GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 18.44/143/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik ; bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibentuk Tim Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
-29.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi Nasional (DeTIKNas) ; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) ; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-1014, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) akan memperluas cakupan implementasi dan jaringan pelayanan e-Procurement melalui pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak hanya di tingkat pusat (kementerian / lembaga), namun juga hingga ke ujung-ujung teritori layanan di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota ; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pengganti Keppres 80 / 2003 beserta seluruh perubahannya) ; 16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ; 17
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 dimana sistem pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement) akan dikembangkan dan didorong penerapannya di seluruh instansi pemerintah ; 19. Instruksi Presiden No: 01 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dimana tindakan pembentukan LPSE dan meningkatkan pembangunannya di daerah termuat dalam halaman lampiran pertama dan prioritas 1 (pertama) dalam urutan Program Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia ; 20. Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28 / PER / M.KOMINFO / 9 / 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) ; 24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/12003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
-326. Nota Kesepahaman Bersama Nomor NKB. 004/M.PPN/09/2007 tanggal 28 September 2007 antara Kementrian Negara BAPPENAS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ; 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; 29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ; 31. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 442 Tahun 2003 tanggal 30 Desember 2003 Tentang Penetapan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (RISIMDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004-2009 ; 32. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahannya Nomor 188.44 / 201/ 2007 Tahun 2007 ; 33. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2006, tanggal 30 Desember 2006 Tentang Kewajiban Melakukan Publikasi Data Dan Informasi Daerah Kalimantan Tengah Kepada Publik ; 34. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.54/06/2009 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kalimantan Tengah ; 35. Surat Sekretaris Utama BAPPENAS Nomor 1054/Ses/02/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal Jadwal dan Rencana Kerja Pendirian LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)/Pusat Layanan E-GP (Electronic Government Procurement) Provinsi ; 36. Notulen Rapat tanggal 7 April 2008 membahas pelaksaan percepatan MOU No. NKB 004/M.PPN/09/2007 tanggal 28 September 2007 ; 37. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48/GUBVIII/2000 tertanggal 25 Agustus 2000 dan Nomor 060/1511/PADAE tertanggal 9 November 2000, tentang Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Komputer ; 38. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 121/1237/ Bapadasifora tanggal 30 September 2005 perihal Pengelolaan Data dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah jo. Surat Gubernur Nomor 121/328/Bapadasifora tanggal 23 Agustus 2006 tentang Susulan Kedua Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 121/1237/ Bapadasifora tanggal 30 September 2005 perihal Pengelolaan Data dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; 39. Surat Gubernur Nomor 047 /132/S/III/2007 tanggal 30 Maret tentang Pembangunan Data / Informasi Daerah On-line;
2007
40. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 047/383/BAPADASIFORAVIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Pembangunan Unit Pelelangan Secara Elektronik (UPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah jo. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 502/338/BAPADASIFORA VII/2007 perihal Sistem Pengadaan Barang /Jasa secara Elektronik (E-Procurement) kepada Bupati / Walikota dan SKPADA terkait di Provinsi Kalimantan Tengah.
-4Memperhatikan
:
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
KEENAM
:
KETUJUH
:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Pengganti Keppres 80 / 2003 beserta seluruh perubahannya);
MEMUTUSKAN : Membentuk Tim Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. Tim dimaksud akan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Manajemen, sistem pelaporan (reporting system) dan quality assurance LPSE Kalimantan Tengah. b. Administrator dan pemeliharaan (maintenance) sistem LPSE Provinsi Kalimantan Tengah. c. Pendaftaran dan verifikasi penyedia barang/jasa (vendor). d. Bimbingan (help desk) kepada PPK dan Panitia Pengadaan maupun penyedia barang/jasa. e. Fasilitasi / Pelatihan kepada PPK / PPTK / ULP / Panitia Pengadaan maupun penyedia barang/jasa. Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah secara berjenjang sesuai jenjang termaktub Dalam Lampiran I Keputusan ini. Tim dimaksud secara teknis memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Seluruh pelaksana teknis berkerja dengan prinsip azas kompatibel, sinergis, sinkron, harmonis dan fokus untuk menjamin LPSE Kalimantan Tengah selalu tersedia bagi pengguna operasional selama 24 jam non stop, dengan motto LPSE Kalteng aman, nyaman dan halal. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2012. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah/dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 05 April 2012 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIN TERAS NARANG
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Jakarta; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. a. Kepala Biro Hukum b. Kepala Biro Keuangan dan Asset; 4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ; 5. Seluruh Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ; 6. Bupati / Walikota se Kalimantan Tengah; 7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
: 18.44/143/2012
TANGGAL : 05 APRIL 2012 TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TIM PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) TAHUN 2012 a. ADMINISTRATOR : 1) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis; 2) Menyiapkan (set up) perangkat keras (hardwares) dan perangkat lunak (softwares); 3) Memelihara perangkat keras dan perangkat lunak / komputer lainnya; 4) Menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble resolutions); 5) Memberikan informasi dan masukan kepada Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kalimantan Tengah tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Kalimantan Tengah; 6) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Tenis LPSE Kalimantan Tengah; 7) Memberikan fasilitasi administrasi LPSE bagi calon administrator / administrator SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota; b. Fasilitator Teknis (Trainer) : 1) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis; 2) Memberikan fasilitasi training bagi Pengguna (PPK / PPTK / ULP / Panitia) dan Penyedia / Rekanan; 3) Menyusun bahan training bagi Pengguna (PPK/PPTK/ULP/Panitia) dan Penyedia/Rekanan; 4) Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kebijakan tentang pengadaan pemerintah secara elektronik. 5) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Tenis LPSE Kalimantan Tengah; c. Help Desks : 1) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis. 2) Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di LPSE Kalimantan Tengah ; 3) Membantu proses pendaftaran Rekanan; 4) Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; 5) Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Kalimantan Tengah; 6) Menyusun laporan permasalahan yang sering ditanyakan, mengelola FAQ (Fruquently Asked Questions) dan melaporkannya secara berkala kepada Sekretaris Pelaksana Teknis; 7) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Tenis LPSE Kalimantan Tengah;
d. Verifikator : 1) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis ; 2) Menangani proses pendaftaran Penyedia/Rekanan (setelah diterima dari Help desks); 3) Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Rekanan ; 4) Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Rekanan berdasarkan hasil verifikasi; 5) Mengelola arsip dan dokumen Rekanan ; 6) Konfirmasi kepada pihak Rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi (jika tidak disetujui maka verifikator wajib menyampaikan informasi kepada pihak Rekanan tentang kesalahan atau kekurangan informasi / dokumen) ; 7) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Tenis LPSE Kalimantan Tengah ; e. Sekretariat : 1) Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis ; 2) Pengelolaan Tata Usaha surat-menyurat , dokumentasi LPSE secara komprehensif, baik dokumen biasa maupun elektronik ; 3) Melaksanakan bantuan kepada seluruh unsur teknis tim dalam melakukan administrasi / penatausahaan kegiatan dan pelaksanaan pelaporannya ; 4) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Tenis LPSE Kalimantan Tengah.
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIN TERAS NARANG
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
:
TANGGAL :
18.44/143/2012 05 APRIL 2012
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) TAHUN 2012 A. TIM PEMBINA : Penanggung Jawab Ketua Utama Ketua / Koordinator Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana Sekretaris Pelaksana Teknis B.
PELAKSANA TEKNIS 1. Administrator Ketua Anggota 2. Fasilitator / Trainers Ketua Anggota
3. Verifikator Ketua Anggota 4. Help Desk Ketua Anggota 5. Sekretariat Ketua Anggota
: : : : : :
Gubernur Kalimantan Tengah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Ir. Herson, Dipl.I.S.,M.Sc (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)
: Tuti Lensiana, SE, M.Si (Kepala Bagian Bina Penyusunan Program Pada Biro Administrasi Pembangunan). : Yan Friskantoni, S.Si (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan). : Ir. H. Darliansjah, M.Si (Kepala Bagian Pelaporan, Analisis dan Pengkajian pada Biro Administrasi Pembangunan). : 1). Deasy Dwi Agustina Narang, SE (Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Analisis pada Biro Administrasi Pembangunan) 2). Karawaheni, S.Kom (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan) 3). Ellen Defriana, ST (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan). 4). Isana Nini Hawini, SP (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan) : Santaria Raya, S.AP (Kepala Sub Bagian Bina Standarisasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan) : 1). Ambun, S.Sos (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan) 2). Srimurniatie Agustina, ST (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan) : Liyanet, SE (Kepala Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sosial Budaya pada Biro Administrasi Pembangunan) : 1). Herman Sosilo, SP (Pelaksana pada Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah) 2). Frana Jaya, S.Hut (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan) : Sutardi, SP. (Kepala Sub Bagian Bina Perencanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan). : 1). Heriyani, Sm.Hk (Kepala Sub Bagian Bina Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi pada Biro Administrasi Pembangunan) 2). Christine Elisabeth, SE (Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah) 3). Endang Yuliantie, A.Md. (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan). 4). Kabul (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan) 5). Neta (Pelaksana pada Biro Administrasi Pembangunan)
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIN TERAS NARANG
