1
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
2 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ;
3 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah. 6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum. 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : 1. Kepala Dinas . 2. Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Kepala Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
4 3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan : 1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis ; 2) Kepala Seksi Jalan ; 3) Kepala Seksi Jembatan ; b. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahkan : 1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis; 2) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan ; 3) Kepala Seksi Pengamanan Sumber-sumber Air. c. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan ; 2) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan ; 3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian; d. Kepala Bidang Cipta Karya, membawahkan : 1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis ; 2) Kepala Seksi Tata Bangunan, Permukiman dan Perumahan ; 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman ; e. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan : 1) Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi ; 2) Seksi Penyuluhan Bimbingan Teknis ; 3) Seksi Pengendalian Uji Mutu. 4. Jabatan Fungsional 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum Pasal 5 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; 2. pembinaan dan penyusunan perencanan dan program ; 3. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana permukiman, pengairan, konstruksi ; 4. pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan ; 5. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas ; dan
5 6. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum. Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang provinsi; 2. penyusunan dan penetapan rencana kawasan strategis, rencana detail tata ruang untuk RTRWP; 3. penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang ; 4. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas kabupaten/kota; 5. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 6. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang ; 7. penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan; 8. penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala provinsi dan lintas kabupaten/kota ; 9. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ; 10. pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di wilayah provinsi dan atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ; 11. pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota ; 12. penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ; 13. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota; 14. fasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumber daya air antar kabupaten/kota ; 15. pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota ; 16. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; 17. pengaturan jalan provinsi meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi, penetapan fungsi jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, jalan lokal dan jalan lingkungan, penetapan status jalan dan penyusunan perencanaan umum pembiayaan jaringan jalan provinsi; 18. pembinaan jalan provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kabupaten/kota; 19. pembangunan dan pengawasan jalan provinsi ; 20. penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan ;
6 21. fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan menengah kabupaten/kota ; 22. pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi ; 23. penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan persampahan, air minum dan air limbah lintas kabupaten/kota di provinsi, pemberian izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota ; 24. pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan, air minum dan air limbah di wilayah provinsi dan evaluasi penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota ; 25. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi KASIBA/LISIBA di wilayah provinsi, fasilitasi penyelenggaraan pembangunan KASIBA/LISIBA lintas kabupaten/kota ; 26. monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh ; 27. pengaturan pembinaan penyelenggara drainase dan pematusan gelangan di wilayah provinsi; 28. pembangunan dan pengawasan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota 29. penetapan peraturan daerah provinsi tentang bangunan gedung dan lingkungan, penetapan kebijakan strategi wilayah provinsi dan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan skala provinsi atau lintas kabupaten/kota; dan 30. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi skala provinsi ; 31. penetapan kebijakan strategi program provinsi bidang perumahan; dan 32. pembinaan perumahan formal, swadaya, pengembangan kawasan strategi provinsi. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan permukiman serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan ; 2. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program ; 3. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi ; 4. pembinaan pengembangan permukiman ; 5. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana pengairan;
7 6. 7. 8. 9. 10. 11.
pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang ; pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi ; pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan ; penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas ; pembinaan pengelolaan UPTD ; dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10
Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja ketatausahaan; 2. Penyiapan penyusunan perencanaan umum dibidang pekerjaan umum ; 3. Bimbingan pengelolaan pelaksanaan perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan, 4. penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan ; 5. Bimbingan pengelolaan administrasi kepegawaian ; 6. Bimbingan pengelolaan administrasi keuangan ; 7. Bimbingan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, humas, dan keprotokolan ; dan 8. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sekretaris, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan ; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang perencanaan program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
8 Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan penyusunan rencana program dibidang pekerjaan umum ; 2. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran; 3. penyiapan penyusunan perencanaan umum dibidang pekerjaan umum ; dan 4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendaharawan ; 2. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran ; 3. Pelaksanaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan ; dan 4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan; 2. penyelenggaraan pelaporan dan kehumasan ; 3. penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga ; 4. penyelenggaraan urusan perjalanan dinas ; 5. penyelenggaraan urusan protokol dan hubungan masyarakat ; 6. penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor ;
9 7. pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang ; 8. pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang ; 9. penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang ; 10. pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan; dan 11. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Bina Marga Pasal 19 Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis pengembangan prasarana transportasi lintas kabupaten/kota yang berstatus provinsi, bersifat strategis sesuai dengan kewenangan, evaluasi dan pelaporan. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan prasarana transportasi ; 2. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana transportasi 3. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan prasarana transportasi ; 4. pengelolaan pengolahan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana transportasi ; 5. penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat baik akibat bencana alam maupun akibat lainnya ; 6. penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi; 7. pembinaan jalan provinsi ; 8. penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten / kota; dan 9. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 21 Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan : 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis ; 2. Kepala Seksi Jalan ; 3. Kepala Seksi Jembatan. Paragraf 1 Seksi Perencanaan Teknis Pasal 22 Kepala Seksi Perencanan Teknis melaksanakan tugas menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan teknis, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan rencana pengembangan di bidang prasarana transportasi.
10 Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Perencanaan dan Teknis menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang perencanaan teknis prasarana transportasi ; 2. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis prasarana transportasi. 3. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan teknis prasarana transportasi ; 4. penyiapan rencana pengembangan di bidang prasarana transportasi ; 5. penyusunan rencana biaya di bidang bina marga ; dan 6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Jalan Pasal 24 Kepala Seksi Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jalan lintas Kabupaten / Kota yang berstatus Provinsi dan bersifat strategis sesuai dengan kewenangan. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Jalan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi ; 2. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi; 3. penetapan status jalan provinsi ; 4. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi kabupaten/ kota ; 5. penyiapan penyelenggaraan peningkatan jalan ; 6. pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan ; 7. pengelolaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis ; 8. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk kabupaten / kota ; 9. pembiayaan pembangunan jalan provinsi ; dan 10. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Jembatan Pasal 26 Kepala Seksi Jembatan mempunyai tugas penyiapan bahan untuk melaksanakan pembangunan dan penggantian jembatan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian jembatan lintas Kabupaten / Kota yang berstatus provinsi dan bersifat strategis sesuai dengan kewenangan.
11 Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Jembatan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang jembatan; 2. penyiapan penyelenggaraan pembangunan jembatan; 3. penyiapan penyelenggaraan penggantian jembatan; 4. pengumpulan dan pengolahan data keadaan jembatan; 5. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan jembatan; 6. pembiayaan pembangunan jembatan provinsi; 7. pedoman penyusunan perencanaan pembangunan jembatan provinsi; dan 8. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / fungsi. Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Air Pasal 28 Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi : 1. menyusun kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air; 2. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air; 3. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah; 4. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai; 5. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air ; 6. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air; 7. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; 8. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota; dan 9. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 30 Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahkan : 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis ; 2. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air ; 3. Kepala Seksi Pengamanan Sumber Daya Air;
12 Paragraf 1 Seksi Perencanaan Teknis Pasal 31 Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola, rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 2. pelaksanaan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 3. penyusunan program kegiatan dan anggaran; 4. penyusunan sistem informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air; 5. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota; 6. menyiapkan pembentukan dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai; 7. pelaksanaan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air; 8. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Pasal 33 Kepala Seksi Pembangunan penatagunaan, penyediaan, pengusahaan sumber daya pengelolaan sumber daya air sungai.
dan Pemanfaatan mempunyai tugas penggunaan, pengembangan, dan air dengan mengacu pada pola yang ditetapkan pada setiap wilayah
Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi : 1. menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air; 2. memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas meliputi kebutuhan pokok dan pertanian; 3. melaksanakan konstruksi irigasi meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak; 4. melaksanakan konstruksi untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat; 5. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dari aspek pemanfaatan sumber daya air;
13 6. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; 7. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan 8. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengamanan Sumber-sumber Air Pasal 35 Kepala Seksi Pengamanan Sumber-sumber Air mempunyai tugas menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Pasal 36 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Seksi Pengamanan Sumber-Sumber Air menyelenggarakan fungsi : 1. melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air meliputi sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat ; 2. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air; 3. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah ; 4. melaksanakan konstruksi dalam rangka memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas meliputi sanitasi lingkungan, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain; 5. melaksanakan konstruksi penanggulangan daya rusak air yang dilakukan dengan mitigasi bencana pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat; 6. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dari aspek pengamanan sumber-sumber air; 7. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber-sumber air; dan 8. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis Pasal 37 Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Ruang.
14 Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan penyusunan rencana penetapan peraturan daerah tingkat provinsi ; 2. pengelolaan pedoman pelaksanaan norma standard prosedur dan kriteria bidang tata ruang ; 3. pengelolaan penetapan penentuan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota. 4. pengelolaan penetapan kawasan strategis provinsi ; 5. pengelolaan pemberian arahan kawasan andalan sebagai bagian rencana tata ruang wilayah provinsi ; 6. pengelolaan koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten/kota ; 7. pengelolaan sosialisasi norma standard prosedur dan kriteria bidang penataan ruang ; 8. pengelolaan perumusan kebijakan strategis rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 9. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 39 Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan ; 2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan ; 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Paragraf 1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pasal 40 Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas penyiapan bahan pengaturan tata ruang kawasan strategis, pembinaan, koordinasi, administrasi, pelayanan teknis, evaluasi dan pelaporan. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi : 1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengaturan dan pembinaan penataan ruang ; 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi ; 3. Melaksanakan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota ; 4. Pengelolaan pengaturan dan pembinaan kawasan strategis provinsi ; 5. Penyelenggaraan koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten/kota ; 6. Melaksanakan sosialisasi standard pedoman manual bidang penataan ruang ;
15 7. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan ; dan 8. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Pasal 42 Kepala Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan ; 2. melakukan penyusunan rencana pemanfaatan detail tata ruang wilayah provinsi ; 3. melaksanakan penyusunan rencana anggaran ; 4. pengelolaan koordinasi pembangunan rencana tata ruang wilayah provinsi antar kabupaten/kota ; 5. melaksanakan pemanfaatan kawasan strategis provinsi ; 6. pengelolaan pemanfaatan kawasan andalan sebagai sebagian dari rencana tata ruang wilayah provinsi ; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasal 44 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan pengendalian dan pengawasan dibidang tata ruang, koordinasi evaluasi dan pelaporan. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota ; 2. melakukan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah provinsi; 3. pengelolaan pengendalian penataan ruang kawasan strategis provinsi ; 4. melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian penataan ruang provinsi ; 5. pengelolaan pelayanan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ; 6. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ; 7. pengelolaan rencana biaya penataan ruang wilayah ; dan
16 8. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kedelapan Bidang Cipta Karya Pasal 46 Kepala Bidang Cipta Karya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan permukiman. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana teknis dan program di bidang pengembangan permukiman; 2. pembinaan teknis dalam bidang pengembangan permukiman ; 3. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas ; 4. penyelenggaraan penyusunan pengembangan prasarana lingkungan ; 5. penyelenggaraan penanggulangan akibat bencana alam di bidang pengembangan permukiman ; 6. penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan (mengacu kepada kebijakan nasional) ; 7. fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi ; 8. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan di wilayah provinsi ; 9. fasilitasi kerjasama / kemitraan antar pemerintah / daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan provinsi ; dan 10. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 48 Kepala Bidang Cipta Karya, membawahkan : 1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis ; 2. Kepala Seksi Tata Bangunan, Permukiman dan Perumahan ; 3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Paragraf 1 Seksi Perencanaan dan Teknis Pasal 49 Kepala Seksi Perencanaan dan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun rencana dan program penataan ruang, pengendalian, pembinaan, pengumpulan data, pemantauan , evaluasi dan pelaporan.
17 Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Seksi Perencanaan dan Teknis menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan perencanaan teknik permukiman ; 2. penyiapan penyusunan rencana program penataan ruang permukiman. 3. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian bidang perencanaan teknik permukiman ; 4. pengumpulan dan pengolahan data keadaan perencanaan teknik permukiman. 5. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan teknik permukiman ; 6. penyusunan rencana biaya di bidang cipta karya ; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Tata Bangunan, Permukiman dan Perumahan Pasal 51 Kepala Seksi Tata Bangunan, Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian, pembinaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumah-rumah dinas. Pasal 52 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Seksi Tata Bangunan, Permukiman dan Perumahan menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang tata bangunan, permukiman dan perumahan ; 2. pengolahan data keadaan permukiman dan pengelolaan bangunan ; 3. penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan ; 4. penyiapan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan permukiman dan pengelolaan bangunan ; 5. melaksanakan kerjasama / kemitraan antar pemerintah / daerah dalam pengelolaan embangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan di lingkungan provinsi ; 6. melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ; 7. penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten / kota; dan 8. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Pasal 53 Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk melaksanakan pengaturan air bersih, pengendalian, pembinaan, penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi.
18 Pasal 54 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang penyehatan lingkungan permukiman ; 2. pelaksanaan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi. 3. pengolahan data penyehatan lingkungan permukiman ; 4. penyiapan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan permukiman ; 5. penyusunan rencana biaya di bidang penyehatan lingkungan permukiman ; 6. melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi ; 7. memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten / kota ; 8. melaksanakan penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas Kabupaten / Kota ; dan 9. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kesembilan Bidang Bina Konstruksi Pasal 55 Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan untuk memberikan pelayanan teknis, administrasi, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, pelatihan, penetapan metode dan pelaksanaan supervisi. Pasal 56 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis; 2. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan teknis; 3. penyiapan bahan penetapan metode penyuluhan dan bimbingan teknis; 4. penyiapan bahan supervisi, penyuluhan dan bimbingan teknis; 5. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis; 6. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyuluhan dan bimbingan teknis; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 57 Kepala Bidang Bina Konstruksi, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi ; 2. Kepala Penyuluhan Bimbingan Teknis ; 3. Kepala Seksi Pengendalian Uji Mutu.
19 Paragraf 1 Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi Pasal 58 Kepala Seksi Pengkajian Usaha Konstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan untuk pembinaan, dan petunjuk teknis pelaksanaan kinerja badan usaha jasa konstruksi, evaluasi dan pelaporan. Pasal 59 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kepala Seksi Pengkajian Usaha Konstruksi menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan bimbingan usaha jasa konstruksi; 2. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kinerja badan usaha konstruksi; 3. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan bimbingan usaha jasa konstruksi ; 4. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan bimbingan usaha jasa konstruksi ; 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Penyuluhan Bimbingan Teknis Pasal 60 Kepala Seksi Penyuluhan Bimbingan Teknis mempunyai tugas penyiapan bahan pelayanan teknis, administratif, menyusun pelaksanaan program penyuluhan, penetapan metode dan pelaksanaan supervisi. Pasal 61 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kepala Seksi Penyuluhan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi : 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis ; 2. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan teknis ; 3. Penyiapan bahan supervisi, penyuluhan dan bimbingan teknis; 4. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis ; 5. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyuluhan dan bimbingan teknis ; dan 6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengendalian Uji Mutu Pasal 62 Kepala Seksi Pengendalian Uji Mutu mempunyai tugas penyiapan bahan untuk melaksanakan pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pengendalian uji mutu teknologi konstruksi, evaluasi dan pelaporan.
20 Pasal 63 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Seksi Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi : 1. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan konstruksi; 2. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan konstruksi; 3. penyelenggaraan pembinaan bimbingan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi konstruksi; 4. penyuluhan bimbingan teknis konstruksi; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 64 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 65 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 66 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. BAB VII TATA KERJA Pasal 67 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan
21 Kepala Seksi serta Pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 69 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 70 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 26
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG BINA MARGA
BIDANG SUMBER DAYA AIR
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN
SEKSI JALAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN
TATA BANGUNAN, PERMUKIMAN & PERUMAHAN
SEKSI JEMBATAN
SEKSI PENGAMANAN SUMBERSUMBER AIR
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PLP)
TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
Diundangkan di Palangka Raya
SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG CIPTA KARYA
BIDANG BINA KONSTRUKSI
SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI PENGKAJIAN USAHA JASA KONSTRUKSI
SEKSI
SEKSI PENYULUHAN & BIMBINGAN TEKNIS
SEKSI
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, UPTD
Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG
SEKSI PENGENDALIAN UJI MUTU
