Tangani Kasus Korupsi Sei Gesek, Kejati Kepri Mandul

Masyarakat Pertanyakan Korupsi Hibah/Bansos 2011 Bengkalis

HAL.

06

Tokoh Koperasi Jadi Wakil Rakyat

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

INFO MEDIA PEMANTAU KORUPSI

[email protected]

KPK Tak akan Selamatkan Maruli Hutagalung

JAKARTA: Kamis 27 Oktober 2016 lalu, Kajari Kota Depok resmi dipimpin Sufari, yang tadinya menjabat sebagai Asisten Intel di Kejati Banten . Sedangkan Yudha P Sujianto mantan Kajari Depok pindah tugas ke Kejaksaan Agung, yaitu menjabat Sebaiknya sebagai Kasubdit PenunKajari tutan Direktorat Orang Jangan Main dan Harta Benda JampiProyek. dum Kejaksaan Agung. Sementara itu,Yudha mantan Kajri Depok masih menyisakan sejumlah kasus yang belum tuntas diusut Korps Adhyaksa Depok ini,diantaranya pengusutan dugaan korupsi jembatan utama Terminal Jatijajar. Kendati telah menetapkan pihak kontraktor sebagai tersangka, Kejari kalah dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Depok. Akibatnya, status tersangka gugur dan pengusutan tersebut HAL. 11

Aceh-Sumut.......................2 Kepri-Riau.........................3 Jabar-Jateng......................6 Sultra...............................7 Nasional............................8 Tangerang & Banten..............9 Regional..........................10

Pengawasan Lemah, 10 Tahun Kasus Ini Mangkrak

Jokowi

“Tangani Kasus Korupsi Sei Gesek, Kejati Kepri Mandul”

Masukan Buat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung bahwa Penanganan Dugaan Korupsi Sei Gesek di Kejati Kepri Tidak Berjalan.

Ilham Rokan

JAKARTA: Hingga kini laporan dugaan korupsi pembebasan lahan sei gesek Kabupaten Bintan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri di Tanjungpinang tidak berjalan ada dugaan oknum Kejati ada terima amplop. Diperkuat lagi adanya isu dikalangan PNS

Pemprov Kepri bahwa kedua PPTK selaku pihak terlapor telah memberi "uang"kepada oknum Kejati. "Kami ada dengar dari mereka bahwa mereka tidak akan tersentuh hukum dikarenakan telah memberi uang kepada uang Kejati"sebut salah seorang PNS dikalangan

Pemprov Kepri kepada Awak Media ini. Pembebasan lahan itu sendiri dilaksanakan melalui dua tahun mata angaran yang dibiayai dari APBD Provinsi Kepri tahun 2013 dan 2014 besaran total nilai pembebasan Rp.23 miliar dari nilai tersebut HAL. 11

jo Kumolo tersebut. "Bisa saja OTT apabila ada pengaduan

yang masuk atau informasi apa pun, apabila SOP (standar operasional prosedur) sudah kami teliti tapi masih bandel," ujar Ketua Satgas Saber Pungli Kemendagri Sri Wahyuningsih, Selasa (15/11). Menurut Sri, SOP penting menjadi acuan tim untuk bekerja, karena dalam SOP diatur proses kerja yang harus dilakukan pejabat dalam HAL. 11

Siap-Siap, Tim Saber Pungli Kemendagri Bakal Beraksi

JAKARTA- Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak menutup kemungkinan akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Itu akan dilakukan jika diketahui masih ada oknum melakukan pungli terkait pelayanan administrasi di tubuh lembaga yang dipimpin Tjah-

Inilah Area Rawan Pungutan Liar di Kementerian Dalam Negeri

Di antaranya pada pelayanan konsultasi di unit layanan administrasi seperti penandatanganan SPPD dan bagian pendaftaran ormas serta pencairan bantuan.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Hal itu untuk membersihkan praktik pungli sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung,

RP 7.500 (WILAYAH JABODETABEK) LUAR WILAYAH TAMBAH ONGKOS KIRIM

RUBRIK

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah akan menyelamatkan bekas Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Elisier Sahat Maruli Hutagalung. Maruli terseret dugaan suap Rp 500 juta dari bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti melalui pengacara Otto Cornelis Kaligis. Dugaan pemberian duit itu dilakukan untuk mengamankan dugaan korupsi bantuan sosial Sumut yang diusut KeBasaria jagung kala itu. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, KPK tidak akan melakukan upaya penyelamatan tersebut meski saat ini Maruli menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. "Ya tidaklah, masa KPK begitu?" tegas Basaria kepada wartawan di kantor KPK, Rabu (2/11). HAL. 11

Kajari Depok Digantikan Sufari dari Kejati Banten

H.02

di kementerian yang dipimpin Tjahji Kumolo itu ada sejumlah area rawan pungli. Di antaranya pada pelaksanaan pelayanan konsultasi di unit layanan administrasi seperti penandatanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Selain itu, titik rawan pungli ada pada bagian pendaftaran organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun dalam hal pencairan bantuan untuk kelompok masyarakat. "Bahkan pada persoalan pengelolaan penegasan batas daerah, pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) seperti RAPBD, RPJMD, organisasi perangkat daerah, pajak dan retribusi dan lain-lain," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/11) saat HAL. 11

JAKARTA- Kinerja Kejaksaan Agung dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla kini mulai diperhatikan banyak pihak. Terutama dalam ketegasan pemimpinnya Jaksa Agung M. Prasetyo untuk menyelesaikan sejumlah kasus-kasus besar. Salah satunya, kasus besar menyangkut penggelapan pajak PT Asian Agri Group, perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto yang sudah berjalan sejak 2007 lalu. Dalam kasus ini baru satu yang dijatuhi hukuman pidana, yakni Tax Manager AAG, Suwir Laut yang divonis 2 tahun penjara dan dengan percobaan tiga tahun dan mengharuskan korporasi Asian Agri membayar denda Rp 2,52 triliun. Sedangkan, delapan tersangka lainnya Eddy, Linda, Direktur Asian Agri Tio Bio Kok alias Kevin Tio, Willihar Tamba, LaksamanaHAL. 11

Ahok Resmi jadi Tersangka Penistaan Agama

Ahok JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama Islam. Keputusan ini keluar setelah Bareskrim melakukan gelar perkara semiterbuka, rapat internal dan pemeriksaan sejumlah saksi, ahli maupun barang bukti. "Proses ini akan ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka," kata Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri, Rabu (16/11). Selain menetapkan Ahok sebagai tersangka, Bareskrim juga memutuskan mencegah Ahok pergi ke luar negeri. "Terhadap yang bersangkutan dilakukan pencegahan," katanya. Bareskrim juga langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk menyidik Ahok dalam kapasitasnya sebagai tersangka. HAL. 11

BILA MENEMUKAN ATAU MENGETAHUI TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH ANDA SEGERA KIRIMKAN BERITA DISERTAI IDENTITAS DIRI KE REDAKSI KORAN PEMANTAU KORUPSI GEDUNG BUDIYASA LANTAI II JLN ABDULLAHN SAFEI NO.5 KAMPUNG MELAYU BESAR JAKARTA TIMUR TELP. (021) 819 1392-(021) 8571131 FAX (021)8824653; EMAIL: [email protected]; IKLAN: 8636 2395

Edisi222.indd 1

18/12/2016 1:54:27

aceh & sumut

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

Kejari Atim Dipimpin Munif SH,MH

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

DITERBITKAN OLEH

PT. IBCM

ILHAM BERSAUDARA CAHAYA MAMA

SIUUP:

UU POKOKPERS NO. 40 TAHUN 1999

PENDIRI/PEMBINA UTAMA: ILHAMROKAN, M. SADTRIANA SH PIMPINAN UMUM: M. Sadtriana SH WAKIL PIMPINAN UMUM: Eri Safrizal PIMPINAN PERUSAHAAN: Norvi Efendi Gani WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN: H. Rudy Bandaro SE, MBA, PIMPINANREDAKSI/PENANGUNGJAWAB: Ilham Rokan WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rasyed DEWAN KEHORMATAN: Muhamad Sofyan,Anas S Badjeber (Ketua Dewan Kehormatan)Munir Usman, Dr Budi SusiloSoepandji, Mayjen TNI (Purn) Sulaiman. AB, Issantoso B Pidjath, M.Maryoto, Amir SH, Todung Parlaungan Harahap, Ir H Dargono Danoeprawiro Dipi HE PU SDA, Jefry Alexander, Jap AndreanRustam, MernaHadi, HM. Surahmat SH, YuizarMP. Darma Us, Drs. H. WardiNurmin. SH, Ir.H.Azwar AB MSi.Ir.Tarmizi A Karim MSc, HarisNunu SE, MM, S.Prayitno SH MBA, Ir. Umar RasyedMSi, Amri DM.Amron.Brigjen TNI(Purn)Bakty T.Tarigan SE.Sip.MM.Prof.Dr.Ilyas Husti.MA, Raja Putra Samad SE MA., Prof. DR. Abdul Azis Riambo, SH M.Ba P.hd, P.sD, LMD, Heriyadi,Sutanto,G. Darwen Muren DEWAN PENASEHAT: H.Hasanudin AHL SE, Dr. Darmawi P. SE. MM, Eddy Waluyo SE Skom, Drs. Sem. N. Makaluale. MSc, Ir.Tarmizi A Karim.MSc, Agus Wuryanto, Apriza,Mawardi Chan.M.Shoim. REDAKTUR PELAKSANA/KHUSUS: Drs. Suroso KEPALA PENGAWAS INTERNAL/PEMBERITAAN: Eri Safrizal BIRO PEMASARAN: Aris Fadilah TIM AUDIT & PENGEMBANGAN: Mahlizar Arbas CPA, SE HK (Ketua Audit) Direktur Pengembangan & Pemasaran: Puspa Saraswati, Intan Kumala Dewi LAYOUT: Yoyok Sudirman PENERIMAAN NOMOR LAPORAN: 081275813054/081311087770 STAF REDAKSI: Husni Mubarak, A. Apriliansyah S, Edo Ramatani Rokan, Aris Fadillah,Etes, Amran Muhtar, SE, Benny Effendi, M. Toha S, Chairul Rijal, M. Heri Syahputra, Drs. Djoko Padmono, Zulkifli, Zainuddin, Abida Rahman AB, Muhardi SE, Drs. A. Siddiq Sitorus, Dahlian, Martin Rombe Datu SH, Marjali, Riyanti, M. Ali Rajai, Mhd. Iqbal, Suryanto, Dedy Bay, Polman S, P. Siregar ,M.Soleh Sahari, Perdinand, Ade Murtopa, Johan H,SE, Herisam.T.Sitompul,Mahyuddin, Rida Mertati, Johan Murni BIRO HUKUM: Hj.Herlinda,Bandaro.SH ,Yaser Arapat. SH., Jopie DjSiahaya SH, M. Nur SH, Suci Madio SH, M. Sadtriana SH, Jintar Sianturi SH, Abdul Salam Purba SH, MarselinusSogho SH, Jaro L Diogo SH, HadiOurwanto SH, Ridwan SH, Ismail Malawangan SH, AndriJanal PSI SH, Supriyono SH, Simjon HJ Von Bulow SP SH, Ihsan, Mufti Sasmiko SH, Drs. BambangSupeno SH, AronNaibaho SH, Syahrul SH, LaksanaSitepu SH, AsrieSoeleman. SH, AsrieSoeleman SH, IwanSuryana SH, M. JamalullailHarja SH, Julpikar SH.MH, SahatAmbarita SE, Akhyar SH, Bonar Nainggolan SH, S. Prayitno SH MBA, Puspa Saraswati SH DIVISI INVESTIGASI: Deni Norviansyah (Plt.Kadiv); Samsul Bahri (Wakadiv ),Polman S,Cece Gunawan,Syahuri T,Roni Alamsyah, Martala Yunus, Riskan Fajri, Mardy Tanjung, Abd. Azis, Hendro Widianto, Arsyad Elly Efendi, Drs. Yulius Edison Duha, Alex Supardi, Iskandar Zulkarnaen, Muhtadin Khairot, R.Suparmin,Zulkifli.Chandra Kirana,Iwan Toharun, Tonny Setiawan,T.Azhar,Irianto.M.Yani Yuli Subehi,Nasrullah,S.Kom, Rayan MH,SSi,SH,Alek Kosasi, Naseb, Marthen Menis Efraim, SE,Abdul Azis,Devi Elvianto, Jetro Suganda,Ibrahim,Edison AS, Madinah, Azwar.

Edisi222.indd 2

02 a

Tokoh Koperasi Jadi Wakil Rakyat LANGKAT: DPRD demikian yang selalu kita lihat dan kita dengar hampir disetiap saat dalam pemberitaan baik dimedia cetak maupun media elektronik (TV) hingga pemberitaan secara Online didunia maya melalui internet, beritaberita yang ditampilkan baik yang mengandung nilai-nilai positif hingga sampai yang negatif, itu semua tergantung kepada kita cara membacanya, dan dari sudut kaca mata mana kita menilai berita tersebut. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Untuk tingkat Kabupaten disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang segala tindakannya menjadi ujung tombak harapan rakyat, dan sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan diberbagai macam sektor, diantaranya termasuk dalam hal peningkatan kesejahtraan rakyat, sesuai dengan tugas pokok dan pungsinya yang telah diatur dan ditetapkan dimasing-masing komisi. Ayah, (Agustus tahun depan genap berusia 70 tahun) demikian panggilan akrab yang selalu terdengar diucapkan oleh teman sejawatnya dilingkungan kantor DPRD Langkat yang panggilan tersebut ditujukan kepada Drs.H. Sarikat Bangun, yaitu sosok seorang Ayah yang memiliki kharismatik ini mempunyai seorang istri bernama Hj. Rosali Br. Purba dan telah dikarunia lima orang anak putra / putri yang keseluruhannya telah menamatkan sekolah setingkat Sarjana, masing-masing mereka juga telah bekerja dan menikah serta mandiri. Beliau juga telah dikaruniai 12 orang cucu yang manismanis serta memilih untuk tinggal di Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kodya Binjai. Didalam kesehariannya dilingkungan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat Drs.H. Sarikat Bangun dikenal sebagai salah seorang anggota Dewan yang berdidikasi ting-

gi, disiplin dan cukup eksis dalam kehadirannya baik pada rapat-rapat komisi hingga sampai rapat Paripurna, beliau selalu serius dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan, karena kata biliau dia sadar bahwa dia adalah wakil rakyat yang dulunya saya telah berjanji sebagai penyampai aspirasi rakyat, berarti saya harus serius dan harus bicara menyampaikan aspirasi ataupun ide-ide bukan duduk diam saja, ujarnya dengan tegas. Sejak tahun enam puluhan telah mengecap pendidikan dari mulai Sekolah Dasar (SD), SMEP, SMEA mengambil jurusan tentang Koperasi hingga lulus diperguruan tinggi jurusan Pendidikan. Sesuai dengan hobby dan disiplin ilmu yang dimiliki sejak dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) jurusan Koperasi, maka pada bulan Maret tahun 1986 terpilih dan diangkat menjadi ketua Koperasi Usaha Dagang (KUD) HARTA yang berkedudukan di Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat hingga sampai saat ini, dan pada tahun 1986 itu juga Drs.H. Sarikat Bangun terpilih sebagai ketua Dewan Koperasi Kabupaten Langkat (DEKOPINDA) hingga sampai sekarang. Selama kurun waktu berlalu KUD HARTA yang sampai saat ini masih dipimpin oleh Drs.H. Sarikat Bangun telah banyak menoreh prestasi dari mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga ketingkat Nasional termasuk mendapat penghargaan diundang secara resmi oleh Presiden untuk datang ke Istana bertemu dengan Presiden sebanyak tiga (3) kali yaitu pada waktu Presiden Jend.H. SUHARTO, Presiden Ir.H. HABIBIE dan Presiden Megawati Soekano Putri. Prestasi yang diperoleh terakhir kalinya yaitu pada HUT KOPERASI ke- 69 tanggal 12 Juli 2016 bahwa KUD HARTA yang dipimpinnya meraih

Sertifikat Award Tingkat Nasional yang pada waktu itu diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi di Palembang. Selanjutnya Drs.H. Sarikat Bangun sebagai Ketua KUD HARTA dan juga sebagai Ketua DEKOPINDA Kabupaten langkat dikukuhkan sebagai tokoh penggiat Koperasi Sumatera Utara yang sertifikatanya diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi pada HUT Koperasi di Medan. Drs.H. Sarikat Bangun pada tahun 2004 kembali bergabung kedunia politik dibawah nauangan partai Golkar dan turut mencalonkan diri untuk berjuang menjadi anggota Legislatif yang saat itu mendapat nomor urut sepuluh (10) namun tidak berhasil sebab pada waktu itu hanya dapat suara untuk 4 kursi, karena diberlakukan saat itu berdasarkan nomor urut dari atas. Tahun 2009 bergabung dengan partai Demokrat yang berkedudukan di dapil empat, dan mulai saat itulah dipercakan rakyat untuk menjadi wakil rakyat dan duduk dibadan Legislatif sebagai anggota DPRD Langkat periode masa bakti tahun 2009 s/d 2014. Dari sejumlah anggota dewan yang ada saat itu dari partai Demokrat diminta untuk menjadi ketua komisi satu yang akhirnya diminta dan ditunjuk Drs.H. Sarikat Bangun untuk meminpin dan menjadi ketua komisi satu. Untuk tahun periode 2014 s/d tahun 2019 Drs.H. Sarikat Bangun kembali lagi dipercayakan oleh rakyat mengemban amanah rakyat menjadi anggota DPRD Langkat untuk yang kedua kalinya, juga dipercayai untuk memimpin dan menjadi ketua komisi A hingga sampai sekarang. Sejumlah permasalahan yang timbul dan dapat terselesaikan dengan baik oleh komisi A diantaranya sering terjadinya pertikaian antara PT. Ra-

pala dengan masyarakat sekitarnya yang tak pernah kunjung selesai, namun setelah sampai ketangan komisi A akhirnya dapat diselesaikan dengan damai. Komisi A juga membawakan panitia pemekaran Teluk Aru ke Dirjen Otda di Jakarta, dan mendapat jawaban bahwa Teluk Aru adalah termasuk salah satu dari sejumlah Kabupaten / Kota yang sedang diproses menjadi Kabupaten tersendiri dan pihak Otda menargetkan serta berjanji untuk 3 tahun mendatang akan berdiri sendiri menjadi Kabupaten. Dengan terpilihnya sebagai anggota dewan Drs.H. Sarikat Bangun yang diusung partai Demokrat dari daerah pemilihan (Dapem) empat, ini bukanlah suatu kebetulan tapi ini adalah merupakan kepiawaiannya menjadi seorang pemimpin yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya, dan hingga saat ini juga beliau masih tetap aktif dalam mengikuti setiap kegiatan sosial dan keagamaan baik didesanya maupun yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat. Dari keramah tamahannya dan royal melemparkan senyum kepada setiap orang yang menyapanya ini membuat ia lebih cepat dikenal pada kalangan papan atas para pejabat Pemerintah kabupaten Langkat maupun dilingkungan kantor Sekretariat DPRD Langkat juga masyarakat sekelilingnya serta para simpatisannya. Apabila kita nilai sosok yang seperti ini, jika ia berniat mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota DPRD pada periode mendatang, tidak tertutup kemungkinannya akan dapat terpilih kembali sebagai wakil rakyat yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi untuk kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Langkat khususnya didapilnya. (Yusmawati)

ACEH TAMIANG: Munif, SH.MH secara resmi memimpin sebagai Kajari Aceh Tamiang pada acara pisah sambut dengan Kajari lama Amin Syarifuddin, SH.MH, Kamis (3/11) bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Amir Syarifuddin, SH.MH dalam kata sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas peran dan dukungan semua pihak selama 3,5 tahun memimpin Kejaksaan Negeri Aceh Tamaing. Selanjutnya beliau bertugas di Kejaksaan Tinggi di Provinsi Bangka Belitung. "Saya manusia biasa yang mendapat tugas dan tanggung jawab selaku petugas negara, pasti ada khilaf dan salah, saya mohon dapat diberikan kemaafan," pinta Amir Syarifuddin." Dalam temu pisah yang turut dihadiri Plt. Bupati Aceh Tamiang Drs. H.M. Ali Affata, MM, Kapolres, Ka.Pengadilan, Bupati non aktif H. Hamdan Sati, ST dan Kepala Dinas dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang. Kajari yang baru Munif, SH.MH dalam perkenalannya meminta dalam menjalankan tugasnya di Bumi Muda Sedia dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan semua pihak hingga bisa berbuat lebih baik lagi kedepan. Saya akan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan sebagai PNS. (Chan)

Pemkab Tamiang Peringati Hari Pahlawan

ACEH TAMIANG: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memperingati Hari Pahlawan secara sederhana dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang bertempat di Lapangan Tribun Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kamis (10/11). Bertindak sebagai inspektur upacara Plt Bupati Aceh Tamiang Drs. H. M. Ali Alfata MM. Dalam pidato Menteri Sosial RI yang dibacakan Plt. Bupati Aceh Tamiang, Khofifah Indar Parawansa mengatakan peringatan Hari Pahlawan 10 November 1945 diambil bersadarkan Peristiwa "Pertempuran 10 November 1945" di Surabaya sebagai Pertempuran pertama dan terbesar antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dengan menelan ribuan korban jiwa. Oleh Karena itu peringatan Hari Pahlawan harus mampu menggali apinya, bukan abunya. Dan dengan meminjam ungkapan Bung Karno, semangat kepahlawanan itu adalah semangat rela berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mentri Sosial juga mengharapkan melalui momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 mampu mengambil makna yang terkandung di dalamnya dengan meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada kita semua seperti taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pantang menyerah, jujur dan adil. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini turut dihadiri oleh Kapolres, Ketua Pengadilan, Ketua MPU, Kepala Kemenag, Danyon 111 Raider, Ketua KNPI Aceh Tamiang, Sekretaris Daerah, para Asisten, kepala SKPK, kabag, camat dan para peserta upacara lainnya yang terdiri dari unsur Polri, TNI, PNS, pegawai PDPK dan para siswa-siswi. (Chan)

PERWAKILAN ACEH: Ridwan Lingga(Plt.Ka.Perwakilan), Tarmizi Puteh (Waka. Perwakilan) Sofyan TD I BIRO ATAM/ATIM/KOTA LANGSA: M. Sundy Chandra (Ka.Biro), WaharMulia, Zaenal, Chandra, Azhari,SE, Rostina Sofyan Tilova,SE | PERWAKILAN SUMUT: Aminullah OK (Ka.Perwakilan),Drs.H.Zainal Arifin AKA Msi,MPd (Waka.Perwakilan) | BIRO LANGKAT: Yusmawati M Adam (Ka.Biro), Sofyan Ismail, Jamaluddin Tarigan, Jayus HT, Drs. Abdul Latief, Syamsul Bahri, Anuari, Albert Freddy Siagian SE. Mhum,Safrizal Sopian,Tarli Sinaga I BIRO DELI SERDANG:Panoto(Ka.Biro)Wahono Wkik,Awaludin Lubis,Erwin Dhany Lubis, Sahrul,Armansyah,Samjunedi,Karsa,Irwan,Drs | PERWAKILAN RIAU: IBIRO KOTA PAKANBARU: | BIRO SELAT PANJANG: MardompakHutagalung (Ka.Biro), Selamat Sumarto ,Noeradi I BIRO ROHIL: Darwin Muren (Ka.Biro),Safrizal,Junnaidi,Johan Murni I PERWAKILAN KEPRI:Rasyed ( Ka.Perwakilan),Rusli , Rahmat,Mariyanto, Irwansyah I BIRO T.KARIMUN: (Ka.Biro) I BIRO BATAM:Mirwan Ripaldi (Ka.Biro),Borkat H Arif.Lubis, Syahrial Sima,Spd,Suheidi, I BIRO BINTAN/BIRO TANJUNGPINANG:Ridwan Effendi Lingga (Ka.Biro),Iwan Prayogo , Azri Mirwan Rizki,T.Azhar,Endrizal,Kasman |BIRO LINGGA: Alfian (Ka. Biro),Syabran Malisi |BIRO ANAMBAS: | PERWAKILAN SUMBAR: PERWAKILAN JAMBI: Edi Susanto (Ka.Perwakilan),RD.Arpan,Alamsah ,Irwan Tomi,Sukarman,Hermansyah,Guntur,Juremi I BIRO MUARO JAMBI: Suharyanto.SH (Ka.Biro) I BIRO SAROLANGGON: Edi Prawito (Ka.Biro), H.Hutabarat I PERWAKILAN SUMSEL: Rusdedy,SH (Ka.Perwakilan), Asmuni,SE,MM(Waka.Perwakilan), Kowlan Miryanti,SKm (Wtw Sumsel)l BIRO MUSI RAWAS/L.LINGGAU: Andi Gusta Dinata (Ka.Biro),Rodi Perwira, Simson,Untung Surapati,Elti Yasa,Muhtadin Khairot l BIRO MUBA:Kaswadi(Ka.Biro),Sutarno I PERWAKILAN LAMPUNG:Alex Kosasih(Ka.Perwakilan), Hendra,Sanusi,Zulfikar, H.Badri,Ridho S.Kiki Zuelham IBIRO BANDAR LAMPUNG: Alek K(Plt.Ka.Biro) I PERWAKILAN BANTEN:Samsul Bahri(Ka.Perwakilan) Mamat,RomadhonaI BIRO TANGSEL / KOTA TANGERANG: Irvan Dani (Ka.Biro), B.Saptahadi,Rana Gunawan,Romli , Ican, Nedi Suryadi, Nedy Suryadi, Jimmy Simanjuntak,Choki Yanuar,Abdulah Naser, I BIRO BANDARA SOETTA: Dadang Hiryanto ( Ka.Biro)Aprecino|PERWAKILAN DKI JAKARTA: Johan Murni (Plt.Ka.Perwakilan),Solihin,Nely SH, Eko Budi Wahyono, Siti Wagiati, SujiatiLia, Edy Kowara SH, Irfan Pakpahan, Suryadi Harahap, Efendi N, A, M.Soleh, Hotma P Hutabarat,Drs.Wahyu Purnama,Tb Mufti|BIRO DKI JAKARTA: BambangIrawan Rokan (Pjs.Ka.Biro), Indra Mustafa (Koordinator Wilayah), H. Abd. Hanani, Edwin Zulkarnaen, MuhamadThamrin SH, Alfian, Sofyan Tanjung,Fery Irawan Saputra,Hotman Hasugian,A.Herman Susanto,Yadi Jayadi,Kosasih I BIRO JAK-SEL: Tamba T. Panggabean, (Ka.Biro), IBIRO JAK-TIM:Rony Alamsyah(Ka.Biro)Edward P Lubis IBIRO JAK-BAR:Muksin(Ka.Biro)Rudy Roza ChanI PERWAKILAN JABAR: Sumarsudi (Ka.Perwakilan), Ujang Mulyana,Benny Suryadi, Amir Husin | BIRO DEPOK/KOTA/ KAB. BOGOR: Tardip Panggabean (Ka.Biro), KornelisNapitupulu, Ferry Partogi, RidoPanggabean, RusliR,Fery Buana Panggabean, Iwan G., Embeh, Cornelius,Gelora Bangun,Antony I BIRO KARAWANG/PURWAKARTA: AndiSuwandi (Ka.Biro), Edi Purnama (Korlip), M.Jaya Guntur, Fahmi Abdul Khodir, Darwis,Jamaluddin|| BIRO KAB./KOTA BEKASI :Arsyad Elly (Ka.Biro), Marthen Menis Efraim SE| BIRO KAB/KOTA:CIREBON:Bagdja Suparman,Saripudin,Tjarka| BIRO BREBES/PEMALANG/PURBALINGA/TEGAL:Saripudin (Ka.Biro), Jaelani(Waka.Biro), Sutarno, Nanang,S, Wahidin B Suryadi,Suseno Adji,Naning Andriyani, Drajat,Tjarka|BIRO KAB/KOTA PEKALONGAN:M.Mahfud (Ka.Biro),Rosulan,Tarjono,A.Muhsonudin|BIRO KARESIDENAN MADIUN:Sucipto,SPd(Ka.Biro),Yulianto,Slamet Budi Susilo|PERWAKILAN JATIM: (Ka.Perwakilan) I PERWAKILAN SULSELBAR:Hasan Husain(Ka.Perwakilan) Drs. Nasruddin MM (Waka.Perwakilan), Muhammadiah (Waka Perwakilan ),Jamaluddin SH (Sekretaris),Andi Amid,Syaripuddin HB, I BIRO MAKASAR:Andi Rusli (Ka.Biro),Helmy Efendi,Andi Asrianto I BIRO MAMUJU:Drs.Andi Arifin Wela (Ka.Biro),Drs.Andi Arifin Wela,Rusli,Abdul Kadir,Muh Yusuf SH,MH I BIRO MAMUJU UTARA:Andi Hendra (Ka.Biro) Alibadar I BIRO MAMUJU TENGGAH:Masjansah(Ka.Biro)I BIRO TAKALAR: (Ka.Biro ),Halim Bakaring IBIRO GOWA:Said Jalaluddin SH (Ka.Biro ),Syafaruddin AR, I BIRO BANTAENG:Aswin Said (Ka.Biro) I BIRO PINRANG:Masri Mandeha(Ka.Biro),Irfan Masri I BIRO SIDRAP:Ibrahim Ishak(Ka.Biro)I BIRO SOPPENG: (Ka.Biro) I BIRO BONE: (Ka.Biro) IBIRO LUWU UTARA:Syamsir Djolo(Ka.Biro) I BIRO PALOPO:Paulus Parantean (Ka.Biro) IBIRO LUWU TIMUR: Wirta (Ka.Biro),Muladi,Tony Sampe,Lukmansyah,Ridwan,Syaripuddin,SE,MM,Rusman,Ishaq A Yahya |BIRO MAROS:A.Hasnan Habib SE (Ka.Biro) I BIRO SELAYAR:Ganefo S (Ka.Biro) I BIRO PARE-PARE:Muh Said Gani (Ka.Biro) I PERWAKILAN SULTRA: Ramlan (Ka.Perwakilan) I BIRO KONSEL: Mahidin (Ka.Biro) |BIRO KONAWE : (Ka.Biro) I BIRO KONAWE KEPULAUAN:Yamin SH (Ka.Biro) I BIRO KONAWE UTARA: Sugiono (Ka.Biro) IBIRO KOLAKA TIMUR :Frans(Ka.Biro) |PERWAKILAN MALAYSIA:Ali Jakfar, d/a Kantor Sri AlamJlnTasik 64 Blok T No.2/06 Johor Baru Malaysia | PERWAKILAN SINGAPORE:JhonHerry | PERWAKILAN KING SAUDI ARABIA: HazkyJufry d/a JarwalQubba Mecca Almukarum I KANTOR PUSAT: Gedung Budiyasa Lantai II Jl. Abdullahn Safei No.5 Kampung Melayu Besar Jakarta Timur Jakarta. Telp (021) 819 1392-(021)8571131-FAX (021)8824653; EMAIL: [email protected] I DAPUR REDAKSI: Jl. Kebon Sayur 1 No. 11 Jakarta - Indonesia; REKENING: BRI 2147 - 01 - 002170 - 508 a/n Kasmiah; PENCETAK: 3R Printing (Isi Bukan Tanggung Jawab Percetakan dan Layout)Jalan Kalibaru Nomor 41 Senen Jakarta Pusat

Wartawan KORAN PEMANTAU KORUPSI (KPK) selalu dilengkapi surat tugas dan kartu identitas diri dalam menjalankan tugas. Wartawan KPK Dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Apabila yang bersangkutan melanggar hal di atas diminta segera melaporkan pada pihak yang berwajib. Dan narasumber dapat mempertanyakan legalitas dan identitas wartawan KPK di nomor 081275813054

18/12/2016 1:54:28

K L

r t w L a ( t w P r L

d r r s s H S A m B b

k T b T w t t B h a

b d d k m t b y l j b m

B g P D M 2 M l P m s P

l b l m b a k l P d k s d i P

P T b D M b y i s

h C p j s d P k s M l y y 6

aceh & sumut

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

DPRD Langkat Hadiri Pencanangan Kebangkitan Zakat

Komisi C DPRD Langkat Gelar RDP LANGKAT: Dalam usahsa merealisasikan pelunasan hutang-hutang PBB PTPN II Tanjung Morawa kepada pemerintah Kabupaten Langkat, komisi C DPRD Langkat adakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang pihak terkait yaitu PTPN II Tanjung Morawa dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang digelar diruang rapat komisi C gedung DPRD Langkat pada selasa kemarin. Pertemuan berlangsung dan dipimpin wakil ketua komisi C Nurul Azhar Lubis SH didampingi sekretaris komisi C Sarno SE dan sejumlah anggota komisi lainnya seperti Jiman Tarigan ST, Syafrizal Helmi, Makhruf Ritonga SE, Syamsul S.Ag, Pujianto SE dan Azman juga turut hadir tim ahli komisi C DPRD Langkat Syamsul Bahri Surbakti SE, MM beserta beberapa orang staf komisi C. Hadir dalam pertemuan tersebut kepala bidang pembiayaan PTPN II Tanjung Morawa Daniel Tarigan beserta dengan para staf PTPN II Tanjung Morawa masing-masing Irwansyah dan Iwan T. Polii, sementara dari pihak terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai seperti kepala Seksi penagihan Junjungan Sihombing dan pelaksana penagihan Asido Sianturi. Saat dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan dan dibahas serta kondisinya berjalan dengan lancar dan penuh komunikatif juga saling memberikan informasi antara satu dengan yang lain termasuk diantaranya banyak membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan realisasi pelunasan hutang PBB PTPN II Tanjung Morawa dan hal lain yang timbul dan dianggap perlu saat pertemuan berlangsung. Kasi penagihan KPP Pratama Binjai Junjung Sihombing mengungkapkan bahwa utang PBB PTPN II Tj.morawa tahun 2013 S/ D 2015 sebear Rp.27.939.725.038 Milyar sedangkan utang tahun 2016 sebesar Rp.18.598.156.380 Milyar, dan KPP Pratama Binjai lakukan pembelokiran rekening PTPN II Tj.Mora dalam upaya mendesak PTPN II tersebut untuk segera melunasi seluruh hutang PBBnya. Lanjutnya, Pembukaan kembali rekening PTPN II yang telah terblokir prosudurnya hanya dapat dilakukan oleh juru sita KPP Pratama Binjai, jika PTPN II ingin membayar hutang dan proses pemindahbukukan saldo rekening PTPN II ke Bank prosudurnya juga haruslah dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat, dan apabila surat kuasa telah diberikan dan diproses pembukaan blokir selesai maka akan bisa langsung dilakukan pemindahbukuan rekening tersebut untuk membayar utang PBB PTPN II, ujarnya. Sementara kepala pembiayaan PTPN II Tanjung Morawa Daniel Tarigan mengatakan dan berjanji bahwa pada bulan Nopember dan Desember 2016 PTPN II Tanjung Morawa berencana untuk membayar PBB lebih kurang 6,7 miliyar lagi, sehingga pada tahun 2016 ini total yang akan dibayarkan sebesar 11 miliyar, sebutnya. Komisi C DPRD langkat berharap melalui wakil ketua komisi C Nurul Azhar Lubis SH menyampaikan bahwa agar PTPN II Tanjung Morawa segera menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan yang dibutuhkan oleh juru sita KPP Pratama Binjai agar proses pembukaan blokir rekening dapat terlaksana, dan pihak PTPN II Tanjung Morawa dengan dana yang ada dapat langsung membayarkan utang PBBnya hingga tahun 2016 sesuai dengan yang telah dijanjikannya sebesar Rp. 6 miliyar, ucap Nurul. (Yusmawati) Edisi222.indd 3

LANGKAT; Pencanangan kebangkitan zakat di Kabupaten Langkat digelar Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dihalaman kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Langkat yang diharapkan nantinya dalam pengumpulan zakat ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, demikian ucap Ngogesa. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, anggota DPR RI Delia Pratiwi SH, Direktur Pemberdayaan zakat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Drs.H. Tarmizi Tohor MA, Dirjen Pemberdayaan Zakat Kemenag RI M.Nasir Tajang, ketua Baznas Provinsi Sum. Utara Drs.H. Amansyah Nasution, unsur Forkopinda Langkat, Sekdakab Langkat dr.H. Indra Salahuddin M. Kes. MM, unsur Kodim, unsur Polres, Kakan Kemeneg RI Kab. Langkat H.T. Darmansyah MM, Pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat, ketua MUI Langkat Buya H. Ahmad Mahfudz, para pimpinan perusahaan BUMD/ BUMN, ormas Islam, insan pers dan undangan lainnya. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dalam pidato sambutannya mengatakan pencanangan kebangkitan zakat di Langkat ini untuk mendorong mengumpulkan zakat sehingga nantinya mampu digunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial serta dapat membantu warga dalam pengentasan kemiskinan. Lanjutnya, untuk memberikan bantuan terkendala dengan keterbatasan dana di APBD, oleh sebab itu, pencanangan kebangkitan zakat solusi untuk meningkatkan partisipasi semua pihak terkait optimalisasi pengumpulan zakat. Ngogesa berharap, partisipasi

dan kepedulian para pejabat eselon yang dalam katagori telah wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan perhitungannya, kita do'akan semoga mendapat ridho Allah SWT, sehingga masyarakat Langkat yang memerlukan bantuan teratasi dengan sadarnya kita mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan pokok melalui baznas Kabupaten Langkat, tutur Ngogesa. Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE pada sambutannya juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang berusaha menerbitkan peratauran daerah (perda) untuk mengoptimalisasikan dalam pengumpulan zakat dengan salah satu turunannya yaitu peraturan ketua baznas soal UPZ yang masih dalam bentuk rancangan, dan peraturan itu juga akan melengkapi instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang zakat serta lewat peraturan itulah karyawan muslim dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian akan wajib menyetorkan zakatnya melalui baznas, ujarnya. Ketua baznas Langkat KH. Ab-

durahman sebelumnya mengatakan pada hari pencanangan kebangkitan zakat di Langkat ini adalah merupakan usaha baznas dan pemkab Langkat dibawah kepemimpinan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dan ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perrangin-angin SE untuk menggalang dan mengumpulkan para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya melalui baznas Langkat yang nantinya akan kita salurkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, sebutnya. Sementara usai kegiatan saat ditemui dan dimintai pendapat salah seorang anggota DPRD Langkat H. Rahmanuddin Rangkuti SH. MKn, yang diusung dari partai Gerindra mengatakan bahwa ia sangat mendukung dan menyambut baik atas program kegiatan ini, jika program ini berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan maka masyarakat Kabupaten Langkat kedepannya akan dapat merasakan kehidupan yang lebih baik lagi, ucapnya penuh harap. (Yusmawati)

Pangdam Kunjungi Raider Tualang Cut ACEH TAMIANG: Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Tatang Sulaiman meminta prajurit Bataliyon Raider/ 111, Tualang Cut, Aceh Tamiang untuk terus meningkatkan kualitas diri. Hal ini penting, karena prajurit Raider merupakan kesatuan elit yang kemampuannya lebih dari prajurit lain. Permintaan itu disampaikan Pangdam IM dalam kunjungan kerjanya ke Bataliyon 111/Raider, Tualang Cut, kemarin. Kahadiran Panglima IM ini disambut Wadanyon 111/Raider, Kapten (Inf) Fahmi Guruh Rahayu. Hadir juga, Danrem 011 Lilawangsa Kolonel (Inf) Dedi Agus Purwanto, Aster Kolonel (Inf) Nevra, Asintel Kodam Kolonel (Inf) Hendri, Asper Dam Kolonel (Inf) Yunardi, Aslog Kodam Kolonel (Inf) Suprayogi, Waasops Letkol (Inf) Iwan Rosandrianto, Dandim 0104/Aceh Timur, Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar, Kasiperrem Mayor (Inf) Nasrun Nasution, dan sejumlah perwira lainnya. Pangdam IM di hadapan ratusan prajurit mengatakan, prajurit Bataliy-

on Raider/111 merupakan prajurit yang disegani karena kemampuan lebih yang dimilikinya. "Tidak mudah menjadi satuan yang disegani dari bataliyon lainnya," ujarnya. Pada kesemptan itu, Pangdam mengingatkan bahwa latihan bagi prajurit bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi latihan harus menjadi hobi. Prajurit Raider adalah prajurit terhormat, dan harus menjadi kebanggaan kesatuannya. Bagi seorang prajurit Raider, katanya, yang ada hanyalah prestasi, juara dan kebanggaan. Karena itu,

prajurit Raider harus menjauhi perbuatan yang melanggar aturan. Pangdam juga mngingatkan prajurit untuk menjauhi narkoba jenis apapun. Prajurit Raider, pintanya, harus bersih dan bebas narkoba, termasuk juga perbuatan asusila. Jika hal tersebut dilakukan, maka ia telah mencoreng serta mengkhianati kesatuannya. "Apabila terdapat oknum prajurit Raider yang perilaku mencemarkan kesatuannya, lebih baik prajurit dipindahkan dari kesatuan pasukan elit ini," tegas Mayjen TNI Tatang Sulaiman. (Chan)

Peduli Kemanusian, Komunitas KKBO Salurkan Bantuan LANGKAT: Dalam rangka gerakan peduli terhadap para fakir miskin dan masyarakat kurang mampu, komunitas Kawan Bang ONDIM (KKBO) yang di ketuai MUHAMMAD KHOIR. Komunitas ini rabu kemarin melaksanakan kegiatan rutin dan bakti sosial. Sasaranya kali ini memberikan bantuan kepada ibu legina berusia (74)warga desa dari Saibemban kecamatan Batang Serangan Nurlela wati usia (45)warga

desa dari Saibemban kecamatan Batang Serangan yang keduanya baru saja di tinggal mati suami. Ketua Komunitas M. Khoir mengatakan bahwa kegiatan ini disamping sebagai menjalin tali silaturahmi dan komunikasi antar warga sebagai sarana dalam rangka membantu sesama, khususnya warga yang tidak mampu. "Karena bagi kami dengan silaturahmi bisa mempererat hubungan kekeluargaan dan kerjasama yang baik dan berman-

faat untuk kita semua serta merupakan jembatan untuk menuju kebaikan sesama,"ujar Khoir. Keluarga Nurlela wati dan legina sendiri mengungkapkan terima kasihnya atas kepedulian dan bantuan rekan-rekan dari KKBO yang telah menyisihkan sebagian rejekinya untuk keluarga mereka. Semoga pemberian ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban kebutuhan sehari-hari. (M.Heri Syahputra)

03

Polres Aceh Tamiang Campur Sabu 12 Kg dalam Adonan Beton ACEH TAMIANG: Polres Aceh Tamiang, Provinsi Aceh memusnahkan sabu-sabu seberat 12 kilogram yang disita dari salah seorang tersangka pada pertengahan Agustus 2016. Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Yoga Prasetyo mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam alat mesin molen yang selanjutnya dicampur pasir, semen dan air, kemudian diaduk jadi satu layaknya membuat adonan cor beton. Sabu dalam kemasan 1 kg itu dimasukan satu persatu dari moncong molen, yang diawali oleh Plt Bupati Aceh Tamiang, Ali Al Fatah, Kepala Badan Nasional Nasrkotika Kabupaten (BNNK) Aceh Tamiang AKBP Rinaldi dan Wakapolres Aceh Tamiang, Kompol Wahyudi Sabhara, unsur Kodim 0104/Atim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Dinkes Aceh Tamiang. Setelah barang haram tersebut

diaduk rata dengan material semen dan pasir, selanjutnya dikubur ke lubang yang sudah disiapkan. Yoga mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan itu merupakan hasil sitaan Polres Aceh Tamiang dari seorang tersangka SB alias D (38) warga Desa Imbudee, Kecamatan Kuta Alam Blang, Kabupaten Bireuen. SB berhasil ditangkap saat hendak menyelundupkan sabu-sabu tersebut dari Aceh tujuan Medan Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016. "Tersangka dibekuk di Dusun Bukit Batu, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Langkat, dalam aksi pengejaran petugas," kata Yoga . Barang bukti sabu yang dimusnahkan seluruhnya seberat 12.458,54 gram. Barang haram tersebut merupakan tangkapan terbesar dalam sejarah Polres Aceh Tamiang, dan jika diuangkan nilainya mencapai miliaran rupiah. (Chan)

DPRD Setujui & Susunan Program Pembentukan Perda 2017 LANGKAT: DPRD Kabupaten Langkat gelar sidang paripurna dalam agenda penetapan/persetujuan penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Langkat tahun 2017 diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat. Sidang paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE didampingi wakil ketua Donny Setha ST dan dihadiri wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto M.Si. Turut hadir pada rapat tersebut unsur Forkopimda Langkat, unsur Kodim, Polres dan seluruh pimpinan SKPD dijajaran pemkab Langkat, Camat se kabupaten Langkat, LSM, insan Pers dan sejumlah undangan lainnya. Sidang berlangsung dengan menyampaikan usulan judul Ranperda sekaligus memaparkan/menjelaskan yang menjadi alasan dan dasar hukum terhadap ranperda yang akan di bahas serta diterbitkan pada tahun 2017. Sebelumnya juga telah digelar rapat paripurna Internal DPRD Langkat dalam rangka pengambilan keputusan tentang penetapan 10 (sepuluh) judul ranperda Inisiatif DPRD Langkat. BPPD DPRD Langkat mengusulkan 10 Judul Ranperda Inisiatif DPRD Langkat yang dibacakan langsung oleh ketua BPPD Makhruf Ritonga SE yaitu; tentang pengelolaan aset/barang milik daerah Kabupaten Langkat, pengelolaan lampu jalan di Kabupaten Langkat, pengelolaan wakaf di Kabupaten Langkat, peredaran dan pengawasan obat/sediaan farmasi di Kabupaten Langkat, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tata batas wilayah

Administrasi Kabupaten Langkat, kawasan pengelolaan hutan (KPH), pengaturan penyusunan peraturan daerah, pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Langkat dan tentang pengaturan peredaran minuman beralkohol. Sementara 4 usul judul ranperda dari Pemkab Langkat disampaikan oleh wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si adalah; Tentang penyertaan modal PT. Langkat Setia Negeri, ranperda tentang rencana pembangunan industri daerah, tentang pengelolaan pabrik es di Kabupaten Langkat dan tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Langkat. Dalam kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE mengingatkan bahwa Setelah kita menyetujui tentang penyusunan program pembentukan peraturan daerah tahun 2017 ini, maka diminta kepada pemerintah Kabupaten Langkat dan DPRD Langkat agar dapat mempersiapkan ranperda tersebut dan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, ujarnya.(Yusmawati)

Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor PU & DPRD Langkat LANGKAT: Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya kelompok Himpunan Mahasiswa Langkat (HIMALA) ke kantor Dinas PU dan kantor sekretariat DPRD Langkat dalam agenda tuntutannya yaitu memprotes tentang proses tender proyek di Dinas PU Langkat yang dilaksanakan pada akhir tahun. Para unjuk rasa diterima langsung ketua komisi D DPRD Langkat Sukirin SE didampingi anggota komisi D seperti; H. Rahmanuddin Rangkuti SH, MKn, H. Ajai Ismail SE, Edi Bahagia dan sejumlah anggota komisi D Lainnnya serta turut hadir unsur Kodim dan Polres juga yang mewakili dari Kasi Intel Kejari Langkat. Awalnya puluhan mahasiswa Langkat pengunjuk rasa tersebut mendatangi kantor Dinas PU Langkat sambil menggelar orasi namun kedatangan mereka tidak diterima dan tidak diperkenankan masuk yang akhirnya rombongan unjuk rasa aksi damai tersebut berpindah ke gedung DPRD Langkat demi meneruskan niat untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, dan komisi D menyambut kehadirannya dengan mempersilahkan 10 orang perwakilan dari para pengunjuk rasa diruang rapat komisi D gedung DPRD Langkat. Dalam pertemuan tersebut utusan

pengunjuk rasa Susianto sebagai PB HMI Langkat Sumut menyampaikan beberapa pertanyaan salah satu diantaranya adalah mengapa proyek yang ada di Dinas PU dilakukan tendernya dipenghujung tahun yang dapat berakibatkan pada pekerjaan nantinya tidak maksimal sebab pengerjaannya dengan tergesa-gesa karena waktu yang sangat sempit, apalagi saat ini sedang musim hujan. Ketua komisi D DPRD Langkat Sukirin SE mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pengunjuk rasa datang dan ber orasi dengan tertib, tentang segala pengaduan yang disampaikan akan kami tindaklanjuti, sebutnya. Kadis PU Langkat diwakili oleh Kabid Cipta Karya Ir. Julius Ginting saat memberikan penjelasan, ia membenarkan tentang tender tesebut dilaksanakan pada penghujung tahun, dan terder itu adalah pada umumnya proyek yang dananya tersedia di PAPBD 2016, ujarnya. Disinggung tentang persekongkolan antara rekanan dan Dinas termasuk adanya pemberian fee, hal tersebut ditegaskan tidak benar. Demikian juga menyangkut tentang kualifikasi usaha, pelaksana proyek M1 dan M2 sejak tahun 2016 sesuai aturan LPJK, tidak ada lagi diberlakukan kualifikasi M1 dan M2 melainkan sudah bebas, ucapnya. (Yusmawati) 18/12/2016 1:54:28

jabar & jateng Ketua FRPBS Terima Donasi 50 Ribu Produk Pembersih BANDUNG; Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan perusahaan produsen pembersih toilet, Harpic menggelar program edukasi akan pentingnya sanitasi dan kebersihan sarana toilet untuk mewujudkan Indonesia sehat. Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Bandung melalui Ketua Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS) menerima donasi produk pembersih toilet sebanyak 50.000 buah yang diperuntukan untuk menjaga kebersihan toilet di tempat-tempat umum dan sekolah di wilayah Bandung. Ketua FRPBS, Atalia Ridwan Kamil mengatakan toilet bersih di sekolah ini merupakan bagian dari kota sehat, setiap tahunnya ada penilaian-penilaian dari pemerintah yakni bagaimana kota kabupaten itu harus diangkat dengan baik. "Alhamdulilah kota Bandung ini sudah mendapat dua peringkat, yaitu Swasi Staba Padapa, Swasi Staba Wiwerda, insya alllah Swasi Saba Wustara akan diraih 2017," ujarnya. Menurutnya sebanyak 6 tatanan yakni sehat mandiri, sarana prasarana sehat, pariwisata sehat, sosial sehat, perkantoran sehat, tatanan gizi sehat, termasuk didalamnya toilet bersih ini akan terus diperjuangkan di tahun 2017 mendatang. Atalia mengaku program toilet bersih ini kedepan akan terus dilakukan, dengan merevitalisasi toilet sekolah yang menurutnya masih kurang baik. "Kita kedepan akan terus mengupayakan revitalisasi toilet sekolah menurutnya masih kurang baik, mudah mudahan bisa melakukan hal yang sama, sementara akan fokus di sekolah negeri, dan tak menutup kemugkinan juga untuk sekolah swasta, kita akan terbuka," tegasnya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap komitmen kementrian Kesehatan RI mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Melalui program STBM, pemerintah mengharapkan lebih banyak masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar. (Marsudi)

Kota Bandung Akan Miliki Metro Kapsul BANDUNG; Sebagai upaya atasi kemacetan, Kota Bandung bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan akan membangun Metro Kapsul di jalur tersibuk Kota Bandung. Pembangunan tersebut direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2017. Guna mempersiapkan hal tersebut, Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil menggelar pertemuan bersama Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi di Pendopo Kota Bandung. Direncanakan, rute Metro Kapsul ini akan dimulai di Jalan Stasiun Barat menuju Jalan Pasir Kaliki, Jalan Kebon Jati, Jalan Kebon Jati, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Dalem Kaum, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, dan kembali ke Jalan Otto Iskandardinata menuju ke Stasiun Bandung. Metro Kapsul yang diproduksi di Subang, Jawa Barat ini akan beroperasi di jalur sepanjang 2.850 meter. Platform Metro Kapsul rencananya akan didirikan di tiga titik, yakni di Terminal Angkot Stasiun Hall, Pasar Baru Trade Center, dan pedestrian di Jalan Dalem Kaum. Dalam sekali beroperasi, akan ada 4 unit Metro Kapsul yang berjalan beriringan dan dikemudikan secara otomatis. Pihak PT Teknik Rekayasa Kereta Kapsul (Trekka) selaku produsen juga telah menyiapkan dua unit Metro Kapsul cadangan. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh jajaran Kementerian Perhubungan, Moda transportasi baru ini akan berjalan di atas rel yang melayang (elevated) sehingga tidak membutuhkan banyak ruang dan tidak perlu pembebasan lahan. Kapasitasnya pun cukup banyak, yakni bisa memuat hingga 50 penumpang setiap unitnya. (Marsudi) Edisi222.indd 4

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

Proyek PL Telah Dimonopoli Oknum DPRD:

Pelaksanaan Proyek di Sarpras Disdik Kota Depok Tidak Jelas Informasinya

DEPOK; Menurut beberapa rekanan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek khusus dibidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kota Depok tidak jelas.Alasanya proyek penunjukan langsung (PL) dilaksanakan sembunyi-sembunyi dan dimotori oleh Kasi Sarpras Dinas Pendidikan Kota Depok,Suhada,sehinga hak Kabid Sarprras,Endah juga dikangkangi. "Terlihat yang lebih berperan dalam pembagian paket PL ini adalah Kasi Sarpras, Suhada,dan dia langsung berhubungan dengan Kadis Pendidikan Muhammad Thamrin", ujar sejumlah kontraktor ke-

pada Awak Media ini di Kota Depok. Terkait hal ini Suhada sempat dikonfirmasi,"maap perusahaan mana saja yang mengerjakan paket PL ini"Suhada menjawab bahwa seluruh paket PL sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor adapun namanama perusahaan dan nama direkturnya saya tidak tau.Jawaban yang disampaikan Suhada tentunya menjadi tanda tanya besar bagi kalangan kontraktor dan Wartawan di Kota Depok. Ucapan Suhada membuat berbagai kalangan LSM di Kota Depok angkat bicara dan mengatakan ada

kemungkinan seluruh paket PL yang ada di bagian Sarpras Dinas Pendidikan Kota Depok dikerjakan langsung oleh pihak Dinas Pendidikan dengan mempergunakan bendera perusahaan orang lain. "Seharusnya pada saat ditanya tidak sewajarnya Suhada menjawab seperti itu karena bukan tidak mungkin paket PL ini mereka kerjakan sendiri atau telah diposisikan dengan pengusaha tertentu"sebut LSM Kota Depok. Karena isu yang berkembang seluruh paket PL yang ada didinas pendidikan Kota Depok telah dimonopoli oleh oknum DPRD Kota Depok.Dengan dalih paket PL tersebut dana aspirasi Dewan daerah pemilihan atau kelompok pikiran (Pokir). Kabarnya lagi oknum anggota Dewan telah mendapatan jatah proyek PL dari Disdik menimal 5 paket, hal itu sudah diambil uangnya terlebih dahulu dari kalangan kontraktor. Maka sebaiknya pihak penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polda Metro Jaya segera melakukan peyelidikan, ucap sejumlah LSM. (dip)

04 j

OPP Harus Turun Tangan :

L P S

Uji Kir PKB Dishub Depok Masih Marak Pungli DEPOK; Uji kir kendaraan angkutan umum dan jenis pick up serta mobil box didinas perhubungan Kota Depok masih kental nuansa pungutan liar (Pungli),atas hal ini beberapa sopir sempat angkota jurusan Depok-Bojong Gede bernyanyi.Artinya aparat penegak hukum yang tergabung Tim operasi pemberantasan pungli (OPP)tidak dihargai dan mampu ditaklukan. Para pemohon uji kir minimal dikenakan beban biaya antara 150 hinga Rp.200 ribu,dan itupun harus pula melalui pihak ketiga atau calo karena kalau diri sendiri memakan waktu sampai satu hari. Salah seorang pengurus angkot mengatakan, berdasarakan Perda Kota Depok, biaya unuk Uji Kir PKB Kota Depok hanya sebesar Rp.80 ribu, hal itulah seharusnya yang ditegaskan kepala Dishub Kota Depok, jangan membebani rakyat. Sebaiknya Presiden Jokowi harus meninjau tempat kir tersebut, dengan tujuan agar terjadi perubahan. Terkait hal ini kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Depok,Yusuf sempat dikonfirmasi

b s d M p k m

Awak Media ini namun yang bersangkutan tak pernah ada ditempat .Bahkan pintu masuk runagnnya terus ditutup rapat. Yusuf,sendiri telah lima tahun menjabat Ka.UPTD PKB Dishub Kota Depok padahal aturan UU ASN , Pejabat yang menduduki suatu jabatan maksimal 5 tahun,setelah itu harus dimutasi ketempat lain. Pertanyaanya mengapa Kepala Dishub Kota Depok,Gandara Budiana tidak melakukan rotasi? Bahkan para pegawai di Uji Kir PKB UPTD Kota depok tersebut juga perlu dilakukan penyegaran ketempat lain, untuk menghindari kejenuhan, ujar sejumlah sopir angkot. (dip)

Wakil Wali Kota Depok Menyoroti :

mempertanyakan kepada dinas terkait, seperti BPPT< Dstarkim dan BPLH terkat dengan AMDAL , yakni kenapa izin perumahan tersebut bisa dikeluarkan, padahal area tersebut merupakan wilayah setu yang harus dilestarikan. "Kalau ada izinnya kenapa bisa ceroboh seperti ini. Ini kan dampaknya situ jadi dangkal, bahkan dampkanya juga akan mendatangkan banjir " ujar Pradi. Kata Wakil Walikota Depok tersebut, kini Pemkot Depok se-

dang berusaha untuk mempertahankan situ yang tersisa, sebab situ di Kota Depok sudah banyak yang hilang, karena dijadian areal perumahan. "Kami sudah kapok kehilangan situ. Untuk itu, situ yang tersisa akan kami pertahankan, dengan menormalisasinya," imbuhnya Menurut Pradi , bahwa jumlah situ di Kota Depok saat ini tersisa 23 titik, dari yang sebelumnya 34 situ. Sebab situ berguna sebagai daerah resapan, kalau banyak yang hilang ya daerah resapan juga semakin sedikit. Dampaknya banyak sekali, salah satunya banjir," imbuhnya. Sementara itu, pihak terkait seperti Distarkim, BPPT dan BPLH Kota Depok sampai saat ini, tak satupun diantara pejabat terkait memberikan tanggapan atau penjelasan tentang proyek yang menguruk situ tersebut. (dip)

Pungli Masih Marak di Samsat Kota Bogor “Saya kira benar-benar gratis, kenyataannya di beberapa loket BBN dan mutasi saya diminta bayar Rp100.000. Di loket sebelumnya juga disuruh bayar mulai dari 10.000 s/d Rp.20.000," ujar IS. BOGOR; Kampanye Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) dengan menggelar operasi di setiap instansi, belum sepenuhnya berjalan. Buktinya, di kantor pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Bogor praktik pungli masih terjadi. Pantauan dilapanga beberapa waktu lalu, di kantor Samsat yang terletak di Jalan Ir H Juanda, Bogor Tengah, Kota Bogor , masih marak aksi pungli. Baik itu dilakukan oleh oknum berseragam, maupun orang-orang yang berpakaian bebas (calo). Namun demikian, aksi yang kurang terpuji dan kerap menjadi buah bibir di kalangan masyarakat atau rahasia umum terkait praktik pungli di kantor pelayanan publik itu, tidak terlalu mencolok seperti sebelum-sebelumnya. Terlebih Pemprov Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tengah menggelar 'Tax Amnesty' bagi para pemilik kendaraan yang berdomisili di Jabar melalui kebijakan bebas Bea Balik Nama (BBN) ke-2 dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhitung mulai 17 Oktober hingga 24 Desember 2016 di seluruh kantor Samsat di Jawa Barat. "Meski harus antre dan menghabiskan waktu lama, saya sengaja mengurus balik nama kendaraan motor sekarang juga karena ada program pemutihan buat balik

nama dan tidak dikenakan denda. Saya kira benar-benar gratis, kenyataannya di beberapa loket BBN dan mutasi saya diminta bayar Rp100.000. Di loket sebelumnya juga disuruh bayar mulai dari 10.000 s/d Rp.20.000," ujar IS (45) warga Bogor Selatan, Kota Bogor saat ditemui di kursi antrean loket kasir, kantor Samsat Kota Bogor, akhir pekan lalu. Hal senada diungkapkan, RA (38) warga Kedunghalang Talang, Kelurahan Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor. Dia mengaku sengaja mengurus balik nama kendaraan roda empat bekas yang baru dibelinya , karena kebetulan sedang ada program pemutihan. RA datang ke kantor Samsat pukul 10.30 WIB, untuk mengurus balik nama kendaraan dan bayar pajak kendaraan roda empat merek Suzuki-nya sendiri tidak melalui biro jasa atau calo, dikarenakan mempunyai biaya pas-pasan dan baru selesai pukul 15.30 WIB. "Kalau lewat biro jasa, calo atau leasing tempat kita kredit kendaraan, bisa menghabiskan Rp4-5 juta. Tapi tadi saya mengurus sendiri sesuai yang tertera dalam STNK atau resmi

hanya Rp1,9 juta. Itu belum termasuk biaya Rp150.000 di loket BBN/ Mutasi, cek fisik, arsip pajak dan pengambilan plat nomor yang diperkirakan habis Rp50 ribu," ujarnya. Tak hanya itu, ia juga mengaku bingung dan mempertanyakan terkait biaya Rp150.000 yang dipungut di loket BBN/Mutasi. Selain karena petugas berseragam kepolisian yang melayaninya tidak memberikan penjelasan terkait peruntukan, juga tidak ada bukti kuitansi atau nota pembayaran. Kapolresta Bogor Kota AKBP Suyudi AS tidak menampik jika praktik pungli di kantor Samsat Kota Bogor masih kerap terjadi. "Kemungkinan (masih ada pungli) lewat calo. Kalau ada yang lewat anggota (berseragam Polri) laporkan segera," ujarnya kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. Suyudi menegaskan, tidak akan segan untuk menindak oknum-oknum kepolisian yang melakukan pungli saat melakukan pelayanan. "Akan kami tindak tegas (jika ada anggota yang melakukan pungli). Sebab, pada Jumat minggu lalu kita sudah melakukan sidak," imbuhnya. (dip)

p l m l B r g m m k ( t

d s b b c y s

Proyek D'Marco Nguruk Situ Bahar DEPOK; Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna kader Partai Gerindra tersebut, kini memantau izin Perumahan D'Marco. Karena tadinya Ia tidak mudah percaya begitu saja. Akirnya Ketua DPC Gerindra Kota depok ini meninjau langsung ke lokasi proyek perumahan tersebut, serta memotret kondisi Situ Bahar . "Iya, saya sudah tahu kasus dangkalnya Situ Bahar. Makanya, saya mau cek izinnya, khususnya Amdalnya," ujar Pradi kepada sejumlah wartawan. Pradi lebih lanjut mengatakan, jika pembangunan Perumahan D'Marco tidak memiliki izin, maka pemerintah akan menghentikan proyek pembangunan perumahan yang berlokasi di dua kelurahan, yakni Sukamaju dan Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok. Namun jika pihak pengembang mendapatkan izin, maka Pradi akan

k l d l l m l p m K

m s S b g b

Wilayah Kota Depok Dinyatakan 95,42 % ODP DEPOK ;Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-52, Pemerintah Kota Depok deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Acara tersebut di lapangan Tapos pada sabtu kemarin. Yang diikuti sebanyak Empat Kelurahan diantaranya Depok Jaya, Curug, Cisalak Pasar dan Tapos yang sudah dinyatakan sebagai wilayah ODF atau 100 persen bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. "Keempat kelurahan ini diharapkan dapat memotivasi dan menularkannya kepada kelurahan lain, agar cita-cita Depok 100 persen ODF dapat tercapai," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Wali Kota mengatakan, bahwa kampanye dan program terkait sanitasi bersih terus diupayakan oleh Pemkot Depok, karena merupakan amanat dari Pemerintah Pusat. Dirinya berpesan bahwa program ini merupakan program kebersamaan dan menjadi tanggung jawab semua pihak, diharapkan masyarakat juga bisa berpartisipasi secara positif. "Partisipasi masyarakat dibutuhkan sebagai bentuk implementasi kota cerdas, di mana masyarakat juga terlibat dalam pembangunan kota un-

tuk mencapai Depok Smart Healty City," tambahnya. Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Imran Agus Nurali yang juga turut menghadiri kegiatan tersebut mengatakan bahwa pihak Kementerian sangat mengapresiasi kegiatan ini. Khusus untuk Depok, saat ini memiliki persentase sebanyak 95,42 persen wilayah yang sudah ODF, hal tersebut merupakan capaian yang baik dalam sebuah kota. "Angka tersebut sudah baik, namun masih ada warga yang tinggal di pelosok yang masih ada perilaku BAB sembarangan, diharapkan hal tersebut bisa diminimalisir bahkan dihilangkan," jelasnya. Dirinya juga memotivasi Pemkot untuk bisa menjadikan Depok sebagai kota pertama di Jawa Barat yang bisa mencapai 100 persen, untuk mencapai hal tersebut harus ada percepatan program kepada masyarakat. Provinsi jawa barat sendiri saat ini baru 70,6 persen wilayah yang sudah ODF. "Kalau sudah mencapai 100 persen, maka bisa dikatakan Depok akan bebas dari penyakit seperti cacingan, diare dan kurang gizi," tutupnya. (dip)

Kota Bandung Tambah 2000 Petugas Ketertiban BANDUNG; Kota Bandung berencana akan menambah kurang lebih 2000 orang petugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang akan ditempatkan di lebih dari 50 titik yang tersebar di berbagai wilayah. Hal tersebut menurut Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil merupakan solusi untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. "Untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Bandung, kami menemukan kesimpulan memang kota sebesar ini butuh penambahan sumber daya yang mengurus harian. Jadi di 2017 kami membuka lowongan hampir 2000 orang untuk menjadi petugas ketertiban di puluhan titik di Kota Bandung," tutur Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung. Para petugas tersebut akan berjaga di titik-titik tertentu untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Jumlahnya pun bervariasi, mulai dari 4 hingga 12 orang di tiap titik sesuai dengan tipe beban di tiap wilayah. "Konsepnya nanti Otista ada Linmas sendiri, Dalem Kaum ada linmas

sendiri dan itu permanen," imbuh Wali Kota. Namun demikian, standar kerja dan pembagian kewenangan petugas ini masih dalam pembahasan. Ridwan menyampaikan, selama ini pola operasi Linmas dan petugas ketertiban lainnya dilakukan dengan patroli, berkeliling ke wilayah-wilayah yang luas. Kini, pola tersebut dirubah dengan berjaga pada jam-jam tertentu sesuai dengan kebutuhan di tiap wilayah. "Kan ada wilayah yang riweuhnya sepanjang hari, seperti di Jalan Otista, ada yang riweuhnya pagi hari seperti di Jalan Rajawali Timur, ada yang weekend seperti di Car Free Day, macem-macem," ujar Ridwan. Sehingga pembagian proporsi kerjanya pun akan disesuaikan. Selain itu, di dalam pasukan ini juga terdapat tim yang bertugas untuk berjaga di malam hari di titiktitik rawan pelanggaran ketertiban dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk menanggapi isu-isu keamanan yang banyak dikeluhkan masyarakat. (Marsudi) 18/12/2016 1:54:29

l e n s r b r T m

P 1 B

B i O P B C T D o i d i p r

W n h d B B k

a y n m r r m

k m a t s M K i m

u t D A t K K K N

jabar & jateng Larangan Penggunaan Styrofoam Berlaku BANDUNG; Hari ini, 1 November 2016, pelarangan penggunaan styrofoam di Kota Bandung resmi diberlakukan. Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil mengatakan, penegakkan aturan ini diserahkan kepada pengawasannya yakni dimasing -masing kelurahan. Pemberian sanksi kepada mereka yang masih melanggar tidak akan langsung diberikan, tetapi bertahap diawali dengan teguran secara lisan."Penegakkannya ada di lurahlurah, dibagi menjadi 3 tahap, satu menegur lisan, dua menegur tertulis, tiga melaporkan rekomendasi pencabutan ijin usaha. Jadi mudahmudahan berhasil," ungkap Wali Kota di Jalan Kesatrian, Bandung. Adapun efektivitas dari penerapan aturan ini akan dimonitor mulai dari satu bulan pertama. Untuk menggambarkan prediksi keberhasilan, Ridwan mengemukakan catatan BPLH saat dimulai penegakkan aturan kantong keresek berbayar. Penggunaan kantong keresek dipantau menurun sebesar 25%."Nah kita monitor aja dalam sebulan ke depan kira-kira pengaruhnya seperti apa (untuk pelarangan Styrofoam ini)," tambah Wali Kota. Ia optimis sebab kebijakan ini didukung oleh pihak swasta, salah satunya dari produsen mie instan berkemasan Styrofoam."Berita baiknya kan produsen mie instan cup itu sudah ketemu saya dan menyatakan seluruh distribusi seindonesia akan dirubah," jelasnya. Meskipun lebih mahal, Ridwan menyarankan penggunaan karton sebagai alternatif pengganti kemasan Styrofoam. Menurutnya, harga itu belum seberapa dibandingkan dengan dampak jangka panjang dari kebijakan ini. "Mau lebih murah tapi merusak lingkungan tapi mahal dikit? Sebenernya tidak ada definisi mahal karena harga jual dibebankan kepada konsumen. Saya mau bayar tambahan 200 rupiah supaya dari stryrofoam seblak berubah menjadi karton seblak. Perubahan harganya nggak signifikan. Tapi cost jangka panjangnya lebih mahal," tegas Ridwan. (Marsudi)

Pembagian 1000 Al-Quran Braile Digital BANDUNG; Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial serta Wakil Ketua TP PKK Kota Bandung, Siti Oded M. Danial menghadiri acara Pendistribusian 1000 Al-Quran Braile Digital "Quran Distribution Ceremony for The Blind" di The Trans Luxury Hotel Kota Bandung. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Baitul Al-Khairiyah ini 1000 Al-Quran Braile Digital diberikan oleh International Islamic Charity Organization Kuwait kepada para Disabilitas Netra di seluruh Jawa Barat. Hibah Quran ini diapresiasi oleh Wakil Wali Kota Bandung, khususnya atas bantuan yang terhitung mahal dan sulit didapat ini. "Alhamdulillah. Untuk mendapatkan Quran Braile ini mahal, bisa satu juta-an. Bahkan satu juta lima ratus ribu." kata Oded. Namun dalam hatinya pria yang akrab disapa Mang Oded ini menyatakan kesedihannya terkait sulitnya menumbuhkan motivasi masyarakat untuk membaca Al-Quran. "Kita yang hanya membeli Quran seratus ribu saja susah untuk mau membaca Quran.", ucap Oded. Oleh karena itu melalui berbagai kegiatan yang rutin ia jalankan, masyarakat diharap dapat mencontoh aktivitas kerohanian yang positif. "Untuk warga, khususnya kaum muslimin, saya memotivasi melalui Maghrib Mengaji, Jumat Keliling dan Subuh Keliling kepada para jemaah agar kegiatan ibadah dan mengaji Al-Quran ini menjadi rutinitas." pungkas Oded. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan; Sekretaris Duta Besar Kuwait di Indonesia, Abdullah Al Fadzli; Ketua International Islamic Charity Organization Kuwait, Salem Abdullah; Ketua MUI Kota Bandung, Miftah Farid, dan Ketua Yayasan Baitul Al-Khairiyah, Nadia Bawazier. (Marsudi) Edisi222.indd 5

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

IFI Brebes Adakan CPD Online

BREBES; Untuk meningkatkan kompetensi profesional fisioterapis, Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Cabang Kabupaten Brebes menggelar pelatihan Continuous Professional Development (CPD) online, di Big Berry Resto Tegal. Proses CPD online, merupakan program dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk standardisasi kompetensi tenaga kesehatan, terutama para fisioterapis. Sehingga

ketika melayani pasien atau klien dapat sesuai dengan kemampuan keilmuannya. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Sunarto SST selaku narasumber menjelaskan, CPD online merupakan sebuah sistem re-registrasi tenaga kesehatan yang dilakukan secara online. Hasil dari re-registrasi berupa Surat Tanda Registrasi yang menunjukkan tenaga kesehatan tersebut memiliki kompetensi untuk

melakukan pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan umum ataupun privat. Dari proses CPD online, terdapat proses uji mutu profesional dan pendidikan yang berkelanjutan. Terdiri dari lima ranah, yakni Pelayanan Klinik, Pendidikan, Pengembangan dan Latihan, Manajerial dan Bakti Masyarakat. Dengan ranah yang bermacam itu, fisioterapis minimal mampu mencapai dua ranah guna membekali dirinya dengan kompetensi personal, profesional dan social. Sehingga Fisioterapis dapat melakukan pelayanan kesehatan yang legal, kompeten dan memuaskan pelanggan. Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kabupaten Brebes Haris Budi menambahkan, pelatihan diikuti 50 fisioterapis dari wilayah Brebes, Kota dan Kabupaten Tegal serta peserta dari Jawa Barat. Diharapkan mereka memiliki kompetensi fisioterapis yang dapat diandalkan dalam pekerjaannya. (SUTARNO)

Bupati Brebes MoU dengan PT Garam BREBES; Atas nama petani garam, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Garam (Persero). Penandatangan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani garam di Brebes. MoU ditekankan pada pengembangan kawasan tambak garam terintergrasi untuk peningkatan dan produktifitas garam rakyat. Penandatangan dilakukan oleh Bupati Brebes yang diwakili Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan Diding Setiadi dengan Direktur Pemasaran PT Garam (Persero) Ir Ali Mahdi, Rabu sore. Diding mengajak kepada para petani garam yang ikut menyaksikan penandatangan agar bersamasama menindaklanjuti kesepakatan kerja sama ini. Yang tentunya, dengan bimbingan dari PT Garam dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes akan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas garam Kabupaten Brebes. "Komoditas garam di Brebes, tentu harus menjadi primadona seiring dengan komoditas telor asin maupun bawang merah," kata Diding. MoU ini, kata Diding, sebagai

komitmen pemerintah menindaklanjuti program Sinergi Aksi untuk Ekonomi rakyat yang dicanangkan Presiden RI untuk pengentasan kemiskinan di Brebes. Direktur Pemasaran PT Garam Persero Ali Mahdi melihat, setelah dilakukan survey ke lahan tambak garam desa Krakahan Kecamatan Tanjung Brebes sangat prospek. Dan ditindaklanjuti dengan membuat design konstruksi lahan terintegrasi. "Lewat kawasan garam terintegrasi, tidak ada halangan hujan maupun terang, petani garam akan terus berproduksi dan mutunya juga tinggi seperti yang dilakukan para petani garam di Sumenep Madura,"

tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, juga dilaunching Kawasan Tambak Garam Terintegrasi. Sebagai lahan percontohan diterapkan di desa Krakahan seluas 20 hektar. Kawasan berikutnya, di desa Karangdempel seluas 5 hektar dan desa Sawojajar Wanasari seluas 10 hektar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes Tandi APi menyakini, lewat MoU dan Launching kawasan tambak garam terintegrasi bisa meningkatkan kualitas dan produktifitas garam rakyat, menekan biaya operasional dan menaikan harga garam rakyat. (SUTARNO)

05

Program Jelajah Three Ends Akhiri Kekerasan Perempuan dan Anak

BANDUNG; Kesuksesan program Jelajah Three Ends yang dicanangkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara dan bangka belitung akan kembali merambah daerah lain di Indonesia. Selanjutnya program edukasi mengenai Three Ends akan hadir di kota Bandung yang akan menjadi tempat ketiga persinggahan program KPPPA ini pada tanggal 18-19 November 2016. Kepala Biro Hukum dan Humas Kementrian PPPA Hasan menyampaikan, Program Three Ends ini bertujuan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses pada sumber daya ekonomi bagi perempuan. "Kami mengajak masyarakat seluruh indonesia khususnya di bandung untuk membangaun lingkungan yang mampu menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Menjadi komitmen kita semua bahwa setiap anak indonesia adalah anak kita dan harus dilindungi bersama. Mari kita akhiri budayakan kekerasan dan bangun keluarga harminis yang penuh kasih sayang," ujarnya. Lanjut ia menambahkan, Salah satu alasan kota bandung dipilih oleh kementrian, antara lain kepala daerahnya yang aktif di media sosial, karena saat ini presiden memantau kinerja melalui medsos. Selain itu komunitas di bandung sangat banyak, ada stand up comendy, otomotif, tarian dan sebagainya. "Dengan demikian menurut kami kota bandung layak untuk diselenggrakannya kegiatan ini. Mudah mudahan mota bandung bisa lebih meriah dari kota sebelumnya," ujar Hasan. Hasan menambahkan, adapun target jelajah Three Ends ini antaranya menjangkau seluruh sekolah SD, SMP, SMA, SMK, seluruh organisasi, kemasyarakatan, seluruh komunitas, seluruh ASN dan Swas-

ta serta seluruh rumah tangga. "Dengan penjangkauan tersebut diharpkan 3ends kota bandung meriah dan ramai diikuti oleh masyarakat," jelasnya. Lanjut Hasan menambahkan, ada beberapa kegiatan yang memeriahkan 3ends ini. "Antara lain seminar, lokakarya, jelajah, lomba, pameran, penjangkauan, karnaval dan panggung trends,"ujarnya. Hasan berharap kota bandung bisa lebih meriah dan lebih mendekatkan lagi bersama masyarakatnya dibandingkan dengan halmahera dan bangka Belitung. "Selain itu, nantinya pak sekda beberapa hari kedepan sudah memberikan draft mengenai 3 ends ini. Lebih cepat lebih baik," pungkas Hasan. Seusai dari kementrian memberikan pemaparan, lanjut Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto menyampaikan, kota bandung sebagai kota ke tiga yang disinggahi akan membentuk panitia khusus 3 ends ini. "Rencananya pihak Pemkot Bandung akan mengerahkan seluruh element masyarakat untuk melakukan edukasi program Three Ends ini," tuturnya. Lanjut yossi menyampaikan, hal ini menjadi bagian tanggung jawab bersama. "Paling penting adalah kami sepakat apa yang dismpiakan oleh teman teman dari kementrian, bahwa kegian ini memberikan satu semangat terhadap pencegahan kekerasan anak dan perempuan," jelasnya. Mudah mudahan dengan kegiatan ini mempunyai nilai edukatif yang lebih. "Tentu mendorong kapasitas yang baik. Walaupun konsennya di pihak perempuan dan anak. Setelah ada masukan dari beberapa teman teman dari kementrian, oleh karena itu, besok kita akan melakukan rapat persiapan.. kami akan menyampaikan grand strategi, dan perundingan beresta pak wali, wakil dan pihak provinsi. Insya Allah Rabu depan saya akan berikan draftnya," pungkas Yossi. (Marsudi)

Dishub Kabupaten Bekasi Akui Banyak U-Turn Ilegal

Narjo Lepas Jalan Sehat Bersama Warga BREBES; Wakil Bupati Brebes Narjo SH melepas jalan sehat bersama masyarakat, di halaman SMA Negeri 1 Larangan (SMALA), Jalan Sehat yang diprakarsai SMALA dalam rangka Dies Natalis ke-26 tahun ini sangat meriah, dengan hadiah utama sebuah sepeda motor dan ratusan hadiah lainnya. Jalan sehat diikuti lebih dari 7000 peserta dari anak-anak hingga orang tua. Narjo berkeyakinan, pendidikan akan mengubah Brebes menjadi lebih baik, adil dan sejahtera. Maka, pemerintah daerah tanpa sungkan-sungkan menggelontorkan dana sebesar Rp 18 Milyar untuk program Kartu Brebes Cerdas. Komitmen Pemkab Brebes dalam memperhatikan pendidikan, agar anak-anak Brebes bisa menempuh sekolah minimal pendidikan dasar 12 tahun. "Anak-anak, jangan patah arang dalam menempuh pendidikan, lanjutkan sekolah. Bercita-citalah setinggi langit sebagaimana pesan Presiden Soekarno," kata Narjo dalam sambutan pelepasan peserta jalan sehat. Narjo memotivasi para siswa untuk terus bersekolah walaupun keadaan ekonomi keluarga belum mencukupi. Karena dengan menempuh pendidikan akan diangkat dera-

jatnya, termasuk mengubah nasib. Jangan patah arang, karena kita tidak mengetahui ke depannya mau jadi apa, yang tentunya harus diikhtiari dengan jalan sekolah. "Coba, siapa yang pengin jadi guru…. Jadi pedagang sukses, jadi petani, jadi Bupati…., jadi presiden!" ajak Narjo kepada para peserta jalan santai sambil mengacungkan tangan. Kepala SMA N 1 Larangan Mohammad Royani menjelaskan, Jalan sehat menempuh rute dari depan SMA N 1 Larangan, menuju ke timur belok kanan melintasi pedesaan di Kecamatan Larangan, hingga mencapai pasar Sitanggal lebih kurang 5 kilometer. Hadiah utama berupa sepeda motor di dapat oleh Yanti warga RT 2 RW III dari Sitanggal Larangan Brebes. Royani melaporkan, selain jalan sehat, kegiatan dies natalis juga di gelar 13 mata lomba dengan peserta dari murid MTs/SMP yang berlangsung sejak hari Senin (10/10) hingga Minggu (16/10). Juga pagelaran seni dan budaya serta bazaar murah. Adapun lomba yang digelar yakni dengan pemenang sebagai berikut. Lomba News Reading juara 1 SMP N 1 Larangan, juara 2 SMP N 1 Ketanggungan, juara 3 MTs Su-

nan Kalijaga Siwuluh Bulakamba. Lomba Story Telling, juara 1 SMP N 3 Larangan, juara 2 SMP N 1 Larangan dan juara 4 SMP N 1 Songgom. Lomba Tenis Meja, juara 1 SMP N 3 Ketanggungan, juara 2 SMP N 1 Ketanggungan dan juara 3 SMP N 2 Larangan. Untuk lomba Sepak Takraw, juara 1 MTs Al Hikmah Cipelem, juara 2 MTS Nurul Islam Larangan, juara 3 SMP 1 Ketanggungan. Lomba Bola Volly, juara 1 SMP N 5 Ketanggungan, juara 2 SMPN 2 Larangan dan juara 3 SMP N 5 Larangan. Lomba pidato Bahasa Jawa, juara 1 SMP N 2 Ketanggungan, juara 2 SMPN 1 Bulakamba dan juara 3 SMPN 1 Larangan. Lomba Cerdas Cermat juara 1 MTs Assalafiyah Bulakamba, juara 2 MTsNurul Islam Slatri, dan juara 3 SMP N 1 Bulakamba. Lomba Band dan paduan suara hanya diambil juara 1 SMP N 1 Ketanggungan. Dan lomba baris berbaris juara 1 SMP N 1 Bulakamba, juara 2 SMP N 1 Larangan dan juara 3 MTs Sunan Kalijaga Siwuluh. Turut hadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Dr Tahroni, Ketua Komite dan Anggota, juga para alumni SMA N 1 Larangan sejak tahun 1990. (SUTARNO)

BANDUNG; Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Naskah kesepahaman ditandatangani kedua belah pihak di D'palm Sundanese Restaurant Jl. Lombok no 45 Kota Bandung . Pada kesempatan itu, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil turut menyaksikan prosesi tersebut. Kerja sama ini dilakukan dalam upaya preventif dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama terkait hukum, di lingkungan PDAM Tirtawening. Ridwan Kamil menuturkan, permasalahan PDAM sangat kompleks dan lintas wilayah. Salah satunya adalah dalam hal penataan aset PDAM yang letaknya tidak hanya di Kota Bandung tetapi juga di wilayah Kabupaten Bandung. Maka, perlu koordinasi tidak hanya dengan Kejaksaan Negeri tetapi juga dengan Kejaksaan Tinggi di Jawa Barat. "Kami menyadari bahwa PDAM ini masalahnya kompleks. Banyak aset milik Pemkot Bandung dari jaman Belanda belum tertib administrasinya. Kami banyak mendapat gugatan aset. Ada 53 gugatan setahun. Dan itu semuanya aset negara," papar Ridwan. Menurutnya, ini merupakan bagian dari perbaikan sistem. Ia telah menginstruksikan jajarannya agar segera meminta bantuan jika menghadapi masalah di luar batas kewenangannya.

"Banyak orang yang menyiasati sistem. Tapi kita, negara, tidak boleh kalah. Jika menemui kendala, segera cari upaya bantuan," ucap Ridwan. Ke depannya, pihak kejaksaan akan menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan upaya hukum. "Dinas-dinas yang membutuhkan bantuan sudah saya perintahkan untuk mendekati pihak kejaksaan agar tidak minta bantuan di akhir proses sehingga lebih baik preventif daripada mengobati," kata Ridwan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuliadi mengatakan, banyak kegiatan dari PDAM yang meminta bantuan dalam hal keperdataan, seperti bantuan penagihan tunggakan PDAM dari masyarakat dan pihak tertentu. "(Kerja sama) ini ke depannya akan lebih intensif. Sehingga setidaknya akan memberikan dampak peningkatan pada Pemasukan Asli Daerah yang berasal dari pemasukan PDAM," ujar Setia. Direktur Utama PDAM Tirtawening, Sonny Salimi menambahkan, kerja sama ini akan memberikan rasa nyaman kepada PDAM Tirtawening dalam melaksanakan kinerja. "Masalah aset ini masih banyak PR-nya (pekerjaan rumah-red). Dengan kerja sama ini akan menambah energi dan menambah keyakinan kami tentang segala sesuatu yang urusannya dengan Tata Usaha Negara. Tentunya kita upayakan dengan lebih baik, terutama terkait masalah hukum," jelas Sonny. (Marsudi) 18/12/2016 1:54:29

riau & kepri

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

Ikindo Harus Bisa Menjadi Mitra Pembangunan Daerah TANJUNGPINANG- Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH, menghadiri Musyawarah Provinsi Ke- IV Ikatan Nasional Konsultan Provinsi Kepulauan Riau. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten I Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Drs. Raja Ariza, M.Si, di Hotel CK Tanjungpinang, Sabtu (12/11). Musyawarah yang mengusung tema Meningkatkan Peran Ikindo Dalam Pengembangan Jasa Kontruksi di Provinsi Kepulauan Riau. Tema ini diharapkan Ikindo dapat menjawab tantangan pembangunan yang ada di Provinsi Kepri, serta dapat menjadi mitra dalam pengawasan pelaksanaan dan pengembangan dalam sebuah pembangunan di Provinsi Kepri. "Banyak permaslahan yang muncul dalam suatu pengembangan kegitan pemerintahan, katena itu, peran yang terpenting adanya kemitraan melalui MoU yang mengikat antara pemerintah dan Ikindo itu sendiri", Terang Lis mengawali Sambutanya. Lis berharap khususnya sebagai konsultan pengawas Ikindo dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengembangan sebuah pembangunan, jadi peran ikindo ini benarbenar bisa kita harapkan adalah peran profesional yang mampu menciptakan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengembangan pembangunan di Kota Tanjungpinang. Selain itu, Sambung Lis, IKINDO dapat benar-benar mengambil perannya sebagai lembaga profesi yang dapat dan mampu memberikan kontribusi besar didalam pelaksanaan pembangunan. Dan sebagai lembaga perofesi tentunya juga independensi dari ikindo itu sangat diharapkan sekali untuk menjadi sebuah organisasi yang mampu meluruskan. Ikindo dapat tegas dalam membina kinerja dari anggota ikindo sendiri, agar kedepan jika ada nampak awal permaslahan dapat segera ditanagani dengan baik, jangan ikindo takut dengan dinas teknis terakait, " Peran ikindo ini sangat penting sekali bagi perkembangan pembangunan di Kota ini ". Pungkas Lis Wakil Ketua Asosiasi Konsultan Nasional yang hadir saat itu menyampaikan Ikindo dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal, terutama bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pembangunan di provinsi kepri," Paparnya. (Red)

PT. BRC Berikan Beasiswa Berprestasi Untuk Masyarakat Bintan BINTAN- PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) serahkan beasiswa kepada masyarakat kecamatan teluk sebong dan Kecamatan bintan utara, beasiswa yang diberikan merupakan program tahunan PT. BRC dan para sponsor guna memberikan dukungan dibidang pendidikan kepada masyarakat bintan di dua kecamatan yang berdekatan dengan kawasan wisata lagoi, Rabu (9/11) Acara yang dilaksanakan di Ballroom Nirwana Garden Resort dihadiri oleh Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, MM, Vice Presiden Directur PT. BRC Frans Gunara, Ketua DPRD Bintan, kapolres bintan yang diwakili oleh Kapolsek Teluk Sebong, Kadis Pendidikan Drs. Mahfur, Kadis Pariwisata Kab. Bintan Luki Zaiman Prawira, S.STP, Ka. Imigrasi B, beacukai dan syahbandar, Camat teluk sebong Herika Silvia, SSTP serta Ketua LPA Indonesia Dr. Seto Mulyadi, M, Psi Abdul Wahab mewakili PT. BRC mengatakan bahwa pemberian beasiswa ini merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh PT. BRC dan para sponsor untuk diberikan kepada putra-putri terbaik kabupaten bintan yang berhasil mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Ini merupakan bentuk komitmen PT. BRC kepada dunia pendidikan yang ada di kabupaten bintan. Jumlah total penerima bantuan beasiswa yang diberikan pada tahun 2016 sebanyak 771 siswa. (Red) Edisi222.indd 6

06 s

S ' T

Kasi dan PPK SDA Dinas PU Riau Kebingungan

Korupsi Bansos/Hibah 2012 Bengkalis Telah Usai

Masyarakat Pertanyakan Korupsi Hibah/Bansos 2011 Bengkalis Bagaimana pengelontoran dana hibah/bansos TA 2011 Kabupaten Bengkalis yang mana nilainya jauh lebih besar yakni sebesar Rp.1. 951. 226. 124. 600, atau hampir Rp.2 triliun? PEKANBARU; Alokasi dana hibah/bansos Kabupaten Bengkalis TA 2012 untuk sejumlah lembaga, organisasi swasta, pemerintah, keagamaan, budaya, pendidikan, kepemudaan dan olah raga sebesar Rp.272 miliar telah menjerat beberapa Pejabat Kabupaten Bengkalis diantaranya Bupati, Sekda (Alm) ,Kabag Keuangan, ketua dan sejumlah anggota DPRD Bengkalis hinga kemeja hijau. Yang menjadi pertanyaan publik bagaimana pula pengelontoran dana hibah/bansos TA 2011 Kabupaten Bengkalis yang mana nilainya jauh lebih besar yakni sebesar Rp.1.951.226.124.600,atau hampir Rp.2 triliun. Besar dugaan banyak nama-nama penerima yang direkayasa, seperti halnya belanja hibah kepada 28 lembaga swasta bidang pendidikan dengan kode rekening penerima 5140501 sebesar Rp.23.569.800.000.Belanja hibah kepada 36 lembaga swasta bidang keagamaan dengan kode rekening 5140502 sebesar Rp.8,862 miliar,belanja hibah kepada 13 lembaga swasta bidang kepemudaan dan olah raga dengan kode rekening 5140503 sebesar Rp.24,250

miliar,belanja hibah kepada 4 lembaga swasta bidang kesenian dan kebudayaan dengan kode rekening 5140504 sebesar Rp.2 miliar.Belanja hibah kepada 10 lembaga swasta bidang sosial dan kemanusian kode rekening 5140505 sebesar Rp.6,871,611 miliar,hibah kepada 5 lembaga swasta bidang kewanitaan kode rekening 5140506 sebesar Rp.3.871.928.000.Belanja hibah kepada 5 lembaga swasta bidang profesi kode rekening 5140507 sebesar Rp.4.278.000.000. Belanja hibah kepada 3 lembaga swasta bidang non profesi kode rekening 5140508 sebesar Rp.1,55 miliar.Belanja hibah kepada 33 lembaga swasta bidang sosial kemasyarakatan kode Rekening 5140510 sebesar Rp.6,750 miliar. Dan bansos kepada 322 ormas bidang kemasyarakatan kode rekening 5150101 sebesar Rp.37,730 miliar,bansos kepada 197 ormas bidang keagamaan kode rekening 5150102 sebesar Rp.21,180 miliar.Bansos kepada 45 ormas bidang pendidikan kode rekening 5150103 sebesar Rp.17,815 miliar,bansos kepada 87 ormas bidang kepemudaan dan olah raga kode rekening 5150106 sebesar Rp.6,385 miliar,bansos kepada 33 ormas bidang kesenian dan kebudayaan sebesar Rp.2,6 miliar,bansos kepada 24 ormas bidang kewanitaan sebesar Rp.2,5 milir,bansos kepada 7 ormas bidang kemanusian sebesar Rp.1,725 miliar.

Serta bantuan kepada 16 partai politik sebesar Rp.1.436.313.000,bantuan kepada kamtibmas dan supermasi hukum sebesar Rp.6,26 miliar,bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp.58.358.800.000.Bantuan ADD sebesar Rp.26 miliar,dana UED-SP sebesar Rp.26 miliar,BLM PNPM sebesar Rp.5,25 miliar dana partisipasi dan reflikasi program PAMSIMAS sebesar Rp.1,108 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp.7,058 miliar. Proses pencairan dana hibah/bansos untuk masing masing penerima tidak ada ditriwulan pertama dan triwulan kedua terjadi pencairan dana sebesar Rp.99,020 miliar,triwulan ketiga sebesar Rp.83,405 miliar dan triwulan keempat sebesar Rp.83,405 miliar total seluruhnya sebesar Rp.265.830.704.315,22. Dalam catatan DPAPPKD,pengesahan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola leuangan dan Plt Kabag keuangan Seketariat Daerah Bengkalis pada tanggal 18 maret 2011disertai tanda tangan dan stempel Pemkab Bengkalis bertuliskan PPKD-BUD juga namanama yang sama sesuai nomor induk pegawai ....XXX 101. Atas kebocoran dana APBD Bengalis TA 2011 melalui program bansos/hibah apa yang sudah dilakukan BPK-RI maupun BPK Perwakilan Riau pada saat dilakukanya audit,sehingga hal ini bisa tidak jadi temuan. (Ozi)

PEKANBARU: Saat ditanya persentase proyek pengaman tebing yang dikerjakan TA 2015 sebesar Rp.1,5 miliar dan terletak didesa Sepahat kecamatan Bukit Batu Bengkalis PPK Bidang sumber daya air tidak tau.Alasanya dirinya baru menjabat."Saya,disini baru menjabat mengantikan Ali Subagiyo MT,jadi masalah yang dipertanyakan kesaya entar saya tanya dengan PPK yang lama"sebutnya kepada Awak Media ini dikantornya. Ironisnya begitu ketemu dengan PPK yang lama jawabanya sebentar saya lihat data nya dulu sudah berapa persen yang telah selesai dikerjakan. Jelang kedatangan PPK pengaman tebing sepahat 2015,selanjutnya Awak Media ini menanyakan lagi kepada Kabid SDA soal pekerjaan TA 2016 dilokasi yang sama,kemudian Kabid tersebut memangil PPK 2016,Ahmad dan menanyakan sudah seperti apa perkembangan pekerjaan yang dimaksud. Ahmad justru kebingungan, sementara Kabid SDA meminta kepada salah satu stafnya untuk menghubungi salah seorang anggota LSM tentu saja hal ini membuat Awak Media ini bingung,karena untuk apa LSM yang dikenalnya itu hadir ketika diirnya diwawancara. "Saya tidak tahu persis seperti apa dan bagaimana hasil pekerjaan proyek di Desa Sepahat itu. Saya hanya ingin para PPK ini bekerja dengan baik dan maksimal tanpa harus mengedepankan tindakan ber-

bau korupsi. Saya tidak mau jika pekerjaan proyek ini masuk ke ranah hukum. Karena saya juga tidak ingin repot, apa lagi berurusan dengan hukum. Namun demikin, baik buruknya pekerjaan proyek di Desa Sepahat, tetap saja itu tanggung jawabnya mantan Kabid SDA yaitu Ali Subagiyo," jelasnya. Selanjutnya, Kabid yang baru duduk ini meminta kepada kedua PPK untuk menjelaskan secara detail, juga meminta wartawan menanyakan kepada Kepala Seksi SDA PU Riau, Herdy untuk lebih jelasnya karena dia (Kabid) harus menghadap Kepala Dinas PU ketika itu, Syafril Tamun dalam rangka rapat kerja. " Selanjutnya silahkan jelaskan kepada rekan-rekan ini ya, karena saya harus rapat di ruang Kadis. Tanya juga kepada Herdy ya biar cepat dapat informasi ," ujar Kabid sambil keluar ruangan. Suasana di ruangan Kabid saat itu semakin aneh. Bukannya kedua PPK itu memberikan informasi atau menjelaskan soal proyek Desa Sepahat seperti diperintahkan Kabid sebelumnya. Malah keduanya meninggalkan ruangan dan mondar-mandir di luar ruang terbuka. Akhirnya,Awak Media ini mendatangi meja kerja Herdy dan mempertanyakan soal proyek dimaksud. Ternyata Herdy juga mengaku bahwa baru saja sekitar satu minggu menduduki Jabatan Kasi di SDA PU Riau . " Saya tidak tahu seperti apa volume, progress dan seperti apa teknis proyek itu di lapangan, karena saya baru saja pindah di sini.” (Red)

Nurdin Basirun Puji Kesigapan Jajaran Syahbandar KEPRI- Gubernur H Nurdin Basirun memuji tindakan Syahbandar di sejumlah pelabuhan rakyat di Kepri. Pujian itu disampaikan Nurdin, setelah sepanjang Senin (14/11) melakukan inspeksi ke beberapa pelabuhan. Pelabuhan yang diinspeksi Nurdin antara lain, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Penyengat dan Sri Bintanpura Tanjungpinang. Pujian itu disampaikan langsung Gubernur karena pihak Syahbandar menghentikan sementara kapal-kapal untuk tidak berlayar karena cuaca kurang bersahabat. Sebab, sambung Nurdin, dengan begitu semua memperhatikan keselamatan masyarakat, sehingga akhirnya tidak saling menyalahkan jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan. "Makasih ya pak, telah menahan kapal antar pulau agar tidak berangkat, izin berlayar kapal, suratnya jangan ditandatangani, jika cuaca dinilai masih

belum bagus. Koordinasi dengan BMKG," tegas Nurdin kepada Syahbandar Sekupang, Komarruddin ketika melakukan sidak di Pelabuhan antar pulau Sekupang Senin (14/11 ) siang. Di Pos Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura, Nurdin juga menanyakan hal yang sama kepada Sutoyo, Kepala Posnya. Di depan Nurdin, Sutoyo mengatakan pihaknya saat cuaca tidak bersahabat memang menghentikan sementara kapal belayar. Menurut Sutoyo, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan Telagapunggur. "Jika di Punggur angin dan gelombang besar, fery tidak diberangkatkan," jelas Sutoyo. Setelah dari Sri Bintan Pura, Gubernur melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan di Pulau Penyengat. Nurdin mengingatkan agar pompong tidak diberangkatkan jika cuaca tidak memungkinkan. (Red)

Dana Operasional Penyaluran Raskin 2012 Batam Digelapkan BATAM; Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi.Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Lebih jauh, program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan. Sasaran program Raskin Tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data PPLS 2008 dan PPLS 2011 Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/ RTS/bulan selama 11 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati ( Titik Distribusi ) Penyebaran penduduk miskin tahun 2011 di Kota Batam, Propin-

si Kepulauan Riau yaitu sebanyak 61,80 ribu atau sekitar 6,11 % sesuai dengan Data Biro Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2011, yang tersebar di 74 desa / kelurahan di 12 Kecamatan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada masyarakat miskin di Kota Batam, maka Pemerintah Kota Batam melalui Sekretariat Daerah Kota Batam Bagian Perekonomian melakukan Kegiatan Pemberian Raskin pada tahun 2012 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.503.068.774,- dan terealisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.262.077.324,- atau sekitar 93,12 %. Anggaran sebesar Rp.

3.262.077.324,digunakan untuk kegiatan: - Belanja Pegawai : Rp. 2.461.383.750,- (Kode Rekening : 1.13 03. 00 00 5 02 1); - Belanja Barang dan Jasa: Rp. 727.093.574,-(Kode Rekening : 1.13 03. 00 00 5 02 2); - Belanja Modal : Rp. 73.600.000,- (Kode Rekening : 1.13 03. 00 00 5 02 3). Dari hasil investigasi Awak Media ini didampingi Ketua Umum LSM Komite Pemantau Korupsi,Ilham Rokan diketahui bahwa dalam pelaksanaan dan penyaluran raskin di Kota Batam, dibentuk tenaga pelaksana lapangan di desa / kelurahan sebanyak 2 orang untuk masing - masing desa / kelurahan dengan imbalan honor sebesar Rp.

480.000,- per orang per bulan selama 6 bulan. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran honor tenaga pelaksanan yang dimaksud selama 6 bulan sebesar Rp. 480.000,X 2 orang X 6 bulan = Rp. 5.760.000,- per desa/kelurahan. Sementara jumlah desa / kelurahan di Kota Batam sebanyak 74 desa / kelurahan, yang berarti dibutuhkan anggaran untuk honor tenaga penyalur raskin di tingkat desa / kelurahan sebesar Rp. 5.760.000,X 74 desa/kelurahan = Rp. 426.240.000,- selama enam bulan. Jika kita bandingkan dengan Pagu Anggaran Belanja Pegawai untuk kegiatan Operasional Pelaksan-

aan dan Penyaluran Raskin sesuai dengan Nomor Rekening Kegiatan yaitu 1.13 03. 00 00 5 02 1 sebesar Rp. 2.461.383.750, sementara Anggaran yang di butuhkan untuk honor tenaga pelaksana di desa/kelurahan sebanyak 2 orang X 74 desa = 148 orang X Rp. 480.000,- X 6 bulan = Rp. 426.240.000,- dalam hal ini terjadi selisih anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 2.461.383.750,dikurangi Rp. 426.240.000,- sisa sebesar Rp. 2.035.143.750,dua tenaga honorer penyalur Raskin yang mendapatkan dana honor yakni Lurah dan Seketaris Lurah. Terkait hal ini Ketua Umum LSM Komite Pemantau Korupsi,Ilham Rokan sempat menemui Abidun Pasaribu,Kabag Ekonomi Seketariat Daerah Kota Batam di kantornya dan menurutnya kegiatan ini bukan di Kabag Ekonomi silahkan tanya dengan Kabag-kabag yang laennya. "Ini jelas adanya dugaan pengelapan dana operasional bantuan raskin pada tahun 2012 lalu,pasalnya ketika ditanya dibeberapa pihak bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Kabag Ekonomi Setda Kota Batam akan tetapi mengapa Kabag Eknomi yang dimaksud bisa mengatakan tidak tau,dasar ini lah kasus ini segera dilanjutkan keranah hukum"sebut Ilham Rokan sambil menutupi pembicaraan nya dengan Awak Media ini di Hotel Holiday Nagoya Batam. (Rasyed/Irwansyah/Nirwan) 18/12/2016 1:54:30

d a p ' m A m m p b h r A

m t p N K g

t A d m m p m

K t s " n b h g A s

s ( K s k m

p L t k d y s a a L d m

J I m

n s d a s d K g s n s v L 8 I

a y r

m d a b t k

t m t p

h d N d j a

l t p l p T n n b

sulselbatra Sidang Perkara 'Hate Speech' Terhadap Polisi SIDRAP; Untuk pertama kali dalam sejarah persidangan di Pengadilan Negeri Sidrap menghadirkan pejabat tertinggi Polres dalam kasus 'Hate Speech' di Sosial Media (Sosmed) Facebook. Kapolres Sidrap, AKBP Anggi Naulifar Siregar memenuhi panggilan sidang perkara mendengarkan saksi sekaligur korban pelapor, di PN Sidrap . Sidang tersebut, dipimpin langsung ketua majelis hakim (MH) Muh Bintang SH, beranggotakan Hj Nurafiah, SH dan Andi Maulana, SH. Dalam keterangannya, Anggi memberikan penjelasan soal ikhwal terjadinya pemicu penghinaan dan penyerangan terhadap institusi milik Negara yakni Polri dan pejabat Kapolres termasuk pribadi AKBP Anggi Naulifar Siregar. Kapolres AKBP Anggi mengaku terdakwa Jumaisar alias Maesar bin Ahmad Lusi (27) melalui akun pribadi miliknya di Facebook bernama Zhimaru Mhezar melontarkan bahasa menghina Polri, pejabat Polres dan pribadi Kapolres dengan nada ancaman dan kata-kata tak senonoh. Atas perbuatan terdakwa itu, Kapolres merasa terhina dan tertekan terlebih pihak istri dan keluarga besarnya di Medan Sumatera Utara. "Yang mulia, ada perbuatan menghina dan pengancaman di akun Facebook bernama Zhimaru Mhezar. Bahasanya jorok sekali dengan menggunakan bahasa bugis," lontar AKBP Anggi Naulifar Siregar, di dalam persidangan, Rabu kemarin. Namun, ada hal menarik dibalik sidang perkara undang-undang ITE (Informasi, Tehnologi Elektronik) itu, Kapolres secara pribadi dan bijak langsung menyambut maaf terdakwa saat ketua majelis Hakim menfasilitasi permintaan maaf Zhimaru Mhezar. Dengan duduk bersimpuh dihadapan kapolres, putra sulung Ahmad Lulu Sima alias Ahmad Lusi, meminta ampun dan maaf. "Saya intruksikan pada anak buah saya, tolong terdakwa jangan diapa-apakan kelak yah. Yang sudah-sudahlah. Mari kita sudahi semua ini karena Maezar juga adalah warga kita," tegas Anggi disambut siap ratusan aparat dari satuan Lantas, Intelkam, Reskrim, Narkoba dan Sabhara yang ikut mengawal komandannya, kemarin. Menjawab pertanyaan Hakim dan JPU terdiri Kepala seksi Pidana Umum Idil.SH, dan dua anggotanya Muhammad Zuebair.SH serta Budiman.SH. Anggi, beralasan pemicu penghinaan dan penyerangan pribadi dan institusi yang dipimpinnya itu dikarenakan Maezar tak terimah ayahnya dipidanakan karena tersangkut kasus investasi bodong uang dinar Irak melalui yayasan Ummul Khair yang diungkap polisi pertengahan April 2016 lalu. "Semata-mata saya hanya membela kebatilan karena kasus Ahmad Lusi secara hukum sudah banyak merugikan warga. Investasi bodong yang dilakoni Ahmad Lusi tidak pernah menguntungkan 810 orang nasabah melalui Dinar Irak," katanya. Untuk itu, kata Kapolres, Polri akan terus melawan orang-orang yang melawan hukum apapun resikonya. Dalam kasus penghinaan ini, JPU membacakan berkas perkara BAP terdakwa dengan bukti-bukti screenshot akun Facebook Zhimaru Maezar bernada penghinaan dan ancaman terhadap pribadi Anggi NS maupun kelembagaan Polri. Sementara, Ketua MH Muh Bintang mengaku meski sudah minta maaf secara fisik, terdakwa Maezar tetap ditegaskan kasusnya lanjut proses hukum. Agenda persidangan itu, turut dihadiri Kajari Jamsin Simanullang, SH dan ketua Pengadilan Negeri Andi Nurmawaty, SH. Selanjutnya, agenda persidangan berikutnya akan dijadwal Rabu pekan depan dengan agenda tuntutan terdakwa dari JPU. Kajari Sidrap Jasmin Simanullang, dikonfirmasi terpisah mengatakan Maesar akan dipidana sesuai perbuatannya dengan ancaman berlapis yakni pasal 27 ayat (3), junto pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tehnologi Elektronik (ITE). "Ancamannya sampai 5 tahun kurungan badan," singkatnya. (Ibrahim Ishak. Mihar) Edisi222.indd 7

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

Tilap Dana Bantuan Pusat Lalu Menghilang SIDRAP: Program mandiri pangan tahun 2012 Kabupaten Sidrap, berujung masalah,pasalnya dana bantuan tersebut sebesar Rp100 juta yang sedianya akan dibagikan ke kelompok penerima, tidak seutuhnya disalurkan karena sebahagian dana yang dimaksud justru dinikmati oleh sipengurus. Terkait hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap,Jasmin Simanullang sudah menetapkan tersangkanya. "Kamaruddin sebagai pengurus sudah kami tetapkan tersangka dan berkasnya akan dilimpahkan dalam waktu dekat ini ke Pengadilan Tip-

ikor Makasar"sebut Jasmin. Meski tersangka sendiri masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)namun berkasnya tetap akan dilimpahkan kepengadilan Tipikor Makasar dan dijerat pasal 8 Jo pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Kepala Seksi (Kasi)Intel Kejari Sidrap,Andi Irfan menambahkan bahwa tersangka telah hilang sebelum kasusnya ditangani pihak Kejari Sidrap.

Kapolres Terapkan Pembuatan SIM Online Berbasis IT Ada kemungkinan tersangka merasa kalau perkara ini akan lanjut keranah hukum,makanya tersangka terlebih dahulu melarikan diri sebelum kasus nya ditangani Kejari. Sebagaimana hal ini disampaikan Irfan"tersangka mungkin punya pirasat kalau kasusnya akan diusut, makanya sebelum ditangani perkaranya tersangka keburu kabur.Meski demikian kasusnya tetap akan dilanjutkan hinga kepersidangan hal ini sesuai pasal 38 uu tipikor dengan istilah perkara dapat disidangkan in absensi atau tanpa hadir tersangkanya". (Ibrahim Ishak/ Mihar)

Kehabisan Biaya Makan, Rekanan Bantu Rutan Sidrap

SIDRAP; Anggaran makan narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidrap sudah habis sejak sebulan lalu. Beruntung salah seorang rekanan berbaik hati menutupi biaya makan napi. Kepala Rutan Kelas IIB Sidrap, Mansur tidak membantah dengan habisnya uang makan napi. Dia mengklaim, uang tersebut cepat habis karena jumlah penghuni rutan terus bertambah. "Estimasi anggaran kita meleset,

harusnya biaya yang sudah dialokasikan itu cukup hingga akhir tahun ini. Namun, karena napi terus bertambah makanya anggarannya cepat habis," kata Mansur . Anggaran tersebut, katanya, sudah disiapkan sebanyak Rp1,2 miliar selama setahun dengan jumlah 203 napi, 3 kali makan. Namun jumlah napi saat ini terus membengkak hingga 331 orang. Mansur menegaskan, pihaknya akan mengganti uang talangan yang

ditanggung rekanan itu pada penganggaran tahun berikutnya. Begitupun, Mansur mengklaim jumlah napi akan berkurang. "Dua bulan kedepan, napi di Rutan ini akan berkurang sebanyak 60 orang. Mereka akan dipindahkan ke rutan dan lapas lainnya, ada pula yang bebas," tandasnya. Sementara itu, Heriyani Yuki salah seorang rekanan sekaligus yang memenangkan tender sebagai penyedia makanan napi tahun ini di Rutan Kelas II B Sidrap itu mengaku, anggaran makan di rumah tahanan itu memang sudah habis sejak September, namun pihaknya berkewajiban untuk menalanginya hingga akhir Desember mendatang. Heriyani mengatakan, bahwa pihaknya telah menyiapkan uang sebanyak Rp600 juta untuk menalangi uang makan napi Rutan Sidrap, selama tiga bulan ke depan. "Itu tidak ada masalah ji, kami yang akan tanggung dulu," tandasnya. (Ibrahim Ishak/Mihar)

Kadisdik Konawe Kepulauan Segera Lakukan Penyelesaian SULTRA; Kurang dari satu bulan siswa SDN 1 Lansilowo, Kec. Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan tidak melakukan kegiatan belajar di gedung sekolah, dan beralih di balai desa. Hal ini disebabkan ahli waris, Sahrun yang mengklaim atas tanah tempat berdirinya SDN 1 Lansilowo sebagai tanah dari pewaris yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Haji Abdul Rahman, ia menuturkan bahwa sekitar tahun 1984 SDN 1 lansilowo di dirikan tanpa ada dokumen yang sah atas pendirian bangunan diatas tanah mereka,"tanah itu diambil paksa " ungkap Rahman. Rahman mengungkapkan kronologi dari penyegelan sekolah tersebut akibat tidak adanya upaya dari pihak terkait untuk menyelesaikannya, "saya hanya di janji untuk di pertemukan sama Bupati, oleh ka uptd wawonii barat tetapi tidak kunjung terlaksana jadi saya terpaksa segel sekolah tersebut",ungkapnya. ketika di tanya tentang tuntutannya ia dengan nada serius mengatakan saya mau ganti rugi sebe-

sar Rp.1,5 miliar. Sementara itu, Kepala dinas pendidikan konawe Kepulauan, Danyl, M.Si yang di temui di sela sela kesibukannya, membantah atas tudingan ke tidak seriusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ia merincikan upaya upaya yang ia tempuh. "setelah ada laporan tentang adanya sekolah yang disegel saya langsung kelapangan untuk melihat ternyata memang benar. Saya perintahkan kepada , KA.uptd wawo-

nii barat, ketua komite sekolah serta tiga kepala desa untuk bermusyawarah bersama penggugat, setelah itu masuk laporan bahwa pihak penggugat menginginkan ganti rugi sebesar Rp.300 juta, dalam perkembangan berubah menjadi Rp.1,5 milyar, kemudian saya berkoordinasi kepada wakil bupati, camat wawonii barat, kepala sekolah yang baru dilantik serta mantan kepala sekolah, selaku mewakili pihak tergugat, akan tetapi dari pihak penggugat tidak hadir, tapi dari pertemuan bersama wakil bupati menghasilkan dua kesimpulan yakni penyelesaian sengketa ini harus segera diselesaikan dengan baik atau secara kekeluargaan," Ungkap kepala dinas pendidikan konawe kepulauan yang akrab di sapa Danyl. Menurut Danyl, semua yang menjadi permasalahan di lapangan akan segera terselesaikan, mengingat semua itu untuk kepentingan umum, " Kami akan membentuk tim pencari fakta dalam hal ini mendalami latar belakang masalah, mencari dan mengumpulkan bukti surat, saksi hidup, guna untuk kepentingan penyelesaianya," tutupnya. (Yamin)

Investor Perkebunan Diminta Bangun Kemitraan Bersama Kelompok Tani KONAWE SELATAN ; Investor perkebunan di Kabupaten Konawe Selatan diharapkan dapat membangun kemitraan bersama kelompok tani diwilayah investasinya. Salah satu langkah pemerintah daerah untuk mewujudkan kemitraan antara kelompok tani dan investor perkebunan yakni dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara kelompok tani dan pihak perusahaan perkebunan. Satu contoh tang telah dilakukan yakni nota kesepahaman antara PT Merbau Indah Raya yang merupakan investor perkebunan sawit di Konsel bersama kelompok tani di wilayah investasinya.Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Pemda Konsel, Ir Rafiuddin Silondae mengatakan hal tersebut sebagai implementasi peraturan bupati (Perbu) No 30

tahun 2016 tebtabg pedoman kemitraan perusahaab perkebunan yang pro terhadap petani dalam pembangunan usaha perkebunan di Konsel. Sasarannya, lanjut Rafiuddin selama ini belum ada payung hukum tentang kemitraan antara perusahaan dan petani. "Selama ini sudah ada perusahaan perkebunan dan eksis tetapi petani sebatas ini hanya dibayarkan upahnya sebagai upah buruh atau upah kasar. Sesuai regulasi ini kita harapkan ada pemberdayaan terhadap petani," pandangnya. Dengan harapan, lanjutnya, petani dapat mempersiapkan kemitraan seperti halnya mempersiapkan lahan plasma yang dimodali perbankan atau perusahaan. "Setelah itu keuntungan diatur melalui perbup dan MoU. Sehingga petani dapat diberdayakan dengan hasil serta keuntun-

07

gan begitu pula bagi pihak perusahaan," terang Rafiuddin. Dengan begitu, dinilainya, terdapat efek saling kepercayaan antara petani dan perusahaan yabg dapat berjalan baik. Misi perusahaaan berjalan, petani juga diberdayakan. Kita melihat selama ini perusahaan selalu dirongrong dengan persoalan dilapangan. Dengan adanya kemitraan seperti ini kami kira baik petani maupun perusahaan dapat saling menjaga dan mengikis konflik ditengah masyarakat," papar Rafiuddin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perkebunan Konsel. Dia mengatakan dari 113.000 hektar lahan perkebunan dengan delapan perusahaan perkebunan yang tengah eksis di Konsel, jika itu terimplementasi maka akan memberikan dampak percepatan kesejahteraan masyarakat di Konsel. (Ram)

SIDRAP; Tingginya minat masyarakat Kabupaten Sidrap dalam pengambilan Surat Ijin Mengemudi (SIM) membuat jumlah pemohon mencapai 11.080 orang. Jumlah pemohon SIM ini diakumulasikan sejak Januari hingga Oktober 2016. Diklaim jumlah pemohon disebutkan setiap bulannya rata-rata mencapai 700 hingga 1.000 pemohon. Untuk SIM C sendiri paling banyak peminatnya. Jumlahnya mencapai 7.582, blangko telah diterbitkan. Disusul pemohon SIM A jumlahnya mencapai 3.089 blangko. Sedangkan A Umum hanya 4 blangko dan B1 79, B1 Umum 246 pemohon serta B2 Umum hanya 80 orang. Hanya pemohon SIM B2 yang nihil peminatnya. Kapolres Sidrap AKBP Anggi Naulifar Siregar SIk menjelaskan untuk proses pengambilan SIM di Sidrap, ada beberapa tahapan bagi para pemohon SIM yang harus dilalui, tidak serta merta langsung mengantongi SIM. Menurut AKBP Anggi, pemberlakukan ketat dalam pembuatan SIM selama ini menggunakan penerapan sistem online berbasis IT yang cepat. Penerapan ini diakui Anggi, sangat efektif tanpa ada percaloan. "Para pemohon harus melalui beberapa tahapan ujicoba seperti praktek dan ujian teori maupun peragaan di lapangan. Sistem ini diyakini sangat cepat dan bebas calo," ungkap Kapolres ditemui dikantornya, Jumat kemarin. Dijelaskan Anggi, Polres Sidrap telah melakukan perbaikan pelayanan pembuatan SIM baru yang berbasis IT bebas calo. "Untuk menindaklanjuti kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yaitu Polri yang profesional, modern dan terpercaya atau Promoter, di program ke-2 Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi, Polres Sidrap te-

lah melakukan perbaikan pelayanan pembuatan SIM baru yang berbasis IT dan bebas calo yaitu e-Satpas SIM Polres Sidrap," ujarnya. AKBP Anggi menjelaskan, sistem pembuatan SIM online berbasis IT yang cepat dan bebas calo di Polres Sidrap ini merupakan program yang berkesinambungan dilakukan dijajaran Satlantas maupun dipelayanan Reg Ident Samsat Sidrap. Seperti pembenahan sistem dan infrastruktur Satpas SIM juga terus dibenahi sehingga warga yang akan bermohon tidak bisa diwakili dalam mengambil SIM. "Ini untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan, kecepatan, kepastian dan objektifitas serta bebas calo dalam rangka pembuatan SIM hanya kurang dari 120 menit," ujarnya. Sementara, Kasat Lantas AKP H. Muhdar menambahkan, Satlantas selama ini dalam proses pemembuatan SIM oleh para pemohon itu harus mendaftar dan melakukan ujian pada hari yang sama. Menurutnya, selama ini, masyarakat seringkali mengeluhkan sistem pelayan SIM sebelumnya. Masalah yang kerap terjadi, kata dia, di antaranya adanya antrean waktu giliran yang panjang, tidak adanya kepastian kapan diuji. Hal tesebut, katanya, bisa membuat peluang lebh besar interaksi dengan para calo, termasuk keluhannya ketidaksiapan peserta ujian dalam pelaksanaan tes, serta penumpukan pemohon SIM yang menimbulkan ketidaknyamanan di lokasi. "Inilah yang terus kita benahi secara bertahap. Penerapan pembuatan SIM online berbasis IT yang cepat dan bebas calo ini efektif memudahkan masyarakat. Alhamdulillah sejak diberlakukan ini, hampir tidak ada lagi keluhan bagi para pemohon," tandasnya. (Ibrahim Ishak /Mihar)

Pencuri dan Penadah Sepeda Motor Ditangkap SIDRAP; Aksi pencurian sepeda motor yang selama ini meresahkan warga Kabupaten Sidrap akhirnya terungkap setelah satuan reskrim Polres Sidrap berhasil menangkap pencuri dan penadah sepeda motor curian. Pelaku yang berhasil diamankan petugas kepolisian pada Rabu kemarin sekira pukul 16.30 wita itu bernama Dodi alias Saharuddin (26) dan Tandi Bin Emil (26). Keduanya ditangkap ditempat terpisah. Dodi warga Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap ditangkap di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae. Sedangkan, Tandi yang diketahui sebagai penadah sepeda motor curian diamankan petugas di Pangkajene. "Berdasarkan laporan masyarakat, keduanya ini diamankan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan memiliki peran yang berbadah. Dosi alias Saharuddin sebagai pencuri dan Tandi Bin Emil sebagai penadah,"sebut Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Chandra Yudha Pranata. Chandra mengatakan, penyergapan kedua pelaku tersebut dipimpin langsung Kanit Khusus Reskrim, Aipda Abd Halim. Menurutnya, pihaknya berhasil mengungkap sekelompok pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Sidrap setelah sebulan tim khusus melakukan penyelidikan.

Setelah berhasil mengantongi beberapa nama pelaku yang sering beraksi melakukan pencurian sepeda motor Sidrap, katanya tim akhirnya menangkan keduanya . Pada saat di introgasi, Dodi juga mengaku pernah mencuri satu unit sepeda motor di Masjid Raya, Pangkajene merek Mio Soul GT. Aksi keduanya juga pernah dilakukan di rumah jabatan (Rujab) Ketua DPRD Sidrap satu unit sepeda motor Mio Soul, selanjutnya pelaku juga mencuri sepeda motor kawasaki ninja dan Mio Soul di Kecamatan Baranti. Bukanya hanya itu, pelaku juga melakukan aksi nekatnya di lapangan sepak bola Kelurahan Bojoe dengan mencuri sepeda motor honda scopy. Hal sama juga dilakukan Tanah Maruttungnge, Rappang dengan mencuri satu unit motor yamaha Mio Soul GT 125. "Dari pengakuannya, pelaku Dodi mengaku melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 7 kali di lokasi yang berbedah," kata Chandra, Sementara itu, dari penadah Tandi petugas mendapatkan satu unit sepeda motor yamaha Mio Soul GT warna putih, satu unit yamaha Mio Soul GT coklat, dan satu unit sepeda motor suzuki Spin warna orange, dan semua nomor mesin dan platnya dihapus oleh pelaku. (Ibrahim Ishak/Mihar)

Ratusan Warga Babat Hutan Lahan Milik Pemprov LUWU UTARA; Sekitar 300 warga membabat habis lahan yang diklaim milik Dinas Perkebunan Pemprov Sulawesi Selatan.Lokasi pembabatan tersebut terletak di jalan poros trans sulawesi Desa Bunga Pati Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Menurut salah seorang pembabat lahan, hal ini terjadi dikarenakan ketidak ada pastian dari pihak Dinas karena sebelumnya masyarakat setempat telah meminta tengang waktu yang mana menyebutkan apabila dalam waktu 10 hari tidak ada respon dari pihak Dinas Perkebunan maka masyarakat akan membabat dilokasi lahan tersebut . Pada intinya masyarakat sangat mengharapkan lahan yang bisa

diproduksi guna mendapatkan penghasilan atau kebutuhan hidup. Pihak Dinas perkebunan Pemprov Sulsel menyebutkan bahwa tanah ini milik Pemerintah jadi kalau nantinya ada masyarakat yang telah memiliki sertipikat maka akan kami tempuh jalur hukum yakni akan kami minta pencabutan nomor sertipikat di pengadilan. Lain halnya apa yang disampaikan Camat Tanalili,Pemerintah tidak berhak melarang ataupun menyuruh warga mengadakan aktifitas didalamnya. Masalah penyelesaianya tentu ada jalurnya."Silahkan tempuh jalur hukum,kami dari pihak pemerintah tidak bisa melarang maupun menyuruh pembabatan hutan ini "sebut Camat Tanalili. (Syam) 18/12/2016 1:54:31

nasional Pemko Langsa & Alfamart Serahkan Bantuan LANGSA: Pemerintah Kota Langsa dan Alfamart menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang selama ini tinggal di Jalan Rel Kereta Api yang telah direlokasi oleh pemerintah ke Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro. Bantuan sembako tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid didampingi Kepala Alfamart Cabang Medan-Langsa, V Daru Harjanto, Rabu (12/10/2016), di Kantor Keuchik Timbang Langsa. Wakil Wali Kota Langsa, menyampaikan, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya."Tidak benar jika dikatakan pemerintah tidak peduli terhadap warga relokasi,"ucapnya. Kemudian, dirinya atas nama Pemerintah Kota Langsa mengucapkan terima kasih kepada pihak Alfamart yang telah ikut peduli dan memberi sedikit sumbangan kepada beberapa masyarakat Kota Langsa khususnya yang baru di relokasi ke Gampong Timbang Langsa. "Mudah-mudahan ini menjadi amal shaleh bagi Alfamart dan bantuan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi warga relokasi,"ujarnya. Kepala Alfamart Wilayah Medan dan Aceh, V Daru Harjanto, menyampaikan, kami dari Alfamart ingin memberi kontribusi dan ikut berperan serta memajukan Kota Langsa dalam berbagai hal, dan ini merupakan kesempatan pertama kalinya yang sangat berharga bagi Alfamart untuk membantu warga yang kurang mampu. "Kami berharap Alfamart bisa menjadi bahagian dari masyarakat Kota Langsa sehingga kehadiran Alfamart bisa bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Langsa,"pungkasnya. Bantuan sembako dari Pemko Langsa berupa mie instan, sarden, kecap manis, roti biscuit, sarung, sajadah, mukenah dan baju koko. Sementara dari Alfamart yakni mie instan, sarden, susu kaleng, minyak goreng dan gula. (Chan)

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

APBD-P dan OPD Konsel Ditetapkan

KONAWE SELATAN; APBDPerubahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD Konsel bersama Bupati dan Wakil Bupati Konsel.Dalam sidang Paripurna penetapan APBD-P dan OPD ketujuh pandangan fraksi di DPRD menyetujui dalam sidang menyangkut APBD-P dan OPD. Melalui sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo S.Sos M.Si, Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM menuturkan jika penyusunan APBD-P tahun 2016 di Kabupaten Konsel dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebijakan dari pusat yang terkait dengan efisiensi anggaran dibeberapa komponen pendapatan daerah. Misalkan, lanjut dia, kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen sesuai SE-10/MK.07/2016 tentang pengurangan atau pemotongan DAK fisik secara mandiri tahun ini. Begitu pula, lanjut Surunuddin, penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum tahun 2016 sesuai peraturan menteri keuangan No 125/PMK.07/2016 dan efisiensi penganggaran belanja daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). "Hasil koordinasi kita penundaan itu hingga di bulan Februari sebesar Rp.45 Miliar dan itu

kita anggap sebagai tabungan kedepan dalam rangka mewujudkan kerangka pembangunan kedepan," sambutnya dihadapan sidang paripurna kemarin. Kata dia, struktur perubahan APBD-P Konsel mengalami penurunan yang cukup signifikan oleh kebijakan pemerintah pusat. Dimana, lanjutnya, struktur pendapatan daerah turun sebesar Rp 90.261.788.186 Miliar atau sebesar 7,02 persen yang semula sebesar Rp 1.285.951.834.272,02 triliun menjadi Rp 1.195.690.046.086,00 triliun. Dikatakan Surunuddin, struktur pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 47.571.477.745,02, dana perimbangan sebesar Rp 836.081.655.324,00 dan pendapatan lain-lain sebagai pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 312.036.913.017,00."Pada sisi belanja daerah, APBD-P tahun 2016 menyesuaikan struktur pendapatan yang juga mengalami penurunan. Sehingga alokasi belanja daerah menurun sebesar Rp 73.303.427.241,17 atau sebesar 5,55 persen dari anggaran belanja yang semula sebesar Rp 1.321.557.981.548,00 menjadi Rp 1.248.254.554.306,85," rincinya. Secara rinci diungkapkannya alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan telah mencapai persentase sebesar 28,06 persen dari total be-

lanja daerah yaitu sebesar Rp 335,4 Miliar. "Persentase itu meningkat dari persentase sebelumnya yakni 27,58 persen. Hal itu menunjukan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam alokasi penganggaran fungsi pendidikan yang diamanatkan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yakni 20 persen," ujarnya. Untuk urusan kesehatan, lanjutnya, mencapai angka 19,96 persen dari total belanja daerah yaitu Rp 93,12 Miliar. "Sedangkan belanja modal pad perubahan APBD sebesar 19,65 persen dari total belanja daerah yakni Rp 245,37 miliar," tuturnya. Terkhusus Surunuddin mengungkapkan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah menaikan jumlah proporsi alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 66.736.722.000,00 atau 10,20 persen dari total dana perimbangan setelah dikurangi DAK. "Persentase itu telah memenuhi target sesuai amanat undang-undang," urainya. Pemda Konsel, lanjut Surunuddin, telah mengintegrasikan visi misi yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021 pada APBD-Perubahan melalui program strategi pembangunan desa terpadu (P2DT) yang merupakan upaya untuk memajukan desa sehingga mencapai desa maju Konsel hebat.Kepada dewan, Surunuddin berharap agar senantiasa terjalin kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam APBD-Perubahan. Di penghujung sambutannya, Surunuddin mengungkapkan menyangkut OPD mengacu pada PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sesuai hasil pemetaan urusan pemerintahan berdasarkan skoring dan tipelogi. Kata dia, sesuai skoring besaran perangkat daerah di Konsel terdiri dari sekretariat daerah dengan tipe A, sekretariat DPRD Konsel tipe B, inspektorat tipe A, 22 dinas 11 bertipe A, delapan bertipe B, dan tiga dinas masih kategori tipe C sedangkan tiga badan telah masuk kategori tipe B. (Ram)

08 d

P S K L

Dishut Canangkan Tanaman Mangrove di Kolono

KONAWE SELATAN; Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melakukan pencanangan mangrove atau tanaman bakau di Kecamatan Kolono Timur tepatnya di Desa Batu Putih, pekan lalu. Penanaman mangrove disepanjang pantai Desa Batu Putih dipimpin oleh Wakil Bupati Konsel, DR H Arsalim Arifin SE M.Si didampingi Kepala Dinas Kehutanan , Jeni S.Sos serta pemerintah kecamatan dan masyarakat Kolono dan Kolono Timur. Dikesempatan itu, H Arsalim mengatakan penanaman mangrove merupakan hal terpenting di wilayah Kabupaten Konsel utamanya bagi daerah yang berwilayah pesisir. Selain itu, lanjut dia, arti penting penanaman mangrove dikawasan pesisir guna menjaga kelestarian dan ekosistem lingkungan mangrove dan Teluk Kolono. "Jika terjadi kerusakan lingkungan pesisir pantai seperti kerusakan tanaman mangrove maka akan menimbulkan dampak yang begitu besar. Bukan saja terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap masyarakat setempat. Misalkan, tidak adanya lagi penghalang ombak yang menerjang pinggiran pantai yang berakibat mengancam lingkungan atau perumahan warga. Selain itu, berdampak terjadinya erosi dan banjir," imbau Arsalim memberikan sambutan sesaat sebelum dilakukannya penanaman mangrove. Dia menambahkan kerusakan bukan saja terjadi secara langsung.

Tetapi, dampak tersebut juga menimbulkan dampak secara tidak langsung. "Bukan saja lingkungan masyarakat yang dirugikan, tetapi ekosistem laut akan memberikan dampak yang begitu besar atas kerusakan atau tidak adanya kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir atau teluk pantai. Misalkan rusaknya ekosistem pinggir pantai yang berdampak pada kehidupan biota laut," paparnya mengingatkan masyarakat. Dengan berkurangnya kehidupan biota laut, tambahnya, maka mempengaruhi kehidupan warga utamanya tang bermata pencaharian sebagai nelayan. Terlebih lagi wilayah Kolono dan Kolono Timur sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan memanfaatkan hasil-hasil laut. Dikesempatan itu, Arsalim berharap agar pemerintah kecamatan serta masyarakat dapat memahami arti pentingnya pelestarian ekosistem laut yang perlu dijaga turun temurun untuk diwariskan kepada anak cucu kita salah satunya dengan melestarikan tanaman mangrove atau bakau. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan, Jeni S.Sos mengatakan kegiatan tersebut adalah Launching penanaman mangrove dalam rangka revitalisasi pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di Kabupaten Konsel. Tujuannya, tambah dia, merehabilitasi kawasan pesisir pantao di Desa Batu Putih dengan melakukan penanaman mangrove. (Ram)

Kadis Silangsa Persentasikan Syariat Islam LANGSA: Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif, diundang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sebagai nara sumber untuk mempersentasekan pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa.Demikian disampaikan, Kepala Dinas Syariat Islam Drs Ibrahim Latif . Penegakan Syariat islam di Kota Langsa yang telah berjalan optimal, menurutnya, sering menjadi perhatian masyarakat di kabupaten/kota lain di Aceh." Undangan seperti ini sudah beberapa kali kita terima, untuk memberi sosialisasi model penegakan syariat Islam di Langsa," ucapnya. Ia menjelaskan, pihaknya mendapat undangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui surat undangan Nomor: 451/ 431/ 2016 tanggal 29 Oktober 2016. Berdasarkan surat itu, kita diminta untuk menjadi nara sumber dan sharing kegiatan terhadap pelaksanaan syariat Islam yang telah berjalan di Kota Langsa, yang akan kita paparkan kepada para pegawai/ karyawan Dinas Syariat Islam, dan petugas Wilayatul Hisbah (WH) di Kabupaten Aceh Tengah. Selain menjadi nara sumber, kami juga dipercaya menjadi khatib Salat Jumat di Masjid Agung Ruhama Kota Takengon."Saya mendapat penghormatan atas undangan tersebut," ujarnya seraya menambahakan, dirinya juga nanti akan memaparkan visi misi, program kerja dan kiat-kiat mewujudkan pelaksaan syariat Islam di Kota Langsa. "Mudah-mudahan ini menjadi spirit dan menambah semangat bagi masyarakat Aceh Tengah dalam menegakan syariat Islam di dataran tanah gayo," pungkasnya. (Chan) Edisi222.indd 8

KONAWE SELATAN ; Pemerintah Daerah Konawe Selatan diproyeksi sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara sebagai wilayah yang mempersiapkan bibit dab ternak sapi di Sultra. Hal tersebut mengingat banyaknya komoditi ternak sapi yang ada di Kabupaten Konsel. Terlebih lagi Konsel telah siap dengan adanya sertifikasi layak bibit sapi di Konsel. Disamping itu, Pemda Kabupaten Konsel tengah menjalin kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan yang dibuktikan dengan adanya kunjungan Walikota Yeongwol, Mr Park Sun Kyu yang datang melihat potensi peternakan dan pertanian di Konsel akhir pekan kemarin. Bupati Konsel, Surunuddin Dangga dalam sambutannya mengatakan atas nama pemda dan masyarakat mengucapkan selamat datang kepada walikota Yeongwol Korea, Mr Park Sun Kyu dan rombongan.Luasnya Konsel ditunjang dengan masyarakat yang bergerak di bidang pertamian yang kurang lebih 90 persen. Neras padi pertahun 12 ribu ton produksinya, begitu juga produksi kedelai serta ternak sapi. Populasi yernak sapi di Konsel tahun 2016 sebanyak 63 ribu ekor.

"Dengan melihat potensi daerah kami, kami berharap dapat terjalin kerjasama yang lebih erat lagi antara Pemda Konsel dan Korea. Semoga dengan pertemuan perdana ini, akan dilanjutkan sekiranya dapat dilakukan silaturahmi pada kesempatan kedepan," harap Surunuddin. Sementara itu, Walikota Yeongwol Korea Selatan, Mr Park Sun Kyu memberikan apresiasi atas penyambutan pemerintah dan masyarakat Konsel. "Penyambutan ini sangat sangat luar biasa oleh Pemda dan masyarakatnya. Terima kasih banyak," sambutnya yang diartikan melalui penerjemahnya. Mr Park mengatakan jika masyarakat dapat memelihara kearifan lokal, adat dan tradisional wilayahnya maka daerah itu akan mudah berkembang. Dikesempatan itu, Mr Park menitipkan agar kelak salah satu sapi yang di berikan suntikan inseminasi agar petani dapat memberikan nama salah satu anak sapi dengan Yeongwol. Kata dia, nama Yeoungwol merupakan arti kehidupan dapat dimudahkan sehingga salah satu nama kabupaten di Korea Selatan dinamakan Kabupaten Yeongwol. "Dengan memelihara lingkun-

Hari Pahlawan Kabupaten Langkat Berjalan Lancar LANGKAT; Upacara peringatan Hari Pahlawan ke - 71 tahun 2016 di Kabupaten Langkat berlangsung lancar dan khidmat yang digelar dilapangan Alun - alun Tengku Amir Hamah Stabat. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH bertindak selaku Inspektur Upacara dan sebagai Komandan Upara Letda Arh. P. Sitepu serta perwira upacara Danramil 07 Stabat yang dihadiri dan diikuti oleh ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE dan sejumlah anggota Dewan lainnya, unsur Forkopimda Plus Kabupaten Langkat, wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si, unsur TNI/Polri, seluruh pimpinan SKPD beserta jajarannya, ketua TP.PKK Ny.Hj.Nuraida Ngogesa dan sejumlah pengurus TP. PKK. DWP Langkat, para Veteran, pelajar, OKP,Ormas, insan pers serta undangan lainya. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2016 mengambil tema "Satukan Langkah Untuk Negeri" yaitu memiliki makna untuk membangun Indonesia secara bersama-sama dengan meneladani sifat-sifat kepahlawanan yang dulunya dijadikan dasar untuk berjuang oleh para pahlawan terdahulu. Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu SH mengatakan bahwa Peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan sebagai cermin atau refleksi tentang pengorbanan keteladanan dan keteguhan untuk menggapai harapan masa depan. Peringatan didasari dari peristiwa pertempuran disurabaya yang menjadikan perang terbesar

A s u s y n t d

m t t k y n k d

p p t

P M H

s P r K a t m m l n b m

Konsel Diproyeksi Jadi Lumbung Bibit dan Ternak Sapi gan dan oleh masyarakat dan pimpinan daerah serta bupati Konsel membantu rakyat dan rakyat pula dapat mengikuti pemimpin maka daerah itu akan maju," ungkap Mr Park.Dia berjanji, Provinsi Yeongwol di Korea Selatan akan memajukan daerah Konsel dan pemerintah Yeongwol melalui kerjasama. Menurut Mr Park, untuk menggenjot populasi ternak di Konsel, peternak harus melakukan pemeliharaan secara sistematik. Begitu pula, tambah dia, dibidang pertanian dilakukan melalui mekanisasi pertanian. Hal tersebut, guna meningkatkan pendapatan daerah. Senada dengan itu, Wakil Bupati Konsel, DR H Arsalim Arifin SE M.Si mengatakan dengan adanya kerjasama itu semakin mematangkan jika Kabupaten Konsel telah menyediakan bibit dan ternak sapi yang akan memenuhi kebutuhan pasar dan peternak di Sultra. "Apalagi di Konsel untuk bibit sapi kita sudah memenuhi standar kelayakan melalui sertifikat layak bibit. Sehingga, masyarakat Sultra tidak jauh-jauh lagi mendatangkan bibit sapi yang berasal dari NTB. Yang mana selama ini untuk memperoleh bibit didatangkan dari luar provinsi," ungkap Arsalim. Dia menambahkan kedepan dengan kerjasama pemerintah Korea maka ketersediaan bibit sapi di Konsel semakin bervariatif. Mulai dari jenis sapi limosin, brahma, lokal bahkan jenis sapi Hano yang sangat langka dari hasil persilangan sapi lokal dan sapi Korea. Dikesempatan itu, Pemda Konsel memberikan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) sapi kepafa sepuluh kelompok peternak sapi di Kecamatan Landono Kabupaten Konsel. Selain itu, Pemda Konsel melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kredit Usaha Rakyat bersama Bank Mandiri. (Ram)

L l m k G c s p d a p ( L

pertama setelah Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 dan merenggut banyak korban jiwa, sebut Ngogesa. Lanjutnya, dasar itulah yang menjadi warisan bangsa untuk mengingat bagaimana para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan RI dengan semangat dan mental juang yang sangat tinggi. Ngogesa menambahkan, sebagai generasi bangsa, ini adalah pelajaran moral yang harus senantiasa dipelajari guna mewujudkan harapan yang ditanamkan para pahlawan, yakni Indonesia Merdeka, Maju dan Bermartabat. "Patriotisme sejati bukan sekedar mempertahankan melainkan juga memperbaiki keadaan negeri" ucap Ngogesa. Sesaat sebelum diakhirinya upacara Hari Pahlawan tersebut Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dan ketua DPRD Langkat Terbit Rencana perangin-angin SE beserta sejumlah unsur Forkopimda Plus menyerahkan hadian kepada para pemenang lompa napak tilas juang 45 yang sebelumnya dipertandingkan untuk menyambut peringatan Hari Pahlawan ke - 71 tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Pemuda Panca Marga (PPM) Langkat. Rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Pahlawan juga dilaksanakan ziarah kemakam pahlawan Pangkalan Brandan dengan Inspektur Upacara Dandim 0203 Langkat serta dilaksanakan juga penaburan bunga didermaga Pertamina Pangkalan Brandan dengan Inspektur Upacara Danyonif 8 Marinir Tangkahan Lagan. (Yusmawati) 18/12/2016 1:54:31

s b s a

d i b d g s k s s t

S L K

A k l , o L

o T P B M

f l s

daerah Pemko Langsa Serahkan Bantuan Kepada Korban Longsor

LANGSA: Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyerahkan bantuan masa panik kepada korban tanah longsor di Gampong Suka Jadi Makmur, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Bantuan itu diserahkan oleh Kepala BPBD Langsa, Rinaldi Aulia didampingi Kapolsek Langsa Barat, AKP Salmidin dan beberapa petugas taruna siaga bencana (Tagana) serta personel Polres Langsa. Kepala BPBD Langsa, Rinaldi Aulia, saat meninjau lokasi longsor, meminta kepada kepala dusun untuk memfasilitasi kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh warganya yang rumahnya tertimpa bencana tanah longsor. Kemudian, kebutuhan itu segera dilaporkan kepada Pemerintah Kota Langsa. Namun demikian, sembari menunggu pendataan tersebut, untuk saat ini kita menyerahkan bantuan masa panik berupa pakaian, kain sarung, selimut, sajadah, minyak goreng, gula pasir, kecap manis, ikan kaleng, matras, Family kit, Kids ware, food ware dan tenda gulung. "Mudah-mudahan bantuan masa panik ini bisa bermanfaat serta dapat meringankan beban korban tanah longsor," imbuhnya. (Chan)

Polres Langsa Mengelar Upacara Hari Pahlawan

LANGSA: Polres langsa melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di Mapolres Langsa. Kabag Ops Kompol Khairullah, Se selaku Inspektur Upacara menyampaikan amanat mentri Sosial Republik Indonesia, meminta agar seluruh anggota polisi menjadikan para pahlawan yang telah gugur sebagai teladan dan panutan. Sehingga anggota dapat memberikan pelayanan pria kepada masyatakat. mampertahankan kemerdekaan, semangat kepahlawanan adalah rela berjuang kepada persatuan dan kesatuan dengan tiada mengecualikan apapun. penghormatan, dan penghargaan dari nilai-nilai kejuangan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara pada waktu kini dan akan datang. Langkah besar dan semangat kepahlawanan para pendiri bangsa itulah yang perlu didesiminasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memberikan penguatan semangat dalam menghadapi setiap tantanga. (Chan)

Satpolair Polres Langsa Cari Korban Hilang LANGSA: Kapololres Langsa Ajun Komisaris Besar Polisi H. Iskandar, ZA, Sik melalui Kasat Polair Polres Langsa Iptu Zulkifli,SH ,melaksanakan pencarian korban orang hilang diwilayah perairan Langsa. Pelaksanaan pencarian korban orang hilang dilakukan bersama Team Gabungan Personil Sat polair, Personil KP. Weh polda Aceh, Basarnas Kota Langsa dan Masyarakat Nelayan Kuala Langsa Upaya pencarian korban difokuskan ke lokasi Pantai ujung Perling di tempat ditemukannya Boat sampan milik korban. (Chan) Edisi222.indd 9

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

Bappeda Langsa Gelar FGD

LANGSA: Bappeda Langsa, Jumat kemarin melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) membahas Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Langsa 20172025. Kegiatan ini dihadiri 30 peserta dari SKPK Pemko Langsa, serta Pemkab Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Kabid Ekonomi Bappeda Langsa, Yanis Priyanto, kepada Serambi, kemarin, menyampaikan, sebelumnya dokumen itu sudah dibahas oleh tim penyusun bersama

SKPK terkait di lingkungan Setdako Langsa. Dokumen tersebut terdiri atas naskah akademik dan draf Peraturan Walikota Langsa tentang RUPM 2017-2025. Asisten I Setdako Langsa, Suriyatno saat membuka acara itu memberi apresiasi kepada tim penyusun dokumen RUPM Kota Langsa dari Fakultas Ekonomi Universitas Samudra yakni M Nur Daud, Rinaldi Syahputra, Muhammad Rizal, dan Martahadi. "Kami berharap akademisi ini dapat terus

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Langsa di masa mendatang," ujarnya. Rinaldi, dalam paparannya mengatakan, Langsa memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi daerah destinasi investasi di Aceh. Tapi, menurutnya, masih banyak kendala terutama dari internal yang dihadapi Pemko Langsa dalam menjalankan rencana tersebut. "Karena itu, ke depan fokusnya adalah meminimalisir masalah internal, terutama meningkatkan koordinasi antara SKPK terkait," ungkap Rinaldi. Menyahuti masalah itu, Suriyatno, mengatakan, Pemko Langsa dalam waktu dekat akan meningkatkan status KP2T menjadi dinas. Sehingga lebih fokus dan terarah melakukan promosi penanaman modal di kota itu. "Pemko Langsa juga telah membentuk BUMD yang siap menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata," pungkasnya. (Chan)

Antisipasi Bencana, Polres Aceh Timur Lakukan Rakor Dengan Pemkab ACEH TIMUR: Mengantisipasi terjadinya bencana alam dengan sudah masuknya musim hujan, Kepolisian Resor Aceh Timur bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan rapat koordinasi siaga bencana dengan yang dikemas dalam Forum Discussion Group (FDG) yang melibatakan bebrapa instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). FDG berlangsung di Aula Serba Guna Polres Aceh Timur, pada Kamis (10/11) ini dibuka langsung oleh Wakapolres Kompol Carlie Syahputra Bustamam, S.I.K dengan didampingi Kasat Binmas Iptu Ernijon. Dalam sambutanya Wakapolres mengatakan, Polres Aceh Timur siap untuk bekerjasama dan membantu Pemerintah Kabupaten AcehTimur dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana alam. "Ini merupakan tugas dan ke-

wajiban kita bersama dan Polri juga akan selalu menciptakan suasana yang aman, nyaman dan berupaya meminimalisir kecemasan pada masyarakat terkait bencana." Terang Wakapolres. Lebih lanjut Wakapolres mengatakan, Polri bertugas melindungi keselamatan masyarakat, harta jiwa raga dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan tetap menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Menurutnya, dengan kejadian bencana dan keragamannnya, maka upaya penanggulangan bencana ini perlu ditangani secara komprehensip, multi sector terpadu dan terkoordinasi antar semua pihak. "Oleh karena itu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus dipedomani yaitu satu laksanakan tugas penanganan bencana ala mini dengan dilandasi keiklasan sebagai ibadah melaksanakan tugas kemanusiaan." Mencermati hal tersebut diperlukan langkah-langkah pro aktif untuk membantu masyarakat yang

terkena bencana. Ungkap Wakapolres Aceh Timur, Kompol Carlie Syahputra Bustamam, S.I.K, M. Hum. Sementara itu dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang hadir dalam FDG tersebut diantaranya dari Dinas Sosial, Alfian (Kasi Jamkesos Dan Pembinaan Pahlawan), Syahrizal Fauzi (Kasubsi BPBD), T. Amran (Kepala Trantib Satpol PP), Bahdarsyah (Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum) dan Mufhti (Perwakilan Dinas Kesehatan). Alfian, Kasi Jamkesos Dan Pembinaan Dinas Sosial Kabupten Aceh Timur berharap dengan digelarnya FDG ini bisa lebih meningkatkan kesiapsiagaan diantara stakholder dan lembaga terkait guna optimalisasi penanganan bencana. Mengingat Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah etalasenya bencana alam seperti, banjir dan longsor. "Untuk itu perlu sekali peningkatan kesiapsiagaan bencana disemua lini dan diharapkan kepada masyarakat agar ekstra hatihati terhadap perubahan cuaca. Ujar Alfian. (Chan)

PPK Silaturahmi Kepolsek Nurussalam

ACEH TIMUR; Berbagai masalah dalam pelaksanaan Pemilukada seringkali terjadi dari mulai awal pemilihan sampai pemilihan selesai. Untuk mengantisipasi hal tersebut Ketua berikut Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nurussalam, pada Kamis (10/11) siang melakukan kunjungan sekaligus bersilaturahmi ke Polsek Nurussalam dan kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kapolsek Nurussalam Ipda Aiyub.

Kapolsek mengatakan, mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut kami juga melakukan koordinasi yang membahas berbagai hal berkaitan dengan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Periode 2017-2022. Ini merupakan salahsatu kesiapan dari jajaran Kepolisian Sektor Nurussalam untuk mengamankan setiap pelaksanaan tahapan Pemilukada 2017 mulai dari persiapan hingga pasca pelaksanaan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban

masyarakat agar Pemilukada 2017 dapat berjalan lancar dan aman. Lanjut Kapolsek, terkait keamanan dalam pelaksanaan kampanye, diharapkan PPK untuk lebih kooperatif dalam melaporkan setiap rencana pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh kepada pihak Kepolisian. Hal ini diperlukan demi keamanan dan kelancaran pelaksanaan kampanye serta mengantisipasi terjadinya konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kapolsek juga menegaskan kepada PPK Nurussalam untuk menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi Pemilukada 2017 di wilayah hukum Polres Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur khususnya di Nurussalam dapat berjalan lancar dan tertib. "Mari kita perkuat koordinasi dan kawal bersama Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Periode 20172022 ini, agar dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan kondusif." Ungkap Kapolsek Nurussalam Ipda Aiyub. (Chan)

Satlantas Polres Aceh Timur Mengajak Penguna Jalan Mengheningkan Cipta ACEH TIMUR; Bangsa Indonesia, pada hari ini Kamis (10/11) memperingati Hari Pahlawan yang sekaligus menjadi momen spesial untuk mengenang para pejuang yang gugur dalam pertempuran. Polres Aceh Timur melalui Satuan Lalu Lintas mengajak masyarakat yang mengunakan jalan lintas Medan-Banda Aceh untuk mengheningkan cipta secara serentak pada pukul 08.15 WIB. Sejumlah personil Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Aceh Timur tibatiba saja menghentikan seluruh kendaraan yang melintas di sejumlah

ruas dan persimpangan jalan tepat pada pukul 08.15 WIB. Mereka menginstruksikan para pengguna jalan untuk mengheningkan cipta selama satu menit. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Tris Zeno Alkindi mengatakan, kegiatan menghentikan kendaraan selama satu menit sambil mengheningkan cipta dilakukan, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, 10 November. "Ini dimaksudkan agar para pengendara bisa kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur

dalam medan perang, demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita." Ujar Kasat Lantas. Ia mengharapkan, momen Hari Pahlawan bisa menjadi pelecut semangat, khususnya para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan berbuat hal-hal yang berbau positif. "Misalnya untuk para pengendara, bisa memberikan kemerdekaan kepada pengguna jalan lain untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama di jalan." Ungkap Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Tris Zeno Alkindi. (Chan)

09

BPBD Langsung Berlakukan Siaga Darurat Banjir

LANGSA: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa, Rinaldi Aulia, mengatakan BPBD telah memberlakukan Kota Langsa dengan status 'siaga darurat banjir'. "Hal ini melihat tingginya intesitas hujan sejak sebulan terakhir dan diperkirakan akan berlangsung hingga penghujung Desember tahun 2016 mendatang," kata Rinaldi Aulia . Pemberlakukan siaga darurat banjir ini, timpal Rinaldi, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Terutama banjir luapan dari DAS Langsa yang mengalirkan air dari kawasan pegunungan Aceh Timur menuju muara laut. "Masyarakat khususnya ang bermukim di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sekitarnya, diharapkan waspada terjadinya luapan air ini," ujarnya.

Kini pihak BPBD setempat juga telah mengaktifkan Pusat Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana Banjir (Pusdalops), yang berfungsi untuk memantau titik rawan banjir selama masa siaga ini diberlakukan. Selain itu juga mempersiapkan peralatan pendukung kebencanaan sebagai tindakan kesiagaan jika terjadi situasi banjir. Dan petugas BPBD baik dari TRC, regu bencana, dan regu-regu lainnya akan dilibatkan semua jika terjadinya banjir. Rinaldi Aulia mengharapkan partisipasi masyakat dan pihak terkait lain, jika memang nantinya terjadi bencana banjir di daerah setempat. Hubungi Posko Siaga BPBD Kota Langsa dengan nomor telepon 0641 20113, apabila ada hal-hal terkait bencana baik tu banjir, longsor, maupun lainnya. (Chan)

Masyarakat Suka Jadi Makmur Keluhkan Jalan Berlumpur LANGSA: Masyarakat Gampong Suka Jadi Makmur, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh mengeluhkan jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan berlumpur. Jalan menuju ke pemukiman warga kondisinya sangat memprihatinkan, apalagi di saat musim penghujan seperti sekarang ini maka kondisinya berlumpur. Bahkan, akibat kondisi yang berlumpur itu, membuat jalan itu hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor. Maka, tak sedikit masyarakat lebih memilih mendorong kendaraannya jika ingin bepergian saat melintas di jalan tersebut. Hal ini agar masyarakat tidak terjatuh, karena kondisi sangat licin di saat musim hujan."Kami merasa sulit jika melewati jalan itu, karena kondisinya berlumpur dan licin," ujar warga gampong setempat. Selain sulit untuk dilalui, katanya, warga juga merasa kesulitan jika membawa hasil pertanian. Ia, berharap kepada Pemerintah Kota Langsa untuk segera memperbaiki

kondisi jalan yang sangat buruk. "Meskipun tidak diaspal, tapi minimal jalan ini diperbaiki sementara, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan di saat melalui jalan ini," pungkasnya. Seharusnya Pemerintah menekan percepatan pembangunan, khususnya bidang infrastruktur. Salah satu fokus penggunaan anggaran terletak pada perluasan jalan. Kebijakan tersebut diyakini juga berkontribusi dalam mensejahterakan rakyat. Jika Infrastruktur baik, maka semakin baik pengentasan kemiskinan. SKPD seharunya tidak hanya melaksanakan kinerja hanya melihat outpunya saja. Tapi benefitnya dirasakan masyarakat. Tidak hanya administratif. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya pemerintah tidak dapat melakukan sendiri, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menggandeng BUMN dan BUMD, bahkan pengusaha. Dan pemerintah sendiri harus terus aktif melaksanakan program bagi masyarakat yang kurang mampu. (Chan)

Brimob Aramyah & Petugas BLHKP Bersihkan Pasar LANGSA: Puluhan personel Kompi Brimob Aramyah Subden 2 Detasemen Pelopor Polda Aceh dan petugas Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Langsa, Sabtu kemarin membersihkan pasar Langsa. Danki Brimob Aramyah, AKP Anton, melalui Wadanki, Ipda Nurdin, mengatakan bakti sosial tersebut dalam rangka Hut ke-71 Korps Brimob Polri di Pusat Pasar Kota Langsa. Selain personel Brimob dan petugas kebersihan, masyarakat

pasar setempat juga ikut bersama membersihkan sampah-sampah yang ada di kawasan pasar ini. "Baksos kita lakukan meliputi pembersihan sampah-sampah dan saluran di kawasan pasar dimaksud. Brimob sangat peduli tentang kebersihan lingkungan," ujarnya. Kepala BLHKP Langsa, Umar SH, yang berada di lokasi menyambut baik dan memberikan apresiasi, atas kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan pihak Brimob Aramyah ini. (Chan) 18/12/2016 1:54:32

tangerang & banten BANTEN: Pemandangan pemadaman listrik belakangan ini hampir setiap hari dirasakan warga Desa Curug Lang-lang Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang. Sementara itu aliran listrik sendiri termasuk salah satu kebutuhan vital guna penerangan dan energi elektronik. Dan kondisi ini hanya dialami Desa Curug Lang-lang, sebagaimana yang disampaikan salah satu warga Desa Sukasaba yang mana masih satu Kecamatan yakni Kecamatan Munjul bahwa didesanya sangat jarang sekali terjadi pemadam listrik. Ironisnya pemadaman listrik tersebut terjadi baik siang maupun malam hari dengan waktu yang cukup lama,dan sebelum terjadi pemadaman warga Curug Lang-lang juga tidak pernah diberi kabar akibatnya tidak sedikit alat elektronik khususnya elektronik rumah tangga mengalami kerusakan. Pihak PLN cabang Munjul ketika dikonfirmasi seputar kerap matinya aliran listrik diwilayah Desa Curug Lang-lang mengatakan adanya perbaikan kabel,namun saat disingung kapan akan selesai pihak tersebut tidak bisa menjawab. Padahal pemadaman listrik itu sendiri sudah berjalan berbulanbulan,warga Curug Lang-lang sangat berharap kepada Awak Media ini agar keluhan mereka disampaikan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan Kepala PLN Banten. (DH)

BANTEN: Sebelas bulan sudah laporan dugaan tindak pidana korupsi dan pemalsuan tanda tangan yang kuat dugaan dilakukan oleh Kepala Desa dan Cariknya di meja Kejaksaan negeri dan Polres Pandeglang namun hingga kini laporan tersebut mandul. Menurut pelapor yang juga salah satu tokoh masyarakat Desa Curug Lang-lang Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang kepada Awak Media ini mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan kinerja Kejari dan Polres Pandeglang pasalnya laporannya pada tanggal 22 bulan Juli 2015 lalu tidak ditindak lanjuti padahal dalam laporanya masuk didalamnya tentang dugaan tindak

Pemkab Aceh Timur Santuni Keluarga Veteran

Pasca Demo, Siapa Dalang Kerusuhan Depan Istana?

Karyawan PT. Dahlia Tama Dua Bulan Tak Terima Gaji

BANDARA SOETTA: Puluhan karyawan porter terminal dua Soekarno Hatta dua bulan ini belum terima gaji dari perusahaan jasa bagage service/porter. Para porter tersebut saat dikonfirmasi Awak Media ini tampak dari rona wajah penuh kecewa dan menyebutkan kalau mereka sudah dua bulan ini belum terima gaji yang cilakanya lagi meski tidak menerima gaji diharuskan memberi uang setoran kepada perusahaan yang merekrut. "gaji yang kami harapkan untuk kebutuhan hidup kini sudah tidak lagi di terima,ironisnya setiap masuk kerja diharuskan menyetor dengan pihak perusahaan bahkan manajement perusahaan sudah tidak jelas dan sering berubah-ubah jadwal kerja"sebut salah seorang porter. Terkait hal ini pihak perusahaan Dahlia Tama Prima sempat dikonfirmasi melalui pesan singkat namun tidak dibalas. Harapan para pekerja yakni pekerja porter pihak perusahaan konsisten dan bijak. (DH/Samsul B/Azis) Edisi222.indd 10

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

10 p

Plt Bupati Aceh Timur Minta Lepaskan Gambar Petahana

Listrik Kerap Padam ,Warga Curug Lang-lang Kecewa

ACEH TIMUR; Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan Nasional (HPN) di Kab. Aceh Timur di Lapangan Pusat Perkantoran Pemkab setempat, berlangsung khitmad, Kamis 11 November 2016. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Asisten III Setdakab Aceh Timur, Safrizal, SH, M.AP. HPN kali ini mengusung Tema "Satukan Langkah Untuk Negeri". Dalam kesempatan itu, Safrizal membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa. Dia mengatakan, setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen reflektif untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dengan menyalakan jiwa kepahlawanan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. (Chan)

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

Warga Curug Lang-lang Kecewa Atas Lemahnya Supremasi Hukum

JAKARTA: Jum'at (4/11) adalah puncak dari demo yang menamakan diri sebagai "Pembela Islam". Namun sangat disayangkan banyak pihak, demo damai yang diharapkan ternyata hanya isapan jempol belaka. Akibatnya massa yang tidak mau membubarkan diri tepat pada pukul 18,00 WIB sehingga aparat bertindak tegas untuk membubarkannya dengan menembakkan gas air mata ketengah-tengah para pendemo. Pantauan Koran Pemantau Korupsi (K-PK), bentrokan didepan Istana tersebut berawal dari pengunjuk rasa yang berusaha memukul tameng aparat. Aksi pemukulan tameng tersebut dilakukan oleh beberapa pendemo. Bentrokan sempat terhenti ketika azan Isya kembali menggema di lokasi demo. Tidak berlangsung lama kembali bentrok ditambah lagi ulah provokator dari belakang aparat yang melemparkan botol aqua ke arah pengujuk rasa. "Hati-hati provokasi, hati-hati provokasi, "teriak Hb Rizieq (FPI) yang lagi berorasi tidak jauh dari lokasi bentrokan HMI dan aparat. Bentrokan itu membuat, satu or-

pidana korupsi dan juga adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang kuat dugaan dilakukan oleh Kepala Desa Curug Langlang bersama cariknya. Belum lama ini masyarakat Curug Langlang sempat mendapatkan angin segar,pasalnya salah satu organisasi mahasiswa yakni "Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia" berjanji siap membantu dalam hal mandeknya laporan masyarakat Curug Langlang ke Polres dan Kejari Pandeglang. "Pada saat mereka mengadakan PKL ke Desa kami sempat menunjukan data penyimpangan yang melibatkan Kades dan Carik Desa Curug Langlang termasuk berkas yang

ang wartawan foto terluka dan pengunjuk rasa serta beberapa orang polisi. Korban langsung dibawa ke ambulance menuju RS terdekat. Sementara Jend. Tito Karnavian tepat pukul 20 WiB, serukan pada pendemo untuk membubarkan diri, namun hal tersebut tidak dihiraukan dan pendemo berusaha merangsek maju sambil melempari petugas dengan batu. "Saya minta para ulama untuk menenangkan pendemo, "Himbau Tito lewat pengeras suara.Situasi pun menjadi kondusif, namun. Ditengah situasi tersebut terlihat dua mobil aparat dibakar pengunjuk rasa. Pada situasi kondusif, terlihat Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana didampingi beberapa aparat kepolisian memantau situasi dilapangan."Ntar aja mas ya, "kata Suntana ketika Wartawan Koran Pemantau Korupsi berusaha untuk minta komentar terkait kerusuhan depan Istana. Pasca Demo Tuntutan Basuki Tjahaya Purnama Ahok dugaan penistaan agama

telah dilaporkan" Selain itu juga organisasi Mahasiswa ini juga berjanji siap membantu proses jalannya roda pemerintahan desa khususnya bidang infrastruktur,bahkan organisasi ini pun telah beberapa kali datang ke desa curug lang-lang untuk melakukan survey di lokasi yang terlihat sangat membutuhkan renovasi seperti jalan umum dan sekolahan. Sebercak harapan yang sempat terlintas di raut wajah polos masyarakat kampung curug ini pun kini lagi lagi sirna,bagaimana tidak,harapan yang mereka gantungkan pada para calon intelektual ini sampai saat ini tidak ada kabar kelanjutannya. (DH)

2016 dipimpin Ketua DPRK Kabupaten Aceh Timur, Marzuki Ajad, Wakil Ketua DPRK, Ramlan dan dihadiri unsur Forkopimda Aceh Timur, para kepala SKPK dan anggota DPRK Aceh Timur serta tamu undangan lainnya. Sekda Kab. Aceh Timur M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP dalam sambutannya mengatakan, penyampaian dokumen rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh Timur Tahun Anggaran 2016, merupakan tindak lanjut dari tahapan

Kunjungannya ke SMAN 1 Idi bersama Asisten I Sekdakab Aceh Timur, Zahri, disambut Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Timur dan Kabid Dikdas, serta kepala sekolah dan seluruh siswa SMAN 1 Idi. "Saya menamatkan SMA di sini, sekarang kita lihat sudah banyak perubahan. Dulu saya sekolah masih belajar di ruang yang sangat sederhana," ujarnya. Pada kesempatan itu, Ia berkesempatan bersilaturrahmi dengan semua dewan guru di SMAN 1 Idi. Ia berharap, pihak sekolah terus memajukan pendidikan Aceh Timur ke arah yang lebih baik. "Pendidikan Aceh Timur harus bangkit baik di perkotaan maupun di daerah pedalaman," kata Amhar. (Chan)

Plt Bupati Aceh Timur:Ciptakan Pilkada Damai, Dekati Ulama ACEH TIMUR; Plt. Bupati Aceh Timur, Prof. Dr. Ir. Amhar Abubakar, MS, mengajak umat Islam tidak terpengaruh dengan berbagai isu negatif yang dapat merusak ukhwah islamiah. Hal tersebut perlu disampaikan mengingat tahapan Pilkada telah dimulai dan fitnah semakin merajalela. "Dalam berbagai suasana dan even, mari kita pelihara kedamaian ini agar Aceh terus kondusif dan bisa menjadi warisan kepada anak cucu dimasa yang akan datang," kata Prof. Amhar ketika mengisi khutbah jumat di Masjid Besar Zadul Muaz Peureulak, Jumat 4 November 2016. Dihadapan ratusan jamaah, Prof. Amhar menyampaikan dua penting dalam menghadapi Pilkada. Pertama adalah dia mengajak umat un-

tuk menciptakan Pilkada damai. "Persoalan menang dan kalah itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jika kita tidak senang dengan pemimpin yang terpilih nanti, maka kita menentang keputusan Allah. Oleh karenanya, siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita yang baik menurut Allah dan kita harus menerimannya," jelas Prof. Amhar. Kedua adalah, Plt. Bupati Aceh Timur mengajak umat terus menuntut ilmu pengetahuan agama melalui para alim ulama. "Tuntutlah ilmu dari alim ulama, karena ulama itu adalah pewaris para ambia," kata Prof. Amhar seraya menambahkan, perlu diketahui bahwa keberadaan manusia selaku khalifah di muka bumi tak lain hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. (Chan)

pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan periotas plafon anggaran sementara perubahan yang telah disampaikan sebelumnya. Sekda menyebutkan, pendapatan Rp1.763.293.375.863.32. Sementara Belanja Rp1.905. 190. 807. 227,85. Kemudian Surplus pada rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp141.897.431.364,53. (Chan)

d t L K g b t

k b s

y

P

H m k s

t a

K

j k M i P

d P u k

m y R m

RPH Cakung Kekurangan Sapi Potong Lokal JAKARTA; Mahalnya daging Sapi dipasaran tergantung ketersediaan Sapi Potong Lokal di Rumah Potong Hewan (RPH) Cakung, Jakarta. Hal ini mendorong salah seorang pengurus Asosiasi Pedagang Daging, H. Komaidi, berkomentar terkait kelangkaan Sapi lokal atau biasa disebut Sapi Kupang. "Saya menyayangkan sikap pemerintah yang membiarkan berlarutlarut ketidaktersediaan Sapi lokal, yakni Sapi Kupang di RPH. Kadang dua hari hingga seminggu nggak ada Sapi yang di potong,"ujar Komaidi pada Koran Pemantau Korupsi (KPK) belum lama ini Tidak kolektifnya pengelolaan Sapi potong, katanya, wajar masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pedagang daging, terutama penyediaan Sapi Potong lokal secara rutin."Yang jelas, kami mengharapkan pada pemerintah stok Sapi Potong lokal atau Sapi Kupang secara rutin, agar gejolak harga daging di pasar tidak menjadi masaalah," kata Komaidi. Sementara itu, Abeng Sumitri, pedagang daging sapi lokal pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, membenarkan terbatasnya pasokan daging Sapi lokal dalam jangka waktu lama bahkan mencapai dua minggu, Hal ini membuat mereka bingung dalam menghadapi kondisi ini. Sehingga konsumen mempertanyakan, sejauh mana komitmen pe-

s a h n

s t A

Komitmen Pemerintah Dipertanyakan di Kepulauan Seribu, tidak membuat persoalan tersebut selesai. Bahkan melebar, dimana para politikus saling tuding dan saling curiga siapa dalang dibalik unjuk rasa tersebut? Pihak Cikeas pun ikut kena getahnya karena dituding menjadi dalang adanya mobilisasi massa dari luar Jakarta, hingga mengucurkan dana seratus milyar rupiah pada pendemo. Tuduhan tersebut dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). "Saya meminta tidak ada pihak yang mencederai kebebasan berekspresi rakyat Indonesia dengan komentar-komentar seolah ada yang mengatur demokrasi. Komentar seperti ini justru membingungkan rakyat, "kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11/2016). Disamping itu, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait adanya pihak tertentu yang menunggangi kerusuhan 4 November 2016, perlu dicermati dengan kepala dingin dan serius. Marsudi mengaku sudah mewanti-wanti jangan sampai demo yang tujuannya untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan penistaan agama itu justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik. Tentu saja kata Marsudi dalam keterangan tertulis Selasa (8/11, bahwa Presiden punya semua hal untuk mendapatkan informasi terbaik dan terakurat. "Saya yang hanya punya perangkat Pagar Nusa dan Banser saja punya banyak informasi. Apalagi Presiden dengan berbagai instrumen institusi,"Tandas Marsudi. Zak/ Alek Kosasih

Pemkab Aceh Timur Serahkan Rancangan P-APBK 2016 ACEH TIMUR; Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP menyerahkan Rancangan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Tahun Anggaran 2016 ke DPRK Aceh Timur. Prosesi penyerahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna I DPRK Aceh Timur di Gedung Aula Serbaguna, Kamis kemarin. Rapat Paripurna penyerahan Rancanangan P-APBK Tahun Anggaran

ACEH TIMUR; Plt Bupati Aceh Timur, Amhar Abubakar di sela-sela kunjungannya ke SMAN 1 Idi, Kamis (10/11/2016), meminta semua instansi pemerintah untuk melepaskan gambar dan atribut calon petahana yang masih terpasang di kantor dinas dan instansi lainnya. "Kita perintahkan kepada semua instansi pemerintah, sekolah, kantor camat, untuk melepaskan foto calon bupati petahana. Ini untuk menjaga netralitas PNS pada Pilkada 2017," kata Amhar. Kepada Kepala SMAN 1 Idi, Husaini, Plt Bupati meminta untuk dilepaskan dan disimpan foto dan atribut lainnya yang ada gambar calon bupati. "Silahkan dilepas fotonya dan simpan dengan baik, jangan sampai rusak," ucap Amhar.

T

K

merintah terhadap penyediaan pasokan daging tiap hari selalu ada di pasar Klender.Abeng juga berharap, para pedagang daging setorannya disesuaikan dengan daging yang laku. Jangan dipatok misalnya setorannya 13 juta padahal belum tentu daging yang dia jual itu laku semuanya. Kalau tidak laku, kata Abeng, mereka bisa rugi. Karena harus tetap setor yang telah ditetapkan harga sebelumnya.Disamping itu, Abeng menyinggung nama Nanang, salah seorang pemotong hewan dipasar itu. Katanya Nanang ini suka mengatur pegawai pasar dan terkesan menopoli. Anehnya, yang tidak dapat meja dagang, bisa dapat momotong sapi. Sedangkan pedagang daging yang punya meja tidak dapat, artinya kurang difasilitasi potong sapi."Padahal pemerintah mengutamakan yang punya tempat. Ini tidak adil. Masa yang tidak ada meja malah lebih diutamakan," tandasnya. (Alek Kosasih/Zack)

T a b a j k d p d B

y n r m "

m k S r K b r k m t i l y d

Wakil Ketua DPRK: Aceh Timur Butuh Dokter Spesialis PNS ACEH TIMUR; Dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Aceh Timur, yakni RSUD dr Zubir Mahmud Idi dan RSUD Sulthan Abdul Azis Alaidin Syah Peureulak, membutuhkan dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten setempat. "Dari informasi yang diperoleh, selama ini banyak dokter spesialis kontrak yang bertugas di dua RSUD tersebut, sehingga menguras banyak APBK untuk pembayaran kontraknya," kata Wakil Ketua DPRK Aceh Timur, Samsul Akbar kepada Awak Media , Selasa kemarin. Menurutnya, peningkatan SDM dokter umum yang berstatus PNS menjadi spesialis sangat perlu dilakukan, baik itu dengan beasiswa

dari pemda maupun memberikan kesempatan kepada dokter-dokter muda untuk melanjutkan pendidikan spesialis. "Banyak dokter umum yang masih berusia muda berstatus PNS, saat ini bertugas di Puskesmas Aceh Timur. Agar rumah sakit tidak kekurangan spesialis, diharapkan pemerintah memberikan kesempatan kepada dokter-dokter tersebut," ujar Samsul. Upaya ini, kata Samsul merupakan cara peningkatan SDM di Aceh Timur agar ke depan dapat memberi pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. "Ketika mereka lulus pendidikan spesialis, mereka harus kembali ke daerahnya untuk mengabdi kepada masyarakat Aceh Timur," tegas Samsul. (Chan) 18/12/2016 1:54:33

G p g u a a n i d p h A k k

b A w g d

peristiwa Tangani Kasus... diduga terjadi kebocoran sebesar Rp.19,4 miliar. Ironisnya lahan yang mereka bebaskan adalah lahan negara karena masuk didalamnya daerah aliran sungai atau DAS. Sebelumnya pihak Kejati sempat dikonfirmasi Kabiro Koran Pemantau Korupsi yang juga Ketua DPC LSM Komite Pemantau Korupsi Kota Tanjungpinang,Ridwan Lingga disni pihak Kejati menyebutkan bahwa kasus nya telah berjalan dan telah tahap penyidikan. Pertanyaanya mengapa hinga kini para pihak yang bersangkutan belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ilham Rokan pihak yang paling bertangung jawab

Pengawasan... Adiyaksa dan Semion Tarigan, serta Direktur PT Tunggal Yunus Estate dan PT Mitra Unggul Pusaka, Andrian masih bebas. Pemerhati kejaksaan Halius Hosen mengatakan kasus-kasus yang mencoreng korps Adhyaksa terjadi karena pengawasan internal Kejaksaan Agung tidak berjalan. Akibatnya ada dugaan pihak luar terjadi permainan jaksa dalam penanganan kasus. ''Adanya kasus jak-

KPK Tak Akan... Hanya saja, Basaria enggan menjelaskan perkembangan pengusutan kasus yang diduga melibatkan Maruli tersebut. "Itu tanya penyidik saja," kata mantan Direrkrimsus Polda Kepulauan Riau ini. Seperti diketahui, sebelum dilengserkan dari jabatan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, nama Maruli mencuat dalam kasus suap Gatot dan Evy. Saat menjadi saksi terdakwa mantan anggota Komisi III DPR yang juga Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella 16 November 2015, Evy mengakui Kaligis meminta Rp 500

Kajari Depok... tak jelas hingga sekarang. Terkait kelanjutan pengusutan Terminal Jatijajar, Sufari mengaku akan mempelajarinya. "Saya tidak bisa sementara ini berbicara banyak, sebagai orang baru, saya pelajari dulu. Lihat dulu berkasnya karena kami bekerja profesional dan proporsional," ucap Sufari selepas kegiatan serah terima jabatan di halaman Kejari Depok, Jalan Boulevard, Kamis pagi. Sementara itu Kajari Depok yang baru mengatakan Ia lebih menekankan pada penindakan perkara, Sufari justru menyatakan akan memprioritaskan pencegahan. "Sekarang ini program pemerintah

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

dalam dugaan penyimpangan dana APBD Provinsi untuk pembebasan lahan sei gesek adalah PPTK yakni Abdul Rifani dan Muharah. Besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dikarenakan sebahagian kegiatan fiktif,pasalnya lokasi pembebasan masuk lahan negara.Seperti halnya kegiatan tahun 2013 selaku PPTK Abdul Rifani yang juga sebagai Kabag Pertanahaan Setdaprov Kepri,besaran nilai yang digelapkan sebesar Rp.5 Miliar. Kegiatan tahun 2014 selaku PPTK adalah Muharah yang juga sebagai Kasubag Sengketa Setdaprov Kepri dengan nilai kegiatan sebesar Rp.18 miliar dengan nilai lahan Negara yang dibebaskan seluas 18 hektar .

"Benar tidak seluruhnya lahan yang dibebaskan masuk dalam area DAS,akan tetapi ganti rugi yang diterima masyarakat permeter saat itu hanya Rp.20 ribu sementara oleh pihak PPTK membuat harga permeternya Rp.100 ribu artinya terjadi pengelembungan harga permeter Rp.80 ribu x 18 Ha=Rp.3,6 miliar"sebut Ilham Rokan. Adapun lahan yang dimiliki masyarakat dengan surat kepemilikan alas hak di antaranya Bodari, Suyadi, Supoyo, Rasimun, Robet, Jodi, Ridwan, Apong, Taufik dan lainnya. Menurut ahli hukum pidana,M.Sadtriana SH bahwa unsur kasus korupsi pembebasan lahan Sei Gesek yang dibiayai APBD Provinsi Kepri TA 2013/2014 telah

memenuhi unsur,sehinga secepatnya PPTK kedua kegiatan tersebut dijadikan tersangka oleh Kejati Kepri. Dalam waktu dekat ini juga Ketua Umum LSM Komite Pemantau Korupsi,Ilham Rokan bersama M.Sadtriana SH,Ahli Hukum pidana akan menyambangi Ombudsman,Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertanyakan kinerja Kejati Kepri yang terkesan "MANDUL". Kita akan lihat sampai sejauh mana para PPTK ini sangup menyuap oknum penegak hukum,karena kami sangat yakni nantinya kasus ini akan berjalan,sebut Ilham Rokan lagi sambil mengakhiri pembicaranya dengan Awak Media ini di salah satu Hotel di Tanjungpinang.(Rasyed)

sa yang diduga terlibat korupsi disebabkan karena lemahnya sistem pengawasan internal dan juga Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal,'' ujar Halius. Mantan Ketua Komisi Kejaksaan itu menambahkan, lemahnya pengawasan membuat banyak kasus-kasus korupsi mengendap dan menggantung bertahun-tahun di Gedung Bundar. ''Seharusnya semua perkara ada penyelesaiannya. Langkah itu disebutnya sebagai program zero outstanding,'' tegasnya.

Menurutnya, kasus mengkrak seperti penggelapan pajak perusahaan milik Sukanto Tanoto hanya akan menambah beban Kejaksaan Agung. Selain itu, lambatnya penyelesaian perkara akan membuat tingkat ketidakpercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung bisa makin turun. ''Sudah saatnya kejaksaan memenuhi harapan dan kebutuhan publik. Kejaksaan memiliki tugas untuk menempatkan hukum sebagai panglima," tegas Mantan Sekretaris Jaksa

Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung itu. Sebelumnya, kasus penggelapan pajak Asian Agri sudah mendapat perhatian KPK.) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Dia mengatakan lembaga antirasuah akan mendalami kasus mega skandal keuangan yang dilakukan perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto. ''Kita sebaiknya pelajari dulu, kalau pas akan bisa disupervisi,'' ujar Saut pada Oktober lalu. (jpnn)

juta untuk diserahkan kepada Maruli. Uang itu untuk mengamankan perkara korupsi bansos yang menjerat Gatot yang tengah ditangani Kejagung. Hanya saja, Kaligis membantah pengakuan Evy. Maruli juga sudah membantah terlibat. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung. Maruli yang meupakan mantan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, disebut-sebut menerima uang Rp 500 juta dari pengacara senior OC Kaligis dalam kasus

dugaan korupsi bansos di Kejaksaan Agung. "Terkait kasus dia, harusnya diproses," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11). Untuk itu, Fahri menanti keseriusan KPK menangani kasus tersebut. "Orang semua menunggu KPK, tunggu saja hasilnya," sebut legislator asal NTB itu. Dia pun meminta agar proses tersebut dilakukan secara transparan. "Tapi saya menginginkan agar tradisi penegakkan hukum itu harus tampak. Hukum itu sesuatu yang punya dasar, kepastian dan keadilan. Itu yang saya tuntut," pungkas Fahri.

Sebelumnya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) istri Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, menyebutkan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Maruli Hutagalung menerima uang Rp500 juta dari pengacara senior OC Kaligis. Menurut Evy, dalam kesaksiannya, uang tersebut diberikan sebagai bagian dari pengamanan nama Gatot selaku Gubernur Sumatera Utara, dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sumut tahun anggaran 20122013, yang tengah ditangani Kejagung. (jpnn)

adalah proses pecegahan, jadi sekarang ini paradigma penegakkan hukum sudah mulai bergeser (kepada) penindakan kepada kejaksaan. Jadi kita utamakan ke depan nanti penegakkan hukum adalah pencegahan," ujarnya. Kegiatan pencegahan, tuturnya, bisa berupa diskusi guna mengawal pembangunan. Sementara itu, Yudha menyatakan kelanjutan pengusutan kasus Terminal Jatijajar menunggu ekspose dari Kejati Jawa Barat. "Nanti ekpose di Kejati Jabar," ujarnya. Seperti diketahui, pengusutan kasus dugaan korupsi jembatan utama Terminal Jatijajar, Kota Depok terancam terhenti. Soalnya, Kejaksaan Negeri Depok tak kunjung

menempuh upaya lain setelah kalah gugatan praperaradilan yang diajukan tersangka. ? Sebelumnya, PN Depok mengabulkan gugatan praperadilan Direktur PT Kebangkitan Armand Kesatria, Victory JT Mandajo selaku kontraktor proyek yang ditetapkan sebagai tersangka.? Saat berstatus tersangka, Victory diduga korupsi serta tak merampungkan proyek tersebut. ?Pemerintah Kota Depok mengalokasi anggaran sebesar Rp 5,6 miliar bagi pembangunan jembatan utama Terminal Jatijajar. Dari data yang diperoleh, angka pencairan dana bagi pemenang tender proyek pembangunan itu telah mencapai 20 persen. Namun, pembangunan jem-

batan tak kunjung direalisasikan. Padahal, proyek semestinya mulai dikerjakan sejak Oktober 2015 dan selesai Desember 2015. Akibatnya, kerugian negara diduga mencapai Rp 1,1 miliar. Harapan dari Warga kota Depok Kajari Depok yang baru menjabat sebaiknya janganlah ikut terjebak dalam permainan proyek APBD Kota Depok, seperti di Bina Marga, Distarkim dan di Disdik. Sebab kalau penegak hukum sudah ikut bermain layaknya kontraktor atau pengusaha, maka penegakan hukum akan dikesampingkan. Akibatnya kalau ada penyelewenagan atau KKN, maka penegakan hukum tidak berjalan di Kota Depok, ujar sejumlah kontraktor. (dip)

Siap-siap... menjalankan tugas yang ada. Dengan demikian, ketika ada penyelewengan, maka patut diduga menjadi celah adanya pungli. "Iya (tim bekerja,red) dari informasi atau pengaduan apa pun yang masuk ke kami. Makanya, untuk kementerian kami turun dengan perbaikan SOP, apakah SOP sudah berjalan sesuai seharusnya," tutur Sri. Saat ditanya bagaimana sekiranya SOP selama ini belum tersosial-

Inilah Area... membacakan sejumlah poin tertulis Mendagri pada pengukuhan Satgas Saber Pungli Kemendagri, Selasa (15/11). Yuswandi menambahkan, area potensi rawan pungli lainnya di Kemendagri ada pada pengesahan keputusan pengangkatan kepala daerah. Bahkan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah pun juga rawan pungli. "Selain itu, pen-

Ahok Resmi... "Akan diterbikan sprindik dan tim akan bekerja melakukan penyidikan," kata jenderal bintang tiga ini. Koordinator Tim Advokasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Yani menyambut baik keputusan penyidik Bareskrim menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Menurut Ahmad Yani, mantan Bupati Belitung Timur tersebut memang sudah jelas melakukan dugaan penistaan agama. "Kajian-kajian kami (MUI) sendiri secara hukum sejak awal Pak Ahok memang akan tersangka, saya meyakini betul," ujar Ahmad Yani di Kediaman mantan

11

isasi dengan baik, Sri menyatakan justru dengan adanya tim, nantinya sosialisasi akan lebih ditingkatkan. "Dengan adanya ini (tim saber pungli,red) kami bisa, misalkan pelayanan publik, itu biaya-biaya kami sosialisasikan, kemudian juga jangka waktunya (proses pengurusan,red). Jadi bukannya (Undang-Undang Pelayanan Publik,red) tidak jalan. Tapi masih belum maksimal. Inilah tugas unit saber pungli," tandas Sri. (jpnn) gangkatan pejabat pengelolaan kependudukan daerah. Penilaian angka kredit dan sertifikasi bagi jabatan fungsional polisi pamong praja dan P2UPD, penerimaan IPDN dan penjatuhan hukuman disiplin bagi praja IPDN," ujar Yus. Karenanya Kemendagri pun membentuk Satgas Saber Pungli. Harapannya, di Kemendagri bakal tercipta layanan bebas pungli sekaligus mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. (jpnn) Wakil Presiden Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (16/ 11). Mantan anggota Komisi III DPR tersebut juga meyakini kalau Ahok tidak akan bisa menang di Pilgub DKI. Pasalnya, klaim dia, mayoritas rakyat Jakarta telah kecewa karena Ahok diduga melakukan penistaan agama. Apalagi ungkap Yani, saat ini partai-partai pendukung seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sudah mulai galau, akan melakukan evaluasi dukungan ke mantan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini. "Ahok tersangka maka akan berdampak dukungan juga ke Ahok, dan dukungan ke Ahok sudah tergerus luar biasa, dan akan semakin tergerus," katanya. (JP)

KIP Gelar Anugerah Jurnalistik Transparansi BATAM- Sebagai bentuk transparansi, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kepri telah menggelar anugerah karya jurnalistik. Puluhan karya yang masuk, terbagi dalam tiga kategori, yakni berita, foto jurnalistik dan foto media sosial. Ketua KIP Kepri Arifudin Jalil mengatakan,setiap wartawan pasti membutuhkan informasi. Kebutuhan itu menjadi dasar sebagai data yang diolah menjadi berita. Namun tidak dipungkiri seringkali ditemukan permasalahan. “Saya dulu wartawan. Dulu belum ada undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Dulu sangat sulit mengakses informasi. Pegawai dengan gampang mengatakan kalau informasi yang diharapkan sangat rahasia,”ujar Arifudin, pada kegiatan yang digelar

di PIH Batam, Selasa (15/11). Dengan melibatkan karya tulis dan foto jurnalistik, diharapkan para wartawan paham tentang informasi. Begitu juga penyampaiannya ditengah masyarakat. Pada anugerah ini, ada 41 karya yang masuk, terdiri dari berita 16 karya, foto 10 karya dan foto media sosial 15 karya. “Kegiatan ini sejalan dengan hari hak untuk tahu sedunia yang diselenggarakan bulan lalu. Indonesia, masuk dalam 60 negara yang memiliki undang-undang keterbukaan informasi ini,”ujarnya. Kepala Dinas Kominfo Kepri, Guntur Sakti mengapresiasi kegiatan ini. Setidaknya memberikan pemahaman kepada wartawan dan masyarakat akan kebutuhan informasi. (Red)

Infrastruktur Berkontribusi Terhadap Kesejahteraan BATAM- Pemerintah Kota Batam menekan percepatan pembangunan, khususnya dibidang infrastruktur. Salah satu fokus penggunaan anggaran terletak pada perluasan jalan. Kebijakan tersebut diyakini juga berkontribusi dalam mensejahterakan rakyat. “Infrastruktur menjadi fokus kepemimpinan kita. Ketika Batam mendapat penghargaan 4 kali berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK disitu disampaikan langsung oleh presiden dan idealnya ada penambahan belanja APBN dan APBD. Infrastruktur baik, se-

makin baik pengentasan kemiskinan kita,” kata Amsakar, akhir pekan lalu. Rencana pembangunan besar yang akan diwujudkan dalam lima tahun kepemimpinannya antara lain pembangunan jalan menuju bandara, pembangunan jembatan ke wilayah Nongsa. Serta jalan lain yang bisa menjadi alternatif ketika terjadi kemacetan. Pihaknya juga akan merubah prioritas kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak hanya berkutat di administrasi.

“Kita sekarang mengajak SKPD tidak hanya melaksanakan kinerja hanya melihat outpunya saja. Tapi benefitnya dirasakan masyarakat. Tidak hanya administratif,” katanya. Sebanyak 52 rumah warga Batam menerima bantuan benah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan terbagi di dua lokasi yakni Kelurahan Tanjungpiayu Kecamatan Sei Beduk dan Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung, masing-masing 26 rumah. Tiap rumah menerima bantuan

dana Rp 15 juta yang berasal dari pos dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur sub bidang perumahan. "Jadi bantuan ini dinamakan program rumah swadaya, rumah yang dibangun masyarakat sendiri, di atas tanahnya sendiri," kata Sekretaris Dinas Tata Kota, Suhar di Kantor Walikota Batam, Senin (14/11). Ia mengatakan pelaksanaan bantuan stimulan tersebut akan dilaksanakan dalam pekan ini. Menurutnya selama ini program belum berjalan karena menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. (MC)

Prof Dr Ir Amhar Abubakar MS: Jaga Netralitas PNS ACEH TIMUR; Dalam Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Aceh, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta untuk menjaga netralitasnya selaku aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. "Selaku PNS jaga netralitas kita selaku aparatur pemerintahan dan jangan pernah terlibat dalam politik praktis," tegas Plt. Bupati Aceh Timur, Prof. Dr. Ir. Amhar Abubakar, MS, dalam Amanat Apel Perdana di Lapangan Pusat Perkantoran Pemkab Aceh Timur, Rabu kemarin. Dihadapan ribuan PNS dari berbagai instansi pemerintahan, Prof. Amhar menyebutkan lima tugas dan wewenangnya selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Timur yang diberikan oleh Menteri Dalam Edisi222.indd 11

Negeri (Mendagri) yaitu. 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS). 4. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. 5. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah menda-

pat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebelum mengakhiri amanatnya, Prof. Amhar mengajak seluruh PNS dan kapala SKPK dan para camat untuk bekerja profesional sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. "Dalam bekerja tetap mengedepankan profesionalitas dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada," kata Prof. Amhar. "Perlu kami ingatkan bahwa tidak semua kita mendapat kesempatan menjadi PNS. Oleh karenanya, kita yang sudah PNS marilah kita bekerja dengan penuh tanggungjawab dan terus berkarya untuk membawa kemajuan negeri ini ke arah yang lebih baik," kata Prof. Amhar. Usai Apel Perdana, Plt. Bupati Aceh Timur didampingi Sekda Aceh

Timur M. Ikhsan Ahyat dan para asisten menghadiri Rapat Paripurna-II dalam rangka Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan terhadap Konsep Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan DPRK tentang Kebijakan Umum Perubahan APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 dan PPAS Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016. Usai Rapat Paripurna-II yang dipimpin Marzuki Ajad selaku Ketua DPRK Aceh Timur, kemudian Plt. Bupati Aceh Timur menggelar rapat dengan seluruh kepala SKPK, para camat dan kabag di Aula Serbaguna Idi. Dalam rapat itu juga, Prof. Amhar mengajak pimpinan SKPK untuk sama-sama berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Aceh Timur. (Chan)

Dishubkominfo Aceh Timur Sosialisasikan Manfaat Media Center ACEH TIMUR; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Aceh Timur, melaksanakan sosialisasi pemanfaatan Media Center di Aula Dishubkominfo Aceh Timur , Kamis kemarin. Kegiatan ini diikuti oelh 30 peserta dari unsur LSM, Ormas/ OKP, wartawan, pelajar/mahasiswa, Kelompok Informasi Gampong (KIG) dan tokoh masyarakat lainnya. pemateri untuk sosialisasi Media Center hadir dari Komisi Informasi Aceh (KIA) dan PPID Provinsi Aceh. Kepala Dsihubkominfo Ir. Husni Thamrin, MM, Mengatakan bahwa keberadaan media center merupakan pusat informasi dan komunikasi publik yang menjadi tempat mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan informasi sosial ekonomi. Media Center juga dapat menjadi jembatan penghubung informasi dan komunikasi antara pemer-

intah dengan masyarakat atau sebaliknya. sementara itu, Koordinator pengelola PPID Aceh, Asriani Rianda, S.Sos mengatakan bahwa media center salah satu wadah mengelola informasi yang ada, dan sebagai salah satu sarana strategi Diseminasi Informasi Publik. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, peningkatan kualitas demokrasi melalui layanan informasi dan juga mendukung terciptanya citra positif lembaga negara partisipasi publik melalui media center dapat mendukung terciptanya citra positif pemerintah. "Media Center fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah, serta sarana untuk mengeskpresikan diri baik kebutuhan pribadi maupun kepentingan umum". Ungkap Asriani. (Chan) 18/12/2016 1:54:33

TARGET

KPK KORAN PEMANTAU KORUPSI

NO.222 TH. IX/2016 EDISI: NOVEMBER 2016

Bupati Sabu Raijua Bantah Halangi Penyidikan KPK

KPK Telah Periksa 110 Saksi di Kasus E-KTP JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012 sejak 2014. Hingga kini, KPK telah memeriksa sekitar 110 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. "Sampai sekarang 110 yang dipanggil," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Rabu (16/11). Saat ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman sebagai tersangka. Namun, KPK meyakini kasus ini tidak hanya melibatkan Sugiharto dan Irman. KPK menduga dugaan korupsi proyek e-KTP merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Penyidik juga menduga terdapat pihak-pihak lain yang menikmati hasil dari korupsi proyek e-KTP. Basaria mengakui untuk mengusut kasus ini tidaklah mudah. Hal ini lantaran proyek e-KTP berlangsung pada 2011-2012, dan perencanaannya terjadi pada 2008. Sebagian pejabat yang berwenang dalam proyek ini telah pensiun. "Agak pelik ini kasus, disamping sudah lama, orang-orangnya sudah pensiun, diperlukan keuletan dari penyidik. Kita juga yakin tidak hanya setingkat Dirjen dan PPK saja yang menikmati (hasil korupsi) ini. Mungkin tidak," kata mantan polisi tersebut. Untuk itu, kata dia, KPK tidak bisa terburu-buru menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Dibutuhkan ketelitian untuk mencari dua alat bukti keterlibatan pihakpihak lain. "Sabar dulu karena harus benar-benar teliti satu persatu, kemana arahnya untuk tindakan hukum," ujarnya. (jpg)

12

Saksi Akui Dirut Bulog Sampaikan Titipan Irman

"Ada titipan dari Pak Irman Gusman, Bu Meme CV Semesta Berjaya, apakah bisa dijadikan distributor gula di Sumbar. Kami jawab siap, Pak."

JAKARTA: Kepala Divisi Regional Sumatra Barat Bulog, Benhur Ngkaimi mengaku bahwa Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti menyampaikan "titipan" dari bekas Ketua DPD RI Irman Gusman. Djarot meminta Benhur untuk menyalurkan pembelian gula impor ke CV Semesta Berjaya, perusahaan milik kawan lama Irman, Memi. Benhur mengatakan, pada 25 Juli 2016, Djarot menghubunginya dan menyampaikan bahwa Irman baru saja meneleponnya. "Ada titipan dari Pak Irman Gusman, Bu Meme CV Semesta Berjaya, apakah bisa dijadikan distributor gula di Sumbar. Kami jawab siap, Pak," kata Benhur saat men-

jadi saksi dalam sidang dua terdakwa pemberi suap Irman Gusman, Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/11). Benhur mengatakan, kebetulan CV Semesta Berjaya sudah mengajukan purchasing order (PO) sejak 30 Juni 2016. Namun, Bulog Divre Sumbar tidak serta-merta menyalurkannya dengan alasan tidak ada stok gula impor di daerah tersebut. Djarot, kata Benhur, pun mengetahui kekosongan stok itu. Menurutnya, usai menerima titipan Irman yang disampaikan atasannya itu, dia menindaklanjutinya dengan membuat surat ke Bulog Divre DKI. Hal itu untuk melanjutkan PO CV Semesta Berjaya agar gula segera bisa disalurkan. "Kami menyampaikan Sumbar ingin meminta untuk pendistribusian gula ke Sumbar. Jadi yang siap itu hanya 1000 ton," ujar Benhur. Tak lama berselang, Benhur mengaku menghubungi Memi dan menyampaikan bahwa permintaan

gula telah siap disalurkan sebanyak 1.000 ton dengan harga Rp 11.500 perkilogram. Padahal, CV Semesta Berjaya meminta 3.000 ton gula impor. Saat ditanya Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango apakah Benhur mendapatkan imbalan dari Djarot ataupun Memi terkait penyaluran gula, dia membantahnya. "Enggak pernah dapat, Yang Mulia," tegas Benhur. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (terdakwa I) dan istrinya Memi (terdakwa II) telah menyuap bekas Ketua DPD RI Irman Gusman dengan uang sebesar Rp 100 juta. Pemberian itu lantaran Irman mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapat alokasi pembelian gula yang diimpor oleh Perum Bulog untuk disalurkan ke Sumatra Barat dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti. (JP)

JAKARTA: Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome membantah telah menghalang-halangi saksi untuk pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Marthen ditangkap KPK di Tamansari, Jakarta Barat pada Senin 14 November 2016 malam. "Bukan menghalang-halangi itu, tetapi saya juga kaget bahwa ada proses penangkapan," kata Marthen yang telah berstatus tersangka sembari masuk ke mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/11). Marthen mengatakan, saat itu dia tengah makan malam. Bahkan, keesokan harinya hendak pulang ke NTT. "Lagi makan malam, besok saya mau pulang ke Kupang," ujar Marthen. KPK akhirnya menahan Marthen di Rutan C-1 Kuningan, Jakarta. Dia ditahan untuk 20 hari pertama. "MDT ditahan untuk kepentingan penyidikan," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi. Sebagai informasi, KPK menangkap Bupati Sabu Raijua, NTT, Marthen Dira Tome. Marthen sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka untuk kali dua terkait kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007

di NTT. "Tersangka MDT ditangkap di Tamansari, Jakarta Barat," ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (14/11) malam. Yuyuk mengatakan, penyidik menduga Marthen menghalang-halangi upaya penyidikan terkait pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus ini. "Dia ditangkap karena diduga? menghalang-halangi pemeriksaan saksi-saksi kasus PLS NTT ini," ucap Yuyuk. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Marthen sebagai tersangka pada November 2014? silam. Marthen kemudian mengajukan praperadilan pada April 2016 dan dimenangkan pada Mei 2016. Namun, Marthen kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dana PLS senilai Rp 77 miliar tahun 2007 tersebut. (jpg)

Djarot Akui Irman Gusman Arahkan Bulog Salurkan Gula JAKARTA: Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengakui mantan Ketua DPD RI Irman Gusman meneleponnya dan merekomendasikan CV Semesta Berjaya agar mendapatkan alokasi pendistribusian gula impor di wilayah Sumatra Barat. Menurut Djarot, dalam percakapan itu Irman menyebut pemilik CV Semesta Berjaya, Memi adalah kawannya. "Beliau (Irman, Red) sampaikan bahwa punya teman pengusaha besar yang baik yaitu Ibu Meme. Kemudian atas

dasar itu, saya minta kalau begitu saya minta nomornya Bu Meme saya mau kontak beliau," kata Djarot saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa Xaveriandy Sutanto dan Memi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (15/11). Menurut Djarot, setelah itu dia menelepon Memi dan memastikan kebenaran informasi yang dia dapatkan dari Irman. Djarot kemudian menghubungi Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog Sumbar, Benhur Ngkaimi menindaklanjuti arahan Irman Gusman. (JP)

KPK Kenalkan Aplikasi JAGA ke Wali Kota Bandung dan Semarang

"KPK perannya sebagai monitoring kebijakan pemerintah dan pencegahan kita perkenalkan aplikasi Jaga, yang ada di gadget anda, semua bisa mengakses.” JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkenalkan aplikasi JAGA kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Selasa (15/11). Aplikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler itu dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan perizinan. Aplikasi Jaga ini rencananya akan diluncurkan secara resmi pada Desember mendatang. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, aplikasi tersebut merupakan bagian dari fungsi KPK untuk memonitor kebijakan pemerintah dan mencegah korupsi. Dengan aplikasi ini, setiap masyarakat dapat mengawasi layanan publik, seperti Edisi222.indd 12

rumah sakit, pendidikan, dan lainnya. "KPK perannya sebagai monitoring kebijakan pemerintah dan pencegahan kita perkenalkan aplikasi Jaga, yang ada di gadget anda, semua bisa mengakses. Ini untuk layanan publik mungkin nanti bisa ada di gadget anda masingmasing. Layanan publik untuk sekolah, rumah sakit, perizinan, perizinan kan ribuan," kata Agus di KPK, Jakarta. Menurut Agus, laporan dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan karena harus memasukkan nomor induk kependudukan (NIK). Selain itu, kata Agus, laporan itu juga terintegrasi dengan Kantor Staf Presiden. "Bukan hanya melapor tak jelas identitasnya. Nanti ditanya siapa anda, rumah di mana, nomor induk, nomor penduduknya berapa krn datanya juga mengambil dari nomor penduduk dari Kemendagri. Terintegrasi NIK, terintegrasi dengan laporan yang ada di KPK di tempat presiden. Mudah-mudahan bisa terintegrasi semua," jelas Agus. Agus menuturkan, KPK hanya menjadi trigger dalam penera-

pan aplikasi Jaga. Selanjutnya, pengelolaan aplikasi ini diserahkan kepada kementerian dan instansi terkait untuk merespon keluhan dan masukan masyarakat. Agus pun meminta kementerian dan instansi terkait untuk menjaga kualitas dari sistem ini, dengan tanggap merespon setiap masukan dan laporan yang disampaikan masyarakat. "Yang paling penting di sini respon terhadap pelaporan atau masukan. Kalau nggak direspon nanti orang tidak percaya dengan keandalan sistem itu. Itu yang perlu betul-betul diperhatikan agar respon itu bisa cepat," kata dia. Agus berharap aplikasi Jaga dapat terus dikembangkan dan memperluas cakupannya. Untuk itu, Agus berharap setiap instansi yang bersinggungan dengan pelayanan publik untuk bergabung dalam aplikasi Jaga. Dengan demikian, pelayanan publik akan semakin baik di kemudian hari. "(Targetnya) ya semua, kita belum menyentuh jaga STNK-ku, SIM-ku, Anggaran-ku, itu juga perlu dimasukkan kesini," paparnya. (jpg) 18/12/2016 1:54:34