Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik oleh KSEI. Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia

Tanggal Efektif Masa Penawaran Tanggal Penjatahan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik oleh KSEI Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia

: : : : : :

31 Desember 2013 3 – 9 Januari 2014 13 Januari 2014 15 Januari 2014 15 Januari 2014 16 Januari 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT BANK INA PERDANA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

PT Bank Ina Perdana Tbk Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang usaha jasa perbankan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat Wisma BSG Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat, 10160 – Indonesia Telepon : (+62-21) 385 9050 Faksimili : (+62-21) 385 9041 Situs: www.bankina.co.id email: [email protected] 8 Kantor Cabang berlokasi di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Lumajang 9 Kantor Cabang Pembantu berlokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Surabaya 5 Kantor Kas berlokasi di Jakarta dan Tangerang PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 24,76% (dua puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai Keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp124.800.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus juta Rupiah). Setiap pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 2,00% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Buana Capital PENJAMIN EMISI EFEK • PT HD Capital Tbk • PT Lautandhana Securindo • PT Minna Padi Investama Tbk • PT NC Securities • • PT Reliance Securities Tbk • PT Valbury Asia Securities • PT Yulie Sekurindo Tbk • Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perseroan. RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2014

Perseroan telah menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No.BIP/DIR/145/1013 pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya. Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 17 Oktober 2013. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Buana Capital selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 (”PP No.29”) tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (”UU Perbankan”) ditetapkan bahwa: a) b) c) d)

Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3); Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1); Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2); Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 (”Pengumuman Bursa Efek”) perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No.29 tersebut diatas. Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yan tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Oki Widjaja sebanyak 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham. PT Buana Capital selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanannya. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN...................................................................................................................iii RINGKASAN...........................................................................................................................................ix I.

PENAWARAN UMUM................................................................................................................... 1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM...... 5

III.

PERNYATAAN UTANG................................................................................................................. 6

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN............................................................... 10

V.

RISIKO USAHA........................................................................................................................... 48

VI.

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR

INDEPENDEN............................................................................................................................. 50 VII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.................................................................................. 51

1. Riwayat Singkat Perseroan.................................................................................................. 51 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.................................................................. 54 3. Struktur Organisasi Perseroan............................................................................................. 70 4. Manajemen Dan Pengawasan............................................................................................. 71 5. Sumber Daya Manusia......................................................................................................... 75 6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum..................... 77 7. Struktur Kepemilikan Perseroan.......................................................................................... 79 8. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham.. 79 9. Transaksi dengan Pihak-Pihak Terafiliasi............................................................................. 80 10. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga............................................................. 82 11. Aset Tetap............................................................................................................................ 85 12. Hak Atas Kekayaan Intelektual............................................................................................ 86 13. Asuransi............................................................................................................................... 86 14. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan....... 95 VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN................................................................... 96 1. Umum................................................................................................................................... 96 2. Kegiatan Usaha.................................................................................................................... 96 3. Jaringan Kantor.................................................................................................................... 98 4. Keunggulan Usaha............................................................................................................... 99 5. Strategi dan Prospek Usaha.............................................................................................. 100 6. Pemasaran......................................................................................................................... 101 7. Persaingan Usaha.............................................................................................................. 101 8. Manajemen Risiko.............................................................................................................. 102 9. Kepatuhan.......................................................................................................................... 102 10. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat.............................................................................. 104 11. Penerapan Know Your Customer (KYC)............................................................................ 104

i

12. Teknologi Informasi............................................................................................................ 105 13. Penghargaan...................................................................................................................... 105 14. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)................................................... 105 15. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility).............................. 110 IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING...................................................................................111

X.

EKUITAS................................................................................................................................... 114

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN............................................................................................................... 115

XII.

PERPAJAKAN........................................................................................................................... 116

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK...................................................................................................... 119 XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM............... 121 XV.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.............................................................................................. 123

XVI. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN....... 149 XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN......................................................................................... 243 XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM............................................................. 262 1. Pemesanan Pembelian Saham.......................................................................................... 262 2. Pemesanan Yang Berhak.................................................................................................. 262 3. Jumlah Pemesanan........................................................................................................... 262 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif.................................................................. 262 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham....................................................................... 263 6. Masa Penawaran............................................................................................................... 264 7. Tanggal Penjatahan........................................................................................................... 264 8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus................................................................ 264 9. Persyaratan Pembayaran.................................................................................................. 264 10. Bukti Tanda Terima............................................................................................................. 265 11. Penjatahan Saham............................................................................................................. 265 12. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Penundaan Atau Pembatalan

Penawaran Umum............................................................................................................. 267

13. Pengembalian Uang Pemesanan...................................................................................... 267 14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham.......... 268 15. Distribusi Efek.................................................................................................................... 268 16. Lain-lain.............................................................................................................................. 268 XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM..... 269

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN “Afiliasi”

: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Penjualan Efek” : berarti pihak yang menjual Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh Masyarakat. “BAE”

: berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Adimitra Transferindo, berkedudukan di Jakarta.

“Bank Kustodian”

: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

“Bank Penerima”

: berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening IPO untuk menampung dan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Bapepam dan LK”

: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan pengurus Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2005 nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2010, nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“BEI atau Bursa Efek” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan. “BNRI”

: berarti Berita Negara Republik Indonesia.

iii

“Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS”

: berarti daftar pemesanan pembelian saham dalam hal ini adalah daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.

“Efek”

: berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

“Efektif”

: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan nomor IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, (selanjutnya disebut Peraturan No.IX.A.2) yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”

: berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.

“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”

: berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Agen Penjualan Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.

“Hari Bank”

: berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

“Hari Bursa”

: berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.

“Hari Kalender”

: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Hari Kerja”

: berarti hari Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“Harga Penawaran”

: Berarti harga dari Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yaitu sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham.

“IAPI”

: berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

“KAP”

: berarti Kantor Akuntan Publik.

iv

“Konfirmasi Tertulis”

: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

“KSEI”

: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

“Kustodian”

: berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen dan hakhak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“Manajer Penjatahan”

: berarti PT Buana Capital, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum ini menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 (selanjutnya disebut Peraturan No.IX.A.7).

“Masa Penawaran”

: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.

“Masyarakat”

: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan-badan asing/badan hukum Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki saham sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

“Menkumham”

: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).

“OJK”

: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan amanat UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sesuai dengan BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 55 Ayat 1 disebutkan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK dan Ayat 2 disebutkan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

“Pasar Perdana”

: berarti penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.

“Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, dalam hal ini Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

v

“Pemegang Saham”

: berarti pemegang saham Perseroan, baik yang merupakan pihak terafiliasi atau bukan, yang sahamnya diadministrasikan dalam: (1) Daftar Pemegang Saham Perseroan (2) Rekening Efek pada KSEI; atau (3) Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek

“Pemegang Saham Pengendali”

: berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan Perseroan.

“Pemerintah”

: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Penawaran Awal”

: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham dan/atau perkiraan harga penawaran saham.

“Penawaran Umum”

: berarti Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian.

“Penitipan Kolektif”

: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksudkan oleh UUPM.

“Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin secara sendiri-sendiri penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan sesuai dengan Porsi Penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi. “Penjamin Pelaksana Emisi Efek”

: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum ini, yang dalam hal ini adalah PT Buana Capital yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.

“Perbaikan dan/ atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”

: berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting yang disusun oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas pengumuman Prospektus Ringkas yang telah diumumkan sebelumnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.

“Perjanjian Pendaftaran Efek”

: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas No.SP-0034/PE/ KSEI/1013 tertanggal 4 Oktober 2013, bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.

“Perjanjian” Penjaminan Emisi Efek” (“PPEE”)

: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ina Perdana Tbk No.15 tanggal 11 Oktober 2013, sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ina Perdana Tbk No.71 tanggal 15 Nopember 2013, Akta Addendum II Perjanjian Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ina Perdana Tbk No.80 tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir dengan Akta Addendum III Perjanjian Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank Ina Perdana Tbk No. 52 tanggal 16 Desember 2013,yang seluruhnya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan ditandatangani oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

vi

“Pernyataan Pendaftaran”

: berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 (selanjutnya disebut ”Peraturan No.IX.A.2”) juncto Peraturan No.IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 27-10-2000 No.Kep-42/PM/2000, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahantambahan serta perbaikan-perbaikannya untuk memenuhi persyaratan OJK.

“Perseroan”

: berarti PT Bank Ina Perdana Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.

“Perusahaan Efek”

: berarti semua pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

“Porsi Penjaminan”

: berarti porsi penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan setuju secara sendiri-sendiri, akan tetapi tidak bersama-sama, dengan kesanggupan penuh (full commitment), untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat pada Pasar Perdana, dan akan membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

“Prospektus”

berarti Prospektus yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana yang didefinisikan dalam UUPM.

“Prospektus Awal”

: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, harga penawaran saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.8.

“Prospektus Ringkas”

: berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum, lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-51/PM/1996 tanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), diubah dengan Keputusan No.Kep-43/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu).

“PSAK”

: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia

“Rekening Efek”

: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.

“Rekening Penawaran : berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank Umum” penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.

vii

“RUPS”

: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPSLB”

: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK yang berlaku.

“Saham”

: berarti saham biasa atas nama dari Perseroan dengan nilai nominal Rp100,(seratus Rupiah) setiap saham.

“Saham Baru”

: berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan portepel Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham biasa, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

“Saham Yang Ditawarkan”

: berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

“Tanggal Distribusi”

: berarti distribusi Saham Yang Ditawarkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum. “Tanggal Pencatatan”

: berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan Efek.

“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/Refund”

: berarti tanggal pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek baik melalui atau tanpa melalui Agen Penjualan Efek kepada para pemesan saham (tidak termasuk Para Pemesan Khusus) yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.

“Tanggal Penjatahan”

: berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.

“Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM”

: berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.

“UUPT”

: berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.

viii

RINGKASAN Ringkasan dibawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 1. UMUM Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ina sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No.32, tanggal 9 Februari 1990, dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No.79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990, didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.719/Not/1990/PN.JKT.SEL pada tanggal 13 September 1990, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 1990. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain, anggaran dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.45, tanggal 31 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.45/2007”). Akta No.45/2007 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-17770.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 April 2008. Anggaran dasar Perseroan saat ini dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.31 tanggal 9 September 2013 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, mengenai (i) persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan (Initial Public Offering) dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (ii) persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; (iii) persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan; (iv) perubahan nilai nominal saham; dan (v) persetujuan pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan, yaitu dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat (“Akta No.31/2013”). Akta No.31/2013 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-40894 tanggal 3 Oktober 2013. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat No.BI/DIR/121/0913, tanggal 12 September 2013, yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 12 September 2013. Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip pendirian bank umum berdasarkan Surat No.S-649/MK.13/1990, tanggal 4 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Perseroan juga telah mendapatkan izin usaha sebagai bank umum berdasarkan (i) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.524/KMK.013/1991 tanggal 3 Juni 1991 dan (ii) Surat No.24/144/UPBD/PBD2 tentang pemberian izin usaha bank umum, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 15 Juni 1991. Satu bulan kemudian Perseroan sudah memulai kegiatan operasionalnya, atau tepatnya pada bulan Juli 1991. Kantor Pusat Perseroan saat ini terletak di Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 tepatnya di gedung Bina Surya Group, atau yang dikenal dengan Wisma BSG Corporation.

ix

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memenuhi perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Aji Lebur Seketi 3. Oki Widjaja Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

6.320.000.000

632.000.000.000

1.267.200.000 228.770.000 84.030.000 1.580.000.000 4.740.000.000

126.720.000.000 22.877.000.000 8.403.000.000 158.000.000.000 474.000.000.000

Persentase (%)

80,20 14.48 5,32 100,00

2. KEGIATAN USAHA Sebagai Bank Umum Nasional yang beroperasi sejak tahun 1991, Perseroan secara konsisten tetap fokus mengembangkan peran intermediasi keuangan seiring pertumbuhan kemampuan Perseroan dalam menyediakan produk dan jasa layanan yang dibutuhkan nasabah. Peran intermediasi diimplementasikan pada proyeksi pertumbuhan pada bisnis utama Perseroan yaitu pertumbuhan kredit yang berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance dan risk management serta kecukupan dukungan infrastruktur sehingga mampu mewujudkan sebuah brand yang kokoh sebagai Bank yang sehat dan berkesinambungan. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Oleh karena itu Perseroan terus berupaya memberikan berbagai produk dan layanan secara baik, inovatif, dan memuaskan sesuai kebutuhan masyarakat. Keterangan selengkapnya mengenai Kegiatan Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini. 3. PENAWARAN UMUM Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Persentase Penawaran Umum

:

Nilai Nominal Harga Penawaran Nilai Emisi

: : :

Jumlah Saham yang Dicatatkan Masa Penawaran Umum Tanggal Pencatatan di BEI

: : :

Sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama Sebesar 24,76% (dua puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Rp100,- (seratus Rupiah) Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) Rp124.800.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus juta Rupiah) Sebanyak 2.079.000.000 Saham Biasa Atas Nama 3 – 9 Januari 2014 16 Januari 2014

Saham baru yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor, termasuk hak untuk mendapatkan pembagian dividen dan hak atas pembagian saham

x

bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu serta hak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan. Bursa Efek tempat Efek yang ditawarkan akan dicatatkan adalah Bursa Efek Indonesia. Rencana penerbitan saham Perseroan melalui penawaran umum di bursa efek telah dilaporkan kepada Bank Indonesia berdasarkan Surat Perseroan No.BI/DIR/116/0813, tanggal 22 Agustus 2013, yang telah diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2013. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 1.267.200.000 126.720.000.000 80,20 2. PT Aji Lebur Seketi 228.770.000 22.877.000.000 14.48 3. Oki Widjaja 84.030.000 8.403.000.000 5,32 4. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.580.000.000 158.000.000.000 100,00 Saham Dalam Portepel 4.740.000.000 474.000.000.000

Sesudah Penawaran Umum Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000 1.267.200.000 126.720.000.000 60,34 228.770.000 22.877.000.000 10,90 84.030.000 8.403.000.000 4,00 520.000.000 52.000.000.000 24,76 2.100.000.000 210.000.000.000 100,00 4.220.000.000 422.000.000.000

Perseroan juga melaksanakan Program ESA yang dialokasikan sebanyak 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 2,00% (dua persen) dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini termasuk pelaksanaan Program ESA, maka proforma komposisi permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Proforma Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan

Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000

Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 1.267.200.000 126.720.000.000 80,20 1.267.200.000 126.720.000.000 60,34 2. PT Aji Lebur Seketi 228.770.000 22.877.000.000 14.48 228.770.000 22.877.000.000 10,90 3. Oki Widjaja 84.030.000 8.403.000.000 5,32 84.030.000 8.403.000.000 4,00 4. Karyawan Peserta ESA 10.400.000 1.040.000.000 0,50 5. Masyarakat 509.600.000 50.960.000.000 24,26 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 1.580.000.000 158.000.000.000 100,00 2.100.000.000 210.000.000.000 100,00 Saham Dalam Portepel 4.740.000.000 474.000.000.000 4.220.000.000 422.000.000.000

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini. 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana yang akan diperoleh dari hasil penjualan Saham melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

xi

Rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 5. KEUNGGULAN USAHA Perseroan dalam menjalankan usahanya, memiliki keunggulan usaha, antara lain sebagai berikut: • • • • •

Aset yang berkualitas Profil basis nasabah yang loyal dan berkualitas Produk dan jasa yang inovatif Jaringan usaha yang luas Manajemen yang berpengalaman

6. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA Perseroan memperkirakan bahwa prospek usaha di tahun 2014 dan berikutnya akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang cukup responsif dalam menjaga kondisi ekonomi nasional dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama kebijakan atas (1) PPnBM, (2) impor migas, (3) APBN, (4) tata niaga daging dan holtikultura dan (5) efisiensi perizinan dan layanan satu pintu, sehingga dapat memperbaiki nilai tukar Rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan inflasi, menarik minat investasi dan diharapkan dengan adanya penyelenggaraan Pemilu 2014, permintaan domestik akan meningkat karena dukungan daya beli masyarakat yang menguat. Selain itu, di sektor perbankan nasional, kebijakan pengetatan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai upaya menstabilkan makroekonomi yang saat ini memburuk seperti inflasi, nilai tukar dan defisit neraca transaksi berjalan, merupakan sinyal positif terhadap prospek sektor perbankan nasional terutama di sektor UMKM dan konsumsi. Secara umum, Perseroan bertujuan untuk menjadi wholesale banking, dimana Perseroan melakukan kerjasama dengan Multifinance, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan melakukan strategi usaha antara lain sebagai berikut: • Pengembangan produk-produk kredit di segmen komersial produktif dan konsumsi; • Pembenahan infrastruktur secara berkesinambungan; • Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan seminar; dan • Konsisten dalam melakukan program promosi untuk menarik minat nasabah. 7. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usahanya. Semua risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut: A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN 1. Risiko Kredit 2. Risiko Pasar 3. Risiko Operasional 4. Risiko Likuiditas 5. Risiko Hukum 6. Risiko Stratejik 7. Risiko Kepatuhan 8. Risiko Reputasi B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan 2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam Bab V mengenai Risiko Usaha.

xii

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan diterapkan secara prospektif. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 mengenai penerapan PSAK No.50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No.55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang diterapkan secara prospektif. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. LAPORAN POSISI KEUANGAN Uraian Laporan Posisi Keuangan Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2013 1.400.991 1.238.280 162.711

31 Desember 2010

2012

2011

1.512.205 1.378.230 133.975

1.444.742 1.323.838 120.904

2009

948.787 830.629 118.158

846.360 734.603 111.757

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Uraian Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga – bersih Pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya Laba sebelum pajak Beban pajak LABA BERSIH Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain: Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual – bersih JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)

2008 661.918 563.505 98.413

(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni (6 bulan) 2013 2012

2012

31 Desember (12 bulan) 2011 2010 2009

2008

69.399 (43.854) 25.545 2.399 (25.881) 2.063 (923) 1.140

76.724 (48.851) 27.873 9.757 (25.560) 12.070 (13.150) 8.920

152.350 (96.511) 55.839 15.533 (53.460) 17.912 (4.784) 13.128

113.916 (72.430) 41.486 7.977 (45.872) 3.591 (1.251) 2.340

100.363 (52.631) 47.732 6.008 (44.361) 9.379 (2.610) 6.769

91.331 (52.449) 38.882 12.995 (32.338) 19.539 (6.194) 13.345

89.806 (47.688) 42.118 273 (28.393) 13.998 (4.633) 9.365

(2.404)

(301)

(57)

406

(368)

-

-

(1.264)

9.858

13.071

2.746

6.401

13.345

9.365

8,25

69,69

102,56

18,28

52,88 104,26

xiii

73,38

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK Uraian Permodalan CAR (memperhitungkan risiko kredit) CAR (memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional) CAR (memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar) CAR (memperhitungkan Risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional Aset tetap terhadap modal Kualitas Aset Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif Non Performing Loan – Bersih Non Performing Loan – Kotor CKPN aset keuangan terhadap aset produktif

30 Juni 2013

2012

2011

31 Desember 2010

2009

2008

21,07%

18,42%

17,11%

28,23%

23,50%

26,28%

18,57%

16,05%

15,20%

24,99%

-

-

20,44%

18,42%

16,91%

28,01%

-

-

18,08% 9,09%

16,05% 12,48%

15,05% 11,19%

24,82% 14,60%

12,33%

10,56%

0,17% 0,07% 0,24%

0,30% 0,22% 0,36%

1,00% 0,98% 1,10%

1,65% 2,00% 2,32%

0,32% 0,30% 0,44%

0,82% 0,88% 1,04%

0,07%

0,15%

0,76%

0,75%

-

-

Rentabilitas Return on Asset (ROA) Return on Equity (ROE) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Net Interest Margin (NIM)

0,29% 0,61%

1,22% 11,04%

0,32% 1,99%

1,10% 5,92%

2,57% 13,25%

2,08% 10,31%

96,76% 4,10%

91,43% 4,07%

99.,22% 3,79%

93,88% 6,22%

82,54% 5,38%

85,17% 6,15%

Likuiditas Loan to Deposit Ratio (LDR)

77,01%

81,60%

87,92%

73,74%

81,33%

87,84%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

8,14% 18,44% 0,01%

8,07% 3,04% -

8,20% 5,45% -

8,08% 3,88% -

5,11% 2,50% -

5,20% 2,50% -

Kepatuhan a. Presentase Pelanggaran BMPK 1) Pihak Berelasi 2) Pihak Ketiga b. Presentase Pelampauan BMPK 1) Pihak Berelasi 2) Pihak Ketiga GWM a. Primer b. Sekunder c. LDR

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IX dalam Prospektus ini. 9. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Penawaran Umum, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas sebanyakbanyaknya 30% dari laba bersih setelah pajak dimulai dari tahun 2014 setelah menyisihkan cadangan laba ditahan dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pada beberapa faktor, termasuk (i) kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan, (ii) keputusan RUPS tahunan dan (iii) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan. Tidak terdapat pembatasan (negative covenant) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik. Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

xiv

I. PENAWARAN UMUM Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 24,76% (dua puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai Keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp124.800.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus juta Rupiah). Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 2,00% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

PT Bank Ina Perdana Tbk Kegiatan Usaha Utama: Bergerak di bidang usaha jasa perbankan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat Wisma BSG Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160 – Indonesia Telepon : (+62-21) 385 9050 Faksimili : (+62-21) 385 9041 Situs: www.bankina.co.id email: [email protected] 8 Kantor Cabang berlokasi di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Lumajang 9 Kantor Cabang Pembantu berlokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Surabaya 5 Kantor Kas berlokasi di Jakarta dan Tangerang RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT RISIKO SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

1

Struktur Permodalan Dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Aji Lebur Seketi 3. Oki Widjaja Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

6.320.000.000

632.000.000.000

1.267.200.000 228.770.000 84.030.000 1.580.000.000 4.740.000.000

126.720.000.000 22.877.000.000 8.403.000.000 158.000.000.000 474.000.000.000

Persentase (%)

80,20 14.48 5,32 100,00

Penawaran Umum Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Aji Lebur Seketi 3. Oki Widjaja 4. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000 1.267.200.000 228.770.000 84.030.000 1.580.000.000 4.740.000.000

Sesudah Penawaran Umum Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000

126.720.000.000 80,20 1.267.200.000 126.720.000.000 60,34 22.877.000.000 14.48 228.770.000 22.877.000.000 10,90 8.403.000.000 5,32 84.030.000 8.403.000.000 4,00 - 520.000.000 52.000.000.000 24,76 158.000.000.000 100,00 2.100.000.000 210.000.000.000 100,00 474.000.000.000 4.220.000.000 422.000.000.000

Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 24,76% (dua puluh empat koma tujuh puluh enam persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sebanyak 1.559.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta) saham atau sebesar 74,24% (tujuh puluh empat koma dua puluh empat persen) yang telah ditempatkan dan disetor. Sedangkan sejumlah 21.000.000 (dua puluh satu juta) saham atau 1,00% (satu persen) saham milik Pemegang Saham atas nama Oki Widjaja tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 (“PP No.29”) tentang Pembelian Saham Bank Umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 2.079.000.000 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta) saham atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor setelah Penawaran Umum ini.

2

Pemegang saham Perseroan yang melakukan setoran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK: Nama Pemegang Saham Oki Widjaja PT Aji Lebur Seketi

Jumlah (Rp) 7.123.000.000 22.877.000.000

Bentuk Setoran Tunai Tunai

Jumlah Saham 7.123.000 22.877.000

Harga Perolehan (Rp) 7.123.000.000 22.877.000.000

Pemegang saham yang melakukan setoran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK sebagaimana di atas, tidak dapat mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6, bahwa setiap pihak yang memperoleh saham dan/ atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif. Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation Program = Program ESA) Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Direksi No.SK/DIR/012/1013 tanggal 4 Oktober 2013, dalam Penawaran Umum ini Perseroan merencanakan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan Perseroan (kecuali Komisaris dan Direksi Perseroan) dengan kriteria tertentu untuk memiliki Saham Baru Perseroan melalui Program ESA dengan sukarela pada saat pelaksanaan Penawaran Umum. Tujuan utama Program ESA adalah untuk untuk meningkatkan dan memelihara rasa memiliki (sense of belonging) perusahaan; loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja dan kinerja sehingga going concern kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik yang dapat dinikmati oleh stakeholder Perseroan. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini termasuk pelaksanaan Program ESA, maka proforma struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Proforma Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Aji Lebur Seketi 3. Oki Widjaja 4. Karyawan Peserta ESA 5. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000

Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA Jumlah Jumlah Nilai % Saham Nominal (Rp) 6.320.000.000 632.000.000.000

1.267.200.000 126.720.000.000 80,20 1.267.200.000 126.720.000.000 60,34 228.770.000 22.877.000.000 14.48 228.770.000 22.877.000.000 10,90 84.030.000 8.403.000.000 5,32 84.030.000 8.403.000.000 4,00 10.400.000 1.040.000.000 0,50 509.600.000 50.960.000.000 24,26 1.580.000.000 158.000.000.000 100,00 2.100.000.000 210.000.000.000 100,00 4.740.000.000 474.000.000.000 4.220.000.000 422.000.000.000

Kriteria Karyawan Peserta Program ESA, yaitu: - Karyawan tetap Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan per tanggal 30 September 2013 dan masih aktif pada saat pelaksanaan Penawaran Umum; - Alokasi penjatahan berdasarkan Grade Kepangkatan Karyawan yaitu level Supporting sampai dengan Group Head; - Karyawan tidak dalam status pembinaan atau dikenakan sanksi administrative sampai batas waktu pelaksanaan Penawaran Umum; - Karyawan tidak dalam status cuti diluar tanggungan dan tidak sedang mengalami sakit kritis dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

3

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut: a. Saham ditawarkan kepada seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi Kriteria Karyawan Peserta Program ESA; b. Peserta yang menyetujui penawaran dapat membeli Saham Program ESA dengan harga sebesar Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum; c. Harga pelaksanaan saham Program ESA akan mengikuti Harga Penawaran yang ditetapkan dalam Penawaran Umum; d. Pemesanan dilakukan pada hari pertama masa Penawaran Umum; e. Sumber dana pembayaran pembelian saham dalam pelaksanaan program Program ESA sepenuhnya berasal dari karyawan yang memenuhi persyaratan mengikuti program ESA dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai langsung oleh karyawan melalui Perseroan; f. Karyawan Peserta Program ESA melakukan pemesanan melalui Perseroan dan disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek; g. Pengaturan sisa jatah alokasi saham yang tidak dibeli oleh karyawan Perseroan maka Peserta Program ESA lainnya dapat membeli sisa tersebut walaupun melebihi jatah alokasi yang telah ditetapkan sesuai Grade Kepangkatan karyawan secara proporsional dan apabila masih terdapat sisa saham setelah pembelian sisa penjatahan maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat; dan h. Seluruh biaya termasuk biaya pajak yang timbul atas Program ESA menjadi beban peserta Program ESA. Mekanisme Pembayaran saham Program ESA: a. Seluruh peserta Program ESA dapat melakukan pembayaran pada masa Penawaran Umum dan selambat-lambatnya harus diterima (in good funds) segera pada hari pertama masa penawaran pada pukul 15.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang diatur Prospektus mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham; b. Pembayaran saham Program ESA dapat dibayarkan dengan uang tunai, pindah buku, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah oleh peserta Program ESA. Jumlah karyawan Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA adalah sebanyak 190 karyawan. Saham Program ESA dikenakan lock-up period selama 12 (dua belas) bulan semenjak saham di catatkan di Bursa Efek Indonesia. Karyawan yang telah memperoleh saham dari Program ESA namun mengundurkan diri atau pensiun dalam lock-up period, maka saham tersebut tetap menjadi milik karyawan tersebut dengan ketentuan lock-up period tetap berlaku. Program ESA akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 mengenai Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, yang menjelaskan bahwa jumlah saham yang dialokasikan dalam Program ESA hanya dapat dilakukan melalui Penjatahan Pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum. Dalam hal ini maksimum jumlah saham yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA adalah sebanyak 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 2,00% (dua persen) dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam Program ESA oleh Peserta Program ESA kurang dari 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu) saham, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat. Pengurus dan penanggung jawab Program ESA adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS. Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki rencana untuk mengeluarkan, menawarkan, menjual, mengadakan perjanjian untuk menjual atau mencatatkan saham dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi atau ditukar dengan saham Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan. 4

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang akan diperoleh dari hasil penjualan Saham melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Apabila dalam pelaksanaannya nanti terkait rencana penggunaan dana di atas tersebut merupakan transaksi material sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, serta transaksi afiliasi dan atau transaksi benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,3% dari total nilai Penawaran Umum Perseroan yang meliputi: No 1.

2.

3.

Uraian Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek - Jasa Penyelenggaraan .......................................................................................................... - Jasa Penjaminan ................................................................................................................... - Jasa Penjualan ...................................................................................................................... Biaya Jasa Profesi /Lembaga Penunjang Pasar Modal - Akuntan Publik ....................................................................................................................... - Konsultan Hukum ................................................................................................................... - Notaris .................................................................................................................................... - Biro Administrasi Efek ............................................................................................................ Biaya lain-lain termasuk percetakan, pengumuman koran, public expose, roadshow, pencatatan di BEI dan pendaftaran efek di KSEI ................................................................ Jumlah .....................................................................................................................................

Persentase (%) 2,0% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,1% 0,05% 0,4% 4,3%

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum dengan mengikuti pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan setiap realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima Perseroan secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. .

5

III. PERNYATAAN UTANG Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp1.238.280 juta. Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Liabilitas Segera Simpanan : Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah Simpanan dari bank lain Utang pajak Beban bunga akrual Imbalan kerja karyawan Liabilitas lain-lain Jumlah Liabilitas

Jumlah 7.067 100.747 1.105.560 1.206.307 17.289 1.625 3.687 559 1.746 1.238.280

Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Liabilitas Segera Liabilitas segera adalah dalam mata uang Rupiah kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Kiriman uang Cadangan THR Tarikan dana ATM Bersama Bunga deposito jatuh tempo Listrik dan telepon Lain-lain Jumlah

Jumlah 5.782 600 440 115 58 72 7.067

2. Simpanan Simpanan merupakan simpanan nasabah yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Giro: Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah giro Tabungan: Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah tabungan Deposito: Deposito on-call: Pihak ketiga Deposito berjangka: Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah deposito berjangka Jumlah deposito Jumlah

Jumlah 7.816 48.221 56.037 15.451 126.650 142.101

4.768 77.480 925.921 1.003.401 1.008.169 1.206.307

6

Seluruh simpanan adalah dalam mata uang Rupiah. Suku bunga rata-rata per tahun untuk giro, tabungan dan deposito untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 masing-masing berkisar antara 0,00%-4,50%, 0,00%-5,00% dan 3,00%-9,00%. Pada tanggal 30 Juni 2013, saldo giro yang dijadikan jaminan bank garansi adalah Rp895juta. Saldo deposito yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan dan bank garansi adalah Rp58.794 juta dan Rp80 juta. Tidak terdapat tabungan yang dijaminkan 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

sebagai

jaminan

kredit

pada

tanggal

3. Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari bank lain dalam Rupiah seluruhnya merupakan tranksaksi dengan pihak ketiga, terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Giro Deposito on-call Deposito berjangka Jumlah

Jumlah 6.437 402 10.450 17.289

Suku bunga per tahun atas giro dan deposito untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 masing-masing berkisar adalah 1,00% - 5,50% dan 3,50% - 7,50%. 4. Utang Pajak Utang pajak terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan 23 Pasal 21 Pasal 25 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jumlah

Jumlah 1.336 90 192 7 1.625

5. Beban Bunga Akrual (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Deposito berjangka nasabah Deposito berjangka simpanan dari bank lain Giro KMK Jumlah

Jumlah 3.631 42 14 3.687

Jumlah beban bunga akrual kepada pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp213 juta. 6. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Perseroan membukukan liabilitas imbalan kerja yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Perhitungan akturia terakhir atas liabilitas imbalan kerja dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, aktuaris independen, tertanggal 1 Juli 2013.

7

Jumlah karyawan yang berhak atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2013 sebanyak 229 karyawan. Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp559 juta. Rekonsiliasi jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang tidak didanai Biaya jasa lalu yang belum diamortisasi Keuntungan aktuarial yang belum diakui Jumlah

Jumlah 1.865 (44) (1.262) 559

Rincian beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Beban jasa kini Biaya bunga Amortisasi biaya jasa lalu Hasil yang diharapkan dari aset program Keuntungan kurtailmen Jumlah

Jumlah 1.006 323 7 (216) (27) 1.093

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Saldo awal Biaya imbalan kerja periode berjalan Iuran yang dibayarkan Saldo akhir

Jumlah 155 1.093 (689) 559

7. Liabilitas Lain-lain Sebesar ekuivalen Rp1.634 juta dari saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2013 merupakan cadangan atas tagihan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) kepada Perseroan sebesar US$189,859.70 (ekuivalen Rp1.884 juta) setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 9 September 2008 sebesar Rp250 juta. Komitmen dan Kontinjensi Perseroan memiliki liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Komitmen Liabilitas komitmen Fasilitas kredit yang belum ditarik Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah

Jumlah

2.560 35.945 38.505

Kontinjensi Liabilitas Kontinjensi Bank garansi Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi

613 642 1.255 39.760

8

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2012 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI. SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKANDI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTIMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN BERKEYAKINAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

9

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010. Kinerja keuangan yang telah diperoleh Perseroan untuk periode enam bulan tersebut di atas belum tentu mengindikasikan kinerja keuangan yang akan diperoleh oleh Perseroan untuk satu tahun penuh. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan diterapkan secara prospektif. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heroe, Pramono & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 mengenai penerapan PSAK No.50 (“Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No.55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang diterapkan secara prospektif. A. Umum Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1990 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.32 tanggal 9 Februari 1990 dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No.79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 1990. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.31 tanggal 9 September 2013 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, mengenai (i) persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan (Initial Public Offering) dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (ii) persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; (iii) persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp400.000.000.000,- menjadi sebesar Rp632.000.000.000,-; (iv) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000,- per lembar saham menjadi Rp100,- per lembar saham; dan (v) persetujuan pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan, yaitu dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya 790.000.000 lembar saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-40894 tanggal 3 Oktober 2013.

10

Perusahaan telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.524/KMK.013/1991 tanggal 3 Juni 1991, selanjutnya Perusahaan melakukan operasi komersial pada bulan Juli 1991. B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha Perseroan Kondisi Perekonomian Indonesia Kombinasi persoalan fundamental ekonomi nasional dan gejolak ekonomi global menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 diperkirakan hanya 5,9%, turun dari target yang ditetapkan sebesar 6,3%. Data Badan Pusat Statistik (bulan Agustus) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kwartal II/2013 melambat menjadi 5,8% year on year dibandingkan pertumbuhan ekonomi kwartal I/2013 sebesar 6,02%. Pelemahan ini berlanjut sebagaimana terindikasi pada tingginya inflasi bulan Juli 2013 sebesar 3,29% dan bulan Agustus 2013 sebesar 1,12%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Agustus) 2013 sebesar 7,94% dan tingkat inflasi tahunan (Agustus 2013 terhadap Agustus 2012) sebesar 8,79%. Inflasi diperkirakan akan mulai kembali pada pola normalnya mulai September 2013 sehingga Bank Indonesia memprediksi tingkat inflasi pada akhir tahun 2013 pada kisaran 9,09,8%. Defisit neraca pembayarannya juga meningkat, tercatat bulan Juli 2013 defisit mencapai 2,3 milyar dollar AS dibandingkan defisit bulan Juni 2013 sebesar 0,9 milyar dollar AS. Untuk nila tukar rupiah juga terdepresiasi cukup tinggi, per awal Januari 2012 tercatat Rp9.000,- per dolar AS dan pada minggu terakhir Agustus 2013 menembus diatas Rp11.000,- per dolar AS. Secara keseluruhan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2013 akan menuju batas bawah 5,8% - 6,2%. Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan merespon dengan cepat melalui paket kebijakan penyelamatan ekonomi nasional dengan paket-paket kebijakan: (1) memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah dengan cara menghapus pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) untuk produk dasar yang tergolong mewah. Menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar, menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil built up; (2) menjaga pertumbuhan ekonomi, memastikan defisit APBN tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman; (3) menjaga stabilitas harga dan inflasi dengan cara mengubah tata niaga daging dan holtikultura dari berbasis kuota menjadi berbasis harga; (4) mempercepat investasi dengan menyederhanakan perizinan dan mengefektifkan layanan satu pintu. Dari paket kebijakan tersebut walaupun dalam jangka pendek sektor keuangan maupun rupiah masih akan mendapat tekanan, namun dalam jangka menengah perekonomian Indonesia tetap prospektif dimana modal akan tetap mengalir dengan imbal hasil tinggi melalui upaya serius memperbaiki lingkungan untuk berkembangnya investasi di Indonesia. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2014, perkiraan asumsi dasar ekonomi makro masih tetap optimis yaitu perekonomian nasional tahun 2014 mampu tumbuh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2013 seiring kondisi perekonomian global yang diperkirakan akan kembali membaik dan volume perdagangan juga diperkirakan akan meningkat yang berdampak pada pertumbuhan sisi ekspor-import dan industri dalam negeri. Disamping itu, permintaan domestik juga diperkirakan meningkat didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan adanya penyelenggaraan Pemilu 2014. Kondisi Industri Perbankan Nasional Ketahanan industri perbankan nasional diprediksi tetap solid ditengah tren perlambatan kredit perbankan karena menurunnya pertumbuhan perekonomian nasional. Data per Juni 2013 dari Bank Indonesia tercatat: rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) masih tinggi sebesar 18%, jauh diatas ketentuan minimal 8%, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) gross masih rendah 1,9%; Loan to Deposit Ratio (LDR) masih relatif tinggi mencapai 87,2% walaupun sudah ada perlambatan dari 21,0% (YoY) pada Mei 2013 menjadi 20,6% (YoY) pada bulan Juni 2013. Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menjaga stabilitas makro ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yaitu meningkatkan efektifitas bauran kebijakan dalam mengendalikan inflasi, mengelola neraca pembayaran yang lebih sustainable, dan memperkuat sistem keuangan. Kebijakan Bank Indonesia yang diharapkan dapat bersinergi dengan paket kebijakan pemerintah adalah: (1) Bank Indonesia memperluas jangka waktu Term Deposit Valas yang saat ini 7, 24, dan 30 hari menjadi 1 hari s.d. 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keragaman tenor

11

penempatan devisa oleh bank umum di Bank Indonesia; (2) Bank Indonesia merelaksasi ketentuan pembelian valas baqi eksportir yang telah melakukan penjualan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi eksportir melakukan pembelian valas dengan menggunakan underlying dokumen penjualan valas; (3) Bank Indonesia menyesuaikan ketentuan transaksi forex Swap bank dengan Bank Indonesia yang diperlukan sebagai pass-on transaksi bank dengan pihak terkait. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kedalaman transaksi derivative; (4) Bank Indonesia merelaksasi ketentuan utang luar negeri (ULN), dengan menambah jenis pengecualian ULN jangka pendek bank, berupa giro rupiah (VOSTRO) milik bukan penduduk yang menampung dana hasil divestasi yang berasal dari hasil penyertaan langsung, pembelian saham dan/atau obligasi korporasi Indonesia serta Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan ini bertujuan mengelola permintaan valas oleh non residen tanpa mengurangi aspek kehati-hatian bank dalam melakukan pinjaman luar negeri; (5) Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan untuk mengelola perlambatan pertumbuhan kredit pendalaman pasar uang (sumber: Bank Indonesia, bulan Agustus). Sementara itu Bank Indonesia dalam tempo 4 bulan terakhir (Juni-September 2013) telah menaikkan BI rate sebesar 150 bps dari level terendahnya 5,75% menjadi 7,25% per 12 September 2013. Kebijakan pengetatan moneter yang diambil Bank Indonesia sebagai upaya menstabilkan berbagai aspek makro ekonomi yang memburuk, seperti inflasi, nilai tukar, dan defisit neraca transaksi berjalan sehingga sendi-sendi perekonomian ke arah yang lebih positif. Dengan demikian prospek industri perbankan nasional kedepan masih tetap positif karena didukung oleh ketahanan industri yang tetap solid walaupun ada tantangan perlambatan pertumbuhan kredit dan peningkatan kredit bermasalah sebagai dampak menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Sebagai bank umum konvensional non devisa dengan total aset antara Rp 1 milyar sampai dengan Rp 5 milyar, pemberian kredit Perseroan telah mencapai market share sebesar 5,93%. Data ini bersumber dari website Bank Indonesia (laporan publikasi bank umum), yang diolah kembali. Sebagai bank non devisa, perubahan nilai tukar valuta asing hampir tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan Perseroan. Pembelian efek hanya dilakukan Perseroan dalam rangka memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki, pemilihan surat berharganya pun didasarkan pada instrument yang aktif diperdagangkan, sehingga efektivitas instrumen sebagai reserve likuiditas dapat dijaga. Perubahan tingkat suku bunga lebih berdampak pada pendapatan Perseroan, karena berdasarkan komposisinya, sebagian besar pendanaan Perseropan adalah simpanan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, sedangkan penyaluran kredit bank mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan secara konsisten menerapkan pengenaan suku bunga mengambang (floating rate) hampir di semua produk funding dan lending, dengan tujuan agar dapat secara cepat dilakukan penyelarasan apabila perubahan tingkat suku bunga berpotensi mempengaruhi Net Interest Income secara signifikan. Pada umumnya, persaingan terjadi di produk simpanan deposito, karena nasabah yang ada di kelompok ini lebih sensitive terhadap suku bunga yang ditawarkan. Dalam usaha mempertahankan pendanaan, Perseroan senantisa melakukan analisa terhadap portfolio simpanan nasabah, pergerakan BI rate, suku bunga yang ditawarkan oleh bank sejenis serta kebutuhan likuiditas Perseroan. Pembahasan ini dilakukan pada rapat ALCO bulanan sehingga dapat ditetapkan pricing yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Aktivitas Pemasaran Sesuai dengan skala usahanya, aktivitas pemasaran Perseroan lebih ke arah retail marketing. Para tenaga pemasar yang ada di kantor cabang/capem Perseroan secara aktif melakukan pemasaran produk dan layanan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat nasabah. Untuk meningkatkan skill dan product knowledge dalam kegiatan pemasarannya, para tenaga pemasar dibekali dengan program pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan career path bagi mereka.

12

Perseroan akan terus mengembangkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan bagi bank, dengan menyempurnakan fitur-fitur produk tabungan yang dikemas dengan program promosi serta pemasaran yang lebih aktraktif dan menarik. Selain itu, Perseroan juga akan mengembangkan modul edukasi yang akan dijalankan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan. Kerja sama ini akan memberikan kemudahan pembayaran uang sekolah di lembaga pendidikan dan meningkatkan pengendapan dana Tabungan di Perseroan. Kemampuan Untuk Mendapatkan Pendanaan Dengan Harga Yang Menarik Dalam menentukan suku bunga yang akan diberikan untuk menarik minat dari masyarakat untuk menginvestasikan dana ke Perseroan, maka setiap bulannya diadakan pertemuan Asset Liabilities Commitee yang membahas kondisi ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari pendanaan Bank yang dihimpun dari masyarakat mampu mendukung penyaluran kredit dari tahun ketahun tanpa ada gangguan dari aspek likuiditas. Produk pendanaan yang ada di Perseroan terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Untuk meningkatkan pendanaan, Perseroan selalu melengkapi fitur-fitur dari produk pendanaan yang ada, melakukan program promosi serta meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabah. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dapat dilihat dari penghimpunan dana yang terus meningkat, kecuali pada posisi Juni 2013, dimana terdapat pelunasan kredit back to back dari pihak terkait. Berikut adalah posisi penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010: Keterangan

30 Juni 2013

Giro Tabungan Deposito Jumlah

31 Desember 2011

2012

56.037 142.101 1.008.169 1.206.307

56.994 129.784 1.141.033 1.327.811

70.013 124.816 1.087.098 1.281.927

2010 39.411 99.052 672.950 811.443

Perubahan Perilaku Konsumen Umumnya, nasabah Perseroan adalah nasabah yang menginginkan pelayanan yang lebih bersahabat, kenyamanan dalam bertransaksi dan tetap mendapatkan suku bunga menarik yang ditawarkan Perseroan. Terkait hal itu, Perseroan berusaha meningkatkan layanan dengan melengkapi produk tabungan dengan ATM. Selain itu, untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan rutinnya, Perseroan mengembangkan kerja sama bill payment dengan beberapa perusahaan. Perseroan juga mengembangkan kerja sama dengan yayasan pendidikan untuk memberikan kemudahan pembayaran uang sekolah melalui standing instruction ataupun delivery channel yang lain. Apabila nasabah mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas transaksinya, diharapkan dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan loyalitas nasabah lama. Faktor Lainnya Yang mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan Kondisi keuangan Perseroan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi terutama suku bunga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perubahan-perubahan negatif indikator makro ekonomi juga akan menyebabkan perubahan nilai surat berharga. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan pertumbuhan bisnis Perseroan karena bisnis penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jasa transaksional perbankan akan sangat dipengaruhi terutama oleh nilai tukar dan suku bunga. Disisi lain pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat luas yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis Perseroan. Untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan kondisi perekonomian nasional terhadap kondisi keuangan Perseroan, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko secara menyeluruh. Fungsi dari sistem manajemen risiko adalah untuk mencermati, menganalisis dan mengantisipasi perubahan-perubahan makro ekonomi. 13

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING Pencatatan laporan keuangan Perseroan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, Peraturan Bapepam dan LK serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku. Penggunaan Estimasi Manajemen membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak. Instrumen Keuangan Perseroan menerapkan PSAK No.50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian” PSAK No.55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No.60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”. Pengakuan dan Klasifikasi Perseroan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perseroan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrument tersebut. Pembelian atau penjualan yang regular atas instrument keuangan diakui pada tanggal transaksi. Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hamper sama. Pengukuran awal instrument keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrument keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan.Biaya transaksi tersebut diamortisasisepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

14

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan. Penentuan Nilai Wajar Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya. Perseroan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut: 1. Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1); 2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); 3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3). Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut. Laba/Rugi Hari ke-1 Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perseroan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Perseroan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

15

Aset Keuangan 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau b. aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau c. instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan. Perseroan mengklasifikasikan efek-efek berupa obligasi korporasi dalam kategori ini. 2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual. Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Perseroan mengklasifikasikan kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, kredit yang diberikan, pendapatan bunga akrual serta aset lain-lain dalam kategori ini.

16

3. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perseroan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perseroan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (tainting rule) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual. Setelah pengukuran awal, investasi ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Perseroan mengklasifikasikan efek-efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam kategori ini. 4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi pasar. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar, dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain - “Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual”, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi laba atau rugi direklasifikasi ke komponen laba rugi dan dikeluarkan dari akun “Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual”. Liabilitas Keuangan 1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perseroan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini. Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. 2. Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perseroan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

17

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Saling Hapus Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perseroan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Penurunan Nilai Dari Aset Keuangan 1. Aset Keuangan Aset keuangan (atau bagian dari suatu aset keuangan, atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika: a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; b. Perseroan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut. Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan Perseroan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perseroan. 2. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Penurunan Nilai Dari Aset Keuangan Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perseroan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. 1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

18

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, kesulitan keuangan, restrukturisasi kredit dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan Perseroan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi debitur atau penerbit dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yag dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok asset tersebut, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut. Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini. Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut. Ketika aset keuangan tidak tertagih, aset keuangan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

19

2. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. 3. Aset keuangan tersedia untuk dijual Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam komponen laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui komponen laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas. Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui komponen laba rugi. Aset Tetap Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Perabotan dan peralatan Kendaraanbermotor

Tahun 4 4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

20

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode terjadinya penghentian pengakuan. Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perseroan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia. Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perseroan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (valuation multiples) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perseroanmengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

21

Imbalan Kerja 1. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, dan iuran jaminan sosial (Jamsostek). Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. 2. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode Projected Unit Credit. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak curtail menatau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial yang melebihi batas koridor atau lebih besar daripada 10% dari nilai kini imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan ke komponen laba rugi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan, sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (vested). C. ANALISIS KEUANGAN Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif Pertumbuhan Pendapatan, Pendapatan Operasional Lainnya dan Laba Bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (dalam jutaan Rupiah) 55.839 47.732 41.486

25.545

2.399 1 40 1.1 30-Jun-13

27.873

9.757 8.920

15.533 1 3.128 7.977

6.008

6.769

2.340 4 30-Jun-12

Pendapatan Bunga Bersih

2012

2011

Pendapattan Operasional

2010 Laba Bersih h

Tabel berikut menunjukkan jumlah pendapatan bunga bersih, pendapatan operasional dan laba bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. (dalam jutaan rupiah) Keterangan Pendapatan bunga – bersih Pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya Laba sebelum pajak Beban pajak Laba bersih

30 Juni (6 bulan) 2013 ∆% 2012 25.545 (8) 27.873 2.399 (75) 9.757 25.881 1 25.560 2.063 (83) 12.070 923 (71) 3.150 1.140 (87) 8.920

22

2012 55.839 15.533 53.460 17.912 4.784 13.128

31 Desember (12 bulan) ∆% 2011 ∆% 35 41.486 (13) 95 7.977 33 17 45.872 3 399 3.591 (62) 282 1.251 (52) 461 2.340 (65)

2010 47.732 6.008 44.361 9.379 2.610 6.769

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pendapatan Bunga Kredit yang diberikan Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Giro pada Bank Indonesia dan bank lain Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga Simpanan Simpanan dari bank lain Premi penjaminan Pemerintah Jumlah Beban Bunga Pendapatan Bunga - Bersih

30 Juni (6 bulan) 2013 ∆% 2012

31 Desember (12 bulan) 2012 ∆% 2011 ∆%

2010

61.183 3.784

(15) 139

73.072 1.581

142.513 5.187

46 (41)

97.811 8.754

13 54

86.695 5.679

3.496 306 69.399

100 (6) (10)

1.744 327 76.724

4.034 616 152.350

(41) 28 34

6.869 482 113.916

(13) 653 14

7.925 64 100.363

41.788 830 1.236 43.854 25.545

(8) (51) (24) (10) (8)

45.555 1.678 1.618 48.851 27.873

89.455 3.981 3.075 96.511 55.839

21 241 80 33 35

69.557 1.168 1.705 72.430 41.486

38 66 24 38 (13)

50.554 702 1.375 52.631 47.732

Pendapatan Bunga Pendapatan bunga Perseroan yang diperoleh dari kegiatan penempatan dana masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit, efek-efek yang dimiliki, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, serta giro pada Bank Indonesia dan bank lain. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 Seiring dengan penurunan saldo kredit yang diberikan, pendapatan bunga Perseroan menurun sebesar Rp7.325 juta atau 10% dari periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 yang sebesar Rp76.724 juta menjadi Rp69.399 juta pada periode yang sama tahun 2013, karena ada pelunasan kredit back to back yang cukup besar pada periode yang sama tahun 2013. Pendapatan bunga yang diperoleh dari portofolio kredit merupakan porsi terbesar dari jumlah pendapatan bunga, yaitu sebanyak Rp61.813 juta atau 89% terhadap jumlah pendapatan bunga untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 yang sebelumnya sebanyak Rp73.072 juta atau 95% terhadap jumlah pendapatan bunga pada periode yang sama pada tahun tahun 2012. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Seiring meningkatnya pertumbuhan volume bisnis, pendapatan bunga Perseroan meningkat sebesar Rp38.434 juta atau 39% dari tahun 2011 yang sebesar Rp113.673 juta menjadi Rp152.350 juta pada tahun 2012. Pendapatan bunga yang diperoleh dari portofolio kredit merupakan porsi terbesar dari jumlah pendapatan bunga, yaitu sebanyak Rp142.513 juta atau 94% terhadap jumlah pendapatan bunga pada tahum 2012 yang sebelumnya sebanyak Rp97.811 juta atau 86% terhadap jumlah pendapatan bunga pada tahun 2011. Pertumbuhan bisnis yang cukup stabil di tahun 2012 membuat Perseroan dapat memperoleh pendapatan bunga yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp113.916 juta. Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31  Desember 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp13.553 juta atau 14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan menjadi Rp97.811 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp86.695 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 atau naik sebesar 13%.

23

Beban Bunga Beban bunga terdiri dari beban bunga deposito, giro dan tabungan yang berasal dari simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain serta premi penjaminan Pemerintah. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 Beban bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 mengalami penurunan sebesar 10% atau sebesar Rp4.997 juta menjadi Rp43.854 juta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dari Rp48.851 juta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga deposito sebesar Rp5.005 juta atau 11% dari sebesar Rp44.481 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp39.476 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Penurunan beban bunga deposito per 30 Juni 2013 berkaitan dengan lunasnya kredit back to back pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 26% atau sebesar Rp24.081 juta menjadi Rp96.511 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp72.430 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga deposito sebesar Rp22.623 juta atau 35% dari sebesar Rp65.621 juta pada tahun 2011 menjadi Rp87.884 juta pada tahun 2012. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 mengalami peningkatan sebesar 38% atau sebesar Rp19.799 juta menjadi Rp72.430 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp52.631 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga deposito sebesar Rp19.399 juta atau 42% dari sebesar Rp45.862 juta pada tahun 2010 menjadi Rp65.621 juta pada tahun 2011. Pendapatan Bunga Bersih Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 Pendapatan bunga bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 mengalami penurunan sebesar Rp2.328 juta atau sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012. Penurunan pendapatan bunga bersih disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan sebesar Rp11.259 juta atau 15% dari Rp73.072 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 menjadi Rp61.813 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Rasio LDR yang rata-rata berkisar 75% membuat pendapatan bunga bersih Perseroan lebih rendah dibandingkan periode 30 Juni 2012.

24

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Pendapatan bunga bersih pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp14.353 juta atau 35% jika dibandingkan dengan tahun 2011. Kenaikan pendapatan bunga bersih disebabkan kenaikan pendapatan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp44.702 juta atau sebesar 46% dari Rp97.811 juta pada tahun 2011 menjadi Rp142.513 juta. Disamping itu, terdapat kenaikan beban deposito sebesar Rp22.623 juta dari Rp65.261 juta pada tahun 2011 menjadi Rp87.884 juta pada tahun 2012. Pemanfaatan kredit dan dana yang optimal menyebabkan Perseroan dapat memperoleh pendapatan bunga bersih yang lebih optimal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Pendapatan bunga bersih pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp6.246 juta atau sebesar 13% jika dibandingkan dengan tahun 2010. Penurunan pendapatan bunga bersih tersebut terutama disebabkan kenaikan beban bunga simpanan sebesar Rp19.399 juta dari Rp45.862 juta pada tahun 2010 menjadi Rp65.261 juta pada tahun 2011 yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan bunga kredit sebesar Rp11.116 juta dari dari Rp86.695 juta pada tahun 2010 menjadi Rp97.811 juta pada tahun 2011. Setelah Perseroan melakukan konsolidasi internal pada periode enam bulan pada tahun 2011 untuk memperbaiki beberapa kualitas kredit yang memburuk, barulah mulai semester II/2011 Perseroan meningkatkan penyaluran kreditnya. Sementara itu, pendanaan Perseroan terus mengalami peningkatan sejak periode enam bulan pada tahun 2011, Pemanfaatan dana yang yang belum bisa disalurkan di kredit, hanya bisa dimanfaatkan di aktiva produktif lain yang mempunyai tidak mempunyai return tidak setinggi kredit. Akibatnya pendapatan bunga bersih bank menurun. Pendapatan Operasional Lainnya Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan dan beban operasional lainnya Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pendapatan administrasi Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Provisi dan komisi lainnya Keuntungan dari realisasi penjualan efek-efek -bersih Keuntungan penjualan aset tetap Selisih kurs Laba dari kenaikan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih Laba penjualan agunan yang diambil alih Pendapatan lain-lain Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya

30 Juni (6 bulan) 2013 ∆% 2012 743 100

-

2012 2.132

31 Desember (12 bulan) ∆% 2011 ∆% 2010 (5) 2.237 76 1.275

569

(90)

5.729

6.138

100

-

-

-

697

283

182

1.462

(6)

1.560

2

1.530

80

(93)

1.156

5.042

624

696

(69)

2.241

61 -

1.933 (100)

3 33

9 83

(99) 108

1.030 40

174 (2)

376 41

-

(100)

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(100)

1.844

100

-

249

(91)

2.635

667

17

570

5

545

2.399

(75)

9.757

15.533

95

7.977

33

6.008

25

∆%

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 Pendapatan operasional lainnya yang dihasilkan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 mencapai Rp2.399 juta, turun sebesar Rp7.358 juta atau sebesar 75% dibandingkan dengan periode enam bulan yang yang berakhir 30 Juni 2012 sebesar Rp9.757 juta. Penurunan pendapatan yang cukup signifikan semata-mata adanya pendapatan dari pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif periode Januari-Juni 2013 sebesar Rp5.729 juta karena pemberlakuan CKPN per awal tahun 2012 dibandingkan periode Januari-Juni 2013 yang hanya Rp569 juta atau penurunan sebesar Rp5.160 juta dan disisi lain diperolehnya keuntungan keuntungan dari realisasi penjualan efek-efek – bersih sebesar Rp1.156 juta pada periode JanuariJuni 2012 dibandingkan 2 dibandingkan periode Januari-Juni 2013 sebesar Rp80 juta atau penurunan sebesar Rp1.070 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Pendapatan operasional lainnya yang dihasilkan Perseroan pada tahun 2012 mencapai Rp15.533 juta, naik sebesar Rp7.556 juta atau sebesar 95% dibandingkan dengan perolehan pada tahun 2011 sebesar Rp7.977 juta. Kenaikan pendapatan operasional tersebut disebabkan oleh adanya pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif sebesar Rp6.138 juta dan kenaikan keuntungan dari realisasi penjualan efek-efek - bersih sebesar Rp4.346 juta, namun dilain pihak terjadi penurunan laba penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp1.844 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Pendapatan operasional lainnya yang dihasilkan Perseroan meningkat sebesar Rp1.969 juta atau 33% dari sebelumnya sebesar Rp6.008 juta pada tahun 2010 menjadi Rp7.977 juta pada tahun 2011. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh perolehan laba penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp1.844 juta serta kenaikan pendapatan administrasi dan keuntungan penjualan aset tetap masingmasing sebesar Rp962 juta dan Rp654 juta. Namun, dilain pihak terdapat penurunan keuntungan dari realisasi penjualan efek-efek – bersih sebesar Rp1.545 juta. Beban Operasional Lainnya (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Karyawan Umum dan administrasi Rugi dari penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan – bersih Rugi penjualan agunan yang diambil alih Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Selisih kurs Beban lainnya Jumlah Beban Operasional Lainnya

30 Juni (6 bulan) 2013 ∆% 2012 10.596 6 10.027 14.665 10 13.291 287 (56) 649

2012 19.034 26.524 4.213

31 Desember (12 bulan) ∆% 2011 ∆% 2 18.702 4 14 23.287 2 100 -

2010 17.955 22.849 -

77 -

(95) -

1.586 -

2.218 -

100 (100)

3.230

(7)

3.484

35 221 25.881

100 3.057 1

7 25.560

1.471 53.460

125 17

653 45.872

795 3

73 44.361

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 Beban operasional lainnya pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 mencapai Rp25.881 juta, meningkat sebesar Rp321 juta atau sebesar 1% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 sebesar Rp25.560 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan beban karyawan dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp569 juta dan Rp1.374 juta, namun dilain pihak terjadi penurunan pada rugi penjualan agunan yang diambil alih sebesar Rp1.509 juta.

26

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Beban operasional lainnya pada tahun 2012 mencapai Rp53.460 juta, naik sebesar Rp7.588 juta atau sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp45.872 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan beban umum dan administrasi, rugi penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan – bersih dan rugi penjualan agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp3.237 juta, Rp4.213 juta dan Rp2.218 juta, namun dilain pihak terjadi penurunan pada cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif sebesar Rp3.230 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Beban operasional lainnya pada tahun 2011 mencapai Rp45.665 juta, naik sebesar Rp1.511 juta atau sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp44.361 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan beban karyawan dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp747 juta dan Rp438 juta. Laba Bersih Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1.140 juta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, menurun sebesar Rp7.780 juta atau sebesar 87,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012 yang sebesar Rp8.920 juta. Penurunan laba bersih tersebut terutama faktor non bisnis yaitu penurunan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif sebesar Rp5.160 juta karena adanya kebijakan pemberlakuan CKPN pada awal tahun 2012 leh regulator, sedangkan penurunan faktor bisnis relative kecil yaitu penurunan pendapatan bunga bersih sebesar Rp2.328 juta serta alasan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp1.287 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp13.128 juta pada tahun 2012, atau meningkat sebesar Rp10.788 juta atau sebesar 461% dibandingkan dengan laba bersih tahun 2011 sebesar Rp2.340 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar Rp14.353 juta dan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif sebesar Rp6.138 juta, Namun dilain pihak terdapat peningkatan beban operasional lainnya berupa beban umum dan administrasi dan rugi penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih masing-masing sebesar Rp3.237 juta dan Rp4.213 juta, serta peningkatan beban pajak sebesar Rp3.533 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Perseroan pada tahun buku 2011 membukukan laba bersih sebesar Rp2.340 juta, atau menurun sebesar 65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat laba bersih sebesar Rp6.769 juta. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp2.340 juta pada tahun 2011, atau menurun sebesar Rp4.429 juta atau sebesar 65% dibandingkan dengan laba bersih tahun 2010 sebesar Rp6.769 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih sebesar Rp6.246 juta, namun dilain pihak terdapat perolehan laba penjualan agunan diambil alih sebesar Rp1.844 juta.

27

Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (dalam jutaan Rupiah) 1.512.2 205

1.400.991 1

1.44 44.748

1.3 3 78.230

1.323.838

1.238 8 .280

9 948.787 830.629

162.771

133.975 2012

30-Jun-13 Aset

120.904 2010

2011 Liabilitas

118.158

Ekkuitas

Tabel berikut menunjukkan posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. (dalam jutaan rupiah) Keterangan Aset Liabilitas Ekuitas

30 Juni 2013 ∆% 1.400.991 (7) 1.238.280 (10) 162.771 21

2012 ∆% 1.512.205 5 1.378.230 4 133.975 11

31 Desember 2011 ∆% 1.444.742 52 1.323.838 59 120.904 2

2010 948.787 830.629 118.158

∆% 12 13 6

Aset Tabel berikut menunjukkan rincian posisi aset Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain - bersih Penempatan pada Bank Indonesia Efek-efek – bersih Kredit yang diberikan - bersih Pendapatan bunga masih harus diterima Biaya dibayar dimuka Aset tetap - bersih Agunan yang diambil alih - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain - bersih Jumlah Aset

30 Juni 2013 ∆% 13.009 (12) 96.123 (8) 61 (9) 215.974 (5) 117.122 77 938.855 (13) 5.789 4 7.939 42 2.707 (25) 100 548 33 2.864 51 1.400.991 (7)

2012 ∆% 14.745 36 104.301 1 66 (76) 227.943 139 66.244 (25) 1.081.713 (3) 5.583 12 5.597 (13) 3.632 (30) 78 (99) 412 9 1.891 (43) 1.512.205 5

28

31 Desember 2011 ∆% 10.836 16 103.372 66 271 (28) 95.288 (31) 88.511 (18) 1.117.259 89 4.994 37 6.460 2 5.162 (26) 8.907 (44) 378 21 3.304 (38) 1.444.742 52

2010 9.366 62.336 376 137.856 108.398 592.074 3.640 6.341 6.944 15.771 313 5.372 948.787

∆% 39 89 445 162 (30) 2 2 7 59 1.021 9 97 12

Per tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp1.400.991 juta, mengalami penurunan sebesar Rp111.214 juta atau sebesar 7% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.512.205 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan atas kredit yang diberikan dan penempatan pada Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp142.858 juta dan Rp11.969 juta, namun dilain pihak terdapat peningkatan atas efek-efek sebesar Rp50.878 juta. Penurunan kredit diberikan terutama berasal dari penurunan kredit modal kerja sebesar Rp199.528 juta. Sedangkan kenaikan efek-efek terutama berasal dari peningkatan obligasi Pemerintah sebesar Rp17.900 juta dan obligasi korporasi sebesar Rp23.040 juta. Penempatan pada efek-efek terutama untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sementara yang belum tersalurkan di kredit. Per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 Jumlah asset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.512.205 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp67.463 juta atau sebesar 5% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.444.742 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp132.655 juta dalam bentuk Fine Tune Kontraksi sebesar Rp190.000 juta, Perseroan meningkatkan penempatan pada Bank Indonesia karena penempatan pada Bank Indonesia merupakan investasi jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari satu bulan yang memungkinkan Perseroan untuk menjaga likuiditas dengan tetap memperhatikan Loan to deposit ratio (LDR). Kenaikan penempatan pada Bank Indonesia tidak serta merta meningkatkan jumlah pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia, hal ini disebabkan oleh penempatan pada Bank Indonesia memiliki jangka waktu yang sangat pendek yaitu kurang dari 1 bulan. Jumlah yang terdapat dalam laporan posisi keuangan merupakan jumlah penempatan pada Bank Indonesia yang belum jatuh tempo namun tidak mencerminkan intensitas Perseroan melakukan penempatan pada Bank Indonesia. Selama tahun 2011, Perseroan memilik jumlah pendapatan yang lebih tinggi dari penempatan pada Bank Indonesia ini karena memiliki intensitas yang tinggi dalam penempatan pada Bank Indonesia jika dibandingkan dengan tahun 2012. Namun dilain pihak terdapat penurunan atas kredit yang diberikan dan efek-efek masing-masing sebesar Rp35.546 juta dan Rp22.267 juta. Penurunan kredit diberikan terutama berasal dari penurunan kredit modal kerja sebesar Rp54.243 juta. Sedangkan penurunan efek-efek terutama berasal dari penurunan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar Rp29.122 juta. Per tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2010 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.444.742 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp495.955 juta atau sebesar 52% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp948.787 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas kredit yang diberikan sebesar Rp525.185 juta dalam bentuk semua jenis kredit Perseroan. Peningkatan kredit dilakukan untuk meningkatkan rentabilitas Perseroan, dimana pemberian kredit kepada Multifinance dengan sistem chanelling yang merupakan core competence Perseroan ditingkatkan.Selama tahun 2011, Perseroan meningkatkan penyaluran kredit yang diberikan yang bersumber dari kenaikan simpanan. Peningkatan kredit yang diberikan dilakukan pada seluruh jenis kredit Perseroan. Peningkatan kredit yang diberikan mengakibatkan peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan selama tahun 2011. Namun dilain pihak terdapat penurunan atas penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk deposit facility.

29

Kredit yang diberikan Pertumbuhan Kredit untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (dalam jutaan Rupiah) 938.855

1.117.259

1.081.713

592.074

3 30-Jun-13

2011

2012

2010

Tabel berikut menunjukkan komposisi pertumbuhan kredit Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Konsumsi Modal kerja Investasi Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Kredit yang diberikan – bersih

30 Juni 2013 ∆% 484.048 43 311.359 (39) 144.394 (38) 939.801 (13) (946 ) (49) 938.855 (13)

2012 338.084 510.887 234.580 1.083.551 (1.838 ) 1.081.713

∆% (5) (10) 15 (4) (81) (3)

31 Desember 2011 ∆% 357.301 59 565.130 86 204.581 194 1.127.012 88 (9.753 ) 54 1.117.259 89

2010 224.752 304.027 69.618 598.397 (6.323 ) 592.074

∆% (28) 39 18 2 (7) 2

Kredit – bersih yang per 30 Juni 2013 sebesar Rp938.855 juta menurun sebesar Rp142.858 juta atau 13% dibandingkan dengan Rp1.081.713 juta per 31 Desember 2012 karena penurunan kredit modal kerja sebesar Rp199.528 juta. Kredit – bersih per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.081.713 juta, menurun sebesar Rp35.546 juta atau 3% dibandingkan dengan Rp1.117.259 juta per 31 Desember 2011 karena penurunan kredit modal kerja sebesar Rp54.243 juta. Terdapat beberapa pelunasan atas kredit yang diberikan kepada pihak berelasi dalam bentuk kredit dengan jaminan tunai selama tahun 2012 dan semester I tahun 2013. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan yang berusaha menurunkan ketergantungan kepada pihak berelasi. Namun demikian, Perseroan berhasil meningkatkan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yang dapat dilihat dari kenaikan jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp902.496 juta, Rp856.636 juta, Rp734.094 juta dan Rp436.068 juta. Kredit – bersih per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.117.259 juta, meningkat sebesar Rp525.185 juta atau 89% dibandingkan dengan Rp592.074 juta per 31 Desember 2010 karena Perseroan melakukan ekspansi pada semua jenis kredit di tahun 2011. Setelah Perseroan melakukan konsolidasi di internal, Perseroan mulai meningkatkan penyaluran kredit di semester II/2011. Penyaluran kredit dilakukan melalui wholesale banking, yaitu bekerja sama dengan perusahaan Multifinance untuk memberikan kredit secara chanelling yang merupakan core competence Perseroan. Liabilitas Tabel berikut menunjukkan rincian posisi liabilitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

30

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Utang pajak Beban bunga akrual Imbalan kerja jangka panjang Liabilitas lain-lain Jumlah Liabilitas

30 Juni 2013 7.067 1.206.307 17.289 1.625 3.687 559 1.746 1.238.280

∆% 991 (9) (58) (53) (5) 258 11 (10)

2012 648 1.327.811 40.716 3.464 3.865 156 1.570 1.378.230

∆% 18 4 20 53 4 (87) 383 4

31 Desember 2011 ∆% 550 16 1.281.927 58 33.804 147 2.258 79 3.729 47 1.245 85 325 39 1.323.838 59

2010 474 811.443 13.704 1.264 2.542 673 529 830.629

∆% 1 12 147 (54) 27 4 49 13

Per tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp1.238.280 juta, mengalami penurunan sebesar Rp139.950 juta atau sebesar 10% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.378.230 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan atas simpanan dan simpanan dari bank lain masing-masing sebesar Rp121.504 juta dan Rp23.427 juta. Namun demikian terjadi kenaikan pada liabilitas segera sebesar Rp6.419 juta atau 990,59% dari sebesar Rp648 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp7.067 juta pada tanggal 30 Juni 2013. Penyebab utama kenaikan liabilitas segera adalah peningkatan saldo kiriman uang sebesar Rp5.679 juta dari Rp103 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp5.782 juta pada tanggal 30 Juni 2013. Kiriman uang merupakan transaksi harian bank yang berhubungan dengan transfer dan kliring dana nasabah. Pada tanggal 30 Juni 2013, terjadi peningkatan transaksi transfer dan kliring dana antar bank. Transaksi harian merupakan salah satu pendapatan yang diperoleh Perseroan. Simpanan bank lain menurun karena kebijakan manajemen untuk tidak menggunakan simpanan ini sebagai sumber dana tetap, kecuali untuk ansipasi kebutuhan likuiditas Perseroan. Perseroan lebih meningkatkan penghimpunan simpanan dari masyarakat sebagai sumber dana yang relatif stabil. Per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.378.230 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp54.392 juta atau sebesar 4% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp1.323.838 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas simpanan dan simpanan dari bank lain masing-masing sebesar Rp45.884 juta dan Rp6.912 juta. Pertumbuhan usaha melalui penyaluran kredit yang meningkat membuat Perseroan juga harus meningkatkan penghimpunan dana simpanannya. Melihat pertumbuhan kredit yang cukup tinggi selama tahun 2012, Perseroan meningkatkan juga penghimpunan simpanan dari bank lain untuk menjaga likuiditas. Per tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2010 Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.323.838 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp493.209 juta atau sebesar 59% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp830.629 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas simpanan dan simpanan dari bank lain masing-masing sebesar Rp470.484 juta dan Rp20.100 juta. Ekspansi kredit yang meningkat membuat Perseroan harus meningkatkan penghimpunan dananya Liabilitas Perseroan terpengaruh oleh tingkat suku bunga dan perubahannya. Apabila tingkat suku bunga pinjaman berubah, maka Perseroan mengikuti perubahan tersebut dengan cara mengenakan suku bunga mengambang hampir disemua produk pendanaan dan kredit. Simpanan Tabel berikut menunjukkan komposisi simpanan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

31

(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2013 56.037 142.101 1.008.169 1.206.307

Keterangan Giro Tabungan Deposito Jumlah Simpanan

∆% (2) (9) (12) (9)

2012 56.994 129.784 1.141.033 1.327.811

∆% (19) 4 5 4

31 Desember 2011 ∆% 70.013 78 124.816 26 1.087.098 62 1.281.927 58

2010 39.441 99.052 672.950 811.443

∆% (48) 22 19 12

Simpanan yang per 30 Juni 2013 sebesar Rp1.206.307 juta menurun sebesar Rp121.504 juta atau 9% dibandingkan dengan Rp1.327.811 juta per 31 Desember 2012 karena penurunan deposito sebesar Rp132.864 juta. Simpanan per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.081.713 juta, meningkat sebesar Rp45.884 juta atau 4% dibandingkan dengan Rp1.281.927 juta per 31 Desember 2011 karena peningkatan deposito sebesar Rp53.935 juta. Simpanan per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.281.927 juta, meningkat sebesar Rp470.484 juta atau 58% dibandingkan dengan Rp811.443 juta per 31 Desember 2010 karena peningkatan deposito sebesar Rp414.148 juta. Beban Bunga Akrual Tabel berikut menunjukkan rincian jumlah beban akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. 30 Juni 2013 3.631 42 14 3.687

Keterangan Deposito Berjangka Deposito - simpanan dari bank lain Giro KMK Jumlah

2012 3.732 118 15 3.865

31 Desember 2011 3.659 69 1 3.729

2010 2.326 40 176 2.542

Ekuitas Tabel berikut menunjukkan rincian posisi ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Modal disetor Uang muka setoran modal Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (akumulasi kerugian) Ditentukan penggunaan Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas

30 Juni 2013 128.000 30.000

31 Desember 2011 ∆% 128.000 -

∆% 100

2012 128.000 -

∆% -

(2.423)

12.653

(19)

(150)

38

2.735 4.399 162.711

42 8 21

1.920 4.074 133.975

(145) 11

1.920 (9.054) 120.904

2010 128.000 -

∆% -

(110)

(368)

100

(21) 2

1.920 (11.394) 118.158

(37) 6

Per tanggal 30 Juni 2013 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp162.711 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp28.736 juta atau sebesar 21% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31  Desember 2012 sebesar Rp133.975 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh uang muka setoran modal sebesar Rp30.000 juta dan perolehan laba bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2012 sebesar Rp415 juta. Di akhir bulan Juni, Perseroan juga mencatatkan unrealized loss dari pemilikan efek-efek dalam kategori available for sale, meski nilainya masih relative kecil dibandingkan total modal Perseroan.

32

Per tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2011 Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp133,975 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.071 juta atau sebesar 11% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp120.904 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh perolehan laba bersih untuk tahun 2012 sebesar Rp13.128 juta. Pada akhir tahun 2012, perolehan laba bersih sudah dapat menutupi akumulasi rugi Perseroan dari tahun-tahun sebelumnya. Per tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2010 Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp120.904 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.746 juta atau sebesar 52% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp118.158 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perolehan laba bersih untuk tahun 2011 sebesar Rp2.340 juta. Analisis Laporan Arus Kas Tabel berikut menunjukkan arus kas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas invetasi Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

30 Juni 2013 ∆%

2012

2012

31 Desember ∆% 2011

138.330 35.298

∆%

2010

(393)

(100)

121.792

(51.754)

(110.015)

(47)

(100)

78

(447)

(1.044)

(562)

226

105

(4.253)

30.000

100

-

-

-

-

-

-

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, arus kas bersih yang digunakan dalam kegiatan operasional sebesar Rp51.754 juta yang utamanya berasal dari penurunan dana pihak ketiga berupa simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain sebesar Rp121.504 juta dan Rp23.425 juta, penurunan kredit yang diberikan sebesar Rp143.080 juta, serta pembayaran beban bunga sebesar Rp44.113 juta. Namun dilain pihak terdapat peningkatan efek-efek sebesar Rp53.217 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp69.193 juta. Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, arus kas untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian dan penjualan aset tetap. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 merupakan modal disetor lainnya sebesar Rp30.000 juta. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional sebesar Rp47 juta yang utamanya berasal dari pembayaran bunga kepada nasabah sebesar Rp46.544 juta, pemberian kredit yang diberikan Rp87.736 juta serta penurunan simpanan dana pihak ketiga sebesar Rp15.873 juta. Namun dilain pihak, terdapat peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp46.666 juta. Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012, arus kas untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian dan penjualan aset tetap.

33

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp138.330 juta, terutama berasal dari penerimaan bunga sebesar Rp151.175 juta dan penurunan kredit yang diberikan sebesar Rp35.547 juta. Dilain pihak, terdapat pembayaran bunga sebesar Rp93.229 juta dan kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp45.884 juta. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, arus kas untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian dan penjualan aset tetap. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp393 juta, terutama berasal dari peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp528.149 juta dan pembayaran bunga sebesar Rp69.539 juta, namun dilain pihak terdapat kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp470.483 juta dan penerimaan bunga sebesar Rp112.319 juta. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, arus kas untuk aktivitas investasi diperoleh dari penjualan dan pembelian aset tetap. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari penerimaan bunga sebesar Rp99.748 juta, penurunan efek-efek sebesar Rp45.860 juta dan kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp88.645 juta. Di lain pihak terdapat pembayaran beban bunga, beban gaji dan tunjangan karyawan dan beban pajak masingmasing sebesar Rp50.719 juta, Rp20.620 juta dan Rp18.843 juta, serta kenaikan kredit yang diberikan sebesar Rp14.531 juta. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, arus kas untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian dan penjualan aset tetap. D. RASIO-RASIO PENTING PERSEROAN Analisa keuangan dilakukan dengan melihat beberapa rasio-rasio keuangan yang menentukan tingkat kesehatan dari suatu bank. Beberapa rasio-rasio adalah sama dengan rasio-rasio yang digunakan oleh BI dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank, yaitu: rasio kecukupan modal (CAR= Capital Adequacy Ratio), kualitas aset (asset quality), manajemen, kelangsungan pendapatan dan likuiditas. 1. Kecukupan Modal (Capital Adequacy) Modal adalah salah satu unsur terpenting dalam usaha perbankan. Semakin tinggi modal, maka kemampuan bank dalam melakukan operasionalnya akan makin kuat dan memberikan keleluasaan lebih besar dalam mengembangkan aset produktifnya. Makin tinggi modal akan juga makin menaikkan CAR atau rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Posisi rasio kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko kredit pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 21,02%, 18,42%, 17,11% dan 28,23%. Rasio kecukupan modal pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

34

Rasio kecukupan modal untuk Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan •

• •

•

•

31 Desember 2012 2011

30 Juni 2013

Komponen Modal A. Modal Inti B. Modal Pelengkap Jumlah Modal Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik Risiko operasional Risiko pasar Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar dan operasional Rasio KPMM yang tersedia KPMM memperhitungkan risiko kredit KPMM memperhitungkan risiko kredit dan operasional KPMM memperhitungkan risiko kredit dan pasar KPMM memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan

2010

154.215 8.471 162.686

119.494 422 119.916

119.351 6.999 126.350

114.841 4.398 119.239

772.177 103.736 23.854 899.767

651.034 96.104 747.138

738.581 92.390 8.764 839.735

422.431 54.692 3.312 480.435

21,07% 18,57% 20,44% 18,08% 8,00%

18,42% 16,05% 18,42% 16,05% 8,00%

17,11% 15,20% 16,91% 15,05% 8,00%

28,23% 24,99% 28,01% 24,82% 8,00%

2. Kualitas Aset Produktif Penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum” dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012. Kualitas kredit Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Bruto Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah Kredit yang diberikan- bersih

30 Juni 2013 ∆% 894.844 95 42.732 4 2.225 1 939.801 100

2012 ∆% 1.050.613 97 28.994 2 8 3.936 1 1.083.551 100

(946) 938.855

(1.838) 1.081.713

31 Desember 2011 ∆% 1.074.102 95 40.504 4 467 1.684 10.255 1 1.127.012 (9.753) 1.117.259

2010 ∆% 555.978 93 28.512 5 5.395 1 8.512 1 598.397 100 (6.323) 592.074

Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif: (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2013

Keterangan Giro pada bank lain Efek-efek – bersih Kredit yang diberikan - bersih Jumlah Aset Produktif

61 117.122 938.855 1.056.038

35

2012 66 66.244 1.081.713 1.148.023

31 Desember 2011 271 88.511 1.117.259 1.206.041

2010 376 108.398 592.074 700.848

Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif Bermasalah: (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2013

Kolektibilitas Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Bruto

2.225 2.225

8 3.936 3.944

31 Desember 2011 467 1.684 10.255 12.406

2012 0,30% 0,22% 0,36% 0,15%

31 Desember 2011 1,00% 0,98% 1,10% 0,76%

2012

2010 5.395 8.512 13.907

Berikut Tabel Perkembangan Rasio Aset Produktif: 30 Juni 2013

Keterangan Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif Non Performing Loan – Bersih Non Performing Loan - Bruto CKPN terhadap aset produktif

0,17% 0,07% 0,24% 0,07%

2010 1,65% 2,00% 2,32% 0,75%

Rasio aset produktif bermasalah dan NPL Netto perseroan menunjukkan kecenderungan menurun / membaik dengan rasio yang sangat rendah sebagai cerminan bahwa aset produktif, khususnya portofolio kredit dilakukan secara prudent sesuai prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat. Upaya-upaya dalam mengantisipasi penurunan kualitas kredit terus dilakukan melalui monitoring kegiatan usaha debitur dan kredit-kredit yang bermasalah langsung ditangani oleh unit kerja remedial. Pelaksanaan efektifitas penyelesain kredit bermasalah rapat-rapat komite khusus yang dibentuk perseroan yaitu Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah yang memutuskan penyelesaian eksposur kredit bermasalah seluruh kantor-kantor cabang. Upaya-upaya yang dilaksanakan manajemen dalam menjaga mutu kualitas kredit dengan baik, antara lain: 1. Menjamin pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian intern yaitu prinsip pengawasan ganda, perlindungan fisik dan yuridis terhadap agunan kredit, dan laporan tertulis setiap deviasi yang terjadi. 2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan, temuan-temuan penting aspek kredit yang dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 3. Melaksanakan fungsi pengawasan melekat dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan. 4. Pengelolaan kredit bermasalah ditangani oleh unit kerja tersendiri yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit atau penyelamatan kredit dengan penagihan oleh internal bank atau pihak ketiga (litigasi). 3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan kepada suatu pihak atau suatu grup terhadap modal bank. BI melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK, telah menetapkan BMPK suatu bank adalah maksimum sebesar 10% dari modal bank bila diberikan kepada suatu pihak atau sebuah grup yang terkait dengan bank. Dalam PBI tersebut diatur antara lain larangan bagi bank untuk memberikan penyediaan dana pihak berelasi dan pihak ketiga dalam batasan tertentu. Untuk pihak berelasi, batasan maksimum yang berlaku adalah 10%, batasan maksimum sebesar 20% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak berelasi serta 25% kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak berelasi.

36

a. b. c. d.

Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit. Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan. Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti – plasma. Kredit kepada pejabat/eksekutif bank sepanjang dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia bank. e. Penyediaan dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dengan batasan 30%. Dari segi BMPK, Perseroan selalu berusaha untuk menjaga agar BMPK Perseroan selalu sesuai dengan ketentuan BI. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melampaui BMPK. Berikut adalah tabel BMPK Perseroan dari tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010: 30 Juni 2013

Keterangan a. Presentase Pelanggaran BMPK 1) Pihak Berelasi 2) Pihak Ketiga b. Presentase Pelampauan BMPK 1) Pihak Berelasi 2) Pihak Ketiga

31 Desember 2011

2012

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

Berikut adalah tabel BMPK Perseroan dari tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 untuk pihak berelasi, adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2013

Keterangan Penyediaan dana kepada pihak berelasi Penyediaan dana kepada pihak berelasi yang diperhitungkan dalam BMPK Persentase BMPK pihak berelasi (%) Ketentuan BMPK dari BI (%)

37.929 9.943 6,12% 10,00%

31 Desember 2012 2011 227.538 392.918 10.299 9.818 8,59% 10,00%

7,77% 10,00%

2010 162.329 7.130 5,98% 10,00%

Dengan rasio-rasio tersebut di atas, maka penilaian atas unsur BMPK adalah SEHAT. 4. Giro Wajib Minimum Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, setiap bank di Indonesia diwajibkan memiliki saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bagi Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing yang berlaku efektif 1 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/10/ PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM terdiri dari GWM Rupiah dan GWM mata uang asing. GWM Rupiah terdiri dari GWM Utama, GWM Sekunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu.

37

GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih LDR yang dimiliki oleh bank dan target LDR yang wajib dipenuhi oleh bank. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, GWM Perseroan dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama masing-masing adalah sebesar Rp94.426 juta, Rp103.371 juta, Rp102.681 juta dan Rp61.741 juta serta untuk GWM sekunder masing-masing adalah sebesar Rp29.508 juta, Rp32.303 juta, Rp32.088 juta dan Rp19.294 juta. 30 Juni 2013

Keterangan

2012

31 Desember 2011

2010

GWM yang telah dibentuk GWM Primer GWM Sekunder GWM LDR

8,14% 18,44% 0,01%

8,07% 3,04% -

8,20% 5,45% -

8,08% 3,88% -

GWM yang wajib dibentuk GWM Primer GWM Sekunder GWM LDR

8,00% 2,50% 0,01%

8,00% 2,50% -

8,00% 2,50% -

8,00% 2,50% -

5. Rentabilitas (Kelangsungan Pendapatan) a. Kelangsungan Pendapatan Pendapatan utama Perseroan adalah dari pendapatan bunga, serta kelangsungan pendapatan bunga serta tingkat efisiensi dalam perolehan pendapatan bunga yang tercermin juga dari pendapatan bunga bersih akan tergantung dari kualitas aset produktif Perseroan. Tingkat kelangsungan pendapatan dapat dicerminkan dari rasio : Imbal hasil ekuitas (Return on Equity) dan Imbal hasil aset (Return on Asset). b. Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) Imbal hasil ekuitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Perhitungan Imbal hasil ekuitas didapat dari membagi laba bersih perseroan dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas untuk laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 0,61%, 11,04%, 1,99% dan 5,92%. c. Imbal Hasil Aset (Return on Assets) Imbal hasil aset atau Return on Assets (ROA) adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA diukur dengan membagi laba sebelum pajak Perseroan dengan rata-rata dari aset. Imbal hasil aset untuk laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 0,16%, 1,22%, 0,32% dan 1,10%. d. Net Interest Margin (NIM) Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masingmasing adalah sebesar 4,10%, 4,07%, 3,79% dan 6,22%. Perseroan berusaha untuk memelihara rasio NIM pada kisaran 4,0% – 4,3% ditengah meningkatnya Cost of Fund bank seiring meningkatnya BI rate mencapai 7,25%. e. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional ( BOPO ) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masingmasing adalah sebesar 96,76%, 91,43%, 99,22% dan 93,88%. Perseroan secara bertahap akan menurunkan rasio ini ke tingkat yang lebih efisien dengan meningkatkan volume bisnis namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

38

6. Likuiditas Likuiditas adalah pencerminan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitasnya kepada nasabah. Ini dilakukan antara lain dengan menjaga simpanan wajib (GWM) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Perseroan selalu menjaga simpanan wajibnya sesuai ketentuan Bank Indonesia. Perseroan akan melakukan upaya yang optimal dalam menjaga likuiditas dengan meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dan deposan dengan memberikan produk-produk yang bervariasi sehingga mereka mau menyimpan dananya di Perseroan. Retensi nasabah dan upaya penggalangan nasabah baru merupakan strategi yang akan dilakukan oleh Perseroan secara konsisten. Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan berkaitan dengan retensi nasabah dan penggalangan nasabah baru, adalah sebagai berikut: - - - - -

Menyempurnakan atau memperbaharui fitur-fitur produk funding, seperti giro, tabungan, dan deposito. Melakukan program-program promosi, customer gathering, dan berperan aktif dalam event di lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Meningkatkan loyalitas eksisting customer dan program customer get customer. Melengkapi fitur-fitur terkait elektronik banking, seperti ATM, virtual account, dan Electonic Data Capture (EDC). Melakukan edukasi ke masyarakat, seperti Program komunikasi Gerakan Indonesia Menabung (Ayo ke Bank).

Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR). Rasio LDR pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 77,01%, 81,60%, 87,92% dan 73,74%. Kebijakan manajemen yang berkaitan dengan LDR didasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta asing dimana parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut : - - - - -

Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen). Batas atas LDR Target sebesar 100% (seratus persen). KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen). Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu). Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

Oleh karena itu saat ini Perseroan mengupayakan agar pertumbuhan LDR dapat berada di kisaran 80%-85% agar terhindar dari sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia dan tetap terpeliharanya ketersediaan likuiditas bank. Perseroan selalu berupaya untuk menjaga likuiditas dengan tetap mampu memelihara dan meningkatkan customer base funding serta mampu meningkatkan volume kredit dengan mutu kualitas terpelihara baik. Kelebihan dana yang belum tersalurkan pada eksposur kredit ditempatkan pada surat-surat berharga yang likuid dengan memperhatikan risk & return.

39

E. MANAJEMEN RISIKO Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan telah mengalami perkembangan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance). Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan. Untuk menyesuaikan dengan manajemen risiko di perbankan internasional, secara terus-menerus Perseroan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi bagi Perseroan adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha. Sesuai dengan PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta perubahannya PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan telah melakukan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif manajemen, penerapan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penerapan sistem informasi dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian internal. Penerapan manajemen risiko Perseroan secara jelas digambarkan pada Organisasi Manajemen Risiko dan Kebijakan serta Prosedur Perseroan. Organisasi Manajemen Risiko Dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta perubahannya PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta SE BI No.5/21/DPNP tanggal 23 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi No.0004001.001 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko tersebut dimaksudkan untuk dapat menunjang pengelolaan risiko yang lebih menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi : 1. memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko 2. mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko 3. mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko 4. memantau implementasi kebijkan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui Direksi 5. memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per jenis risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan 6. melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan. 7. mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu. 8. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposure risiko yang dapat dipelihara Bank.

40

Sebagai salah satu bentuk dari adanya fungsi pengawasan serta kontrol bagi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Perseroan telah membentuk komite-komite yang akan memastikan bahwa pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko berjalan dengan efektif, yaitu berupa Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang dibentuk di tingkat Direksi dan Pejabat Eksekutif. Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tanggal 3 Oktober 2011, sesuai dengan SK Direksi SK/ DIR/024/1011 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direktur Kepatuhan, Risk Management Group Head, Operation Group Head, Info Sytem & Accounting Group Head, Head of System and Procedure, Head of SKAI dan Head of Compliance sebagai anggota tetap, dan anggota tidak tetap yang ditetapkan sesuai kebutuhan. Komite ini dibentuk untuk menerapkan kerangka manajemen risiko yang efektif dan memastikan dilakukannya pengawasan risiko melalui penetapan toleransi risiko, batasan dan strategi pengelolaan risiko secara menyeluruh. Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk ditingkat Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 29 Juni 2012 sesuai dengan SK Direksi No.SK/DIR/013/0612 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. Komite ini bertugas untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian risiko yang telah dilakukan. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Untuk menyesuaikan pelaksanaan manajemen risiko dengan perkembangan tingkat usaha perbankan, secara terus menerus Perseroan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi bagi Perseroan mengenai adanya potensi risiko secara lebih dini, dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha. Kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Perseroan tercantum dalam Kebijakan Manajemen tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Ina Perdana. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko tersebut mencakup: • Pedoman Manajemen Risiko Secara Umum • Pedoman Penilaian Profil Risiko • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kredit • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pasar • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Stratejik • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Hukum • Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Reputasi Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko Perseroan dilakukan pada seluruh faktor risiko dengan penekanan pada risiko yang melekat pada setiap kegiatan operasional Perseroan yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional, dengan tidak mengabaikan risiko yang melekat pula pada kegiatan non operasional seperti Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.

41

Risiko Kredit Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko Kredit, sesuai dengan aktivitas bisnis Perseroan, bersumber pada aktifitas pemberian kredit, kepemilikan instrumen keuangan, transaksi antar Bank, serta kewajiban komitmen dan kontigensi. Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman tertulis terkait dengan kegiatan perkreditan yang antara lain mengatur prosedur analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan dan pengawasan kredit, dan restrukturisasi kredit. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji secara berkala untuk disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Perseroan. Pengelolaan risiko kredit diupayakan agar dalam melakukan ekspansi kredit Perseroan senantiasa mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah kredit tersebut masuk ke dalam kategori Non Performing Loan (NPL). Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit. Pengelolaan yang dilaksanakan dalam meminimalisir risiko kredit salah satunya adalah dalam bentuk pemberian second opinion yang independen terhadap business unit. Bentuk opini tersebut berupa pendapat atau kajian mitigasi risiko terhadap exposure kredit yang memiliki nilai yang signifikan, produk baru terkait dengan perkreditan ataupun aktivitas perkreditan yang memiliki risiko melekat (inherent risk) yang tinggi. Penerapan Manajemen Risiko Kredit dilakukan mulai dari proses inisiasi pemberian kredit, analisis, pembuatan keputusan, pencairan, penatausahaan dan administrasi sampai dengan proses penanganan kredit bermasalah. Tujuannya adalah agar risiko kredit yang timbul dapat terjaga dalam batas toleransi dan kemampuan modal Perseroan dan apabila terjadi kredit bermasalah dapat di-recovery secara optimum sehingga kerugian yang timbul dapat diminimalkan. Proses analisa permohonon kredit dilakukan oleh unit kerja credit reviewer yang independen terhadap Unit Bisnis. Dalam limit tertentu, pengambilan keputusan pemberian kredit dilakukan secara kolektif kolegial sehingga tidak ada anggota Komite kredit yang dapat memutus sendiri suatu permohonan kredit. Selain menatausahakan dokumen perkreditan, unit kerja Administrasi kredit berfungsi melakukan kontrol terhadap pemenuhan covenant yang dipersyaratkan sebelum kredit dicairkan dan pengawasan terhadap ketepatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Proses pencairan dilakukan unit kerja operasional atas instruksi dari unit kerja administrasi kredit setelah seluruh persyaratan dipenuhi dipenuhi. Dalam rangka menekan tingkat kerugian apabila terdapat kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja khusus yang berkerja secara fokus dan independen. Sedangkan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit telah dilakukan segmentasi kredit dengan mempertimbangkan karateristik masing-masing segmen kredit dan penguasaan Perseroan atas segmen yang dimasuki. Segmentasi ini mempengaruhi perlakuan dan kebijakan Perseroan dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit dan kewenangan memutus kredit. Perseroan mengukur dan memantau risiko untuk setiap debitur baik secara individual, sektor ekonomi maupun seluruh portofolio kredit dengan menerapkan four - eyes principle secara konsisten. Perseroan juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Perseroan yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu (Early Warning) apabila terjadi penurunan kualitas kredit. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option, yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditi. Penerapan Manajemen Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perseroan.

42

a. Risiko Suku Bunga Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perseroan terekspos pada risiko suku bunga yang terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara harian, yang antara lain dilakukan terhadap posisi surat berharga kategori available for sale (AFS) dan trading book (TB). Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan baik dalam trading book maupun banking book. Risiko suku bunga dalam trading book dihitung dengan metode standar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, yaitu meliputi risiko spesifik (menggunakan Metode Jatuh Tempo) dan risiko umum. Sedangkan risiko suku bunga dalam banking book dikelola dengan melakukan analisa repricing gap antara Risk Sensitive Asset (RSA) dan Risk Sensitive Liabilities (RSL). Analisa repricing gap dilakukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga (naik/turun) pada banking book tersebut terhadap pendapatan bunga bersih (NII). Pengelolaan risiko suku bunga dilengkapi dengan analisa sensitivitas secara periodik untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang signifikan. Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (IRBB) per posisi 30 Juni 2013 dinilai sedang yang tercermin dari gap asset - liabilities kumulatif pada skala waktu 0 – 3 bulan yang masih cukup besar meskipun cenderung menurun yakni dari negatif Rp723 milyar di Triwulan I-2013 menjadi negatif Rp630 milyar pada Triwulan II-2013. Dengan kondisi suku bunga pasar yang cenderung meningkat saat ini, posisi gap ini mengekspos potensi kerugian hipotesis sebesar 2.02 % dari modal Perseroan (asumsi pergerakan suku bunga 0.5%), atau menurun dibanding periode sebelumnya (2.87%). Untuk memitigasi risiko IRBB ini, Perseroan secara konsisten menerapkan pengenaan suku bunga mengambang (floating rate) hampir di semua produk funding dan lending, dengan tujuan agar dapat secara cepat dilakukan penyelarasan apabila risiko IRBB ini berpotensi mempengaruhi Net Interest Income (NII) secara signifikan. Perseroan juga terus memperbaiki struktur pendapatan dari fee base income, agar pengaturan suku bunga dapat lebih fleksible dan memiliki daya saing. Pengaturan gap repricing ini dilakukan dengan peninjuan secara berkala suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang dibahas pada setiap rapat ALCO. Tujuannya adalah agar gap–repricing ini searah dengan pergerakan suku bunga pasar. Unit kerja treasury bertanggungjawab atas pengaturan gap repricing dengan memperhatikan gap limit yang keluarkan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko. b. Risiko Nilai Tukar Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan transaksi operasional. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Perseroan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap risiko nilai tukar dikarenakan Perseroan hanya memiliki eksposur kas dalam mata uang asing dalam bentuk kas yang tidak signifikan. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Penerapan manajemen risiko likuiditas Perseroan bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas Perseroan dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Penjagaan kualitas aset dilakukan untuk meminimalkan gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan likuiditas aset. Pengendalian risiko juga dilakukan dengan pengaturan gap maturity pada tiap skala waktu, yang direview pada saat rapat ALCO yang dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penjagaan sumber-sumber likuiditas dilakukan dengan menjaga reputasi Perseroan serta upaya meningkatan kualitas produk dan jasa yang diberikan.

43

Pemantauan terhadap likuiditas Perseroan dilakukan secara harian dan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Manajemen. Pemantauan antara lain dilakukan terhadap komposisi posisi keuangan Perseroan, aktivitas dana keluar dan dana masuk yang tercermin dari transaksi RTGS dan SKN, aktivitas money market, posisi aset likuid baik primer maupun sekunder, serta rasio-rasio likuiditas seperti rasio kecukupan aset likuid dan Loan to Deposit Ratio. Pemantauan terhadap pemenuhan Giro Wajib Minimum baik primer maupun sekunder dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan selalu menjaga GWM sesuai yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Pengelolaan likuiditas Perseroan juga dilakukan dengan mempelajari pola pergerakan dana dan atau perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga, khususnya dana nasabah inti dan nasabah yang memiliki tingkat volatilitas cukup tinggi. Dengan mempelajari perilaku nasabah, maka Perseroan dapat menjaga kecukupan likuiditas yang diperlukan secara tepat untuk menutup kebutuhan tersebut. Perseroan menjaga kecukupan secondary reserves pada level yang aman dengan besaran kecukupan disesuaikan dengan kondisi likuiditas Perseroan secara spesifik maupun kondisi likuiditas di pasar. Core fund atau dana yang tidak ditarik oleh nasabah dan dinilai stabil berada dalam besaran yang cukup baik. Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap posisi core fund dan berupaya untuk secara berkesinambungan meningkatkan persentase terhadap jumlah dana yang dimiliki. Core fund menjadi bagian yang sangat penting bagi Perseroan dalam menjalankan fungsi intermediasi berupa penyediaan dana jangka panjang. Hal ini mengingat portofolio dana pihak ketiga yang dimiliki Perseroan sebagian besar berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dana mengendap antara lain diciptakan program-program yang mengharuskan dana nasabah ditahan dan tidak dapat ditarik sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan program. Asset and Liability Committee (ALCO) berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Perseroan. ALCO bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Perseroan sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku. ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Perseroan. Pada dasarnya, risiko likuiditas dikelola sesuai dengan kerangka kebijakan, pengawasan, dan batasan yang memastikan bahwa konsentrasi pendanaan bersifat minimal, sumber dan jangka waktu pendanaan telah terdiversifikasi. Sebagian besar liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 bulan, namun berdasarkan pengalaman Perseroan sebagian besar dari liabilitas tersebut pada saat jatuh tempo akan diperpanjang (roll over). Upaya yang dilakukan Perseroan agar nasabah tetap mempertahankan dananya pada Perseroan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan penawaran suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, Perseroan juga mengharapkan dapat menarik nasabah baru untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Perseroan juga melakukan upaya lain untuk memitigasi adanya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dimana Perseroan juga memantau deposan inti, dengan cara mengevaluasi profil dan perilaku dari deposan-deposan tersebut sehingga Perseroan dapat melakukan antisipasi terhadap penarikan dana besar yang akan dilakukan deposan. Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan likuiditas maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Perseroan. Apabila terdapat potensi risiko, Perseroan memiliki sejumlah upaya antisipasi seperti ketersediaan Giro Wajib Minimum, Cadangan Sekunder serta penetrasi yang baik terhadap pasar antar Perseroan. Risiko Operasional Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan, yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Penerapan manajemen risiko operasional diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau terjadinya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

44

Pengendalian risiko operasional di Perseroan diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko (risk awareness) setiap karyawan, peningkatan tanggung jawab (accountability) setiap pelaksanaan operasional, dan perbaikan infrastruktur karena Perseroan menyadari bahwa risiko operasional bersifat unik dimana tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawab setiap karyawan terhadap risiko serta terdapatnya proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas operasional secara efisien dan terkontrol, maka Perseroan akan semakin tidak rentan terhadap goncangan akibat risiko operasional. Pengendalian human error pada pelaksanaan operasi Perseroan, dilakukan dengan menerapkan daily control check list, yang berfungsi membantu penyelia mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan di unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Pencegahan fraud dilakukan dengan menerapkan strategi anti fraud yang melibatkan seluruh karyawan. Pelaksanaan strategi anti fraud tersebut mengacu kepada Kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia dilakukan dengan pelatihan berkesinambungan. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, review dan penyempurnaan SOP, peningkatan internal kontrol dan peninjauan remunerasi karyawan secara berkala. Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur Teknologi Sistem Informasi, secara terus menerus dilakukan, antara lain dengan peningkatan kualitas Data Center (DC) termasuk kualitas Disaster Recovery Center (DRC), kualitas jaringan komunikasi, serta peningkatan kualitas software aplikasi pada Core Banking System. Perbaikan infrastruktur tersebut dimaksudkan selain untuk meningkatkan kinerja, juga untuk meningkatkan kualitas built in control pada proses operasional. Perkembangan produk dan jasa Perseroan dengan fitur berbasis teknologi Informasi serta pelaksanaan regulasi perbankan saat ini juga menuntut Perseroan untuk menyediakan infrastruktur Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Dengan efektifnya proses manajemen risiko operasional diharapkan kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan (expected loss) dapat terus diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan alokasi modal, yang pada akhirnya dapat memperbaiki daya saing Perseroan. Perseroan mulai mengembangkan dan menerapkan sistem atau perangkat Risiko Operasional. Perangkat risiko operasional tersebut digunakan untuk mengukur potensi risiko pada kondisi sekarang, lampau (historis) dan untuk mengukur besarnya potensi kejadian risiko di masa depan yakni Loss Event Database (LED) yang tujuannya untuk menyusun database atas kejadian-kejadian yang terjadi sebagai akibat risiko operasional serta mengukur besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejadian operasional tersebut. Melalui LED tersebut, Perseroan diharapkan dapat mulai menghitung besarnya modal yang diperlukan untuk menutup kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian dalam aktivitas operasional Perseroan. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan Perseroan dapat lebih komprehensif dalam mengelola risiko operasional. Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/akitivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktifitas Perseroan yang menyimpang dari peraturan perundangan, ketentuan dan standar yang berlaku umum. Untuk menjaga agar setiap aktivitas Perseroan senantiasa patuh kepada peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, secara rutin telah dilakukan sosialisasi dan diseminasi peraturanperaturan (melalui training dan pengeluaran memorandum) ke seluruh unit kerja terkait agar setiap peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Untuk menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, telah disusun compliance charter sebagai guidance bagi semua pihak dalam organisasi Perseroan dan telah diberlakukan secara formal. Untuk memastikan kepatuhan operasional Perseroan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya maka harus dipastikanan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah

45

memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas yang berlaku. Oleh karena itu telah dilakukan Quality Assurance Policy and Procedure yaitu proses assesment terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan terhadap setiap sistem, prosedur atau kebijakan intern yang akan atau sudah keluarkan. Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Perseroan terhadap ketentuan atau peraturan perudang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Agar perilaku organisasi tidak menyimpang dari standar, telah buat code of conduct yang berisi etika yang harus dilakukan oleh setiap karyawan. Sedangkan untuk meminimalkan risiko kepatuhan Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif (KAP), Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan lainnya. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Perseroan juga telah melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko kepatuhan, yaitu : • • • •

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara efektif untuk memastikan dan memantau kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan eksternal maupun internal. Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan penerapannya pada Perseroan. Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan penerapannya pada Perseroan. Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan (compliance analysis) atas rencana dan pengembangan produk dan aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Hukum Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Penerapan risiko hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan yuridis, ketiadaaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Proses pengendalian risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan review secara berkala terhadap setiap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses enforceability untuk memastikan validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang telah dibuat. Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas penghimpunan dan penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumberdaya manusia. Setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, ditatausahakan dan diadministrasikan, selain untuk menilai tingkat risiko hukum yang dihadapi Perseroan, juga sebagai pembelajaran atas tiap kasus yang terjadi dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tuntutan atau litigasi. Untuk meminimalkan risiko hukum, Perseroan antara lain melalui Unit Kerja Corporate Legal pada kantor pusat serta Legal Officer pada Kantor Cabang, selalu melakukan pemantauan terhadap potensi munculnya litigasi/tuntutan hukum kepada Perseroan. Dalam setiap aktivitas, baik perkreditan, operasional maupun treasury, Perseroan juga selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum terutama yang berkaitan dengan aktivitas perikatan perjanjian dengan nasabah/debitur dan kelengkapan dokumen legalitas. Terkait dengan penerapan manajemen risiko hukum, satuan kerja manajemen risiko juga melakukan kajian-kajian terkait dengan aktivitas Perseroan yang dapat meningkatkan eksposur risiko hukum serta memberikan rekomendasi dalam rangka memitigasi risiko tersebut.

46

Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Persepsi negatif terhadap Perseroan dapat ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang menurunkan reputasi seperti keluhan nasabah atas produk dan jasa yang diberikan, kelemahan pada tatakelola dan budaya Perseroan serta praktek bisnis yang menyimpang dari standar. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan upaya mencegah/meminimalkan terjadinya kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Perseroan antara lain melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, penjagaan kualitas produk dan layanan, penjagaan etika bisnis dalam pelaksanaan transaksi baik dengan nasabah maupun transaksi di pasar uang. Setiap terjadi keluhan nasabah, Perseroan berupaya menanggapi dan menindaklanjuti secara cepat. Dalam rangka menjaga reputasi, Perseroan juga berupaya untuk menjaga transparansi produk dan jasa dengan pemberian informasi secara benar tentang manfaat dan risiko produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga dapat menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul serta langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko stratejik bersumber dari adanya kelemahan dan ketidaktepatan dalam perencanaan strategi Perseroan, kelemahan pada sistem informasi manajemen, kelemahan analisa lingkungan internal dan eksternal, ketidaktepatan implementasi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengendalikan risiko stratejik, Rencana Bisnis Bank disusun secara konservatif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan Perseroan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya, baik sumber daya finansial, infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis Bank, telah dilakukan komunikasi kepada setiap jenjang organisasi, baik pada saat penyusunan rencana dan pada saat review pelaksanaan yang dilakukan secara rutin tiap semester. Pengendalian risiko stratejik juga dilakukan dengan pemantauan atas kinerja Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis Bank. Proses pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen yang secara berkala menyediakan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan.

47

V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usahanya. Semua risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut: A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEROAN Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik adalah sebagai berikut: 1. Risiko Kredit Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko Kredit, sesuai dengan aktivitas bisnis Perseroan, bersumber pada aktivitas pemberian kredit, kepemilikan instrumen keuangan, transaksi antar bank, serta kewajiban komitmen dan kontigensi. Portfolio kredit terbesar saat ini adalah kredit konsumsi. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali atas pokok kredit yang diberikan dan bunganya maka dapat menurunkan tingkat kolektibilitas kredit dan pendapatan Perseroan. Pemberian kredit dalam jumlah yang cukup signifikan kepada sekelompok perusahaan atau sektor tertentu juga dapat menimbulkan potensi risiko kredit bermasalah bagi Perseroan. Jumlah kredit bermasalah yang material dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha, kesehatan dan pendapatan Perseroan. 2. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option, yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditi. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan meliputi kegiatan treasury dan investasi surat berharga, pasar uang, kegiatan pendanaan, penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Perubahan variabel tersebut yang terjadi secara material dapat berdampak negatif terhadap nilai portofolio yang dimiliki oleh Perseroan yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. 3. Risiko Operasional Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan, yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap mutu pelayanan, kepercayaan nasabah dan kinerja usaha Perseroan. 4. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Hal-hal yang dapat menimbulkan risiko likuiditas antara lain adanya maturity mismatch yang tidak dapat dikendalikan, penarikan dana nasabah secara massal dalam waktu singkat (rush) sehingga tidak dapat dikendalikan, kesulitan akses Perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

48

5. Risiko Hukum Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Ketidakmampuan Perseroan dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum kepada Perseroan dan tuntutan hukum yang material dalam jumlah dan nilai dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kinerja usaha Perseroan. 6. Risiko Stratejik Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik, serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko stratejik bersumber dari adanya kelemahan dan ketidaktepatan dalam perencanaan strategi Bank, kelemahan pada sistem informasi manajemen, kelemahan analisa lingkungan internal dan eksternal, dan ketidaktepatan implementasi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan Perseroan dalam menerapkan strategi usahanya dan pencapaian kinerjanya dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha Perseroan. 7. Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/akitivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Risiko tersebut umumnya terjadi dikarenakan pelanggaran dan atau ketidaktahuan karyawan Perseroan dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang ada maka terdapat risiko pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non-finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola risiko tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. 8. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang bersumber dari persepsi negative terhadap Perseroan. Persepsi negatif terhadap Perseroan dapat ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang menurunkan reputasi, seperti keluhan nasabah atas produk dan jasa yang diberikan, kelemahan pada tata kelola dan budaya perusahaan, serta praktek bisnis yang menyimpang dari standar. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan Mengingat jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini relatif terbatas, maka terdapat kemungkinan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek menjadi kurang likuid. 2. Risiko Harga Saham Yang Berfluktuasi Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang dapat mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga diakibatkan sebagian besar oleh prospek dan kegiatan Perseroan, perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia, dan perubahan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha yang material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus sesuai dengan bobot risiko yang ada dimulai dari risiko utama Perseroan

49

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu 15 Nopember 2013 atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

50

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ina sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No.32, tanggal 9 Februari 1990, dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No.79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990, didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.719/Not/1990/PN.JKT.SEL pada tanggal 13 September 1990, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No.84 tanggal 19 Oktober 1990 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut: 1. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No.33, tanggal 9 Januari 1991, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 9 (1) tentang jumlah direksi Perseroan dan Pasal 12 (1) tentang jumlah dewan komisaris Perseroan (“Akta No.33/1991”). Akta No.33/1991 telah disetujui oleh Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No.C2-478.HT.01.04.TH’91 tanggal 14 Februari 1991, dan didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.89/Not/ 1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 28 Februari 1991, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1001 pada Berita Negara Republik Indonesia No.29 tanggal 9 April 1991. 2. Akta Berita Acara Perseroan No.86, tanggal 15 Mei 1992, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan (“Akta No.86/1992”). 3. Akta Berita Acara Perseroan No.97, tanggal 21 Mei 1993, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 9 (1) tentang jumlah anggota direksi dan Pasal 10 (1) tentang kewenangan direksi (“Akta No.97/1993”). Akta No.97/1993 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan dengan Surat Keputusan No.C2-10874 HT.01.04.Th.93 tanggal 16 Oktober 1993, dan didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.39/Not/HKM/1994/PN.JKT.SEL pada tanggal 8 Januari 1994. 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.96, tanggal 16 September 1993, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan (“Akta No.96/1993”). 5. Akta Berita Acara No.85, tanggal 13 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan (“Akta No.85/1994”). 6. Akta Berita Acara No.63, tanggal 17 April 1997, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“Akta No.63/1997”). Akta No.63/1997 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C2-11.942 HT.01.04 TH.97 tanggal 18 November 1997, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.C2-HT.01.04-A.25966, tanggal 18 November 1997, serta telah didaftarkan ke KPP Jakarta Pusat No.1849/BH.09.05/II/98 pada tanggal 13 Februari 1998. 7. Akta Berita Acara No.69, tanggal 30 Maret 1999, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, (“Akta No.69/1999”) sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perseroan No.26, tanggal 25 Agustus 1999, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 4 (1) tentang modal dasar dan Pasal 4 (2) tentang susunan pemegang saham Perseroan (“Akta No.26/1999”). Akta No.69/1999 dan Akta No.26/1999 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.C-17702 HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Oktober 1999.

51

8. Akta Berita Acara No.55, tanggal 29 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) penegasan kembali pengeluaran modal yang masih berada dalam simpanan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Perseroan No.4, tanggal 24 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Esti Widowati, S.H., Notaris di Jakarta; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan (iii) perubahan Pasal 5 (2) tentang persyaratan pemegang saham Perseroan (“Akta No.55/2000”). 9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.17, tanggal 12 Februari 2001, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan (“Akta No.17/2001”). Akta 17/2001 2001 telah dilaporkan kepada Menkeham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Menkeham No.C-435 HT.01.04.TH.2002, tanggal 11 Februari 2002 perihal penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan ke KPP Jakarta Pusat No.14140/RUB.09.05/III/2010 pada tanggal 1 Maret 2010. 10. Akta Berita Acara No.55, tanggal 30 Agustus 2001, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 4 (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.55/2001”). 11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.43, tanggal 28 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 4 (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.43/2002”). Akta No.43/2002 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.C-08456 HT.01.04. TH.2002 tanggal 16 Mei 2002. 12. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.45 tanggal 29 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.45/2003”). Akta No.45/2003 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-22033 HT.01.04.TH.2003 tanggal 16 September 2003. 13. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No.49 tanggal 23 September 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 4 (2) Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.49/2003”). Akta No.49/2003 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.C-28261 HT.01.04.TH.2003 tanggal 2 Desember 2003. 14. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No.25 tanggal 7 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 4 (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.25/2005”). Akta No.25/2005 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.C-19291 HT.01.04.TH.2006 tanggal 3 Juli 2006. 15. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.45 tanggal 31 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) peningkatan modal dasar, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan (iii) perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT (“Akta No.45/2007”). Akta No.45/2007 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-17770.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 April 2008. 16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.57 tanggal 23 April 2008, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan masa jabatan direksi dan dewan komisaris dan karenanya mengubah Pasal 11 (3) dan Pasal 14 (3) Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.57/2008”). Akta No.57/2008 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHUAH.01.10-23386 tanggal 12 November 2008. 17. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.02 tanggal 8 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan tugas dan wewenang direksi Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.02/2011”). Akta No.02/2011 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHUAH.01.10-19674 tanggal 24 Juni 2011.

52

18. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.02 tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan karenanya mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan (“Akta No.02/2013”). Akta No.02/2013 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHUAH.01.10-19566 tanggal 21 Mei 2013. 19. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.31, tanggal 9 September 2013, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan (i) persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas sahamsaham Perseroan (Initial Public Offering) dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (ii) persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; (iii) persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan; (iv) perubahan nilai nominal saham; dan (v) persetujuan pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan, yaitu dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat (“Akta No.31/2013” atau “Anggaran Dasar”). Akta No.31/2013 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan No.AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.10-40894 tanggal 3 Oktober 2013. Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip pendirian bank umum berdasarkan Surat No.S-649/MK.13/1990, tanggal 4 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Perseroan juga telah mendapatkan izin usaha sebagai bank umum berdasarkan (i) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.524/KMK.013/1991 tanggal 3 Juni 1991 dan (ii) Surat No.24/144/UPBD/PBD2 tentang pemberian izin usaha bank umum, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 15 Juni 1991. Satu bulan kemudian Perseroan sudah memulai kegiatan operasionalnya, atau tepatnya pada bulan Juli 1991. Kantor Pusat Perseroan saat ini terletak di Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 tepatnya di gedung Bina Surya Group, atau yang dikenal dengan Wisma BSG Corporation. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Melakukan usaha di bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menerbitkan surat pengakuan utang; d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau perintah nasabahnya: i. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; ii. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah; iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); v. obligasi; vi. surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan; vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

53

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. membeli agunan baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundangan dana pensiun yang berlaku; dan r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Sejak pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus, riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: Tahun 1990 Berdasarkan Akta Pendirian, para pemegang saham telah melakukan penyetoran secara tunai sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham Keterangan

15.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 15.000.000.000

3.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 3.000

3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 12.000.000.000 3.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Media Interaksi Utama 2. Hadi Surya 3. Oentoro Surya 4. PT Asuransi Djiwa Bumi Asih Jaya 5. Dja Sarlim Sinaga 6. Sangim Purba Sidadolog 7. Handel Maatschappij J.A. Wattie and Company 8. Baktinendra Prawiro 9. Soetikno Soedarjo Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

54

Persentase (%)

25 8,33 8,33 16,69 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100,00

Tahun 1992 1. Berdasarkan Akta No.86/1992, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp13.000.000.000,-, (ii) pengeluaran 1.000 saham yang masih berada dalam simpanan Perseroan untuk dimiliki dan disetor oleh Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia dalam bentuk tunai (iii) pengeluaran 1.000 saham yang masih berada dalam simpanan Perseroan untuk dimiliki dan disetor oleh Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 1992, (iv) penyertaan Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta untuk memiliki dan menyetor sebanyak 1.000 saham paling lambat tanggal 31 Desember 1992, (v) hibah saham dari PT Media Interaksi Utama kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebanyak 1.000 saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham Keterangan

15.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 15.000.000.000

2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.000 2.000

2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 13.000.000.000 2.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Media Interaksi Utama 2. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 3. PT Jaya Agra Wattie 4. Hadi Surya 5. Oentoro Surya 6. Dja Sarlim Sinaga 7. Sangim Purba Sidadolog 8. Baktinendra Prawiro 9. Soetikno Soedarjo 10. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

15,39 23,09 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 100,00

2. Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No.41, tanggal 11 November 1992 (“Akta No.41/1992”), yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui (i) pembatalan hibah saham dari PT Media Interaksi Utama kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdasarkan Perjanjian Hibah Saham tanggal 1 Juni 1992 yang termaktub dalam Akta No.86/1992 dan (ii) pengalihan 1.000 saham milik PT Media Interaksi Utama kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham Keterangan

15.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 15.000.000.000

2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.000 2.000

2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 13.000.000.000 2.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Media Interaksi Utama 2. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 3. PT Jaya Agra Wattie 4. Hadi Surya 5. Oentoro Surya 6. Dja Sarlim Sinaga 7. Sangim Purba Sidadolog 8. Baktinendra Prawiro 9. Soetikno Soedarjo 10. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

55

Persentase (%)

15,39 23,09 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 100,00

Pengalihan 1.000 saham milik PT Media Interaksi Utama kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Media Interaksi Utama dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, tanggal 11 November 1992, yang dibuat di bawah tangan. Tahun 1993 Berdasarkan Akta No.96/1993, RUPS Perseroan menyetujui pengalihan hak untuk memesan 1.000 saham yang masih dalam simpanan Perseroan milik Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia kepada Uripto Widjaja, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham Keterangan

15.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 15.000.000.000

2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14.000 1.000

2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 14.000.000.000 1.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Media Interaksi Utama 2. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 3. PT Jaya Agra Wattie 4. Hadi Surya 5. Oentoro Surya 6. Dja Sarlim Sinaga 7. Sangim Purba Sidadolog 8. Baktinendra Prawiro 9. Soetikno Soedarjo 10. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 11. Uripto Widjaja Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

14,29 21,45 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 100,00

Pengalihan hak untuk memesan 1.000 saham yang masih dalam simpanan Perseroan milik Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia kepada Uripto Widjaja dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Menyetor Saham antara Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia dengan Uripto Widjaja, tanggal 20 September 2013, yang dibuat di bawah tangan. Tahun 1994 Berdasarkan Akta No.85/1994, RUPS Perseroan menyetujui untuk mengeluarkan seluruh saham yang masih berada dalam simpanan yaitu sebanyak 1.000 saham untuk disetor dan dimiliki oleh Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta dalam bentuk tunai, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham Keterangan

15.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 15.000.000.000

2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Media Interaksi Utama 2. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 3. PT Jaya Agra Wattie 4. Hadi Surya 5. Oentoro Surya 6. Dja Sarlim Sinaga

56

Persentase (%)

13,3 20,00 6,67 6,67 6,67 6,67

Keterangan

Jumlah Saham

7. Sangim Purba Sidadolog 8. Baktinendra Prawiro 9. Soetikno Soedarjo 10. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 11. Uripto Widjaja 12. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000 0

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 15.000.000.000 0

Persentase (%) 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 100,00

Tahun 1997 Akta Berita Acara No.63, tanggal 17 April 1997, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp60.000.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000 45.000

2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 15.000.000.000 45.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Media Interaksi Utama 2. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 3. PT Jaya Agra Wattie 4. Hadi Surya 5. Oentoro Surya 6. Dja Sarlim Sinaga 7. Sangim Purba Sidadolog 8. Baktinendra Prawiro 9. Soetikno Soedarjo 10. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 11. Uripto Widjaja 12. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

13,3 20,00 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 100,00

Tahun 1998 Berdasarkan Akta Berita Acara No.153, tanggal 27 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.153/1998”), RUPS Perseroan menyetujui penjualan atas (i) 1.000 saham milik Dja Sarlim Sinaga dan 1.000 saham milik Sangim Purba Sidadolog kepada PT Jaya Agra Wattie; dan (ii) 1.000 saham milik Oentoro Surya dan 1.000 saham milik Hadi Surya kepada PT Rekso Sempurno Moro Joyo, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

1.000 1.000 1.000 1.000 2.000

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Baktinendra Prawiro 2. Uripto Widjaja 3. Soetikno Soedarjo 4. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 5. PT Media Interaksi Utama

57

Persentase (%)

6,67 6,67 6,67 6,67 13,33

Keterangan

Jumlah Saham

6. PT Jaya Agra Wattie 7. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Rekso Sempurno Moro Joyo Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

3.000 1.000 3.000 2.000 15.000 45.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 3.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 15.000.000.000 45.000.000.000

Persentase (%) 20 6,67 20 13,32 100,00

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas dilakukan berdasarkan: a. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 27 Maret 1998, yang dibuat di bawah tangan, dari Hadi Surya kepada PT Rekso Sempurno Morojoyo; dan b. Akta Jual Beli Saham No.154, tanggal 27 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, dari Dja Sarlim Sinaga kepada PT Jaya Agra Wattie. Tahun 1999 1. Berdasarkan Akta No.69/1999 sebagaimana diubah dengan Akta No.26/1999, RUPS Perseroan menyetujui (i) perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp. 1.000 per saham (ii) pengeluaran modal yang masih berada dalam simpanan sejumlah 17.500.000 saham atau senilai Rp17.500.000.000,- sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp32.500.000.000,yang diambil bagian oleh seluruh pemegang saham Perseroan dalam bentuk tunai, yaitu (a) Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta, Uripto Widjaja, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro, dan Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia masing-masing sebanyak 1.166.550 saham, (b) PT Media Interaksi Utama dan PT Rekso Sempurno Moro Joyo masing-masing sebanyak 2.333.625 saham, dan (c) PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT Jaya Aggra Wattie masingmasing sebanyak 3.500.000 saham; (iii) penjualan atas 2.166.550 saham milik Soetikno Soedarjo kepada pihak ketiga yang jual belinya akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian oleh Soetikno Soedarjo, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.166.550 2.166.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625 4.333.625 6.500.000 6.500.000 32.500.000 27.500.000

2.166.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 4.333.625.000 6.500.000.000 6.500.000.000 32.500.000.000 27.500.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soetikno Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

58

Persentase (%)

6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 13,33 13,32 20 20 100,00

2. Berdasarkan Akta Berita Acara No.44, tanggal 20 April 1999, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan telah memberikan penegasan persetujuan sehubungan dengan penjualan 2.166.550 saham milik Soetikno Soedarjo kepada Soedarjo, maka komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.166.550 2.166.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625 4.333.625 6.500.000 6.500.000 32.500.000 27.500.000

2.166.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 4.333.625.000 6.500.000.000 6.500.000.000 32.500.000.000 27.500.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 13,33 13,32 20 20 100,00

Pengalihan hak atas saham dari Soetikno Soedarjo kepada Soedarjo dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.35, tanggal 19 April 1999, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta. 3. Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No.24, tanggal 15 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.24/1999”), RUPS Perseroan menyetujui penjualan 100.000 saham milik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Soedarjo, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.166.550 2.266.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625 4.333.625 6.400.000 6.500.000 32.500.000 27.500.000

2.166.550.000 2.166.550.000 2.266.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 4.333.625.000 6.500.000.000 6.500.000.000 32.500.000.000 27.500.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

6,67 6,67 6,97 6,67 6,67 13,33 13,33 19,69 20 100,00

Pengalihan hak atas saham dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Soedarjo dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.25, tanggal 15 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta.

59

Tahun 2000 Berdasarkan Akta No.55/2000, RUPS Perseroan (i) menegaskan kembali pengeluaran modal yang masih berada dalam simpanan sejumlah 10.000.000 saham atau senilai Rp10.000.000.000,- sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp42.500.000.000,- yang telah diambil dan disetor dalam bentuk tunai oleh (a) PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebanyak 1.968.250 saham (b) PT Jaya Agra Wattie sebanyak 831.750 saham dan (c) International Investments Holding Incorporated sebanyak 7.200.000 saham sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Perseroan No.4, tanggal 24 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Esti Widowati, S.H., Notaris di Jakarta; (ii) menyetujui pengeluaran sahamsaham yang masih berada dalam simpanan sejumlah 2.000.000 saham atau senilai Rp2.000.000.000 sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp44.500.000.000,- yang telah diambil bagian dan disetor dalam bentuk tunai oleh (a) PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebanyak 393.800 saham (b) International Investments Holding Incorporated sebanyak 1.606.200 saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.166.550 2.266.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625 4.333.625 8.762.050 7.331.750 8.806.200 44.500.000 15.500.000

2.166.550.000 2.166.550.000 2.266.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 4.333.625.000 8.762.050.000 7.331.750.000 8.806.200.000 44.500.000.000 15.500.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

4,87 4,87 5,1 4,87 4,87 9,74 9,74 19,69 16,47 19,78 100,00

Tahun 2001 1. Berdasarkan Akta No.17/2001, RUPS Perseroan menyetujui (i) penjualan 792.000 saham milik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera dan (ii) pengeluaran modal dalam simpanan sejumlah 100.000 saham untuk dimiliki dan disetor dalam bentuk tunai oleh Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera, sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp44.600.000.000,-, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.166.550 2.266.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625

2.166.550.000 2.166.550.000 2.266.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama

60

Persentase (%)

4,85 4,85 5,1 4,85 4,85 9,71

Keterangan

Jumlah Saham

7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated 11. Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

4.333.625 7.970.050 7.331.750 8.806.200 892.000 44.600.000 15.400.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 4.333.625.000 7.970.050.000 7.331.750.000 8.806.200.000 892.000.000 44.600.000.000 15.400.000.000

Persentase (%) 9,71 17,87 16,43 19,74 2,00 100,00

Pengalihan hak atas saham dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.18, tanggal 12 Februari 2001, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta. 2. Berdasarkan Akta No.55/2001, RUPS Perseroan menyetujui pengeluaran saham-saham yang masih berada dalam simpanan sejumlah 3.500.000 saham atau senilai Rp3.500.000.000,- sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp48.100.000.000,- yang diambil bagian dan disetor dalam bentuk tunai oleh (i) Uripto Widjaja sebanyak 238.450 saham, (ii) PT Rekso Sempurno Moro Joyo sebanyak 1.995.050 saham, (iii) PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebanyak 695.420 saham, dan (iv) PT Jaya Agra Wattie sebanyak 571.080 saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.405.000 2.266.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625 6.328.675 8.665.470 7.902.830 8.806.200 892.000 48.100.000 11.900.000

2.166.550.000 2.405.000.000 2.266.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 6.328.675.000 8.665.470.000 7.902.830.000 8.806.200.000 892.000.000 48.100.000.000 11.900.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated 11. Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

4,50 5,00 4,72 4,50 4,50 9,00 13,16 18,02 16,44 18,31 1,85 100,00

Tahun 2002 Berdasarkan Akta No.43/2002, RUPS Perseroan menyetujui pengeluaran modal dalam simpanan sejumlah 1.000.000 saham untuk dimiliki dan disetor oleh PT Rekso Sempurno Moro Joyo dalam bentuk tunai, sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp49.100.000.000,-, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

61

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.405.000 2.266.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625 7.328.675 8.665.470 7.902.830 8.806.200 892.000 49.100.000 10.900.000

2.166.550.000 2.405.000.000 2.266.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 7.328.675.000 8.665.470.000 7.902.830.000 8.806.200.000 892.000.000 49.100.000.000 10.900.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated 11. Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

4,42 4,9 4,61 4,42 4,42 8,82 14,92 17,64 16,1 17,94 1,81 100,00

Tahun 2003 1. Berdasarkan Akta No.38, tanggal 21 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta No.38/2003”), RUPS Perseroan telah menyetujui penjualan 892.000 saham milik Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

60.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 60.000.000.000

2.166.550 2.405.000 2.266.550 2.166.550 2.166.550 4.333.625 7.328.675 9.557.470 7.902.830 8.806.200 49.100.000 10.900.000

2.166.550.000 2.405.000.000 2.266.550.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 7.328.675.000 9.557.470.000 7.902.830.000 8.806.200.000 49.100.000.000 10.900.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

4,42 4,9 4,61 4,42 4,42 8,82 14,92 19,45 16,1 17,94 100,00

Pengalihan hak atas saham dari Dana Pensiun Bakti Asih Sejahtera kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.39, tanggal 21 Maret 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.

62

2. Berdasarkan Akta No.45/2003, RUPS Perseroan menyetujui (i) pengeluaran modal dalam simpanan sejumlah 20.201.338 saham atau senilai Rp20.201.338.000,- sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp69.301.338.000,- yang diambil bagian dan disetor dalam bentuk tunai oleh (a) PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebanyak 2.049.288 saham, (b) PT Rekso Sempurno Moro Joyo sebanyak 5.326.213 saham, (c) Soedarjo sebanyak 5.565.404 saham, (d) International Investments Holding Incorporated sebanyak 5.508.968 saham, dan (e) Uripto Widjaja sebanyak 1.751.465 saham, serta (ii) meningkatkan modal dasar menjadi Rp100.000.000.000,-, dan (iii) meningkatkan modal disetor menjadi Rp69.301.338.000,-, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

100.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000.000.000

2.166.550 4.156.465 7.831.954 2.166.550 2.166.550 4.333.625 12.654.888 11.606.758 7.902.830 14.315.168 69.301.338 30.698.662

2.166.550.000 4.156.465.000 7.831.954.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 12.654.888.000 11.606.758.000 7.902.830.000 14.315.168.000 69.301.338.000 30.698.662.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

3,13 5,99 11,30 3,13 3,13 6,25 18,27 16,75 11,40 20,65 100,00

3. Berdasarkan Akta No.49/2003, Perseroan menyetujui pengeluaran modal dalam simpanan sejumlah 12.827.655 saham atau senilai Rp12.827.655.000,- sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp82.128.993.000,- yang diambil bagian dan disetor dalam bentuk tunai oleh (i) PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebanyak 8.246.665 saham, (ii) PT Jaya Agra Wattie sebanyak 2.290.495 saham, dan (iii) PT Rekso Sempurno Moro Joyo sebanyak 2.290.495 saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

100.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000.000.000

2.166.550 4.156.465 7.831.954 2.166.550 2.166.550 4.333.625 14.945.383 19.853.423 10.193.325 14.315.168 82.128.993 17.871.007

2.166.550.000 4.156.465.000 7.831.954.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 14.945.383.000 19.853.423.000 10.193.325.000 14.315.168.000 82.128.993.000 17.871.007.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

63

Persentase (%)

2,64 5,06 9,53 2,64 2,64 5,28 18,20 24,17 12,41 17,43 100,00

4. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No.32 tanggal 31 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta No.32/2003”), RUPS Perseroan menyetujui penjualan 19.853.423 saham milik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada PT Kharisma Prima Karya, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

100.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000.000.000

2.166.550 4.156.465 7.831.954 2.166.550 2.166.550 4.333.625 14.945.383 19.853.423 10.193.325 14.315.168 82.128.993 17.871.007

2.166.550.000 4.156.465.000 7.831.954.000 2.166.550.000 2.166.550.000 4.333.625.000 14.945.383.000 19.853.423.000 10.193.325.000 14.315.168.000 82.128.993.000 17.871.007.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Kharisma Prima Karya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

2,64 5,06 9,53 2,64 2,64 5,28 18,20 24,17 12,41 17,43 100,00

Pengalihan hak atas saham dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada PT Kharisma Prima Karya dilakukan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Saham No.33, tanggal 31 Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta. Tahun 2004 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 21 April 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta No.16/2004”), RUPS Perseroan menyetujui (i) hibah atas 1.166.550 saham milik Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia kepada Soedarjo, (ii) hibah atas 1.166.550 saham milik Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta kepada Soedarjo, (iii) hibah atas 1.166.550 saham milik Baktinendra Prawiro kepada Soedarjo, (iv) hibah atas 2.238.481 saham milik PT Media Interaksi Utama kepada Soedarjo, dan (v) pengalihan 5.353.423 saham milik PT Kharisma Prima Karya kepada Uripto Widjaja, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

100.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000.000.000

1.000.000 9.509.888 13.570.085 1.000.000 1.000.000 2.095.144 14.945.383 14.500.000 10.193.325 14.315.168 82.128.993 17.871.007

1.000.000.000 9.509.888.000 13.570.085.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.095.144.000 14.945.383.000 14.500.000.000 10.193.325.000 14.315.168.000 82.128.993.000 17.871.007.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Uripto Widjaja 3. Soedarjo 4. Baktinendra Prawiro 5. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 6. PT Media Interaksi Utama 7. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 8. PT Kharisma Prima Karya 9. PT Jaya Agra Wattie 10. International Investments Holding Incorporated Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

64

Persentase (%)

1,22 11,58 16,52 1,22 1,22 2,55 18,20 17,65 12,41 17,43 100,00

Pengalihan saham sebagaimana tersebut di atas dilakukan berdasarkan: a. Perjanjian Jual Beli Saham, tanggal 21 April 2004, yang dibuat di bawah tangan, dari PT Kharisma Prima Karya kepada Uripto Wijaya; b. Akta Hibah Saham No.17, tanggal 21 April 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, dari Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia kepada Soedarjo; c. Akta Hibah Saham No.19, tanggal 21 April 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, dari Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta kepada Soedarjo; d. Akta Hibah Saham No.18, tanggal 21 April 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, dari Baktinendra Prawiro kepada Soedarjo; dan e. Akta Hibah Saham No.20, tanggal 21 April 2004, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, dari PT Media Interaksi Utama kepada Soedarjo. Tahun 2005 Berdasarkan Akta No.25/2005, RUPS Perseroan menyetujui (i) pengeluaran modal dalam simpanan sejumlah 17.871.007 saham senilai Rp17.871.007.000,-, sehingga modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp100.000.000.000,- untuk dimiliki dan disetor penuh dalam bentuk tunai oleh PT Kharisma Prima Karya paling lambat tanggal 30 Juni 2005, (ii) pengalihan 13.570.085 saham milik Soedarjo kepada PT Kharisma Prima Karya, dan (iii) pengalihan 9.509.888 saham milik Uripto Widjaja kepada PT Kharisma Prima Karya sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

100.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 100.000.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.095.144 14.945.383 55.450.980 10.193.325 14.315.168 100.000.000 0

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.095.144.000 14.945.383.000 55.450.980.000 10.193.325.000 14.315.168.000 100.000.000.000 0

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 2. Baktinendra Prawiro 3. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 4. PT Media Interaksi Utama 5. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 6. PT Kharisma Prima Karya 7. PT Jaya Agra Wattie 8. International Investments Holding Incorporated Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

1,0 1,0 1,0 2,1 14,94 55,45 10,2 14,31 100,00

Pengalihan saham dari Soedarjo dan Uripto Widjaja kepada PT Kharisma Prima Karya dilakukan berdasarkan Akta Pemasukan (Inbreng) No.10, tanggal 3 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Tahun 2007 Akta No.45/2007, Perseroan menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp400.000.000.000 dan (ii) modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp28.000.000.000,sehingga menjadi Rp128.000.000.000,-, yang diambil bagian dan disetor dalam bentuk tunai oleh PT Kharisma Prima Karya, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

65

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

400.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 400.000.000.000

83.450.980 14.945.383 14.315.168 10.193.325 2.095.144 1.000.000 1.000.000 1.000.000 128.000.000 272.000.000

83.450.980.000 14.945.383.000 14.315.168.000 10.193.325 2.095.144.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 128.000.000.000 272.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Rekso Sempurno Moro Joyo 3. International Investments Holding Incorporated 4. PT Jaya Agra Wattie 5. PT Media Interaksi Utama 6. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 7. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 8. Baktinendra Prawiro Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

65,20 11,68 11,18 7,96 1,64 0,78 0,78 0,78 100,00

Tahun 2009 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.2, tanggal 3 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta (“Akta No.2/2009”), RUPS Perseroan menyetujui pengalihan saham dari (i) International Investments Holding Incorporated sebanyak 14.315.168 saham, (ii) PT Jaya Agra Wattie sebanyak 10.193.325 saham, dan (iii) PT Rekso Sempurno Moro Joyo sebanyak 14.945.383 saham, seluruhnya kepada PT Kharisma Prima Karya sebagai pemasukan (inbreng) dari pihak-pihak tersebut di PT Kharisma Prima Karya, sehingga susunanpemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

400.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 400.000.000.000

122.904.856 2.095.144 1.000.000 1.000.000 1.000.000 128.000.000 272.000.000

122.904.856.000 2.095.144.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 128.000.000.000 272.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Media Interaksi Utama 3. Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta 4. Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia 5. Baktinendra Prawiro Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

96,02 1,64 0,78 0,78 0,78 100,00

Pengalihan saham dari (i) International Investments Holding Incorporated, (ii) PT Jaya Agra Wattie, dan (iii) PT Rekso Sempurno Moro Joyo kepada PT Kharisma Prima Karya dilakukan berdasarkan Akta Pemasukan (Inbreng) No.33, tanggal 21 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta. Pemasukan (inbreng) atas saham-saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No.07 tanggal 9 Mei 2006, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta jo. Akta No.24/2007.

66

Tahun 2010 1. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No.15, tanggal 19 Mei 2010 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20, tanggal 11 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta No.20/2010”), RUPS Perseroan menyetujui (i) pengalihan 1.000.000 saham milik Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta dan (ii) 1.000.000 saham milik Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia kepada PT Kharisma Prima Karya, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

400.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 400.000.000.000

124.904.856 2.095.144 1.000.000 128.000.000 272.000.000

124.904.856.000 2.095.144.000 1.000.000.000 128.000.000.000 272.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Media Interaksi Utama 3. Baktinendra Prawiro Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

97,58 1,64 0,78 100,00

Pengalihan hak atas saham dari Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta kepada PT Kharisma Prima Karya tersebut dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.17, tanggal 19 Mei 2010 dan pengalihan saham dari Majelis Pusat Pendidikan Kristen di Indonesia kepada PT Kharisma Prima Karya dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.33, tanggal 16 Juni 2010. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta. 2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.24, tanggal 24 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta No.24/2010”), RUPS Perseroan menyetujui pengalihan 1.000.000 saham milik Baktinendra Prawiro kepada PT Kharisma Prima Karya, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

400.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 400.000.000.000

125.904.856 2.095.144 128.000.000 272.000.000

125.904.856.000 2.095.144.000 128.000.000.000 272.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Media Interaksi Utama Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

98,36 1,64 100,00

Pengalihan hak atas saham dari Baktinendra Prawiro kepada PT Kharisma Prima Karya tersebut dilakukan berdasarkan Surat Jual Beli Saham, tanggal 20 Agustus 2010, yang dibuat di bawah tangan.

67

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.33, tanggal 15 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H. M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta No.33/2010”), RUPS Perseroan menyetujui pengalihan 2.095.144 saham milik PT Media Interaksi Utama kepada PT Kharisma Prima Karya, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

400.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 400.000.000.000

128.000.000 128.000.000 272.000.000

128.000.000.000 128.000.000.000 272.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

100 100,00

Pengalihan hak atas saham dari PT Media Interaksi Utama kepada PT Kharisma Prima Karya tersebut dilakukan berdasarkan Surat Jual Jual Beli Saham, tanggal 15 Oktober 2010, yang dibuat di bawah tangan. 4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No.14, tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta No.14/2010”), RUPS Perseroan menyetujui pengalihan 1.280.000 saham milik PT Kharisma Prima Karya kepada Oki Widjaja, sehingga susunan pemegang Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

400.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 400.000.000.000

126.720.000 1.280.000 128.000.000 272.000.000

126.720.000.000 1.280.000.000 128.000.000.000 272.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. Oki Widjaja Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

99 1 100,00

Pengalihan hak atas saham dari PT Kharisma Prima Karya kepada Oki Widjaja tersebut dilakukan berdasarkan Surat Jual Beli Saham, tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat di bawah tangan. Tahun 2013 1. Berdasarkan Akta No.02/2013, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp158.000.000.000,- yang diambil bagian dan disetor dalam bentuk tunai oleh (i) PT Aji Lebur Seketi sebanyak 22.877.000 saham dan (ii) Oki Widjaja sebanyak 7.123.000 saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

68

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

400.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 400.000.000.000

126.720.000 22.877.000 8.403.000 158.000.000 242.000.000

126.720.000.000 22.877.000.000 8.403.000.000 158.000.000.000 242.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Aji Lebur Seketi 3. Oki Widjaja Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

80,20 14,48 5,32 100,00

2. Berdasarkan Akta No.31/2013, RUPS Perseroan menyetujui antara lain sebagai berikut: (i) persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp632.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua milyar Rupiah); dan (ii) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham penurunan nominal saham menjadi sebesar Rp100,(seratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan

6.320.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 632.000.000.000

1.267.200.000 228.770.000 84.030.000 1.580.000.000 4.740.000.000

126.720.000.000 22.877.000.000 8.403.000.000 158.000.000.000 474.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Kharisma Prima Karya 2. PT Aji Lebur Seketi 3. Oki Widjaja Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

80,20 14,48 5,32 100,00

Perseroan selalu menyesuaikan dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Apabila pada posisi penilaian bulan Desember 2013, Perseroan memperoleh penilaian peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) maka pemegang saham berdasarkan Akta No.31/2013 tetap dapat memiliki saham sesuai dengan presentase yang dimilikinya. Namun apabila Tingkat Kesehatan dan GCG Perseroan pada posisi penilaian bulan Desember 2013 memperoleh penilaian peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) maka pemegang saham berdasarkan Akta No.31/2013 wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014. Penyesuaian batas maksimum kepemilikan juga wajib dilakukan apabila Perseroan mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan dan penilaian GCG menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut turut atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya. Jangka waktu penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun setelah perode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimilikinya dan jika terjadi penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham maka dibuat rencana tindak penyesuaian yang memuat cara penyesuaian batas maksimum kepemilikan, tahapan pelaksanaan dan jangka waktu. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

69

3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Risk Monitoring Co ommiee Audit Commiee muneraon and d Nominaon Rem Com mmiee

Board of Commissioner

P President Directtor

Internal Audit Head

O Operaonal Director Co ommercial & Co onsumer Loan and Funding Gr. Head Product and Prromoon

Risk Management M Gr. Head

Clearring and Selem ment Centre Brancch Services Support ATM Support User Rep & Implemeentor

Risk Co ontrol & Policy Risk Monitoring M and Reporng R

Head d of General Affaair

KPO Abdul Muis M Head

Branch hes

Comp pliance Directorr

Operraon Support Gr. G Head

Markeng Man nager

Head of Credit Program

Credit Comm miee Credit Policyy Commiee ALCO C IT Steering Commiee Risk Manageement Committtee Strategic Planning P & Budgeng B Commiee Human Reso ources Committtee

Ceentral Credit Gr. Head Crediit Risk Analysis & Restrructuring Appraisal

Head of o System and Proced dures

Head off Compliance an nd APUPPT Regulaon Monitoringg Accoun nt and Cust. Mo onitoring

Head d of Loan Admin. Centre Head of Human Reso ources

Head of Treeasury

TTrading S Selement

Head of Legal Corporate C Legal Corporatee Remedial

Head of IT IT. Su upport IT. Deevelopment

Acco ounng & Fin. Planning P Gr.Head Budggeng Finan ncial Analysis & tax MIS/Reporng nce Finan

70

Recruitment & Trainin ng nistraon and Paayroll Admin

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 31, tanggal 9 September 2013 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan No.105 tanggal27 Nopember 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No.105/2013”), adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama Independen Komisaris Independen Komisaris

: Birawa Natapradja : Hari Sugiharto : Winadewi Hanantha

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

: Edy Kuntardjo : Wardoyo : Kiung Hui Ngo

Berdasarkan Akta No.31/2013 juncto Akta No. 105/2013, masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah 2 tahun sejak pengangkatan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam (i). Surat Gubernur Bank Indonesia No.13/90/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 9 Agustus 2011 mengenai persetujuan terhadap Edy Kuntardjo sebagai Direktur Utama dan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan; (ii). Surat Gubernur Bank Indonesia No.14/55/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Juni 2012 mengenai persetujuan atas pengangkatan Wardoyo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan; (iii). Surat Gubernur Bank Indonesia No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Nopember 2013 mengenai persetujuan terhadap Kiung Hui Ngo sebagai Direktur Perseroan. (iv). Surat Gubernur Bank Indonesia No.14/101/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2012 mengenai persetujuan atas pengangkatan Birawa Natapradja sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan; (v). Surat Gubernur Bank Indonesia No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Mei 2008 mengenai persetujuan terhadap Hari Sugiharto sebagai Komisaris Independen Perseroan; (vi). Surat Gubernur Bank Indonesia No.14/152/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Desember 2012 mengenai persetujuan terhadap Winadewi Hanantha sebagai Komisaris Perseroan.

71

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris: Birawa Natapradja, Komisaris Utama Independen Warga Negara Indonesia, 79 tahun, lahir di Nganjuk, 17 September 1934. Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Hukum Internasional di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1965. Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (2010-2012), Presiden Komisaris PT Astral Permai (2005-2010), Internasional Officer - Pejabat Eksekutif Salim Grup (2007-2009), Penasehat Kantor Wilayah V Sumatera bagian Utara BCA (2000-2001), Kepala Kantor Wilayah V Sumatera bagian Utara – BCA Medan (1986-2000), Kepala Cabang BCA KCU Medan (1977—1986), Kepala Cabang BCA KCU Semarang (19751977), Kepala Cabang Panin Bank KCU Semarang (1972-1975), Assistant Manager bidang Kredit dan Personalia Bank Buana KCU Surabaya (1969-1971). Hari Sugiarto, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 68 tahun, lahir di Yogyakarta, 22 Maret 1945. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, pada tahun 1971 dan Master Ekonomi dan Perbankan di University of Wales Cardiff, United Kingdom, pada tahun 1987. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2001-2008), Kepala Biro Moneter dan Jasa Keuangan Kantor Wakil Presiden RI (2000-2005), Anggota/Ketua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa – ASEAN (1995-2005), Anggota/Ketua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa – APEC (1996-2005), Anggota/Ketua Delegasi RI pada Perundingan Bidang Jasa – WTO (1991-2005), Ketua/Direktur Utama Dana Pensiun BPK Penabur (2000-2005), Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI (1973-2000), Sekretaris Dewan Pengawas/Komisaris BTN (1979-1981), Dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (1968-1973), Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (2000-2007), , Ketua II Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Indonesia (1995-2001), Ketua Departemen SDM Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (2005-2006), Anggota Pengurus Harian Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (2005-2006), Ketua III Yayasan Perguruan Tinggi Kristen UKRIDA (1999-2007), Anggota Kelompok Kerja Tim Penasehat Ekonomi Pemerintah RI (2005-2011), Anggota Tim Pemantau Kebijakan Bidang Jasa, Kantor Wakil Presiden RI (2005-2007) dan Anggota Tim Nasional Perunding Multilateral (19912005), Anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa / TKBJ Departemen Keuangan RI (1995-2007). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Bendahara Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia sejak tahun 2007 dan Ketua Umum Koperasi Maju Bersama sejak tahun 2011.

72

Winadewi Hanantha, Komisaris Warga Negara Indonesia, 64 tahun, lahir di Kudus, 6 Juli 1949. Menyelesaikan pendidikan Akademi jurusan Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, pada tahun 1972 dan Sarjana Fakultas Ekonomi di Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1976. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan (2010-2012), Head of Branch Banking Bank Rabo International Indonesia (2008-2009), Direktur Bank Haga (2004-2008), Direktur Bank Hagakita (2000-2004), Treasury, Credit and Marketing Division Head Bank Hagakita (2000), Regional head Bank Haga (1997-1999), Main Branch manager and Treasury Departement Head Bank Haga (1992), Main Branch Manager Bank Haga (1990-1997), Credit and Marketing Manager Kantor Pusat Bank Haga (1989-1990), Credit and Marketing Manager Kantor Pusat Bank Arta Pusara (1988-1989), Kepala Urusan Kredit Kantor Pusat merangkap Wakil I Pimpinan Cabang Bank Danamon (1985), Kepala Urusan Kredit Kantor Pusat Bank Danamon (1983-1988), Kepala Biro Administrasi merangkap Kepala Unit Luar Negeri (1982-1983), Kepala Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kantor Pusat Bank Danamon (1981-1982) dan Kepala Biro Administrasi Pusat Bank Danamon (1978-1981), Staff Accounting Bank Danamon (1977-1978). Direksi: Edy Kuntardjo, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Banda Aceh, 22 September 1957. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1982 dan Magister Keuangan di STIE Perbanas, Jakarta pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan Bank Hana (2008-2011), Direktur Kepatuhan Bank Bintang Manunggal (2000-2007), dan berbagai jabatan di Bank Bintang Manunggal sebagai Kepala SKAI, Kepala Divisi Hukum & Administrasi Kredit, dan Kepala Divisi Marketing Bank Bintang Manunggal (1990-2000). Karir pada industri perbankan dirintis di Bank Dagang Negara (d/h Bank Mandiri) tahun 1983-1990, dengan jabatan/posisi Wakil Kepala Cabang Bidang Pemasaran, Kepala Bagian Dana (Bank Dagang Negara Cabang Banda Aceh), Account Officer, Kepala Seksi Impor/Ekspor & Jasa Valuta Asing Bank (Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Pulogadung) dan Management Trainee Bank Dagang Negara Kantor Pusat.

73

Wardoyo, Direktur Kepatuhan Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Klaten, 17 Juli 1958. Menyelesaikan pendidikan Akademi jurusan Perbankan di AIP-Perbanas Palembang, pada tahun 1981 dan Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1986. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Sebelum itu menjabat sebagai Corporate Compliance Division Head Bank Dipo Internasional (2012), Direktur Kepatuhan Bank Dipo Internasional (2006-2012), Kepala SKAI Bank Dipo Internasional (20032006), Kepala Inspeksi SKAI (1996-2003), Finance Manager PT. Pandurata Bumiselaras (1995), Koordinator Training, Koordinator Marketing Meeting, dan sebelum itu menjabat sebagai Koordinator Suspense Account Unit (1992-1995), Kepala Departemen Administrasi Kredit Bank Pacific (1991), Dosen Universitas Widya Gama Mahakam (1995), Sekretaris Eksekutif Perbankan Perbanas (19931995), Dosen AIP-Perbanas, Palembang (1988-1989), Kepala Group Marketing Bank Pacific (1988), Account Officer Bank Pacific (1985), Petugas Departemen Administrasi Kredit Bank Pacific (1983) dan Petugas Departemen Akunting Bank Pacific (1982). Kiung Hui Ngo, Direktur Operasional Warga Negara Indonesia, 38 tahun, lahir di Pontianak, 30 Desember 1975. Menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi jurusan Akuntansi di STIE Trisakti, Jakarta pada tahun 1999 dan Pasca Sarjana Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Tarumanegara pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Accounting & Financial Planning Group Head Perseroan (2009-2013), Kepala Akuntansi PT Bank ICB Bumiputera (2009), Kepala Bagian Akuntansi, MIS & Pengendalian Biaya PT BRI Syariah eks PT Bank Jasa Arta (2000-2009), Kepala Bagian Akuntansi PT Mustika Citra Perdana (1998-2000) dan Staff Akuntansi PT Glamourindo Khatulistiwa (19951997). Remunerasi Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada manajemen kunci Perseroan per tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp2.515 juta, Rp3.588 juta, Rp3.496 juta dan Rp3.006 juta, dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

30 Juni 2013 (6 bulan)

Dewan Komisaris Direksi Jumlah

975 1.540 2.515

31 Desember (12 bulan) 2012 2011 1.224 1.022 2.364 2.474 3.588 3.496

2010 997 2.009 3.006

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Selama tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi bersama manajemen Perseroan telah melakukan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan. Pada tahun-tahun mendatang, Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyusun sistem remunerasi dan kompensasi serta penilaian kinerja bagi Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan.

74

Sekretaris Perusahaan Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Sdr. Wardoyo sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan berlaku efektif pada tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/010/0813 tentang Penunjukan Sekretaris Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan akan bertugas antara lain : • • • •

Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan; Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan Masyarakat.

5. SUMBER DAYA MANUSIA Bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengutamakan pemberian jasa dan layanan secara baik dan memuaskan, serta memenuhi kebutuhan yang ada. Ditambah lagi tingkat persaingan bisnis perbankan yang terus meningkat setiap tahunnya. Tentu saja setiap bank harus memiliki strategi yang tepatdalam pengembangan bisnisnya, termasuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). SDM yang andal akan menjadi intangible asset yang mampu memberikan nilai tambah terhadap perusahaan dan kualitas layanan yang diberikan. Terkait hal itu, Perseroan sepanjang perjalanan bisnisnya selalu mengupayakan pengembangan dan manajemen SDM secara tepat dan efektif. Selain melakukan perekrutan pegawai yang dibutuhkan secara kompetensi dan kemampuan teknis, Perseroan juga melakukan pengembangan terhadap pegawai yang ada melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik dilakukan secara in-house program maupun external program. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan, Perseroan mengharapkan peningkatan terhadap kemampuan teknis dan kompetensi pegawai yang ada. Dengan demikian, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki bisa terus meningkat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sementara itu, terkait jumlah pegawai, per tanggal 30 Juni 2013, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 229 karyawan, dengan rincian komposisi sebagai berikut: Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan: Keterangan Pasca Sarjana Strata 1 Diploma ≤ SMU Total

30 Juni 2013 Jumlah 11 163 20 35 229

% 5% 71% 9% 15% 100%

31 Desember 2012 2011 2010 2009 2008 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 12 5% 13 6% 9 4% 6 3% 5 3% 160 68% 155 67% 169 70% 149 69% 119 68% 21 9% 22 10% 22 9% 26 12% 24 14% 41 18% 41 18% 41 17% 36 17% 28 16% 234 100% 231 100% 241 100% 217 100% 176 100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Manajemen: Keterangan Manajemen Group Head Head Staf Staf Pendukung Total

30 Juni 2013 Jumlah 6 5 43 150 25 229

% 3% 2% 19% 66% 11% 100%

31 Desember 2012 2011 2010 2009 2008 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 6 3% 6 3% 6 2% 6 3% 6 3% 6 3% 7 3% 6 2% 6 3% 7 4% 44 19% 42 18% 28 12% 21 10% 18 10% 148 63% 146 63% 171 71% 160 74% 129 73% 30 13% 30 13% 30 12% 24 11% 16 9% 234 100% 231 100% 241 100% 217 100% 176 100%

75

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia: Keterangan ≤ 30 31 – 40 41 – 50 > 50 Total

30 Juni 2013 Jumlah % 101 44% 58 25% 51 22% 19 8% 229 100%

31 Desember 2012 2011 2010 2009 2008 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 98 42% 93 40% 108 45% 95 44% 77 44% 62 26% 62 27% 64 27% 58 27% 52 30% 55 24% 55 24% 55 23% 55 25% 39 22% 19 8% 21 9% 14 6% 9 4% 8 5% 234 100% 231 100% 241 100% 217 100% 176 100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status: Keterangan Tetap Tidak Tetap Total

30 Juni 2013 Jumlah % 213 93% 16 7% 229 100%

31 Desember 2012 2011 2010 2009 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah 214 91% 216 94% 226 94% 196 20 9% 15 6% 15 6% 21 234 100 231 100 241 104 217

2008 % Jumlah % 90% 165 94% 10% 11 6% 100 176 100

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan memiliki 19 pejabat eksekutif yang dianggap oleh Perseroan memiliki keahlian khusus dibidangnya yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional/usaha Perseroan. Pelatihan dan Pengembangan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) selalu menjadi perhatian Perseroan. SDM merupakan asset yang sangat penting bagi Perseroan. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan secara tepat dan efektif melalu berbagai program pendidikan dan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/310/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1999 tentang “Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum”, Perseroan selalu menganggarkan biaya pendidikan sekurangnya sebesar 5% dari total biaya tenaga kerja setiap tahunnya. Selama periode tahun 2012 s/d Juni 2013, Perseroan telah melakukan pelatihan yang menyangkut berbagai bidang, antara lain bidang operasional, kualitas pelayanan, kredit & pemasaran, manajemen bank, dan lain sebagainya. Dalam rangka memberikan pemahaman serta kompetensi khususnya dibidang manajemen risiko, Perseroan secara berkala mengikutsertakan staf/pejabatnya untuk mengikuti uji kompetensi dibidang manajemen risiko sehingga masing-masing staf/pejabat memiliki awareness terhadap risiko dimasingmasing unit kerjanya untuk sekaligus melakukan mitigasi sehingga risiko yang ada bisa diminimalisir. Perseroan saat ini telah memenuhi sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat sesuai dengan persyaratan dan jenjang kepangkatan/jabatan yang dimilikinya. Manajemen selalu membuka kesempatan kepada staf/pejabat untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko sehingga diharapkan setiap karyawan nantinya memiliki budaya risiko yang mampu untuk mengendalikan dan meningkatkan fungsi control dimasing-masing unit dan tingkatan kerja organisasi. Demi meningkatkan kebersamaan antar seluruh karyawan dan motivasi kerja, maka Perseroan secara berkala mengadakan acara employee gathering dimana dalam acara tersebut sebagian waktunya diisi dengan pendidikan yang bersifat memberikan motifasi dan etos kerja, sebagaimana yang telah dilakukan pada pertengahan tahun 2013 ini. Diharapkan melalui program pendidikan dan pelatihan ini karyawan akan memiliki kompetensi yang cukup dibidang tugasnya masing-masing.

76

Kesejahteraan Karyawan Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawannya, Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupaya penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Tunjangan maupun fasilitas yang diberikan Perseroan adalah sebagai berikut: • • • • • • • • •

Tunjangan Hari Raya, yang diberikan secara teratur setiap tahun, Asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meluputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua, Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit, Asuransi pengobatan dan dokter rawat jalan, Asuransi perawatan gigi, Bantuan biaya kedukaan bagi karyawan dan keluarga inti karyawan yang meninggal dunia; Bantuan biaya melahirkan; Bantuan biaya pembelian kacamata/contact lens; Bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah

Pemberhentian Karyawan Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Peraturan Perusahaan Peraturan Perusahaan dibuat dalam rangka untuk membina hubungan kerja yang sehat, memelihara dan mengembangkan ketenangan serta kepuasan kerja dalam mencapai kepentingan perusahaan dan karyawan sebagai mitra yang saling membutuhkan. Selain itu Peraturan Perusahaan juga berberfungsi sebagai pedoman untuk mempertegas hak dan kewajiban bagi perusahaan dan karyawan sehingga tercipta hubungan kerja yang serasi dan harmonis melalui mekanisme komunikasi yang baik dan santun. Peraturan Perusahaan Perseroan untuk periode tahun 2013 – 2015 telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.753/PHIJSK-PKKAD/PP/IX/2013 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 3 September 2013. Serikat Pekerja yang dikelola oleh karyawan Perseroan sudah tidak aktif dalam kegiatannya. 6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM A. PT Kharisma Prima Karya (“KPK”) a) Pendirian KPK didirikan dengan nama PT Indo Sabach berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.115, tanggal 22 Januari 1982, yang dibuat di hadapan Machdar Daud, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian KPK tersebut telah disahkan oleh Menkumham dalam surat No.C2-5030.HT.01.01. TH84 tanggal 4 September 1984. Anggaran dasar KPK telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KPK No.44, tanggal 31 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta KPK No.44/2007”). b) Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan KPK ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, jasa, pengangkutan, pembangunan, perbengkelan, pertanian, dan percetakan.

77

c) Pengurusan dan Pengawasan Komisaris: Komisaris : Rendy Diego Soedarjo Direksi: Direktur

: Oki Widjaja

d) Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Akta No.1 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, yang diibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Winanto Wiryomatani, SH, MH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KPK adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

360.000.000

Jumlah Nilai Nominal (Rp) 360.000.000.000

101.292.000 33.289.425 3.418.575 138.000.000 222.000.000

101.292.000.000 33.289.425.000 3.418.575.000 138.000.000.000 222.000.000.000

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. PT Tunggaladhi Baskara 2. PT Galva 3. PT Jaya Agra Wattie Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Persentase (%)

73,40 24,12 2,48 100,00

B. PT Aji Lebur Seketi (“ALS”) a) Pendirian ALS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.32, tanggal 26 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Imam Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ALS tersebut telah disahkan oleh Menkumham dalam surat No.C-9666.HT.01.01-TH.99. Anggaran dasar ALS telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ALS No.48, tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta ALS No.48/2012”). b) Kegiatan Usaha ALS berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, percetakan, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. c) Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta ALS No.48/2012, susunan anggota Direksi dan Komisaris ALS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sabagai berikut: Komisaris: Komisaris Utama : Siana Anggraeni Surya Komisaris : Suherman Widjaja Direksi: Direktur : Dwijaya Hadi Surya d) Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ALS No.55, tanggal 17 Juli 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham ALS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

78

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) Setiap Saham Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: 1. Hadi Surya 2. Nyonya Siana Anggraeni Surya 3. Dwijaya Hadi Surya Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Dalam Portepel

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

2.000.000

1.000.000.000.000

15.000 15.000 1.071.420 1.101.420 898.580

7.500.000.000 7.500.000.000 535.710.000.000 550.710.000.000 449.290.000.000

Persentase (%)

1,36 1,36 97,28 100,00

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pengendali utama dari Perseroan adalah Hadi Surya dan Oki Widjaja 8. HUBUNGAN PENGURUSAN PEMEGANG SAHAM

DAN

PENGAWASAN

Nama 1. Birawa Natapradja 2. Hari Sugiarto 3. Winadewi Hanantha 4. Edy Kuntardjo 5. Wardoyo Keterangan : KU : Komisaris Utama K : Komisaris KI : Komisaris Independen

ANTARA

Perseroan KU/KI KI K DU/DT D KU : Direktur Utama D : Direktur DT : Direktur Tidak Terafiliasi

79

PERSEROAN

KPK -

DENGAN

ALS -

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK TERAFILIASI Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi yang jumlahnya material dengan pihak-pihak terafiliasi. Berikut informasi singkat mengenai pihak terafiliasi Perseroan: No. 1.

PT Galva

Nama Perusahaan

2.

PT Kharisma Prima Karya

Sifat Hubungan Afiliasi Kegiatan Usaha Pemegang saham tidak langsung, di- Perdagangan umum karenakan sebagai pemegang 24,1% saham di PT Kharisma Prima Karya Pemegang 80,2% saham Perseroan Perdagangan umum

Informasi rincian transaksi atas pihak-pihak terafiliasi tersebut dengan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 1. Perjanjian Sewa Menyewa Gedung tanggal 2 November 2011 antara Perseroan dengan PT Galva. 1.

Pihak

:

2.

Isi Perjanjian

:

3.

Jangka Waktu

:

4.

Pernyataan dan Jaminan

:

a. b. a.

Perseroan sebagai penyewa (“Penyewa”); dan PT Galva (“Pemilik”). Pemilik adalah pemilik terdaftar dari sebuah ruangan gedung perkantoran seluas 154 m2, yang terletak tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No.957/Kebon Kelapa, Jalan Hayam Wuruk No.27, Jakarta Pusat, dengan ini menyewakan bangunan tersebut kepada Penyewa (“Objek Sewa”). b. Harga sewa adalah sebesar Rp450.000.000,- sudah termasuk PPN sebesar 10% dan Pajak Penghasilan dari Persewaan Objek Sewa sebesar 6%. c. Hak dan Kewajiban Penyewa: i. Penyewa wajib menaati dan mengindahkan segala peraturan terkait penggunaan Objek Sewa, yaitu kegiatan operasional perbankan, di mana pelanggaran terhadapnya akan menjadi tanggungan dan risiko Penyewa; ii. Penyewa menanggung segala kerusakan besar yang terjadi karena kesalahan/ kelalaiannya ; iii. Penyewa menanggung kerusakan kecil dan pemeliharaan Objek Sewa; iv. Penyewa membayarkan biaya penggunaan aliran listrik, telepon, termasuk jasa kebersihan, serta menyerahkan bukti asli pembayaran tersebut kepada Pemilik pada saat waktu Perjanjian Sewa Menyewa berakhir; v. Penyewa dapat mengadakan perubahan seperlunya atas Objek Sewa, dengan izin Pemilik dan sesuai peraturan yang berlaku, di mana biaya dari perubahan tersebut akan ditanggung oleh Penyewa dan perlengkapan dari perubahan tersebut akan dimiliki oleh Pemilik kecuali yang dapat leluasa diambil oleh Penyewa, khususnya pintu khasanah dan air conditioner; vi. Pemilik wajib mengembalikan uang sewa yang telah dibayar untuk masa sewa yang belum dijalani oleh Penyewa, jika terjadi kebakaran atau pembongkaran Objek Sewa sehingga tidak dapat dipakai; vii. Pemilik bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di luar hari/jam kerja, dan kehilangan barang akibat pencurian pada maupun di luar hari/jam kerja akan menjadi tanggung jawab Penyewa; viii. Penyewa wajib menyerahkan Objek Sewa dalam keadaan kosong dan terpelihara, selambatnya 7 (tujuh) hari sejak perjanjian berakhir, dan Pemilik berhak untuk memberikan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dari jangka waktu tersebut, kecuali hal tersebut telah disetujui oleh Pemilik; ix. Pemilik berhak mengosongkan sendiri Objek Sewa, dan menggunakan bantuan pihak yang berwajib jika dibutuhkan, jika keterlambatan pengosongan tersebut lebih dari tujuh hari, di mana biaya untuk tindakan tersebut akan menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penyewa. Jangka waktu sewa adalah selama 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, di mana Penyewa diprioritaskan jika hendak menyewa kembali dengan mengajukan permohonan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya. a. Penyewa telah menerima Obyek Sewa dalam keadaan baik dan terpelihara; b. Pemilik menjamin bahwa Penyewa dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan atau tuntutan hukum dari pihak lain dan segala kerugian yang diderita daripadanya akan menjadi tanggungan Pemilik, kecuali karena force majeure; c. Pemilik hanya mengasuransikan Objek Sewa terhadap bahaya kebakaran atau bahaya lainnya yang diperlukan, pada suatu perusahaan asuransi, tidak termasuk barang yang terdapat di dalam Objek Sewa.

80

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pembatasan Pengakhiran Peristiwa Cedera Janji Penyelesaian Sengketa Hukum yang Berlaku Persentase terhadap akun yang terkait dalam laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2013

: : : : : :

Hukum Negara Republik Indonesia Beban sewa yang dibayarkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp113 juta atau sebesar 3,13% dari total beban sewa sebesar Rp3.610 juta berdasarkan laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2013.

Catatan: - Penyewaan ruangan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa digunakan untuk kantor cabang pembantu. - Perjanjian Sewa Menyewa yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sedang dalam proses perpanjangan.

2. Perjanjian Sewa Kendaraan No.BIP/029/PKS-ABM/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum – 2 Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 10 Januari 2013 antara Perseroan dengan PT Kharisma Prima Karya. 1.

Pihak

:

a. b.

Perseroan sebagai penyewa (“Penyewa”); dan PT Kharisma Prima Karya sebagai pemilik kendaraan (“Pemilik”).

2.

Isi Perjanjian

:

a.

3.

Jangka Waktu

:

4.

Pernyataan dan Jaminan

:

Objek Sewa terdiri dari kendaraan sebagai berikut: - Toyota Corolla Altis 1.8 G AT dengan nomor polisi B 1086 PAB (“Kendaraan 1”); - Toyota Corolla Altis 1.8 G AT dengan nomor polisi B 1208 PAB (“Kendaraan 2”) - Toyota Corolla Altis 1.8 G AT dengan nomor polisi B 1186 PAB (“Kendaraan 3”) - Toyota Corolla Altis 1.8 G AT dengan nomor polisi B 328 BIP (“Kendaraan 4”); - Honda Accord CP2 2.4VTILAT dengan nomor polisi B 1697 PAE (“Kendaraan 5”). b. Harga Sewa untuk masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut: i. Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) per bulan untuk Kendaraan 1, 2, 3, dan 4; dan ii. Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) per bulan untuk kendaraan 5. Jangka waktu sewa adalah sebagai berikut: a. 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal 1 November 2011 dan berakhir pada tanggal 1 November 2013, untuk Kendaraan 1; b. 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal 24 November 2011 dan berakhir pada tanggal 24 November 2013, untuk Kendaraan 2; c. 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal 24 November 2011 dan berakhir pada tanggal 24 November 2013, untuk Kendaraan 3; d. 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal 1 Februari 2012 dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2014, untuk Kendaraan 4; e. 3 (tiga) tahun, dimulai sejak tanggal 10 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 10 Januari 2016, untuk Kendaraan 5. -

5.

Pembatasan

:

-

6.

Pengakhiran

:

Perjanjian Sewa Menyewa ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa pemberitahuan terhadap terjadinya hal-hal berikut: a. kerugian total yang disebabkan oleh kebakaran, kecurian, kerusakan, dan/atau sebab lainnya; b. pembubaran, pengakhiran pailit, kegagalan usaha dari masing-masing pihak, atau pernyataan pailit dari Penyewa, atau permulaan dari proses kepailitan, atau ketidakmampuan secara hukum yang dialami oleh Penyewa; c. Penyewa menyewakan kembali kendaraan kepada pihak lain tanpa meminta persetujuan tertulis dari Pemilik; d. Penyewa tidak bisa menerima perubahan harga sewa; Kecuali apa yang ditentukan di atas, Penyewa dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa ini sebelum waktunya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemilik.

81

7. 8. 9. 10.

Peristiwa Cedera Janji Penyelesaian Sengketa Hukum yang Berlaku Persentase terhadap akun yang terkait dalam laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2013

: : : :

Hukum Negara Republik Indonesia Beban sewa yang dibayarkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp209 juta atau sebesar 5,79% dari total beban sewa sebesar Rp3.610 juta berdasarkan laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2013.

Catatan: - Jangka waktu Perjanjian Sewa Kendaraan untuk Kendaraan 1 telah berakhir pada tanggal 1 November 2013, dan jangka waktu Perjanjian Sewa Kendaraan untuk Kendaraan 2 dan 3 telah berakhir pada tanggal 24 November 2013. - Berdasarkan keterangan dari Perseroan, perpanjangan perjanjian sewa menyewa yang berakhir tanggal 1 November 2013 dan 24 November 2013 dengan PT Galva sedang dilakukan.

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Berikut keterangan perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga pada saat Prospektus ini diterbitkan: a. Pada tanggal 3 Oktober 2007, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bintang Mandiri Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,b. Pada tanggal 20 April 2011, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Magna Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan portfolio konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya. c. Pada tanggal 15 Juni 2011, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT MNC Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,-. d. Pada tanggal 23 Juni 2011, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pro Car International Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp80.000.000.000,-. e. Pada tanggal 11 November 2011, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bima Multi Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan portfolio konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya. f.

Pada tanggal 9 Desember 2011, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan portfolio konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya.

g. Pada tanggal 2 Februari 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Megalife, yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal melakukan perjanjian penutupan asuransi jiwa tabungan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2012. h. Pada tanggal 3 April 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan KSU Rizky Abadi, yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal melakukan perjanjian kerjasama penyaluran kredit tanpa agunan kepada pensiunan (dalam rangka channeling) yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp100.000.000.000,-.

82

i. Pada tanggal 11 April 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Reksa Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp30.000.000.000,-. j.

Pada tanggal 1 Oktober 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemeliharaan dengan PT NCR Indonesia, yang pada intinya mengatur tentang pemeliharaan perangkat keras mesin ATM, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 hingga tanggal 1 Oktober 2014.

k. Pada tanggal 18 Desember 2012, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Arjuna Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp75.000.000.000,-. l.

Pada tanggal 15 Februari 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pratama Interdana Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp15.000.000.000,-.

m. Pada tanggal 26 Februari 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Sejahtera Pertama Multifinance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan portfolio konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya. n. Pada tanggal 27 Februari 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Teradata Megah (“TM”), yang pada intinya mengatur tentang kerja sama jasa Data Center Operasional Perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional perbankan Perseroan serta meningkatkan mutu pelayanan Perseroan terhadap nasabah dengan menggunakan jasa Data Center Operasional Perbankan TM, untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Pihak Kedua menggunakan fasilitas Data Center Operasional atau selambatlambatnya tanggal 31 Mei 2013. Masa berlaku dari perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan PT Teradata Megah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014. o. Pada tanggal 28 Februari 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Finansia Multi Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp200.000.000.000,-. p. Pada tanggal 11 April 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis, yang pada intinya mengatur tentang penyediaan jasa pelayanan Switching System Host to Host untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berita acara operasional. q. Pada tanggal 15 April 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Dwibina Prima, yang pada intinya mengatur tentang penyewaan ruangan di lantai 2 (dua) pada Wisma BSG di Jalan Abdul Muis No.40 Jakarta sebagai Kantor Pusat Perseroan selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 18 April 2013. r. Pada tanggal 16 April 2013. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Balai Lelang Indonesia, yang pada intinya mengatur tentang pengembalian dana yang diberikan oleh Perseroan kepada debitur fasilitas kredit dan menyelesaikan segala kewajiban debitur yang ada pada Perseroan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 16 April 2013 hingga tanggal 16 April 2014.

83

s. Pada tanggal 22 Mei 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Sumber Artha Mas Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan portfolio konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya. t.

Pada tanggal 1 Juli 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Dwibina Prima, yang pada intinya mengatur tentang penyewaan ruangan di lantai 1 (satu) pada Wisma BSG di Jalan Abdul Muis No.40 Jakarta sebagai Kantor Pusat Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2013.

u. Pada tanggal 12 Juli 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Teradata Megah yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Kerjasama Dukungan Purna Jual Program Komputer Aplikasi Sistem Penunjang Aplikasi Sistem Perbankan, Penunjang Aplikasi ATM Bersama dan Penunjang Aplikasi Pembayaran Tagihan PLN Online selama jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan 15 Juni 2014. v. Pada tanggal 15 Agustus 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pro Mitra Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp30.000.000.000,-. w. Pada tanggal 30 September 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Maxima Inti Finance yang pada intinya mengatur tentang kerja sama dalam hal Jual Beli dan Pengalihan Hak/Cessie Portofolio Pembiayaan Konsumen yang berlaku sampai dengan limit kerjasama telah disalurkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp50.000.000.000,-. x. Pada tanggal 4 Oktober 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian pengelolaan administrasi saham dengan PT Adimitra Transferindo, dan telah diubah pada tanggal 16 Desember 2013, yang pada intinya mengatur tentang pengelolaan administrasi saham Perseroan di bursa efek, yang berlaku terus-menerus selama saham masih terdaftar/tercatat di bursa efek. y. Pada tanggal 4 Oktober 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang pada intinya mengatur tentang pendaftaran efek yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI, yang berlaku sampai dengan keadaan-keadaan mengenai pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut terjadi. z. Pada tanggal 11 Oktober 2013, Perseroan telah menandatangani perjanjian penjaminan emisi efek dengan PT Buana Capital, dan telah diubah pada tanggal 16 Desember 2013 yang juga ditandatangani oleh PT HD Capital Tbk., PT Lautandhana Securindo, PT Minna Padi Investama, Tbk., PT NC Securities, PT Reliance Securities, PT Valbury Asia Securities dan PT Yulie Sekurindo Tbk., yang pada intinya mengatur tentang penjaminan emisi efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang berlaku sampai dengan keadaan-keadaan mengenai pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut terjadi. Tidak ada perjanjian penting lainnya yang bersifat material yang belum diungkapkan di dalam Prospektus dan tidak ada pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat mengganggu Penawaran Umum ini dan merugikan pemegang saham Perseroan.

84

11. ASET TETAP Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2013, total nilai aset tetap Perseroan sebesar Rp2.707 juta. Berikut keterangan mengenai aset Perseroan berupa Kendaraan Bermotor per tanggal 30 Juni 2013: No 1.

Kota Lumajang (KC)

Jenis Kendaraan Honda NF 100 SE

Nomor Polisi N 4794 ZF

Toyota Avanza 1300 G 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Surabaya (KC)

Bandung (KC)

Yogyakarta (KC)

Solo (KC)

Semarang (KC)

Pancoran (KC)

Abdul Muis (KC)

B 1354 PFV

Motor NF 100

L 4337 FC

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1564 PKN

Toyota Avanza 1300 G

B 1353 PFV

Sepeda Motor NF11RID M/T

D 5860 HB

Toyota Avanza 1300 G

B 1975 PFM

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1575 PFN

Sepeda motor NF11B1D M/T

AB 2591 KS

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1422 PFT

Toyota Avanza 1500 G

B 1150 PFS

Sepeda motor NF11B1D M/T

AD 6576 AS

Toyota Avanza 1300 G

B 1801 PFX

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1181 PFY

Sepeda motor NF11B1D M/T

H 5277 PP

Toyota Avanza 1300 G

B 1345 PFU

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1325 PFU

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1293 PKF

Toyota Avanza 1300 G

B 1641 PFW

Sepeda Motor Honda 11B2D1 M/T Toyota Corolla Altis

NF

B 6728 PQX B 118 BIP

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1747 PFN

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1804 PFN

Nissan Grand Livina XV M/T

B 1167 PFU B 6744 PQJ

9.

GSS Boulevard (KCP)

Sepeda Motor Honda 11BID M/T Toyota Avanza 1300 G

10.

Mangga Dua (KCP)

Toyota Avanza 1300 G

NF

B 1640 PFW B 1660 PKF

85

Status Hak Milik, berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) No.F 57. Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-00429969 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.E 4751124 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-10384527 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-00429968 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 2098858 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 0105488 G Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 0614395 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 2078016 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G- 3906898 G Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 3057399 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-07574861 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-02175269 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-02209094 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.J-06000803 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-00140024 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-00096110 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-05951089 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-01363062 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.I-00190052 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 2257937 G Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G- 0614464 G Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 0625708 G Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-00109916 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-09907003 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-01363061 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H- 06349510

Jumlah 2

3

3

3

3

3

3

5

1 1

No 11.

Kota Jatinegara (KCP)

Jenis Kendaraan Toyota Avanza 1300 G

Nomor Polisi B 1080 PFP

12.

Ukrida 2 (KCP)

Toyota Avanza 1300 G

B 1006 PFU

13.

Hayam Wuruk (KCP)

Toyota Avanza 1300 G

B 1700 PFL

14.

Galaxy (KCP)

Toyota Avanza 1300 G

B 1657 PFW

15.

Kelapa Gading (KCP)

Toyota Avanza 1300 G

B 1702 PFL

16.

Kembang Jepun (KCP)

Sepeda motor Honda NF11B2D1 M/T Toyota Avanza 1300 G

L 5285 PF B 1024 PKA

Status Hak Milik, berdasarkan BPKB No.G 1372242 G Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H- 00100092 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.F 9671958 G Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-01363115 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.F 967196 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.I-03239623 Hak Milik, berdasarkan BPKB No.H-03326316

Total

Jumlah 1 1 1 1 1 2

34

12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Berikut adalah Sertifikasi Hak Cipta yang dimiliki Perseroan: No. 1

Jenis dan Judul Ciptaan Seni lukis logo “Ina Bank”

Masa Berlaku

Tanggal Didaftarkan

Berlaku seumur 5 Februari hidup pencipta 1991 dan 25 (dua puluh lima) tahun setelah pencipta meninggal dunia (atau dalam hal ini, dibubarkannya Perseroan)

Identitas Pencipta

No.Pendaftaran 003528

PT Bank Ina Perdana Jl. Raya Pasar Minggu No.2 b-c Pancoran, M a m p a n g P r a p a t a n , Jakarta Selatan

Identitas Pemegang Hak Cipta PT Bank Ina Perdana Jl. Raya Pasar Minggu No.2 b-c Pancoran, M a m p a n g P r a p a t a n , Jakarta Selatan

13. ASURANSI Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya, sebagai berikut: No. Asuransi Asuransi Kendaraan Bermotor 1. Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001743.00 Tgl. 27-12-2012 2. Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001716.00 Tgl. 20-12-2012 3. Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001715.00 Tgl. 20-12-2012 4. Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001731.00 Tgl. 20-12-2012 5. Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001742.00 Tgl. 21-12-2012

Periode

Obyek Pertanggungan

31-12-2012 s/d 31-12-2013

Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2009, dengan nomor polisi B 1575 PFN, nomor mesin HR 15940836A, nomor rangka MHBG10G1F9J028535, tahun pembuatan 2009 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2009, dengan nomor polisi B 1804 PFN, nomor mesin HR 15941765A, nomor rangka MHBG10G1F9J029329, tahun pembuatan 2009 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2011, dengan nomor polisi B 1564 PKN, nomor mesin HR 15976784A, nomor rangka MHBG10G1F9J056970, tahun pembuatan 2011 Toyota New Avanza 1.3 G/M/T/2009, dengan nomor polisi B 1080 PFP, nomor mesin G1372242G, nomor rangka MHFM1BA3J9K193327, tahun pembuatan 2009 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2010, dengan nomor polisi B 1422 PFT, nomor mesin HR 15949163A, nomor rangka MHBG1CG1FAJ035090, tahun pembuatan 2010

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

86

Jumlah Pertanggungan Rp

168.000.000

Rp

166.000.000

Rp

180.000.000

Rp

151.000.000

Rp

165.000.000

No. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001717.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001732.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001729.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001721.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001710.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001728.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001711.00 Tgl. 20-12-2012\ Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001724.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001733.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001726.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001740.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001735.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2013.000018.00 Tgl. 20-12-2012

Periode 31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan Toyota Avanza 1.3 G/ 2010, dengan Rp 140.000.000 nomor polisi B 1150 PFS, nomor mesin DF10582, nomor rangka MHFM1BA3JAK209266, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G/M/T 2010, Rp 150.000.000 dengan nomor polisi B 1640 PFW, nomor mesin DF59165, nomor rangka MHFM1BA3JAK234348, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G/ 2010, dengan Rp 150.000.000 nomor polisi B 1006 PFU, nomor mesin DF32427, nomor rangka MHFM1BA3JAK220293, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G/ 2010, dengan Rp 152.500.000 nomor polisi B 1660 PKF, nomor mesin DG47766, nomor rangka MHFM1BA3JAK271016, tahun pembuatan 2010 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2010, Rp 175.000.000 dengan nomor polisi B 1167 PFU, nomor mesin HR 15950504A, nomor rangka MHBG1CG1FAJ035708, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G/ 2009, dengan Rp 150.000.000 nomor polisi B 1975 PFM, nomor mesin DE56137, nomor rangka MHFM1BA3J9K180254, tahun pembuatan 2009 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2009, Rp 168.000.000 dengan nomor polisi B 1747 PFN, nomor mesin HR J5940798A, nomor rangka MHBG1OG1F9J028537, tahun pembuatan 2009 Toyota Avanza 1.3 G/ 2009, dengan Rp 145.000.000 nomor polisi B 1700 PFL, nomor mesin DE44952, nomor rangka MHFM1BA3J9K174227, tahun pembuatan 2009 Toyota All New Corolla Altis 1.8 G A/ Rp 295.000.000 2009, dengan nomor polisi B 118 BIP, nomor mesin 1ZZ4952827, nomor rangka MR053ZEE296003661, tahun pembuatan 2009 Toyota Avanza 1.3 G/ 2010, dengan Rp 150.000.000 nomor polisi B 1801 PFX, nomor mesin DF71983, nomor rangka MHFM1BA3JAK238061, tahun pembuatan 2010 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2010, Rp 175.000.000 dengan nomor polisi B 1181 PFY, nomor mesin HR 15957114A, nomor rangka MHBG1CG1FAJ040890, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G/ 2010, dengan Rp 150.000.000 nomor polisi B 1353 PFV, nomor mesin DF43090, nomor rangka MHFM1BA3JAK226517, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G/ 2009, dengan Rp 150.000.000 nomor polisi B 1354 PFV, nomor mesin DE43288, nomor rangka MHFM1BA3JAK226517, tahun pembuatan 2009

87

No. 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Asuransi Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001722.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001736.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001730.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001714.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001712.00 Tgl. 20-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001727.00 Tgl. 20-12-201 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001713.00 Tgl. 20-12-2012

Periode 31-12-2012 s/d 31-12-2013

Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001790.00 Tgl. 28-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 027.4050.301.2013.001155.00 Tgl. 19-08-2013 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.301.2012.001790.00 Tgl. 08-10-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No.Polis 409.605.200.13.00060/000/000 Tgl. 01-04-2013 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 011.4050.301.2012.001247.00 Tgl. 05-12-2012 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 018.4050.301.2012.000272.00 Tgl. 01-11-2012

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan Toyota Avanza 1.3 G/ 2009, dengan Rp 150.000.000 nomor polisi B 1702 PFL, nomor mesin DE43288, nomor rangka MHFM1BA3JK9K173279, tahun pembuatan 2009 Toyota Avanza 1.3 G M/T/ 2010, Rp 150.000.000 dengan nomor polisi B 1657 PFW, nomor mesin DE63275, nomor rangka MHFM1BA3JAK234433, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G M/T/ 2010, Rp 150.000.000 dengan nomor polisi B 1641 PFW, nomor mesin DF58876, nomor rangka MHFM1BA3JAK233635, tahun pembuatan 2010 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2010, Rp 175.000.000 dengan nomor polisi B 1293 PKF, nomor mesin HR 15964775A, nomor rangka MHBG1CG1FAJ048105, tahun pembuatan 2010 Nissan Grand Livina 1.5 XV/M/T/2010, Rp 175.000.000 dengan nomor polisi B 1325 PFU, nomor mesin HR 15951679A, nomor rangka MHBG1CG1FAJ036198, tahun pembuatan 2010 Toyota Avanza 1.3 G M/T/ 2010, Rp 150.000.000 dengan nomor polisi B 1345 PFU, nomor mesin DF32581, nomor rangka MHFM1BA3JAK220346, tahun pembuatan 2010 Honda Blade Spoke Wheel / 2011, Rp 9.315.000 dengan nomor polisi B 6744 PQJ, nomor mesin JEC1E2294666, nomor rangka MH1JBC126BK303611, tahun pembuatan 2011 Honda Absolute Revo / 2011, dengan nomor polisi B 6728 PQX, nomor mesin JBE2E1027625, nomor rangka MH1JBE215BK038052, tahun pembuatan 2011 Toyota Avanza 1.3 G M/T/ 2010, dengan nomor polisi B 1024 PKA, nomor mesin DF32581, nomor rangka MHFM1BA3JAK220346, tahun pembuatan 2010 Honda Revo / 2011, dengan nomor polisi L 5285 PF, nomor mesin JBE1E1139515, nomor rangka MH1JBE110Bk137475, tahun pembuatan 2011

Rp

10.687.500

Rp

140.000.000

Rp

10.000.000

23-04-2013 s/d 23-04-2014

Honda NF 11B1D / 2010, dengan nomor polisi AB 2591KS, nomor mesin JBC1E1581659, nomor rangka MH1JBC111AK591026, tahun pembuatan 2010

Rp

9.500.000

20-01-2013 s/d 20-01-2014

Honda NF 11B1D / 2009, dengan nomor polisi D 5860 HB, nomor mesin JBC1E1502063, nomor rangka MH1JBC11X9K496427, tahun pembuatan 2009 Honda Revo Spoke / 2010, dengan nomor polisi AD 6576 AS, nomor mesin JBC1E1976471, nomor rangka MH1JBC118AK979483, tahun pembuatan 2010

Rp

5.000.000

Rp

8.000.000

18-08-2013 s/d 31-12-2013

07-10-2013 s/d 01-01-2014

21-11-2013 s/d 21-11-2014

88

No. 32.

Periode 06-02-2013 s/d 06-02-2014

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan Honda Revo / 2013, dengan nomor polisi Rp 11.900.000 H 5277 PP, nomor mesin JB1E1624809, nomor rangka MH1JBE113DK533693, tahun pembuatan 2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

Honda Astrea NF 100 Supra Fit, dengan nomor polisi N 4794 ZF, nomor mesin HB71E1758669, nomor rangka MH1HB71109K762351, tahun pembuatan 2009

Rp

7.500.000

Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 027.1050.301.2013.000119.00 Tgl. 22-01-2013 Asuransi Properti All Risk 1. All Risk PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.201.2013.000160.00 Tgl. 22-01-2013

07-01-2013 s/d 01-01-2014

Honda Astrea NF 100 Supra Fit, dengan nomor polisi L 4337 FC, nomor mesin HB41E1803831, nomor rangka MH1HB411X7K002680, tahun pembuatan 2007

Rp

7.500.000

31-12-2012 s/d 31-12-2013

Mesin-mesin di kantor cabang berikut Rp ini: USD 1. Pangeran Diponegoro No.47, Diponegoro, Indonesia; 2. Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat; 3. Jl. Boulevard Raya Ruko Financial Center Blok BA 2/003, Summarecon, Serpong, Tangerang; 4. Jl. Raya Pasar Minggu No.16A Pancoran, Jakarta Selatan; 5. Cabang TOA Galva, Jl. Raya Bogor KM 34-35, Bogor; 6. Jl. Gatot Subroto No.47 B, Bandung, Jawa Barat; 7. Jl. Kertajaya 224, Surabaya; 8. Jl. Slamet Riyadi No.141-143, Solo; 9. Kampus Ukrida II Fakultas Kedokteran, Jl. Arjuna No.6, Tanjung Duren; 10. Kampus Ukrida, Jl. Tanjung Duren Raya No.4; 11. Komplek Pertokoan DP Mal Blok A3, Jl. Pemuda No.150, Semarang; 12. Jl. Raya Jakarta-Bogor HM-34-35, Cimanggis, Depok; 13. Taman Galaxy Blok A No.39, Bekasi

162.000.000 115.250

All Risk PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.201.2013.000005.00 Tgl. 05-01-2013

31-12-2012 s/d 31-12-2013

Perabot dan inventaris kantor di kantor berikut ini: 1. Kantor cabang Hayam Wuruk No.27, Jakarta Pusat; 2. Kantor cabang Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat; 3. Kantor cabang Jl. Boulevard Raya Ruko Financial Center Blok BA 2/003, Summarecon, Serpong, Tangerang; 4. Kantor cabang Jl. Boulevard Raya Blok TN2 No.21, Kelapa Gading; 5. Mangga Dua Mall No.23B Lt Dasar; 6. Kantor cabang Kampus Ukrida II Fakultas Kedokteran, Jl. Arjuna No.6, Tanjung Duren; 7. Kantor kas Bethel Jl. Petamburan IV No.4, Jakarta Pusat; 8. Kantor kas penabur GS, Jl. Raya Kelapa Gading Barat, Gading Serpong, Tanggerang; 9. Kantor kas Ukrida I, Kampus Ukrida, Jl. Tanjung Duren Raya No.4

843.000.000

33.

Asuransi Kendaraan Bermotor PT Lippo General Insurance Tbk No.Polis 13020513000006 Tgl. 12-02-2013 Kendaraan Bermotor PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 032.4050.301.2013.000008.00 Tgl. 10-01-2013

34.

2.

89

Rp

No. 1.

2.

Asuransi Kas pada Anjungan Tunai Mandiri (Cash in Automatic Teller Machine) PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.801.2013.000001.00 Tgl. 31-01-2013

Periode 31-12-2012 s/d 31-12-2013

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan Uang pada Anjungan Tunai Mandiri yang Rp 2.700.000.000 terdapat di lokasi sebagai berikut:

Kas pada Cashier Box PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.5100.801.2012.000015.00 Tgl. 28-12-2012

31-12-2012 s/d 31-12-2013

Uang kertas termasuk Bank Note Foreign Currency dan uang logam, Surat Berharga, Cheque, dan Wesel yang tersimpan dalam Cashier Box pada lokasi berikut:

1. PT Bank Ina Perdana, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat; 2. PT Bank Ina Perdana, Jl. Kerta Jaya No.224, Surabaya; 3. PT Toa Galva Industries, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 34-35, Cimanggis, Depok; 4. PT Bank Ina Perdana cabang Galaxi, Taman Galaxi Blok A No.39, Bekasi; 5. PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida I, Jl. Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat; 6. Kantor cabang Kampus Ukrida II Fakultas Kedokteran, Jl. Arjuna No.6, Tanjung Duren, Jakarta Barat; 7. Jl. Pangeran Diponegoro, No.42, Yogyakarta; 8. Jl. Jenderal Gatot Subroto No.47, Bandung; 9. Komplek Pertokoan DP Mal Blok A3, Jl. Pemuda No.150, Semarang; 10. Jl. Slamet Riyadi No.141-143, Solo; 11. PT Toa Galva Industries, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 34-35, Cimanggis, Depok; 12. PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No.16A, Pancoran, Jakarta Selatan; 13. PT Bank Ina Perdana Cabang Gading Serpong, Jl. Boulevard Raya Ruko Financial Center Blok BA 2/003, Tangerang

1. Gedung Sekolah Bhetel, Jl. Petamburan IV, Jakarta Pusat; 2. Jl. Boulevard Raya Blok TN2/No.21, Jakarta Utara; 3. Kampus Fakultas Kedokteran, Jl. Arjuna No.6, Tanjung, Duren Jakarta Barat; 4. PT Bank Ina Perdana Ruko Financia, Jl. Boulevard Gading Serpong Blok BA2/3, Tangerang; 5. PT Bank Ina Perdana, Jl. Gatot Subroto No.47B, Bandung; 6. PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat; 7. PT Bank Ina Perdana Cabang Gading Serpong, Jl. Kelapa Gading Barat, Tangerang; 8. PT Bank Ina Perdana Cabang Hayam Wuruk, Jl. Hayam Wuruk No.27, Jakarta Pusat; 9. PT Bank Ina Perdana Cabang Mangga Dua, Gedung Mangga Dua Mall Lantai Dasar No.23 B, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta; 10. PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida, Jl. Tanjung Duren Raya No.4, Jakarta Barat.

90

Rp

5.050.000.000

No. 3.

Asuransi Kas pada Transit PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.5100.801.2012.000014.00 Tgl. 28-12-2012

Periode 31-12-2012 s/d 31-12-2013

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan Uang kertas, termasuk Bank Note/Foreign Rp 105.150.000.000 Currency dan uang logam, Surat-Surat Berharga, Cek, Wesel, yang dikirim dengan rute sebagai berikut: 1. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG ke PT Bank Ina Perdana Cabang Hayam Wuruk; 2. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis ke PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida; 3. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG ke PT Bank Indonesia; 4. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Gading Serpong ke PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida I; 5. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida I ke PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida II; 6. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG ke PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida II; 7. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG ke PT Bank Ina Perdana Cabang Galva Cimanggis; 8. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Hayam Wuruk ke PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida I; 9. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Hayam Wuruk ke PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida II; 10. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Hayam Wuruk ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis; 11. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis; 12. dari PT Bank Indonesia ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis; 13. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida I ke PT Bank Ina Perdana Cabang Gading; 14. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida II ke PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida I; 15. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida II ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis; 16. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Galva Cimanggis ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis; 17. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida I ke PT Bank Ina Perdana Cabang Hayam Wuruk; 18. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Kas Ukrida II ke PT Bank Ina Perdana Cabang Hayam Wuruk; 19. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis ke PT Bank Ina Perdana d/a Sekolah Pahoa; 20. dari PT Bank Ina Perdana d/a Sekolah Pahoa ke PT Bank Ina Perdana d/a Sekolah BPK Penabur Gading Serpong; 21. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Pusat ke bank lainnya di seluruh Jakarta; 22. dari Bank Lainnya di seluruh Jakarta ke Bank Ina Kantor Pusat; 23. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis ke PT Bank Ina Perdana Gedung Mall Mangga Dua;

91

No.

4.

Asuransi

Kas pada Cashier Box PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.5100.801.2013.000001.00 Tgl. 09-01-2013

Periode

01-01-2013 s/d 01-01-2014

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan 24. dari PT Bank Ina Perdana Gedung Mall Mangga Dua ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG; 25. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG ke PT Bank Ina Perdana Cabang Bandung; 26. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Bandung ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis; 27. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis ke Kampus Fakultas Kedokteran, Tanjung Duren; 28. dari Kampus Fakultas Kedokteran, Tanjung Duren ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG; 29. dari Kampus Fakultas Kedokteran, Tanjung Duren, ke bank lainnya; 30. dari bank lainnya ke Kampus Fakultas Kedokteran, Tanjung Duren; 31. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Gading Serpong ke PT Bank Ina Perdana KK Penabur; dan 32. dari PT Bank Ina Perdana KK Penabur ke PT Bank Ina Perdana Cabang Gading Serpong Uang kertas termasuk Bank Note Rp 6.500.000.000 Foreign Currency dan uang logam, Surat Berharga, Cheque, dan Wesel yang tersimpan dalam Cashier Box pada lokasi berikut: 1. Bank Ina Payment Point PGI Salemba, Jl. Salemba Raya No.10, Jakarta Pusat 10430; 2. Bank Ina Payment Point Toa Calva Cimanggis, Jl. Raya Jakarta Bogor KM 34-35, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16454; 3. PT Bank Ina Perdana cabang Jatinegara, Jl. Jatinegara Timur No.68B, Kelurahan Balmester, Jakarta Timur; 4. PT Bank Ina Perdana cabang Dewi Sartika, Jl. Dewi Sartika No.136, Jakarta Timur 13640; 5. PT Bank Ina Perdana cabang Galaxy, Taman Galaxi Blok II No.39, Bekasi 17147; 6. PT Bank Ina Perdana cabang Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No.16A RT 008/RW 02, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan; 7. PT Bank Ina Perdana cabang Rumah Sakit PGI Cikini, Jl. Raden Saleh No.40, Jakarta Pusat 10330; 8. PT Bank Ina Perdana cabang Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo No.1, Cawang, Jakarta Timur 13630; 9. PT Bank Ina Perdana Payment Point Gedung Citra Graha Lantai 11, Jl. Gatot Subroto, kav. 35-36, Jakarta Selatan; dan 10. PT Bank Ina Perdana Payment Point Royale Jakarta Golf Club, Jl. Raya Halim Tiga – Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13610.

92

No. 5.

Asuransi Kas pada Safe PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.5100.801.2013.000003.00 Tgl. 09-01-2013

Periode 01-01-2013 s/d 01-01-2014

6.

Kas pada Safe PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.5100.801.2013.000002.01 Tgl. 28-06-2012

31-12-2012 s/d 31-12-2013

7.

Kas pada Transit PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.5100.801.2013.000004.00 Tgl. 08-03-2013

01-01-2013 s/d 01-01-2014

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan Uang kertas termasuk Bank Note Rp 5.000.000.000 Foreign Currency dan uang logam, Surat Berharga, Cheque, dan Wesel yang tersimpan dalam ruang khasanah, strong room dan/atau lemari besi pada lokasi berikut: 1. PT Bank Ina Perdana cabang Jatinegara, Jl. Jatinegara Timur No.68B, Kelurahan Balmester, Jakarta Timur; 2. PT Bank Ina Perdana cabang Dewi Sartika, Jl. Dewi Sartika No.136 D, Cawang, Jakarta Timur 13640; 3. PT Bank Ina Perdana cabang galaxy, Taman Galaxi Blok II No.39, Bekasi 17147; 4. PT Bank Ina Perdana cabang Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No.16A RT 008/RW 02, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan; 5. PT Bank Ina Perdana cabang Rumah Sakit PGI Cikini, Jl. Raden Saleh No.40, Jakarta Pusat 10330; dan 6. PT Bank Ina Perdana cabang Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo No.1, Cawang, Jakarta Timur 13630. Uang kertas termasuk Bank Note Foreign Currency dan uang logam, Surat Berharga, Cheque, dan Wesel yang tersimpan dalam ruang khasanah, strong room dan/atau lemari besi pada PT Bank Ina Perdana cabang Sekolah BPK Penabur, Jl. Raya Kelapa Gading Barat, Serpong, Tangerang. Uang kertas, termasuk Bank Note/Foreign Currency dan uang logam, Surat-Surat Berharga, Cheque, Wesel, yang dikirim dengan rute sebagai berikut: 1.

dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar MInggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Mui Wisma BSG; 2. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Abdul Muis Wisma BSG ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 3. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang Cikarang; 4. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Cikarang ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 5. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang Dewi Sartika; 6. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Dewi Sartika ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 7. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang Galaxi; 8. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Galaxi ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 9. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Indonesia; 10. dari PT Bank Indonesia ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu;

93

Rp

100.000.000

No.

Asuransi

Periode

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan 11. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Rp 28.400.000.000 Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang RS PGI Cikini; 12. dari PT Bank Ina Perdana Cabang RS PGI Cikini ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 13. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang Universitas Kristen Indonesia; 14. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Universitas Kristen Indonesia ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 15. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Taman Galaxi ke BCA Ruko Taman Galaxi; 16. dari BCA Ruko Taman Galaxi ke PT Bank Ina Perdana Cabang Taman Galaxi; 17. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke Bank Ina Payment Point Royale Jakarta Golf Club; 18. dari Bank Ina Payment Point Royale Jakarta Golf Club ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 19. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang TOA; 20. dari PT Bank Ina Perdana Cabang TOA ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 21. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke Bank Ina Perdana Cabang PGI Cipayung; 22. dari Bank Ina Perdana Cabang PGI Cipayung ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 23. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Cabang Jatinegara; 24. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Jatinegara ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 25. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke Bank Ina Payment Point PGI Salemba; 26. dari Bank Ina Payment Point PGI Salemba ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 27. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke PT Bank Ina Perdana Payment Point Gedung Citra Graha; 28. dari PT Bank Ina Perdana Payment Point Gedung Citra Graha ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 29. dari Bank Ina Payment Point PGI Salemba, ke PT Bank Ina Perdana Cabang RS PGI Cikini; 30. dari PT Bank Ina Perdana Cabang RS PGI Cikini ke Bank Ina Payment Point PGI Salemba; 31. dari Bank Ina Perdana Payment Point Gedung Citra Graha ke PT Bank Ina Perdana KK RS PGI Cikini; 32. dari PT Bank Ina Perdana KK RS PGI Cikini ke Bank Ina Perdana Payment Point Gedung Citra Graha; 33. dari Kantor PT Pos Indonesia Pusat ke PT Bank Ina Perdana Kantor Pusat Gedung Wisma BSG;

94

No.

Asuransi

Asuransi Kebakaran 1. Kebakaran Indonesia PT Asuransi Wahana Tata No.Polis 017.4050.201.2012.001666.00 Tgl. 19-09-2012

Periode

16-09-2013 s/d 16-09-2014

Obyek Pertanggungan Jumlah Pertanggungan 34. dari PT Bank Ina Perdana Kantor Pusat Gedung Wisma BSG ke Kantor PT Pos Indonesia Pusat; 35. dari Kantor PT Pos Indonesia Pusat ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 36. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke Kantor PT Pos Indonesia Pusat; 37. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke Komplek Suara Pembaruan; 38. dari Komplek Suara Pembaruan ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 39. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu ke Suara Pembaruan Gedung Citra Graha; 40. dari Suara Pembaruan Gedung Citra Graha ke PT Bank Ina Perdana Cabang Pasar Minggu; 41. dari PT Bank Ina Perdana Cabang Universitas Kristen Indonesia ke PT Bank Ina Perdana Cabang TOA Galva; dan 42. dari PT Bank Ina Perdana Cabang TOA Galva ke PT Bank Ina Perdana Universitas Kristen Indonesia. Perabotan dan inventory di lokasi sebagai berikut: 1. PT Bank Ina Perdana cabang Pancoran Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No.16A RT 008/RW 02, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan 12780; 2. PT Bank Ina Perdana cabang pembantu Taman Galaxi, Komplek Pertokoan Taman Galaxi, Blok G No.16, Bekasi, jawa Barat 17147; 3. PT Bank Ina Perdana kantor kas Universitas Kristen Indonesia Kampus UKI, Jl. Mayjen Sutoyo No.1, Jakarta Timur 13630; 4. PT Bank Ina Perdana cabang pembantu Dewi Sartika, Jl. Dewi Sartika No.136D, Cawang, Jakarta Timur 13640; 5. PT Bank Ina Perdana kantor kas RS PGI Cikini, Jl. Raden Saleh No.40, Jakarta Pusat 10330; dan 6. PT Bank Ina Perdana cabang pembantu Jatinegara, Jl. Raya Jatinegara Timur No.68B, Jakarta Timur, 13310.

Rp

592.000.000

Pertanggungan asuransi yang dimiliki Perseroan mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi. 14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara pidata, pidana, somasi yang berpotensi menjadi perkara, tata usaha Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instalasi lainnya, ataupun sengketa arbitrase yang memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

95

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1. UMUM Sebagai Bank Umum Nasional yang beroperasi sejak tahun 1991, Perseroan secara konsisten tetap fokus mengembangkan peran intermediasi keuangan seiring pertumbuhan kemampuan Perseroan dalam menyediakan produk dan jasa layanan yang dibutuhkan nasabah. Peran intermediasi diimplementasikan pada proyeksi pertumbuhan pada bisnis utama Perseroan yaitu pertumbuhan kredit yang berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance dan risk management serta kecukupan dukungan infrastruktur sehingga mampu mewujudkan sebuah brand yang kokoh sebagai Bank yang sehat dan berkesinambungan. Perseroan mempunyai visi untuk menjadi bank ritel yang bermutu dan berkesinambungan serta dipercaya oleh seluruh stakeholders, sedangkan misi Perseroan adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholders. Visi dan misi Perseroan tersebut dicapai melalui 5 (lima) landasan nilai yang terdiri dari : 1. Memperhatikan kebutuhan stakeholders terutama nasabah, dengan pikiran dan hati nurani (empathy); 2. Melakukan inovasi produk dan layanan perbankan yang memberikan nilai tambah (enterpreneurship); 3. Memberdayakan manajemen dan staf secara terorganisasi untuk memberikan respons yang cepat bagi stakeholders (empowerment); 4. Mengkoordinasikan kemampuan manajemen dan staf dengan komunikasi dan bekerjasama dalam pencapaian visi serta pelaksanaan misi (teamwork); 5. Membentuk karakter dan kompetensi untuk memupuk saling percaya (trustworthiness). 2. KEGIATAN USAHA Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perorangan maupun korporasi. Oleh karena itu Perseroan terus berupaya memberikan berbagai produk dan layanan secara baik, inovatif, dan memuaskan sesuai kebutuhan masyarakat. Penghimpunan Dana Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan tidak terlepas dari kemampuan Bank dalam menghimpun dana masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana ini melalui produk-produk yang dimiliki oleh Perseroan yang meliputi produk giro, tabungan dan deposito. Adapun produk-produk yang dimiliki Perseroan, sebagai berikut: Giro

Tabina Perdana Tabina Eksekutif Tabina Simpel Tabungan Pinter Tabungan Pasti TabunganKu Deposito Berjangka

Merupakan rekening koran yang dapat dibuka oleh perorangan atau badan usaha untuk tujuan kelancaran transaksi kegiatan usaha/bisnis dengan menggunakan sarana cek/bilyet giro dan diberikan jasa giro yang menarik. Tabungan dengan tingkat suku bunga menarik ditambah dengan pilihan hadiah sesuai point reward yang dikumpulkan. Tabungan yang memberikan keuntungan dengan suku bunga mendekati suku bunga deposito. Tabungan yang dirancang khusus untuk merencanakan pendidikan dengan bebas biaya administrasi dan dilindungi oleh asuransi. Tabungan yang dirancang khusus untuk merencanakan pendidikan dengan bebas biaya administrasi dan dilindungi oleh asuransi. Tabungan dengan pilihan hadiah dan setoran tetap sesuai kebutuhan, yang dilindungi asuransi. Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung. Simpanan berjangka yang memberikan keamanan dan kenyamanan dengan tingkat suku bunga yang lebih menarik.

96

Kegiatan yang dilakukan Perseroan tersebut dalam rangka meningkatkan dana masyarakat serta memperluas market share dan jumlah nasabah melalui jaringan unit kerja yang ada. Produk dan jasa layanan juga telah disesuaikan dengan segmen pasar yang ditargetkan sehingga mampu menjawab setiap kebutuhan nasabah serta meningkatkan nama baik Perseroan sebagai bank yang dapat melayani kebutuhan nasabah dan dapat dipercaya. Perseroan juga melakukan program promosi secara intensif dan menetapkan suku bunga yang menarik bagi masyarakat untuk strategi pencapaian target penghimpunan dana. Berikut tabel perkembangan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Perseroan: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Giro Tabungan Deposito Jumlah Catatan: *) Tidak Diaudit

30 Juni 2013 2012*) 56.100 69.951 142.102 119.130 1.008.168 1.076.773 1.206.370 1.265.854

2012 56.994 129.785 1.141.033 1.327.812

31 Desember 2011 2010 70.013 39.441 124.816 99.053 1,087.098 672.950 1.281.927 811.444

2009 75.307 81.331 566.161 722.799

2008 41.437 62.170 454.707 558.314

Penyaluran Dana Penyaluran dana dalam bentuk penyaluran kredit sebagai bisnis utama Perseroan akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan penghimpunan dana dan permodalan yang dimiliki. Penyaluran kredit yang dilakukan tetap berpegang pada prisip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan secara terus menerus meningkatkan kualitas analisa kredit, kompetensi tenaga marketing dan fungsi kontrol dari credit review. Adapun fasilitas-fasilitas kredit yang ditawarkan sebagai berikut : • • • •

Kredit Investasi UKM, kredit untuk membiayai investasi di sektor usaha kecil dan menengah. Kredit Modal Kerja, kredit untuk mendukung perputaran modal kerja usaha produktif. Kredit Konsumsi, membiayai pembelian property, kendaraan bermotor, barang elektronik dan barang konsumsi lainnya. Kredit Tanpa Agunan (KTA), memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan dana tunai dengan suku bunga kompetitif.

Berikut tabel perkembangan penyaluran kredit yang dilakukan Perseroan : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Kredit Konsumsi Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Jumlah Kredit Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Kredit-Bersih

30 Juni 2013 484.048 311.359 144.394 939.801 (946 ) 938.855

2012 338.084 510.887 234.580 1.083.551 (1.838 ) 1.081.713

31 Desember 2011 2010 357.301 224.752 565.130 304.027 204.581 69.618 1.127.012 598.397 (9.753 ) (6.323 ) 1.117.259 592.074

2009 310.161 218.823 58.880 587.864 (6.259) 581.605

2008 363.480 107.992 17.999 489.471 (6.734) 482.737

Jasa Layanan Perbankan Lainnya Perseroan terus berupaya untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, optimalisasi jaringan kantor dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya.

97

Peningkatan jasa layanan perbankan yang berkaitan dengan fee based income dilakukan oleh Perseroan dengan memberikan jasa-jasa, sebagai berikut: • • • • •

Pembayaran Tagihan PLN dan TELKOM online di semua kantor cabang Perseroan. Layanan Payroll yang memudahkan bagi perusahaan dalam administrasi pembayaran gaji. ATM INA, memberikan kemudahan untuk bertransaksi tunai di lebih dari 47.000 jaringan ATM Bersama maupun transfer antar bank di seluruh Indonesia. Transfer valas melalui NCM, kerjasama dengan Bank Devisa. Money Changer, layanan penukaran valuta asing untuk mata uang US Dollar, Singapore Dollar, Australian Dollar, Hongkong Dollar, Euro, and Yen.

Berikut pendapatan Perseroan selama 5 tahun terakhir: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Operasional Lainnya Total Pendapatan

30 Juni

31 Desember

2013

2012*)

2012

2011

2010

2009

2008

25.545

27.873

55.839

41.486

47.732

38.882

42.118

2.399

9.757

15.533

7.977

6.008

12.991

842

27.944

37.630

71.732

49.463

53.740

51.873

42.960

Catatan: *) Tidak Diaudit

3. JARINGAN KANTOR No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

Kantor Abdul Muis Wisma BSG Jl. Abdul Muis No 40, Jakarta Pusat Telepon : (021) 3859050, Fax : (021) 3859041 Abdul Muis Wisma BSG Jl. Abdul Muis No 40, Jakarta Pusat Telepon : (021) 3859050, Fax : (021) 3859041 Pasar Minggu Jl. Raya Pasar Minggu No 16A, Jakarta Selatan Telepon : (021) 7972525, Fax : (021) 7990142 Jawa Barat Bandung Jl Gatot Subroto No 47B, Bandung Telepon : (022) 87340234, Fax : (022) 7320976 DIY Yogyakarta Jl. P. Diponegoro No.42, Yogyakarta Telepon : (0274) 544996-8, Fax : (0274) 518375 Jawa Tengah Semarang Pertokoan DP Mall / Pemuda Mas Blok A3 Jl Pemuda No 150, semarang, Telepon : (024) 3520868 Fax : (024) 3561739 Solo Jl Slamet Riyadi 141-143, Solo Telepon : (0271) 662599, Fax : (0271) 656855 Jawa Timur Surabaya – Kertajaya Jl. Kertajaya No 224, Surabaya Telepon : (031) 5055939, Fax : (031) 5020445 Lumajang Jl Gatot Subroto (d/h Jl. Pelita) No.179, Lumajang Telepon : (0334) 888776, Fax : (0334) 885868 Hayam Wuruk Jl. Hayam Wuruk No.27, Jakarta Pusat Telepon : (021) 2314409, Fax : (021) 2314404

Perijinan Kantor Pusat

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Kantor Cabang Pembantu

98

No. 11.

12.

13.

14

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kantor Galaxi Pertokoan Taman Galaxi Indah, Jl Boulevard Blok G No 16, Bekasi. Telepon : (021) 8225225, Fax : 82420033 Gading Serpong Boulevard Jl Boulevard Raya, Ruko Financial Center Blok BA2/003 Summarecon Serpong, Tangerang. Telepon : (021) 54210220, Fax : (021) 54210218 Kelapa Gading Jl Boulevard Raya Blok TN2 No 21, Jakarta Utara Telepon : (021) 45878071, Fax : (021) 45851577 Mangga Dua KM/23 B.O. Lantai Dasar Mall Mangga Dua Jl Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat Telepon : (021) 6120120, Fax : (021) 6120121 Jatinegara Jl Raya Jatinegara Timur No 68B, Jakarta Timur Telepon : (021) 85910691, Fax : (021) 8502759 Kampus Ukrida 2 Jl Arjuna Utara No 6, Jakarta Barat Telepon : (021) 56972983, Fax : (021) 56972986 Komplek Suara Pembaruan Jl Dewi Sartika No 136D, Jakarta Timur Telepon : (021) 80884060, Fax : (021) 80884059 Surabaya - Kembang Jepun Jl. Kembang Jepun No 96, Surabaya Telepon : (031) 3575972, Fax : (031) 3525248 Kampus Ukrida 1 Jl Tanjung Duren Raya No 4, Jakarta Barat Telepon : (021) 5689476, Fax : (021) 5674834 Kampus UKI Jl Mayjend Sutoyo No.1, Jakarta Timur Telepon : (021) 8090714, Fax : (021) 8090831 RS PGI Cikini Jl Raden Saleh No 40, Jakarta Pusat Telepon : (021) 38997782, Fax : (021) 3907302 Sekolah BPK Penabur Gading Serpong Jl Raya Kelapa Gading Barat, Serpong Telepon : (021) 54205138, Fax : (021) 54205138 Sekolah Bethel Petamburan Jl Petamburan IV No 4, Jakarta Pusat Telepon : (021) 53679442, Fax : (021) 53670502

Perijinan Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Kas

Kantor Kas

Kantor Kas

Kantor Kas

Kantor Kas

4. KEUNGGULAN USAHA Mengingat semakin berkembang pesatnya dunia perbankan di Indonesia, Perseroan berupaya untuk mengkokohkan posisinya di dunia perbankan. Perseroan akan terus fokus memberikan jasa dan layanan yang dibutuhkan para nasabah Perseroan. Berikut adalah keunggulan usaha Perseroan: Aset yang berkualitas Rasio Kecukupan Modal (capital adequacy ratio/CAR) Perseroan per 30 Juni 2013 dan pada tanggal 31 Desember 2012 setelah memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar tercatat sebesar 18,08% dan 16,05%. Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum tersebut masih lebih tinggi dari persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8%. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) Perseroan per tanggal 30 Juni 2013 sebesar 0,24%, menurun sebesar 0,12 % dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar 0,36%. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengelolaan risiko kredit semakin baik yang dilakukan Perseroan pada tahun 2013 dan terjadinya perbaikan terhadap kualitas aktiva produktif per 30 Juni 2013 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2012.

99

Profil basis nasabah yang loyal dan berkualitas Nasabah Perseroan terdiri dari nasabah funding dan lending. Profil nasabah Perseroan, untuk nasabah funding, diukur dengan tingkat loyalitas dan untuk nasabah lending, diukur dengan tingkat kualitas kreditnya. Perseroan memiliki basis nasabah funding yang loyal dan telah menjalin hubungan sangat erat, antara lain Yayasan BPK Penabur, Universitas Kristen Indonesia, Grup Galva dan lainnya terutama di sektor pendidikan. Selain itu untuk basis nasabah lending, Perseroan juga telah membina hubungan sejak awal usaha para nasabahnya, seperti PT Finansia Multidana, PT SMS Finance, PT Dana Mitra Parasahabat, Koperasi KSU Rizky Abadi dan lainnya terutama fokus dalam sektor UMKM dan wholesale banking, sehingga nasabah yang dikelola Perseroan saat ini merupakan nasabah lending dengan kualitas kredit yang baik dan teruji. Produk dan jasa yang inovatif Perseroan memiliki keterbatasan dalam produk dan jasa layanan sebagai bank dengan kelas BUKU 1, sehingga produk dan jasanya masih bersifat bank yang tradisional. Namun dengan keterbatasan tersebut, Perseroan mampu membuat suatu inovasi terhadap produk dan jasa seperti jasa ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jaringan sebanyak 22 ATM yang dikelola langsung oleh Perseroan dan kerjasama jaringan ATM Bersama dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian, Perseroan juga menawarkan produk perbankan yang struktur penawarannya lebih menarik dibandingkan dengan bank sekelasnya. Selain fokus kepada jaringan nasabah yang telah ada, Perseroan juga agresif membuka jaringan pasar baru dengan strategi cross-selling dan bundling product dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian sehingga risiko tetap dapat dikelola dengan baik. Jaringan usaha yang luas Untuk kenyamanan bertransaksi, Perseroan sampai saat ini memiliki 22 kantor, yang terdiri dari kantor, cabang pembantu, dan kantor kas.  Perseroan tidak hanya memiliki kantor cabang di wilayah Jakarta dan sekitarnya, namun juga di luar Jakarta, yakni di Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan Lumajang. Selain itu juga, Perseroan menyediakan 22 ATM INA dan telah bekerjasama dengan ATM Bersama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Manajemen yang berpengalaman Direksi Perseroan memiliki pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun dan memiliki tingkat kompetensi tinggi di sektor perbankan. Kemampuan Direksi Perseroan telah cukup teruji dengan peningkatan kinerja usaha Perseroan tiap tahunnya. 5. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA Perseroan memperkirakan bahwa prospek usaha di tahun 2014 dan berikutnya akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang cukup responsif dalam menjaga kondisi ekonomi nasional dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama kebijakan atas (1) PPnBM, (2) impor migas, (3) APBN, (4) tata niaga daging dan holtikultura dan (5) efisiensi perizinan dan layanan satu pintu, sehingga dapat memperbaiki nilai tukar Rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan inflasi, menarik minat investasi dan diharapkan dengan adanya penyelenggaraan Pemilu 2014, permintaan domestik akan meningkat karena dukungan daya beli masyarakat yang menguat. Selain itu, di sektor perbankan nasional, kebijakan pengetatan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai upaya menstabilkan makroekonomi yang saat ini memburuk seperti inflasi, nilai tukar dan defisit neraca transaksi berjalan, merupakan sinyal positif terhadap prospek sektor perbankan nasional terutama di sektor UMKM dan konsumsi. Kinerja Perseroan dimasa mendatang akan selalu dipertahankan untuk terus berkembang dengan tema “pertumbuhan berkesinambungan dan berkualitas” dan tetap fokus pada bisnis utama penyaluran kredit guna mencapai visi Perseroan, yaitu menjadi bank ritel yang bermutu dan berkesinambungan serta dipercaya oleh seluruh stakeholders.

100

Penyaluran kredit sebagai bisnis utama Perseroan akan terus dikembangkan dan pertumbuhan produkproduk kredit unggulan, yaitu segmen komersial produktif, khususnya UMKM dan segmen kemitraan strategis yang sesuai dengan target pasar Perseroan melalui pengembangan wholesale banking, yaitu kerja sama dengan Multifinance, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi, dan lembaga keuangan mikro lainnya. Produk kredit lain yang juga terus dikembangkan adalah segmen konsumer, seperti KPR, kredit kendaraan, kredit multiguna, dan KTA. Kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan tidaklah terlepas dari sumber daya manusia, yang merupakan aset penting bagi perusahaan. Menyadari hal ini, Perseroan terus berupaya melakukan pembenahan infrastruktur secara berkesinambungan, terutama terkait dengan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM, serta penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional. Berbagai pelatihan dan seminar baik yang bersifat hard skill maupun soft skill terus dilakukan untuk meningkatkan integritas, kapasitas, dan kompetensi SDM Perseroan. Dalam rangka penghimpunan dana masyarakat, akan difokuskan pada pencapaian cost of fund yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi bank yang menghasilkan laba usaha memadai. Perseroan akan terus mempromosikan produk-produk tabungan melalui berbagai program promosi yang menarik minat dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. 6. PEMASARAN Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa intermediasi keuangan, Perseroan menyadari bahwa saat ini persaingan semakin ketat dan kompetitif. Namun demikian dalam mengembangkan bisnis bank, manajemen selalu berpedoman pada suatu pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan (Sustainable and Quality Growth). Pertumbuhan yang Perseroan capai harus disertai peningkatan kualitas dalam semua aspek penting didalam pengelolaan bank, khususnya aspek risiko. Pada akhirnya setiap peningkatan skala bisnis yang dicapai dapat menjadi fondasi pertumbuhan berkesinambungan. Untuk tetap mampu bersaing dengan para kompetitor secara sehat, Perseroan aktif melakukan aktivitas pemasaran seluruh produk dan layanan melalui jaringan-jaringan kantor dan tenaga marketing yang handal, baik untuk aktivitas penghimpunan dana maupun aktivitas penyaluran dana serta jasa lainnya seperti perluasan jaringan ATM. Segmen pasar Perseroan saat ini antara lain sektor pendidikan dan korporasi lainnya untuk kebutuhan pendanaan, sedangkan di sektor UKM dan ekonomi mikro untuk tujuan kredit. Dalam mencapai strategi usahanya dan memanfaatkan peluang usaha yang ada melalui perluasan wilayah pemasaran, Perseroan aktif dalam melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi/lembaga keuangan seperti BPR, Multifinance, koperasi, perusahaan ventura dan lainnya serta terus mengembangkan produk dan layanan baru sesuai dengan tuntutan pasar sehingga produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan dinamika kebutuhan nasabah. Kegiatan program promosi yang berkesinambungan akan terus dilakukan untuk memelihara keyakinan dan kenyamanan nasabah sehingga dapat memudahkan peningkatan jumlah portofolio maupun jumlah nasabah. Untuk saat ini, kegiatan Perseroan dalam mengembangkan jaringan kantor berpusat pada daerah Jabotabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Lumajang. Untuk layanan ATM telah bekerjasama dengan penyedia layanan ATM Bersama, sehingga memungkinkan untuk bertransaksi di seluruh jaringan ATM berlogo ATM Bersama. Sebagai bank yang memiliki core business di sektor ritel, Perseroan menyediakan produk dan jasa perbankan yang cukup beraneka ragam. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan transaksi devisa para nasabah, Perseroan telah menjalin kerjasama dengan salah satu Bank Devisa. 7. PERSAINGAN USAHA Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari bank persero maupun bank swasta nasional, institusi / lembaga keuangan yang masuk dalam target market yang sama dengan Perseroan, dan juga bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang lebih besar dari Perseroan.

101

Dengan adanya persaingan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah: - Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam pengembangan jaringan distribusi; - Menerapkan strategi pemasaran yang sangat efisien namun efektif dalam mendorong pertumbuhan nasabah baru; - Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam captive market yang menjadi target Perseroan; - Memperkuat infrastruktur sistem teknologi informasi yang mendukung aktivitas operasional Perseroan; - Pengembangan sistem teknologi untuk mendukung layanan e-channel yang terintegrasi dengan jaringan ATM Bersama dan melakukan kerjasama sinergis dengan berbagai vendor pembayaran dan utilitas. Berdasarkan data Bank Indonesia bulan Agustus 2013, per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 5,93% dalam hal pemberian kredit, diantara 12 Bank Umum Konvensional – Non Devisa dengan Total Aset Rp1 Trilyun – Rp5 Trilyun. Pangsa pasar yang masih terbuka dan cukup besar untuk pengembangan bisnis, industri perbankan di Indonesia tetap menarik bagi para investor termasuk investor luar negeri untuk berinvestasi disektor perbankan. Konsumsi domestik yang kuat didukung keberadaan masyarakat kelas menengah yang sangat besar menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia dan menjadi potensi bisnis industri perbankan di Indoensia. Potensi pangsa pasar yang besar pada industri perbankan di Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan akan ketat dan kompetitif. Oleh karena itu Perseroan sebagai salah satu Bank Umum Nasional harus mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain melalui strategi yang tepat yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan, antara lain secara terus menerus melakukan program peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sistem, Sumber Daya Manusia serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, termasuk berbagai produk layanan yang beragam dan menarik dengan dukungan Teknologi Informasi yang tepat dan akurat. 8. MANAJEMEN RISIKO Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan Manajemen Risiko mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/ PBI/2009, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kompleksitas usaha/aktifitas bank. Pedoman pelaksanaan manajemen risiko telah dituangkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, baik Kebijakan yang bersifat umum maupun kebijakan khusus per jenis risiko dan atau per aktifitas fungsional. Direksi dan Komisaris Perseroan terlibat secara aktif dalam pengawasan, pemantauan dan pengendalian risiko dengan aktif dalam rapat-rapat Komite terkait yang diadakan secara rutin. Untuk membantu Direksi dalam menerapkan Manajemen Risiko, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan identifikasi, pengukur, pemantau dan koordinasi pengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktifitas Perseroan. Telah dibentuk juga Komite Manajemen Risiko yang berfungsi membantu Direksi untuk menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko apakah masih sesuai dengan risk appetite dan strategi manajemen risiko Perseroan. 9. KEPATUHAN Satuan Kerja Kepatuhan (compliance unit) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Perseroan, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Perseroan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Perseroan telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Perseroan dapat diantisipasi lebih dini.

102

Fungsi Kepatuhan adalah meliputi tindakan, sebagai berikut: a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan; c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Adapun fungsi Kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk: a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan; c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia danperaturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Dalam upaya mewujudkan agar Budaya Kepatuhan menjadi budaya kerja bagi semua SDM yang ada pada Perseroan, maka unit kerja Kepatuhan senantiasa menggaungkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Kepatuhan: Visi : Perseroan yang memiliki reputasi kepatuhan Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan • Awareness • Attention • Communication • Teamwork Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Perseroan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisasi denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia, baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut : 1. Pada setiap akhir bulan mengingatkan dan memantau unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan cara menerbitkan memo “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. agar laporan-laporan disampaikan kepada Bank Indonesia secara akurat dan tepat waktu. 2. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya 3. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.

103

4. Dalam rapat Direktorat Kepatuhan yang dilaksanakan setiap minggu yang menjadi agenda rutin adalah membahas perkembangan yang dicapai terkait tindak lanjut komitmen Perseroan kepada Bank Indonesia atau kewajiban pemenuhan lainnya yang harus dipenuhi oleh Perseroan. Dalam rapat tersebut unit kerja terkait diundang dan duduk bersama untuk membahas perkembangan tindak lanjut atau kendala yang dihadapi. 5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja System and Procedure untuk memperbaharui ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir yang disebut Quality Assurance Policy & Procedures Form (QA Policy & Procedures) untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia diadministrasikan oleh unit kerja Kepatuhan 10. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank. Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 yang pelaksanaannya diatur dalam SE BI No.13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang bertujuan agar penilaian yang dihasilkan dapat menyeluruh dan sistematis. Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR), terdiri dari faktor-faktor penilaian : Profil Risiko; Good Corporate Governance (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2 (PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik. Berdasarkan hasil penilaian self assessment oleh Perseroan yang dilakukan pada periode 31 Desember 2012 dan 30 Juni 2013, Peringkat Komposit Perseroan pada Peringkat Komposit 2 (PK2) yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor internal lainnya. 11. PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) Penerapan KYC atau Prinsip Mengenal Nasabah diaplikasikan Perseroan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum dan UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai bagian penting dari kegiatan operasional Perseroan. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengatur setiap unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program APU-PPT memiliki kejelasan peran, fungsi dan tanggungjawab serta dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pelaksanaan serta terciptanya mekanisme buit in control sebagai bagian dari internal control atas proses penerapan program APU dan PPT, sehingga Perseroan dapat memitigasi berbagai risiko yang timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Penerapan KYC dilakukan melalui proses Customer Due Dilligence (CDD) yang meliputi proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. CDD merupakan salah satu instrumen utama dalam program APU dan PPT yang tidak hanya penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang maupun pendanaan terorisme, namun juga penting dalam rangka penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking).

104

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kulitas pelaksanaan program APU & PPT telah diadakan proses pelatihan dan refreshment secara rutin kepada karyawan, disertai dengan evaluasi secara tertulis melalui pemberian soal soal dan simulasi. Untuk menerapkan pelaksanaan KYC secara efektif dan efisisen, Perseroan telah membangun Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi, memonitor dan melaporkan transaksi-transaksi mencurigakan dan perubahan profil risiko nasabah. Dengan sistem informasi tersebut, pelaksanaan KYC di Perseroan telah dapat berjalan secara efektif dan efisien. 12. TEKNOLOGI INFORMASI Perseroan selalu mengupayakan dan terus melanjutkan pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan berbagai pengembangan bisnis yang dilakukan Perseroan, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Pasalnya, selain mempermudah proses bisnis, TI yang andal juga bisa meningkatkan kepuasan pelayanan bagi para nasabah. Pengembangan teknologi sistem informasi Perseroan akan dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi dan kebutuhan bagi proses bisnis. Pengembangan yang dilakukan adalah dalam bentuk penyesuaian dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap arsitektur aplikasi dan infrastruktur yang digunakan, sehingga performance dalam bertransaksi dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek keamanan. Dengan TI yang solid diharapkan dapat mendukung perkembangan bisnis melalui inovasi produk yang berbasis teknologi. Pengembangan TI juga diharapkan dapat menyempurnakan proses-proses yang mendukung kemudahan dan ketepatan dalam bertransaksi, proses pelaporan intern/ekstern yang cepat, tepat dan akurat, serta pengambilan keputusan yang efisien. Sepanjang 2012, Perseroan telah menerapkan penggunaan PSAK 50/55 dalam sistem core banking yang digunakan. Dengan adanya berbagai pengembangan yang telah dan akan dilakukan diharapkan mampu meningkatkan manfaat, baik bagi para pemegang saham dan kemajuan usaha bank maupun segenap stakeholders. 13. PENGHARGAAN Dalam menjalankan aktivitas bisnis, Perseroan selalu berpegang teguh pada perinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga Perseroan dapat menunjukan kinerja baik. Perseroan telah meraih beberapa penghargaan, antara lain sebagai bank dengan predikat ”Sangat Baik” dari Majalah Info Bank dari tahun 2004-2007, penghargaan ”Banking Efficiency Award” dari harian Bisnis Indonesia tahun 2012, peringkat ke-1 untuk kategori The Best Bank 2012 in ”Compliance”, peringkat ke-3 untuk kategori The Best Bank 2012 in ”Risk Management”, dan peringkat ke-3 untuk kategori The Best Bank 2012 in ”Marketing” dari majalah Business Review dalam Anugrah Perbankan Indonesia 2012, dan ”The Best Improvement Bank of The Year” dari Sembilan Bersama Media. 14. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) tidak sekedar memenuhi ketentuan/peraturan regulator namun merupakan kebutuhan fundamental yang harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh sebagai upaya melindungi kepentingan stakeholders dan menjaga kesinambungan bisnis yang sehat. Pelaksanaan tata kelola Perusahaan (GCG) Perseroan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 yang mewajibkan setiap bank melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

105

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan bank telah menjadi komitmen Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama ini. Pada praktiknya pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan telah mengacu kepada lime (5) prinsip dasar GCG, yakni: 1. Keterbukaan (Transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai Undang-Undang yang berlaku. 2. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. 3. Tanggung Jawab (Responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. 4. Independensi (Independency), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perseroan telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut di antaranya dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan kepada Bank Indonesia selaku regulator perbankan, serta memberikan informasi laporan keuangan Perseroan kepada publik sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Tindak lanjut terhadap beberapa aspek penerapan GCG pada Perseroan, antara lain dilakukan dalam bentuk: • • • • • • • • • • • • •

Pemenuhan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penyusunan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Penetapan Visi, Misi dan Nilai Budaya Kerja Perusahaan. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Penunjukkan Direktur Kepatuhan dan pembentukan Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. Penanganan Benturan Kepentingan. Penetapan Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal Pemenuhan ketentuan Bank Indonesia terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar. Penyusunan rencana strategis bank sesuai dengan ketentuan ketentuan mengenai Rencana Bisnis Bank. 106

Dari hasil penilaian self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GCG Perseroan tahun 2012 pada nilai komposit mencapai 2,0 berada pada range nilai komposit 1,5 < nilai komposit < 2,5 sehingga predikat komposit adalah “Baik”. Pembentukan Komite-Komite Dewan Komisaris Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk komite-komite, yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Renumerasi dan Nominasi. Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% dari jumlah komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Pihak Independen bagi anggota komite adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau, hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank / Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komite Audit Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, maka susunan keanggotaan Komite Audit disusun ulang pada tahun 2012. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/011/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan Komite Audit tanggal 29 Juni 2012. Dalam susunan keanggotaan tersebut telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta, pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan. Komite Audit berfungsi melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap track record masing-masing anggota, sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Dengan demikian, dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut: Posisi Ketua Anggota

Nama Birawa Natapradja *) Dr. Timotius Edy Sukarno Hari Sugiharto Winadewi Hanantha

Jabatan Komisaris Utama Independen Pihak Independen Pihak Independen Komisaris Independen Komisaris

Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko Perseroan berfungsi melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan serta melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko. Dalam rangka melaksanan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Pemantau Risiko telah melakukan: • Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

107

Adapun susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut: Posisi Ketua Anggota

Nama Hari Sugiharto Dr. Timotius Edy Sukarno Birawa Natapradja Winadewi Hanantha

Jabatan Komisaris Independen Pihak Independen Pihak Independen Komisaris Utama Independen Komisaris

Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki fungsi dan tugas dalam melakukan evaluasi kebijakan remunerasi untuk seluruh tingkatan dalam organisasi, serta menyusun dan merekomendasikan sistem prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain: 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 4. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; 6. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, maka susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi disusun ulang. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/012/0612 Tentang Penunjukan Keanggotaan ”Komite Remunerasi dan Nominasi”. Adapun susunan keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi, sebagai berikut: Posisi Ketua Anggota

Nama Hari Sugiharto Birawa Natapradja *) Winadewi Hanantha **) Wenijati

Jabatan Komisaris Independen Komisaris Utama Independen Komisaris Head of Human Resources

Catatan : *) Sebelumnya sebagai Komisaris Utama, efektif sebagai Komisaris Utama Independen sejak September 2012 **) Sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 29 Juni 2012 dan efekti sebagai Komisaris sejak Desember 2012.

108

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal yang menjadi pedoman kerja Unit Audit Internal Perseroan. Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFA IB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pada 2012 ada penggantian Kepala SKAI Bank. Saudari Klarita Harianja yang sebelumnya sebagai Kepala SKAI mengundurkan diri pada akhir bulan Maret 2012. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut maka pada akhir Juni 2012 Saudara Rony Hermawan bergabung dengan Perseroan dan diangkat sebagai Kepala SKAI. Jumlah personil SKAI sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SKAI dan 3 (tiga) orang Staf. Sementara itu terkait hasil temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, di mana temuan ini wajib ditindaklanjuti. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan telah memiliki Piagam SKAI yang ditetapkan tanggal 18 September 2006. Anggota Unit Audit lnternal: Ketua

:

Rony Hermawan Warga Negara Indonesia, 42 tahun, lahir di Purwokerto, 11 September 1971. Menjabat sebagai Ketua Audit Internal Perseroan sejak Juni 2012. Sebelum itu menjabat sebagai ketua Audit Internal Bank Hana (2006-2012), Manager Audit Internal Barclays Bank dh. Bank Akita (2005-2006), Pemeriksa Bank dari Bank Indonesia (2001-2004), Accounting Head PT Jasabandagarta Sekuritas (1999-2001) dan Audit Internal Bank Utama (1995-1999).

Anggota

:

Agung Prabowo Warga Negara Indonesia, 43 tahun, lahir di Jakarta, 23 Juni 1970. Menjabat sebagai Asisten Manager Audit Internal Perseroan sejak September 2012. Sebelum itu menjabat sebagai Sistem Prosedur Perseroan (Juli 2011– September 2012), Head of Sub Branch Operation Perseroan (Maret 2011–Juli 2011), Asisten Manager Audit Internal Perseroan (2004-2011), Senior Internal Audit PT Bank Asiatic (1999-2004), Internal Audit Staff PT Bank Dewa Rutji (1995-1999) dan Internal kontrol Staff PT Bank Dagang Nasional Indonesia (1995).

:

Trina R. Haloho Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Pematang Siatar, 24 April 1966. Menjabat sebagai Staff Audit Internal Perseroan sejak Maret 2013. Sebelum itu menjabat sebagai Staff Legal Perseroan (November 2012-Februari 2013), Head of Account and Customer Monitoring Perseroan (2004-2012), Sekretaris Direksi Perseroan (1996-2004), Sektretaris General Manager (1995-1996) dan Staff Operasional (1994-1995).

:

Wisnu Handono Husodo Warga Negara Indonesia, 27 tahun, lahir di Jakarta, 23 Januari 1986. Menjabat sebagai Internal Audit Perseroan sejak Oktober 2012. Sebelum itu menjabat sebagai Micro Credit Analyst Bank Mandiri Unit Klaten (2010-April 2012) dan Micro Credit Sales Bank Mandiri Unit Klaten (2010).

109

Adapun Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi: 1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam hal ini auditor intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaaan on site dan pemantauan secara off site. 2. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perseroan. Wewenang Unit Audit Internal Unit Audit Internal memperoleh wewenang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut sesuai profesinya. 15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan langsung berhubungan dengan masyarakat, Perseroan senantiasa berusaha untuk berinteraksi aktif dan memperhatikan lingkungan sosial sekitar. Salah satu bentuk partisipasi dan tanggung jawab sosial Perseroan diwujudkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR). Secara berkala Perseroan selalu mengagendakan program CSR dan komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Bisnis Perseroan. Pada tahun 2008 dan 2009 Perseroan telah melaksanakan program CSR di panti asuhan Fioreti, Bekasi dengan kegiatan berupa memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu, kemudian pada tahun 2010, Perseroan menyelenggarakan CSR yang bertemakan “We Care For The Earth” yang diwujudkan dengan melakukan penanaman pohon di bantaran Banjir Kanal Timur. Dilanjutkan pada tahun 2011, Perseroan mengagendakan dengan memberikan bantuan untuk komunitas masyarakat di Kampung Apung, Kapuk, dimana bantuan tersebut berupa pemberian prasarana sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Sedangkan pada tahun 2012, Perseroan menyelenggarakan program CSR dengan kegiatan mengadakan khitanan massal gratis di daerah Lumajang, Jawa Timur, dimana kegiatan tersebut telah mendapatkan respons positif yang cukup besar dari masyarakat sekitar, diikuti oleh 150 orang anak. Selain itu dengan bekerja sama dengan grup usaha, Perseroan juga melakukan kegiatan sosial di bidang pendidikan, yaitu berupa pemberian beasiswa kepada mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) melalui “Clement Suleeman Scholarship Fund”. Program CSR merupakan komitmen Perseroan dan menjadi agenda yang akan terus dilakukan setiap tahun dan diharapkan Perseroan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

110

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Akuntan Penanggung Jawab: Yelly Warsono) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta (Akuntan Penanggung Jawab: (Drs. Sugito Wibowo, Ak, MM, CPA) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan diterapkan secara prospektif. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan (Akuntan Penanggung Jawab: Drs. H. Heroe Pramono, CPA) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 mengenai penerapan PSAK No.50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No.55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang diterapkan secara prospektif. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja (Akuntan Penanggung Jawab: Junarto Tjahjadi) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Aset Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Lain-Bersih Penempatan pada Bank Indonesia Efek-efek -Bersih Pendapatan bunga akrual Biaya Dibayar Dimuka Kredit yang diberikan – Bersih Aset Tetap-Bersih Agunan yang Diambil Alih-Bersih Aset Pajak Tangguhan Aset lain-lain - bersih Jumlah Aset Liabilitas Liabilitas Segera Simpanan Simpanan dari Bank Lain Utang pajak Beban Bunga Akrual Pinjaman Diterima Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Liabilitas Lain-lain Jumlah Liabilitas

30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011 2010

2009

2008

13.009 96.123 61 215.974 117.122 5.789 7.939 938.855 2.707 548 2.864 1.400.991

14.745 104.301 66 227.943 66.244 5.583 5.597 1.081.713 3.632 78 412 1.891 1.512.205

10.836 103.372 271 95.288 88.511 4.994 6.460 1.117.259 5.162 8.907 378 3.304 1.444.742

9.366 62.336 376 137.856 108.398 3.640 6.341 592.074 6.944 15.771 313 5.372 948.787

6.719 33.038 69 52.570 154.626 3.584 5.932 581.033 4.372 1.407 287 2.722 846.360

4.011 27.555 70 13.086 121.024 2.888 1.769 483.228 2.205 2.503 848 2.729 661.918

7.067 1.206.307 17.289 1.625 3.687 -

648 1.327.811 40.716 3.464 3.865 -

550 1.281.927 33.804 2.258 3.729 -

474 811.443 13.704 1.264 2.542 -

470 722.799 5.551 2.776 2.005 -

523 558.313 1.349 2.762 76

559

156

1.245

673

5 350

222

1.746 1.238.280

1.570 1.378.230

325 1.323.838

529 830.629

645 734.601

261 563.506

111

Keterangan EKUITAS Modal saham Modal disetor lainnya Laba (rugi) yang belum direaliasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (akumulasi kerugian) Ditentukan penggunaannya Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

30 Juni 2013

31 Desember 2011 2010

2012

2009

2008

128.000 30.000

128.000 -

128.000 -

128.000 -

128.000

128.000

(2.423)

(19)

38

(368)

-

-

2.735 4.399 162.711

1.920 4.074 133.975

1.920 (9.054) 120.904

1.920 (11.394) 118.158

1.920 (18.163) 111.757

1.920 (31.508) 98.412

1.400.991

1.512.205

1.444.742

948.787

846.361

661.918

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga bersih Pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya Laba Sebelum Pajak Beban (Penghasilan) Pajak Kini Tangguhan Laba Bersih Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual – bersih Jumlah Laba Komprehensif Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) Catatan: *) Tidak Diaudit

30 Juni (6 bulan) 2013 2012*) 69.399 76.724 (43.854) (48.851) 25.545 27.873 2.399 9.757 (25.881) (25.560) 2.063 12.070

2012 152.350 (96.511) 55.839 15.533 (53.460) 17.912

31 Desember (12 bulan) 2011 2010 2009 113.916 100.363 91.331 (72.430) (52.631) (52.449) 41.486 47.732 38.882 7.977 6.008 12.995 (45.872) (44.361) (32.338) 3.591 9.379 19.539

2008 89.806 (47.688) 42.118 273 (28.393) 13.998

1.059 (136)

2.931 219

4.818 (34)

1.316 (65)

2.636 (26)

5.633 561

3.670 963

1.140

8.920

13.128

2.340

6.769

13.345

9.365

(2.404) (1.264)

(301) 8.619

(57) 13.071

(406) 2.746

(368) 6.401

13.345

9.365

8,25

69,69

102,56

18,28

52,88

104,26

73,38

2009

2008

Rasio-rasio Keuangan Keterangan Permodalan KPMM (memperhitungkan risiko kredit) KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional) KPMM (memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar) KPMM (memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional) Aset tetap terhadap modal

30 Juni 2013

31 Desember 2010

2012

2011

21,07%

18,42%

17,11%

28,23%

23,50%

26,28%

18,57%

16,05%

15,20%

24,99%

-

-

20,44%

18,42%

16,91%

28,01%

-

-

18,08% 9,09%

16,05% 12,48%

15,05% 11,19%

24,82% 14,60%

12,33%

10,56%

112

Keterangan Kualitas Aset Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif Non Performing Loan – Bersih Non Performing Loan - Kotor CKPN aset keuangan terhadap aset produktif Rentabilitas Return on Asset (ROA) Return on Equity (ROE) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Net Interest Margin (NIM) Likuiditas Loan to Deposit Ratio (LDR) Kepatuhan a. Presentase Pelanggaran BMPK 1) Pihak Berelasi 2) Pihak Ketiga b. Presentase Pelampauan BMPK 1) Pihak Berelasi 2) Pihak Ketiga GWM a. Primer b. Sekunder c. LDR

30 Juni 2013

2012

2011

0,17% 0,07% 0,24% 0,07%

0,29% 0,22% 0,36% 0,15%

0,95% 0,97% 1,10% 0,76%

0,29% 0,61%

1,22% 11,04%

96,76% 4,10%

31 Desember 2010

2009

2008

1,65% 1,98% 2,32% 0,75%

0,32% 0,30% 0,44% -

0,82% 0,88% 1,04% -

0,32% 1,99%

1,10% 5,92%

2,57% 13,25%

2,08% 10,31%

91,43% 4,07%

99,22% 3,79%

93,88% 6,22%

82,54% 5,38%

85,17% 6,15%

77,01

81,60%

87,92%

73,74%

81,33%

87,84%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,14% 18,44% 0,01%

8,07% 3,04% -

8,20% 5,45% -

8,08% 3,88% -

5,11% 2,50% -

5,20% 2,50% -

113

X. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan diterapkan secara prospektif. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 mengenai penerapan PSAK No.50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No.55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang diterapkan secara prospektif. Tabel ekuitas yang disajikan telah sesuai dengan laporan keuangan dan rincian dari ekuitas tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2012 2011

30 Juni 2013

Keterangan Modal saham - nilai nominal Rp1.000,- (nilai penuh) per saham Modal dasar - 400.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor– 128.000.000 saham Modal disetor lainnya Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar efek tersedia untuk dijual Saldo laba (akumulasi kerugian) Ditentukan penggunannya Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas

2010

128.000

128.000

128.000

128.000

30.000

-

-

-

(2.423)

(19)

38

(368)

2.735 4.399 162.711

1.920 4.074 133.975

1.920 (9.054) 120.904

1.920 (11.394) 118.158

Perseroan telah mendapat persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp30.000 juta dari Bank Indonesia melalui surat No.15/22/DPB1/PB1-7 tanggal 6 September 2013. Tabel Proforma Ekuitas Per 30 Juni 2013 Apabila perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat sebanyak 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2013, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2013 dengan modal dasar Rp400.000.000.000 Reklasifikasi modal disetor lainnya menjadi modal ditempatkan dan disetor*) Perubahan ekuitas seandainya IPO sejumlah 520.000.000 saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2013 dengan nilai nominal Rp100,dan harga pelaksanaan Rp240,- per saham. Biaya Emisi Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2013 setelah IPO dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham. *)

Modal Ditempatkan dan Disetor

Rugi yang belum Saldo Laba Modal Tambahan direalisasi atas Jumlah disetor Modal penurunan nilai Ditentukan Tidak ditentukan Ekuitas lainnya*) Disetor wajar efek tersedia penggunannya penggunaannya untuk dijual

128.000

30.000

-

(2.423)

2.735

4.399

162.711

30.000

(30.000)

-

-

-

-

-

52.000 •

• •

72.800 (5.329)

-

-

-

124.800 (5.329)

210.000

•

67.471

(2.423)

2.735

4.399

282.182

telah disetujui oleh Bank Indonesia per tanggal 6 September 2013

114

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setelah Penawaran Umum, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas sebanyakbanyaknya 30% dari laba bersih setelah pajak dimulai dari tahun 2014 setelah menyisihkan cadangan laba ditahan dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pada beberapa faktor, termasuk (i) kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan, (ii) keputusan RUPS tahunan dan (iii) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim. Tidak terdapat pembatasan (negative covenant) terhadap pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

115

XII. PERPAJAKAN Perpajakan untuk Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (“UU PPh No.36 Tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia bukan merupakan objek pajak penghasilan dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tangga 29 Desember 1994 tentang bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI. Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum menjadi efektif. 3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008.

116

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No.36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No.36 Tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No.36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 Tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No.36 Tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia. Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No.PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) /Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 1. Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini. 2. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia. 3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1 / Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1 / Form-DGT 2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

117

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No.PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan Beneficial Owner, yaitu sebagai berikut: i) ii) iii) iv) v) vi)

pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan perusahaan mempunyai pegawai; dan mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Prospektus tidak memilik tunggakan pajak. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

118

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE) No.15 tertanggal 11 Oktober 2013, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Ina Perdana Tbk No.52 tanggal 16 Desember 2013, yang seluruhnya dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H.,Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebesar Porsi Penjaminannya masingmasing dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham dan untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/PM/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: No.

Nama Penjamin Emisi Efek

Jumlah Saham

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Buana Capital Penjamin Emisi Efek 1. PT HD Capital Tbk 2. PT Lautandhana Securindo 3. PT Minna Padi Investma Tbk 4. PT NC Securities 5. PT Reliance Securities Tbk 6. PT Valbury Asia Securities 7. PT Yulie Sekurindo Tbk Jumlah

Porsi Penjaminan Nilai Penjaminan

%

519.300.000

Rp124.632.000.000,00

99,87

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 520.000.000

Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp24.000.000,00 Rp124.800.000.000,00

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang diperkirakan pada tanggal 3 – 9 Januari 2014

119

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding), jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut: • • • • • •

Kondisi pasar pada saat bookbuilding yang dilakukan; Permintaan dari calon investor yang berkualitas; Kinerja keuangan Perseroan; Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasional dan kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha untuk sektor perbankan; Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PBV dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.

120

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG RANGKA PENAWARAN UMUM

DALAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Intiland Tower, 7th floor Jl. Jendral Sudirman Kav.32 Jakarta 10220 Nama Rekan No.STTD Tanggal STTD Asosiasi Profesi Nomor Registrasi Akuntan Nomor Registrasi IAPI Standar Profesi

: : : : : : :

Yelly Warsono 176/BL/STTD-AP/2011 13 Desember 2011 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) D-10.967 1689 Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia

Tugas Pokok: Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.BIP/DIR/105-A/0913 tanggal 2 Agustus 2013. Konsultan Hukum DNC Advocates at Work Permata Kuningan, Penthouse Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta 12980 Telepon: (62 21) 8370 7777 Faksimili: (62 21) 8370 7771 Nama Rekan : Nomor STTD : Tanggal STTD : Asosiasi Profesi : Nomor Keanggotaan Asosiasi : Pedoman Kerja :

Arie Armand 27/BL/STTD-KH/2007 27 Februari 2007 Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) 200712 Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012, tanggal 6 Desember 2012

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.BIP/DIR/105-B/0913 tanggal 2 Agustus 2013. 121

Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H, M. Kn. Jalan Kopi No.15 Jakarta 11230 Nama Notaris Nomor STTD Tanggal STTD Asosiasi Profesi Pedoman Kerja

: : : : :

Edward Suharjo Wiryomartani, S.H, M. Kn. 145/BL/STTD-N/2008 25 Maret 2008 Ikatan Notaris Indonesia Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Tugas Pokok: Membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.BIP/DIR/105-C/0913 tanggal 2 Agustus 2013. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo Plaza Property Lt 2 Jl. Perintis Kemeredekaan Komp Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No 1 Jakarta 13120 Perijinan Atas Nama Nomor Perijinan BAE

: :

Tanggal Perijinan BAE

:

PT Adimitra Transferindo Keputusan Menteri Keuangan KMK.010/1990 03 Nopember 1990

Republik

Indonesia

No.1400/

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagaimana pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan, mendistribusikan saham saham secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai peraturan yang berlaku. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.BIP/DIR/121-A/0913 tanggal 29 Agustus 2013. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

122

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang telah disusun oleh Konsultan Hukum DNC Advocates at Work.

123

Halaman ini sengaja dikosongkan

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

XVI. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

BESERTA

Berikut ini disajikan laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy & Siddharta dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan diterapkan secara prospektif. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heroe, Pramono & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 mengenai penerapan PSAK No.50 (“Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No.55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang diterapkan secara prospektif.

149

Halaman ini sengaja dikosongkan

151

Halaman ini sengaja dikosongkan

153

154

.IIENDRAWINATA €DDYd SIDDHARTA

Kreston lnternational

L^POIUN AUDITO! I NDEFtrNDtrN Lrponi No : 054/0t/SWI/BtP-r/r3 Peme$ng Srr,rm, Dc$an Konisaft dai Direksi

N

BANK INAIERD^NA

K

,iieLabmmg dii tapdm p6isiketr es p-r B4k tna penllE.aiggat3t D*efbq2012, snr hba rugi ko'nprhslil lapomi pctubahan ekui$. dan taFr :, aus k6 untok rtrim yds bcnkhir padr rmgs.t lsebd. LlooEn k sm ncrupakan ;c-qss jasab nmajcncn dmk:

lrpoff

olch&drror iideodden Lain ysc t,ponnnF rdriggatr0Mad2ot? b{hi pendlrd mjar h,Dr psilecuari$ d6 liporan ke$rsm retrbut.

s lns et,hd?3f.4n r . U, Ar rbnplb I kbbdr stlh a,mde r \:ru",d, dL qrd oenlu br.r.oh rs; medr.;" i,m'en t€,,g a roi J,o,nctio ms r o.., or+ EmFm;. _?c,,r,3,,.adrpp.r3td, .,ud'

hr. Katr Fr

Meimnpcndap ka'nt, hp.rm

h"d'

disajikan pda calahn No.

lr

mimu s ridr Al lnktri te$ipdtr d' hioi, < i N^TA EDDY & SIDDNAR]'A

seca.a w,t&_ d,tam

eter ,enemormbebflip.

'dt,prhpr,i

riroinisl embihatr

mr{: d,! rr-i

yrs khisebur did6 menyatikri Pl Bdr hts o.rnf , dsd,

ketrmgan

\eb'g,

<ebEdi

n

halanan 60-6t nduprkan infonnGi

bmbilrn

156

PT BANK INA PERDANA TBK Laporan Posisi Keuangan 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

30 Juni 2013

Catatan

31 Desember 2011

2012

2010

ASET Kas

2,22,34

13.009

14.745

10.836

9.366

Giro pada Bank Indonesia

2,4,22

96.123

104.301

103.372

62.336

Giro pada bank lain Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah bersih

2,5,22

Penempatan pada Bank Indonesia

2,6,22

Efek-efek Pihak ketiga Cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah bersih

2,7,22

Kredit yang diberikan Pihak berelasi Pihak ketiga Kredit yang diberikan Dikurangi-cadangan kerugian penurunan nilai Jumlah kredit- bersih

61 61 215.974

117.122 117.122

67 (1) 66

274 (3) 271

227.943

66.516 (272) 66.244

379 (3) 376

95.288

137.856

88.714 (203) 88.511

108.865 (467) 108.398

2,8,22,31 37.305 902.496 939.801

226.915 856.636 1.083.551

392.918 734.094 1.127.012

162.329 436.068 598.397

(946) 938.855

(1.838) 1.081.713

(9.753) 1.117.259

(6.323) 592.074

Pendapatan bunga akrual

2,9,22

5.789

5.583

4.994

3.640

Biaya dibayar dimuka

2,10,31

7.939

5.597

6.460

6.341

14.763 (12.056) 2.707

14.964 (11.332) 3.632

14.141 (8.979) 5.162

17.422 (10.478) 6.944

78

8.907

15.771

548

412

378

313

2.864

1.891

3.304

5.372

1.400.991

1.512.205

1.444.742

948.787

Aset tetap Biaya perolehan Akumulasi penyusutan Jumlah - bersih

2,11

Agunan yang diambil alih - bersih

2,12

Aset pajak tangguhan

2,29

Aset lain-lain - bersih

2,13,22

-

JUMLAH ASET

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

157

PT BANK INA PERDANA TBK Laporan Posisi Keuangan 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Lanjutan) (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

30 Juni 2013

Catatan

31 Desember 2011

2012

2010

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas segera

2,14,22

Simpanan Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah

2,15,22,31

7.067

648

550

474

100.747 1.105.560 1.206.307

75.772 1.252.039 1.327.811

85.822 1.196.105 1.281.927

81.564 729.879 811.443

Simpanan dari bank lain

2,16,22

17.289

40.716

33.804

13.704

Utang pajak

2,17,29

1.625

3.464

2.258

1.264

2,18,22,31

3.687

3.865

3.729

2.542

559

156

1.245

673

1.746

1.570

325

529

1.238.280

1.378.230

1.323.838

830.629

128.000

128.000

128.000

Beban bunga akrual Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas lain-lain

2,28 2,22,33

Jumlah Liabilitas Ekuitas Modal saham nilai nominal Rp 1.000 per saham Modal dasar - 400.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 128.000.000 saham

19

128.000

Modal disetor lainnya

20

30.000

Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar efek tersedia untuk dijual

2,7

(2.423)

21

2.735 4.399

1.920 4.074

162.711

133.975

120.904

118.158

1.400.991

1.512.205

1.444.742

948.787

Saldo laba (akumulasi kerugian) Ditentukan penggunannya Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

-

-

(19)

38

1.920 (9.054)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

158

-

(368)

1.920 (11.394)

PT BANK INA PERDANA TBK Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

30 Juni (6 bulan) Catatan PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga

2 23,31,39 24,31,39

PENDAPATAN BUNGA BERSIH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan administrasi Pendapatan provisi dan komisi lainnya Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Keuntungan dari realisasi penjualan efek-efek - bersih Keuntungan penjualan aset tetap Selisih kurs Laba dari kenaikan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih Laba penjualan agunan yang diambil alih Pendapatan lain-lain

2013

2012

2011

2010

69.399 (43.854)

76.724 (48.851)

152.350 (96.511)

113.916 (72.430)

100.363 (52.631)

25.545

27.873

55.839

41.486

47.732

182

2.132 1.462

2.237 1.560

1.275 1.530

2 39 39

743 697

5,7,8,12,39

569

5.729

6.138

7 11

80 61 -

1.156 3 33

5.042 9 83

7

-

19

12,39 39

-

-

696 1.030 40

-

-

667

1.844 570

2.399

9.757

15.533

7.977

6.008

14.665 10.596

13.291 10.027

26.524 19.034

23.287 18.702

22.849 17.955

7

287

649

4.213

-

-

12,39

77 35

2.218

-

-

-

1.586 -

-

-

-

545

221

7

1.471

3.230 653

3.484 73

Jumlah Beban Operasional

25.881

25.560

53.460

45.872

44.361

LABA SEBELUM PAJAK

2.063

12.070

17.912

3.591

9.379

1.059 (136)

2.931 219

4.818 (34)

1.316 (65)

2.636 (26)

923

3.150

4.784

1.251

2.610

1.140

8.920

13.128

2.340

6.769

BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK Pajak kini Pajak tangguhan

5,7,8,12

-

2.241 376 41

2.635

2 26,31,39 25,39

-

-

-

249

Jumlah Pendapatan Operasional BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Beban umum dan administrasi Beban karyawan Rugi dari penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih Rugi penjualan agunan yang diambil alih Selisih kurs Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Beban lainnya

31 Desember (12 bulan)

2012

2,29

Jumlah penghasilan (beban) pajak LABA BERSIH PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Laba (rugi) yang belum di realisasi atas kenaikan (penurunan) nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual - bersih

2,7

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF Laba per saham (dalam Rupiah penuh)

2,27

(2.404)

(301)

(57)

406

(368)

(1.264)

8.619

13.071

2.746

6.401

8,25

69,69

102,56

18,28

52,88

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

159

PT BANK INA PERDANA TBK Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Disetor Lainnya

Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Peningkatan (Penurunan) Nilai Wajar Efek Tersedia untuk Dijual

Saldo Laba (Akumulasi Kerugian) Ditentukan Tidak Ditentukan Penggunaannya Penggunaanya

Jumlah Ekuitas

111.757

Catatan

(18.163)

Saldo pada tanggal 31 Desember 2010

128.000

-

1.920

6.401

-

6.769

118.158

-

(11.394)

2.746

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan (12 bulan) Saldo pada tanggal 31 Desember 2011

-

128.000

(368)

2.340

120.904

Saldo pada tanggal 1 Januari 2010

-

(368)

(9.054)

8.619

Jumlah laba komprehensif periode berjalan (6 bulan)

-

-

406

8.920

129.523

-

-

38

(134)

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan (12 bulan)

-

(301)

1.920

1.920

4.074

13.128

133.975

13.071

4.399

1.140

162.711

(1.264)

30.000

(815)

2.735

815

1.920

1.920

-

(263)

128.000

-

120.904

-

128.000

(9.054)

-

Saldo pada tanggal 30 Juni 2012 (Tidak diaudit)

1.920

(57)

-

-

-

38

-

(19)

-

(2.423)

(2.404)

-

-

128.000

-

30.000

-

128.000

-

-

30.000

Saldo pada tanggal 1 Januari 2012 Jumlah laba komprehensif tahun berjalan (12 bulan)

21

-

Saldo pada tanggal 31 Desember 2012 Pembentukan cadangan umum

20

-

Modal disetor lainnya Jumlah laba komprehensif periode berjalan (6 bulan)

128.000

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Saldo pada tanggal 30 Juni 2013

160

PT BANK INA PERDANA TBK Laporan Arus Kas Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

30 Juni (6 bulan) 2013 2012 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga, provisi dan komisi Penerimaan pendapatan operasional lainnya Pembayaran bunga Pembayaran beban operasional lainnya Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan Pembayaran pajak penghasilan

31 Desember (12 bulan) 2011 2010

76.152 3.973 (46.544) (13.528) (12.322) (1.911)

151.761 10.104 (93.299) (31.479) (19.034) (4.818)

5.820

13.235

(53.217) 143.080 (1.346) (550) 75 5.819 (121.504) (23.425) (1.362) 173

43.803 (87.736) (950) 50 4.599 455 (15.873) 46.666 87 3.032

22.211 35.547 863 1.379 8.829 1.019 45.884 6.913 1.206 1.244

20.292 (528.149) (118) 1.782 8.442 76 470.483 20.099 995 (202)

(51.754)

(47)

138.330

(393)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap Hasil penjualan aset tetap

(161) 61

(450) 3

(1.144) 100

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

(100)

(447)

(1.044)

Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Perubahan aset dan liabilitas yang digunakan untuk operasi: Efek-efek Kredit yang diberikan Biaya dibayar di muka Aset lain-lain Agunan yang diambil alih Liabilitas segera Simpanan Simpanan pada bank lain Utang pajak Liabilitas lain-lain Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Modal disetor lainnya

69.193 1.689 (44.113) (13.328) (10.992) (1.946)

2012

503

30.000

-

-

112.562 5.306 (69.539) (21.516) (19.590) (1.316)

5.907

(1.466) 1.692

226

-

100.307 6.150 (50.719) (21.181) (18.843) (2.636)

13.078

45.860 (14.531) (777) (2.648) (14.364) 4 88.645 8.153 (1.512) (118)

121.790

(4.837) 586

(4.251)

-

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

(21.854)

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE Pengaruh perubahan kurs mata uang asing

347.056 (35)

209.770 26

209.770 -

209.937 -

92.398 -

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE

325.167

209.302

347.056

209.770

209.937

Kas dan setara kas terdiri dari : Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia

13.009 96.123 61 215.974

10.451 102.792 69 95.990

14.745 104.301 67 227.943

10.836 103.372 274 95.288

9.366 62.336 379 137.856

Jumlah kas dan setara kas akhir periode

325.167

209.302

347.056

209.770

209.937

(494)

137.286

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

161

(167)

117.539

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1.

Umum a.

Pendirian dan Informasi Umum PT Bank Ina Perdana ("Perusahaan") didirikan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1990 berdasarkan Akta No. 32 tanggal 9 Februari 1990 dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1990. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dinyatakan dengan Akta No. 45 tanggal 31 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 100.000 menjadi Rp 400.000, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000 menjadi Rp 128.000, serta perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-17770.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 10 April 2008. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma BSG, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta. Perusahaan memiliki 8 kantor cabang, 9 kantor cabang pembantu dan 5 kantor kas yang seluruhnya berlokasi di Indonesia. Perusahaan telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 524/KMK.13/1991 tanggal 3 Juni 1991, selanjutnya Perusahaan melakukan operasi komersial pada bulan Juli 1991. Pemegang saham akhir (ultimate shareholder) Perusahaan adalah Hadi Surya dan Oki Widjaja.

b.

Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 19 September 2012, yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Independen Komisaris

: :

Birawa Natapradja, S.H. Hari Sugiharto Winadewi Hanantha

Direksi: Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur

: : :

Drs. Edy Kuntardjo Wardoyo Budiarto Santoso

162

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 74 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Edward Suhardjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

: : :

Birawa Natapradja, S.H. Hari Sugiharto Denny Susilo

Direksi: Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur

: : :

Drs. Edy Kuntardjo Budiarto Santoso Winadewi Hanantha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 10 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen

: : :

Birawa Natapradja, S.H. Hari Sugiharto Denny Susilo

Direksi: Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur

: : :

Ir. Adi Wiratama, MBA Budiarto Santoso Winadewi Hanantha

Susunan keanggotaan komite-komite yang dimiliki Perusahaan yaitu Komite Audit, Komite Renumerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Komite Audit Ketua Anggota

Komite Remunerasi dan Nom inasi Ketua Angg ota

Komite Pe mantau Risiko Ketua Angg ota

30 Juni 2013

2012

Birawa Natapradja Dr. Ti motius Edy Sukarno Hari Sugiharto Winadewi Hananth a

Birawa Natapradj a Dr. Timotius Edy Sukarno Hari Sugiharto Winadewi Hanan tha

Denny Susilo Dr. Timotius Nia Budhyan ti Birawa Natapradja Hari Sugiharto

Denny Susilo Dr. Timotiu s Nia Bud hyanti

Hari Sugiharto Birawa Natapradja Winadewi Hananth a Wenijati

Hari Sugiharto Birawa Natapradj a Winadewi Hanan tha Wenijati

Birawa Natapradja Denny Susilo Hari Sugiharto Wenijati

Denny Susilo Natalia Salim Wenija ti

Hari Sugiharto Dr. Ti motius Edy Sukarno Birawa Natapradja Winadewi Hananth a

Hari Sugiharto Dr. Timotius Edy Sukarno Birawa Natapradj a Winadewi Hanan tha

Hari Sugiharto Dr. Timotius Nia Budhiya nti Birawa Natapradja Denny Susilo

Hari Sug iharto Dr. Timotiu s Nia Bud hiyanti

163

31 Desember 2011

2010

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Kepala Audit Internal Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rony Hermawan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah Klarita Harianja. Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris, Direksi, Group Head, dan Pimpinan Cabang. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan mempunyai karyawan masing-masing sejumlah 229, 234, 231 dan 241 karyawan (tidak diaudit). Laporan keuangan PT Bank Ina Perdana untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbitkan oleh Direksi pada tanggal 15 November 2013. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. 2.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting a.

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2008 (PAPI) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK (sejak 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK)) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan khusus untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan penawaran umum perdana saham PT Bank Ina Perdana Tbk di Bursa Efek Indonesia dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain. Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan efek-efek dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan yang tidak dijaminkan serta yang tidak dibatasi pencairannya. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2013 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

164

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3. b.

Penjabaran Mata Uang Asing Mata Uang Fungsional dan Pelaporan Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dan Saldo Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam komponen laba rugi. Perusahaan menjabarkan transaksi dalam mata uang asing ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16:00 WIB. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kurs yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Euro Dolar Amerika Serikat Dolar Australia Dolar Singapura Dolar Hong Kong Yen Jepang

12.949,15 9.925,00 9.181,12 7.860,15 1.279,52 100,31

165

2012 12.809,86 9.670,00 10.025,39 7.907,12 1.247,48 111,97

31 Desember 2011 11.714,76 9.068,00 9.205,78 6.983,55 1.167,23 116,82

2010 12.017,99 9.010,00 9.169,48 7.025,89 1.159,08 110,75

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) c.

Transaksi Pihak Berelasi Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan: 1.

2.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut: a.

memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;

b.

memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau

c.

personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut: a.

Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.

b.

Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

c.

Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

d.

Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

e.

Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.

f.

Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).

g.

Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan dalam laporan keuangan. d.

Kas dan Setara Kas Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

166

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) e.

Instrumen Keuangan Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian” PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”. Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi. Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

167

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan. Penentuan Nilai Wajar Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya. Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut: (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1); (2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3). Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

168

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Laba/Rugi Hari ke-1 Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Perusahaan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masingmasing transaksi, Perusahaan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai. Aset Keuangan 1.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau

b.

aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau

c.

instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan. Perusahaan mengklasifikasikan efek-efek berupa obligasi korporasi dalam kategori ini.

169

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2.

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual. Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan mengklasifikasikan kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, kredit yang diberikan, pendapatan bunga akrual serta aset lain-lain dalam kategori ini.

3.

Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena aturan pembatasan (tainting rule) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual. Setelah pengukuran awal, investasi ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Perusahaan mengklasifikasikan efek-efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam kategori ini.

4.

Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi pasar.

170

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar, dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain - “Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual”, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi laba atau rugi direklasifikasi ke komponen laba rugi dan dikeluarkan dari akun “Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual”. Perusahaan mengklasifikasikan mencakup investasi efek-efek dalam bentuk obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi dalam kategori ini. Liabilitas Keuangan 1.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Perusahaan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini. Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan tidak mempunyai liabilitas keuangan dalam kategori ini.

2.

Liabilitas Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas segera, simpanan, simpanan dari bank lain, beban bunga akrual dan liabilitas lain-lain dalam kategori ini.

171

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Saling Hapus Instrumen Keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan 1.

Aset Keuangan Aset keuangan (atau bagian dari suatu aset keuangan, atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika: a.

Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b.

Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan Perusahaan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan. 2.

Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

172

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) f.

Penurunan Nilai Dari Aset Keuangan Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. 1.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, kesulitan keuangan, restrukturisasi kredit dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan Perusahaan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi debitur atau penerbit dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yag dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok asset tersebut, termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut. Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

173

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi. Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini. Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut. Ketika aset keuangan tidak tertagih, aset keuangan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. 2.

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

3.

Aset keuangan tersedia untuk dijual Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam komponen laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui komponen laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

174

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui komponen laba rugi. g.

Giro Wajib Minimum (GWM) Pada tanggal 4 Oktober 2010, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan No.12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM terdiri dari GWM Rupiah dan GWM mata uang asing. GWM Rupiah terdiri dari GWM Utama, GWM Sekunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu. GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih LDR yang dimiliki oleh bank dan target LDR yang wajib dipenuhi oleh bank. 30 Juni 2013 % Rupiah GWM Primer GWM Sekunder GWM LDR

h.

8,00 2,50 0,01

2012 %

31 Desember 2011 %

8,00 2,50 -

2010 %

8,00 2,50 -

8,00 2,50 -

Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk deposit facility dikategorikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

175

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) i.

Efek-efek Efek-efek yang dimiliki terdiri dari SBI, obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi. SBI diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, obligasi Pemerintah diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, sedangkan obligasi korporasi diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Pada pengukuran awal, SBI dan Obligasi Pemerintah dan korporasi disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk obligasi korporasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi diakui secara langsung sebagai laba/rugi.

j.

Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi adalah pinjaman yang diberikan dan piutang. Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Jika terdapat pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo kredit, maka akun kredit yang diberikan bersama dengan akun cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), jika ada, akan dikeluarkan dari laporan posisi keuangan. Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit, konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya. Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui sebagai laba/rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi. Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit akun cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke akun cadangan kerugian penurunan nilai.

176

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Batasan suatu aset dinyatakan tidak dapat ditagih adalah sebagai berikut: a. Fasilitas kredit telah mengalami penurunan nilai; b. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil; dan c. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih oleh Perusahaan. Pengambilalihan agunan akan diakui sebagai penyelesaian atau pelunasan kredit berdasarkan kesepakatan debitur dan Perusahaan. Kredit dihapusbukukan dengan mendebit akun cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai pada saat diterima kembali. Jika jumlah yang diterima kembali lebih besar daripada nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. k.

Kontrak Jaminan Keuangan Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen utang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya. Pengakuan awal jaminan keuangan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai wajar pada saat jaminan diberikan. Nilai wajar jaminan keuangan pada saat berlakunya transaksi pada umumnya sama dengan premi yang diterima karena diberikan dengan syarat dan kondisi normal dan nilai wajar awal diamortisasi sepanjang umur jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara biaya perolehan diamortisasi dengan nilai kini pembayaran yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan menjadi besar kemungkinan terjadinya), dan selisihnya dibebankan sebagai beban operasional lainnya pada laporan laba rugi komprehensif.

l.

Aset Tetap Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (revisi 2011) “Aset Tetap”. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

177

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Tahun Perabotan dan peralatan Kendaraan bermotor

4 4

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode terjadinya penghentian pengakuan. Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya. m.

Agunan yang Diambil Alih Agunan yang diambil alih dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan agunan yang diambil alih dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

178

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Manajemen melakukan evaluasi secara berkala atas nilai agunan yang diambil alih. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. n.

Transaksi Sewa Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011) “Sewa”. Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut. Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi: 1.

Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbaharui atau memperpanjang perjanjian yang ada;

2.

Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;

3.

Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau

4.

Terdapat perubahan subtansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario 1, 3 atau 4 dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario 2. Sewa Operasi Sewa dimana Perusahaan tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba rugi komprehensif periode berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif dengan dasar garis lurus (straight-line) selama masa sewa. o.

Biaya Dibayar Dimuka Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

179

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) p.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Perusahaan menerapkan PSAK No. 48 (2009) “Penurunan Nilai Aset”. Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Rugi penurunan nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia. Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (valuation multiples) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia. Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q.

Liabilitas Segera Liabilitas segera adalah liabilitas Perusahaan kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

180

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. r.

Simpanan dan Simpanan dari Bank Lain Simpanan dan simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Simpanan merupakan liabilitas kepada nasabah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan. Penarikan atas tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen sejenis, tetapi menggunakan formulir penarikan tersendiri yang hanya berlaku di bank yang bersangkutan dan/atau menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dengan nasabah pada saat penempatannya, dimana nasabah akan dikenakan penalti apabila melakukan penarikan sebelum tanggal jatuh temponya. Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro dan deposito berjangka dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian masing-masing.

s.

Pengakuan Pendapatan Bunga dan Beban Bunga Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif secara akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi yang terjadi dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap perolehan atau penerbitan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diamortisasi sepanjang umur instrumen keuangan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi terkait aset keuangan, dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi terkait liabilitas keuangan. Jika penurunan nilai diakui untuk aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang atau tersedia untuk dijual, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelah pengakuan penurunan nilai tersebut diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan pada saat perhitungan kerugian penurunan nilai.

181

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) t.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi Provisi dan Komisi Terkait Instrumen Keuangan Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang terkait dengan perolehan instrumen keuangan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, serta tersedia untuk dijual, atau terkait jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, dicatat sebagai bagian dari nilai wajar aset atau liabilitas keuangan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif. Provisi dan Komisi Lainnya Provisi dan komisi lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan perolehan instrumen keuangan dan jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan, dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu transaksi yang bersangkutan. Sedangkan, pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya yang tidak signifikan langsung diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya, meliputi pendapatan yang tidak terkait dengan kredit, seperti pendapatan terkait dengan penerbitan bank garansi, dan pendapatan yang diakui pada saat jasa diberikan.

u.

Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat terjadinya. Beban operasional lainnya diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

v.

Pajak Penghasilan Perusahaan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2010) “Pajak Penghasilan”. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

182

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Perubahan terhadap liabilitas pajak dicatat ketika surat tagihan pajak diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat hasil banding telah ditetapkan. w.

Laba per Saham Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011) “Laba Per Saham”. Laba per saham dasar dihitung berdasarkan laba bersih dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. Perhitungan laba per saham telah disesuaikan dengan modal disetor lainnya yang telah ditempatkan sebesar Rp 30.000 pada tanggal 1 Mei 2013 (Catatan 20).

x.

Imbalan Kerja Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) “Imbalan Kerja”. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, dan iuran jaminan sosial (Jamsostek). Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode Projected Unit Credit. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial yang melebihi batas koridor atau lebih besar daripada 10% dari nilai kini imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan ke komponen laba rugi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan, sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (vested).

y.

Informasi Segmen Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK No. 5 (Revisi 2009) “Segmen Operasi” mensyaratkan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan. Sebaliknya, standar terdahulu mengharuskan Perusahaan untuk mengidentifikasi dua jenis segmen (usaha dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

183

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: 1.

2.

3.

Yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerjanya lebih difokuskan pada kategori masing-masing produk, yang mana serupa dengan segmen usaha yang dilaporkan pada periode-periode terdahulu. z.

Provisi Perusahaan menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009).”Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”. Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut. Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima dan jumlah penggantian dapat diukur dengan andal.

aa. Biaya Emisi Penerbitan Saham Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal Disetor”, dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan. bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Perusahaan menerapkan PSAK No. 8 (2010), “Peristiwa setalah Periode Pelaporan”. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwaperistiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

184

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 3.

Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Pertimbangan Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlahjumlah yang diakui dalam laporan keuangan: a.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2e.

b.

Aset Keuangan yang Tidak Memiliki Kuotasi Harga di Pasar yang Aktif Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut memiliki atau tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif. Evaluasi tersebut juga mencakup apakah kuotasi harga suatu aset keuangan di pasar yang aktif, merupakan kuotasi harga yang tersedia secara reguler, dan kuotasi harga tersebut mencerminkan transaksi di pasar yang aktual dan terjadi secara reguler dalam suatu transaksi wajar.

c.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih). Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

185

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan. Nilai tercatat aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman diberikan dan piutang Perusahaan tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 diungkapkan sebagai berikut: 30 Juni 2013 Aset Keuangan Dimiliki hingga jatuh tempo Efek-efek Pinjaman diberikan dan piutang Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia Kredit yang diberikan - bersih Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain - bersih Jumlah

d.

Nilai Tercatat 31 Desember 2012 2011

2010

48.943

39.277

68.399

29.313

13.009 96.123 61

14.745 104.301 66

10.836 103.372 271

9.366 62.336 376

215.974 938.855 5.789 628

227.943 1.081.713 5.583 282

95.288 1.117.259 4.994 277

137.856 592.074 3.640 212

1.319.382

1.473.910

1.400.696

835.173

Komitmen Sewa Komitmen sewa operasi – Perusahaan sebagai lessee Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan dan kendaraan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

e.

Cadangan kerugian penurunan nilai investasi tersedia untuk dijual Perusahaan berpedoman pada PSAK No. 55 (Revisi 2011) untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atas investasi tersedia untuk dijual. Penentuan tersebut mensyaratkan pertimbangan yang signifikan. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Perusahaan mengevaluasi, antara lain, lamanya dan sejauh mana nilai wajar investasi tersebut berada di bawah biaya perolehannya; tingkat kesehatan keuangan serta gambaran bisnis jangka pendek dari investee, termasuk faktor-faktor seperti kinerja industri dan sektor industri, perubahan teknologi serta arus kas operasi serta pendanaan.

186

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Estimasi dan Asumsi Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi: a.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 22.

b.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap. Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l. Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 diungkapkan pada Catatan 11.

c.

Imbalan Pasca-Kerja Penentuan liabilitas dan imbalan pasca-kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 28 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

187

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan pada Catatan 28. d.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan. Nilai tercatat aset non-keuangan berupa aset tetap dan aset lain-lain (agunan yang diambil alih dan aset tetap yang tidak digunakan) diungkapkan pada Catatan 11 dan 12.

e.

Aset Pajak Tangguhan Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 29.

4.

Giro pada Bank Indonesia Merupakan rekening giro dalam mata uang Rupiah yang ditempatkan pada Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, setiap bank di Indonesia diwajibkan memiliki saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Giro Wajib Minimum (GWM) Perusahaan dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama masing-masing adalah sebesar Rp 94.426, Rp 103.371, Rp 102.681 dan Rp 61.741 serta untuk GWM sekunder masing-masing adalah sebesar Rp 29.508, Rp 32.303, Rp 32.088 dan Rp 19.294. Rasio GWM Perusahaan untuk mata uang Rupiah pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, adalah: 30 Juni 2013 % GWM yang telah dibentuk GWM Primer GWM Sekunder GWM LDR

8,14 18,44 0,01

188

2012 %

31 Desember 2011 %

8,07 3,04 -

2010 %

8,20 5,45 -

8,08 3,88 -

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 5.

Giro pada Bank Lain 30 Juni 2013 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk

-

Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai

-

39 14 6 2

Jumlah - bersih

31 Desember 2011

2012 35 26 1 5 -

2010

35 43 191 5

35 101 233 9 1

-

61

67 (1)

274 (3)

379 (3)

61

66

271

376

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah dalam Rupiah. Kolektibilitas dari giro pada bank lain pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dikelompokkan Lancar. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir. Suku bunga rata-rata pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masingmasing sebesar 0,25%, 0,91%, 0,23 % dan 1,16% per tahun. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Saldo awal Pencadangan (pemulihan) periode berjalan Saldo akhir

-

31 Desember 2011

2012

2010

1

3

4

1

(1)

(2)

(1)

2

1

3

3

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain pada tanggal 30 Juni 2013, karena manajemen berpendapat bahwa seluruh giro pada bank lain dapat ditagih. Sedangkan, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

189

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 6.

Penempatan pada Bank Indonesia 30 Juni 2013 Penempatan pada Bank Indonesia Deposit facility Nilai Nominal Bunga yang belum diamortisasi Jumlah

2012

31 Desember 2011

2010

216.000 (26)

38.000 (4)

95.300 (12)

137.900 (44)

215.974

37.996

95.288

137.856

Fine Tune Kontraksi Nilai Nominal Bunga yang belum diamortisasi

-

190.000 (53)

-

-

Jumlah

-

189.947

-

-

Jumlah

215.974

227.943

95.288

137.856

Perusahaan memiliki penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dengan jangka waktu kurang dari 1 bulan. Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah Lancar. Suku bunga rata-rata per tahun penempatan pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Fasilitas Bank Indonesia Fine Tune Kontraksi

30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

4,25% -

3,90% 6,31%

4,50% -

5,50% -

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak terdapat saldo penempatan pada Bank Indonesia yang dijaminkan.

190

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 7.

Efek-efek d.

Jenis dan tujuan investasi efek-efek adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia Bunga diterima dimuka yang belum diamortisasi

50.000

2012 40.000

(1.057)

Nilai bersih

48.943

Tersedia untuk dijual Obligasi Pemerintah SBSN RI IFR-0064 SBSN RI IFR-0006 SUN FR 0047 Nilai wajar Obligasi korporasi PLN XII 2010 seri B Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II 2012 Mayora Indah IV TH 2012 Astra Sedaya XI 2010 seri F Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II 2012 Seri B Indosat VIII 2012 seri B Telkom II 2010 seri B Summit Oto Finance IV 2010 Perum Pegadaian XII seri A Jasa Marga XIII seri R

Cadangan kerugian penurunan nilai

(687) 29.313

22.052 10.800

17.900

-

-

32.852

10.600

11.460

9.990 9.705 5.155

5.215

10.564 -

-

-

5.300

5.258

-

10.505 10.110 5.275 5.250

40.556

27.239

5.300

36.398

58.456

27.239

5.300

69.250

58.456

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Obligasi korporasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap III 2013 Seri B ANTAM I Seri A 2011 Adira Dinamika MF I 2011 Seri C Indonesia Eximbank I 2010 Seri C PLN XII 2101 seri A

(1.601) 68.399

-

-

Jumlah tersedia untuk dijual

30.000

-

-

Nilai wajar

70.000

2010

17.900 -

5.106 -

Jumlah

(723) 39.277

31 Desember 2011

(272) 26.967

(53) 5.247

(364) 68.886

9.723 -

-

5.000

-

-

-

5.000

-

-

-

5.015 -

10.302

9.723

-

15.015

10.302

Cadangan kerugian penurunan nilai

-

-

Jumlah diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

9.723

-

Jumlah

Efek-efek - bersih

117.122

191

66.244

(150)

(103)

14.865

10.199

88.511

108.398

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) e.

Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun.

f.

Suku bunga rata-rata per tahun efek-efek adalah sebagai berikut:

Sertifikat Bank Indonesia Obligasi Pemerintah Obligasi korporasi

30 Juni 2013 %

2012 %

31 Desember 2011 %

2010 %

4,95 6,12 9,28

5,02 10,48

5,87 -

6,50 10,12 10,14

g.

Nilai wajar dari obligasi (termasuk obligasi Pemerintah) yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar Rp 117.122, Rp 66.516, Rp 88.714 dan Rp 108.865.

h.

Rincian peringkat obligasi korporasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) atau Fitch seperti yang dilaporkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

PLN XII th 2010 seri B Subord inasi Berkel anjutan I Bank Permata Tahap II 2012 Mayora Indah IV 2012 Astra Sedaya XI 2010 seri F Indosat VIII 2012 seri B Berkelanjutan I Ban k BTPN Tahap II 2012 Seri B Jasa Marga XIII seri R Berkelanjutan I Ban k BTPN Tahap III 2013 Seri B Telkom II 2010 seri B Summit Oto Finance IV 2010 Perum Pegadaian XII se ri A ANTAM I Seri A 2011 Adira Di namika MF I 2011 Seri C PLN XII 2101 seri A Indonesia Eximbank I 2010 Seri C

i.

30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

idAAA

idAA+

-

-

idAA idAAidAA+ -

idAAidAA+

i dAA+ -

idAA+ -

idAA-

-

-

idAA

idAA-

-

idAA i dAA+ idAAA

idAAA idAA idAA idAA+ -

Kolektibilitas efek-efek pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah Lancar.

192

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) j.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Saldo awal Pencadangan (pemulihan) periode berjalan Saldo akhir

31 Desember 2011

2012

2010

272

203

467

(272)

69

(264)

467

272

203

467

-

-

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek pada tanggal 30 Juni 2013 karena manajemen berpendapat bahwa seluruh efek-efek dapat ditagih. Sedangkan, manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek.

8.

Kredit yang Diberikan a.

Jenis Kredit 30 Juni 2013 Pihak berelasi (Catatan 31) Konsumsi Modal kerja Investasi Jumlah

2012

31 Desember 2011

2010

1.112 36.193 37.305

1.216 225.699 226.915

1.711 391.207 392.918

1.184 161.108 37 162.329

482.936 275.166 144.394 902.496

336.868 285.188 234.580 856.636

355.590 173.923 204.581 734.094

223.568 142.919 69.581 436.068

Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai

939.801

1.083.551

1.127.012

598.397

Jumlah

938.855

Pihak ketiga Konsumsi Modal kerja Investasi Jumlah

(946)

193

(1.838) 1.081.713

(9.753) 1.117.259

(6.323) 592.074

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) b.

Sektor Ekonomi 30 Juni 2013

c.

Jasa perorangan yang melayani rumah tangga Kendaraan bermotor Jasa bisnis Perikanan Perdagangan, restoran dan hotel Perantara keuangan Perumahan Industri pengolahan Perdagangan besar dan eceran Penyediaan akomodasi dan makan minum Real estat usaha persewaan, dan jasa Pertanian Konstruksi Jasa pelayanan sosial Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Jasa pendidikan Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainya Transportasi pergudangan dan komunikasi Pertambangan Kegiatan yang belum jelas batasannya

2012

31 Desember 2011

2010

311.023 24.343 9.014 5 24.168 155.402 22.567 73.020 -

166.364 8 23.893 29.363 234.980 3.531

352.921 15 93.929 10.584 254.005 1.429

219.431 40.318 52.041 56.892 82.563 -

57.624 11.136 22.331 405 6

68.716 8.295 85.334 411 3.858

55.423 8.270 4.666 359 184

5.242 13.640 945 -

922 218.939 2.785 6.111

106.281 343.973 4.367 4.177

1.899 334.958 3.984 4.386

91.798 30.198 5.329

Jumlah Kredit Cadangan kerugian penurunan nilai

939.801 (946)

1.083.551 (1.838)

1.127.012 (9.753)

598.397 (6.323)

Jumlah

938.855

1.081.713

1.117.259

592.074

Jangka Waktu Klasifikasi kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit dan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut: 1.

Berdasarkan periode perjanjian kredit 30 Juni 2013 Jangka waktu Hingga 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai

2010

509.182 124.447 402.563 47.359

593.400 106.623 409.319 17.670

395.515 53.442 109.772 39.668

939.801

1.083.551

1.127.012

598.397

938.855

194

31 Desember 2011

265.194 109.975 502.652 61.980

(946)

Jumlah

2012

(1.838) 1.081.713

(9.753) 1.117.259

(6.323) 592.074

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2.

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo 30 Juni 2013 Jangka waktu Telah jatuh tempo Hingga 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai

d.

2010

2.644 558.512 213.144 264.116 45.135

6.420 604.295 130.103 371.419 14.775

10.639 413.826 50.116 88.094 35.722

939.801

1.083.551

1.127.012

598.397

938.855

(1.838) 1.081.713

(9.753) 1.117.259

(6.323) 592.074

Saldo kredit pada tanggal 30 Juni, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 berdasarkan klasifikasi kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut: 30 Juni 2013

e.

31 Desember 2011

2.128 344.400 224.477 314.336 54.460

(946)

Jumlah

2012

2012

31 Desember 2011

2010

Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet

894.844 42.732 2.225

1.050.613 28.994 8 3.936

1.074.102 40.504 467 1.684 10.255

555.978 28.512 5.395 8.512

Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai

939.801

1.083.551

1.127.012

598.397

Jumlah

938.855

(946)

(1.838) 1.081.713

(9.753) 1.117.259

(6.323) 592.074

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, saldo kredit berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

Individual Kolektif

507.317 432.484

482.676 600.875

526.871 600.141

239.256 359.141

Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai

939.801

1.083.551

1.127.012

598.397

Jumlah

938.855

(946)

195

(1.838) 1.081.713

(9.753) 1.117.259

(6.323) 592.074

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) f.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Saldo awal Individual Kolektif Pencadangan (pemulihan) Individual Kolektif Penerimaan kembali kredit hapus buku Kolektif Penghapusan Individual

728 1.110 445 (667)

(670)

Saldo akhir

946

2012

31 Desember 2011

2010

1.142 8.611

1.890 4.433

712 6.118

(414) (6.021)

(642) 4.178

1.178 2.042

(1.480)

(106)

(3.727)

-

-

-

1.838

9.753

6.323

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan tersebut. g.

Suku bunga rata-rata per tahun 30 Juni 2013 Konsumsi Modal kerja Investasi Direksi dan karyawan

13,99% 11,73% 12,86% 6,66%

2012 11,65% 11,12% 12,85% 7,87%

31 Desember 2011 14,74% 14,73% 13,55% 8,41%

2010 16,33% 14,97% 11,92% 9,25%

Perusahaan mengadakan kerja sama pembiayaan (Joint financing dan channeling) dengan beberapa perusahaan pembiayaan (Catatan 37) untuk kendaraan bermotor dan barang elektronik. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 saldo kredit yang disalurkan melalui sistem pembiayaan bersama sebesar Rp 438.661, Rp 523.037, Rp 484.181 dan Rp 49.601. h.

Kredit karyawan merupakan kredit untuk keperluan lainnya dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Kredit yang diberikan kepada karyawan dibebani bunga rata-rata per 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebesar 6,66%, 7,87%, 8,41% dan 8,72%.

i.

Rasio kredit bermasalah - bersih pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 0,07%, 0,22%, 0,98% dan 2,00%. Rasio kredit bermasalah - kotor pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 0,24%, 0,36%, 1,10% dan 2,32%.

196

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) j.

Rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013

2012

Industri pengolahan Kegiatan yang belum jelas batasannya Jasa perorangan yang melayani rumah tangga Perdagangan besar dan eceran Perdagangan, restoran dan hotel Konstruksi Perumahan

-

-

Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai

2.225 (1.571)

31 Desember 2011

2010

2.049

2.380

1.540

6.693

65

1.380

5.510

4.732

27 84

-

3.356 2.000 -

2.482

3.944 (1.585)

12.406 (1.422)

13.907 (2.066)

2.359

10.984

11.841

Jumlah

184

654

k.

Kredit dijamin antara lain dengan deposito, jaminan hipotik, mesin-mesin, kendaraan, piutang usaha dan persediaan. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, jumlah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai masing-masing sebesar Rp 62.061, Rp 328.957, Rp 414.609 dan Rp 183.571.

l.

Mutasi kredit yang dihapuskan adalah sebagai berikut : 30 Juni 2013 Saldo awal Mutasi selama periode berjalan Penghapusan Penerimaan kembali Hapus tagih

31 Desember 2011

2010

500

7.355

6.617

6.794

670

500 (7.355)

1.640 (342) (560)

-

7.355

6.617

(670)

Saldo akhir

2012

500

500

(100) (77)

m.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 saldo kredit yang direstruktur masing-masing sebesar Rp 1.157, Rp 1.546, Rp 1.755 dan Rp 1.893 dengan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 503, Rp 833, Rp 713 dan Rp 726.

n.

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak terdapat penyediaan dana Perusahaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melanggar ataupun melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

197

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 9.

Pendapatan Bunga Akrual Rincian pendapatan bunga akrual adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

Kredit Efek-efek

5.200 589

5.502 81

4.928 66

3.109 531

Jumlah

5.789

5.583

4.994

3.640

Pendapatan bunga akrual dari pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 61, Rp 413, Rp 797 dan Rp 312 (Catatan 31). 10. Biaya Dibayar Dimuka 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

Sewa Asuransi Jasa pengolahan data Pemeliharaan aset tak berwujud Lain-lain

4.655 279 265 194 2.546

4.204 2 270 1.121

4.499 3 146 1.812

3.880 2.461

Jumlah

7.939

5.597

6.460

6.341

Biaya dibayar dimuka dari pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 113, Rp 225, nihil dan Rp 200 (Catatan 31).

11. Aset Tetap 1 Januari 2013

Perubahan selama periode 2013 Penambahan Pengurangan

30 Juni 2013

Biaya perolehan: Pemilikan Langsung Perabotan dan peralatan Kendaraan

10.563 4.401

149 12

(78) (284)

10.634 4.129

Jumlah

14.964

161

(362)

14.763

8.298 3.034

626 460

(78) (284)

8.846 3.210

11.332

1.086

(362)

12.056

Akumulasi penyusutan: Pemilikan Langsung Perabotan dan peralatan Kendaraan Jumlah Nilai Tercatat

3.632

198

2.707

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1 Januari 2012 Biaya perolehan: Pemilikan Langsung Perabotan dan peralatan Kendaraan

Perubahan selama tahun 2012 Penambahan Pengurangan

31 Desember 2012

9.721 4.420

999 145

(157) (164)

10.563 4.401

14.141

1.144

(321)

14.964

Akumulasi penyusutan: Pemilikan Langsung Perabotan dan peralatan Kendaraan

7.024 1.955

1.440 1.143

(166) (64)

8.298 3.034

Jumlah

8.979

2.583

(230)

11.332

Nilai Tercatat

5.162

Jumlah

1 Januari 2011

3.632

Perubahan selama tahun 2011 Penambahan Pengurangan

31 Desember 2011

Biaya perolehan: Pemilikan Langsung Perabotan dan peralatan Kendaraan

11.604 5.818

592 874

(2.475) (2.272)

9.721 4.420

Jumlah

17.422

1.466

(4.747)

14.141

7.979 2.499

1.512 1.074

(2.467) (1.618)

7.024 1.955

10.478

2.586

(4.085)

8.979

Akumulasi penyusutan: Perabotan dan peralatan Kendaraan Jumlah Nilai Tercatat

6.944 1 Januari 2010

Biaya perolehan: Pemilikan langsung Perabotan dan peralatan Kendaraan

5.162 Perubahan selama tahun 2010 Penambahan Pengurangan

31 Desember 2010

9.501 3.915

2.355 2.482

(252) (579)

11.604 5.818

13.416

4.837

(831)

17.422

Akumulasi penyusutan: Pemilikan langsung Perabotan dan peralatan Kendaraan

6.736 2.308

1.284 771

(42) (579)

7.978 2.500

Jumlah

9.044

2.055

(621)

10.478

Nilai Tercatat

4.372

Jumlah

199

6.944

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Jumlah beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.086, Rp 2.583, Rp 2.586 dan Rp 2.055 (Catatan 26). Aset tetap Perusahaan berupa kendaraan bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp 4.129, Rp 4.401, Rp 4.420 dan Rp 5.818 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, huru-hara, pencurian dan risiko lainnya pada PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Lippo General Insurance Tbk, pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2013 serta pada PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 3.933, Rp 3.791, Rp 3.899 dan Rp 5.177. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan menjual aset tetapnya dengan nilai tercatat masing-masing sebesar nihil, Rp 91, Rp 662 dan Rp 210 pada harga jual masing-masing sebesar Rp 61, Rp 100, Rp 1.692 dan Rp 586. Keuntungan bersih penjualan aset tetap tersebut dibukukan pada laba rugi periode berjalan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap tersebut masing-masing pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak ada aset tetap Perusahaan yang ditempatkan sebagai jaminan.

12. Agunan yang Diambil Alih 30 Juni 2013

31 Desember 2011

2012

2010

Nilai agunan yang diambil alih Cadangan kerugian penurunan nilai

-

152 (74)

9.173 (266)

16.350 (579)

Jumlah

-

78

8.907

15.771

Selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan telah menjual agunan yang diambil alih dengan nilai sebesar Rp 152, Rp 9.020, Rp 7.177 dan Rp 131 pada nilai jual sebesar Rp 75, Rp 6.802, Rp 9.021 dan Rp 131. Keuntungan (kerugian) bersih yang timbul dari penjualan agunan yang diambil dalam laporan laba rugi periode berjalan.

200

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Saldo awal Pemulihan

74 (74)

Saldo akhir

31 Desember 2011

2012

2010

266 (192)

579 (313)

793 (214)

74

266

579

-

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi. 13. Aset Lain-lain - bersih 30 Juni 2013 Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 29) Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2010 Barang cetakan dan materai Setoran jaminan Tagihan ATM bersama Aset tak berwujud - bersih Lain-lain

410 67

31 Desember 2011

-

-

474 286 260 104 1.263

171 597

415 1.569 415 277 377 251

2.864

1.891

3.304

-

Jumlah

2012

415 426 282

2010

1.569 448 212 592 2.551 5.372

14. Liabilitas Segera 30 Juni 2013 Kiriman uang Cadangan THR Tarikan dana ATM Bersama Bunga deposito jatuh tempo Listrik dan telepon Lain-lain

5.782 600 440 115 58 72

Jumlah

7.067

201

2012

31 Desember 2011

103 -

44 -

392 119 34 -

242 -

320 164 22 -

648

2010

204 28 -

550

474

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. Simpanan 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

Giro Tabungan Deposito

56.037 142.101 1.008.169

56.994 129.784 1.141.033

70.013 124.816 1.087.098

39.441 99.052 672.950

Jumlah

1.206.307

1.327.811

1.281.927

811.443

30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

a.

2010

Giro terdiri dari: 2010

Pihak berelasi Pihak ketiga

7.816 48.221

11.743 45.251

8.822 61.191

8.824 30.617

Jumlah

56.037

56.994

70.013

39.441

Suku bunga per tahun atas giro untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing berkisar antara 0,00% - 4,50%, 0,00% - 3,75%, 1,00% - 4,75% dan 1,00% - 3,50%. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, saldo giro yang dijaminkan sebagai jaminan Bank Garansi masing-masing sebesar Rp 895, Rp 1.001, Rp 244 dan Rp 244 (Catatan 30). b.

Tabungan terdiri dari: 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

Pihak berelasi Tabina Eksekutif Tabungan Perdana Tabungan Tabina Tabungan Pinter Tabunganku Jumlah

10.372 2.288 2.772 17 2 15.451

8.530 5.360 11 2 13.903

11.252 4.246 2.053 94 2 17.647

6.720 4.235 59 2 11.016

Pihak ketiga Tabungan Tabina Tabungan Perdana Tabina Mahasiswa Tabina Eksekutif Tabungan Pinter Tabunganku Tabungan Pasti Jumlah

63.218 45.113 8.706 6.664 2.106 739 104 126.650

100.591 8.073 4.623 1.938 635 21 115.881

46.405 46.032 6.003 5.820 2.220 689 107.169

33.516 40.864 4.921 6.972 1.626 137 88.036

Jumlah

142.101

129.784

124.816

99.052

202

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Suku bunga per tahun atas tabungan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 0,00% - 5,00%, 0,00% - 5,00%, 0,00% - 5,00%, dan 0,80% - 5,00%. Tidak terdapat tabungan yang dijaminkan sebagai jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. c.

Deposito terdiri dari: 30 Juni 2013 Deposito on call - pihak ketiga

2012

31 Desember 2011

2010

4.768

13.583

26.986

21.669

Deposito berjangka Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah

77.480 925.921 1.003.401

50.126 1.077.324 1.127.450

59.353 1.000.759 1.060.112

61.724 589.557 651.281

Jumlah

1.008.169

1.141.033

1.087.098

672.950

2012

31 Desember 2011

Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu: Berdasarkan periode deposito: 30 Juni 2013 1 bulan atau kurang 3 bulan 6 bulan 12 bulan Jumlah

2010

861.505 94.258 20.418 31.988

997.107 95.597 22.035 26.294

896.852 104.018 65.185 21.043

575.582 51.644 18.182 27.542

1.008.169

1.141.033

1.087.098

672.950

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo: 30 Juni 2013 Kurang dari atau sama dengan 1 bulan Lebih dari 1 s/d 3 bulan Lebih dari 3 s/d 6 bulan Lebih dari 6 s/d 12 bulan Jumlah

2012

31 Desember 2011

2010

900.739 64.135 16.774 26.521

1.038.929 81.286 14.767 6.051

985.152 85.812 13.392 2.742

513.138 137.938 15.194 6.680

1.008.169

1.141.033

1.087.098

672.950

Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 saldo deposito yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp 58.794, Rp 325.932, Rp 420.579, dan Rp 184.801, sedangkan saldo deposito yang dijadikan jaminan atas bank garansi masing-masing sebesar Rp 80, Rp 1.035, Rp 330 dan nihil.

203

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Suku bunga per tahun atas deposito untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masingmasing berkisar antara 3,00% - 9,00%, 5,50% - 8,00%, 6,28% - 8,50%, dan 7,93% - 8,02%.

16. Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari bank lain dalam Rupiah seluruhnya merupakan tranksaksi dengan pihak ketiga, terdiri dari: 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

Giro Deposito

6.437 10.852

9.326 31.390

5.504 28.300

2.502 11.202

Jumlah

17.289

40.716

33.804

13.704

a.

Giro Suku bunga per tahun atas giro dari bank lain untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masingmasing berkisar antara 1,00% - 5,50%, 1,00% - 5,50%, 1,00% - 6,50%, dan 1,00% - 7,00%.

b.

Deposito Terdiri dari: 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

Deposito on call Deposito berjangka

402 10.450

31.390

28.300

11.202

Jumlah

10.852

31.390

28.300

11.202

Berdasarkan periode deposito: 30 Juni 2013 Kurang dari 1 bulan 1 bulan 3 bulan 12 bulan Jumlah

204

2012

31 Desember 2011

2010

402 1.900 5.300 3.250

17.590 11.300 2.500

26.100 200 2.000

11.002 200 -

10.852

31.390

28.300

11.202

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo: 30 Juni 2013 Kurang dari 1 bulan 1 bulan 3 bulan 12 bulan Jumlah

2012

31 Desember 2011

2010

2.302 7.100 200 1.250

23.090 5.800 500 2.000

26.750 100 100 1.350

11.102 100 -

10.852

31.390

28.300

11.202

Suku bunga per tahun atas deposito dari bank lain untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masingmasing berkisar antara 3,50% - 7,50%, 6,50% - 7,50%, 6,50% - 8,00%, dan 7,00% - 8,50%.

17. Utang Pajak 30 Juni 2013 Pajak kini (Catatan 29) Pajak penghasilan Pasal 4 (2) dan 23 Pasal 21 Pasal 25 Jumlah pajak penghasilan

2012

-

2010

-

-

1.336 90 192 1.618

1.492 85 384 1.961

1.596 85 69 1.750

921 53 275 1.249

7

1.218

508

15

1.625

3.464

2.258

1.264

Pajak Pertambahan Nilai Saldo akhir tahun

285

31 Desember 2011

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Perusahaan (self-assessment). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun (dari sebelumnya 10 tahun) setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sedangkan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya ketetapan tersebut berakhir paling lama pada akhir tahun pajak 2013. 18. Beban Bunga Akrual 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

Deposito berjangka Deposito - simpanan dari bank lain Giro KMK

3.631 42 14

3.732 118 15

3.659 69 1

2.326 40 176

Jumlah

3.687

3.865

3.729

2.542

205

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Jumlah beban bunga akrual kepada pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 213, Rp 168, Rp 164 dan Rp 157 (Catatan 31).

19. Modal Saham Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)

Persentase Kepemilikan %

Jumlah Rp

PT Kharisma Prima Karya Oki Widjaja

126.720.000 1.280.000

99 1

126.720 1.280

Jumlah

128.000.000

100

128.000

Manajemen Permodalan Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan wajib untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standar industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan kepada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan terhadap modal yang tersedia. Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan sepanjang periode yang disajikan. Rasio kecukupan modal pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 21,02%, 18,42%, 17,11% dan 28,23%. Rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

I. Komponen Modal A. Modal Inti B. Modal Pelengkap

154.215 8.471

119.494 422

119.351 6.999

114.841 4.398

II. Jumlah modal

162.686

119.916

126.350

119.239

206

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30 Juni 2013 III. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik Risko pasar Risiko operasional Jumlah ATMR untuk risiko kredit, pasar dan operasional

2012

31 Desember 2011

2010

772.177 23.854 103.736

651.034 96.104

738.581 8.764 92.390

422.431 3.312 54.692

899.767

747.138

839.735

480.435

IV. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang tersedia KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional dan pasar V. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan

21,07%

18,42%

17,11%

28,23%

20,44%

18,42%

16,91%

28,01%

18,57%

16,05%

15,20%

24,99%

18,08%

16,05%

15,05%

24,82%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

20. Modal Disetor Lainnya Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Mei 2013 yang didokumentasikan dalam Akta No. 02 tanggal 1 Mei 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan disetor yang semula sebesar Rp 128.000 menjadi sebesar Rp 158.000 untuk diambil bagian dengan uang tunai oleh PT Aji Lebur Seketi sebesar Rp 22.877 dan Oki Widjaja sebesar Rp 7.123. Pada tanggal laporan posisi keuangan, peningkatan modal ini belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sehingga dicatat sebagai modal disetor lainnya. 21. Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya Saldo laba yang ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebesar Rp 1.920 merupakan saldo yang berasal dari saldo laba tahun 1994 sebesar Rp 837 dan laba tahun 2007 sebesar Rp 1.083. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam Akta No. 64 tanggal 30 April 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebesar Rp 815 untuk cadangan umum. 22. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

207

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Berikut adalah nilai tercatat aset keuangan dan estimasi nilai wajar Perusahaan dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Nilai Estimasi Tercatat Nilai Wajar Aset Keuangan Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Efek-efek Dimiliki hingga jatuh tempo Efek-efek Tersedia untuk dijual Efek-efek Pinjaman diberikan dan piutang Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia Kredit yang diberikan - bersih Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain

9.723

2012 Nilai Tercatat

Estimasi Nilai Wajar

-

-

9.723

31 Desember 2011 Nilai Estimasi Tercatat Nilai Wajar

14.865

15.015

2010 Nilai Tercatat

10.199

Estimasi Nilai Wajar

10.302

48.943

48.943

39.277

39.277

68.399

68.399

29.313

29.313

58.456

58.456

26.967

27.239

5.247

5.300

68.886

69.250

13.009

13.009

14.745

14.745

10.836

10.836

9.366

9.366

96.123 61

96.123 61

104.301 66

104.301 67

103.372 271

103.372 274

62.336 376

62.336 379

215.974

215.974

227.943

227.943

95.288

95.288

137.856

137.856

938.855

938.855

1.081.713

1.081.713

1.117.259

1.117.259

592.074

592.074

5.789 628

5.789 628

5.583 282

5.583 282

4.994 277

4.994 277

3.640 212

3.640 212

Jumlah Aset Keuangan

1.387.561

1.387.561

1.500.877

1.501.150

1.420.808

1.421.014

914.258

914.728

Liabilitas Keuangan Liabilitas Keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Beban bunga akrual Liabilitas lain-lain

7.067 1.206.307

7.067 1.206.307

648 1.327.811

648 1.327.811

550 1.281.927

550 1.281.927

474 811.443

474 811.443

17.289 3.687 44

17.289 3.687 44

40.716 3.865 -

40.716 3.865 -

33.804 3.729 -

33.804 3.729 -

13.704 2.542 -

13.704 2.542 -

Jumlah Liabilitas Keuangan

1.234.394

1.234.394

1.373.040

1.373.040

1.320.010

1.320.010

828.163

828.163

Hirarki Nilai Wajar Tabel berikut mengungkapkan hirarki nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012: Tingkat 1 Aset Keuangan Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Efek-efek Tersedia untuk dijual Efek-efek Jumlah Aset Keuangan

30 Juni 2013 Tingkat 2

Jumlah

9.723

-

9.723

58.456 68.179

-

58.456 68.179

208

Tingkat 1

31 Desember 2012 Tingkat 2

-

-

-

27.239 27.239

-

27.239 27.239

Jumlah

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (bid price) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 1 terdiri dari investasi dalam obligasi (termasuk obligasi Pemerintah) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan. Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan adalah kuotasi harga pasar atau kuotasi harga penjual untuk instrumen sejenis. Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:    

Nilai wajar efek-efek, kecuali Sertifikat Bank Indonesia adalah berdasarkan harga pasar. Nilai wajar Sertifikat Bank Indonesia, adalah mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek. Nilai wajar kredit yang diberikan adalah berdasarkan metode arus kas diskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku. Nilai wajar aset keuangan selain efek-efek dan kredit yang diberikan adalah mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek. Nilai wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik sewaktu-waktu, atau jatuh tempo dalam jangka pendek adalah sama dengan yang terutang pada saat penarikan yakni sebesar nilai tercatatnya.

23. Pendapatan Bunga 30 Juni (6 Bulan) 2013 2012

2012

31 Desember (12 Bulan) 2011 2010

Kredit yang diberikan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Giro pada Bank indonesia dan bank lain

61.813

73.072

142.513

97.811

86.695

3.784 3.496 306

1.581 1.744 327

5.187 4.034 616

8.754 6.869 482

5.679 7.925 64

Jumlah

69.399

76.724

152.350

113.916

100.363

Pendapatan bunga yang diterima dari pihak berelasi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.994, Rp 18.185, Rp 31.955, Rp 16.886 dan Rp 9.926 atau masing-masing sebesar 2,87%, 23,70%, 20,97%, 14,82% dan 9,89% dari jumlah pendapatan bunga (Catatan 31).

209

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 24. Beban Bunga 30 Juni (6 bulan) 2013 2012 Simpanan Deposito Tabungan Giro Jumlah Simpanan dari bank lain Deposito Giro Jumlah Premi penjaminan Pemerintah (Catatan 33) Jumlah

2012

31 Desember (12 bulan) 2011 2010

38.856 1.949 983 41.788

42.965 1.759 831 45.555

84.264 3.484 1.707 89.455

64.361 3.320 1.876 69.557

45.231 3.433 1.890 50.554

620 210 830

1.516 162 1.678

3.620 361 3.981

900 268 1.168

631 71 702

1.236

1.618

3.075

1.705

1.375

43.854

48.851

96.511

72.430

52.631

Beban bunga yang dibayarkan kepada pihak berelasi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 2.843, Rp 1.545, Rp 2.999, Rp 1.885 dan Rp 2.470 atau masing-masing sebesar 6,48%, 3,16%, 3,11%, 2,60% dan 4,69% dari jumlah beban bunga (Catatan 31).

25. Beban Karyawan 30 Juni (6 bulan) 2013 2012 Gaji pegawai Lain-lain Jumlah

2012

31 Desember (12 bulan) 2011 2010

9.603 993

9.419 608

17.819 1.215

17.493 1.209

16.789 1.166

10.596

10.027

19.034

18.702

17.955

26. Beban Umum dan Administrasi 30 Juni (6 bulan) 2013 2012 Barang dan jasa Sewa (Catatan 31) Promosi Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 28) Penyusutan aset tetap (Catatan 11) Pajak Pemeliharaan dan perbaikan Pendidikan dan pelatihan Asuransi Amortisasi aset tidak berwujud Lain-lain Jumlah

2012

31 Desember (12 bulan) 2011 2010

4.526 3.610 1.728 1.093 1.086 1.560 419 404 166 68 5

4.035 3.070 1.534 1.050 1.277 328 473 1.228 104 140 52

7.831 6.890 2.375 2.053 2.583 1.974 1.040 1.366 164 230 18

8.282 5.595 2.106 1.460 2.586 136 1.104 1.259 260 283 216

8.809 4.624 2.289 1.211 2.055 88 870 972 222 368 1.341

14.665

13.291

26.524

23.287

22.849

210

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Beban umum dan administrasi yang dibayarkan kepada pihak berelasi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 322, Rp 284, Rp 564, Rp 686 dan Rp 687, atau masing-masing 2,20%, 2,14%, 2,13%, 2,94% dan 3,01% dari beban umum dan administrasi (Catatan 31).

27. Laba per Saham 30 Juni (6 bulan) 2013 2012 Laba bersih

31 Desember (12 bulan) 2011

2012

2010

1.140

8.920

13.128

2.340

6.769

138.055.866

128.000.000

128.000.000

128.000.000

128.000.000

8,25

69,69

102,56

18,28

52,88

Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk

perhitungan laba per saham dasar Laba bersih per saham

(angka penuh)

28. Imbalan Pasca-Kerja Besarnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, aktuaris independen, tertanggal 1 Juli 2013. Jumlah karyawan yang berhak atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebanyak 229, 234, 231, dan 241 karyawan. Rekonsiliasi nilai kini dan jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang tidak didanai Biaya jasa lalu yang belum diamortisasi Keuntungan aktuarial yang belum diakui Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

2012

1.865

1.916

2011

2.807

31 Desember 2010

2009

2008

640

345

830

(80)

(95)

(110)

(44)

(51)

(66)

(1.262)

(1.709)

(1.496)

113

100

(498)

1.245

673

350

222

559

211

156

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Rincian beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 (6 bulan)

2012

31 Desember (12 bulan) 2011 2010

Beban jasa kini Biaya bunga Amortisasi biaya jasa lalu Hasil yang diharapkan dari aset program Keuntungan kurtailmen

1.006 323 7 (216) (27)

1.903 571 14 (321) (114)

1.772 500 14 (277) (549)

1.018 456 14 (277) -

Jumlah beban imbalan kerja jangka panjang (Catatan 26)

1.093

2.053

1.460

1.211

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 (6 bulan) 155 1.093 (689)

Saldo awal Biaya imbalan kerja periode berjalan Iuran yang dibayarkan Saldo akhir

2012

31 Desember (12 bulan) 2011 2010

1.245 2.053 (3.142)

559

156

673 1.460 (888)

350 1.211 (888)

1.245

673

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Usia pensiun Iuran kematian

30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

7,50% per tahun 8% per tahun 56 tahun 10% dari TMI - 2011

6,50% per tahun 8% per tahun 56 tahun 10% dari TMI - 2011

7% per tahun 8% per tahun 56 tahun 10% dari TMI - 1999

2010 9.5% per tahun 8% per tahun 56 tahun TMI 1999

29. Pajak Penghasilan a.

Beban (penghasilan) pajak Perusahaan terdiri dari: 30 Juni 2 013 (6 bulan) Pajak kini Pajak tangguhan Juml ah

212

2012

31 Desemb er (12 bulan) 2 011 2010

1.059 (136)

4.81 8 (3 4)

1.316 (65)

2.636 (26)

923

4.78 4

1.251

2.610

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) b.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 (6 bulan) Laba sebelum pajak penghasilan

2.063

Beda temporer Liabilitas lain-lain Imbalan kerja jangka panjang - bersih Pencadangan (pemulihan) kerugian agunan yang diambil alih

215 404 (75)

Beda tetap SKPKB Beban umum dan administrasi Penyusutan kendaraan Sumbangan dan hadiah Biaya pajak Denda pajak

1.459 106 57 10 -

Laba kena pajak Beban pajak penghasilan Dikurangi : Pajak penghasilan pasal 25 Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan (Catatan 13 dan 17)

31 Desember (12 bulan) 2012 2011 2010 17.912

3.591

9.379

1.419 (1.089)

-

572

-

266

-

-

323 -

-

184 74 64 708

108 154 60 506 6

269 38 74 163 298

4.239

19.272

5.263

10.544

1.059

4.818

1.316

2.635

(1.469)

(4.533)

(1.731)

(4.204)

(415)

(1.569)

(410)

-

285

Laba kena pajak tahun 2012, 2011 dan 2010 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada bulan Februari 2013, Perusahaan menerima SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas pajak penghasilan pasal 21 dan 23 serta SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pemeriksaan pajak tahun 2011. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas kewajiban pajak tersebut sebesar Rp 1.965 pada bulan Februari 2013 dan telah dibukukan dalam akun beban pajak dalam laporan laba rugi komprehensif. Pada tanggal 19 April 2012, Perusahaan menerima SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dari Kantor Pelayanan Pajak No. 00034/406/10/073/12 atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 25/29 tahun 2010 sebesar Rp 1.219. Pada tanggal 28 April 2010, Perusahaan menerima SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dari Kantor Pelayanan Pajak No. 00070/406/08/073/10 atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 25/29 tahun 2008 sebesar Rp 1.089. Selama tahun 2010, Perusahaan menerima beberapa SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dari Kantor Pelayanan Pajak atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 selama tahun 2008 dengan jumlah sebesar Rp 6.

213

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) c.

Pajak Tangguhan Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif (12 bulan)

31 Desember 2012

Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif (6 bulan)

312

(48) 355 (273)

18 355 39

(18) 53 101

378

34

412

136

31 Desember 2011 Aset pajak tangguhan: Cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih Liabilitas lain-lain Imbalan kerja jangka panjang

66 -

Jumlah - bersih

1 Januari 2010

Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif (12 bulan)

198

(53)

1

(1)

-

1 87

(1) 81

-

287

26

Aset pajak tangguhan: Cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada bank lain Imbalan kerja jangka panjang Jumlah

30 Juni 2013

408 140 548

31 Desember 2010

Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif (12 bulan)

31 Desember 2011

145

(79)

66

-

-

-

-

168

144

312

313

65

378

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 (6 bulan) Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif

2.063

17.912

3.591

9.379

515

4.478

898

2.345

365 26 3 14

-

Beban pajak atas dasar tarif pajak yang berlaku Pengaruh pajak atas perbedaan tetap SKPKB Beban umum dan administrasi Sumbangan dan hadiah Penyusutan kendaraan Biaya pajak Denda pajak Jumlah

408

67 18 10 41 74 210

923

4.735

1.106

2.555

49

145

55

4.784

1.251

2.610

923

214

27 14 39 126 2 208

-

Jumlah beban pajak

46 15 18 177 1 257

-

Jumlah Koreksi atas pajak tangguhan

31 Desember (12 bulan) 2012 2011 2010

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30. Komitmen dan Kontinjensi Perusahaan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rangka eksporimpor, pemberian garansi dan pemberian kredit kepada nasabah dengan rincian sebagai berikut: 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

KOMITMEN Liabilitas Komitmen: Fasilitas kredit yang belum ditarik Pihak berelasi Pihak ketiga

2.560 35.945

2.355 25.398

11.350 14.095

1.188 20.325

Jumlah liabilitas komitmen

38.505

27.753

25.445

21.513

KONTINJENSI Tagihan Kontinjensi: Bunga dalam penyelesaian Pihak ketiga

730

916

1.395

1.255

Aset dihapuskan Kredit hapus buku - pihak ketiga Lainnya

500

-

-

7.355 6

6.617 862

Jumlah Tagihan Kontinjensi

1.230

1.416

8.756

8.734

613 642

613 586

-

-

1.255

500

Liabilitas Kontinjensi : Bank garansi Pihak berelasi Pihak ketiga Jumlah Liabilitas Kontinjensi Kontinjensi - bersih

(25)

592

247

1.199

592

247

217

8.164

8.487

Saldo bank garansi yang dijamin dengan jaminan tunai pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 975, Rp 2.036, Rp 574 dan Rp 433 (Catatan 15).

31. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi Sifat Pihak Berelasi Selain karyawan kunci, pihak berelasi dengan Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham (termasuk pemegang saham akhir) Perusahaan. PT Kharisma Prima Karya, Hadi Surya dan Oki Widjaja.

215

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) b. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Perusahaan. PT Anugrah Nusantara Abadi, PT Tunggaladhi Baskara, PT Bagusnusa Samudra Gemilang, PT Bagus Setia Giri, PT Galva, PT Kintap Jaya Wattindo, PT Elsiscom Prima Karya, PT Berlian Laju Tanker, PT Perkebunan Kroewoek, PT Reico Seismik, PT Triusaha Sari Tani dan PT Alas Watu Utama. c.

Perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga dekat pemegang saham dan manajemen kunci Perusahaan.

Transaksi Pihak Berelasi Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang meliputi antara lain: a. Transaksi aset dan liabilitas dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 Persentase terhadap jumlah aset/ Jumlah liabilitas Aset Kredit PT Elsiscom Prima Karya PT Anugrah Nusantara Abadi PT Perkebunan Kroewoek Oki Widjaja PT Alas Watu Utama PT Tunggaladhi Baskara PT Bagusnusa Samudra Gemilang PT Reico Seismik PT Astaka Dodol PT Baturona Adimulya PT Triusaha Sari Tani Lain-lain Jumlah Pendapatan bunga akrual Biaya dibayar dimuka Jumlah Aset Liabilitas Simpanan Giro Tabungan Deposito Jumlah Beban bunga akrual Deposito Jumlah Liabilitas

2012 Persentase terhadap jumlah aset/ Jumlah liabilitas

31 Desember 2011 Persentase terhadap jumlah aset/ Jumlah liabilitas

2010 Persentase terhadap jumlah aset/ Jumlah liabilitas

13.940 7.300 6.500 5.699 1.856 -

1,00% 0,52% 0,46% 0,41% 0,13% -

11.931 9.900 6.500 8.199 1.836 160.000

0,79% 0,65% 0,43% 0,54% 0,12% 10,58%

1.602 6.500 8.199 1.758 190.000

0,11% 0,45% 0,57% 0,12% 13,15%

25.483 3.448 1.868 -

2,69% 0,36% 0,20% -

2.010 37.305

0,14% 2,66%

19.376 1.000 8.173 226.915

1,28% 0,07% 0,54% 15,01%

171.046 1.000 2.813 382.918

11,84% 0,07% 27,19% 53,50%

65.240 1.000 36.629 26.104 1.056 1.501 162.329

6,88% 0,11% 3,86% 2,75% 0,11% 17,13% 34,08%

61

0,00%

413

0,03%

797

0,06%

312

0,03%

113

0,01%

225

0,01%

-

200

0,02%

37.479

2,68%

227.553

15,05%

383.715

26,56%

162.841

17,16%

7.816 15.451 77.480 100.747

0,63% 1,25% 6,26% 8,14%

11.743 13.903 50.126 75.772

0,85% 1,00% 3,64% 5,49%

8.822 17.647 59.353 85.822

0,67% 1,33% 4,48% 6,48%

8.824 11.016 61.724 81.564

1,06% 1,33% 7,43% 9,82%

213

0,02%

168

0,01%

164

0,01%

157

0,02%

100.960

8,15%

75.940

5,50%

85.986

6,49%

81.721

9,84%

-

b. Pendapatan bunga yang diterima dari pihak berelasi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.994, Rp 18.185, Rp 31.955, Rp 16.886 dan Rp 9.926, atau masing-masing 2,87%, 23,70%, 20,97%, 14,82% dan 9,89% dari jumlah pendapatan bunga (Catatan 23).

216

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) c.

Beban bunga yang dibayar kepada pihak berelasi untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 2.843, Rp 1.545, Rp 2.999, Rp 1.885 dan Rp 2.470 atau masing-masing sebesar 6,48%, 3,16%, 3,11%, 2,60% dan 4,69% dari jumlah beban bunga (Catatan 24).

d. Pada tanggal 14 Oktober 2009, Perusahaan menandatangani Perjanjian Sewa Kendaraan dengan PT Kharisma Prima Karya untuk beberapa kendaraan operasional Perusahaan. Masa sewa kendaraan adalah 2 – 3 tahun dengan jatuh tempo sewa terakhir 10 Januari 2016. Beban sewa yang dibayarkan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 sebesar Rp 209, Rp 171, Rp 339, Rp 446 dan Rp 447 (Catatan 26). e. Perusahaan menandatangani perjanjian sewa gedung dengan PT Galva untuk sewa gedung Jl. Hayam Wuruk No. 27, Jakarta Pusat dengan masa sewa 2 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Beban sewa yang dibayarkan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan 2012 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 113, Rp 113, Rp 225, Rp 240 dan Rp 240 (Catatan 26). f.

Perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan kunci. Imbalan yang diberikan kepada direksi dan anggota manajemen kunci lainnya adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013 (6 bulan)

Direksi % Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca-kerja Jumlah

Dewan Komisaris % Rp

Rp

Personil manajemen kunci lainnya % Rp

%

Jumlah Rp

83 17

1.276 264

50 50

488 487

94 6

1.896 117

81 19

3.660 868

100

1.540

100

975

100

2.013

100

4.528

31 Desember 2012 (12 bulan)

Direksi % Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca-kerja Jumlah

Dewan Komisaris % Rp

Rp

Personil manajemen kunci lainnya % Rp

%

Jumlah Rp

85 15

2.010 354

63 37

768 455

85 15

3.503 608

82 18

6.281 1.417

100

2.364

100

1.224

100

4.111

100

7.698

217

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Desember 2011 (12 bulan)

Direksi % Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca-kerja Jumlah

Dewan Komisaris % Rp

Rp

Personil manajemen kunci lainnya % Rp

%

Jumlah Rp

81 19

1.996 478

81 19

823 199

83 17

3.154 645

82 18

5.973 1.322

100

2.474

100

1.022

100

3.799

100

7.295

31 Desember 2010 (12 bulan)

Direksi

Dewan Komisaris % Rp

%

Rp

Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca-kerja

100 -

2.009 -

100 -

Jumlah

100

2.009

100

Personil manajemen kunci lainnya % Rp

%

Jumlah Rp

997

84 16

3.087 604

91 9

6.093 604

997

100

3.691

100

6.697

-

g. Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, saldo transaksi komitmen dan kontinjensi (bank garansi) dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 613 dan Rp 613 (Catatan 30), sedangkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak berelasi. Saldo jaminan tunai dari pihak berelasi sehubungan dengan transaksi bank garansi pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp 613 dan Rp 613.

32. Kontinjensi Perusahaan menghadapi perkara hukum atau gugatan yang timbul dari kegiatan normal usahanya. Manajemen Perusahaan bersama dengan penasehat hukum berpendapat bahwa liabilitas akhir atas perkara hukum atau gugatan tersebut, jika ada, tidak memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada provisi yang dibentuk atas liabilitas kontinjensi tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

33. Informasi Lainnya a.

Rasio CKPN aset keuangan terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah masing-masing sebesar 0,07%, 0,15%, 0,76%, dan 0,75%.

b.

Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah sebesar 0,17%, 0,30 %, 1,00%, dan 1,65%.

218

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) c.

Rasio kredit terhadap jumlah simpanan (Loan to deposit ratio – LDR) pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah masing- masing sebesar 77,01%, 81,60%, 87,92%, dan 73,74%.

d.

Perusahaan menerima surat dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (“PPA”) No. S.073/PAK-PAKP/1007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pelunasan Kewajiban Debitur dengan jumlah USD 172.599,73. Tagihan PPA kepada Perusahaan tersebut terkait dengan fasilitas L/C jatuh tempo yang berasal dari pengalihan tagihan PT Bank Umum Nasional (“BUN”) (Bank Beku Kegiatan Operasi) yang dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”). Perusahaan telah menanggapi hal tersebut melalui surat No. BIP/DIR/065/X/07 tanggal 29 Oktober 2007 yang menjelaskan bahwa tagihan tersebut tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan dan Perusahaan tidak memiliki tunggakan kewajiban kepada BUN. Pada tanggal 23 Januari 2013, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI melalui suratnya No. PJPN005/PUPNC.10.03/2013 telah mengirimkan Penetapan Jumlah Piutang Negara kepada Perusahaan dimana jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi Perusahaan adalah sebesar USD 189.859,70. Perusahaan melalui Law Office Musa Sinambela & Partners, telah mengirimkan surat No. 010/P/LO-MSP/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta untuk meninjau kembali Surat Keputusan PUPN di atas. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan ataupun jawaban dari KPKNL atas penyelesaian tagihan tersebut. Sebagai tanda itikad baik, Perusahaan telah melakukan setoran kepada PPA sebesar Rp 250 pada tanggal 9 September 2008.

e.

Jaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin liabilitas bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on-call, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, letters of credit, akseptasi, swap mata uang dan liabilitas kontinjen lainnya seperti bank garansi, standby letters of credits, performances bonds dan liabilitas sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti pinjaman subordinasi dan liabilitas kepada direktur, komisaris dan pihak terkait dengan bank. Berdasarkan Surat Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) No. S235/UP3/III/2005 pada tanggal 17 Maret 2005 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 18 April 2005. Liabilitas pembayaran bank yang dijamin hanya meliputi simpanan dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank. Selanjutnya program penjaminan Pemerintah tersebut akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2005. Ketentuan mengenai pengurangan dan pengakhiran program penjaminan ini merupakan penegasan dari ketentuan dalam keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004.

219

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 34. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 Perusahaan memiliki eksposur aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut : 30 Juni 2013 Jumlah dalam mata uang asal

Kas Dolar Amerika Serikat Dolar Singapura Dolar Australia Yen Jepang Dolar Hongkong Euro Eropa

Ekuivalen (Rp)

237 88 41 1 1 6

23.912 11.299 4.510 3.000 1.000 505

Jumlah

Jumlah dalam mata uang asal

164.671

1.634

Jumlah dalam mata uang asal

Ekuivalen (Rp)

11.385 8.516 4.460 3.000 8.640 485

110 67 44 1 11 6

374

Liabilitas lain-lain Dolar Amerika Serikat

31 Desember 2011

2012

2010

Ekuivalen (Rp)

24.177 9.508 3.350 54.000 4.100 370

219 67 31 6 5 4

239

146.747

Jumlah dalam mata uang asal

Ekuivalen (Rp)

158.000 145.000 60.000 4.000 1.000 1.000

1.568 1.139 551 1 1 13

332

1.419

-

3.273

-

-

-

35. Informasi Segmen a. Segmen Usaha Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yakni pemasaran dan kredit, treasuri, dan trade finance. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen primer Perusahaan, sebagai berikut: 30 Juni 2013 (6 bulan) Pemasaran dan Kredit

DKI Jakarta

Luar DKI Jakarta

Jumlah

Pendapatan Pendapatan bunga Pendapatan operasional lainnya Jumlah pendapatan

65.903 1.260

3.496 80

67.163

3.576

6

69.399 1.346

6

70.745

Beban Beban bunga Beban operasional lainnya Jumlah beban

43.854 77

-

43.931

-

287

-

43.854 364

-

44.218

Pendapatan segmen - bersih

26.527

Pendapatan yang tidak dapat dialokasian Beban yang tidak dapat dialokasikan

1.053 25.517

Laba sebelum pajak Beban pajak

2.063 923

Laba bersih

1.140

220

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30 Juni 2012 (6 bulan) Pemasaran dan Kredit

DKI Jakarta

Luar DKI Jakarta

Jumlah

Pendapatan Pendapatan bunga Pendapatan operasional lainnya Jumlah pendapatan

74.980 5.908

1.744 1.175

80.888

2.919

3

76.724 7.086

3

83.810

Beban Beban bunga Beban operasional lainnya Jumlah beban

48.851 1.586

-

-

48.851 1.586

50.437

-

-

50.437

Pendapatan segmen - bersih

33.373

Pendapatan yang tidak dapat dialokasian Beban yang tidak dapat dialokasikan

2.671 23.974

Laba sebelum pajak Beban pajak

12.070 3.150

Laba bersih

8.920

31 Desember 2012 (12 bulan) Pemasaran dan Kredit

Treasuri

Trade Finance

Jumlah

Pendapatan Pendapatan bunga Pendapatan operasional lainnya Jumlah pendapatan

148.316 7.596

4.034 5.042

-

155.912

9.076

-

164.992

4.213

-

96.511 6.431

-

102.942

4

152.350 12.642

Beban Beban bunga Beban operasional lainnya Jumlah beban

96.511 2.218

-

98.729

-

Pendapatan segmen - bersih

62.050

Pendapatan yang tidak dapat dialokasian Beban yang tidak dapat dialokasikan

2.891 47.029

Laba sebelum pajak Beban pajak

17.912 4.784

Laba bersih

13.128

221

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Desember 2011 (12 bulan) Pemasaran dan Kredit

DKI Jakarta

Luar DKI Jakarta

Jumlah

Pendapatan Pendapatan bunga Pendapatan operasional lainnya Jumlah pendapatan

107.047 3.383

6.869 696

110.430

7.565

21

113.916 4.100

21

118.016

Beban Beban bunga Beban operasional lainnya Jumlah beban

72.430 3.230

-

-

72.430 3.230

75.660

-

-

75.660

Pendapatan segmen - bersih

42.356

Pendapatan yang tidak dapat dialokasian Beban yang tidak dapat dialokasikan

3.877 42.642

Laba sebelum pajak Beban pajak

3.591 1.251

Laba bersih

2.340

31 Desember 2010 (12 bulan) Pemasaran dan kredit

Treasuri

Trade Finance

Jumlah

Pendapatan Pendapatan bunga Pendapatan operasional lainnya Jumlah pendapatan

92.438 1.516

7.925 2.241

14

100.363 3.771

93.954

10.166

14

104.134

52.631 3.484

-

-

52.631 3.484

56.115

-

-

56.115

Beban Beban bunga Beban operasional lainnya Jumlah beban Pendapatan segmen - bersih

48.019

Pendapatan yang tidak dapat dialokasian Beban yang tidak dapat dialokasikan

2.237 40.877

Laba sebelum pajak Beban pajak

9.379 2.610

Laba bersih

6.769

222

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30 Juni 2013 Pemasaran dan Kredit

Treasuri

Jumlah

Aset Aset segmen Aset yang tidak dapat dialokasikan

1.256.213

117.711

Jumlah aset

1.373.924 27.067 1.400.991

Liabilitas Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan

1.227.283

-

1.227.283 10.997

Jumlah liabilitas

1.238.280

31 Desember 2012 Pemasaran dan Kredit

Treasuri

Jumlah

Aset Aset segmen Aset yang tidak dapat dialokasikan

1.419.603

66.325

Jumlah aset

1.485.928 26.277 1.512.205

Liabilitas Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan

1.372.390

-

1.372.390 5.840

Jumlah liabilitas

1.378.230

31 Desember 2011 Pemasaran dan Kredit

Treasuri

Jumlah

Aset Aset segmen Aset yang tidak dapat dialokasikan

1.330.025

88.577

Jumlah aset

1.418.602 26.140 1.444.742

Liabilitas Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan

1.319.460

Jumlah liabilitas

-

1.319.460 4.378 1.323.838

223

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Desember 2010 Pemasaran dan Kredit

Treasuri

Jumlah

Aset Aset segmen Aset yang tidak dapat dialokasikan

811.522

108.929

Jumlah aset

920.451 28.336 948.787

Liabilitas Liabilitas segmen Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan

827.689

-

Jumlah liabilitas

827.689 2.940 830.629

b. Segmen Geografis Pendapatan bunga berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut: 30 Juni (6 bulan) 2013 2012

2012

31 Desember (12 bulan) 2011

2010

DKI Jakarta Pulau Jawa (diluar Jakarta)

67.306 2.093

68.795 7.929

132.744 19.606

109.037 4.879

96.385 3.978

Jumlah

69.399

76.724

152.350

113.916

100.363

Nilai tercatat aset segmen berdasarkan wilayah geografis atau lokasi aset tersebut adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013

2012

DKI Jakarta Pulau Jawa (diluar Jakarta)

1.123.700 250.224

1.282.331 203.597

1.369.190 49.412

856.017 64.434

Jumlah

1.373.924

1.485.928

1.418.602

920.451

31 Desember 2011

2010

Nilai perolehan atas aset tetap berdasarkan wilayah geografis atau lokasi aset tersebut adalah sebagai berikut: 30 Juni 2013

2012

31 Desember 2011

2010

DKI Jakarta Pulau Jawa (diluar Jakarta)

10.145 4.618

10.584 4.380

9.719 4.422

13.149 4.273

Jumlah

14.763

14.964

14.141

17.422

224

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 36. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan telah mengalami perkembangan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (Good Corporate Governance). Sebagai tanggapan Perusahaan terhadap kondisi tersebut, Perusahaan telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko Perusahaan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/2003 yang telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 5/21/DPNP yang telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP, dimana pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan bisnis Bank. Penerapan manajemen risiko yang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh, telah dituangkan dalam pedoman pelaksanan internal. Lingkup penerapan manajemen risiko Perusahaan meliputi 8 (delapan) jenis risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik dan Risiko Reputasi dimana proses identifikasi, pengukuran dan monitoring risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap Unit Kerja Operasional maupun Unit Kerja Audit Intern. Sedangkan tiap-tiap Unit Kerja bertanggung jawab atas pengelolaan risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas yang dilakukannya. Gambaran mengenai tingkat risiko yang dihadapi Perusahaan diperoleh dari proses Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pada tiap-tiap jenis risiko, dimana pelaksanaan penilaian telah mengikuti standar yang berlaku. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Perusahaan bekerja secara independen dari unit bisnis dan audit internal. SKMR bertugas untuk menunjang pengelolaan risiko yang lebih menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Tugas dan tanggung jawab SKMR mencakup: a. b.

c.

Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara triwulan kepada Bank Indonesia. Melakukan telaah risiko dan memberikan pendapat terhadap seluruh jenis risiko yang melekat sebelum suatu transaksi diputuskan atau dilaksanakan yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Mempersiapkan konsep dan metode pengukuran terhadap risiko komposit dari seluruh jenis risiko sesuai dengan pedoman standar Bank Indonesia dan kebijakan manajemen risiko yang telah dibuat.

225

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Risiko kredit Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan. Risiko kredit, sesuai dengan aktivitas bisnis Perusahaan, bersumber pada aktifitas pemberian kredit, kepemilikan instrumen keuangan, transaksi antar bank, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Perusahaan telah memiliki kebijakan dan pedoman tertulis terkait dengan kegiatan perkreditan yang antara lain mengatur prosedur analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan dan pengawasan kredit, dan restrukturisasi kredit. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji secara berkala untuk disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Perusahaan. Penerapan manajemen risiko kredit dilakukan mulai dari proses inisiasi pemberian kredit, analisis, pembuatan keputusan, pencairan, penatausahaan dan administrasi sampai dengan proses penanganan kredit bermasalah. Tujuannya adalah agar risiko kredit yang timbul dapat terjaga dalam batas toleransi dan kemampuan modal Perusahaan, dan apabila terjadi kredit bermasalah dapat dipulihkan secara optimal sehingga kerugian yang timbul dapat diminimalkan. Proses analisa permohonon kredit dilakukan oleh unit kerja analis kredit yang independen terhadap Unit Bisnis. Dalam limit tertentu, pengambilan keputusan pemberian kredit dilakukan secara kolektif kolegial sehingga tidak ada anggota komite kredit yang dapat memutus sendiri suatu permohonan kredit. Selain menatausahakan dokumen perkreditan, unit kerja Administrasi Kredit berfungsi melakukan kontrol terhadap pemenuhan covenant yang dipersyaratkan sebelum kredit dicairkan dan pengawasan terhadap ketepatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Proses pencairan dilakukan unit kerja Operasional atas instruksi dari unit kerja Administrasi Kredit setelah seluruh persyaratan dipenuhi dipenuhi. Dalam rangka menekan tingkat kerugian apabila terdapat kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja khusus yang berkerja secara fokus dan independen. Sedangkan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit telah dilakukan segmentasi kredit dengan mempertimbangkan karateristik masing-masing segmen kredit dan penguasaan Perusahaan atas segmen yang dimasuki. Segmentasi ini mempengaruhi perlakuan dan kebijakan Perusahaan dalam menetapkan kecukupan agunan, struktur kredit dan kewenangan memutus kredit. Perusahaan mengukur dan memantau risiko untuk setiap debitur baik secara individual, sektor ekonomi maupun seluruh portofolio kredit dengan menerapkan four - eyes principle secara konsisten. Perusahaan juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Perusahaan yang memungkinkan Perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu (Early Warning) apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

226

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Berikut adalah eksposur maksimum laporan posisi keuangan dan rekening administratif yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010: 30 Juni 2013 Jumlah Bruto Jumlah Neto

31 Desember 2012 Jumlah Bruto Jumlah Neto

Laporan Posisi Keuangan Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Efek-efek Tersedia untuk dijual Efek-efek Pinjaman yang diberikan dan piutang Giro pada bank lain Kredit yang diberikan Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain - bersih Jumlah

9.723

9.723

-

-

58.456

58.456

27.239

26.967

61 939.801 5.789 628

61 935.855 5.789 628

67 1.083.551 5.583 282

66 1.081.713 5.583 282

1.014.458

1.010.512

1.116.722

1.114.611

Komitmen dan kontinjensi Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik Bank garansi

38.505 1.255

38.505 1.255

27.753 1.199

27.753 1.199

Jumlah

39.760

39.760

28.952

28.952

31 Desember 2011 Jumlah Bruto Jumlah Neto

31 Desember 2010 Jumlah Bruto Jumlah Neto

Laporan Posisi Keuangan Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Efek-efek Tersedia untuk dijual Efek-efek Pinjaman yang diberikan dan piutang Giro pada bank lain Kredit yang diberikan Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain - bersih Jumlah

15.015

14.865

10.302

10.199

5.300

5.247

69.250

68.886

274 1.127.012 4.994 277

271 1.117.259 4.994 277

379 598.397 3.640 212

376 592.074 3.640 212

1.137.857

1.128.048

671.878

665.188

Komitmen dan kontinjensi Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik Bank garansi Jumlah

25.445 592 2.301.159

227

25.445 592 2.281.541

21.513 247 1.365.269

21.513 247 1.351.889

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Berikut adalah eksposur risiko kredit atas aset keuangan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010:

Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai Giro pada bank lain Efek-efek Kredit yang diberikan Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain

61 50.279 937.148 5.789 628

Jumlah

993.905

Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai Giro pada bank lain Efek-efek Kredit yang diberikan Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain

67 27.239 1.078.994 5.583 282

Jumlah

1.112.165

Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai Giro pada bank lain Efek-efek Kredit yang diberikan Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain

274 20.315 1.114.315 4.994 272

Jumlah

1.140.170

Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai Giro pada bank lain Efek-efek Kredit yang diberikan Pendapatan bunga akrual Aset lain-lain

379 46.700 578.689 3.640 212

Jumlah

629.620

228

30 Juni 2013 Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai 428 428

Mengalami penurunan nilai 2.225 2.225

31 Desember 2012 Telah jatuh tempo tetapi tidak Mengalami mengalami penurunan penurunan nilai nilai 613 613

3.944 3.944

31 Desember 2011 Telah jatuh tempo tetapi tidak Mengalami mengalami penurunan penurunan nilai nilai -

Jumlah 61 50.279 939.801 5.789 628 996.558

Jumlah 67 27.239 1.083.551 5.583 282 1.116.722

Jumlah

291

12.406 -

274 20.315 1.127.012 4.994 272

291

12.406

1.152.867

-

31 Desember 2010 Telah jatuh tempo tetapi tidak Mengalami mengalami penurunan penurunan nilai nilai -

Jumlah

5.802

13.906 -

379 46.700 598.397 3.640 212

5.802

13.906

649.328

-

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar yang dapat merugikan portofolio yang dimiliki Perusahaan. Risiko pasar yang dimaksud terdiri dari risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Penerapan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perusahaan. a. Risiko Suku Bunga Dalam melaksanakan aktivitasnya, Perusahaan terekspos pada risiko suku bunga yang terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan. Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara harian, yang antara lain dilakukan terhadap posisi surat berharga kategori available for sale (AFS) dan trading book (TB). Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan baik dalam trading book maupun banking book. Risiko suku bunga dalam trading book dihitung dengan metode standar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, yaitu meliputi risiko spesifik (menggunakan Metode Jatuh Tempo) dan risiko umum. Sedangkan risiko suku bunga dalam banking book dikelola dengan melakukan analisa repricing gap antara Risk Sensitive Asset (RSA) dan Risk Sensitive Liabilities (RSL). Analisa repricing gap dilakukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga (naik/turun) pada banking book tersebut terhadap pendapatan bunga bersih (Net Increase Income atau NII). Pengelolaan risiko suku bunga dilengkapi dengan analisa sensitivitas secara periodik untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang signifikan. Risiko suku bunga dalam Banking Book (IRBB) per posisi 30 Juni 2013 dinilai sedang yang tercermin dari gap asset - liabilities kumulatif pada skala waktu 0 – 3 bulan yang masih cukup besar meskipun cenderung menurun yakni dari negatif Rp 723.000 di Triwulan I-2013 menjadi negatif Rp 630.000 pada Triwulan II-2013. Dengan kondisi suku bunga pasar yang cenderung meningkat saat ini, posisi gap ini mengekspos potensi kerugian hipotesis sebesar 2,02% dari modal Perusahaan (asumsi pergerakan suku bunga 0,5%), atau menurun dibanding periode sebelumnya (2,87%). Untuk memitigasi risiko IRBB ini, Perusahaan secara konsisten menerapkan pengenaan suku bunga mengambang (floating rate) hampir di semua produk funding dan lending, dengan tujuan agar dapat secara cepat dilakukan penyelarasan apabila risiko IRBB ini berpotensi mempengaruhi NII secara signifikan. Perusahaan juga terus memperbaiki struktur pendapatan dari fee based income, agar pengaturan suku bunga dapat lebih fleksibel dan memiliki daya saing. Pengaturan gap repricing ini dilakukan dengan peninjauan secara berkala suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang dibahas pada setiap rapat Asset Liability Commitee (ALCO). Tujuannya adalah agar gap - repricing ini searah dengan pergerakan suku bunga pasar. Unit kerja treasuri bertanggungjawab atas pengaturan gap repricing dengan memperhatikan gap limit yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.

229

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Tabel berikut adalah atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga berdasarkan jatuh temponya pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010: Sampai d engan 1 bulan Aset Bunga Mengambang Giro pada bank lain Kredit yang di berikan Liabilitas Bunga Mengambang Simpanan Simpanan dari bank la in

61 12.652

-

198.138 6.437

-

Sampai dengan 1 bulan Aset Bunga Mengambang Giro pada bank lain Kredit yang diberikan Liabilitas Bunga Mengambang Simpanan Simpanan dari bank lain

Liabilitas Bunga Mengambang Simpanan Simpanan dari bank lain

Liabilitas Bu nga Mengambang Simpanan Simpanan dari bank la in

> 1 bulan s.d 3 bulan

-

186.778 9.326

-

39.344

> 1 bulan s.d 3 bul an

274 20.667

-

194.829 5.504

-

Sampai de ngan 1 bulan Aset Bu nga Mengambang Giro pada bank lain Kredit yang di berikan

40.843

67 27.012

Sampai dengan 1 bulan Aset Bunga Mengambang Giro pada bank lain Kredit yang di berikan

> 1 bulan s.d 3 bulan

26.731

> 1 b ulan s.d 3 bulan

379 61.347

-

138.493 2.502

-

70.443

30 Juni 2013 > 3 bulan > 1 tahun s.d 1 tahun s.d 2 tahun

> 2 tahun

Jumlah

293.033

224.477

368.796

61 939.801

-

-

-

198.138 6.437

31 Desember 2012 > 3 bulan > 1 tahun s.d 1 tahun s.d 2 tahun

> 2 tahun

494.800

213.144

309.251

-

-

-

31 Desember 2011 > 3 bulan > 1 tahun s.d 1 tahun s.d 2 tahun

> 2 tahun

563.317

130.103

386.194

-

-

-

31 Desember 2010 > 3 bulan > 1 tahun s.d 1 tahun s.d 2 tahun

292.675

-

-

-

5 0.116

> 2 tahun

Jumlah

67 1.083.551

186.778 9.326

Jumlah

274 1.127.012

194.829 5.504

Jumlah

123.816

379 598.397

-

138.493 2.502

Risiko Nilai Tukar Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan transaksi operasional. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Perusahaan tidak terpengaruh secara signifikan terhadap risiko nilai tukar dikarenakan Perusahaan hanya memiliki eksposur kas dalam mata uang asing yang tidak signifikan.

230

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Penerapan manajemen risiko likuiditas Perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas Perusahaan dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Penjagaan kualitas aset dilakukan untuk meminimalkan gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan likuiditas aset. Pengendalian risiko juga dilakukan dengan pengaturan gap maturity pada tiap skala waktu, yang direviu pada saat rapat ALCO yang dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penjagaan sumber-sumber likuiditas dilakukan dengan menjaga reputasi Perusahaan serta upaya meningkatan kualitas produk dan jasa yang diberikan. Pemantauan terhadap likuiditas Perusahaan dilakukan secara harian dan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Manajemen. Pemantauan antara lain dilakukan terhadap komposisi posisi keuangan Perusahaan, aktivitas dana keluar dan dana masuk yang tercermin dari transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dan SKN, aktivitas money market, posisi aset likuid baik primer maupun sekunder, serta rasio-rasio likuiditas seperti rasio kecukupan aset likuid dan Loan to Deposit Ratio. Pemantauan terhadap pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) baik primer maupun sekunder dilakukan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu menjaga GWM sesuai yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Pengelolaan likuiditas Perusahaan juga dilakukan dengan mempelajari pola pergerakan dana dan atau perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga, khususnya dana nasabah inti dan nasabah yang memiliki tingkat volatilitas cukup tinggi. Dengan mempelajari perilaku nasabah, maka Perusahaan dapat menjaga kecukupan likuiditas yang diperlukan secara tepat untuk menutup kebutuhan tersebut. Perusahaan menjaga kecukupan secondary reserves pada level yang aman dengan besaran kecukupan disesuaikan dengan kondisi likuiditas Perusahaan secara spesifik maupun kondisi likuiditas di pasar. Core fund atau dana yang tidak ditarik oleh nasabah dan dinilai stabil berada dalam besaran yang cukup baik. Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan terhadap posisi core fund dan berupaya untuk secara berkesinambungan meningkatkan persentase terhadap jumlah dana yang dimiliki. Core fund menjadi bagian yang sangat penting bagi Perusahaan dalam menjalankan fungsi intermediasi berupa penyediaan dana jangka panjang. Hal ini mengingat portofolio dana pihak ketiga yang dimiliki Perusahaan sebagian besar berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dana mengendap antara lain diciptakan program-program yang mengharuskan dana nasabah ditahan dan tidak dapat ditarik sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan program. ALCO berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Perusahaan. ALCO bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Perusahaan sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku. ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Perusahaan. Pada dasarnya, risiko likuiditas dikelola sesuai dengan kerangka kebijakan, pengawasan, dan batasan yang memastikan bahwa konsentrasi pendanaan bersifat minimal, sumber dan jangka waktu pendanaan telah terdiversifikasi.

231

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012, 2011 dan 2010: Sampai dengan

> 1 bulan s.d.

> 3 bulan s.d.

1 bulan

3 bulan

6 bulan

-

-

30 Juni 2013 > 6 bulan > 1 tahun s.d. s.d. 12 bulan

2 tahun

J umlah

Biaya transaksi

Nilai Tercatat

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Beban bunga akrual Liabilitas lain-lain Jumlah Liabilitas

7.067 1.098.877 8.739 3.687 44

16.774

26.521

7.100

200

1.250

-

1.118.414

-

64.135 71.235

16.974

-

7.067 1.206.307

-

7.067 1.206.307

-

17.289 3.687 44

-

17.289 3.687 44

27.771

-

1.234.394

-

1.234.394

31 Desember 2012 > 6 bulan > 1 tahun s.d. s.d.

Sampai dengan

> 1 bulan s.d.

> 3 bulan s.d.

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan

2 tahun

-

-

-

-

J umlah

Biaya transaksi

Nilai Tercatat

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Beban bunga akrual Jumlah Liabilitas

648 1.225.707 32.416 3.865

81.286

14.767

5.800 -

1.262.636

6.051

500 -

87.086

2.000 -

15.267

Sampai dengan

> 1 bulan s.d.

> 3 bulan s.d.

1 bulan

3 bulan

6 bulan

-

8.051

-

648 1.327.811

-

40.716 3.865

-

648 1.327.811 40.716 3.865

1.373.040

-

1.373.040

31 Desember 2011 > 6 bulan > 1 tahun s.d. s.d. 12 bulan

2 tahun

Jumlah

Biaya trans aksi

Nilai Tercatat

-

-

550 1.281.927

-

550 1.281.927

-

33.804 3.729

-

33.804 3.729

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Beban bunga akrual Jumlah Liabilitas

550 1.179.981 32.254 3.729

-

85.812

13.392

2.742

100

100

1.350

-

1.216.514

85.912

13.492

4.092

-

1.320.010

-

1.320.010

31 Desember 2010 > 6 bulan > 1 tahun s.d. s.d.

Sampai dengan

> 1 bulan s.d.

> 3 bulan s.d.

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan

2 tahun

137.938

-

-

-

474 811.443

-

474 811.443

100

-

-

13.704 2.542

-

13.704 2.542

Jumlah

Biaya trans aksi

Nilai Tercatat

Liabilitas Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Beban bunga akrual Jumlah Liabilitas

474 651.631 13.604 2.542 668.251

-

15.194

138.038

6.680 -

15.194

6.680

-

828.163

-

828.163

Sebagian besar liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 bulan, namun berdasarkan pengalaman Perusahaan sebagian besar dari liabilitas tersebut pada saat jatuh tempo akan diperpanjang (roll over). Upaya yang dilakukan Perusahaan agar nasabah tetap mempertahankan dananya pada Perusahaan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan penawaran suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, Perusahaan juga mengharapkan dapat menarik nasabah baru untuk menempatkan dananya pada Perusahaan. Perusahaan juga melakukan upaya lain untuk memitigasi adanya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dimana Perusahaan juga memantau deposan inti, khususnya 25 deposan inti terbesar, dengan cara mengevaluasi profil dan perilaku dari deposan-deposan tersebut sehingga Perusahaan dapat melakukan antisipasi terhadap penarikan dana besar yang akan dilakukan deposan. Sampai dengan saat ini, Perusahaan tidak pernah mengalami kesulitan likuiditas maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Perusahaan. Apabila terdapat potensi risiko, Perusahaan memiliki sejumlah upaya antisipasi seperti ketersediaan Giro Wajib Minimum, Cadangan Sekunder, serta penetrasi yang baik terhadap pasar antar Perusahaan.

232

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan, yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Penerapan manajemen risiko operasional diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau terjadinya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan. Pengendalian risiko operasional Perusahaan diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko (risk awareness) setiap karyawan, peningkatan tanggung jawab (accountibility) setiap pelaksanaan operasional, dan perbaikan infrastruktur karena Perusahaan menyadari bahwa risiko operasional bersifat unik dimana tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh human, proses, sistem dan kejadian eksternal. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawab setiap karyawan terhadap risiko serta terdapatnya proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas operasional secara efisien dan terkontrol, maka Perusahaan akan semakin tidak rentan terhadap goncangan akibat risiko operasional. Pengendalian human error pada pelaksanaan operasi Perusahaan, dilakukan dengan menerapkan daily control check list, yang berfungsi membantu penyelia mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Pencegahan fraud dilakukan dengan menerapkan strategi anti fraud yang melibatkan seluruh karyawan. Pelaksanaan strategi anti fraud tersebut mengacu kepada Kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan pelatihan berkesinambungan. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, review dan penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP), peningkatan pengendalian intern dan peninjauan remunerasi karyawan secara berkala. Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur Teknologi Sistem Informasi, secara terus menerus dilakukan, antara lain dengan peningkatan kualitas Data Center (DC) termasuk kualitas Disaster Recovery Center (DRC), kualitas jaringan komunikasi, serta peningkatan kualitas software aplikasi pada Core Banking System. Perbaikan infrastruktur tersebut dimaksudkan selain untuk meningkatkan kinerja, juga untuk meningkatkan kualitas built in control pada proses operasional. Perkembangan produk dan jasa Perusahaan dengan fitur berbasis teknologi informasi serta pelaksanaan regulasi perbankan saat ini juga menuntut Perusahaan untuk menyediakan infrastruktur Teknologi Sistem Informasi yang memadai. Dengan efektifnya proses manajemen risiko operasional diharapkan kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan (expected loss) dapat terus diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan alokasi modal, yang pada akhirnya dapat memperbaiki daya saing Perusahaan.

233

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Perusahaan mulai mengembangkan dan menerapkan sistem atau perangkat Risiko Operasional. Perangkat risiko operasional tersebut digunakan untuk mengukur potensi risiko pada kondisi sekarang, lampau (historis) dan untuk mengukur besarnya potensi kejadian risiko di masa depan yakni Loss Event Database (LED) yang tujuannya untuk menyusun database atas kejadian-kejadian yang terjadi sebagai akibat risiko operasional serta mengukur besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejadian operasional tersebut. Melalui LED tersebut, manajemen berharap untuk dapat menghitung besarnya modal yang diperlukan untuk menutup kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian dalam aktivitas operasional Perusahaan. Dengan adanya pendekatan ini, manajemen berharap agar Perusahaan dapat lebih komprehensif dalam mengelola risiko operasional. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/akitivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari peraturan perundangan, ketentuan dan standar yang berlaku umum. Untuk menjaga agar setiap aktivitas Perusahaan senantiasa patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, secara rutin telah dilakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan-peraturan (melalui training dan edaran memorandum) ke seluruh unit kerja terkait agar setiap peratutran dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Untuk menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, telah disusun compliance charter sebagai guidance bagi semua pihak dalam organisasi Perusahaan dan telah diberlakukan secara formal. Untuk memastikan kepatuhan operasional Perusahaan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya maka harus dipastikan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan telah melakukan Quality Assurance Policy and Procedure yaitu proses penilaian terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan terhadap setiap sistem, prosedur atau kebijakan intern yang akan atau sudah keluarkan. Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perudang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Agar perilaku organisasi tidak menyimpang dari standar, telah dibuat code of conduct yang berisi etika yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan. Sedangkan untuk meminimalkan risiko kepatuhan, Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif (KAP), Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan lainnya.

234

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan juga telah melakukan identifikasi dan pengelolaan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko kepatuhan, yaitu :    

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara efektif untuk memastikan dan memantau kepatuhan terhadap setiap peraturan dan persyaratan eksternal maupun internal. Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta memastikan penerapannya pada Perusahaan. Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta memastikan penerapannya pada Perusahaan. Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan (compliance analysis) atas rencana dan pengembangan produk dan aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Penerapan risiko hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan yuridis, ketiadaaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Proses pengendalian risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan reviu secara berkala terhadap setiap kontrak dan perjanjian antara Perusahaan dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability untuk memastikan validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang telah dibuat. Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas penghimpunan dan penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumberdaya manusia. Setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, ditatausahakan dan diadministrasikan, selain untuk menilai tingkat risiko hukum yang dihadapi Perusahaan, juga sebagai pembelajaran atas tiap kasus yang terjadi dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tuntutan atau litigasi. Untuk meminimalkan risiko hukum, Perusahaan selalu melakukan pemantauan terhadap potensi munculnya litigasi/tuntutan hukum kepada Perusahaan. Dalam setiap aktivitas, baik perkreditan, operasional maupun tresuri, Perusahaan juga selalu memperhatikan kelengkapan aspek hukum terutama yang berkaitan dengan aktivitas perikatan perjanjian dengan nasabah/debitur dan kelengkapan dokumen legalitas. Terkait dengan penerapan manajemen risiko hukum, satuan kerja manajemen risiko juga melakukan kajian-kajian terkait dengan aktivitas Perusahaan yang dapat meningkatkan eksposur risiko hukum serta memberikan rekomendasi dalam rangka memitigasi risiko tersebut.

235

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Persepsi negatif terhadap Perusahaan dapat ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang menurunkan reputasi seperti keluhan nasabah atas produk dan jasa yang diberikan, kelemahan pada tatakelola dan budaya Perusahaan serta praktek bisnis yang menyimpang dari standar. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan upaya mencegah/meminimalkan terjadinya kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Perusahaan antar lain melalui pelaksanaan program Corporate Social Resposibility (CSR), melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, penjagaan kualitas produk dan layanan, penjagaan etika bisnis dalam pelaksanaan transaksi baik dengan nasabah maupun transaksi di pasar uang. Setiap terjadi keluhan nasabah, Perusahaan berupaya menanggapi dan menindaklajuti secara cepat. Dalam rangka menjaga reputasi, Perusahaan juga berupaya untuk menjaga transparansi produk dan jasa dengan pemberian informasi secara benar tentang manfaat dan risiko produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga dapat menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Risiko Strategik Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik bersumber dari adanya kelemahan dan ketidaktepatan dalam perencanaan strategi Perusahaan, kelemahan pada sistem informasi manajemen, kelemahan analisa lingkungan internal dan eksternal, ketidaktepatan implementasi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengendalalikan risiko strategik, Rencana Bisnis Bank disusun secara konservatif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan Perusahaan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya, baik sumber daya keuangan, infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis Bank, telah dilakukan komunikasi kepada setiap jenjang organisasi, baik pada saat penyusunan rencana dan pada saat review pelaksanaan yang dilakukan secara rutin tiap semester. Pengendalian risiko strategik juga dilakukan dengan pemantauan atas kinerja Perusahaan yang merupakan hasil dari pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis Perusahaan. Proses pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen, yang secara berkala menyediakan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajemen Perusahaan. Penilaian Profil Risiko Secara berkala Perusahaan melakukan penilaian risiko terhadap kedelapan risiko di atas sebagaimana telah diatur oleh Bank Indonesia. Penilaian risiko dilakukan melalui proses penilaian sendiri (self-assessment) untuk menghasilkan profil risiko yang terdiri dari risiko inheren yaitu risiko yang melekat pada aktivitas Perusahaan dan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu pengendalian terhadap risiko inheren.

236

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) Hasil penilaian profil Perusahaan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan. Untuk profil risiko Perusahaan posisi 31 Desember 2012, secara keseluruhan dinilai pada peringkat 2 atau “Low To Moderate” dan stabil bila dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya. Hasil penilaian profil tersebut disampaikan pula kepada Komite Pemantau Risiko.

37. Perjanjian-perjanjian Penting a. Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Channeling pembiayaan konsumen dalam rangka pembelian kendaraan bermotor dengan PT Maxima Inti Finance, PT Pro Car International Finance, PT Arjuna Finance, PT Financia Multifinance, PT Bintang Mandiri Finance, PT Armada Finance, PT MNC Finance dan PT Pro Mitra Finance dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 1.285.000 dan suku bunga antara 12,00% - 14,00% per tahun. Jangka waktu pembiayaan channeling 1 – 3 tahun. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan bertindak selaku agen kerjasama, agen jaminan dan kustodi. b. Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama pembiayaan bersama kepada nasabah melalui pemberian kredit pembelian kendaraan bermotor dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance, PT Bima Multifinance, PT Sumber Artha Mas Finance, PT Magna Finance, PT MNC Finance dan PT Sejahtera Pertama Multifinance dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 465.000 dan suku bunga antara 12,00% - 14,00% per tahun. Porsi pembiayaan Perusahaan dalam perjanjian-perjanjian ini adalah antara 95,00% - 99,00% dari jumlah pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan bersama antara 1 – 3 tahun. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan bertindak selaku agen kerjasama, agen jaminan dan kustodi. c. Pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen Tenaga Kerja pendukung dengan PT Karunia Adi Sentosa sebagai penyedia karyawan temporer guna mendukung jasa-jasa perbankan. Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2013. d. Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian sewa ruangan untuk kantor-kantor operasional Perusahaan dengan pihak ketiga.

38. Pengungkapan Tambahan Transaksi Bukan Kas Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan laporan arus kas Perusahaan: 30 Juni 2013 Penghapusbukuan kredit yang diberikan

670

237

2012

500

31 Desember 2011

1.640

2010

-

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 39. Reklasifikasi Akun Beberapa akun dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013, sebagai berikut: 31 Desember 2012 Sesudah Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga yang diperoleh Provisi dan komisi Jumlah

-

147.879 3.885 151.764

Beban Bunga Bunga yang dibayar Jumlah

-

(93.436) (93.436)

-

214 4.509 338

-

(31.973) (21.087) (3.950)

LABA OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Koreksi penyisihan penghapusan aset produktif

-

10.088

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga

152.350 (96.511)

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA Kenaikan dan penurunan nilai wajar surat berharga Pendapatan lain-lain Pendapatan provisi dan komisi lainnya Beban operasional lainnya Beban administrasi dan umum Beban karyawan Beban penyisihan kerugian aset produktif dan non produktif

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan administrasi Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Pendapatan provisi dan komisi lainnya Pendapatan lain-lain BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Beban karyawan Beban umum dan administrasi Rugi dari penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan - bersih

238

-

2.132 6.138 1.462 667

-

(19.034) (26.524)

-

(4.213)

-

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Desember 2011 Sesudah Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga yang diperoleh Provisi dan komisi Jumlah

-

109.423 4.250 113.673

Beban Bunga Bunga yang dibayar Jumlah

-

(70.725) (70.725)

-

4.218 393

-

(23.533) (20.162)

113.916 (72.430)

-

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan lain-lain Pendapatan provisi dan komisi lainnya Beban operasional lainnya Beban administrasi dan umum Beban karyawan PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan administrasi Pendapatan provisi dan komisi lainnya Pendapatan lain-lain BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Beban karyawan Beban umum dan administrasi

2.237 1.560 570

-

(18.702) (23.287)

-

31 Desember 2010 Sesudah Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga yang diperoleh Provisi dan komisi Jumlah

-

96.581 3.224 99.805

Beban Bunga Bunga yang dibayar Jumlah

-

(51.256) (51.256)

-

1.105 2.805

-

(23.015) (19.166)

PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan lain-lain Pendapatan provisi dan komisi lainnya Beban operasional lainnya Beban administrasi dan umum Beban karyawan

239

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Desember 2010 Sesudah Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan bunga Beban bunga

100.363 (52.631)

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan adminstrasi Pendapatan provisi dan komisi lainnya Pendapatan lain-lain BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Beban karyawan Beban umum dan administrasi

-

1.275 1.530 545

-

(17.955) (22.849)

-

40. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan a. Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan mengangkat Saudara Wardoyo sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/010/0813. b. Perusahaan telah mendapat persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 30.000 dari Bank Indonesia melalui surat No. 15/22/DPB1/PB1-7 tanggal 6 September 2013. c. Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang didokumentasikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 31 tanggal 9 September 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, bahwa dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham telah diambil keputusan sebagai berikut: 1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perusahaan (Initial Public Offering) dan untuk mengubah status Perusahaan dari “Perusahaan Tertutup” menjadi “Perusahaan Terbuka”. 2. Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perusahaan. 3. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 400.000 menjadi sebesar Rp 632.000. 4. Menyetujui perubahan nilai nominal saham, berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas Saham (“Penawaran Umum”), dari semula Rp 1.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham. 5. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perusahaan, yaitu dengan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat, sebanyak-banyaknya 790.000.000 lembar saham baru yang dikeluarkan dari portepel masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 100 yang ditawarkan dengan Harga Penawaran. 6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum kepada masyarakat dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum perdana saham kepada masyarakat dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut.

240

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 7.

8. 9.

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk:  Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat;  Menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan. Menyetujui pengunduran diri Tuan Budiarto Santoso sebagai Direktur Perusahaan yang berlaku sejak tanggl 31 Juli 2013. Menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, dan dengan ini memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dengan alasan untuk mempemudah perhitungan jangka waktu masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, dan dengan ini mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013 dengan masa jabatan 3 tahun yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Independen Komisaris Independen Komisaris

: Birawa Natapradja : Hari Sugiharto, S.H. : Winadewi Hanantha

Direktur Utama : Drs. Haji Edy Kuntardjo, M.M. Direktur : Wardoyo 10. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan antara lain guna menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya mengenai ketentuan anggaran dasar perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal) No IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. d. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan telah mengadakan perjanjian-perjanjian sebagai berikut: 1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perdana antara Perusahaan dengan PT Buana Capital sebagai “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” yang telah didokumentasikan dalam Akta No. 15 tanggal 11 Oktober 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta. 2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perusahaan dengan PT Adimitra Transferindo yang telah didokumentasikan dalam Akta No. 7 tanggal 4 Oktober 2013 dari Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta. 3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP–0034/PE/KSEI/1013 tanggal 4 Oktober 2013 antara Perusahaan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

241

PT BANK INA PERDANA TBK Catatan atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2013 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2012 yang Tidak Diaudit), serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 41. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 yang tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk disesuaikan dengan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang diungkapkan dalam Laporan Arus Kas dan Catatan-catatan 1b, 2a, 2b, 2c, 2j, 2l, 2n, 2v, 2w, 2x, 2z, 2aa, 8, 20, 27, 39, dan 40.

*****

242

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Anggaran Dasar Perseroan berikut telah mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No.31/2013 adalah sebagai berikut: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. BANK INA PERDANA, Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Jakarta Pusat. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan terlebih dahul dari Dewan Komisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal sejak tanggal 23-061990 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh). MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. memberikan kredit. c. menerbitkan surat pengakuan hutang. d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau perintah nasabahnya : i. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). v. Obligasi. vi. surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

243

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MODAL PASAL 4 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 632.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua milyar Rupiah) terbagi atas 6.320.000.000 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta ) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- seratus rupiah. 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.580.000.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan milyar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta. 3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain: I. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar. d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan ”RUPS”), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan

244

dicatatkan, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah nilai nominal. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang- akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. 5. Setiap penambahan modal melalui penawaran Efek Bersifat Ekuitas (saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (”HMETD”) kepada seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia dimana masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas. b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. c. HMETD wajib dapat dijual (diperdagangkan) dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia yaitu secara khusus ketentuan Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Ketentuan dalam ayat 4 Pasal 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. 6. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

245

-

Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. 7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia . 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi; 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar. c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di keluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SAHAM PASAL 5 1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilik-nya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Dalam hal Perseroan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal, hal tersebut wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal 3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. 6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

246

7. Bukti Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut: a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. 8. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. 9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat saham; c. nilai nominal saham; d. tanggal pengeluaran surat saham; e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat kolektif saham; c. nomor surat saham dan jumlah saham; d. nilai nominal saham; e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 12. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan. 13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan. 14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan: a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. 16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. 17. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari salah seorang anggota Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau- surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/ atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

247

PENGGANTI SURAT SAHAM PASAL 6 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan pemilik surat saham, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari Kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. 6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 7 1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham. c. jumlah yang disetor atas setiap saham. d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut. e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang. f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. 5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

248

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. 7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. PENITIPAN KOLEKTIF PASAL 8 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. - Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening Efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek. 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup dan dapat diterima baik Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah. 9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. 249

11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. Untuk itu Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masingmasing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. 12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek tersebut kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan. 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan deviden, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut. 15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 9 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat. 2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. 3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.

250

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. 5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. 6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. - Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. 7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. 8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. 9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. 10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut. - Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. 11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 10 1. RUPS terdiri atas: a. RUPS tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -kecuali dengan tegas ditentukan lain. 3. Dalam RUPS tahunan: a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS. b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan. d. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris. e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan. f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

251

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar. 6. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. 7. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. - Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha yang utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. 3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama trelah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum. 4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. - Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan rapat dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. 5. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama 6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila : a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 10. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

252

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN PASAL 12 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam UndangUndang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia. 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 5. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. - Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundangundangan tentang bukti perdata dan harus dajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. 6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. 7. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan: a. dalam RUPS, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 8. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. 9. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

253

a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 10. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh- pemegang saham independen; c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan d. dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam rapat. e. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat. f. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikukuhkan oleh kuorum rapat keseluruhan, yang akan diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan. 11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut: a. menurut pendapat ketua rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. 12. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 13. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

254

14. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 15. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. DIREKSI PASAL 13 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang Direktur Utama; b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih. 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum serta telah memenuhi seluruh ketentuan sebagai anggota direksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu. 4. Anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. 5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. - Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat 1 terpenuhi maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya. - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat. 6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. 7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini maka dengan lampaunya waktu, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 9. Dalam hal sebagai akibat pengunduran diri seorang atau lebih anggota Direksi menyebabkan jumlah anggota Direksi Perseroan menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri anggota Direksi adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 10. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. 11. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

255

12. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. 13. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal : a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 14 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan 3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang atas nama Perseroan yang tidak termasuk dalam Pasal 3 ayat 2(a) anggaran dasar ini, dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan atau bangunan yang merupakan jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit. c. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali dalam rangka melaksanakan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat 2(k) anggaran dasar ini dan atau sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari Perseroan. d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi penanggung hutang guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan. e. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan melepaskan/ mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. f. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali peyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. 4. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 10 di atas. 6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

256

7. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur dari anggota direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi. 9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut. 10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. RAPAT DIREKSI PASAL 15 1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat 3 pasal 13 di atas. - Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya. 3. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

257

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS PASAL 16 1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut: a. seorang Komisaris Utama; b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih. 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum serta telah memenuhi seluruh ketentuan sebagai anggota direksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu. 4. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. 5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. - Dalam hal jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur pada ayat 1 terpenuhi maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya. - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal 15 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat. 6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini maka dengan lampaunya waktu, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 8. Dalam hal sebagai akibat pengunduran diri seorang atau lebih anggota Direksi menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri anggota Dewan Komisaris adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

258

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 17 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak =memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 4. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi anggotan Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk meminta Direksi memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut. RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 18 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di atas mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 19 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. 4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. 6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku 7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus -disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. 8. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba / rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

259

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN PASAL 20 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat. - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. - Pasal 11 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. 3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. 4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. 5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS tahunan yang berikutnya. PENGGUNAAN CADANGAN PASAL 21 1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. 2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempat-kan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 22 1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal . 2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini. 3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

260

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 23 1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 9 anggaran dasar ini. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM Pasal 24 1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 9 anggaran dasar ini . 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal. TEMPAT TINGGAL Pasal 25 Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. PERATURAN PENUTUP PASAL 26 1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku UndangUndang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

261

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif, calon pembeli mengajukan pemesanan pembelian yang harus diajukan pada Masa Penawaran dengan menggunakan FPPS yang dicetak untuk keperluan ini. Pemesanan yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”). Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dilakukan dengan menggunakan FPPS asli maupun copy yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham di dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Pemesanan Pembelian Saham yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak dapat dibatalkan. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 2. PEMESANAN YANG BERHAK Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. 3. JUMLAH PEMESANAN Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013. 4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Saham-saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No.SP-0034/PE/KSEI/1013 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 4 Oktober 2013. A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), akan tetapi Saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

262

2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”), sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas Saham-saham dalam Penitipan Kolektif. 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek. 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan Saham antar Rekening Efek di KSEI. 5. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham. 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk. 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek. 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut. B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

263

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan : a. fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor/KITAS) yang masih berlaku bagi perorangan atau Anggaran Dasar terakhir serta akta pengangkatan direksi yang terakhir bagi badan hukum). Bagi Pemesan Asing, di samping melampirkan fotokopi paspor/KITAS yang masih berlaku, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan atau domisili hukum yang sah dari Pemesan secara lengkap dan jelas; b. bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan; c. serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. 6. MASA PENAWARAN Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2014 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja. 7. TANGGAL PENJATAHAN Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 13 Januari 2014. 8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. 9. PERSYARATAN PEMBAYARAN Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, pindah buku, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan beserta copy-nya dan FPPS yang diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada : PT Bank Permata Tbk Cabang Thamrin Atas nama: PT Buana Capital IPO PT Bank Ina Perdana Nomor Rekening: 0902349200 Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus diterima (in good funds) segera selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2014 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

264

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran dengan automated teller machine (ATM) tidak berlaku. 10. BUKTI TANDA TERIMA Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/ atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. 11. PENJATAHAN SAHAM Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Buana Capital selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (“Pooling”) dan Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus. A. Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas untuk: • Dana Pensiun • Asuransi • Reksadana • Korporasi • Perorangan • Karyawan Perseroan melalui Program ESA Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan pemesanan perorangan; 2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan 3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang Memiliki Hubungan Istimewa, yaitu: a) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

265

B. Penjatahan Terpusat (“Pooling”) Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: 1. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang Memiliki Hubungan Istimewa menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. 2. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.7 dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini: (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX,A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IXA.2 dan Peraturan No.IX.A.7. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

266

12. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM Penundaan masa Penawaran Umum atau penundaan atau pembatalan Penawaran Umum berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta seluruh addendum, perubahan dan penambahannya serta mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk menunda Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum ini, dengan ketentuan : a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11. Apabila terjadi Penundaan masa Penawaran Umum atau penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan wajib mengumumkan penundaan atau pembatalan masa Penawaran umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Perseroan wajib pula memberitahukan secara tertulis kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud di atas. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud. 13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan: (i) Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan atau pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; atau (ii) Perseroan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Atas kelalaian pengembalian uang pemesanan, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga per tahun untuk deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima (receiving bank) yang diperhitungkan mulai dari hari ke 3 (tiga) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan pada Tanggal Pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran, akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Emisi Efek, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

267

14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 15. DISTRIBUSI EFEK Distribusi saham secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2014 Perseroan wajib menerbitkan sertifikat jumbo saham untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan saham pada rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Saham di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian saham sematamata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Segera setelah saham diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan saham ke dalam rekening efek dari Penjamin Emisi Saham sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing, Dengan telah dilaksanakan pendistribusian saham kepada Penjamin Emisi Efek, maka kemudian menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. 16. LAIN-LAIN Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP:691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek.

268

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Buana Capital Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lt. 26 Jl. Jend. Sudirman Kav.52–53 Jakarta – 12190, Indonesia Telepon: +6221 515 0203 Faksimili: +6221 515 0241 / 1641 PENJAMIN EMISI EFEK PT HD Capital Tbk Sona Topas Tower Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav.26 Jakarta – 12920, Indonesia Telepon: +6221 250 6337 Faksimili: +6221 250 6351 / 52

PT Lautandhana Securindo Wisma Keiai Lt.15 Jl. Jend. Sudirman Kav.3 Jakarta – 10220, Indonesia Telepon: +6221 5785 1818 Faksimili: +6221 5785 1717

PT Minna Padi Investama Tbk Equity Tower Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav.52–53 Jakarta – 12920, Indonesia Telepon: +6221 525 5555 Faksimili: +6221 527 1527

PT NC Securities Gedung Menara Karya Lt.3 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1–2 Jakarta – 12950, Indonesia Telepon: +6221 2554 6701 Faksimili: +6221 5794 4700

PT Reliance Securities Tbk Jl. Pluit Kencana No.15A Pluit Penjaringan Jakarta – 14450, Indonesia Telepon: +6221 661 7768 Faksimili: +6221 661 9884

PT Valbury Asia Securities Menara Karya Lt.10 Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1–2 Jakarta – 12950, Indonesia Telepon: +6221 255 33 600 Faksimili: +6221 255 33 700

PT Yulie Sekurindo Tbk Plaza Asia (d/h Plaza ABDA) Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: +6221 51402181 Faksimili: +6221 51402182 Gerai Penawaran Umum dibuka selama masa Penawaran Umum di PT Adimitra Transferindo Plaza Property Lt. 2 Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1 Jl. Perintis Kemerdekaan Telepon: +6221 4788 1515 Faksimili: +6221 4709 697

269

Halaman ini sengaja dikosongkan