GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

2 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4433); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

3 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Kabupaten / kota adalah kabupaten / kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Kepala Sub Bagian Keuangan ; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

4 c. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan : 1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya ; 2) Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya ; 3) Kepala Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan ; 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan : 1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ; 2) Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap ; 3) Kepala Seksi Sumber Daya Ikan ; 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan : 1) Kepala Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan ; 2) Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan ; 3) Kepala Seksi Usaha dan Investasi ; 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan ; 2) Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ; 3) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir. d. Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Dinas Kelautan Dan Perikanan Pasal 5 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. pembinaan produksi dan pengembangan teknologi; 3. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani nelayan; 4. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya hayati; 5. pengembangan prasarana perikanan; dan 6. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

5 Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi; 2. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut ; 3. pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar Kabupaten/Kota; 4. pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, pemberdayaan masyarakat pesisir antar Kabupaten/Kota ; 5. pelaksanaan dan penyerasian riset kelautan, dan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam ; 6. penetapan kebijakan dan pengaturan dan pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi ; 7. kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan ; 8. penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut; 9. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan, penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut 10. koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut wilayah provinsi ; 11. menetapkan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan dan lingkungannya antar Kabupaten/Kota ; 12. pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang diperdagangkan dan jenis ikan yang dilindungi ; 13. koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman, konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kewenangan provinsi ; 14. koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan, dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan wilayah kewenangan provinsi; 15. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut, koordinasi pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan wilayah provinsi ; 16. rehabilitasi pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi ; 17. bimbingan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan provinsi ; 18. pengelolaan dan pemanfaatan perikanan, koordinasi dan pelaksanaan estimasi stock ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi ; 19. fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar Kabupaten/Kota ; 20. penetapan kebijakan pelaksanaan pungutan perikanan, usaha perikanan tangkap wilayah kewenangan provinsi dan pemberdayaan nelayan kecil ; 21. kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi ;

6 22. koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi dan pembangunan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain ; 23. pelaksanaan kebijakan produk perbenihan perikanan dan pembangunan dan pengolahan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut serta mutu benih/induk ikan; 25. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan pakan ikan, akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan, rekomendasi eksport, import induk dan benih ikan ; 26. pelaksanaan kebijakan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya ; 27. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan, perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan; dan 28. pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perikanan dan kelautan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. pembinaan produksi dan pengembangan teknologi ; 3. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan petani nelayan ; 4. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya hayati ; 5. pengembangan prasarana perikanan ; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kelautan dan Perikanan. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundangundangan serta menghimpun bahan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan.

7 Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program dibidang kelautan dan perikanan; 2. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan; 4. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, laporan akuntabilitas kinerja dinas; 5. penyusunan pelaporan dinas; 6. pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan; 7. penyelenggaraan kehumasan dan protokol ; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sekretaris, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan ; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ; Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan urusan penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan; 2. penyiapan bahan perumusan/rencana program di bidang kelautan dan perikanan; 3. penyiapan bahan dalam rangka menyusun rencana program dan anggaran; 4. menghimpun bahan laporan dinas; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, membimbing, membina dan mengawasi bendaharawan

8 Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana anggaran; 2. pelaksanaan administrasi keuangan; 3. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Bendaharawan ; 4. pelaksanaan pengawasan terhadap bendaharawan; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, perlengkapan, penyimpanan dan pemeliharaan barang, administrasi kepegawaian serta penyiapan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan; 2. penyelenggaraan urusan rumah tangga ; 3. penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perlengkapan; 4. penyelenggaraan urusan protokol dan hubungan masyarakat ; 5. penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor ; 6. penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga Dinas Kelautan dan Perikanan ; 7. pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang ; 8. pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang ; 9. penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang ; 10. penyusunan formasi pegawai ; 11. penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai ; 12. pelaksanaan administrasi Kepegawaian; 13. pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan; 14. pelaksanaan Kesejahteraan Pegawai; dan 15. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Perikanan Budidaya Pasal 19 Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi dan usaha budidaya, perbenihan serta melakukan pengendalian kesehatan ikan dan Lingkungan.

9 Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data budidaya ikan; 2. penyiapan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan teknologi anjuran di bidang budidaya ikan ; 3. penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan teknis teknologi budidaya ikan ; 4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi budidaya ikan ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 21 Kepala Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; 2. Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya ; 2. Kepala Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan ; Paragraf 1 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Pasal 22 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, dan penyusunan rancangan pembangunan dan pengembangan, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan pengembangan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya serta kelengkapannya serta perumusan petunjuk teknis pola tatalaksana pengelolaannya. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data prasarana dan sarana budidaya ; 2. penyiapan bahan pembinaan teknis pemanfaatan, pengembangan pola rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengguna jasa prasarana dan sarana budidaya ; 3. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis pola tatalaksana pengelolaan sarana dan prasarana budidaya ; 4. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengembangan prasarana dan sarana budidaya ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya Pasal 24 Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan pengembangan budidaya ikan, penelitian dan pengembangan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran dibidang budidaya, penelitian dan pengembangan

10 teknologi spesifik daerah, melakukan pembinaan, bimbingan dan pengembangan usaha budidaya berbasis pemberdayaan kelompok, melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha budidaya, prosedur dan tata cara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksanaan izin usaha budidaya, serta perumusan petunjuk teknis pola tatalaksana pengelolaannya, serta pembinaan pembudidaya/kelompok pembudidaya ikan. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data produksi dan usaha produksi; 2. penginventarisasian, identifikasi, perencanaan pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan di laut dan perairan umum; 3. penginventarisasian, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan laut, payau dan air tawar ; 4. penginventarisasian, identifikasi dan bimbingan teknis budidaya; 5. penyiapan bahan perumusan bimbingan dan pelayanan sarana teknologi berproduksi; 6. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani/ pembudidaya ikan sekaligus melaksanakan penyuluh; 7. pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan; 8. penyiapan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi budidaya spesifik daerah dan teknologi anjuran di bidang budidaya ikan; 9. penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan teknis teknologi budidaya ikan; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasal 26 Kepala Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, dan perencanaan dan pengembangan teknologi perbenihan kesehatan ikan dan lingkungan, serta perumusan petunjuk teknis pola tatalaksana pengelolaannya. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Perbenihan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data perbenihan ikan; 2. penyiapan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi perbenihan ikan dan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan ; 3. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengembangan kelayakan teknis teknologi perbenihan ikan ; 4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perbenihan ikan ; 5. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis kondisi sumberdaya ikan dan lingkungan perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya ;

11 6. penyiapan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan ; 7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit ikan ; 8. penyiapan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan laut dan air tawar ; dan 9. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Perikanan Tangkap Pasal 28 Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan prasarana dan sarana penangkapan, teknis tata operasional pelabuhan perikanan, teknis kapal dan alat tangkap perikanan, teknis perizinan usaha penangkapan, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha penangkapan, melakukan pembinaan tata pemanfaatan Perikanan Perairan Pedalaman, Perairan Payau dan Perairan Laut serta pemanfaatan data dan potensi kelautan dan perikanan. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi : 1. penginventarisasian, identifikasi, perencanaan pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum ; 2. mengoordinasikan kegiatan analisis dan perencanaan kebutuhan prasarana penangkapan dan sarana kelengkapannya agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan ; 3. mengoordinasikan kegiatan penyusunan pedoman sebagai bahan pembinaan teknis penetapan lokasi pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan penetapan skala prioritas pembangunan fasilitas pokok fungsi dan tambahan ; 4. mengoordinasikan kegiatan pembinaan nelayan untuk kelayakan dan pengembangan lebih lanjut ; 5. melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan tangkap melalui monitoring dan pemantauan serta laporan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 6. mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh Bidang Perikanan Tangkap untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan selanjutnya ;dan 7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 30 Kepala Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan : 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; 2. Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap ; 3. Kepala Seksi Sumber Daya Ikan.

12 Paragraf 1 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pasal 31 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap mempunyai tugas inventarisasi, identifikasi melaksanakan bimbingan dan pengawasan, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya termasuk kapal penangkap ikan, alat tangkap, serta pembinaan nelayan. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data prasarana dan sarana penangkapan ikan ; 2. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penetapan lokasi pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, penetapan skala prioritas pembangunan fasilitas pokok, fungsional dan tambahan serta pengembangan rehabilitasi dan pemeliharaan pelabuhan perikanan; 3. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengembangan/ pemanfaatan prasarana dan sarana penangkapan ikan ; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Usaha Perikanan Tangkap Pasal 33 Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan laut dan perairan umum, penelitian, pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah, pengujian dan penerapan teknologi anjuran dibidang penangkapan ikan, melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang menyangkut informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan. Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Seksi Usaha Tangkap Perikanan, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, identifikasi dan analisis data penangkapan ikan di laut dan perairan umum ; 2. penyiapan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan dan perairan umum ; 3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penangkapan ikan di laut dan perairan umum ; 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

13 Paragraf 3 Seksi Sumber Daya Ikan Pasal 35 Kepala Seksi Sumber Daya Ikan mempunyai tugas pembinaan, bimbingan dan pemanfaatan perikanan perairan pedalaman, perairan payau dan perairan payau serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap serta data dan potensi Kelautan dan perikanan. Pasal 36 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Seksi Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi : 1. penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan tata pemanfaatan di bidang perikanan perairan tawar ; 2. penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan tata pemanfaatan di bidang perikanan perairan payau; 3. penyelenggaraan pendataan data dan potensi kelautan dan perikanan; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 37 Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran serta usaha dan investasi. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknologi penanganan, pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 2. pengoordinasian pemasaran hasil perikanan; 3. penyiapan bahan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan; 4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan permodalan dan kerjasama usaha perikanan; 5. penyiapan bahan dan rencana pengembangan usaha dibidang perikanan; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 39 Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan : 1. Kepala Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan ; 2. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; 3. Kepala Seksi Usaha dan Investasi.

14 Paragraf 1 Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Pasal 40 Kepala Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta Unit Pengolahan Hasil Perikanan. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan penyusunan standar mutu dan pengolahan hasil perikanan ; 2. penyiapan bahan pembinaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan ; 3. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan mutu dan pengolahan hasil ; 4. penyiapan bahan untuk penyusunan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 42 Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi sarana dan prasarana pemasaran, pemantauan dan analisis pasar, data dan statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi potensi dan produksi hasil perikanan. Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan ; 2. pelaksanaan analisa pasar hasil perikanan ; 3. pelaksanaan pemantauan harga pasar baik dalam negeri maupun luar negeri ; 4. pelaksanaan penyelenggaraan promosi hasil perikanan di daerah dan tingkat Nasional ; 5. pelaksanaan pengembangan data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

15 Paragraf 3 Seksi Usaha dan Investasi Pasal 44 Kepala Seksi Usaha dan Investasi mempunyai tugas melakukan analisa usaha bidang perikanan, bimbingan permodalan dan investasi serta kerjasama usaha perikanan. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Usaha dan Investasi, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan; 2. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan permodalan kepada pelaku usaha di bidang perikanan ; 3. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan KKMB ; 4. menyiapkan bahan kemitraan usaha di bidang perikanan ; 5. menyiapkan bahan koordinasi Temu Usaha Bidang Perikanan ; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Bidang Pengolahan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pasal 46 Kepala Bidang Pengolahan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelestarian ekosistem perairan beserta plasma nutfah dan sumberdaya ikan, dan penataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP). Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Bidang Pengolahan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi : 1. pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan hukum dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ; 2. pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan operasional pelestarian ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan ; 3. pembinaan, penyelenggaraan, penyerasian dan penerapan operasional tata pemanfaatan sumberdaya kelautan dan Perikanan ; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 48 Kepala Bidang Pengolahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 3. Kepala Seksi Pengolahan Sumberdaya Kelautan Pesisir;

16 Paragraf 1 Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pasal 49 Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, memantau dan mengevaluasi dan memberi bimbingan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta menyelesaikan kasus pelanggaran hukum dibidang sumberdaya kelautan dan perikanan Pasal 50 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi: 1. pembinaan dan penyelenggaraan hukum bidang sumberdaya kelautan dan perikanan ; 2. penyiapan konsep perangkat peraturan serta perumusan konsep operasional tehnis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ; 3. pelaksanaan bimbingan operasional tehnis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan sumberdaya kelautan dan perikanan ; 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan sumberdaya kelautan dan perikanan ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasal 51 Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis ekosistem kritis bagi sumberdaya ikan endemik dan melaksanakan perlindungan, konservasi serta rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka melalui pengembangan suaka sumberdaya kelautan dan perikanan. Pasal 52 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis habitat sumberdaya ikan endemik, kritis dan langka ; 2. bimbingan pelaksanaan teknis konservasi rehabilitasi dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan ; 3. penyusunan konsep pemulihan ekosistem kritis bagi habitat sumberdaya ikan endemik ; 4. penyusunan pola penataan wilayah suaka serta pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan suaka ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

17 Paragraf 3 Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Pesisir Pasal 53 Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Pesisir mempunyai tugas melakukan penataan, pengendalian serta penyerasian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pasal 54 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Seksi Pengolahan Sumberdaya Kelautan Pesisir, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis penyebaran plasma nutfah di perairan Kalimantan Tengah ; 2. memberikan bimbingan pelaksanaan teknis analisis Sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan Kalimantan Tengah ; 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ;. 4. memberikan bimbingan teknis pemantauan kelautan dan evaluasi, situasi sumberdaya kelautan dan perikanan ; 5. perumusan tata pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 55 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 56 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 57 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan.

18 (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. BAB VII TATA KERJA Pasal 58 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 60 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur UPTD Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 61 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 29

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

BIDANG PERIKANAN TANGKAP

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP

SEKSI MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

SEKSI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKSI PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA

SEKSI USAHA PERIKANAN TANGKAP

SEKSI PEMASARAN HASIL PERIKANAN

SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKSI PERBENIHAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

SEKSI SUMBER DAYA IKAN

SEKSI USAHA DAN INVESTASI

SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PESISIR

Diundangkan di Palangka Raya

UPTD

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd

, AGUSTIN TERAS NARANG