GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ; 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

3

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus. 7. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus. 8. Wakil Direktur adalah Wakil-Wakil Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus. 9. Pelayanan Medis Spesialis dan Sub Spesialis adalah semua pelayanan Spesialis dan beberapa pelayanan Sub Spesialis. 10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional. 11. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik. 12. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan. 13. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD. 14. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD. 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : 1. Direktur ; 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan : a. Sekretariat, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ; 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian;

4

b. Bagian Perencanaan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; 2) Kepala Sub Bagian Rekam Medik ; 3) Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemasaran. c. Bagian Keuangan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran; 2) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi ; 3) Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana ; 3. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan : a. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik ; 2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik. b. Bidang Keperawatan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan ; 2) Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan. 4. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan : a. Bidang Penunjang Medik, membawahkan : 1) Kepala Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik ; 2) Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik. b. Bidang Penunjang Non Medik, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pendidikan, Penelitian dan Perpustakaan ; 2) Kepala Seksi Sanitasi. Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi RSUD Dr. Doris Sylvanus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu RSUD Dr. Doris Sylvanus Pasal 5 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD, menyelenggarakan fungsi : 1. menyelenggarakan pelayanan medis ; 2. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; 3. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ; 4. menyelenggarakan pelayanan rujukan ; 5. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ; dan 7. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

5

Pasal 7 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. melaksanakan kegiatan promitif dan preventif di lingkungan RSUD melalui PKMRS ; 2. memberikan laporan data penyakit menular tertentu yang di rawat di RSUD; 3. merawat dan mengobati penyakit menular yang dirujuk ke RSUD; 4. merawat dan mengobati penderita penyakit tidak menular yang dirujuk dan memberikan; 5. merawat dan mengobati kasus penyakit yang dirujuk dari wilayah bencana atau KLB ; 6. menyelenggarakan penyehatan lingkungan di RSUD; 7. melaksanakan kegiatan promotif di lingkungan RSUD melalui PKMRS; 8. pelaksanaan kegiatan kuratif (pengobatan kasus gizi); 9. pelaksanaan kegiatan konseling gizi di lingkungan RSUD; 10. melaksanakan kegiatan pemberian makan kepada pasien rawat inap; 11. memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif; 12. menerima rujukan dan merujuk; 13. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan RSUD; 14. mengelola dana APBD untuk pelayanan kesehatan di RSUD; 15. diklat fungsional dan teknis; 16. menyediakan kebutuhan obat dan perbekalan farmasi untuk pasien rumah sakit; 17. manajemen kesehatan menyangkut kebijakan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 18. Bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan; 19. penelitian bidang pengobatan pasien; 20. kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang rumah sakit; 21. manajemen kesehatan menyangkut kebijakan pemerintah provinsi; dan 22. melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Bagian Kedua Direktur RSUD Pasal 8 Direktur RSUD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur RSUD, menyelenggarakan fungsi : 1. menyelenggarakan pelayanan medis; 2. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; 3. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan; 4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 5. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; 6. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan RSUD.

6

Bagian Ketiga Wakil Direktur Umum dan Keuangan Pasal 10 Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas memimpin, menyusun, membina, mengoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan Direktur di Bagian Sekretariat, Perencanaan dan Keuangan serta pemeliharaan sarana RSUD. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; 2. menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan; 3. menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan ; 4. melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan sarana ; dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan : 1. Kepala Bagian Sekretariat ; 2. Kepala Bagian Perencanaan ; 3. Kepala Bagian Keuangan. Bagian Keempat Sekretariat Pasal 13 Kepala Bagian Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana kegiatan/program kerja tahunan; 2. pengumpulan data, pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Sekretariat; 3. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta urusan rumah tangga; 4. penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan diklat; 5. pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan; dan 6. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

7

Pasal 15 Kepala Bagian Sekretariat membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha ; 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian; 3) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 16 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, protokol dan kehumasan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat; 2. melaksanakan tata kearsipan dan tata naskah; 3. melaksanakan dokumentasi; protokol dan kehumasan; dan 4. pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Pasal 18 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan. Pasal 19 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan kegiatan penerimaan dan pendistribusian barang; 2. melaksanakan kegiatan inventaris barang; 3. melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban; 4. melaksanakan pemeliharaan mobil operasional/ ambulance; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Kepegawaian Pasal 20 Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

8

1. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, penerimaan pegawai dan pensiun ; 2. menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai; 3. melaksanakan pelayanan penyelesaian Karpeg, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan; 4. melaksanakan evaluasi terhadap administrasi kepegawaian ; 5. melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian; 6. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan diklat penjenjangan; 7. pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan 8. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bagian Perencanaan Pasal 22 Kepala Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dan laporan, rekam medik, informasi dan pemasaran RSUD. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 1. menyelenggarakan penyusunan program atas dasar hasil kegiatan RSUD ; 2. menyelenggarakan penyusunan laporan RSUD; 3. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan evaluasi ketepatan data; 4. menyelenggarakan program pemasaran RSUD; 5. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pencatatan medik baik laporan dan pencatatan/pengolahan data pasien; dan 6. pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Pasal 24 Kepala Bagian Perencanaan, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; 2. Kepala Sub Bagian Rekam Medik ; 3. Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemasaran. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Pasal 25 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan dan memberikan data kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik tentang segala sesuatu yang

9

2. 3. 4. 5. 6. 7.

berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; melakukan analisa dan evaluasi data kegiatan rutin dan pembangunan serta menyiapkan laporan kegiatan RSUD; menyiapkan dan menyusun Program Kerja RSUD secara keseluruhan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD untuk setiap tahun; menyiapkan penyusunan program kegiatan RSUD 1(satu) tahun dan 5 (lima) tahun; menyiapkan dan membuat laporan tahunan kegiatan RSUD; mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan di RSUD; dan pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Rekam Medik Pasal 27

Kepala Sub Bagian Rekam Medik mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medik dan mengelola Tata Usaha Rawat Inap (TURI). Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Sub Bagian Rekam Medik menyelenggarakan fungsi : 1. memberikan data/informasi medik yang dibutuhkan oleh pimpinan RSUD, Bagian Perencanaan dan Rekam Medik untuk penyusunan program dan laporan kepada jajaran RSUD, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rekam Medik; 2. merencanakan dan menyelenggarakan sistem pencatatan medik pelaporan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengambilan kembali (pelayanan) data medik RSUD; 3. memantapkan organisasi dan tata laksana di Sub Bagian Rekam Medik. 4. melaksanakan kegiatan penyimpanan data ( strorage) ; 5. melaksanakan kegiatan penanganan data ( data handling ) ; 6. mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi Sistem Rekam Medik; 7. menyelenggarakan kegiatan Tata Usaha Rawat Inap; dan 8. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Informasi dan Pemasaran Pasal 29 Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Informasi dan Pemasaran Rumah Sakit. Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pemasaran RSUD; 2. mengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; 3. mengevaluasi data-data yang tersedia; 4. mengolah data-data menjadi informasi yang berguna bagi RSUD;

10

5. melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS); dan 6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bagian Keuangan Pasal 31 Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan RSUD yang meliputi Penyusunan Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi serta Mobilisasi Dana. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 1. merencanakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD; 2. melaksanakan kegiatan bidang keuangan dan akuntansi RSUD; 3. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, akuntansi dan verifikasi serta mobilisasi dana; 4. menyelenggarakan pembinaan teknis administrasi keuangan; dan 5. pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Pasal 33 Bagian Keuangan, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran; 2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi ; 3. Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Anggaran Pasal 34 Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana pendapatan belanja rumah sakit, menyelenggarakan pembukuan serta pertanggung jawaban keuangan. Pasal 35 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan perencanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD; 2. melaksanakan kegiatan pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan; 3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas; 4. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD; dan 5. pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

11

Paragraf 2 Sub Bagian Akuntasi dan Verifikasi Pasal 36 Kepala Sub Bagian Akuntasi dan Verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembukuan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta kegiatan verifikasi baik mengenai keuangan maupun barang/bangunan rumah sakit. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi : 1. merencanakan pelaksanaan kegiatan Akuntansi dan Verifikasi ; 2. melaksanakan pembinaan tentang penyelenggaraan akuntansi dan verifikasi barang ; 3. menyusun pelaporan akuntansi dan neraca laporan keuangan dan aset; dan 4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Mobilisasi Dana Pasal 38 Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan mobilisasi dana intern, anggaran belanja pembangunan, penerimaan, pembukuan, administrasi keuangan, penyetoran serta pertanggung jawaban keuangan. Pasal 39 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi : 1. merencanakan pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana, pengawasan intern, pengendalian dan administrasi keuangan ; 2. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana, pengawasan intern, mengoordinasikan, pengendalian dana intern, anggaran belanja pembangunan, penerimaan, administrasi keuangan serta pertanggung jawaban keuangan ; 3. melaksanakan perencanaan target penerimaan pendapatan ; 4. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana ; 5. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Mobilisasi Dana ; dan 6. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Wakil Direktur Pelayanan Medik Dan Keperawatan Pasal 40 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan baik dari segi mutu, pengembangan pelayanan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan medis dan keperawatan di Instalasi Rawat Jalan ( IRJA), Instalasi Rawat Inap ( IRNA ), Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Intensif.

12

Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kegiatan pelayanan medis; 2. mengoordinasikan kegiatan pelayanan keperawatan; 3. mengoordinasikan upaya pengembangan mutu pelayanan medis dan keperawatan; 4. mengoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis dan keperawatan; 5. mengoordinasikan upaya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan medis dan keperawatan; dan 6. pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 42 Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik ; 2. Kepala Bidang Keperawatan; Bagian Kedelapan Bidang Pelayanan Medik Pasal 43 Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan semua kebutuhan untuk kegiatan pelayanan medis di Instalasi Pelaksana Fungsional. Pasal 44 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan tenaga medis di Instalasi Pelaksana Fungsional; 2. mengoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelayanan medik ; 3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga medis di Bidang Pelayanan Medik ; 4. melaksanakan upaya pengembangan mutu pelayanan medik; 5. mengoordinasikan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan Medik; 6. mengoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Instensif; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 45 Kepala Bidang Pelayanan Medik, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik ; 2. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik;

13

Paragraf 1 Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik Pasal 46 Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas mengatur, mengendalikan pelaksanaan pelayanan medik di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Intensif serta unit - unit pelayanan lainnya. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan tenaga medik; 2. mengoordinasikan pengembangan pelayanan medik dan mutu pelayanan; 3. mengembangkan mutu pelayanan medik dengan cara analisis masalah pelayanan, prioritas masalah pelayanan dan problem solving; 4. pembinaan, pelayanan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik Pasal 48 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Intensif serta unit –unit pelayanan lainnya. Pasal 49 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan pengembangan fasilitas pelayanan medik; 2. mengoordinasikan pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasarana pelayanan medik; 3. menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan medik; dan 4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kesembilan Bidang Keperawatan Pasal 50 Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kebutuhan untuk kegiatan pelaksanaan pelayanan keperawatan di Instalasi Pelaksana Fungsional Keperawatan.

14

Pasal 51 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan tenaga keperawatan di Instalasi Pelaksana Fungsional; 2. mengoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelayanan keperawatan; 3. melaksanakan pembinaan kepada semua kepala seksi dan tenaga di Bidang Keperawatan; 4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan; 5. melaksanakan upaya pengembangan mutu pelayanan keperawatan; 6. melaksanakan pembinaan asuhan keperawatan; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Pelayanan Keperawatan Pasal 52 Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai mengatur, mengendalikan kegiatan tenaga keperawatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Perawatan Intensif serta Unit-Unit Pelayanan Keperawatan lainnya. Pasal 53 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan tenaga keperawatan; 2. mengoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana di Instalasi Keperawatan Fungsional ; 3. menyusun petunjuk teknis tentang pelayanan keperawatan; dan 4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan Pasal 54 Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan mempunyai tugas menjaga keutuhan profesi dan pengendalian mutu pelaksanaan asuhan keperawatan. Pasal 55 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan profesi keperawatan; 2. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan; 3. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan; dan 4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

15

Bagian Kesepuluh Wakil Direktur Penunjang Medik Dan Non Medik Pasal 56 Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan non medik baik dari segi ketenagaan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Jenazah, Instalasi Rehabilitasi Medik serta pendidikan, pelatihan, penelitian, perpustakaan, dan Sanitasi Rumah Sakit. Pasal 57 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan ketenagaan penunjang medik dan non medik di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Jenazah serta Instalasi Rehabilitasi Medik 2. mengoordinasikan upaya pengembangan kebutuhan penunjang medik dan non medik di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Jenazah serta Instalasi Rehabilitasi Medik; 3. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana ( fasilitas) penunjang medik dan non medik di Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Jenazah serta Instalasi Rehabilitasi Medik; 4. mengoordinasikan kegiatan pendidikan pelatihan dan penelitian; 5. mengoordinasikan kegiatan perpustakaan; 6. mengoordinasikan kegiatan Sanitasi di RSUD; dan 7. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 58 Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan : 1. Kepala Bidang Penunjang Medik; 2. Kepala Bidang Penunjang Non Medik. Bagian Kesebelas Bidang Penunjang Medik Pasal 59 Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas mengoordinasikian pelaksanaan kegiatan Penunjang Medik. Pasal 60 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan ketenagaan penunjang medik; 2. mengoordinasikan upaya pengembangan penunjang medik; 3. mengoordinasikan upaya pemeliharaan fasilitas / sarana dan prasarana penunjang medik; dan

16

4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 61 Bidang Penunjang Medik membawahkan : 1. Kepala Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik; 2. Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik. Paragraf 1 Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik Pasal 62 Kepala Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di bidang ketenagaan dan pengembangan penunjang medik. Pasal 63 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kegiatan peningkatan kualitas ketenagaan dan pengembangan penunjang medik ; 2. merencanakan penempatan dan pengembangan seluruh ketenagaan penunjang medik sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit pelayanan penunjang medik ; dan 3. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan ketenagaan dan pengembangan penunjang medik ; 4. menyusun petunjuk teknis ketenagaan dan pengembangan penunjang medik; dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik Pasal 64 Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik. Pasal 65 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik pada unit pelayanan ; 2. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik; 3. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemeliharaan fasilitas penunjang medik; dan 4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

17

Bagian Keduabelas Bidang Penunjang Non Medik Pasal 66 Kepala Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas mengoordinasikan upaya pengembangan tugas dan kegiatan di bidang penunjang non medik. Pasal 67 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kepala Bidang Penunjang Non Medik menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan ketenagaan penunjang non medik ; 2. menyusun petunjuk teknis upaya pengembangan penunjang non medik; 3. mengoordinasikan upaya pengembangan penunjang non medik ; 4. mengoordinasikan upaya pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasarana penunjang non medik ; dan 5. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 68 Bidang Penunjang Non Medik membawahkan : 1. Kepala Seksi Pendidikan, Penelitian dan Perpustakaan; 2. Kepala Seksi Sanitasi. Paragraf 1 Seksi Pendidikan, Penelitian dan Perpustakaan Pasal 69 Kepala Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan mempunyai tugas mengatur dan melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian tenaga medis, paramedis, non medis, dan perpustakaan. Pasal 70 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Seksi Pendidikan, Penelitian dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pendidikan, penelitian tenaga medis, para medis dan tenaga non medis ; 2. melaksanakan penataran tenaga medis, para medis dan non medis ; 3. melaksanakan kegiatan perpustakaan ; 4. mengembangkan penelitian di RSUD; dan 5. pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Sanitasi Pasal 71 Kepala Seksi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sanitasi rumah sakit meliputi ketenagaan, sarana dan prasarana, kebersihan, kualitas air, limbah, tempat pengolahan makanan, pengendalian serangga dan vektor serta pengawasan di laundry.

18

Pasal 72 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Seksi Sanitasi mempunyai fungsi : 1. mengoordinasikan kebutuhan tenaga sanitasi; 2. mengoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi; 3. melaksanakan pelatihan kebersihan RSUD; 4. memantau kualitas air bersih, limbah, sanitasi, tempat pengolahan makanan; 5. melaksanakan pengendalian serangga dan vektor; 6. melaksanakan pengawasan di laundry / binatu; dan 7. pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketigabelas Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern Paragraf 1 Komite Medik Pasal 73 (1) Komite Medik merupkan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional. (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Komite Medik mempunyai tugas menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio. (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Paragraf 2 Staf Medik Fungsional Pasal 74 (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik. (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

19

(3) Dalam melaksanakan tugasnya dikelompokkan berdasarkan keahlian.

Staf

Medik

Fungsional

(4) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu. (5) Ketua Kelompok Staf Keputusan Direktur.

Medik

Fungsional ditetapkan dengan

Paragraf 3 Komite Keperawatan Pasal 75 (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan. (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya. (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Paragraf 4 Instalasi Pasal 76 (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional. (3) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya. (4) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Paragraf 5 Satuan Pengawas Intern Pasal 77 (1) Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD.

20

(2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 78 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD. Pasal 79 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. BAB VII TATA KERJA Pasal 80 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sekretariat Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta pemegang Jabatan Fungsional, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pelayanan Intern, dan Staf Medik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 81 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada RSUD ditetapkan oleh Direktur dengan Peraturan Direktur.

21

Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 83 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 48

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS DIREKTUR

KOMITE MEDIK

KOMITE KEPERAWATAN

SATUAN PENGAWAS INTERN

STAF MEDIK FUNGSIONAL

WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

BIDANG PELAYANAN MEDIK

BIDANG KEPERAWATAN

SEKSI PELAYANAN MEDIK & PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN MEDIK

SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN MEDIK

INSTALASI

SEKSI PROFESI & PENGEMBANGAN MUTU KEPERAWATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

WAKIL DIREKTUR PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK

BIDANG PENUNJANG MEDIK SEKSI KETENAGAAN & PENGEMBANGAN PENUNJANG MEDIK

BIDANG PENUNJANG NON MEDIK

BAGIAN SEKRETARIAT

BAGIAN PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN

SEKSI DIKLIT DAN PERPUSTAKAAN

SUB BAG TATA USAHA

SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN

SUB BAG PENYUSUNAN ANGGARAN

SUB BAG KEPEGAWAIAN

SUB BAG REKAM MEDIK

SUB BAG AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUB BAG RUMAH TANGGA &PERLENGKAPAN

SUB BAG INFORMASI DAN PEMASARAN

SUB BAG MOBILISASI DANA

SEKSI PEMELIHARAAN FASILITAS PENUNJANG MEDIK

INSTALASI

SEKSI SANITASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG

INSTALASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL