KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 251/KEP-BKIPM/2013 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DAN SERVICE LEVEL ARRANGEMENT UNTUK IMPOR KOMODITAS IKAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar dan Service Level Arrangement Untuk Impor Komoditas Ikan Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendaian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006;
5.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
6.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;
9.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindak Karantina Ikan; 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.53/MEN/2010 Tentang Penetapan Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina; 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2013 tentang Penetapan Jenis - Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DAN SERVICE LEVEL ARRANGEMENT UNTUK IMPOR KOMODITAS IKAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.
KESATU
:
Menetapkan prosedur operasional standar dan service level arrangement untuk impor komoditas ikan dalam kerangka Indonesia National Single Window di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut POS dan SLA INSW BKIPM sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA
:
POS dan SLA INSW BKIPM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan sistem pelayanan terhadap: a. impor komoditas ikan untuk jalur merah; dan b. impor komoditas ikan untuk jalur hijau.
KETIGA
:
POS dan SLA INSW BKIPM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan tindakan karantina ikan di kawasan pabean dalam mendukung sistem Custom Clearance yang berkaitan dengan impor ikan secara elektronik.
KEEMPAT
:
Dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA menjadi tidak berfungsi, maka digunakan sistem manual.
KELIMA
:
Sistem pelayanan dalam kerangka INSW sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
KEENAM
:
Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2013
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
NARMOKO PRASMADJI
No.
Lembar Pengesahan
1. Sekretaris BKIPM 2. Kabag. Kepegawaian, Hukum dan Organisasi 3. Kabag. Informasi dan Kehumasan
Paraf
LAMPIRAN
: Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: 251/KEP-BKIPM/2013 Tentang Prosedur Operasional Standar dan Service Level Arrangement Untuk Impor Komoditas Ikan Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Komitmen Negara Republik Indonesia yang sangat tinggi dalam mendukung pelaksanaan perdagangan global di tingkat regional ASEAN ditunjukkan dengan penyusunan dan pemberlakuan sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat, dan akurat. Dengan memberlakukan sistem tersebut diharapkan dapat mengatasi kondisi pelayanan yang ada saat ini yang masih banyak terjadi kekurangan seperti masalah waktu, birokrasi yang terlalu berbelit-belit, tingginya pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam pengurusan surat, serta tidak akuratnya data yang berikan oleh petugas. Dengan adanya sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat, dan akurat diharapkan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan nasional dapat terselesaikan, khususnya yang terkait dengan berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan transnasional, penyelundupan obat-obatan, illegal
fishing, dan juga peredaran ikan secara melawan hukum. Pembangunan sistem tersebut diselenggarakan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance melalui
pembangunan
otomasi
sistem
pelayanan
yang
terintegrasi
antarpemerintah dengan tujuan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kelautan dan perikanan, dimana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari juga berhubungan dengan kegiatan proses ekspor-impor ikan yang dalam hal ini pelaksanaan secara teknis sistem penanganan lalu lintas impor
dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka diperlukan suatu Prosedur Operasional Standar (POS) dan
Service Level Arrangement (SLA). Penyusunan POS dan SLA diperuntukkan bagi impor komoditas ikan dalam kerangka Indonesia National Single Window, yang dalam implementasinya Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan membagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Merah dan Jalur Hijau.
B. MAKSUD dan TUJUAN Maksud disusunnya POS dan SLA sebagai acuan bagi petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan lalu lintas impor ikan. Sedangkan tujuan disusunnya POS dan SLA dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi petugas karantina ikan dan kepastian usaha bagi pengguna jasa dan mendukung transparansi dan keterbukaan dalam sistem pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan karantina ikan. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Keputusan Kepala Badan ini terdiri dari: 1. Impor Komoditas Ikan untuk Jalur Merah; 2. Impor Komoditas Ikan untuk Jalur Hijau.
D. PENGERTIAN 1.
Karantina ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2.
Hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut HPIK, adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi
atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 3.
Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut media Pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa HPIK.
4.
Media pembawa beresiko tinggi adalah media pembawa dalam bentuk hidup, dan/atau Media Pembawa yang berasal dari negara yang sedang terjangkit (wabah) HPIK dan/atau Media Pembawa dalam keadaan mati yang berpotensi sebagai inang dan pembawa/carrier HPIK.
5.
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6.
Pemasukan adalah memasukkan Media Pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7.
Pemeriksaan dokumen adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dan persyaratan lainnya.
8.
Pemeriksaan Klinis adalah tindakan untuk mengetahui jenis, jumlah dan status kesehatan Media Pembawa yang dilalulintaskan.
9.
Penahanan adalah tindakan menahan Media Pembawa yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10.
Penolakan adalah tindakan tidak diizinkannya Media Pembawa dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11.
Surat penahanan sementara (KI-D10) adalah dokumen resmi yang ditandatangani
oleh
petugas
Karantina
ikan
di
tempat
pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penahanan. 12.
Surat penolakan (KI-D11) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas
karantina
ikan
di
tempat
pemasukan/pengeluaran,
yang
menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penolakan. 13.
Surat pemusnahan (KI-D13) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan di tempat pemasukan/pengeluaran yang menyatakan tindakan pemusnahan terhadap Media Pembawa yang dimasukkan atau akan dikeluarkan, baik karena tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari HPIK, rusak, busuk, atau tidak memenuhi
persyaratan karantina atau persyaratan lainnya. 14.
Surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan (KI-D7) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina ikan di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebaskan.
15.
Jalur merah adalah mekanisme pelayanan karantina ikan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan klinis Media Pembawa (jenis, jumlah dan status kesehatan) di kawasan pabean.
16.
Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan karantina ikan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan pemeriksaan dokumen di kawasan pabean.
17.
Petugas karantina ikan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
18.
Pemohon adalah Importir baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang melakukan kegiatan pemasukan Media Pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB II PELAKSANAAN
A. Hari dan Jam Kerja Layanan sistem dan prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi wajib periksa karantina ikan dilaksanakan setiap hari selama 24 jam. B. Petugas UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam pelaksanaan penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan impor ikan dilaksanakan oleh: 1. Petugas Penerima Dokumen/Operator; 2. Petugas Verifikasi/Koordinator Analis; 3. Petugas Pemeriksa Dokumen; 4. Petugas Pemeriksa Klinis; 5. Petugas Pengawas. C. Persyaratan Pemasukan Dalam
memasukan
ikan,
importir
harus
mengajukan
permohonan
pemeriksaan karantina dengan persyaratan: 1. Importir telah teregistrasi pada Pusat Karantina Ikan atau UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2. Importir telah memiliki izin dan/atau rekomendasi untuk importasi komoditi perikanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 3. Media pembawa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan (Health Certificate) dari negara asal kecuali untuk Media Pembawa yang tergolong benda lain; 4. Pemasukan media pembawa melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan; 5. Media pembawa dilaporkan ke petugas karantina ikan dan dalam kondisi siap dilakukan pemeriksaan klinis oleh petugas karantina ikan.
D. Prosedur Operasional Standar (POS) dan Service Level Arrangement (SLA) 1. Jalur Merah Pelayanan sistem dan prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi wajib periksa karantina ikan untuk jalur merah dilakukan oleh UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tempat pemasukan terhadap komoditas yang merupakan media pembawa beresiko tinggi atau komoditi yang dilarang dan dibatasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. a. POS Prosedur pelayanan pemasukan (impor) terhadap komoditi ikan pada Jalur Merah dilakukan sebagai berikut: 1. Pemohon yang teregistrasi mengajukan permohonan Pelaporan Pemeriksaan Karantina (PPK) untuk komoditi yang akan diimpor (on
line atau manual) pada hari dan jam kerja dengan ketentuan: a.
permohonan PPK sudah diajukan 1 (satu) hari sebelum pemasukan
media
pembawa
(dalam
bentuk
segar/beku/kering) atau 2 (dua) hari sebelum pemasukan media pembawa (dalam bentuk hidup); b.
Media Pembawa dalam kondisi siap dilakukan pemeriksaan klinis oleh petugas karantina ikan; dan
c.
jenis barang yang akan diperiksa tidak lebih dari 3 (tiga) macam dan 3 (tiga) bentuk, dalam kemasan standar 20 (dua puluh) inci di dalam 1 (satu) peti kemas dengan jumlah peti kemas dalam
1 (satu) frekuensi/transaksi
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) peti kemas. 2. Permohonan PPK diterima oleh Petugas Penerima Dokumen/Operator, dan diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis. 3. Petugas Verifikasi/Koordinator Analis menerima dan mendisposisi permohonan
PPK,
dan
diteruskan
ke
Petugas
Penerima
Dokumen/Operator. 4. Petugas
Penerima
Dokumen/Operator
berdasarkan
disposisi
menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen dan diteruskan kepada Petugas Pemeriksa Dokumen bersama data PPK.
5. Petugas Pemeriksa Dokumen melaksanakan pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dokumen. 6. a). Dalam hal dokumen dianggap lengkap dan sesuai, maka LHP diteruskan
ke
Petugas
Verifikasi/Koordinator
Analis
guna
disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis. b). Apabila dokumen dianggap tidak lengkap dan tidak sesuai, maka LHP diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis guna disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator. 7. Petugas Penerima Dokumen/Operator menerbitkan Surat Penahanan Sementara (KI-D10) sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dan disampaikan ke Pemohon. Pemohon diberi waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen. a)
Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, Pemohon dapat melengkapi dokumen
pemohonannya,
maka
LHP
disampaikan
Petugas
Pemeriksa Dokumen kepada: i). Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk diteruskan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator guna diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis; ii). Petugas Penerima Dokumen/Operator menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis kepada Petugas Pemeriksa Klinis; iii). Petugas Pemeriksa Klinis melakukan pemeriksaan terhadap jenis, jumlah dan status kesehatan dan hasilnya dituangkan dalam LHP Klinis; iv). Jika hasil pemeriksaan klinis tidak sesuai, maka LHP Klinis disampaikan kepada Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk diteruskan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator guna dikeluarkan Surat Penolakan (KI-D11) sebagaimana tercantum
dalam
formulir
2
dan
disampaikan
kepada
Pemohon; v). Jika hasil pemeriksaan klinis sesuai, LHP diteruskan kepada Petugas Verifikasi/Kooridnator Analis untuk dilakukan verifikasi dan
diterbitkan
Surat
Persetujuan
Pengeluaran
Media
Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) sebagaimana tercantum dalam formulir 3 dan disampaikan kepada Pemohon. b) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemohon tidak dapat melengkapi dokumennya, maka: i). LHP Dokumen disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Dokumen kepada Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk diteruskan kepada
Petugas
Penerima
Dokumen/Operator
guna
dikeluarkan Surat Penolakan (KI-D11) dan disampaikan kepada Pemohon. ii). Apabila setelah 3 (tiga) hari Pemohon tidak melakukan ReEkspor,
maka
menerbitkan
Petugas
Surat
Penerima
Pemusnahan
Dokumen/Operator
(KI-D13)
sebagaimana
tercantum dalam formulir 4 dan disampaikan kepada Pemohon.
Gambar 1. Alur prosedur operasional standar pemasukan (impor) Media Pembawa melalui Jalur Merah PEMOHON
PETUGAS PENERIMA DOKUMEN / OPERATOR
PETUGAS VERIFIKASI/ KOORDINATOR ANALIS
PETUGAS PEMERIKSA PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN KLINIS
PETUGAS PENGAWAS
MULAI PENGAJUAN DOKUMEN IMPOR
PPK
PPK MENERIMA & MENDISPOSISI PPK DISPOSISI
PPK
PPK
Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN
PPK Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN
PEMERIKSAAN DOKUMEN
DOKUMEN Lengkap dan Sah ?
YA
TIDAK
MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI LHP
LHP DOKUMEN
DISPOSISI
KI-D10 SURAT PENAHANAN SEMENTARA
LHP DOKUMEN
KI-D10 Srt. PERINTAH PENAHANAN
Dlm waktu 3 hari (maksimum) untuk melengkapi
PENGAJUAN KELENGKAPAN DOKUMEN
Dokumen
Dokumen
PROSES PENGAWASAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA
MENERIMA & MENDISPOSISI
DISPOSISI
Dokumen PEMERIKSAAN DOKUMEN
TIDAK
DOKUMEN Lengkap dan Sah?
A
YA
B
PEMOHON
PETUGAS PENERIMA DOKUMEN / OPERATOR
PETUGAS VERIFIKASI/ KOORDINATOR ANALIS
PETUGAS PEMERIKSA PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN KLINIS A
MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI
PETUGAS PENGAWAS
B
LHP DOKUMEN
DISPOSISI
KI-D11 SURAT PENOLAKAN
LHP KI-D11 Srt. PERINTAH PENOLAKAN
KI-D13: SURAT PEMUSNAHAN
PROSES PENGAWASAN PENOLAKAN MEDIA PEMBAWA
LHP DOKUMEN
KI-D13: SURAT PEMUSNAHAN Srt. PERINTAH PEMUSNAHAN
PROSES PENGAWASAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA
MENERIMA, DAN MENDISPOSISI
SELESAI DISPOSISI LHP DOKUMEN Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS
Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS
PEMERIKSAAN KLINIS
YA
SESUAI?
TIDAK
LHP KLINIS
LHP KLINIS
MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI
DISPOSISI
KI-D7
SELESAI
KI-D7
LHP KLINIS
PROSES PENGAWASAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
b. SLA Petugas
Karantina dalam
memberikan
pelayanan
pemasukan
(impor) terhadap komoditi ikan pada jalur merah dengan menggunakan standar waktu sebagai berikut: No
Uraian
Waktu
1.
Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)
15 menit
2.
Dokumen PPK diterima, diverifikasi, dan didisposisi (P2)
30 menit
3.
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen (P3.a) dan
15 menit
penyampaian kepada Petugas Pemeriksa Dokumen (P3.b) 4.
Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan Penerbitan Lembar
50 menit
Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen (P4) 5.
LHP Dokumen diterima, diverivikasi, dan disposisi (P5)
30 menit
6.
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis dan
15 menit
penyampaian kepada Petugas Pemeriksa Klinis (P6)
7.
Pelaksanaan Pemeriksaan klinis dan Penerbitan LHP Klinis (P7)
240 menit
8.
LHP Klinis diterima, diverifikasi, dan disposisi (P8)
15 menit
9.
Penerbitan KI-D7 (Surat Persetujuan Pengeluaran Dari
40 menit
Tempat Pemasukan) (P9) TOTAL WAKTU
450 menit
Gambar 2. Service Level Arrangement Pemasukan (Impor) Komoditi Perikanan Melalui Jalur Merah
-
-
2.
Jalur Hijau Pelayanan sistem dan prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi wajib periksa karantina ikan untuk jalur hijau dilakukan oleh UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tempat pemasukan yang memiliki kegiatan impor. a. POS Prosedur pelayanan sistem prosedur pemasukan (impor) terhadap komoditi ikan pada Jalur Hijau dilakukan sebagai berikut: 1) Pemohon yang teregistrasi mengajukan permohonan PPK untuk komoditi yang akan diimpor (on line atau manual) pada hari dan jam kerja dengan ketentuan: a) Permohonan
PPK
sudah
diajukan
1
(satu)
hari
sebelum
pemasukan media pembawa (dalam bentuk segar/beku/kering) atau 2 (dua) hari sebelum pemasukan media pembawa (dalam bentuk hidup); b) Pada kondisi tertentu barang yang masuk dicurigai diduga tertular HPIK, terjadi penurunan mutu, dan merupakan barang yang dilarang/dibatasi, maka prosedur pemasukan dilakukan melalui Jalur Merah. 2) Permohonan PPK diterima oleh Petugas Penerima Dokumen/Operator, dan diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis. 3) Petugas Verifikasi/Koordinator Analis menerima dan mendisposisi permohonan
PPK
dan
diteruskan
kepada
Petugas
Penerima
berdasarkan
disposisi
Dokumen/Operator. 4) Petugas
Penerima
Dokumen/Operator
menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen dan meneruskan ke Petugas Pemeriksa Dokumen bersama data PPK. 5) Petugas Pemeriksa Dokumen melaksanakan pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dokumen. 6) a) Dalam hal dokumen dianggap lengkap dan sesuai, maka LHP diteruskan
ke
Petugas
Verifikasi/Koordinator
Analis
guna
disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator untuk
menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan (KI-D7). b) Apabila dokumen dianggap tidak lengkap dan tidak sesuai, maka LHP diteruskan ke Petugas Verifikasi/Koordinator Analis guna disampaikan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator. 7) Petugas Penerima Dokumen/Operator menerbitkan Surat Penahanan Sementara (KI-D10) dan disampaikan ke Pemohon. Pemohon diberi waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen. a)
Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemohon dapat melengkapi dokumen pemohonannya, maka LHP disampaikan oleh Petugas Verifikasi/Koordinator Analis kepada Petugas Pemeriksa Dokumen untuk diteruskan kepada Petugas Penerima Dokumen/Operator guna diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan disampaikan kepada Pemohon.
b) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, Pemohon tidak dapat melengkapi dokumennya, maka LHP disampaikan oleh Petugas Pemeriksa Dokumen kepada Petugas Verifikasi/Koordinator Analis untuk
diterbitkan
Penerima
Surat
Penolakan
Dokumen/Operator.
(KI-D11)
oleh
Petugas
Petugas Penerima
Dokumen/Operator membuatkan Surat Penolakan (KI-D11) dan disampaikan kepada Pemohon. c)
Apabila setelah 3 (tiga) hari Pemohon tidak melakukan Re-Ekspor, maka Petugas Penerima Dokumen/Operator menerbitkan Surat Pemusnahan (KI-D13) dan disampaikan ke Pemohon.
Gambar 3. Alur Prosedur Operasional Standar Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau PEMOHON
PETUGAS PENERIMA DOKUMEN / OPERATOR
PETUGAS VERIFIKASI/ KOORDINATOR ANALIS
PETUGAS PEMERIKSA PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN KLINIS
PETUGAS PENGAWAS
MULAI PENGAJUAN DOKUMEN IMPOR
PPK
PPK MENERIMA & MENDISPOSISI PPK DISPOSISI
PPK
PPK
Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN
PPK Srt. PERINTAH PEMERIKSAAN DOKUMEN
PEMERIKSAAN DOKUMEN
DOKUMEN Lengkap dan Sah ?
YA
TIDAK
MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI LHP
LHP DOKUMEN
DISPOSISI
KI-D10 SURAT PENAHANAN SEMENTARA
LHP DOKUMEN
KI-D10 Srt. PERINTAH PENAHANAN
Dlm waktu 3 hari (maksimum) untuk melengkapi
PENGAJUAN KELENGKAPAN DOKUMEN
Dokumen
Dokumen
PROSES PENGAWASAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA
MENERIMA & MENDISPOSISI
DISPOSISI
Dokumen PEMERIKSAAN DOKUMEN
TIDAK
DOKUMEN Lengkap dan Sah?
A
YA
B
PEMOHON
PETUGAS PENERIMA DOKUMEN / OPERATOR
PETUGAS VERIFIKASI/ KOORDINATOR ANALIS
PETUGAS PEMERIKSA PETUGAS PEMERIKSA DOKUMEN KLINIS A
MENERIMA, VERIFIKASI & MENDISPOSISI
PETUGAS PENGAWAS
B
LHP DOKUMEN
DISPOSISI
KI-D11 SURAT PENOLAKAN
LHP KI-D11 Srt. PERINTAH PENOLAKAN
LHP DOKUMEN
KI-D13: SURAT PEMUSNAHAN KI-D13: SURAT PEMUSNAHAN
PROSES PENGAWASAN PENOLAKAN MEDIA PEMBAWA
Srt. PERINTAH PEMUSNAHAN
MENERIMA, DAN MENDISPOSISI
SELESAI
PROSES PENGAWASAN PEMUSNAHAN MEDIA PEMBAWA
DISPOSISI LHP DOKUMEN
KI-D7 KI-D7
SELESAI
PROSES PENGAWASAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
b. SLA Petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan pemasukan (impor) terhadap komoditi ikan pada Jalur Hijau dengan menggunakan standar waktu sebagai berikut: No
Uraian
Waktu
1.
Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)
15 menit
2.
Dokumen PPK diterima, diverifikasi, dan didisposisi (P2)
30 menit
3.
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen (P3.a) dan disampaikan kepada Petugas Pemeriksa Dokumen (P3.b)
15 menit
4.
Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen dan Penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen (P4)
50 menit
5.
LHP Dokumen diterima, diverifikasi, dan didisposisi (P5)
30 menit
6.
Penerbitan KI-D7 (Surat Persetujuan Pengeluaran Dari Tempat Pemasukan) (P6)
40 menit
TOTAL WAKTU
180 menit
Gambar 4. Service Level Arrangement Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau
-
E.
-
Pembiayaan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan impor komoditas ikan baik untuk jalur merah maupun lajur hijau dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III PENUTUP
POS dan SLA diterbitkan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Ikan dan pengguna jasa (importir) dalam pelaksanaan kegiatan lalu lintas impor ikan serta memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam sistem pelayanan publik.
DAFTAR FORMULIR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 251 / KEP-BKIPM/2013 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DAN SERVICE LEVEL ARRANGEMENT UNTUK IMPOR KOMODITAS IKAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR FORMULIR
ISI FORMULIR
1
Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7)
2
Surat Penahanan Sementara (KI-D10)
3
Surat Penolakan (KI-D11)
4
Surat Pemusnahan (KI-D13)
Formulir 1
Formulir 2
Formulir 3
Formulir 4
