2013 Sebagai kelanjutan dari program kerja 2012, program kerja 2013 akan selaras dengan transformasi Bakrieland yang akan difokuskan pada bisnis inti yaitu sebagai pengembang properti terpadu. Maka tema dari corporate communication adalah konsolidasi dan integrasi agar tercipta relasi tanpa batas antar produk-produk Bakrieland. Tujuannya adalah untuk mempertahankan persepsi publik terhadap posisi Bakrieland sebagai suatu pengembang properti terintegrasi yang solid dan berkelanjutan secara finansial dan ramah lingkungan.

Plans for 2013 Continuing the work program in 2012, plans for 2013 will be harmonized with Bakrieland’s transformation phase, that will focus on its core business as an integrated property developer. Thus the theme of the corporate communication is consolidation and integration that create borderless relations among Bakrieland’s products. The objective is to maintain public perception over Bakrieland’s positioning as a solid and financially sustainable as well as environmentally friendly integrated property developer.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun strategi yang akan dijalankan pada tahun 2013, yaitu: 1. Membuat 'benang merah' terhadap branding Bakrieland untuk meningkatkan kesadaran terhadap brand perusahaan dan produkproduk propertinya agar tercipta citra positif yang berkesinambungan. 2. Memperkuat posisi perusahaan dengan melakukan koordinasi antara induk Perusahaan dan unit usaha. 3. Melakukan kampanye ‘One Bakrieland’.

To achieve this objective, the strategy for 2013 is set as follows: 1. To generate Bakrieland’s synchronized branding and product quality to enhance brand awareness and to create a sustainable positive image. 2. To strengthen the Company’s positioning by maintaining strong coordination between the holding company and business units. 3. To support the campaign of “One Bakrieland.”


Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary


Perusahaan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai pejabat penghubung antara Perusahaan dengan organ perusahaan dan pemangku kepentingan yang berpedoman kepada peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4, Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A butir III.1.8 dan Lampiran II Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-305/BEJ/07-2004 butir C.15. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

The Company appointed a Corporate Secretary to act as the liaison between the Company and its corporate organs, as well as with stakeholders in accordance to Bapepam-LK Regulation No. IX.I.4, Indonesia Stock Exchange (IDX) Regulation No. I-A item III.1.8 and Attachment II IDX Director’s decree No. Kep-305/BEJ/07-2004 item C.15. The Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and reports his activities to the Board of Commissioners.

Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturanperaturan yang berlaku di bidang pasar modal. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi emiten atau perusahaan publik. 3. Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi ketentuan UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. 4. Sebagai penghubung antara perusahaan publik dengan Bapepam-LK dan masyarakat. 5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan anggota Direksi, Komisaris dan keluarganya, baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Tercatat. 6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% (lima perseratus) atau lebih. 7. Menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah hasil rapat. 8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Based on the above regulations, the main duties of the Corporate Secretary are as follows: 1. Keeps abreast of capital market developments, notably on existing capital market regulations. 2. Offers service to the public on all information required by investors in relation to the condition of the listed company. 3. Provides inputs to company’s board of directors in complying with provisions stipulated in Law No.8 Year 1995 on the capital market and its functional regulations. 4. Acts as the public company liaison with Bapepam-LK and the public. 5. Prepares special lists of share ownership, business relationships, and other roles that may cause conflict of interests with the listed companies or its affiliated companies, in relation to members of boards of directors and commissioners and their families. 6. Prepares a list of shareholders including the 5% (five percent) or above share ownership. 7. Attends boards of directors’ meetings and prepares minutes of meetings. 8. Responsible for conducting General Meetings of Shareholders (GMS).






Selama 2012 Sekretaris Perusahaan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Memandu Perusahaan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perusahaan mengimplementasikan peraturanperaturan tersebut. Perusahaan menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan. 2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (Bapepam-LK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI, BAE dan Wali Amanat. Korespondensi yang dilakukan selama 2012 sebanyak 64 (enam puluh empat) kali. 3. Memberikan keterbukaan informasi terkait Perusahaan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, website, mailing list, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perusahaan. Siaran pers yang diterbitkan selama 2012 sebanyak 2 (dua) kali. 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (Public Expose) Tahunan.

Activities undertaken by the Corporate Secretary in 2012 are as follows: 1. Guided the Company to ensure compliance with capital market regulations, and kept tabs of new regulations to further guarantee that the Company implemented such regulations. The Company issued 4 (four) Financial Reports and 1 (one) Annual Report. 2. Conducted correspondence with Capital Market regulators (BapepamLK and IDX) and other supporting institutions such as KSEI, BAE and Trustees. There were 64 (sixty four) occasions of correspondence carried out in 2012. 3. Delivered transparent information related to the Company through various forms of reporting, either planned or ad hoc, among other means through press releases, the website, mailing lists, and attending to requests for information pertaining to the Company. A total of 2 (two) press releases were issued during 2012. 4. Coordinated the holding of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). 5. Coordinated the implementation of the Annual Public Expose.

Akses Informasi Publik Masyarakat umum dan investor harus mempunyai kesempatan mempunyai untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan. Teknologi informasi yang semakin berkembang, membuat keanekaragaman sumber informasi berbasis elektronik. Kegiatan publikasi dapat diakses melalui situs www. bakrieland.com, yang memuat informasi terkini seperti kemajuan proyek, pergerakan harga saham, aksi korporasi, dan informasi lainnya. Bakrieland juga memiliki mailing list yang dapat memberikan informasi terkini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Public Information Access The general public and investors have the widest possible access to information about the Company at anytime through its official website at www.bakrieland.com, which presents recent information on project progress, share price movement, corporate actions, and other significant information. Bakrieland also has a mailing list which conveys up-to-date information to its relevant parties.


Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary


Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perusahaan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Bakrieland, Tel. (62-21) 5257835, Fax. (62-21) 5225063, Email: info@bakrieland. com.

For further information about the Company, the public and investors are welcome to contact the Corporate Secretary of Bakrieland, Tel. (62-21) 5257835, Fax. (62-21) 5225063, Email: [email protected].

Rencana 2013 Pada tahun 2013 mendatang, Sekretaris Perusahaan merencanakan untuk meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, dan/ atau pelatihan terkait peraturan-peraturan baru pasar modal yang diselenggarakan oleh regulator maupun Asosiasi Emiten Indonesia.

Plans for 2013 In the year 2013, the Corporate Secretary is planning on taking more active participation in the activity of socialization, and/or training programs related to new regulations in the capital market conducted by regulator or Indonesian Listed Companies Association.

Profil Sekretaris Perusahaan Kurniawati Budiman lahir di Jakarta, 21 Agustus 1971, mulai menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bakrieland sejak 30 Januari 2013. Bergabung di Kelompok Usaha Bakrie sejak 2005 dan sebelumnya menjabat sebagai Chief Administration Officer Bakrieland Hotels & Resorts. Meraih gelar Bachelor Administrative Studies dari York University, Toronto.

Profile of Corporate Secretary Kurniawati Budiman was born in Jakarta, 21 August 1971. She assumed her position as Bakrieland’s Corporate Secretary on 30 January 2013. She joined Bakrie Group in 2005 and previously served as Chief Administration Officer Bakrieland Hotels & Resorts. She holds a Bachelor degree in Administrative Studies from York University, Toronto.






Korespondensi Bapepam-LK dan BEI | Correspondence with Bapepam-LK and IDX No

Perihal Surat

Kepada/ To

Peraturan / Regulation

Subject Letter

1

Keterbukaan Informasi - Road Show dan Conference

Bapepam-LK, IDX

Bapepam-LK Regulation No. X.K.1

Information Disclosure - Road Show and Conference

2

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Desember 2011

IDX

IDX Regulation No. I-E Item III.3.4.2

Monthly Report of Exchange Registration as of 31 December 2011

3

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2011

Bapepam-LK, IDX


Report of Fund Realization from the Public offering as of 31 December 2011

4

Kesiapan Menjelang Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk

IDX, Bapepam-LK

Letter of BEI S-00259/BEI. PPS/01-2012

Preparation for maturity of Bonds and Sukuk

5

Informasi Penggantian Auditor Laporan Keuangan

Bapepam-LK, IDX


Information on the Change of Financial Report Auditor

6

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Januari 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 31 January 2012

7

Laporan Perubahan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih

Bapepam-LK, IDX

Bapepam-LK Regulation No. X.M.1

Report of Changes of 5% Ownership or Above

8

Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Kupon Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap ke-16

IDX

KSEI-4082/JKS/0212

Confirmation of the Preparation for the 16th Bonds I Coupon of Bakrieland Year 2008 with Fixed Rate

9

Keterbukaan Informasi - Road show / Conference

Bapepam-LK, IDX


Information Disclosure - Road Show / Conference

10

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 29 Februari 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 29 February 2012

11

Keterbukaan Informasi - Berkenaan Dengan Pembelian Saham Limitless World International Services-6 Limited (Limitless-6)

Bapepam-LK, IDX


Information Disclosure - Related to purchasing of Limitless World International Services-6 Limited (Limitless-6) stocks

12

Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri B Ke-11

IDX

KSEI-6166/JKS/0312

Confirmation of the Preparation for Installment Fund Payment of the B Series 11th Sukuk Ijarah I of Bakrieland Year 2009

13

Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2011 & Bukti Iklan

Bapepam-LK, IDX


Consolidated Financial Statement as of 31 December 2011 and Proof of Advertisement

14

Bukti Asli Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2011

IDX

IDX Regulation No. I-E

Original Proof of Advertisement of Consolidated Financial Statement as of 31 December 2011

15

Bukti Asli Iklan Hasil Pemantauan Khusus Kesiapan Pembayaran Atas Sukuk Ijarah I Seri B Tahun 2009 Bakrieland Development

Bapepam-LK, IDX, Wali Amanat

Bapepam-LK Regulation No. IX.C.11

Original Proof of Advertisement of the Monitoring Result on the Preparation for B Series Sukuk Ijarah I Year 2009 Bakrieland Development Payment

16

Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Bapepam-LK, IDX

Bapepam-LK Regulation No. IX.I.1

Information on AGMS and EGMS Plan

17

Penjelasan Terkait Transaksi Saham Bakrieland Development

IDX

Letter of BEI No: S-02283/BEI. PPJ/03-2012

Explanation of Bakrieland Development, Tbk stock Transactions

18

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Maret 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 31 March 2012

19

Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Maret 2012

Bapepam-LK, IDX


Report of Funds Realization from the Public Offering as of 31 March 2012

20

Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Bapepam-LK, IDX, BAE, KSEI

IDX Regulation No. I-E Item IV.5

Proof of Advertisement for AGMS and EGMS Announcement



Perihal Surat

21

Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

IDX


Announcement of AGMS and EGMS

22

Perubahan Jadwal Atas Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Bapepam-LK, IDX


Changes on Schedule of AGMS and EGMS Plan

23

Perubahan Jadwal Atas Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

IDX


Changes on Schedule of AGMS and EGMS Plan

24

Bukti Iklan Pemberitahuan Tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Bapepam-LK, IDX


Proof of Advertisement for Changes on Schedule of AGMS and EGMS Plan

25

Laporan Tahunan (Annual Report) 2011

Bapepam-LK, IDX


Annual Report 2011

26

Peringatan Tertulis I

IDX, Bapepam-LK

Letter of BEI No. S-02613/BEI. PPJ/04-2012

Written Warning I

27

Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Maret 2012

IDX, Bapepam-LK


Consolidated Financial Statement as of 31 March 2012

28

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 April 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 30 April 2012

29

Perubahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham

Bapepam-LK, IDX


Changes on Agenda of GMS

30

Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bapepam-LK, IDX


Proof of Advertisement for AGMS Invitation

31

Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

IDX


Proof of Advertisement for AGMS Invitation

32

Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Kupon Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap Ke-17

IDX

KSEI-11891/JKS/0512

Confirmation of the Preparation for the 17th Bonds I Coupon of Bakrieland Development Year 2008 with Fixed Rate

33

Keputusan RUPS Tahunan dan Bukti Iklan

Bapepam-LK, IDX


AGMS Resolution and Proof of Advertisement

34

Keputusan RUPS Tahunan Bakrieland Development

IDX


Bakrieland Development AGMS Resolution

35

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 31 May 2012

36

Bukti Iklan Hasil Pemantauan Tahunan Pemeringkatan

Bapepam-LK, IDX, Wali Amanat


Proof of Advertisement of Annual Rank Monitoring

37

Permintaan Penjelasan atas Penelaahan Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Maret 2012

IDX, Bapepam-LK

Letter of IDX No. S-04181/BEI. PPS/06/2012

Request for Explanation Financial Statement Review as of 31 December 2011 and 31 March 2012

38


Bapepam-LK, IDX



39

Kesiapan Menjelang Jatuh Tempo Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 Seri B

IDX, Bapepam-LK

Letter of IDX S-00259/BEI. PPS/01-2012

Preparation on Maturity of Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Year 2009 B Series

40


Bapepam-LK, IDX



41

Konfirmasi Pelaksanaan Pelunasan Pokok Sukuk Seri B dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009 ke-12

IDX

KSEI-15169/JKS/0612

Confirmation on Realization Principle Fund Payment B Series Sukuk and 12th Installment Fund Payment Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Year 2009


Kepada/ To


Subject Letter







Perihal Surat

42

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2012

IDX

Kepada/ To



Monthly Report of Exchange Registration as of 30 June 2012

Subject Letter

43

Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2012 & Bukti Iklan

Bapepam-LK, IDX


Consolidated Financial Statement as of 30 June 2012 and Proof of Advertisement

44

Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan konsolidasian per 30 Juni 2012

IDX

IDX Regulation No. I-E

Delivery Proof of Advertisement of Consolidated Financial Statement

45

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 31 July 2012

46

Bukti Iklan Hasil Pemantauan Khusus Pemeringkatan Obligasi I Seri B Tahun 2008

Bapepam-LK, IDX


Proof of Advertisement Ranks Special Monitoring Result Bonds I Year 2008 B Series

47

Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Kupon Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap ke-18

IDX

KSEI-20185/JKS/0812

Confirmation on the Preparation for the 18th Bonds I Coupon of Bakrieland Development Year 2008 with Fixed Rate

48

Permintaan Konfirmasi Tentang Pemberitaan di Media Masa

Bapepam-LK

Letter of Bapepam-LK No. S-10517/BL/2012

Request for Confirmation on News in Media

49

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Agustus 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 31 August 2012

50

Permintaan Penjelasan

IDX, Bapepam-LK

Letter of IDX No. S-06583/BEI. PPS/09-2012

Request for Explanation

51

Bukti Iklan Hasil Pemantauan Khusus Pemeringkatan Obligasi I Seri B Tahun 2008

Bapepam-LK, IDX


Proof of Advertisement Ranks Special Monitoring Result Bonds I Year 2008 B Series

52

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 September 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 30 September2012

53

Permintaan Penjelasan Mengenai Laporan Keuangan per 30 Juni 2012

IDX, Bapepam-LK

Letter of IDX No. S-06989/BEI. PPS/10-2012

Request for Explanation on Financial Statement as of 30 June 2012

54

Permintaan Penjelasan

IDX, Bapepam-LK

IDX Regulation No. I-E Item II.4

Request for Explanation

55

Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2012

IDX, Bapepam-LK

IDX Regulation No. I-E Item III.I.6.1

Consolidated Financial Statement as of 30 September 2012

56

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 31 October 2012

57

Permintaan Konfirmasi Tentang Pemberitaan di Media Massa

IDX

Letter of IDX No. S-077007/BEI. PPJ/11-2012

Request for Confirmation on News in Media

58

Publik Expose Tahunan Bakrieland Development

IDX, Bapepam-LK

IDX Regulation No. I-E Item V.4.1

Bakrieland Development Annual Public Expose

59

Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Bentuk Valuta Asing

Bapepam-LK

S-13262/BL/2012 dan SE-02/ BL/2009

Information of Debt / Liabilities in Foreign Currency

60

Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Kupon Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Seri B Dengan Tingkat Bunga Tetap ke-19

IDX

KSEI-26535/JKS/1112

Confirmation on the Preparation for the 19th Bonds I Coupon of Bakrieland Development Year 2008 with Fixed Rate

61

Penyampaian Materi Public Expose Tahunan

IDX


Release of Public Expose Material

62

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Nopember 2012

IDX


Monthly Report of Exchange Registration as of 30 November 2012

63

Penyampaian Hasil Public Expose Tahunan

IDX


Release of Public Expose

64


Bapepam-LK, IDX




Hubungan Investor Investor Relations


Hubungan Investor merupakan suatu tanggung jawab manajemen strategis yang memadukan aspek keuangan, komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan atas peraturan pasar modal yang memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah paling efektif antara perusahaan, masyarakat keuangan, dan pihak-pihak lain, yang akhirnya berpengaruh atas terbentuknya penilaian yang wajar atas saham perusahaan. Hubungan Investor memberikan gambaran yang tepat mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada investor maupun calon investor. Aktivitas Hubungan Investor yang efektif akan memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Hubungan investor dibutuhkan di perusahaan yang sudah go public, dan memiliki saham dan/atau obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Para investor sebagai pembeli saham harus selalu di update tentang informasi perusahaan.

Investor Relations is a strategic management function that integrates finance, communications, marketing and compliance with capital market regulations, allowing the creation of effective two-way communication between Company and other companies, the financial community, and other parties as well as ultimately influencing the formation of a reasonable valuation of company shares. Investor Relations gives an accurate picture of Company performance and prospects to investors or prospective investors. Therefore, effective Investor Relations activities will provide a positive influence on overall Company value. Investor relations is required for all public companies, that is for those having stocks and/or bonds listed on the Indonesia Stock Exchange. Investors as buyers of shares shall always receive information updates about the Company.

Hubungan Investor mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat keuangan (investor, analis, dan media). 2. Mengikuti perkembangan bursa saham dan memberikan saran kepada manajemen terkait dengan saham perusahaan. 3. Menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada masyarakat keuangan. 4. Memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan khususnya bidang keuangan.

The main duties of Investor Relations are: 1. To build good relations with the financial community (investors, analysts, and the media). 2. To observe stock market developments and give advice to management concerning the company shares. 3. To provide information regarding the company’s condition to the financial community. 4. To respond to any questions related with finance.






Sebagai perusahaan publik yang menjunjung tinggi aspek keterbukaan informasi, Bakrieland senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan akses informasi kepada para analis dan investor. Bakrieland berusaha membangun citra yang baik melalui pengembangan hubungan dengan investor dan analis baik secara interaktif maupun penyampaian informasi berkala, terutama yang berkaitan dengan kinerja dan prospek Perusahaan. Penyampaian informasi kepada investor/analis dilakukan melalui kegiatan road show, analyst meeting, investor conference, dan media komunikasi lainnya. Sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan Hubungan Investor, setiap road show dengan para analis/fund manager juga dihadiri oleh CEO dan atau CFO Perusahaan.

Bakrieland is constantly making efforts to improve the quality and access of information to business analysts and investors, and to maintain its integrity as a public company that upholds the principle of information disclosure. In the course of developing relations with investors and analysts interactively or through the release of periodic information, particularly with regard to Company performance and prospects, Bakrieland has successfully built an excellent image. The release of information to investors and analysts are conducted through road shows, analyst meetings, investor conferences, and through other media of communication. As a form of high concern towards Investor Relation activities, every road show with analysts and fund managers is also attended by the Company CEO and/or the Director of Finance.

Secara umum tidak terdapat perubahan cakupan tugas yang dilakukan oleh Hubungan Investor. Kegiatan pokok yang dilakukan selama tahun 2012, yaitu: 1. Mengadakan rapat dengan investor/ analis sebanyak 84 (delapan puluh empat) kali. 2. Menghadiri Trimegah Investor Gathering dan UBS Indonesia Conference. 3. Memberikan masukan kepada manajemen terkait perkembangan bursa saham dan saham Perusahaan. 4. Melakukan korespondensi dan menjawab pertanyaan yang berasal dari masyarakat keuangan.

In general there are no changes in the scope of tasks performed by Investor Relations from last year. The main activities conducted throughout 2012 were: 1. Conducted a total of 84 (eighty four) meetings with investors/ analysts. 2. Attended Trimegah Investor Gathering and UBS Indonesia Conference. 3. Provided input to management in regards to the stock exchange and the Company stock movements. 4. Performed correspondence and responded to inquiries from the financial community.



Jumlah rapat dengan analis/investor di tahun 2012 relatif sama dengan tahun 2011. Minat analis/investor terhadap Perusahaan masih tetap tinggi, terbukti dari jumlah pertemuan yang masih di atas 50 (lima puluh) kali. Selain itu, para analis juga memberikan respon positif terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perusahaan, hal ini terlihat dari jumlah laporan riset analis yang mencapai 8 (delapan) laporan, 2 (dua) diantaranya dikeluarkan oleh institusi sekuritas asing.

The number of meetings with analysts/ investors in 2012 was similar to the number of meetings in 2011. The interest of analysts/investors towards the Company remains high, shown from the more than 50 (fifty) meetings held during the year. In addition, analysts gave a positive response to the Company’s continuous transparency, as indicated by the number of analyst research reports, with 8 (eight) reports, 2 (two) of which were issued by foreign securities institutions.

Rencana 2013 Selain melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2012, Hubungan Investor juga akan meningkatkan pertemuan dengan para investor, analis dan media, serta meningkatkan kualitas laporan. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat atas properti yang dimiliki dan dikelola oleh Bakrieland.

Plans for 2013 In addition to continuing with ongoing activities, Investor Relations is determined to further increase the frequency of meetings with investors, analysts and media, as well as to improve the quality of reporting. These efforts are done to further improve the public’s understanding of properties owned and managed by Bakrieland.






Rapat dengan Analis dan Manajer Investasi Meetings with Analysts and Investment Managers in 2012 No.

Tanggal | Date

Institusi | Institution

Negara | Country

1

13 Januari 2012

UBS Securities Indonesia

Indonesia

2

16 Januari 2012

CLSA Indonesia

Indonesia

3

17 Januari 2012

BNI Securities

Indonesia

4

18 Januari 2012

BNP Paribas Securities Indonesia

Indonesia

5

18 Januari 2012

Macquarie Securities

Indonesia

6

19 Januari 2012

Mandiri Sekuritas

Indonesia

7

31 Januari 2012

D.E. Shaw & Co

India

8

06 Februari 2012

Pyramis Global

USA

9

06 Februari 2012


Indonesia

10

07 Februari 2012

Religare Capital Markets

Singapore

11

20 Februari 2012

BNP Paribas Securities

Hong Kong

12

21 Februari 2012

Credit Suisse

Indonesia

13

23 Februari 2012

Standard Life

United Kingdom

14

24 Februari 2012

Deutsche Bank

Indonesia

15

08 Maret 2012

Bahana Investment

Indonesia

16

14 Maret 2012

CIMB Securities

Singapore

17

14 Maret 2012

Central Asset

Singapore

18

21 Maret 2012

Cheyne Capital

United Kingdom

19

21 Maret 2012

CIMB Securities

Singapore

20

22 Maret 2012

Manulife

Indonesia

21

28 Maret 2012

Tigfunds

USA

22

18 April 2012

Basso Capital

Hong Kong

23

18 April 2012

D.E. Shaw & Co

Hong Kong

24

19 April 2012

Morgan Stanley Asia Indonesia

Indonesia

25

24 April 2012

SC Lowy Financial Ltd

Hong Kong

26

25 April 2012

Cube Capital

Hong Kong

27

03 Mei 2012

CIM Investment

Singapore

28

08 Mei 2012

Sc Lowy Financial Ltd

Hong Kong

29

10 Mei 2012

D.E. Shaw & Co

Hong Kong

30

10 Mei 2012


Hong Kong

31

11 Mei 2012


Hong Kong

32

14 Mei 2012

Batavia Prosperindo

Indonesia

33

15 Mei 2012

Alpine RE Fund

USA

34

23 Mei 2012

CLSA Indonesia

Indonesia

35

31 Mei 2012


Singapore

36

31 Mei 2012

Credit-Suisse

Hong Kong

37

31 Mei 2012

Och-Ziff

Hong Kong

38

31 Mei 2012

Value Partners

Hong Kong

39

31 Mei 2012

Highbridge

Hong Kong

40

20 Juni 2012

Dalton Investment

China

41

20 Juni 2012

Dalton Investment

Japan


No.

Tanggal | Date


Negara | Country

42

20 Juni 2012

Kim Eng Securities

Indonesia

43

28 Juni 2012

ELB holders, arranged by Credit Suisse (CS)

Hong Kong

44

13 Juli 2012

Value Partners

Hong Kong

45

13 Juli 2012

Credit Suisse

Hong Kong

46

13 Juli 2012

Whitebox Advisors

Hong Kong

47

13 Juli 2012

BFAM Partners

Hong Kong

48

13 Juli 2012

Pine River Capital

Hong Kong

49

25 Juli 2012


Indonesia

50

25 Juli 2012

Henderson Global

Singapore

51

09 Agustus 2012

Clearwater Capital

Hong Kong

52

09 Agustus 2012

Cube Capital

Hong Kong

53

16 Agustus 2012

Prana Capital

Singapore

54

28 Agustus 2012

Fidelity Management

USA

55

29 Agustus 2012

Credit Suisse

Hong Kong

56

29 Agustus 2012

Claren Road

USA

57

05 September 2012

Arch Advisory

Malaysia

58

05 September 2012

BAML

Singapore

59

05 September 2012

Credit Suisse Securities

Indonesia

60

12 September 2012

Samuel Sekuritas

Indonesia

61

13 September 2012

BNI Securities

Indonesia

62

21 September 2012

GMT Aset Manajemen

Indonesia

63

27 September 2012

Cube Capital

Hong Kong

64

09 Oktober 2012

Deutsche Bank

Singapore

65

10 Oktober 2012

Cube capital

Hong Kong

66

10 Oktober 2012

Ice Canyon

USA

67

11 Oktober 2012

Cowell & Lee Advisors Ltd

Hong Kong

68

16 Oktober 2012

UOB Asset Management

Singapore

69

18 Oktober 2012

Claren Road

Hong Kong

70

31 Oktober 2012

Cube Capital

Hong Kong

71

31 Oktober 2012


Hong Kong

72

05 November 2012

OSK Nusadana Securities

Indonesia

73

05 November 2012

Alpheus Advisors

Greece

74

08 November 2012


Hong Kong

75

20 November 2012


Hong Kong

76

21 November 2012

Greenday Capital

Australia

77

23 November 2012

LIM Advisors Ltd

Hong Kong

78

30 November 2012

Debtwire

Singapore

79

30 November 2012

BNI Securities

Indonesia

80

07 Desember 2012

Growth Investments Management

Hong Kong

81

07 Desember 2012

Argyle Street Management

Hong Kong

82

07 Desember 2012

Abu Dhabi Investment Authority

Uni Arab Emirates

83

14 Desember 2012


Hong Kong

84

19 Desember 2012

Daiwa Capital Markets

Hong Kong







Laporan Riset Research Reports No.

Tanggal | Date


Rekomendasi | Recommendation

1

17 Januari 2012

Bahana Securities

Sell

2

16 Februari 2012

Batavia Prosperindo Sekuritas

Buy

3

22 Februari 2012


Buy

4

28 Februari 2012


Hold

5

06 Maret 2012

BNI Securities

Buy

6

12 Juni 2012


Buy

7

28 Juni 2012

EVA Dimensions

Sell

8

02 Juli 2012

Mandiri Sekuritas

Buy

Forum Investor & Konferensi Investor Forum & Conference No.

Tanggal | Date

Subyek | Subject

Lokasi | Location

1

12 Januari 2012

Trimegah Investor Gathering

Jakarta

2

6-7 Maret 2012

UBS Indonesia Conference

Jakarta


Laporan Komite Audit Audit Committee Report


Kepada Yth: Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk. Wisma Bakrie 1, Lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kav B-1 Jakarta 12920

To: Board of Commissioners PT Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie 1, 7th Floor HR Rasuna Said Kav B-1 Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 hingga tanggal Laporan Tahunan.

The Audit Committee Annual Activity Report for Period Ended 31 December 2012 Until Date of Annual Report.

Komite Audit adalah sebuah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. KEP-29/PM/2004 dengan lampiran peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. KEP. 305/BEJ/07-2004 tentang Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komite Audit.

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners in accordance with Bapepam-LK Regulation No KEP-29/PM/2004 with Attached Regulation No. IX.I.5 on the Establishment of the Audit Committee and its Working Guidelines, and Indonesia Stock Exchange Regulation No. KEP. 305/BEJ/07-2004 on the Obligation of Listed Companies to Establish an Audit Committee.

Pada tanggal 7 Desember 2012 Bapepam-LK menerbitkan surat keputusan No.KEP-643/BL/2012 dengan lampiran peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang berlaku pada tahun 2013, Komite Audit sedang mengkaji peraturan baru tersebut dan akan mulai menerapkannya pada tahun 2013.

On 7 December 2012, Bapepam-LK issued Directive No.KEP-643/BL/2012 with Attached Regulation No. IX.I.5 on the Establishment of the Audit Committee and its Working Guidelines which shall enter into force in 2013. The Audit Committee is currently reviewing this new regulation and shall begin to apply it in 2013.

Tugas Komite Audit di PT. Bakrieland Development Tbk (Perusahaan) antara lain adalah: a. Melakukan oversight atas Laporan Keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan sebelum dipublikasikan. b. Melakukan oversight atas kecukupan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Eksternal. c. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko, memantau efektivitas pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan.

Duties of the Audit Committee in PT Bakrieland Development Tbk include the following: a. Oversee Financial Statements prepared by the Company before they are published. b. Oversee the adequacy of the assessment process carried out both by the Internal and External Auditors. c. Jointly with the Risk Monitoring Committee, keep track of the effectiveness in implementing the Company’s Risk Management System.






d. Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang undangan termasuk di Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

d. Monitor Company compliance with existing laws and regulations, including in the Capital Market and other regulatory framework related to Company activities.

Komite Audit Perusahaan untuk periode tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang independen sebagai berikut: 1. Kanaka Puradiredja (Ketua / Komisaris Independen) 2. Mohamad Hassan (Anggota / Profesional Independen) 3. Soenarso Soemodiwirjo (Anggota / Profesional Independen)

The Company Audit Committee for 2012 consists of 3 (three) independent members as presented below: 1. Kanaka Puradiredja (Chairman / Independent Commissioner) 2. Mohamad Hassan (Member / Independent Professional) 3. Soenarso Soemodiwirjo (Member / Independent Professional)

Pada tahun 2012, Komite Audit menyelenggarakan 9 (sembilan) kali rapat formal, dengan tingkat kehadiran Kanaka Puradiredja 100%, Mohamad Hassan 78%, dan Soenarso Soemodiwirjo 78%. Kegiatan dalam rapat formal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Membahas pelaksanaan dan penyelesaian audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2011 dengan Auditor Eksternal serta isu-isu yang terkait dengan Laporan Keuangan tersebut. 2. Membahas perencanaan audit dengan Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2012. 3. Bersama dengan Manajemen, memperbaharui kebijakan pemilihan Auditor Eksternal dan membahas kinerja Auditor Eksternal dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2011. 4. Membahas Laporan Keuangan Triwulanan Perusahaan tahun 2012 sebelum dipublikasikan.

In 2012, the Audit Committee has convened 9 (nine) formal meetings, with 100% attendance from Kanaka Puradiredja, and 78% attendance from Mohamad Hassan and Soenarso Soemodiwirjo. These formal meetings focused on the following agendas: 1. Discussion on the implementation and completion of the Company financial audit in 2011 with the External Auditor, and issues related to the Financial Statements. 2. Discussion on the audit plan with the External Auditor of the Company Financial Statements in 2012. 3. Together with management, reformulate the External Auditor selection policy and discuss on External Auditor performance in carrying out the audit of Company Financial Statements for 2011. 4. Discussion on the Company’s Quarterly Financial Statements for 2012 before they are published.


Laporan Komite Audit Audit Committee Report

Kanaka Puradiredja Ketua Chairman


5. Membahas pelaksanaan audit oleh Auditor Internal tahun 2012 dan perencanaan audit tahun 2013. 6. Membahas isu perpajakan dan isu legal Perusahaan dan, bersamasama dengan Komite Kebijakan GCG, mengkaji kepatuhan anggaran dasar Perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 7. Bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko, membahas proses pengidentifikasian dan pengukuran risiko dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. 8. Bersama-sama dengan Komite Kebijakan GCG, membahas implementasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan tahun 2011 dan perencanaan CSR tahun 2012.

5. Discussion on the audit process conducted by the Internal Audit in 2012 and on the audit plan for 2013. 6. Discussion on tax and legal issues confronting the Company, and together with the GCG Policy Committee conducted a compliance assessment of Company Statute with existing laws and regulations. 7. Together with the Risk Monitoring Committee discussed on the identification and measurement of corporate risks for preparing the Company Consolidated Financial Statements. 8. In cooperation with the GCG Policy Committee discussed on the implementation of Company CSR (Corporate Social Responsibility) for 2011 and CSR plan for 2012.

Jakarta, 31 Januari 2013

Jakarta, 31 January 2013

Mohamad Hassan Anggota Member

Soenarso Soemodiwirjo Anggota Member



Laporan Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Report




Kepada Yth: Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie 1, Lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kav B-1 Jakarta 12920


Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Hingga Tanggal Laporan Tahunan

The Risk Monitoring Committee Annual Activity Report for Period Ended at 31 December 2012 until Date of Annual Report.

Komite Pemantau Risiko dalam melakukan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) yang disahkan pada tanggal 15 November 2008. Tugas KPR adalah sebagai berikut : 1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalahmasalah pengelolaan risiko. 2. Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan intern. 3. Menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris masalah-masalah terkait sebagai langkah melakukan antisipasi risiko.

In performing its task, the Risk Monitoring Committee is guided by the Risk Monitoring Committee Charter, legalized on 15 November 2008. Duties of the RMC are as follows :

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPR bertindak secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

The Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner. In the discharging of its duties and responsibilities, RMC acts in a professional and independent manner, without intervention from any parties.

Susunan Komite Pemantau Risiko untuk periode 2012 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 158/SK/KOM-BLD/HIS/X/07 sebagai berikut : 1. Lukman Purnomosidi (Ketua / Komisaris Independen) 2. Supartono (Anggota / Komisaris)

The membership of the Risk Monitoring Committee for 2012 is determined based on the Board of Commissioners Decree No. 158/SK/KOM-BLD/HIS/X/07 and is as follows: 1. Lukman Purnomosidi (Chairman/ Independent Commissioner) 2. Supartono (Member/ Commissioner)

Kegiatan yang dilakukan KPR dalam membantu Dewan Komisaris adalah melakukan pemantauan atas penerapan Enterprise Risk Management (ERM) dan pembahasan berbagai potensi risiko usaha, yang meliputi antara lain

In assisting the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee, among other matters, monitors the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) and holds discussions on various

1. To assist the Board of Commissioners on risk management issues. 2. To evaluate risk management systems and internal control. 3. To provide information to the Board of Commissioners on related issues as a step to mitigate risks.


Laporan Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Report


risiko operasional, keuangan, hukum, dan risiko pasar, berikut rekomendasi langkah-langkah mitigasi. Secara operasional, kegiatan pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan oleh Divisi Corporate Risk Management & Compliance (CRMC).

potential business risks that cover operational risks, financial risks, legal risks and market risks, along with recommendations for risk mitigation. Company risks are essentially managed by the Corporate Risk Management & Compliance (CRMC) Division.

Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran Bapak Lukman Purnomosidi 100% dan Bapak Supartono 100%. Rapat yang diadakan Komite Pemantau Risiko termasuk rapat gabungan dengan Komite Audit Bakrieland. Adapun pokok-pokok pembahasan antara lain membahas mengenai hasil re-assessment pembangunan tol Pejagan-Pemalang, risk assessment proses penyusunan laporan keuangan, persiapan risk assessment divisi di Bakrieland Holding, dan koordinasi bersama divisi CRMC.

In 2012, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) meetings with 100% attendance from both Mr. Lukman Purnomosidi and Mr. Supartono. Meetings convened by the Risk Monitoring Committee include joint meetings with Bakrieland’s Audit Committee. Discussions among others touched on the outcomes of the reassessment of the Pejagan-Pemalang toll road construction, risk assessment for the compilation of Company financial statements, preparations necessary for the risk assessment of divisions at Bakrieland Holding, and joint coordination with the CRMC Division.

Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan secara keseluruhan pelaksanaan manajemen risiko dan diperoleh hasil antara lain sebagai berikut: - Berdasarkan hasil dari reassessment pembangunan tol Pejagan – Pemalang, beberapa risiko yang telah diklasifikasikan dalam kategori besar, sedang dan kecil mengalami penyesuaian sesuai kondisi saat ini. Sehingga beberapa rencana tindak lanjut baru juga dibuat untuk dijalankan oleh pemilik risiko. - Komite Pemantau Risiko bersamasama dengan Komite Audit menilai bahwa hasil risk assessment atas proses penyusunan laporan keuangan harus ditindaklanjuti bersama oleh Bakrieland Holding dan unit usaha. Hal ini diperlukan untuk semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan Perusahaan.

The Risk Monitoring Committee performs an overall assessment of risk management implementation, leading to the following outcomes: - Based on re-assessment results on the Pejagan-Pemalang toll road construction, several risks categorized as high, medium and low risks underwent the necessary adjustments according to the current situation. Hence, several new follow-up plans have been drawn up to be implemented by the respective risk owners. - The Risk Monitoring Committee together with the Audit Committee saw the need to follow up on the risk assessment results related to the preparation of the financial statements to be done jointly between Bakrieland Holding and business units. This is necessary to further improve the quality of these financial reports.




-

-


Komite Pemantau Risiko mendukung dilaksanakannya risk assessment untuk divisi-divisi di Bakrieland Holding. Sampai dengan tahun 2012, risk assessment dilaksanakan terhadap 3 (tiga) divisi. Dari risk assessment divisi tersebut, akan dibuat laporan konsolidasi atas hasil risk assessment sehingga dapat memberikan masukan atas potensi risiko usaha yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan melalui divisi CRMC secara aktif melakukan transactionbased risk management melalui review dan penelaahan atas transaksi yang akan dilakukan Perusahaan. Review yang dilakukan antara lain terhadap proyekproyek baru yang akan dimintakan persetujuan kepada Direksi, transaksi-transaksi perbankan, perjanjian-perjanjian kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dan corporate action yang akan dilaksanakan Perusahaan. Komite Pemantau Risiko sangat mendukung peningkatan jumlah transaksi yang ditelaah selama tahun 2012.


-

-

The Risk Monitoring Committee supports the implementation of the risk assessment process for divisions within Bakrieland Holding. By 2012, risk assessments were conducted for 3 (three) divisions. From these division risk assessments, a consolidated report shall be prepared on the risk assessment results in order to provide inputs on potential business risks that the Company must deal with. Through the CRMC division, the Company actively adopts the transaction-based risk management approach by reviewing and assessing transactions that the Company will be engaged in. Reviews among others were conducted on new projects requiring BOD approval, banking transactions, contract or cooperation agreements with third parties, and corporate actions that the Company wishes to undertake. The Risk Monitoring Committee helped ensure the review of an increasing number of transactions in 2012.

Jakarta, Februari 2012

Jakarta, February 2012

Lukman Purnomosidi Ketua Chairman

Supartono Anggota Member


Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Report


Kepada Yth: Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk. Wisma Bakrie 1, Lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kav B-1 Jakarta 12920


Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 hingga Tanggal Laporan Tahunan.

The Nomination & Remuneration Committee Annual Activity Report for the Period Ended at 31 December 2012 until Date of Annual Report.

Anggaran Dasar Perusahaan menyebutkan bahwa remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 2 Oktober 2007 guna membantu Dewan Komisaris dalam hal perumusan sistem nominasi dan remunerasi Perusahaan.

The Company’s Articles of Association state that the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) and its implementation is delegated to the Board of Commissioners. Therefore, the Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee on 2 October 2007 to assist the Board of Commissioners in formulating nomination and remuneration systems for the Company.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2012 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02A/ SK-KOM/BLD/VII/2009 adalah sebagai berikut: 1. Lukman Purnomosidi (Ketua / Komisaris Independen) 2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota / Presiden Komisaris) 3. Supartono (Anggota / Komisaris)

In 2012, members of the Nomination and Remuneration Committee appointed under the Board of Commissioners’ Decree No. 02A/SKKOM/BLD/VII/2009 are as follows: 1. Lukman Purnomosidi (Chairman / Independent Commissioner) 2. Bambang Irawan Hendradi (Member / President Commissioner) 3. Supartono (Member / Commissioner)






Tujuan dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya adalah: • Dalam bidang nominasi - Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif lainnya. - Merancang sistem penilaian, dan - Memberikan rekomendasi tentang jumlah Direksi dan Dewan Komisaris. • Dalam bidang remunerasi - Menetapkan kebijakan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan, - Mempelajari dan memutuskan rekomendasi atas penilaian kinerja, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi.

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee among others are: • In the nomination function: - To determine a selection criteria and nomination procedure for members of the Board of Commissioners and Directors and other Executives. - To design the assessment mechanism, and - To provide recommendations on the number of members for the Boards of Commissioners and Directors. • In the remuneration function: - To establish policies on the payroll and benefit systems, - To review and determine recommendations on performance appraisal, share ownership, pension scheme and compensation.

Sepanjang tahun 2012, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan kehadiran hampir 100% seluruh anggotanya. Materi pembahasan dalam rapat-rapat tersebut antara lain sebagai berikut: • Pembahasan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berakhir pada tahun 2012, dan suksesi Manajemen yang perlu dilakukan serta proses transisinya yang harus terkawal dengan baik. • Pembentukan Panitia Seleksi Kandidat Direksi. • Pembahasan Kandidat Direksi. • Pembahasan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2012 yang diantaranya adalah penunjukan Direksi baru dan penambahan anggota Dewan Komisaris.

During 2012, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings with 100% of member attendance. Discussions topics addressed in the meetings are as follows:

•

•

• •

Discussion on terms of office of Board of Commissioners and Directors for the period ended at 2012, on completing Management succession and on a carefully monitored transition process. Development on Committee for the Selection of candidates for the directorship position. Discussion on candidates for the directorship position. Discussion on 2012 Annual General Meeting of Shareholder’s (AGMS) agenda, among others the appointment of new Directors and the addition of members to the Board of Commissioners.


Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Report

Lukman Purnomosidi Ketua Chairman


Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan seleksi kandidat Direksi dan pembahasan tentang penambahan anggota Dewan Komisaris serta penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yang dikukuhkan penetapannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2012 pada tanggal 7 Juni 2012.

The Nomination & Remuneration Committee nominated candidates for the Board of Directors and discussed the additional members for the Boards of Commissioners: the new Directors and expanded Board of Commissioners was confirmed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 7 June 2012.

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Perusahaan pada tahun 2012 telah menerima kompensasi remunerasi sebesar Rp12.864.984.731 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

In 2012, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Committee received compensation of remuneration amounting to Rp12,864,984,731 (twelve billion, eight hundred sixty four million, nine hundred eighty four thousand, and seven hundred thirty one rupiah).

Jakarta, 14 Januari 2013

Jakarta, 14 January 2013

Bambang Irawan Hendradi Anggota Member




Laporan Komite Kebijakan Corporate Governance Corporate Governance Policy Committee Report




Kepada Yth: Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie 1, Lantai 7 Jalan HR Rasuna Said Kav B-1 Jakarta 12920


Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kebijakan Corporate Governance Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Hingga Tanggal Laporan Tahunan

The Corporate Governance Policy Committee Annual Activity Report for Period Ended at 31 December 2012 until Date of Annual Report.

Komite Kebijakan Corporate Governance mulai dibentuk oleh Perusahaan pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07A/SK-KOM/BLD/ IX/2009. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya terutama terkait implementasi tata kelola perusahaan.

The Corporate Governance Policy Committee Report was established by the Company on 13 October 2009 through the Board of Commissioners Decree No. 07A/SK-KOM/BLD/IX/2009. The Committee was formed to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory function, particularly with regard to the implementation of corporate governance.

Tugas dan kewajiban Komite Kebijakan Corporate Governance adalah memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk : 1. Menelaah dan mengkaji ulang Anggaran Dasar. 2. Memastikan diterapkannya prinsipprinsip GCG. 3. Memastikan diterapkannya prinsipprinsip etika (Code of Conduct). 4. Melakukan evaluasi atas struktur dan keanggotaan setiap Komite di bawah Dewan Komisaris. 5. Memantau kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 6. Mengkaji kebijakan serta menilai konsistensi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

The duties and responsibilities of the Corporate Governance Policy Committee are to extend its opinion and support to the Board of Commissioners in accomplishing the following duties: 1. Analyze and review the Articles of Association. 2. Ensure the implementation of GCG principles. 3. Ensure the implementation of ethics principles as stated in the Code of Conduct. 4. Conduct evaluation on the structure and membership of each Committee under the Board of Commissioners. 5. Monitor the compliance with the prevailing law and regulations. 6. Review the policies and assess the consistency in implementing the corporate social responsibility.

Komite Kebijakan Corporate Governance diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Corporate Governance bertindak secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

The Corporate Governance Policy Committee is chaired by an Independent Commissioner. In performing its duties and responsibilities, the Committee acts professionally and independently, without any involvement from others.


Laporan Komite Kebijakan Corporate Governance Corporate Governance Policy Committee Report


Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: 1. Kanaka Puradiredja (Ketua / Komisaris Independen) 2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota / Presiden Komisaris) 3. Supartono (Anggota / Komisaris)

Members of the Committee as of 31 December 2012 were as follows: 1. Kanaka Puradiredja (Chairman/ Independent Commissioner) 2. Bambang Irawan Hendradi (Member/ President Commissioner) 3. Supartono (Member/ Commissioner)

Selama tahun 2012, Komite Kebijakan Corporate Governance telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat dengan tingkat kehadiran Bapak Kanaka Puradiredja 100%, Bapak Bambang Irawan Hendradi 100%, dan Bapak Supartono 80%. Rapat yang diadakan Komite KCG termasuk rapat gabungan dengan Komite Audit serta mengundang Direksi Bakrieland. Adapun pokok-pokok pembahasan antara lain membahas mengenai implementasi Good Corporate Governance di Perusahaan, hasil laporan penilaian GCG oleh penilai independen, progress dari programprogram CSR Bakrieland selama tahun 2012, kajian terhadap Anggaran Dasar dan kepatuhan terhadap UndangUndang, serta kajian atas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Code of Conduct di Perusahaan.

Throughout 2012, the Corporate Governance Policy Committee convened 5 (five) meetings with 100% attendance from Mr. Kanaka Puradiredja and Mr. Bambang Irawan Hendradi, and 80% attendance from Mr. Supartono. Meetings held by the Corporate Governance Policy Committee include joint meetings with the Audit Committee, and with Bakrieland’s Board of Directors also attending. Discussions among others touched on companywide implementation of Good Corporate Governance, GCG assessment report by an independent reviewer, Bakrieland CSR program progress in 2012, review of the Company compliance with the Articles of Association and regulations, as well as review of the implementation of the Company’s Whistleblower System and Code of Conduct.

Komite Kebijakan Corporate Governance melakukan penelaahan secara keseluruhan terhadap implementasi GCG dan diperoleh hasil antara lain sebagai berikut: - Perusahaan telah berinisiatif untuk melakukan perbaikan atas implementasi GCG dengan melakukan 2 (dua) kali assessment GCG yaitu oleh pihak independen yang ditunjuk Perusahaan, serta keikutsertaan dalam indeks pemeringkatan GCG (CGPI 2011) yang diselenggarakan oleh IICG (The Indonesian Institute of Corporate Governance). Komite terus mengingatkan agar Manajemen melakukan tindak lanjut yang tepat atas hasil assessment sehingga

The Corporate Governance Policy Committee conducts an overall appraisal of GCG implementation and resulted with the following outcomes: - The Company has taken the initiative to enhance its GCG implementation by allowing two assessments on its GCG practices conducted by an independent party appointed by the Company, and its participation in the GCG ratings (CGPI 2011) organized by IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance). The Committee constantly makes sure that Management undertake the appropriate measures as follow up on the assessment results in order to further improve GCG practices in the Company.




-

-

-

-

Kanaka Puradiredja Ketua Chairman


semakin menyempurnakan praktek GCG di Perusahaan. Komite KCG mendukung programprogram CSR yang telah dijalankan, seperti Program Sejuta Buku dan Pohon Untuk Negeri. Komite senantiasa memberikan masukanmasukan agar seluruh program dapat berjalan optimal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Code of Conduct, Komite menilai perlunya peningkatan atas implementasi yang telah dijalankan. Oleh karena itu, Komite meminta kepada Manajemen untuk mereview kembali kedua sistem tersebut dengan tujuan semakin meningkatkan awareness dari setiap karyawan. Selama tahun 2012, tidak terdapat isu kepatuhan terhadap peraturan regulator dan Anggaran Dasar Perusahaan. Komite meminta agar Manajemen terus berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang harus dijalankan Perusahaan. Komite KCG menilai perangkat GCG yang dimiliki Perusahaan telah memadai dan Manajemen harus senantiasa mengajak karyawan untuk selalu ikut aktif dalam implementasi GCG.


-

-

-

-

Corporate Governance Policy Committee supports CSR programs, such as the One Million Books and Trees for the Nation programs. The Committee consistently offers input to ensure optimal program implementation that benefits people. In relation to the Whistleblower System and Code of Conduct, the Committee finds it essential to enhance implementation. In view of this, the Committee has requested that Management conducts a reassessment of both systems for the purpose of building the awareness of every employee. Throughout 2012, there were no compliance issues related to regulator policies or the Articles of Association. The Committee has urged Management to stand by its commitment to conform to all policies and regulations that the Company must abide by. The Corporate Governance Policy Committee considers the GCG mechanism and corresponding instruments within the Company as adequate and Management must continually encourage employees to actively participate in the implementation of GCG principles.

Jakarta, Februari 2012

Jakarta, February 2012

Bambang Irawan Hendradi Anggota Member



Laporan GCG GCG Report

Recommend Documents