GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

2

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

3

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah. 6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 8. Badan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disebut BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 BPMD, terdiri dari : 1. Kepala Badan ; 2. Sekretaris, membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. 3. Bidang, terdiri dari : a. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Deregulasi; 2) Kepala Sub Bidang Potensi Daerah dan Pemberdayaan Usaha. b. Kepala Bidang Perizinan dan Fasilitasi, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Perizinan; 2) Kepala Sub Bidang Fasilitasi.

4

c. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Promosi; 2) Kepala Sub Bidang Kerjasama. d. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan : 1) Kepala Sub Bidang Pengawasan ; 2) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 4. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi BPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Badan Penanaman Modal Daerah Pasal 5 BPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPMD, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah ; 2. melakukan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal ; 3. penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan Gubernur dan ketentuan perundang-undangan; 4. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan Negara/Provinsi/ Kabupaten/Kota atau badan/lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman modal ; 5. penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitasi serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal ; 6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal ; 7. pelayanan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat melalui multimedia ; 8. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal daerah; dan 9. penyelenggaraan urusan kesekretariatan BPMD. Pasal 7 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPMD mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan Kabupaten / Kota ; 2. merumuskan kebijakan dalam rencana penanaman modal Provinsi; 3. mengidentifikasi sumber - sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan penanaman modal Provinsi secara makro;

5

4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal perdagangan dan pariwisata Provinsi; 5. memberi perizinan penanaman modal di daerah dalam rangka tugas pembantuan, desentralisasi dan dekonsentrasi ; 6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal di daerah; 7. menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan penanaman modal yang mencakup wilayah Provinsi yang bersangkutan oleh Gubernur dan Kepala Badan; 8. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penanaman modal; 9. penyelenggaraan sistem informasi di bidang penanaman modal; 10. perencanaan tata ruang bidang penanaman modal Provinsi ; dan 11. promosi dan informasi penanaman modal. Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 8 Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, dan mengembangkan semua kegiatan penanaman modal daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi BPMD. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan, menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku ; 2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten / Kota; 3. pembinaan teknis di bidang penanaman modal lintas Kabupaten/ Kota; 4. perencanaan pengembangan dan penggalian sumber-sumber potensi daerah; 5. koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah perdagangan dan pariwisata provinsi; 6. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal di daerah; dan 7. penyelenggaraan urusan ketatausahaan BPMD. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 10 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada BPMD. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

6

1. 2. 3. 4. 5.

mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran BPMD; mengoordinasikan penyusunan pelaporan BPMD; mengoordinasikan, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan BPMD; pengoordinasian, rencana dan perumusan kebijakan teknis BPMD; pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian; 6. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; 7. pelaksanaan urusan umum rumah tangga dan perlengkapan; 8. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; 9. dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Sekretaris, membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 13 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran BPMD, serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 1. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; 2. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran BPMD ; 3. menghimpun bahan dan data penyusunan pelaporan BPMD; 4. mengolah, meneliti dan mempelajari bahan dan data penyusunan program, anggaran dan pelaporan ; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 15 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, serta melaksanakan administrasi keuangan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan penyusunan anggaran rutin;

7

2. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendaharawan rutin, bendaharawan gaji dan bendaharawan khusus penerima; 3. pengelolaan urusan pembukaan dan verifikasi; 4. penyusunan rencana kerja tahunan anggaran yang dituangkan dalam DUK (Daftar Usulan Kegiatan); dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 17 Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas ketatausahaan, administrasi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan barang serta administrasi kepegawaian, penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta menghimpun ketentuan perundangundangan serta produk hukum. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : 1. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan surat menyurat BPMD; 2. pelaksanaan administrasi surat menyurat; 3. melaksanakan kearsipan, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan; 4. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan ; 5. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang; 6. melaksanakan administrasi usul mutasi, cuti, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala; 7. penyusunan rencana pengembangan. pendidikan dan latihan pegawai BPMD; 8. perencanaan kesejahteraan pegawai; 9. penyusunan formasi pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 10. menghimpun bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; 11. menghimpun ketentuan perundang-undangan; 12. mengkaji dan menganalisa ketentuan perundang-undangan dan produk hukum; dan 13. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Pengembangan Iklim Investasi Pasal 19 Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan kebijakan penanaman modal, konsolidasi dan mengkaji rencana investasi. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi, menyelenggarakan fungsi : 1. mensosialisasikan kebijakan Penanaman Modal;

8

2. pengembangan iklim usaha serta langkah-langkah reformasi dan deregulasi di bidang penanaman modal; 3. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya daerah dan identifikasi peluang-peluang penanaman modal; 4. pengembangan potensial dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, daya saing, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya; 5. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPMD; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 21 Kepala Bidang Pengembangan Iklim Investasi, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Deregulasi; 2. Kepala Sub Bidang Potensi Daerah dan Pemberdayaan Usaha. Paragraf 1 Sub Bidang Deregulasi Pasal 22 Kepala Sub Bidang Deregulasi mempunyai tugas analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Sub Bidang Deregulasi, menyelenggarakan fungsi : 1. analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor primer; 2. analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor sekunder; 3. analisis dan penyusunan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor tersier; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Potensi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Pasal 24 Kepala Sub Bidang Potensi Daerah dan Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Sub Bidang Potensi Daerah dan Pemberdayaan Usaha, menyelenggarakan fungsi : 1. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer dan tersier serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik;

9

2. Identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor sekunder serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik; 3. pengumpulan data potensi daerah, potensi investasi daerah yang berpotensi untuk dikembangkan; 4. pengolahan data sumber daya alam yang potensial untuk ditawarkan kepada investor (penanaman modal); 5. penyiapan data untuk menyusun profil komoditi unggulan profil investor; 6. penyiapan bahan pengembangan penanaman modal di Kalimantan Tengah; 7. pengumpulan data dan informasi sebagai lahan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanaman modal; 8. pengkajian dan penelitian sumber daya/potensi daerah; 9. penyiapan makalah bahan seminar, simposium, temu usaha dan lainlain; dan 10. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Perizinan Dan Fasilitasi Pasal 26 Kepala Bidang Perizinan dan Fasilitasi mempunyai tugas pelayanan umum, memberikan fasilitas dan pelayanan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada investor maupun calon investor. Pasal 27 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Perizinan dan Fasilitas, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan koordinasi dalam penilaian PMA dan PMDN yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota; 2. penyelesaian administrasi pemberian persetujuan PMDN dan PMA serta perubahan sesuai kewenangan yang dimiliki propinsi; 3. penyelesaian administrasi pemberian izin bagi kegiatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan; 4. penyiapan pemberian fasilitas bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 28 Kepala Bidang Perizinan dan Fasilitasi, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Perizinan. 2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi. Paragraf 1 Sub Bidang Perizinan Pasal 29 Kepala Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas pelayanan administrasi pemberian izin penanaman modal dan tenaga kerja asing.

10

Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bidang Perizinan, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang persyaratan pemberian izin; 2. pelaksanaan pedoman pelayanan administrasi penyelesaian pemberian izin penanaman modal dan tenaga kerja asing; dan 3. pelaksanaan pendataan jenis dan jumlah perizinan yang telah dikeluarkan; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Fasilitasi Pasal 31 Kepala Sub Bidang Fasilitasi mempunyai tugas pelayanan dan fasilitasi bagi Penanaman Modal, dan melakukan kerjasama memfasilitasi KISS PMA/PMDN untuk Provinsi dan antar Kabupaten/Kota. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Sub Bidang Fasilitasi, menyelenggarakan fungsi : 1. pemberian pelayanan dan fasilitas kepada calon penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. pemberian fasilitasi PMA/PMDN sesuai kewenangan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota; 3. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan/fasilitasi kepada para investor; 4. pelaksanaan fasilitasi KISS PMA/PMDN untuk Provinsi dan antar Kabupaten/Kota; 5. pelaksanaan inventarisasi dan mengidentifikasi calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah, dan pengusaha PMA/PMDN yang ada di Kalimantan Tengah; dan 6. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bidang Promosi Dan Kerjasama Pasal 33 Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas kegiatan promosi, penerangan, komunikasi dan kerjasama penanaman modal di dalam dan di luar negeri guna meningkatkan dan mengarahkan investasi serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon penanam modal. Pasal 34 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama, menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan program promosi dan kerjasama ekonomi di bidang penanaman modal. 2. penyiapan bahan kebijaksanaan penanaman modal dalam menghadapi forum Internasional;

11

3. pelaksanaan kerjasama bilateral , regional dan multi nasional di bidang penanaman modal; 4. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri. 5. pelaksanaan penyebarluasan Informasi penanaman modal melalui multi media. 6. pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk mendukung pengembangan penanaman modal. 7. pelaksanaan kerjasama pengelolaan bidang penanaman modal dengan Kabupaten / Kota; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 35 Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Promosi. 2. Kepala Sub Bidang Kerjasama. Paragraf 1 Sub Bidang Promosi Pasal 36 Kepala Sub Bidang Promosi mempunyai tugas kegiatan promosi yang meliputi perkembangan informasi Sumber Daya, menyiapkan bahan-bahan peragaan dan menyiapkan data untuk menyebarluaskan informasi kepada media massa. Pasal 37 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Sub Bidang Promosi, menyelenggarakan fungsi : 1. pengumpulan dan penyiapan data untuk bahan menyebarluaskan Informasi di media massa , baik media elektronik maupun media cetak ; 2. penyiapan bahan - bahan program untuk kegiatan promosi dan informasi penanaman modal di dalam maupun di luar negeri. 3. pengkoordinasian penataan bahan dan data untuk keperluan promosi; 4. pelaksanaan penyebar luasan informasi penanaman modal melalui pameran, publikasi, temu usaha dan lain - lain; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Kerjasama Pasal 38 Kepala Sub Bidang Kerja Sama mempunyai tugas hubungan kerja sama dengan instansi, badan dan lembaga lainnya di bidang penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 39 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Sub Bidang Kerja Sama, menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan bahan teknis sebagai upaya meningkatkan hubungan kerjasama antar instansi terkait di dalam pengembangan penanaman modal;

12

2. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerjasama antar dunia usaha; 3. penyiapan , penyusunan dan menyajikan data informasi tentang minat calon penanam modal; 4. pelaksanaan tindak lanjut hasil kegiatan temu usaha dan hasil promosi yang telah mengadakan kesepakatan kerjasama; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pasal 40 Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan penanaman modal. Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, menyelenggarakan fungsi : 1. pengumpulan data tentang rencana pelaksanaan penanaman modal; 2. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan penanaman modal; 3. pemberian pelayanan administrasi dan kerjasama dengan kabupaten/Kota untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMA/PMDN); 4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PMA/PMDN sesuai kewenangan; 5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang diberikan pemerintah; 6. pelaksanaan analisis / pengolahan data terhadap pelaksanaan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang diberikan pemerintah dan terhadap penyelesaian tindak lanjut; 7. penyusunan statistik dan laporan penanaman modal; dan 8. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Pasal 42 Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan : 1. Kepala Sub Bidang Pengawasan; 2. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi. Paragraf 1 Sub Bidang Pengawasan Pasal 43 Kepala Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pasal 44 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Sub Bidang Pengawasan, menyelenggarakan fungsi :

13

1. penyusunan rencana dan program kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal; 2. pelaksanaan pengumpulan data rencana dan pelaksanaan penanaman modal; 3. pelaksanaan pengawasan di lapangan secara reguler dan insidentil sesuai dengan kebutuhan; dan 4. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pasal 45 Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas pengumpulan data pengkajian dan penilaian terhadap laporan yang disampaikan oleh penanam modal. Pasal 46 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi : 1. pelaksanaan pengumpulan data, mengkaji dan menilai kebenaran laporan yang disampaikan oleh perusahaan PMA/PMDN; 2. penyusunan laporan hasil analisis pelaksanaan penanaman modal; 3. penyiapan data dan penyajian data bahan Rakor / Mukor dan lain-lain sesuai dengan kepentingan; 4. mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal; dan 5. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 47 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mempunyai sebagian tugas BPMD. Pasal 48 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

14

BAB VII TATA KERJA Pasal 49 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan BPMD maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing - masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Uraian Tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada BPMD ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Peraturan Kepala Badan; Pasal 51 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 52 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd THAMPUNAH SINSENG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

BIDANG PERIZINAN DAN FASILITASI

SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG DEREGULASI

SUB BIDANG PERIZINAN

SUB BIDANG PROMOSI

SUB BIDANG PENGAWASAN

SUB BIDANG POTENSI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN USAHA

SUB BIDANG FASILITASI

SUB BIDANG KERJASAMA

SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd AGUSTIN TERAS NARANG