TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110 Telp/Fax : (021) 3519070 / 3513281

2016 Kata Pengantar Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya” maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menetapkan misi yaitu : 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi. 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit Adapun upaya yang dilakukan oleh BKIPM untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran

pembangunan

tersebut

diantaranya

dengan

menyusun

dokumen

perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT BKIPM Tahun 2016 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai KIPM pada tahun anggaran 2016. Demikian RKT BKIPM Tahun 2016 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jakarta, September 2015 a.n. Kepala Badan KIPM Sekretaris Badan KIPM

Agus Priyono i

Rencana Kinerja Tahunan| BKIPM- KKP

2016 Daftar Isi

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Lampiran 1. Pendahuluan ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1.

Tugas dan Peran organisasi -------------------------------------------------------------- 1

1.2.

Tujuan-------------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.3.

Sasaran ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. Rencana Kinerja Tahunan-------------------------------------------------------------------------- 4 2.1.

Rencana Strategis --------------------------------------------------------------------------- 4

2.2.

Arah Kebijakan ------------------------------------------------------------------------------- 6

2.3.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ----------------------------------------- 8

2.4.

Rencana Kerja dan Anggaran BKIPM ------------------------------------------------ 13

3. Penutup -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

ii


2016 Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator kinerja Program KIPM tahun 2016 ------------------------------------------------ 9

iii


2016 Daftar Grafik

Grafik 1. Alokasi anggaran program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan per jenis sasaran ------------------------------------------- 14 Grafik 2. Alokasi anggaran program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan per satker dan per jenis belanja---------------------- 14

iv


2016 Daftar Lampiran

Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan BKIPM TA 2014

v


2016 1. Pendahuluan

1.1.

Tugas dan Peran Organisasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka, pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan 1


2016 hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (traceability) sebagai instrumen pengendalian perdagangan. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade)/ hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan

Perikanan

Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan

mengendalikan

impor

komoditi

perikanan

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

2


sehingga

meningkatkan

2016 1.2.

Tujuan Tujuan

disusunnya

Rencana

Kerja

Tahunan

Badan

Karantina

Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2016 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran BKIPM tahun 2016 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BKIPM pada tahun 2016.

1.3.

Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan

BKIPM adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan BKIPM Tahun Anggaran 2016 sebagai tindak lanjut dari RPJM BKIPM tahun 2015-2019 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2016 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh BKIPM pada tahun 2016.

3


2016 2. Rencana Kinerja Tahunan 2.1.

Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewuj udkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” serta menetapkan misi antara lain : 1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni

mewujudkan pembangunan kelautan

dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Keberlanjutan

(Sustainability),

yakni

mewujudkan

pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, 4


2016 bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BKIPM dalam pembangunan kelautan dan perikanan

maka visi pembangunan KIPM

adalah “Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya”

serta

menetapkan misi : 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi. 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit 2.1.2. Tujuan Strategis Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional dengan sasaran : 1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area). 2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area. 3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra. 5


2016 4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta, 5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

2.2.

Arah Kebijakan Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2015-2019, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019 sebagai berikut: 1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi: a.

Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI

b.

Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.

6


2016 2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan melalui strategi a.

Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan

yang

sesuai standar melalui: • Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan • Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyarata negara tujuan • Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan • Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) • Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra • Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) • Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) b.

Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif • Harmonis sistem , perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya • Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi : a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management); b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan; c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik; 7


2016 d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

2.3.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

2.3.1. Sasaran Staretegis Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Karantina Ikan,

Pengendalian

Mutu

dan

Keamanan

Hasil

Perikanan

seiring

dengan

implementasi kinerja berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BKIPM tersebut dibagi dalam empat prespektif antara lain : 1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE SS1. Meningkatnya kemakmuran masyakarat KP 2. CUSTOMER PERSPECTIVE SS2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan SS3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif SS5. Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar SS6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif 4. LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE SS7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas SS8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses SS9. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 8


2016 SS10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel

2.3.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2016. Indikator kinerja BKIPM seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 1. Indikator kinerja Program KIPM tahun 2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

STAKEHOLDER PERSPEKTIVE 1

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

1

Pertumbuhan PDB perikanan

8

2

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri

73%

4

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

<10

5

Persentase peningkatan PNBP BKIPM

7,5%

6

Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan melalui sertifikasi karantina Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

COSTUMER PERSPEKTIVE 2

3

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan

3

7 8

9


15

10,38% 575 84%

2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 9

INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE 4 Tersedianya kebijakan 10 pembangunan yang efektif 5

Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar

11 12 13 14

15

16

17 18 19 20 21 22 23

24

10

TARGET

Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian analisis risiko

10

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

6,5

Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan Instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang teregistrasi di negara mitra Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan ISO 9001 dan ISO 17020 Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji Unit kerja lingkup otoritas kompeten yang konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi


114.500 139.000 230 175

75%

5

150 31 42 1.300 25 17 23

200

2016 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 25

Jumlah negara yang harmoni/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval) 6 Terselenggaranya 26 Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI pengendalian dan 27 Persentase penanganan kasus pengawasan sistem pelanggaran perkarantinaan, keamanan perkarantinaan, mutu hayati ikan dan sistem mutu yang dan keamanan hayati diselesesaikan ikan secara profesional 28 Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati dan partisipatif yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif 29 Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina 30 Tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE

TARGET 36

80% 95%

56

339 73%

7

Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas

31

Indeks kompetensi dan integritas BKIPM

77%

8

Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses

32

Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

50%

9

Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

33

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM

A (87)

10

Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel

34

Nilai kinerja anggaran BKIPM

Baik (83%)

35

Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM

100%

(Rincian target kinerja terlampir) 11


2016 Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut : 1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan 2. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan 4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleng meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestic. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK. Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil. Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

perlu

dilakukan

pengawasan

mutu

secara

konsisten

dan

berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan 12


2016 ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambak sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya Malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran eksport produk perikanan Indonesia. Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4.

Rencana Kerja dan Anggaran BKIPM Rencana kerja dan anggaran BKIPM tahun 2016 diarahkan untuk mencapai

target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovativ serta rencana kerja BKIPM dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 669.950.000.000,-. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh BKIPM untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan,

13


2016 pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut. Grafik 1. Alokasi anggaran program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan per jenis sasaran Belanja pegawai dan operasional perkantoran 251,242,846…

Prioritas (Stakeholder dan penambahan aset) 370,917,732…

Dukungan manajemen 47,784,679…

Grafik 2. Alokasi anggaran program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan per satker dan per jenis belanja.

199,336,405 150,690,686

UPT BKIPM

74,272,303 139,786,473 2,370,048 20,682,699 3,442,836 16,978,374

Setban

495,000 16,396,867 1,014,020 3,267,425

Pus SKK

849,000

Pus SM

18,340,646 922,450 4,205,346

Puskari

500,000 8,912,060 1,426,980 6,055,639

-

Bel Modal 14

50,000,000

100,000,000

Bel Barang Non Ops


150,000,000

Bel Barang Ops

200,000,000

Bel Pegawai

2016

3. Penutup Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2016 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis balanced scorecard (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain : 1. Meningkatnya kemakmuran masyakarat KP 2. Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor,impor dan antar area 3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan 4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif 5. Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif 7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas 8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses 9. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima 10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel

15


2016 Total rencana alokasi anggaran pembangunan BKIPM pada tahun 2016 sebesar Rp. 669.950.000.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari : 1. Belanja

pegawai

dan

Operasional

perkantoran

sebesar

Rp.

251,242,846,000,2. Dukungan manajemen sebesar Rp. 47,784,679,000,3. Prioritas (stakeholder dan penambahan asset) sebesar Rp. 370,917,732,000,Demikian Rencana Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan TA 2016 dalam mewujudkan “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”.

16


2016

LAMPIRAN

17


Lampiran 1. Rencana Kinerja Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2016 Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator

Target Tahun 2016

PROGRAM KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

8

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area (%) Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus) Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)

73

Presentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian analisis resiko (jenis) Peningkatan Nilai ekspor hasil perikanan melalui sertfikasi karantina (%) Persentase peningkatan PNBP BKIPM

≤ 10 15 575

84 10 10.38

7,5%

Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipati

Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar

Persentasi penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)

80

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan dan keamanan hayati Ikan yang diselesesaikan (%) Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi) Jumlah draft peraturan perundangan undangan bidang perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (dokumen) Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)

95 56 339 2

32,500

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya penatausahaan pusat karantina ikan

Indikator Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat) Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit) Jumlah Negara yang harmonis dalam standar penerapan sistem perkarantinaan ikan (negara) Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit) Persentase penatausahaan Pusat Krantina Ikan dan Keamanan Hayati Ikan yang tepat waktu (%)

Target Tahun 2016 139,000 230 2 175 100%

Kegiatan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar

Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif Terselengaranya penatausahaan pusat sertifikasi mutu

Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%)

75

Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat (lokasi) Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi) Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi negara mitra (unit) Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI)

5 31 150 82,000 22

Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan Jumlah draft peraturan perundangan undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (dokumen) Persentase penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesesaikan (%)

1,300

Persentase penatausahaan Pusat Sertifikasi Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan yang tepat waktu (%)

100

Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit)

13

Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit) Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja)

12

1 95

Kegiatan Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar

23

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif

Terselengaranya penatausahaan pusat manajemen mutu

Indikator Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang) Jumlah RSNI metode pengujian Jumlah jenis pengujian yang dilakukan uji banding Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi Jumlah negara yang harmoni/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval) Jumlah perjanjian kerja sama antar lembaga di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan Jumlah kerjasama bilateral, regional, multilateral di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan (paper) Tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan (%)

Jumlah kebijakan publik bidang perkarantinaan ikan, yang diselesaikan (dokumen) Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan) Persentase penatausahaan Pusat Standarisasi, Kepatuhan dan Kerjasama yang tepat waktu (%)

Target Tahun 2016 17 200 4 1,100 4 35

3

4

73%

3 2 100

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif Terwujudnya ASN BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel

Indek efekfivitas kebijakan pemerintah

6.5

Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup BKIPM

75

Persentase unit kerja lingkup BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Nilai Kinerja RB BKIPM

Nilai kinerja anggaran BKIPM

50%

A

Baik (80-90)

Program/ Kegiatan

Sasaran Kegiatan Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran

Indikator

Target Tahun 2016

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai BKIPM (%)

100

Persentase pemenuhan layanan perkantoran BKIPM (%)

100

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor sebanyak 575 unit No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Satuan Kerja Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Jakarta II Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas II Bandung Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjungpinang Stasiun KIPM Kelas II Merak Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke

Jumlah

Jumlah 27 53 54 57 12 2 78 48 8 26 3 5 30 2 20 3 6 13 2 13 29 3 6 3 1 3 2 2 1 7 7 14 10 1 11 13

575

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI sebesar 80 % Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Satuan Kerja BKIPM Kelas I Jakarta II SKIPM Kelas II Cirebon BKIPM Kelas II semarang SKIPM Kelas I yogyakarta BKIPM Kelas I Surabaya I BKIPM Kelas I surabaya II BKIPM Kelas I Medan I SKIPM Kelas I Medan SKIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan BKIPM Kelas II Palembang SKIPM Kelas I Lampung SKIPM Kelas I Pontianak SKIPM Kelas I Entikong BBKIPM Makassar BKIPM Kelas I Denpasar BBKIPM Jakarta I SKIPM Kelas I Batam

Target 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan dan keamanan hayati Ikan yang diselesesaikan sebesar 95 % No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Satuan Kerja Balai KIPM Kelas I Jakarta II BBKIPM Jakarta I BBKIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Jogjakarta Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas II Bandung Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke

Target 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

No 43 44 45 46

Satuan Kerja Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Banten Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu

Target 95% 95% 95% 95%

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif sebanyak 56 Lokasi No

Satuan Kerja

1 2

Balai KIPM Kelas I Jakarta II BBKIPM Jakarta I

3 4 5

BBKIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan

6 7

Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Surabaya I

8

Balai KIPM Kelas I Surabaya II

9 10 11

Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang

12 13 14

Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Semarang

15 16

Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pontianak

17 18

Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Jambi

19 20 21 22 23

Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Ambon

24

Stasiun KIPM Kelas I Batam

25

Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo

26 27

Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Lampung

Lokasi

Jumlah

Sungai Ciliwung Situ Cigudeg Sawangan Depok Situ Tonjong Kab. Bogor Jawa Barat Danau Matano, Kab. Luwu Timur Pangururan Kab. Toba Samosir Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam Kota Samarinda DAS Mahakam Hilir Kutai Kartanegara Danau Batur, Kintamani Bangli Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Kab. Surabaya

1 1 1 1 1 1

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Kab. Sidoarjo

1

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu Kab. Bojonegoro Danau Sentani Lombok Timur Sungai Komering Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

1

Sungai Barito, Kab. Barito Kuala (BATOLA) Danau Tondano, Kab. Minahasa Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Sungai Indra Giri Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas ( Sungai Rengas ) Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas ( Rasau Jaya )

1 1 1 1 1 1

Danau Maninjau Danau Sigombak Kab. Tebo Danau Dam Betuk Kab.Merangin Danau Bolanosau, Kab. Parigi Moutong Danau Sentarum (Kapuas Hulu) Sungai Rungan Kota Palangkaraya Danau Laguna (Ngade) Kota Ternate Sungai Wailela Desa Larike Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah Waduk Duriangkang, Kec. Sei Beduk, Kota Batam Waduk Sei Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam Sungai Bone Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo Danau Aneuk Laot Kota Sabang Danau Ranau, Kab. Lampung Barat

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

No

Satuan Kerja

Lokasi

Jumlah 1

34

Perairan Sungai Jeruk Desa Paya Benua, Kec.Mendo Barat , Kab. Bangka Stasiun KIPM Kelas I Kupang Telaga Air Sagu Kota Kupang Stasiun KIPM Kelas I Jogjakarta Waduk Sermo Stasiun KIPM Kelas I Medan II Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu Langkat Stasiun KIPM Kelas I Kendari Kabupaten Konawe Stasiun KIPM Kelas II Bandung Waduk Saguling Kab. Bandung Barat Waduk Cirata Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Kabupaten Banggai Laut

35

Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang Sungai Timun, Tanjung Pinang

1

36

Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan

1

37 38 39 40 41 42 43

Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke Stasiun KIPM Kelas II Sorong

44 45 46

Stasiun KIPM Kelas II Banten Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu

Danau Satonda, Pulau Satonda Kab. Dompu NTB Sungai Tamako Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulungan Kota Bau Bau Waduk Darma Kab, Kuningan Rawa Dogamit Danau Ayamaru Kab. Maybrat Danau uter Kab. Maybrat Sungai Cidanau Kabupaten Mamuju Muara Kungkai, Kecamatan Air Periukan Kab. Seluma

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 29 30 31 32 33

Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang

Jumlah

1 1 1 1 1 1 1

56

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina sebanyak 339 lokasi Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Satuan Kerja Balai KIPM Kelas I Jakarta II BBKIPM Jakarta I BBKIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Jogjakarta Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas II Bandung Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke

Jumlah 6 6 15 7 6 9 15 7 7 7 7 6 12 7 7 7 10 10 6 6 8 9 8 1 6 7 10 6 9 10 4 9 10 6 5 6 8 3 6 7 10 6

Kode 43 44 45 46

Satuan Kerja Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Banten Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu Jumlah

Jumlah 7 5 6 4 339

RINCIAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Jumlah draff peraturan perundangan undangan bidang perkarantinaan ikan yang diselesaikan sebanyak 2 dokumen No 1 2

Judul Draf Peraturan Perundangan Draft Permen KP tentang Karantina Ikan Draft Permen KP tentang Keamanan Hayati Ikan

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar sebesar 32.500 Sertifikat Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Propinsi/ Satuan Kerja Balai KIPM Kelas I Jakarta II BBKIPM Jakarta I BBKIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Jogjakarta Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas II Bandung Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke

Target 251 7,650 4,200 1,382 2,355 5,500 2,391 600 4 32 130 10 1,270 1,132 100 200 170 51 2 534 9 10 100 2 35 300 141 150 20 612 70 590 4 320 660 1 1,444 5 23 -

Kode 43 44 45 46

Propinsi/ Satuan Kerja Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Banten Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu Jumlah

Target 40 32,500

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar sebesar 139.000 Sertifikat Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Satuan Kerja Balai KIPM Kelas I Jakarta II BBKIPM Jakarta I BBKIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Jogjakarta Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas II Bandung Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Banten Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu Jumlah

Jumlah 77 5,743 11,000 11,159 15,812 4,000 12,533 355 2,500 2,210 1,000 9,500 2,221 1,931 1,000 3,500 1,570 3,800 3,000 2,128 1,641 1,850 647 1,800 750 3,000 2,165 2,622 2,512 250 500 210 2,800 700 500 1,540 310 10,819 1,500 15 574 3,619 2,127 275 1,235 139,000

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan sebesar 230 unit No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Satuan Kerja BKIPM Kelas I Jakarta II SKIPM Kelas II Bandung SKIPM Kelas II Cirebon BKIPM Kelas II Semarang SKIPM Kelas I Yogyakarta BKIPM Kelas I Surabaya I BKIPM Kelas I Surabaya II SKIPM Kelas I Medan II SKIPM Kelas I Jambi SKIPM Kelas I Lampung BBKIPM Makassar BKIPM Kelas I Denpasar BKIPM Kelas II Mataram BBKIPM Jakarta I SKIPM Kelas II Merak

Jumlah 70 7 3 5 2 24 8 21 1 9 3 9 1 61 6

Jumlah

230


Indikator Kinerja Jumlah negara yang harmonis dalam penerapan sistem perkarantinaan ikan sebanyak 2 negara No 1 2

Uraian Harmonisasi penerapan sistem perkarantinaan ikan dengan Kanada Harmonisasi penerapan sistem perkarantinaan ikan dengan Vietnam Jumlah

Jumlah 1 1 2

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) sebanyak 175 UPI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Lokasi/ Satuan Kerja BKIPM Kelas I Jakarta II SKIPM Kelas II Bandung SKIPM Kelas II Cirebon BKIPM Kelas II Semarang SKIPM Kelas I Yogyakarta BKIPM Kelas I Surabaya I BKIPM Kelas I Surabaya II SKIPM Kelas I Aceh BKIPM Kelas I Medan I SKIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan SKIPM Kelas I Padang SKIPM Kelas I Pekanbaru SKIPM Kelas I Jambi SKIPM Kelas I Lampung SKIPM Kelas I Pontianak SKIPM Kelas I Entikong SKIPM Kelas I Palangkaraya BKIPM Kelas II Banjarmasin BKIPM Kelas I Balikpapan BKIPM Kelas II Manado SKIPM Kelas II Tahuna SKIPM Kelas I Palu SKIPM Kelas II Luwuk Banggai BBKIPM Makassar SKIPM Kelas I Kendari SKIPM Kelas II Bau-Bau SKIPM Kelas I Ambon BKIPM Kelas I Denpasar BKIPM Kelas II Mataram SKIPM Kelas II Bima SKIPM Kelas I Kupang BKIPM Kelas I Jayapura SKIPM Kelas II Merauke SKIPM Kelas I Bengkulu SKIPM Kelas I Ternate BBKIPM Jakarta I SKIPM Kelas II Merak SKIPM Kelas I Pangkal Pinang SKIPM Kelas I Gorontalo SKIPM Kelas I Batam SKIPM Kelas II Tanjung Pinang Jumlah

Jumlah 2 4 8 9 4 12 3 4 7 3 6 2 4 4 5 2 1 2 13 5 1 2 4 5 3 1 2 7 5 2 3 3 3 4 5 3 4 3 2 7 6 175

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sebesar 75 % No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Satuan Kerja BKIPM Kelas I Jakarta II SKIPM Kelas II Cirebon BKIPM Kelas II semarang SKIPM Kelas I yogyakarta BKIPM Kelas I Surabaya I BKIPM Kelas I surabaya II BKIPM Kelas I Medan I SKIPM Kelas I Medan SKIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan BKIPM Kelas II Palembang SKIPM Kelas I Lampung SKIPM Kelas I Pontianak SKIPM Kelas I Entikong BBKIPM Makassar BKIPM Kelas I Denpasar BBKIPM Jakarta I SKIPM Kelas I Batam

Target 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Lokasi Perairan Laut yang dipetakan dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat sebanyak 5 lokasi No 1 2 3 4 5

Satuan Kerja BKIPM Kelas I Jakarta II BKIPM Kelas I Surabaya II SKIPM Kelas I Ambon SKIPM Kelas I Lampung SKIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan

Jumlah

Jumlah 1 1 1 1 1 5

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya sebanyak 27 lokasi NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

LOKASI Perairan Lampung Perairan Tj. Balai Asahan PPN Pelabuhan Ratu PPN Kejawanan Cirebon PPS Nizam Zachman PPS Bungus Pontianak Aceh Perairan Probolinggo Muara Angke PPN Brondong Perairan Denpasar Mataram Bima Kupang PPS Bitung Gorontalo Makassar PPS Kendari PPN Ambon PPN Ternate Perairan Sorong PPS Cilacap PPN Karangantu Muncar Bau Bau Tahuna

JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total

27

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi negara mitra sebesar 150 UPI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Satuan Kerja

Jumlah

Balai KIPM Kelas I Medan I Stasiun KIPM Kelas I Medan II Balai KIPM Kelas II Palembang Stasiun KIPM Kelas I Lampung Balai Besar KIPM Jakarta I Balai KIPM Kelas I Jakarta II Stasiun KIPM Kelas II Merak Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Bandung Balai KIPM Kelas II Semarang Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Denpasar Stasiun KIPM Kelas I Kupang Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Stasiun KIPM Pontianak Balai KIPM Kelas I Balikpapan Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Balai KIPM Kelas II Manado Stasiun KIPM Kelas II Palu Balai Besar KIPM Makassar Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Merauke Stasiun Kelas II Luwuk Banggai

10 12 1 5 5 15 5 5 5 5 15 15 5 2 1 2 1 5 5 2 15 5 5 2 1 1

Jumlah

150

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor sebanyak 83.000 sertifikat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Propinsi Balai besar KIPM Makassar Balai besar KIPM Jakarta I Balai KIPM I Jakarta II Balai KIPM I Medan I Balai KIPM I Balikpapan Balai KIPM I Denpasar Balai KIPM I Surabaya I Balai KIPM I Surabaya II Balai KIPM I Jayapura Balai KIPM kelas II Mataram Balai KIPM kelas II Palembang Balai KIPM kelas II Banjarmasin Balai KIPM kelas II Manado Balai KIPM kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Pangkal pinang Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM kelas II Bandung Stasiun KIPM kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM kelas II Tj. Pinang Stasiun KIPM kelas II Tj. Balai Asahan Stasiun KIPM kelas II Bima Stasiun KIPM kelas II Tahuna Stasiun KIPM kelas II Tarakan Stasiun KIPM kelas II Bau-Bau Stasiun KIPM kelas II Cirebon Stasiun KIPM kelas II Merauke

Jumlah 9,500 20,500 10,500 100 200 8,000 7,000 5,000 10 150 200 3,000 1,750 100 100 5 900 5 100 1,150 5 252 2,500 250 300 300 4,864 200 300 100 1,500 300 2 750 2 1,500 5

No 43 44 45 46

Propinsi Stasiun KIPM kelas II Sorong Stasiun KIPM kelas II Banten Stasiun KIPM kelas II Mamuju Stasiun KIPM kelas II Bengkulu Jumlah

Jumlah 200 1,400

83,000

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability sebesar 42 UPI Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Propinsi

Jumlah 8 8 3 4 2 3 4 4 3 3

DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Sumatera Utara Sumatera Selatan Kalimantan Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Bali Lampung

Jumlah

42

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebanyak 1.300 sertifikat No

UPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Balai Besar KIPM Jakarta I Balai Besar KIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Jakarta II Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas II Bandung Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjungpinang Stasiun KIPM Kelas II Merak Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke

Jumlah

Jumlah 91 127 146 111 8 4 158 120 10 40 5 9 70 4 40 10 18 28 10 24 82 8 18 5 2 7 2 2 2 12 42 19 20 2 22 22

1,300


Indikator Kinerja Jumlah draft peraturan perundangan undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan sebanyak 1 dokumen No 1

Judul Draf Peraturan Perundangan Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Monitoring Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan sebesar 95 % Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35

Propinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa tengah Di yogyakarta Jawa timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Kepulauan Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara

Jumlah 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 sebanyak 13 UPT

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama UPT Pusat SKK, BKIPM Dit Perbenihan, PB BBKIPM Makassar BBKIPM Jakarta I BKIPM Kelas I Jakarta II BKIPM Kelas I Surabaya I BKIPM Kelas I Surabaya II BKIPM Kelas I Semarang SKIPM Kelas I Lampung SKIPM Kelas II Merauke BKIPM Kelas I Denpasar SKIPM Kelas I Cirebon BKIPM Kelas I Medan I

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 sebanyak 12 UPT No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nama UPT SKIPM Kelas II Bandung SKIPM Kelas I Medan II SKIPM Kelas I Yogyakarta SKIPM Kelas I Jambi BKIPM Kelas II Palembang SKIPM Kelas I Entikong SKIPM Kelas II Palangkaraya BKIPM Kelas II Mataram BBKIPM Jakarta I SKIPM Kelas II Merak SKIPM Kelas I Pangkal Pinang SKIPM Kelas I Batam

Jumlah

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu sebanyak 23 unit kerja

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Unit Kerja DKP Lampung DKP Sumatera Utara DKP Kalimpantan Utara DKP NTB DKP Sulawesi Tenggara DKP Jawa Barat DKP Banten

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BBAT Sukabumi BBAP Situbondo BBPL Jepara BBPL Lampung LPPIL Serang LPPMHP Jakarta LPPMHP Surabaya PT. SGS PT. Mutu Agung Lestari BUSKIPM PT. Angler Lab Bangil LPPMHP Lampung PPN Pekalongan PPS Nizam Zachman PPS Bitung

Jumlah

23

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji sebanyak 17 Laboratorium No

Nama Laboratorium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Balai KIPM Kelas I Medan I Stasiun KIPM Kelas I Medan II Balai KIPM Kelas II Palembang Stasiun KIPM Kelas I Lampung BBKIPM Jakarta I Balai KIPM Kelas I Jakarta II Stasiun KIPM Kelas I Cirebon Balai KIPM Kelas I Semarang Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Denpasar Stasiun KIPM Kelas I Kupang BBKIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Kendari Balai KIPM Kelas I Manado Stasiun KIPM Kelas I Ambon Balai KIPM Kelas I Jayapura

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 200 orang Kode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Propinsi/ Satuan Kerja

Balai KIPM Kelas I Jakarta II BBKIPM Jakarta I BUSKIPM BBKIPM Makassar Balai KIPM Kelas I Medan I Balai KIPM Kelas I Balikpapan Balai KIPM Kelas I Denpasar Balai KIPM Kelas I Surabaya I Balai KIPM Kelas I Surabaya II Balai KIPM Kelas I Jayapura Balai KIPM Kelas II Mataram Balai KIPM Kelas II Palembang Balai KIPM Kelas II Banjarmasin Balai KIPM Kelas II Manado Balai KIPM Kelas II Semarang Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru Stasiun KIPM Kelas I Pontianak Stasiun KIPM Kelas I Padang Stasiun KIPM Kelas I Jambi Stasiun KIPM Kelas I Palu Stasiun KIPM Kelas I Entikong Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya Stasiun KIPM Kelas I Ternate Stasiun KIPM Kelas I Ambon Stasiun KIPM Kelas I Batam Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo Stasiun KIPM Kelas I Aceh Stasiun KIPM Kelas I Lampung Stasiun KIPM Kelas I Pangkal Pinang Stasiun KIPM Kelas I Kupang Stasiun KIPM Kelas I Jogjakarta Stasiun KIPM Kelas I Medan II Stasiun KIPM Kelas I Kendari Stasiun KIPM Kelas II Bandung Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan Stasiun KIPM Kelas II Bima Stasiun KIPM Kelas II Tahuna Stasiun KIPM Kelas II Tarakan Stasiun KIPM Kelas II Bau Bau Stasiun KIPM Kelas II Cirebon Stasiun KIPM Kelas II Merauke Stasiun KIPM Kelas II Sorong Stasiun KIPM Kelas II Banten

Jumlah

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4

Kode

45 46 47

Propinsi/ Satuan Kerja

Stasiun KIPM Kelas II Mamuju Stasiun KIPM Kelas II Bengkulu Ditjen Perikanan Tangkap dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah

Jumlah

3 3 20 200

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator kinerja jumlah RSNI metode pengujian sebanyak 5 RSNI No

Uraian RSNI

1 2 3 4 5

Deteksi Megalocytivirus dengan Nested RT PCR Deteksi WSSV secara Histopatologi Deteksi Aphanomyces icadans Pengujian Vibrio parahaemolyticus Pengujian Salmonella secara molekuler

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi sebanyak 4 jenis uji No

Jenis Uji

1 2 3 4

Parameter uji jenis bakteri HPIK Parameter uji jenis bakteri mutu dan keamanan hasil perikanan Parameter uji jenis virus Parameter uji parameter kimia

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah negara yang harmoni/kerjasama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan MoU/MRA/Approval) No 1

Negara Mitra

Jumlah

Malaysia (Kerjasama Baru) Singapura (Kerjasama Baru) Korea Selatan (Kerjasama Perpanjang)

Jumlah

1 1 1

3 Negara

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah perjanjian kerja sama antar lembaga di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebanyak 3 dokumen No

Uraian 1 2 3 4

BPOM BSN BNSP Perguruan Tinggi/Asosiasi

Jumlah 1 1 1 1

Jumlah

4

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja Jumlah kerjasama bilateral, regional, multilateral di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebanyak 4 paper No

Uraian 1 2 3 4 5

CODEX ASEAN GFSA - FAO OIE SPS

Jumlah 1 1 1 1 1

Jumlah

5

RINCIAN TARGET KINERJA Indikator Kinerja 33. (IK33) Jumlah hasil uji banding dan rujukan yang divalidasi sebanyak 1000 sampel No

Metoda

1 Jumlah sampel pengujian yang dilakukan oleh laboratorium acuan dalam rangka uji banding dan rujukan

Jumlah

nyak 1000 sampel Jumlah

1000 sampel

1000 sampel

TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Recommend Documents