GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

3

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Dinas Sosial terdiri dari : 1. Kepala Dinas ; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;

4

3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Sosial, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; 2) Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak ; 3) Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia ; b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ; 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin ; 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan : 1) Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat ; 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ; 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya (NAPZA) ; d. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, membawahkan : 1) Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, dan Pekerja Migran ; 2) Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 3) Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial ; 4. Kelompok Jabatan Fungsional ; 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Dinas Sosial Pasal 5 Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis, di bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. penetapan kebijakan, penyusunan perencanaan, kerjasama dan pembinaan dibidang sosial skala provinsi ; 3. identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ; 4. pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) ; 5. penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, penganugerahan tanda kehormatan, pelestarian nilai-

5

6. 7. 8. 9.

nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial ; penanggulangan korban bencana skala provinsi, pengumpulan uang dan barang; jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; pengasuhan dan pengangkatan anak ; dan pelaksanaan program/kegiatan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial. Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. penetapan kebijakan dan rencana bidang sosial skala provinsi; 2. koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan kerja sama bidang sosial skala provinsi; 3. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi; 4. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial skala provinsi; 5. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerja sama antar kabupaten/kota; 6. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang sosial; 7. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi; 8. pendidikan dan pelatihan bidang sosial ; 9. alokasi sumber daya manusia potensial; 10. penelitian bidang sosial mencakup wilayah provinsi ; 11. penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja ; 12. pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta ; 13. mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial ; 14. mendukung pengembangan pelayanan sosial ; 15. pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi ; 16. pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi ; 17. pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi ; 18. pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi ; 19. pemberian izin pengangkatan anak antar WNI. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 8 Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas Sosial. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : 1. merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;

6

2. mengoordinasikan perencanaan program bidang sosial; 3. menyelenggarakan kerja sama program bidang sosial ; 4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang sosial; 5. mengevaluasi terhadap pelaksanaan program bidang sosial; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu meliputi pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, humas, dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan pada Dinas Sosial. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris, menyelenggarakan fungsi : 1. mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial; 2. mengoordinasikan penyusunan pelaporan Dinas Sosial; 3. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan kepegawaian; 4. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan / perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Dinas Sosial; 5. mengoordinasikan Penyusunan Anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan; 6. mengoordinasikan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional ; 7. mengoordinasikan kegiatan KORPRI Unit Dinas Sosial; 8. mengoordinasikan urusan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; 9. mengoordinasikan urusan perundang-undangan dan hukum; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sekretaris, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan ; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ; Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.

7

Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; 2. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran ; 3. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran; 4. menyelenggarakan pelaporan dinas ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas administrasi keuangan, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan Bendaharawan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan penyusunan anggaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ; 2. melaksanakan administrasi keuangan; 3. melaksanakan Pembina dan Pengawasan terhadap bendaharawan; 4. memeriksa, mengoreksi, mengontrol, Pertanggung jawaban keuangan; 5. mengoordinasikan pelaksanaan APBN dan APBD; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, perlengkapan, perbekalan, penggandaan, urusan protokol dan rumah tangga dinas serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan urusan tata usaha dan surat menyurat ; 2. menyiapkan sarana / prasarana kantor; 3. melaksanakan penataan kearsipan dan perpustakaan ; 4. melaksanakan urusan Kehumasan; 5. melaksanakan pengelolaan perlengkapan; 6. melaksanakan pengadaan; 7. melaksanakan urusan keprotokolan; 8. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Sosial; 9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan umum ;

8

10. melaksanakan urusan mutasi kenaikan pangkat ; 11. melaksanakan mutasi kenaikan gaji berkala; 12. melaksanakan formasi pegawai; 13. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai; 14. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai; 15. mengoordinasikan Penilaian Pegawai dan Tenaga Fungsional; 16. pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan ; 17. menyiapkan bahan perundang-undangan dan hukum; dan 18. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Pembinaan Dan Pelayanan Sosial Pasal 19 Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas pembinaan kepahlawanan, perintis kemerdekaan, pelayanan sosial anak dan lanjut usia. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial ; 2. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan ; 3. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial anak; 4. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 21 Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; 2. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak ; 3. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia; Paragraf 1 Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan Pasal 22 Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, mempunyai tugas pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan keperintisan. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, menyelenggarakan fungsi : 1. menghimpun bahan pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan keperintisan ; 2. melaksanakan pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan keperintisan ;

9

3. melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan; 4. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan; 5. melaksanakan pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pelayanan Sosial Anak Pasal 24 Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Seksi Sosial Anak, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak ; 2. pengendalian terhadap pelaksanaan pengasuhan dan pengangkatan anak; 3. melaksanakan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial anak; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasal 26 Kepala Seksi Pelayanan Sosial dan Lanjut Usia mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pelayanan kesejahteraan lanjut usia; 2. pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan kesejahteraan lanjut usia; 3. melaksanakan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Sosial Pasal 28 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan Pemberdayaan Sosial.

10

Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian pemberdayaan sosial; 2. melaksanakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ; 3. melaksanakan pemberdayaan keluarga fakir miskin ; 4. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 5. melaksanakan pembinaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 30 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adar Terpencil ; 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin ; 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Paragraf 1 Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Pasal 31 Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan persiapan pemberdayaan KAT 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ; 3. melaksanakan pengembangan pemberdayaan komunitas adat terpencil ; 4. melaksanakan pemberdayaan KAT 5. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT. Paragraf 2 Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin Pasal 33 Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan pemberdayaan keluarga fakir miskin. Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi :

11

1. melaksanakan perencanaan, pendataan dan seleksi terhadap keluarga fakir miskin; 2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan pemberdayaan keluarga fakir miskin ; 3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan keluarga fakir miskin ; 4. melaksanakan program Pembinaan Keluarga Harapan ( PKH ); dan 5. melaksanakan evaluasi, pemantauan pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan fakir miskin. Paragraf 3 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pasal 35 Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian pemberdayaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, wahana Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Dunia Usaha. Pasal 36 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan dan Keperintisan Kesetiakawanan Sosial, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pemberdayaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha ; 2. melaksanakan pengembangan kelembagaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial dan dunia Usaha ; 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha ; dan 4. pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 37 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, pembinaan dan pengembangan rehabilitasi sosial. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan rehabilitasi sosial penyandang cacat, tuna susila, gelandangan, pengemis, bekas narapidana, korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; 2. melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian rehabilitasi sosial ; 3. melaksanakan upaya pencegahan timbulnya masalah tuna sosial ; 4. menyelenggarakan evaluasi, pemantauan dan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ;

12

Pasal 39 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat ; 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial ; 3. Kepala Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Paragraf 1 Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Pasal 40 Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat melaksanakan tugas pembinaan, bimbingan sosial dan teknis, pengendalian dan pengembangan rehabilitasi penyandang cacat. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, menyelenggarakan fungsi : 1. Menyusun rencana program dan rencana kerja, melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat; 2. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap rehabilitasi penyandang cacat; 3. melaksanakan Rehabilitasi Sosial Keliling Penyandang Cacat; 4. melaksanakan Koordinasi dengan Pusat Rehabilitasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan 5. menyelenggarakan evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Penyandang Cacat. Paragraf 2 Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Pasal 42 Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas pembinaan, bimbingan sosial dan teknis, pengendalian dan pengembangan pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial. Pasal 43 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan bekas nara pidana; 2. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan bekas nara pidana; 3. melaksanakan pencegahan timbulnya masalah tuna sosial; dan 4. menyelenggarakan evaluasi, pemantauan dan laporan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan tuna sosial.

13

Paragraf 3 Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif Lainnya Pasal 44 Kepala Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya mempunyai tugas pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian dan pengembangan rehabilitasi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pasal 45 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; 2. melaksanakan pembinaan, pengembangan terhadap kegiatan rehabilitasi Korban Narkotika, Psykotropika dan Zat Adiktif Lainnya; 3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psykotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan 4. menyelenggarakan evaluasi, pemantauan dan laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Bagian Keenam Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial Pasal 46 Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, pembinaan dan pengembangan pelayanan bantuan sosial tindak kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan pelayanan bantuan sosial, Korban Bencana, Korban tindak kekerasan dan pekerja migran serta orang terlantar, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial ; 2. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran serta jaminan kesejahteraan sosial masyarakat rentan ; 3. melaksanakan upaya pencegahan timbulnya tindak kekerasan dan pekerja migran ; dan 4. menyelenggarakan evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 48 Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan : 1. Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Orang Terlantar ;

14

2. Kepala Seksi Pengumpulan dan Sumber Dana Sosial ; 3. Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial; Paragraf 1 Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Korban Tindak kekerasan, Pekerja Migran dan Orang Terlantar Pasal 49 Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Orang Terlantar mempunyai tugas pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian dan pengembangan pelayanan bantuan sosial dan penanganan Korban Bencana, korban tindak kekerasan pekerja migran dan orang terlantar. Pasal 50 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Orang Terlantar, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan bantuan sosial dan penanganan korban Bencana, tindak kekerasan dan pekerja migran; 2. melaksanakan pencegahan timbulnya permasalahan tindak kekerasan dan pekerja migran ; 3. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran ; 4. melaksanakan pemulangan orang terlantar ke tempat daerah asal ; dan 5. menyelenggarakan evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan bantuan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar. Paragraf 2 Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Pasal 51 Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian dan pengembangan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial. Pasal 52 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial, baik yang berasal dari masyarakat dan pemerintah ; 2. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial ; 3. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial ; 4. memberikan pelayanan pengajuan izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

15

Paragraf 3 Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Pasal 53 Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 54 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan pembinaan pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial melalui kegiatan asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP); dan Program Keluarga Harapan ( PKH ); 2. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) dan Program Keluarga Harapan ( PKH ); 3. mengembangkan program jaminan sosial melalui Jaminan Sosial Daerah; 4. mengkoordinasikan pelaksanaan jaminan sosial lingkup provinsi; dan 5. menyelenggarakan Evaluasi, Pemantauan dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP) dan Program Keluarga harapan (BKSP). BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 55 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 56 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

16

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 57 (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA Pasal 58 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Dinas Sosial ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas. Pasal 60 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 61 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

17

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PEMBINAAN DAN PELAYANAN SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SUB BAGIAN UMUM PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMBINAAN KEPAHLAWANAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

SEKSI REHABILITASI PENYANDANG CACAT

SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA, TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN

SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK

SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA FAKIR MISKIN

SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL

SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL

SEKSI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA

SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI REHABILITASI KORBAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA & ZAT ADIKTIP LAINNYA (NAPZA)

SEKSI JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Diundangkan di Palangka Raya

UPTD

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG