PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG) PENDAHULUAN A. Latar Belakang : 1. Perusahaan asuransi bergerak dalam bidang usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan atau pemegang polis dan sekaligus menghimpun dana masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perusahaan yang kuat dan dapat diandalkan agar dapat memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dengan memegang prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip “utmost good faith” dan pelaksanaan “good corporate governance” (GCG). 2. Pedoman ini dibuat untuk melengkapi Pedoman GCG Perasuransian Indonesia yang diterbitkan pada bulan April 2006 dan bersifat dinamis sesuai perkembangan perubahan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun oleh Asosiasi Perasuransian.
B. Definisi : 1. Tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan Organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan / atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntable dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika. 2. Organ Perusahaan Perasuransian adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi termasuk dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi bagi perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 3. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan Perasuransian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lain, Perusahaan Penunjang, Mitra Bisnis, Masyarakat. 4. Ada 3 komponen penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu kinerja ekonomi, kepatuhan hukum dan kesesuaian dengan norma etika.
C. Maksud dan tujuan : Tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik : 1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham, termasuk Pemangku Kepentingan lainnya khususnya pemegang polis , tertanggung atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 2. Meningkatkan pengelolaan transparansi, akuntabilitas, kesetaraan.
Perusahaan secara profesional berdasarkan asas responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat. 4. Mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, kompetitif sehingga meningkatkan daya saing Perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional.
BAB I : Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah : a. Keterbukaan / Transparansi (transparency) Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar Perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, pemegang polis dan pemangku kepentingan lainnya. b. Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparant dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. c. Responsibilitas Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (responsibility), Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharaan kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizen). d. Independensi Dalam hubungan dengan asas independensi (independency), Perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-masing organ Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. e. Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
