LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PERIODE 2009
I.
PELAKSANAAN TUGAS DAN PENGAWAS DAN DIREKSI
TANGGUNG
JAWAB
DEWAN
A. DEWAN PENGAWAS i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas per 31 Desember 2009 berjumlah 4 (empat) orang, jumlah ini sama dengan jumlah Direksi. Pada saat ini Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel seluruhnya berdomisili di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel yang ada, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : 1. H.A.M Syahbana, SH. 2. Prof Dr. H. Asmadji Darmawi, MM. 3. Badaruzzaman. Ketiganya dapat dikatakan sebagai Dewan Pengawas Independen. Sedangkan 1 (satu) Dewan Pengawas tercatat atas nama Ir. Arbainsyah, M.Si merupakan Dewan Pengawas Non Independen. Sampai saat ini dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel tidak saling memiliki hubungan keluarga. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, secara : 1. langsung dengan cara melakukan pertemuan formal dan informal 2. maupun tidak langsung melalui surat-menyurat maupun melalui komite yang ada pada Dewan Pengawas. Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
1
8/13/PBI/2006 dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 51 ayat (2). Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mengatur peran serta Dewan Pengawas dalam beberapa kegiatan kepengurusan Bank BPD Kalsel, diantaranya adalah kegiatan : 1. Menjual saham dan mengeluarkan surat-surat obligasi. 2. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang inventaris milik Bank BPD Kalsel. 3. Mengikat Bank BPD Kalsel sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga. 4. menggadaikan barang-barang milik Bank BPD Kalsel. 5. Menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank BPD Kalsel. Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas bank telah membentuk : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test) untuk seluruh anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel. Susunan Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel sampai dengan periode 31 Desember 2009 Efektif Nama BI
RUPS
Akhir Masa
Ket
H.A.M Syahbana, SH
7 Maret 2007
25 Mei 2007
7 Juli 2010
Independen
Prof MM
7 Maret 2007
25 Mei 2007
7 Juli 2010
Independen
Dr. H. Asmadji Darmawi,
2
Badaruzzaman
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Febr 2010
Independen
Ir. Arbainsyah, M.Si
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Febr 2010
Non Independen
iv. Rekomendasi 1. Merekomendasikan saudara Sofyani, S.E sebagai anggota Komite Pemantau Risiko; 2. Menetapkan kebijakan sanksi untuk anggota Direksi dalam rangka menerapkan prinsip kesetaraan (fairness); v. Rapat Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun 2009 berjumlah 10 (sepuluh) kali di luar rapat koordinasi dengan Direksi, dengan informasi kehadiran sebagai berikut : Data kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat : No.
Nama Dewan Pengawas
Jumlah Kehadiran
1.
H.A.M Syahbana, SH
10 kali
2.
Prof Dr. H. Asmadji Darmawi, 10 kali MM
3.
Badaruzzaman
10 kali
4.
Ir. Arbainsyah, M.Si
5 kali
Sedangkan untuk pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Pengawas dengan Direksi dilakukan sebanyak 12 (duabelas) kali, dengan data kehadiran sebagai berikut : a. Data kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi No.
Nama Dewan Pengawas
Jumlah Kehadiran
1.
H.A.M Syahbana, SH
11 kali
2.
Prof Dr. H. Asmadji Darmawi, 11 kali MM
3.
Badaruzzaman
12 kali
4.
Ir. Arbainsyah, M.Si
7 kali
3
b. Data kehadiran Direksi dalam rapat koordinasi No.
Nama Direktur
Jumlah Kehadiran
1.
H. Juni Rif’at
4 kali
2.
H. Aspulani
8 kali
3.
H. Irfan
9 kali
4.
H.A Fahri Saifuddin
7 kali
Rapat koordinasi tidak selalu harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, tetapi hanya terbatas pada anggota direksi yang berkepentingan sesuai bidang tugas. B. DIREKSI i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi Bank BPD Kalsel dalam periode 2009 berjumlah 4 (empat) orang, seluruh Direksi bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan semua Direktur telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bank. Seluruh Direktur Bank BPD Kalsel sampai dengan Desember 2009 tidak ada yang memegang jabatan rangkap pada perusahaan lain. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Bank BPD Kalsel sehari-hari termasuk memformulasikan dan melaksanakan rencana kerja perusahaan, yang telah dituangkan dalam rencana bisnis. Dalam melaksanakan operasional bank, Direksi selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah menetapkan atau membentuk satuan kerja atau unit kerja yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, seperti : 1. Satuan Kerja Audit Intern; 2. Unit kerja Manajemen Risiko; 3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, dan Selain itu Direksi juga membentuk : 1. Komite ALCO.
4
2. Komite Manajemen Risiko 3. Komite Disiplin 4. Komite TI 5. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP) iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Direktur Bank BPD Kalsel memiliki kemampuan yang memadai, hal tersebut dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test) untuk seluruh Direktur Bank BPD Kalsel. Susunan Direktur Bank BPD Kalsel periode tahun 2009 sebagai berikut : Efektif Nama
Akhir Masa
Ket
BI
RUPS
H. Juni Rif’at
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Feb 2011
Independen
H.A Fahri Saifuddin
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Feb 2011
Independen
H. Aspulani
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Feb 2011
Independen
H. Irfan
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Feb 2011
Independen
iv. Rapat Selama periode 2009 direktur melaksanakan rapat sebanyak 20 kali, hasil pembahasan rapat telah dicatat dalam risalah dan telah didokumentasikan secara tertib dan baik. Jumlah rapat ini tidak termasuk atau diluar rapat yang dilakukan Direktur sebagai komite dan rapat lainnya yang dilakukan dengan Dewan Pengawas atau komite Dewan Pengawas. Data kehadiran Direktur dalam rapat, tercatat sebagai berikut : No.
Nama Direktur
Jumlah Kehadiran
1.
H. Juni Rif’at
20 kali
2.
H. Aspulani
16 kali
3.
H. Irfan
19 kali
4.
H.A Fahri Saifuddin
18 kali
5
Dalam pelaksanaan rapat ini tidak hanya dihadiri oleh direktur tetapi dihadiri juga oleh pimpinan Divisi atau penggantinya. II.
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE A. KOMITE AUDIT i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2009, anggota Komite Audit terdiri dari : Nama
Jabatan
Keahlian
Ketua/Dewan Pengawas Independen
Perbankan
Drs. Ec. H.M Djaperi, M.Si, AK
Anggota
Akuntansi
Poernomo Hadi Sutoro
Anggota
Perbankan
Badaruzzaman
ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Bank BPD Kalsel mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas. e. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2009 Komite Audit menetapkan program kerja sebagai berikut :
6
No.
Rencana Kerja
Realisasi
1.
Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil audit rutin SKAI atas operasional Cabang tahun 2009.
Terpenuhi
2.
Membahas hasil evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian temuan SKAI .
Terpenuhi
3.
Menghadiri exit meeting berkenaan dengan hasil audit SKAI .
Terpenuhi
4.
Mengevaluasi laporan auditor independen atas laporan keuangan Bank BPD Kalsel tahun 2008
Terpenuhi
5.
Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan Bank Indonesia Banjarmasin tahun 2009
Terpenuhi
B. KOMITE PEMANTAU RISIKO i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Nama
Jabatan
Keahlian
Ketua/Dewan Pengawas Indenpenden
Hukum
Dr. Suhartono, SE, MM
Anggota
Perbankan/ Manajemen Risiko
Sofyani, SE
Anggota
Perbankan
H.A.M. Syahbana, SH
ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko. 2. Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, metodologi serta penetapan limit. 3. Mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko.
7
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 5. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Pengawas serta usulan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. 6. Memantau tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko. 7. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2009 Komite Pemantau Risiko menetapkan program kerja sebagai berikut : No.
Rencana Kerja
Realisasi
1.
Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko, dengan melakukan penilaian terhadap pedoman dan peraturan serta diskusi dengan Divisi KMR dalam pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan.
Terpenuhi
2.
Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap profil manajemen risiko yang merupakan laporan periodik triwulanan yang merupakan proses updating dari pelaksanaan manajemen risiko yang merupakan implementasi dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan yang disampaikan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Terpenuhi
3.
Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan implementasinya tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta evaluasi risiko inherent dan potensi risiko.
Terpenuhi
4.
Melakukan review dan evaluasi terhadap seluruh laporan hasil pemeriksaan Cabang-Cabang dan Divisi terhadap proses audit yang telah dilakukan SKAI dan evaluasi lebih diorientasikan pada penilain terhdap potensi risiko yang inherent atas
Terpenuhi
8
hasil temuan yang ada pada LHP. 5.
Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap profil risiko dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan risiko serta system rating yang digunakan , pada forum rapat lengkap Dewan Pengawas dan Komite Audit, rapat ini dalam tahun 2009 dilaksanakan 1 (satu) kali.
Terpenuhi
6.
Melakukan penilaian terhadap refreshment Buku Pedoman Perkreditan sebagai respon dan implikasi terhadap implementasi PSAK 50 & 55.
Terpenuhi
C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Nama
Jabatan
Keahlian
Ketua/Dewan Pengawas Independen
Manajemen
Anggota/Dewan Pengawas Independen
Perbankan
Ir. Arbainsyah, M.Si
Anggota
Adm. Publik
Drs. Zakhyadi Arifin, M.Si
Anggota
Ekonomi
Ridha Tahya Basri
Anggota
SDM
Prof. Dr. H. Asmaji Darmawi, MM
Badaruzzaman
ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai : a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
9
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 4. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 5. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite. iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2009 Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan program kerja sebagai berikut :
III.
No.
Rencana Kerja
Realisasi
1.
Menyelesaikan rekomendasi untuk kenaikan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi.
Terpenuhi
2.
Menetapkan rekomendasi untuk anggota Komite Pemantau Risiko.
mengangkat
Terpenuhi
3.
Menghasilkan rekomendasi system dan prosedur pemilihan dan/atau pergantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel, kepada DP untuk disampaikan ke RUPS.
Terpenuhi
4.
Memberikan saran kepada Dewan Pengawas untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur Kalsel sebagai pemegang saham pengendali Bank BPD Kalsel tentang akan berakhirnya masa jabatan 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel pada 27 Februari 2010 dan 2 (dua) orang lainnya pada 7 Juli 2010.
Terpenuhi
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN A. FUNGSI KEPATUHAN Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Bank BPD Kalsel dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, ruang lingkup pemantauan kepatuhan yang
10
dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, saat ini terbatas hanya untuk wewenang Direksi, dan untuk aktivitas berupa : 1. penyediaan dana dalam bentuk penyaluran kredit, pembiayaan, penempatan dana pada Bank counterparty dan atau pembelian surat berharga; 2. rancangan kebijakan bank; 3. penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai; Selain ketiga hal tersebut diatas, aktivitas lainnya yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan buku pedoman dan ketentuan ekstern lainnya seperti Undang-undang, Peraturan/Surat Edaran Bank Indonesia, Keputusan Kepala PPATK, Peraturan/Surat Edaran LPS, Peraturan/Keputusan Menteri melalui media aplikasi yang disebut dengan ”Aplikasi SIM SISDUR”. Secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas. Dan setiap semester atau 6 (enam) bulan Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. B. FUNGSI AUDIT INTERN Fungsi kontrol internal pada Bank BPD Kalsel pada dasarnya dilakukan oleh seluruh unit kerja dan secara khusus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta Kontrol Intern Cabang/Divisi (KIC/D). SKAI secara struktural berada langsung di bawah Direktur Utama, sedangkan untuk KIC/D berada dibawah Satuan Kerja Audit Intern. Dalam melaksanakan fungsinya KIC/D menyampaikan laporan kepada SKAI dengan tembusan unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko. SKAI dalam melaksanakan fungsinya tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana pensiun dan dana kesejahteraan. SKAI dalam melaksanakan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 dan Pedoman Intern yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Bank BPD Kalsel. Hasil pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan kepada : 1. Direktur Utama; 2. Direktur Kepatuhan; 3. Dewan Pengawas.
11
Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan pula kepada Bank Indonesia. C. FUNGSI AUDIT EKSTERN Audit ekstern yang langsung ditunjuk oleh bank pada tahun 2009 hanya pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penunjukan auditor dari BPKP, hanya dilakukan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan bank dan atas penunjukan BPKP sebagai auditor laporan keuangan telah disetujui dalam RUPS. IV.
PENERAPAN MANAJEMAN PENGENDALIAN INTERN
RISIKO
TERMASUK
SISTEM
A. PENGAWASAN AKTIF DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Dalam penerapan manajemen risiko Dewan Pengawas memiliki fungsi dan tugas antara lain : melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko bank dan memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Dalam penerapan manajemen risiko Direksi memiliki fungsi dan tugas antara lain : menetapkan kebijakan limit, mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi. B. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT Bank BPD Kalsel dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, berupa kebijakan : -
wewenang memutus kredit/pembiayaan;
-
batas maksimal pemberian kredit;
-
wewenang transaksi penempatan dana masing-masing user;
-
penetapan limit tarif biaya, suku bunga atau margin, bagi hasil;
-
wewenang penarikan atau pengeluaran kas.
12
C. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Bank BPD Kalsel belum memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. D. SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Bank BPD Kalsel ditetapkan dalam bentuk :
V.
-
Kebijakan dual costudy dan/atau four eye principle;
-
Pengawasan berjenjang;
-
Pelaksanaan audit berkala oleh SKAI dan/atau KIC/D;
-
Kebijakan pembatasan limit atas transaksi penarikan atau pengeluaran biaya serta memutus kredit/pembiayaan.
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Dalam periode tahun 2009 Bank BPD Kalsel telah menyalurkan dana untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada penyediaan dana besar, dengan informasi sebagaimana tabel dibawah ini : JUMLAH NO.
PENYEDIAAN DANA DEBITUR
VI.
1.
Kepada Pihak Terkait
2.
Kepada Debitur Inti :
NOMINAL
43
Rp
6.830.620.150
a. Individu
11
Rp
217.633.990.483
b. Grup/Debitur
4
Rp
62.446.439.167
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK Pada tahun 2009 bank secara berkala telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada : 1. Bank Indonesia; 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 3. Lembaga pemeringkat di Indonesia; 4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia; 13
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); 6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; 7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, Selain kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholder (publik) melalui media cetak dan web site atau home page : www.bankbpdkalsel.co.id . Pada tahun 2009 bank terlambat mempublikasikan melalui web site atau home page kepada stakeholder mengenai laporan tahunan (annual report). VII.
RENCANA STRATEGIS BANK Bank telah menyusun rencana kerja sesuai ketentuan (regulasi) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Setiap rencana bank telah disetujui oleh Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel. Rencana strategis bank ditetapkan dalam dua kriteria, yaitu : A. RENCANA BISNIS JANGKA PENDEK (RKAT) Rencana bisnis jangka pendek bank menetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menyelenggarakan pelatihan baik ekstern maupun intern.
dengan
cara
2. Memperluas akses pelayanan kepada masyarakat, dengan cara menambah jaringan pelayanan (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (BPD UNIT/KEDAI SYARIAH), Kantor Kas dan jaringan ATM). 3. Meningkatkan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan pada sektor usaha produktif baik mikro, kecil, menengah dan besar. B. RENCANA BISNIS JANGKA MENENGAH (1 - 3 TAHUN) Untuk rencana bisnis jangka menengah (1-3 tahun) Bank BPD Kalsel menetapkan target sebagai berikut : 1. Mempertahankan kinerja sebagai Bank berkinerja baik; 2. Meningkatkan pelayanan sehingga menjadikan bank yang dapat memberikan pelayanan terbaik; 3. Dapat memenuhi kebutuhan nasabah/masyarakat mengembangkan produk dan jasa.
dengan
terus
4. Memiliki struktur organisasi dan tata kerja dengan sistem prosedur kerja yang efisien sesuai dengan perkembangan usaha dan ketentuan yang berlaku; 5. Mengoptimalkan peran dalam pembangunan daerah dan sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD); 14
VIII. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel tidak ada memiliki saham pada Bank BPD Kalsel serta pada bank atau perusahaan lainnya diluar Bank BPD Kalsel. IX.
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya. Hanya anggota Dewan Pengawas atas nama Ir. Arbainsyah, M.Si. yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, sedangkan anggota Dewan Pengawas lainnya dan anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
X.
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Selama tahun 2009, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Bank BPD Kalsel kepada Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut : JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN No.
Jenis Remunerasi dan DEWAN PENGAWAS Fasilitas Lain
DIREKSI
Orang
Rp
Orang
Rp
1.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)
4
1.516.417.937
4
4.254.144.847
2.
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi
4
000000000000 000000000000 000000000000 000000000000
4
00000000000 00000000000 00000000000 00000000000
15
kesehatan dan sebagainya) yang
000000000000 000 00
00000000000 00000
390.614.017
1.335.568.816
1.141.424.250
2.593.098.000
3.048.456.204
8.182.811.633
a. dapat dimiliki b. tidak dapat miliki *) Total
di
Keterangan : *) berupa mobil dinas pribadi dengan nominal dari harga perolehan dan insentif PPH Pasal 21. XI.
KEPEMILIKAN SAHAM Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel tidak memiliki saham Bank BPD Kalsel.
XII.
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Untuk rasio penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai Bank BPD Kalsel tahun 2009 dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini : No.
Perbandingan Penghasilan/Gaji
Rasio
1.
Pegawai Tertinggi : Pegawai Terendah
100 : 22
2.
Direktur Tertinggi : Direktur Terendah
100 : 90
3.
Komisaris Tertinggi : Komisaris Terendah
100 : 90
4.
Direktur Tertinggi : Pegawai Tertinggi
100 : 39
5.
Direktur Tertinggi : Pegawai Terendah
100 : 8,5
Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pegawai yang telah di angkat menjadi pegawai tetap (bukan calon pegawai atau kontrak) Dan dari data tersebut diatas, tingkat penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi dalam 1 (satu) tahun dapat dikelompok sebagai berikut : (satuan orang) Jenis Remunerasi perorang dalam 1 Jumlah Direksi tahun *) di atas Rp 2 miliar
-
Jumlah Dewan Pengawas -
16
di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar
-
-
di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
-
-
Rp 500 juta ke bawah
4
4
*) yang diterima dalam bentuk penghasilan perbulan XIII. FREKWENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS Selama tahun 2009 Dewan Pengawas melaksanakan rapat sebanyak 12 (duabelas) kali di luar pelaksanaan rapat oleh Komite dan rapat dengan Direksi Bank BPD Kalsel. XIV. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) Selama tahun 2009 pada Bank BPD Kalsel tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, secara lengkap hal ini disampaikan dalam tabel dibawah ini : Internal Fraud Dalam 1 tahun
XV.
Pengurus
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
2008
2009
2008
2009
2008
2009
Total Fraud
-
-
-
-
-
-
Telah diselesaikan
-
-
-
-
-
-
Dalam proses penyelesaian diinternal Bank
-
-
-
-
-
-
Belum diupayakan penyelesaian nya
-
-
-
-
-
-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
-
-
-
-
-
-
PERMASALAHAN HUKUM Selama tahun 2009 hanya terjadi 1 (satu) perkara perdata terkait dengan gugatan atas jaminan atau agunan kredit yang dikuasai bank, perkara ini merupakan
17
kelanjutan dari perkara tahun 2008 yang belum selesai, data tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini : Jumlah Permasalahan Hukum Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
-
-
Dalam proses penyelesaian
1
-
Total
1
-
XVI. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Selama periode 2009 transaksi yang telah dilakukan oleh Bank BPD Kalsel tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). XVII. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK Bank BPD Kalsel sampai dengan tahun 2009 belum menerbitkan saham dan/atau obligasi untuk di jual sehingga tidak ada kegiatan pembelian kembali saham dan/atau obligasi yang ditelah dikeluarkan. XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK Pada tahun 2009 Bank BPD Kalsel hanya melaksanakan pemberian bantuan untuk kegiatan sosial dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) sedangkan untuk kegiatan politik, bank tidak ada memberikan bantuan. Bantuan sosial yang dilaksanakan pada periode tahun 2009, terdiri atas bantuan untuk kegiatan : a. Bakti sosial korban banjir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 12.000.000,00 b. Dialog interaktif sebesar Rp 735.000,00 c. Pelatihan jurnalistik sebesar Rp 6.000.000,00 d. Sunatan massal di wilayah Pelaihari sebesar Rp 5.000.000,00 e. Lingkungan hidup sebesar Rp 800.000,00 f. Sunatan massal di wilayah Satui sebesar Rp 3.000.000,00 g. Pembangunan Asrama Santri Al Hasaniyah sebesar Rp 10.000.000,00 h. Sunatan massal di wilayah Banjarmasin sebesar Rp 5.000.000,00
18
i. Sunatan massal Rp 5.000.000,00
kerja
sama
dengan
Radar
Banjar
Peduli
sebesar
j. Penyaluran bantuan gempa bumi Sumatera Barat dan Jawa Barat sebesar Rp 30.000.000,00 k. Pembangunan asrama Rp 20.000.000,00
santri
ponpes
Nurul
Muhibbin
sebesar
l. Penanaman sejuta pohon sebesar Rp 20.000.000,00 m. Pengadaan mesin pengering (dryer) sebesar Rp 100.000.000,00 n. Pembangunan politri Tanah Laut sebesar Rp 40.000.000,00 Sumber dana yang digunakan untuk program CSR atau bantuan social yang telah dilaksanakan berasal dari dana zakat pegawai dan dana bank sendiri. XIX. HASIL KESIMPULAN UMUM PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE A. NILAI KOMPOSIT DAN PERINGKATNYA Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BPD Kalsel pada Tahun 2009 dengan nilai 2,375 atau dengan Predikat Komposit "BAIK". B. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank BPD Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini : ASPEK YANG DINILAI
BOBOT (a)
PERING KAT (b)
NILAI (a) x (b)
1
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
10,00 %
2
0.200
2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
20,00 %
2
0.400
3
Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan komite
10,00 %
2
0.200
4
Penanganan benturan kepentingan
10,00 %
3
0.300
NO.
CATATAN
19
5
Penerapan fungsi kepatuhan bank
5,00 %
3
0.150
6
Penerapan fungsi audit intern
5,00 %
2
0.100
7
Penerapan fungsi audit ekstern
5,00 %
2
0.100
8
Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian
7,50 %
3
0.225
9
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposure).
7,50 %
2
0.150
10
Transparansi kondisi keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal
15,00 %
3
0.450
11
Rencana strategis bank
5,00 %
2
0.100
Nilai Komposit
100%
2.375
Baik
C. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank BPD Kalsel, terdiri atas : a. belum adanya konsistensi bank dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG; b. penerapan GCG baru sebatas melepaskan kewajiban. Penyebab terjadinya kelemahan tersebut dikarenakan : a. belum adanya keinginan bank menjadikan pelaksanakan GCG sebagai corporate culture;
20
b. belum dirasakannya manfaat dalam jangka pendek dari pelaksanaan GCG dalam mencapai tujuan bank; D. RENCANA TINDAK PENYELESAIANNYA
(ACTION
PLAN)
DAN
WAKTU
Rencana tindak dan waktu penyelesaian dilakukan sebagaimana disampaikan dalam laporan self assessment. E. KEKUATAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Kekuatan bank untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) diantaranya terletak pada : 1. Jumlah Dewan Pengawas dan Direktur cukup sebagaimana ketentuan; 2. Anggota Dewan Pengawas dan Direktur memiliki kompetensi, yang dibuktikan dengan lulus fit and propert test; 3. Bank telah membentuk organisasi atau unit kerja-unit kerja yang dibutuhkan; 4. Dewan Pengawas dan Direktur seluruhnya bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan dan merupakan pihak independen; Demikian laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (assessment) Pelaksanaan GCG pada Bank BPD Kalsel disampaikan. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
H.A.M SYAHBANA, SH Ketua Dewan Pengawas
H. JUNI RIF’AT Direktur Utama
21
