LAMPIRAN Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor : Kep-008/DIR/KPEI/0416 Tanggal : 25-04-2016
PERATURAN KPEI NOMOR: II-3 ANGGOTA KLIRING I.
DEFINISI Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
2.
Saham Bursa adalah saham PT Bursa Efek Indonesia.
3.
Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia.
4.
Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
5.
Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
6.
Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
7.
Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
1
8.
Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
9.
KPEI adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
10. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 11. Surat Persetujuan Keanggotaan Kliring (SPAK) adalah surat persetujuan untuk menjadi Anggota Kliring yang diterbitkan oleh KPEI. II.
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA KLIRING 1. telah menjadi Anggota Bursa Efek. 2. menyerahkan Saham Bursa kepada KPEI. 3. memenuhi kriteria kelayakan risiko berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit. 4. memiliki sistem untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Transaksi Bursa. 5. telah menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek. 6. telah membayar kontribusi awal Dana Jaminan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), kecuali pemegang saham mayoritas calon Anggota Kliring tersebut merupakan pihak yang sebelumnya telah menjadi Anggota Kliring. 7. telah menyetor Agunan berupa Dana Minimum Kas senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
III.
PROSEDUR UNTUK MENJADI ANGGOTA KLIRING 1. Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring, calon Anggota Kliring terlebih dahulu mengajukan surat permohonan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir II-3.1, lampiran Peraturan ini. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, calon Anggota Kliring wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. copy/salinan Anggaran dasar perusahaan, akta susunan pengurus perusahaan dan perubahan-perubahannya; b. Laporan keuangan auditan tahun terakhir;
2
c. menyerahkan contoh cap perusahaan, spesimen tanda tangan Direksi , Dewan Komisaris ataupun pejabat berwenang mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar. 3. Berdasarkan permohonan calon Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, KPEI melakukan penelaahan terhadap dokumen – dokumen yang disampaikan calon Anggota Kliring dan pemeriksaan terhadap kesiapan sistem operasional serta pengendalian risiko calon Anggota Kliring tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa. 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal calon Anggota Kliring memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring, maka KPEI akan menyampaikan surat konfirmasi persetujuan kepada calon Anggota Kliring yang bersangkutan; b. dalam hal calon Anggota Kliring tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, maka KPEI menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada calon Anggota Kliring disertai dengan alasannya; c. calon Anggota Kliring yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring, dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Anggota Kliring. 5. Dalam hal KPEI telah menyampaikan surat konfirmasi persetujuan kepada calon Anggota Kliring maka calon Anggota Kliring wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Perjanjian Pinjam Meminjam Efek; b. membayar kontribusi awal Dana Jaminan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah); c. menyetor Agunan berupa Dana Minimum Kas dan menyampaikan copy bukti setornya kepada KPEI; d. menyerahkan Saham Bursa kepada KPEI; e. menyampaikan copy Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB). 6. Calon Anggota Kliring yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka angka 5 di atas, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak dipenuhinya kewajiban tersebut KPEI akan menerbitkan SPAK.
IV.
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING Hak dan Kewajiban Anggota Kliring adalah:
3
1. berhak menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan Anggota Kliring sesuai Peraturan KPEI. 2. berhak mendapatkan laporan dan informasi yang disediakan KPEI terkait dengan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 3. berkewajiban untuk mengetahui serta tunduk dan terikat pada Peraturan KPEI. 4. berkewajiban untuk membuka Rekening Efek Penyelesaian sesuai Peraturan KSEI. 5. berkewajiban untuk membuka Sub Rekening Efek Jaminan untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa Nasabah Anggota Kliring di KSEI. 6. berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Bursa yang dilakukan baik untuk kepentingan Anggota Kliring sendiri maupun Nasabah yang bersangkutan. 7. berkewajiban menyerahkan kepada KPEI Laporan Keuangan Tengah Tahunan (unaudited) dan Laporan Keuangan Tahunan (audited) paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Laporan Keuangan. 8. berkewajiban untuk melaporkan kepada KPEI, paling lambat 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak: a. terjadinya perubahan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. terjadinya hubungan afiliasi atau perubahan hubungan afilias dari Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris Anggota Kliring, atau pemegang saham pengendali, atau pemegang saham pengendali dari pemegang saham Anggota Kliring apabila pemegang saham dimaksud merupakan badan hukum; c. terjadinya penambahan atau pengurangan karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai wakil Perusahaan Efek; d. terjadinya permasalahan hukum atau perselisihan antara Anggota Kliring dengan Nasabahnya atau pihak lain; e. terjadinya perubahan yang berkaitan dengan Anggota Kliring, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) 2) 3) 4) 5)
struktur permodalan; pemegang saham; anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; struktur organisasi; nama dan alamat perusahaan.
9. Dalam hal Anggota Kliring melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan, maka anggota Kliring yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada KPEI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diperolehnya bukti persetujuan atau bukti penerimaan 4
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 10. Laporan oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 7, 8 dan 9 dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy). 11. Dalam hal Anggota Kliring menyerahkan pelaksanaan fungsi pembukuan, fungsi kustodian dan/atau fungsi teknologi informasi kepada pihak lain (outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam angka 13 Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010, maka Anggota Kliring wajib melaporkan kepada KPEI mengenai hal-hal sebagai berikut: a. paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum tanggal implementasi penyerahan pelaksanaan fungsi tersebut kepada Pihak lain (outsourcing) dan melampirkan copy perjanjian antara Anggota Kliring dan penyedia jasa; b. terjadi permasalahan sehingga pelaksanaan fungsi tersebut kepada Pihak lain (outsourcing) tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadi permasalahan; c. paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran penyerahan fungsi pelaksanaan kepada pihak lain (outsourcing). 12. Berkewajiban secara terus menerus menjaga kondisi perusahaan agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring, termasuk menjaga kondisi perusahaan agar selalu layak operasional, dan memenuhi penempatan Agunan Dana Minimum Kas sesuai jumlah yang ditetapkan oleh KPEI.
V.
PENCABUTAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN KLIRING 1. Pencabutan SPAK dilakukan karena adanya pencabutan oleh Bursa terhadap Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) milik Anggota Kliring dimaksud. 2. Dalam hal Anggota Kliring dicabut Surat Persetujuan Keanggotaan Kliring, maka: a. KPEI mengumumkan melalui Pengumuman KPEI mengenai pencabutan dimaksud; b. KPEI menonaktifkan seluruh fasilitas terkait layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa; c. Apabila setelah dilakukan pencabutan SPAK, masih terdapat kewajiban Anggota Kliring, maka :
5
1. Pencabutan SPAK dimaksud tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan 2. KPEI berwenang untuk menahan hak Anggota Kliring yang bersangkutan atau menggunakan Agunan Anggota Kliring yang bersangkutan untuk melunasi kewajiban tersebut. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 25-04-2016
Hasan Fawzi Direktur Utama
Sunandar Direktur
6
