Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (Ringkasan Eksekutif)

2011 Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (Ringkasan Eksekutif)

Perkumpulan HuMa Jakarta 5/30/2011

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menunjukan bahwa kontribusi kegiatan penggunaan lahan, alih guna lahan dan kehutanan (land-use, land-use change and forestry, LULUCF) terhadap emisi global adalah sekitar 17% dari total emisi per tahun sebesar 32.3 Gt CO2-e dalam periode 2002-2005. Hampir tiga perempat emisi LULUCF tersebut berasal dari negara-negara berhutan tropis, seperti Brazil, Kongo dan Indonesia (IPCC 2007). Di Indonesia, penyebab perubahan iklim terbesar berasal dari alih guna lahan dan kehutanan, termasuk lahan gambut. Pemicu utama deforestasi dan degradasi hutan adalah dibuatnya kebijakan deforestasi terpimpin lewat berbagai produk hukum sejak 1967 sampai saat ini yang memberikan dasar hukum pembukaan hutan dan lahan gambut secara besar-besaran tanpa ada pembatasan berarti. Dari studi Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) laju deforestasi di hutan gambut terbesar dari tahun 2000-2005 terjadi di area untuk penggunaan lain (APL) sebesar 36% diikuti oleh hutan produksi, HP (31%), Hutan Produksi untuk Konversi, HPK (15%), Hutan Lindung, HL (10%) dan Hutan Produksi Terbatas, HPT (8%) (Departemen Kehutanan 2008). Pada periode tahun 1990–1996, ratarata laju deforestasi per tahun adalah 1,87 juta ha. Laju ini terus meningkat dengan cepat sehingga mencapai 3,51 juta ha per tahun pada periode 1996 – 2000, dan tercatat oleh Guiness Book of Record sebagai penghancur hutan tercepat di dunia. Laju ini menurun menjadi 1,08 juta ha per tahun pada periode 2000–2003, dan kembali meningkat menjadi 1,17 juta ha pertahun pada periode 2003–2006 (Departemen Kehutanan 2008). Kontribusi penting alih guna lahan dan kehutanan kepada perubahan iklim mendorong dunia internasional lewat UNFCCC menelurkan salah satu strategi mitigasinya berupa REDD (Reducing emissions from Deforestation and forest Degradation). Dalam perundingan awal soal REDD, permasalahan tenurial hutan masih sangat minim dibicarakan, terutama menyangkut hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Namun perundingan termutakhir mulai membuka ruang perundingan ke arah tersebut. COP 16 di Cancun Mexico menghasilkan keputusan COP FCCC/CP/2010/7/Add.1 yang antara lain memberikan sejumlah rekomendasi ke negara-negara berkembang agar mengadopsi panduan pengaman (safeguard) untuk melindungi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Secara garis besar, posisi Indonesia di COP 16 tidak berbeda jauh dengan posisi G77 dan China. Pertama, mendesak segera disepakatinya komitmen kedua Protokol Kyoto untuk mencegah kenaikan suhu bumi lebih dari 2°C. Kedua, mendesak negara maju mewujudkan komitmennya yang konkrit untuk menempatkan target ambisius pengurangan emisi, dalam skala ekonomi yang luas (economy-wide), target pengurangan emisi yang terhitung (quantified emission reduction target) dan memastikan keputusan mengenai teknologi, pengembangan kapasitas dan sumber pendanaan untuk negaranegara berkembang. Ketiga, menempatkan prinsip common but differentiated responsibility and respective capabilities sebagai rujukan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara-negara pemilik hutan atau negara berkembang agar menjaga hutan sebagai salah satu solusi kunci utama mengatasi pemanasan global. Dalam konteks safeguard, Indonesia sendiri mengambil posisi menghindari perdebatan hak. Pendekatan bottom up melalui istilah national circumstances dan kedaulatan masing-masing negara dibawa ke ruang negosiasi untuk menghindari isu hak masyarakat adat dan tata kelola yang menjadi persoalan dalam negeri. Posisi berbeda diambil Pemerintah Indonesia dalam soal pendanaan. Disini, negosiator Indonesia memilih top down dengan mendorong pasar-non pasar diputuskan secara internasional tetapi implementasinya tergantung kondisi dalam negeri (Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementrian Kehutanan 2010). Indonesia lebih banyak mendorong MRV (Measurable, Reportable, and Verifiable) dalam meja perundingan, sehingga menempatkannya sebagai salah satu dari sedikit negara berkembang yang pertama kali menyetujui peran MRV sebagai suatu mekanisme pengurangan emisi para pihak.

Pasca COP 13 di Bali tahun 2007, Indonesia mulai mendorong uji coba REDD dengan menyiapkan perangkat peraturan dan kebijakan pendukungnya. Antara periode 2008 – 2009, Kementerian Kehutanan mengeluarkan tiga kebijakan. Pertama, Peraturan Menteri Kehutanan No. P 68/MenhutII/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities (DA) Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 30/Menhut-II/2009, tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Dan terakhir, Peraturan Menteri Kehutanan No. P 36/MenhutII/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Ketiganya merupakan langkah super cepat Kementerian Kehutanan untuk menanggapi tawaran kerja sama negara-negara maju maupun aktor-aktor swasta dalam mengembangkan model skema REDD. Pada 2009, Baker & McKenzie menyebut perkembangan tersebut sebagai satu-satunya negara yang telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung REDD. Namun, pujian itu tidak sepenuhnya benar. Ketiga kebijakan di atas belum memasukan beberapa aspek penting dan sangat mendasar dalam persoalan kehutanan di Indonesia. Pertama, Ketiga kebijakan di atas semata-mata mengacu pada rujukan yuridis dan bukan ekologis yang seharusnya merupakan dasar pijak tanggapan terhadap perubahan iklim. Ketiganya memberikan tambahan hak baru yang mempertebal bundelan hak yang sudah tersedia bagi pelaku usaha kehutanan dan sama sekali tidak menimbang bahwa penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan adalah karena pembukaan hutan secara masif dan tanpa kontrol oleh pelaku usaha kehutanan berizin resmi . Dokumen Strategi Nasional REDD+ versi 23 Desember 2010, menyebutkan bahwa hampir seluruh hutan produksi dan hutan lindung di luar Jawa tidak jelas siapa penanggung jawabnya yang menyebabkan kawasan hutan menjadi open access dan memicu deforestasi dan degradasi, baik yang direncanakan maupun tidak. Kedua, ketiga kebijakan di atas sama sekali tidak punya upaya apapun untuk menjawab permasalahan tenurial yang menjadi salah satu persoalan turunan Kehutanan sejak jaman Kolonial. Tanpa kejelasan tenurial, semua kebijakan peruntukan kawasan hutan termasuk REDD berpotensi mengkriminalisasi dan mempidanakan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan tanpa bukti formal seperti izin atau surat tertentu dari pemerintah. Ketiga, kebijakan-kebijakan di atas tidak memberikan terobosan baru terhadap proses pengurusan izin kehutanan yang sejak lama terkenal tertutup dan minim akuntabilitas. Salah satunya, belum diadopsinya prinsip Free and prior informed consent (FPIC) sebagai salah satu hak prosedural masyarakat dalam menata ulang tata kelola kehutanan . Sementara di tingkat lokal tidak ada hukum maupun kebijakan pembangunan daerah yang secara spesifik mengatur maupun menyebutkan mengenai Perubahan Iklim atau REDD dalam arti yang substansial yang mencakup visi, misi, tata kelola, safeguard termasuk FPIC dan berbagai aspek elementer perubahan iklim dan REDD. Kebanyakan produk kebijakan yang tersedia adalah pembentukan kelembagaan ataupun berbagai peraturan-peraturan lokal yang seperti dipaksakan agar berkaitan dengan beberapa aspek dalam REDD. Di tataran kelembagaan, di level nasional, beberapa institusi telah terbentuk untuk menanggapi persoalan perubahan iklim, antara lain Kementrian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertanian, dan DNPI. Beberapa institusi lain dibentuk secara khusus untuk menjawab skema REDD, baik di bawah kementerian, seperti Pokja REDD Kementrian Kehutanan, maupun yang langsung di bawa kendali presiden, seperti SATGAS REDD+ (Satuan Tugas REDD+) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No.19 tahun 2010. Namun dalam perjalanan selanjutnya, sering terjadi perbedaan bahkan pertentangan posisi antar institusi tersebut, misalnya adalah pertentangan SATGAS dan Kemenhut. Dalam penyusunan draft Inpres Penundaan Izin Baru pada Hutan dan Lahan Gambut, misalnya, Kemenhut membuat draft sendiri yang substansinya sangat

berbeda dengan draft yang diusulkan SATGAS. Dalam berbagai kesempatan, pejabat dari Kementrian Kehutanan mengeluarkan statement yang cenderung menghalangi pemberlakuan penundaan izin. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan misalnya, menjelaskan bahwa jika moratorium diberlakukan maka sektor kehutanan akan kehilangan potensi investasi dari hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, biomassa, dan tambang - yang semuanya membutuhkan penggunaan lahan – sebesar Rp 29 triliun. Selain itu, dia mengklaim, 7 juta orang kehilangan mata pencarian. Sementara di tingkat lokal, kondisi serupa juga terjadi. Temuan memperlihatkan bahwa kelembagaan REDD dan perubahan iklim di Kalteng terbelit dalam sejumlah persoalan sebagai berikut. Pertama, representasi mayoritas. Dalam susunan keanggotaan DDPI, hanya unsur suku mayoritas yang terwakili, sementara unsur adat lainnya belum diberi kesempatan. Kedua, banyak jabatan ganda yang dijabat oleh pejabat yang berada di dua lembaga ini. Jabatan ketua harian DDPI yang juga ketua Komda REDD adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kalimantan Tengah. Begitu juga jabatan Kepala BLH, Kepala Dishut dan Kepala Bappeda. Ketiga, ego-sektoral. Kelembagaan daerah perubahan iklim masih diwarnai oleh pola manajemen yang mengkotak-kotakan sumber daya alam dalam pengelolaan yang terpisah-pisah, terlepas antara sumber daya yang satu dengan yang lainnya sehingga izin eksploitasi dikucurkan tanpa kontrol dan batasan. Hal inilah yang merusak pengelolaan dan persediaan sumber daya alam selama ini, termasuk hutan. Keempat, belum sinkronnya antara kebijakan pembangunan sehari-hari dengan kebijakan yang menanggapi persoalan perubahan iklim. Hal ini bisa dilihat dari pembentukan lembaga DDPI yang sama sekali tidak dicantumkan di dalam RKPD 2010 sehingga tidak ada alokasi anggaran bagi DDPI. Pada 8 Februari 2011, Senator Christine Milne dari Partai hijau Australia mengajukan pertanyaan ke Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Australia mengenai sejauh mana proyek KFCP memperhatikan isu-isu krusial di Indonesia yang di masa lalu kerap mengundang pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat, lokal, miskin dan marginal. Menjawab pertanyaan itu, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia dengan yakin mengatakan bahwa KFCP didesain dan diimplementasikan melalui proses konsultasi dengan komunitas. KFCP telah bekerja melalui 13 fasilitator desa untuk menjelaskan tujuan proyek KFCP, mengumpulkan pandangan komunitas mengenai proyek, memahami situasi sosial dan ekonomi masyarakat dan mengembangkan pilihanpilihan untuk mendatangkan pendapatan tambahan bagi komunitas termasuk menanam karet, sebuah solusi yang telah diterapkan sangat lama oleh komunitas. Kedua Menteri itu juga menyatakan bahwa perwakilan komunitas telah menyatakan penerimaan mereka terhadap KFCP dengan persyaratan bahwa komunitas masih tetap memiliki akses yang adil terhadap sumber daya hutan dan mendapatkan insentif. Selanjutnya, sang Menteri sangat yakin bahwa hak-hak atas tanah adat telah ditaksir dalam fase perencanaan dan mengingat kompleksitasnya maka pengumpulan informasi akan terus dilanjutkan dalam fase implementasi. Dalam menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses kerja sama Indonesia-Norwegia dan mengapa memilih Indonesia sebagai mitra, Pemerintah Norwegia menyampaikan jawaban resmi bahwa kerja sama dengan Indonesia sangat menantang dan pengumuman rencana pengurangan emisi 26% yang disampaikan SBY di Pittsburgh, 2010 merupakan salah satu dasar mengapa memilih Indonesia. Dalam kaitannya dengan kompleksitas persoalan hak masyarakat adat dan lokal, Norwegia mengatakan bahwa perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal akan mengambil bagian baik dalam perencanaan maupun implementasi Strategi REDD+ Indonesia maupun kelembagaan yang mengatur pendanaan. Namun, dari hasil penelusuran kami atas pelaksanan DA-REDD/REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah sama sekali tidak mengadopsi, apalagi memenuhi, hak-hak FPIC komunitaskomunitas yang tinggal dan hidup di sekitar dan dalam kawasan proyek. Tidak ada satupun proyek yang diperiksa telah menjalankan prinsip dan norma hak-hak FPIC sebagaimana yang telah

diinterpretasikan oleh badan-badan hak asasi manusia PBB dan badan-badan kerjasama teknis PBB lainnya, misalnya UNDP (United Nations Development Program), UNPFII (United Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples). Klaim pemerintah dan pengembang REDD bahwa mereka telah menjalankan prinsip dan norma hak-hak FPIC dari tahap pra hingga implementasi proyek, adalah merupakan penafsiran sempit yang bertolak belakang dengan Cancun Agreement dan Komentar Umum dari Badan-Badan Perjanjian HAM PBB terkait dengan prinsip dan substansi dari hak-hak FPIC. Sebagian besar hak-hak FPIC yang kerap diabaikan atau dilaksanakan dengan penafsiran yang sempit meliputi: hak untuk mendapatkan informasi yang memadai, hak untuk mengambil keputusan secara bebas, dan hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proyek. Tindakan-tindakan ini juga melanggar serangkaian kebebasan dasar yang diakui dalam hukum nasional dan internasional terkait hak asasi manusia , termasuk hak untuk berpendapat, hak atas informasi, hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berorganisasi, dan hak setara di depan hukum dan peradilan yang adil. Kelompok masyarakat yang menjadi korban dari praktik-praktik pelanggaran sangatlah luas dan bervariasi meliputi: masyarakat adat, transmigran, dan individu-individu yang datang secara sukarela ke wilayah-wilayah dimana proyek DA-REDD/REDD+ dijalankan. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki lebih dari satu mata pencaharian , seperti: bercocok tanam, pengumpul rotan dan kayu; pencari ikan, penoreh getah karet, dan penggembala sapi. Dan khusus komunitas adat, aktivitas mata pencaharian ini sangat lekat dengan danau, sungai, rawa, dan hutan yang ada di sekitar kawasan kelola mereka. Pelaku langsung dari praktik pelanggaran ini sangatlah banyak dan mencakup seluruh level pemerintahan di tingkat nasional hingga kabupaten; para pengembang REDD dan organisasiorganisasi konservasi lingkungan hidup. Namun demikian, Kementerian Kehutanan dan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kalteng dan Sulteng merupakan pelaku pelanggaran dominan karena mereka sama sekali tidak menjalankan kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak FPIC komunitas dan penduduk lokal yang tinggal di sekitar kawasan proyek. Kemudian para pengembang REDD, yang meliputi KFCP juga menjadi pelaku pelanggaran dominan. Sementara UNREDD menjadi aktor yang turut berkontribusi atas pelanggaran di Sulteng karena kelambatannya dalam mendorong Pemprov Sulteng untuk mengadopsi dan menjalankan kewajibannya atas hak-hak FPIC warganya yang tinggal di kawasan-kawasan yang direncanakan akan menjadi kawasan DAREDD+. Pola pelanggaran sementara ini menunjukkan ada indikasi kuat bahwa praktik-praktik pelanggaran hak-hak FPIC merupakan cara pemerintah Indonesia dan pemrakarsa/pengembang DA-REDD/REDD+ mengindari tanggungjawab mereka atas Cancun Agreement terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak FPIC dalam proyek REDD, sebagaimana yang telah lazim mereka lakukan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan investasi di Indonesia selama ini. Ada tiga pola yang bisa ditemukenali: Pola pertama adalah fakta di lapangan menunjukkan, baik proyek DA-REDD KFCP di Kalteng maupun Proyek DA-REDD+ di Sulteng selalu didahului dengan penetapan kawasan proyek secara sepihak oleh Pemerintah Pusat dan didukung oleh Pemerintah Daerah setempat. Pola kedua adalah upaya untuk melakukan kontrol yang kuat baik oleh pemerintah dan pengembang REDD terhadap lembaga pengelola di seluruh tingkatan. Dan pola ketiga adalah wilayah pelanggaran berada di kawasan terisolir. Sementara pola pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang REDD adalah, dengan mencoba menjadikan pemenuhan hak-hak FPIC sebagai hiasan belaka. Di Kalteng, KFCP mencoba membangun kesan proyeknya sebagai proyek yang pro dengan hak-hak masyarakat lokal yakni dengan menjadikan penghormatan hak-hak atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya serta hak untuk

mengakses dan memperoleh informasi sebagai prinsip dalam desain program kerjasama yang mereka buat. Kemudian mereka juga mencoba memasukkan adanya kesetaraan gender dimana mereka memasukkan dalam klausul tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga pengelola dan pengambilan keputusan. Namun demikian, langkah-langkah mereka ini adalah hanya berhenti di tataran kertas saja karena fakta lapangannya jauh dari yang diharapkan. Di Sulteng, fakta tentang penerimaan proposal Pemerintah Provinsi oleh UN-REDD tanpa mengecek persetujuan dari komunitas adat dan lokal setempat menunjukkan bahwa lembaga tersebut juga hanya menempatkan FPIC sebagai hiasan. Kemudian pembiaran komposisi anggota Pokja REDD yang didominasi oleh birokrat menjadi indikasi kuat UN-REDD gagal untuk memastikan FPIC terintegrasi dalam proyek DA-REDD+ di Sulteng.

Sumber informasi dan metodologi penyusunan laporan Sumber informasi utama dari laporan ini adalah kumpulan wawancara dengan sejumlah anggota komunitas adat dan lokal di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah serta laporan pemantauan Lapangan dari para pengumpul data di dua wilayah tersebut. Serangkaian wawancara berlangsung sejak pertengahan 2010, dan kemudian dilakukan secara mendalam antara Februari-April 2011 dengan membentuk tim pengumpul data di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Selain itu, laporan ini juga mendapatkan dukungan informasi dari berbagai laporan dan studi tentang kebijakan dan hak-hak FPIC yang gencar dilakukan oleh HuMA sejak 2009. Wawancara dilakukan di sejumlah wilayah di Kalteng dan Sulteng. Desa di Kalteng meliputi Desa Petak Bahandang, Jahanjang, Tumbang Bulan (Muara Bulan), Desa Petak Puti, Katunjung, Aruk, Teluk Betung, Mahajandau, Batampang. Sementara di Sulteng adalah Tompu, Telaga, dan Ogoalas. Namun, untuk kepentingan penulisan laporan, transkrip yang dipergunakan adalah hasil wawancara di Desa Katunjung dan Sei Ahas di Kalteng, dan di Desa Tompu, Ogoalas, dan Telaga di Sulteng Kelima desa tersebut dipilih karena merupakan bagian dari wilayah DA REDD Provinsi Kalteng dan Sulteng. Laporan ini juga sebagin besar merupakan ringkasan atas hasil studi yang pernah dilakukan oleh Bernadinus Steni (Lihat Bernadinus Steni, 2009 dan 2010), terutama pada bab I dan II, agar para pembaca memahami konteks persoalan pelanggaran hak-hak FPIC dalam proyek DA-REDD/REDD+. Sumber lain juga diambil dari Tulisan Mumu Muhajir, peneliti Epistema Instiute (lihat muhajir 2010), juga menjadi rujukan dalam penulisan bab II, karena informasi-informasinya sangat kaya sehingga membantu menguatkan fakta-fakta di tingkat kebijakan dan lembaga pelaksana di tingkat lokal. Sistematika laporan Laporan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisi tentang konteks sejarah konflik dan politik moratorium hutan di Indonesia yang meliputi: laju deforestasi dan degradasi hutan, sejarah konflik di sektor kehutanan, Cancun Agreement dan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap kesepakatan tersebut. Di bagian kedua, laporan ini menjelaskan Proyek DA-REDD/REDD+ di Indonesia, yang meliputi kebijakan, lembaga penanggung jawab, sumber pendanaan, dan serta pernyataan pemerintah Indonesia, negara donor, dan para pengembang REDD terkait dengan pelaksanaannya. Bagian ketiga laporan adalah memaparkan tentang analisis umum terhadap temuan lapangan menyangkut hak-hak FPIC yang kerap dilanggar, korban dominan dan latarbelakangnya, para pihak yang bertanggung jawab, dan pola-pola pelanggaran yang melibatkan mereka. Kemudian di bagian keempat, laporan ini menguraikan tentang profil komunitas Katunjung, Sei Ahas, Ngata Tompu, Ogoalas, dan Telaga untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang siapa

komunitas ini. Masih dalam bagian empat, laporan juga memaparkan tentang kesaksian-kesaksian enam komunitas tersebut terhadap pelaksanaan hak-hak FPIC pada masa sebelum proyek DAREDD/REDD+ beroperasi hingga sekarang. Dan di bagian paling akhir, laporan ini menguraikan kerangka normatif internasional dan nasional yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah Indonesia, negara donor, lembaga keuangan internasional, dan pengembang REDD dalam pemenuhan hak-hak FPIC di proyek REDD. Kesimpulan dan rekomendasi Pada akhirnya laporan ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan proyek DA-REDD/REDD+ di Kalteng dan Sulteng telah melanggar hak-hak FPIC Komunitas adat dan lokal. Banyak bukti di lapangan yang menunjukkan sejumlah upaya dari Pemerintah dan pengembang REDD untuk menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Cancun Agreement, dimana mereka mencoba menerapkan FPIC berdasarkan tafsir yang berbeda sebagaimana yang telah dijabarkan oleh dokumen kesepakatan serta perjanjian hak asasi manusia internasional. Praktik tersebut mengakibatkan pelibatan komunitas adat dan lokal dalam proyek hanya sebatas formalitas dan disertai kontrol yang ketat. Atas temuan-temuan tersebut, laporan ini meminta kepada: Pemerintah Indonesia: 1) Mengamandemen kebijakan yang mengatur tentang proyek REDD dengan mengadopsi Annex I Cancun Agreement ke dalam kebijakan yang baru. Beberapa kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. 68/Menhut-II/2008 Penyelenggaran Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (2) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (3) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Dalam kaitannya dengan tenure atas hutan, maka perlu dicabut Permenhut No. P. 50/MenhutII/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan dan Permenhut P.47/Menhut II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan untuk selanjutnya diganti dengan peraturan baru yang mengakomodasi penguasaan masyarakat adat dan lokal atas hutan. 2) Menambah komposisi keanggotaan Pokja REDD Nasional dengan memperhatikan ukuran kuantitatif dan kualitatif dari unsur komunitas adat dan lokal, NGO, akademisi, serta memastikan komposisi tersebut juga memenuhi keterwakilan gender, terutama perempuan. 3) Membentuk kelembagaan di tingkat nasional dan lokal yang memiliki kewenangan: a. menyelesaikan berbagai konflik pengelolaan sumber daya hutan antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan; b. merumuskan kerangka kerja operasional perlindungan hak-hak FPIC yang dapat digunakan oleh lembaga negara, terutama Kementerian Kehutanan dan dinas Kehutanan; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Annex I Cancun Agreement Paragraf 1 dan 2. 4) Mengundang pelapor khusus PBB untuk Hak Hak Masyarakat Adat ke Indonesia. 5) Membentuk Komisi Informasi Daerah yang membantu mempercepat pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008

Pemerintah Provinsi Kalteng dan Sulteng: 1) menambah jumlah keanggotaan Pokja REDD hingga komposisinya berimbang antara perwakilan pemerintah dengan komunitas adat dan lokal, NGO, termasuk memastikan memenuhi keterwakilan gender.

2) mengamandemen kewenangan Pokja REDD dengan sepenuhnya mengadopsi Annex I Cancun Agreement. Pemerintah Australia: 1) meminta KFCP untuk membentuk kelompok kerja Independen melakukan penaksiran terhadap pelaksanaan hak-hak FPIC dalam proyek mereka, termasuk menjalankan semua rekomendasi yang diberikan kepada mereka. 2) mendesak pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembentukan komisi kebebasan informasi dan lembaga ombudsman di daerah. 3) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan audit terhadap penggunaan danadana kerjasama bilateral di bidang perubahan iklim dan REDD. Selama audit dijalankan proyek harus dihentikan sementara waktu untuk mempermudah bekerjanya audit Pemerintah Norwegia: 1) meminta pemerintah Indonesia tunduk pada Cancun Agreement. 2) mendesak pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembentukan komisi kebebasan informasi dan lembaga ombudsman di daerah. 3) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan audit pelaksanaan Annex 1 Cancun Agreement dalam proyek-proyek DA-REDD di Indonesia. 4) memastikan bekerjanya safeguard sebagaimana disebutkan dalam Joint Concept Note LoI Indonesia-Norwegia dalam strategi nasional REDD+ Indonesia dan implementasinya dalam hukum dan kebijakan secara nasional dan daerah maupun di berbagai proyek Demonstration Activities dan proyek sukarela REDD+. UN-REDD: 1) segera melakukan sosialisasi FPIC dalam proyek DA-REDD di Sulteng. 2) mendorong perubahan komposisi anggota Pokja REDD hingga memiliki komposisi anggota yang berimbang antara perwakilan komunitas adat/lokal, NGO, akademisi, pemerintah, termasuk memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan untuk masuk dalam lembaga tersebut. 3) mengundang ahli hukum hak asasi manusia PBB dan ILO untuk melakukan penaksiran terkait dengan pelaksanaan FPIC dalam proyek DA-REDD+ Sulteng secara berkala, termasuk mempublikasikan hasil penaksiran tersebut ke publik. Lembaga Keuangan Internasional: 1) memberlakukan standar internal pemenuhan hak-hak FPIC dalam menyalurkan untuk proyek-proyek DA-REDD di Indonesia. 2) mendesak pemerintah Indonesia dan pengembang REDD di Indonesia untuk mematuhi Annex I Cancun Agreement. Pemrakarsa & Pengembang REDD 1) menghormati Cancun Agreement 2) mengundang Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas HAM guna memeriksa pelaksanaan hak-hak FPIC dan hak asasi manusia lainnya di proyek mereka 3) menghormati hukum nasional di bidang hak asasi manusia, demokrasi, dan rule of law Laporan ini pada akhirnya mendorong agar berbagai pihak yang disebutkan di atas mengakomodasi berbagai bentuk safeguard REDD plus khususnya aspek sosial yang telah dikerjakan dengan cukup memadai oleh berbagai pihak baik mengacu pada instrumen internasional hak asasi manusia maupun pengalaman-pengalaman lapangan yang patut untuk dijadikan contoh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Free, Prior and Informed Consent: Principles and Approaches for Policy and Project Development, Bangkok: GIZ and RECOFTC, February 2011, at http://www.forclime.org/index.php/en/news/8-news/61-free-prior-and-informed-consentfpic-in-redd-guidebook-launched 2. CCBA. 2008. Climate, Community & Biodiversity Project Design Standards Second Edition. CCBA, Arlington, VA. December, 2008. At: http://www.climatestandards.org/standards/pdf/ccb_standards_second_edition_december_2008.pdf 3. REDD+ Social and Environmental Standards, version 1 June 2010, at www.climatestandards.org/REDD+ 4. Free, Prior and Informed Consent and Oil Palm Plantations: a guide for companies, FPP, 2008 5. Menjadikan FPIC - Prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas dasar Informasi Awal - Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat, FPP, Juni 2007, at http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07indon. pdf 6. Marcus Colchester, 2006, Keputusan Dini Tanpa Paksaan Berdasarkan Informasi Lengkap Sejak Awal, AMAN