PROGRAM UNGGULAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (BKIPM)
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (BKIPM) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2011
DASAR HUKUM BKIPM 1. Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Pasal 345 huruf j : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2. Permen KP Nomor Per 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Permen KP Nomor Per 25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan.
AMANAT PEMBENTUKAN Melaksanakan : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan erikananP Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu danKeamanan Hasil Perikanan
TUGAS DAN FUNGSI 1. Melaksanakan Pencegahan Masuk Dan Tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, 2. Melaksanakan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
BAGAN ORGANISASI BADAN KARANTINA IKAN , PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BAGAN ORGANISASI BADAN KARANTINA IKAN , PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KEPALA BADAN Prof.Dr.Ir.Mohamad Syamsul Maarif, M.Eng.Dipl.Ing, DEA. NIP. 19580904 198203 1 004
SEKRETARIS BADAN
KEPALA PUSAT KARANTINA IKAN Ir. Muh. Ridwan,
KEPALA PUSAT SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Dr. Ir. Nazory Djazuli, M.Sc
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PELAKSAN A
KEPALA PUSAT MANAJEMEN MUTU Dra. Budi Susilowati, M.Si NIP. 19580505 198503 2 002
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BKIPM
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KARANTINA IKAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 2010-2014
VISI MEWUJUDKAN PRODUK PERIKANAN YANG SEHAT BERMUTU, AMAN DAN
MISI
Grand Strategy PENGEMBAN GAN DAN PEMBINAAN
MENGENDALIKAN KESEHATAN IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PEMBINAAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN
PENGEMBAN GAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KEMANAN
Grand Strategy PENGUATAN KELEMBAGA AN DAN SUMBER
REVOLUSI BKIPM PERUBAHAN MENDASAR SISTIM LAYANAN DARI SERTIFIKASI END PRODUCT MENJADI IN PROCCESS/INLINE INSPECTION DENGAN KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM, SESUAI STANDAR NASIONAL MAUPUN
PROGRAM DAN SASARAN PEMBANGUNAN BKIPM
:
:
KEGIATAN UNGGULAN :
1. PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SISTEM
PERKARANTINAAN
IKAN MELALUI : •
Penerapan Inline Inspection Dalam Rangka Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan Karantina Serta Sertifikasi
Kesehatan Ikan Terhadap
Hasil Perikanan Yang Dilalulintaskan (Dari 6 Hari Menjadi 1 Hari) 2. PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEMANAN HASIL PERIKANAN, MELALUI : •
Pengembangan Sistem Sertifikasi HACCP,
•
Pengembangan Sistem Sertifikasi
HC Berbasis IPI (In Proces
Inspection) (Dari 14 Hari Menjadi 1 Hari) 3. PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SESUAI KETENTUAN STANDAR, MELALUI : •
Peningkatan
Kompetensi
Personil
Dalam
Penerapan
Sistem
Manajemen Dan Sistem Jaminan Mutu •
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Di Lingkup Otoritas Kompeten Pusat Dan Daerah
•
Pengembangan Sistem Traceabilty
•
Pengembangan Jejaring Labatorium
TARGET DAN SASARAN Target Dan Sasaran Pogram Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
Meningkatnya lalu
Persentase media pembawa hama dan penyakit
lintas hasil perikanan
ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas
yang memenuhi
Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
sistem
serta Hama dan Penyakit Ikan (HPI) yang
perkarantinaan ikan
dipersyaratkan
serta sistem jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan
Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan
Target Tahun 2011
92 %
≤ 10
per- negara mitra
Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu ( sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor
1.095 Sertifikat
TARGET DAN SASARAN KEGIATAN UNGGULAN
Indikator Kinerja
Target
Target
Target
Target
Kegiatan
2011
2012
2013
20124
No
Sasaran
1
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SISTEM PERKARANTINAAN IKAN
Meningkatnya
Jumlah implementasi
implementasi
standar operasional
kebijakan
prosedur teknis
operasional
operasional
perkarantina-
perkarantinaan ikan
an ikan
72 SOP
80 SOP
88 SOP
98 SOP
Jumlah instalasi yang
2 IKIS, 5
2 IKIS, 5
2 IKIS,
2 IKIS, 5
sesuai standar dan
Lab
Lab
5 Lab
Lab
laboratorium karantina ikan yang terakreditasi
ALASAN : Internal 1. Kejelasan dan kepastian tindakan karantina ikan dalam pelayanan sertifikasi kesehatan ikan 2. Transparansi pelayanan sertifikasi kesehatan ikan (pelayanan prima) 3. Menjamin hasil pengujian yang berstandar nasional maupun internasional Eksternal 1. Penerapan persyaratan perdagangan global (SPS-WTO, OIE / Standard Aquatic animal Health Code) 2. Tuntutan pasar internasional terhadap hasil perikanan yang berkualitas / sehat/ bebas dari penyakit ikan dan zoonosis).
TARGET DAN SASARAN KEGIATAN UNGGULAN (lanjutan) N o 2
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Target
Target
Target
Kegiatan
2011
2012
2013
20124
PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEMANAN HASIL PERIKANAN
Meningkatnya
Jumlah Unit
jaminan
Pengolahan Ikan
mutu dan
(UPI) dan hasil
keamanan
perikanan yang
hasil
bersertifikat HACCP
510 UPI,
515 UPI,
1095
1105
sertifkat
sertifkat
20 Lokasi
20 Lokasi
520 UPI, 1115 sertifkat
525 UPI, 1125 sertifkat
perikanan Jumlah lokasi yang termonitor residu
20
20 Lokasi
Lokasi
dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi
ALASAN HACCP
: merupakan sistem manajemen penjaminan produk perikanan yang
aman untuk
dikonsumsi manusia.
INTERNAL
:
1. Produk yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya 2. Indonesia mempunyai data potensi sumber kontaminan berbahaya sehingga diharapkan mutu dan keamanannya termonitor dan terkendali. EKSTERNAL : 1. Produk perikanan indonesia diterima di pasar internasional 2. Menjamin produk indonesia menggunakan bahan baku dari sumber yang tidak tercemar dan citra produk perikanan indonesia dimata negara buyer positif baik)
TARGET DAN SASARAN KEGIATAN UNGGULAN (lanjutan)
Indikator Kinerja
Target
Target
Target
Target
Kegiatan
2011
2012
2013
2014
No
Sasaran
3
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KEMANAN HASIL SESUAI KETENTUAN STANDAR Meningkatnya
Jumlah pusat dan lokal
4 Unit
14
24 Unit
33 Unit
jumlah
otoritas kompeten (unit
kerja
Unit
kerja
kerja
unit kerja yang
kerja) yang
menerapkan
menerapkan sistem
Sistem
manajemen mutu
54 Lab
64 Lab
kerja
Manajemen Karantina
Jumlah laboratorium
Ikan, Mutu dan
dan lembaga inspeksi
Keamanan
yang menerapkan
Hasil
sistem manajemen
Perikanan
mutu
ALASAN
34 Lab
44 Lab
:
Merupakan instrumen untuk menjalankan suatu sistem pelayanan yang terintergrasi. INTERNAL : Terbentuk tata kerja pelayanan yang konsisten dengan perbaikan yang berkelanjutan
(continual
improvement)
melalui
prinsip
PDCA
dalam
pengembangan dan penerapan panduan sistem manajemen mutu EKSTERNAL
:
Mendapat pengakuan dari pihak yang berkepentingan dengan pelayanan yang menjadi tugas BKIPM khususnya dalam hal pengendalian HPIK , Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM
Indikator Keberhasilan
Alasan
Meningkatnya Persentase media pembawa
Merupakan indikator meningkatnya jaminan
hama dan penyakit ikan impor, ekspor dan
kesehatan ikan dalam rangka perlindungan
antar area yang bebas penyakit ikan
kelestarian sumber daya perikanan dan
karantina dan Hama Penyakit Ikan yang
peningkatan daya saing produk perikanan
dipersyaratkan Menurunnya jumlah kasus penolakan
Merupakan indikator meningkatnya
ekspor hasil perikanan per negara mitra
kepercayaan internasional terhadap penyelenggaraan sistem jaminan mutu produk hasil perikanan
Meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan
Merupakan indikator meningkatnya
sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di
penerapan sistem jaminan mutu di Unit
Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan
Pengolahan Ikan (UPI) sesuai standar
ekspor
internasional
PERMASALAHAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DAN SOLUSI
Permasalahan
Solusi
Kompetensi dan penyebaran SDM teknis/
Peningkatan kemampuan SDM BKIPM
fungsional/ nonteknis belum sesuai dengan
secara menyeluruh baik di pusat maupun di
beban kerja yang ada di unit pelaksana
UPT
teknis Sarana dan prasarana laboratorium belum
Melengkapi sarana dan prasarana
memadai
penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara bertahap dan terus menerus
Terdapatnya tempat-tempat pemasukan/
Monitoring lalulintas produk hasil perikanan
pengeluaran yang belum terawasi secara
di pintu2 pemasukan yang belum terawasi
optimal
secara optimal
Dukungan sektor lain belum terkoordinasi
Meningkatkan kerjasama dalam rangka
secara baik
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
PROGRAM UNGGULAN BKIPM YANG MENDUKUNG PROGRAM INDUSTRIALISASI PERIKANAN 1. Standarisasi karantina ikan diarahkan guna memberikan jaminan kesehatan ikan yang dilalulintaskan , yang pada akhirnya akan berdampak pada kelestarian sumberdaya hayati perikanan, sehingga ketersediaan sumber bahan baku industri perikanan terjamin. 2. Penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai persyaratan utama dalam peningkatan daya saing, menjadikan produk perikanan indonesia diterima di seluruh pasar internasional , sehingga industri perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM TA. 2011 REALISASI DAN TARGET PENYERAPAN TA 2011 (Dalam Juta)
250,000
99,10
98,48%
213,155 211,832
200,000 73.55%
150,000 5
158,203
67,05
144,228 126,687
139,045
100,000 91,834
50,000
81,217 56,783 73,557 49,656 52,261 40,568
Bel 139,045 Pegawai Bel Barang 58,107
14,499 16,004 16,004 12,562 13,355
-
Target
CAPAIAN KINERJA UTAMA BKIPM SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2011 No
Indikator Kinerja Utama
Target 2011
Capaia n
Keterangan
Hambatan
Solusi
1
Persentase media pembawa hama dan penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas penyakit ikan karantina dan Hama Penyakit Ikan yang dipersyaratkan
92 % (Th. 2010 90%)
96,98%
Jumlah HC Karantina Ikan yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan Karantina Ikan
-
-
2
Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
≤ 10 (Th 2010 ≤ 10)
≤4
Penolakan : Korea=1, China=1, Rusia=4, Uni Eropa=1
Korea dan Uni Eropa karena logam berat CO, Rusia karena Salmonell a, Cristal violet , China
Dilakukan monitoring logam berat, melakukan sosialisasi bahaya : CO, sanitasi, hygene, cristal violet
3
Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu ( sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor
1,095 Sertifikat (Th. 2010 621 settifikat)
878 Sertifika t Yang telah diterbitk an BKIPM
Jumlah penerbitan sertifikat HACCP
Jumlah inspektur mutu masih terbatas Pada saat ini inspeksi UPI tidak sesuai ruang lingkup/ program inspeksi
Menambah inspektur mutu dengan melatih ka. UPT secara bertahap.
PROGRAM MAUPUN KEGIATAN UNGGULAN 2011 MASIH RELEVAN DENGAN PEMBANGUNAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEMANAN HASIL PERIKANAN PADA TAHUN 2012 1. Pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dilakukan secara sinergis bertahap dan berkesinambungan sesuai rencana strategis 2011 – 2014
2. BKIPM merupakan lembaga eselon i baru kkp sehingga untuk pembangunan periode 2011 – 2014 masih dalam tarap pengembangan dalam rangka penguatan sistem perkarantinaan mutu dan keramanan hasil perikanan
ANALISIS SWOT DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BKIPM KEKUATAN (STRENGTH)
1. Dukungan peraturan perundangan yang kuat terhadap lembaga karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; 2. Lingkup kerja karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan bersifat nasional karena terdapat di seluruh provinsi di Indonesia; 3. Tersedia teknologi pemeriksaan HPI/HPIK serta pengujian mutu , yang berlaku secara internasional.
KELEMAHAN (WEAKNESS)
5. Pembinaan dan pengembangan SDM yang masih terbatas ; 6. Pemantauan wilayah terkait status kesehatan ikan (HPIK), Mutu dan Keamanan hasil perikanan belum memadai 7. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama 8. Belum optimalnya sarana dan prasarana laboratorium 9. Anggaran pembangunan BKIPM belum memadai
4. BKIPM sebagai bagian dari unsur CIQS yang memiliki kewenangan kerja di wilayah pabean (tempat pemasukan/pengeluaran)
PELUANG (OPPORTUNITY)
1. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional SPS, Codex dan OIE di bidang kelautan dan perikanan serta kelestarian lingkungan hidup; 2. BKIPM telah memiliki dan melaksanakan perjanjian kerjasama dalam hal implentasi ketentuan sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MRA) 3. Permintaan pasar internasional terhadap produk perikanan tinggi
ANCAMAN (THREAT)
1. Ketentuan /persyaratan di negara tujuan untuk ekspor yang semakin ketat 2. Adanya kebijakan otonomi daerah yang kurang sinergis. 3. Indonesia merupakan negara kepulauan sebagai natural barrier penyebaran hama dan penyakit ikan
STRATEGI BKIPM . 1. Konsolidasi dan sinergi internal maupun eksternal 2. Penerapan standar mutu dan kesehatan ikan dan produk perikanan secara konsisten 3. Capacity Building (SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana)
URGENSI INDUSTRIALISASI SEBAGAI LOKOMOTIF PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Industrialisasi
sesuatu
program
yang
harus
didukung
dan
diimplementasikan, melalui industrialisasi diharapkan akan menghela program peningkatan capaian produksi 2. Program budidaya tetap menjadi program unggulan dalam rangka peningkatan produksi budidaya yang diharapkan dapat menjadi penghela bagi unit – unit budidaya skala kecil-menengah. Program ini cukup berhasil dengan pola plasma – inti. 3. Program peningkatan produksi juga dapat didukung dengan program peningkatan hasil tangkapan. Industrialisasi program perikanan tangkap diarahkan pada pengembangan jenis – jenis armada tangkap berskala besar. Hal ini dimaksudkan agar armada berskala besar dapat menjangkau dan memanfaatkan potensi – potensi perikanan di ZEEI dan laut lepas. Sementara armada – armada kecil yang masih ada dapat memanfaatkan potensi perikanan pantai yang berada 12 mil 4. Industrialisasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap diharapkan dapat memacu
ketersediaan
stok
bahan
baku
untuk
mengembangkan
industrialisasi pengolahan hasil perikanan. 5. Pengembangan industrialisasi pengolahan diharapkan dapat menghela unit usaha mikro kecil menengah dalam hal penyediaan proses rantai produksi untuk industri skala besar. 6. Bidang pengolahan mengupayakan bagaimana industri besar dapat mendukung, menerima produk produk hasil unit pengolah ikan skala kecil / rumah tangga. 7. Nilai
tambah
hasil
perikanan
meningkat
dan
terdistribusi
dengan
proporsional di berbagai lapisan mulai dari tingkat nelayan/pembudidaya, pengumpul, suplier hingga ekspotir.
8. Peran serta karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan berkelanjutan dari sumberdaya perikanan dan daya saing produk perikanan di pasar internasional
PANDANGAN BKIPM MENGENAI PROGRAM MINAPOLITAN 1. Program Minapolitan merupakan program percepatan produktifitas yang perlu didukung oleh semua sub sektor seperti Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya
serta Pengolahan produk dalam hal diversifikasi
produk. Program Percepatan peningkatan produksi tersebut juga diperlukan peningkatan akses pasar dan penjaminan bebas hama penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan. Untuk lebih mempercepat pencapaian target sasaran minapolitan diperlukan dukungan dalam bentuk sinkronisasi program/kebijakan dari kementerian – kementerian terkait, seperti : peningkatan infrastruktur , penyediaan akses jalan, sumber energi dan air. Program tersebut juga harus bersinergi antar eselon I dan daerah dalam bentuk dukungan kebijakan yang dituangkan dalam program. 2. Dalam program minapolitan ditargetkan penigkatan produksi 353%, namun hal ini perlu dikaji kembali mengingat kesiapan infrastruktur dan dukungan dari faktor eksternal dan internal. 3. Pengembangan minapolitan harus dilaksanakan dengan pendekatan sistem yang berbasis peningkatan nilai tambah
PROGRAM UNGGULAN YANG NOT AS USUAL LINGKUP BKIPM 1. Pelayanan Sertifikat Kesehatan di bidang Karantina Ikan berbasis In Line Inspection
(dari 6 hari menjadi 1 hari), meskipun demikian jaminan
terhadap kesehatan ikan tetap dapat terpenuhi. 2. Pelayanan Sertifikat Kesehatan di bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berbasis In Process Inspection (dari 14 hari menjadi 1 hari), meskipun demikian jaminan terhadap keamanan pangan tetap dapat terpenuhi. 3. Pelayanan Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan menggunakan sistem informasi (SISTER KAROLINE) -
Proses pelayanan sertifikasi menjadi lebih cepat.
-
Penyampaian
pelaporan rencana pengiriman
hasil perikanan dapat
dilakukan secara on line -
Data lalulintas hasil perikanan dari seluruh UPT BKIPM dapat terekam secara baik dan dapat dimonitor setiap saat (real time)
-
Sistem penunjang keputusan BKIPM dapat dilakukan secara cepat dan tepat
KESIAPAN DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SDM UNTUK MENJALANKAN PERAN UTAMA BADAN INI YAITU MENJADI FILTER PRODUK KELUAR SEHINGGA SESUAI STANDARD YANG DIMINTA BUYER DAN MENJADI FILTER PRODUK DARI LUAR MASUK AGAR SESUAI DENGAN STANDARD
Laboratorium : 1. HPIK sejumlah 46 (11 telah terakreditasi) 2. Mutu sejumlah 31 (26 telah terakreditasi) SDM : Total 1800 pegawai dengan rincian 1. PHPI : 545, 2. Inspektur mutu 175 Sistem Informasi 1. Adanya koneksi melalui jaringan antara Pusat dengan UPT dalam mendukung pelaksanaan operasional 2. Sejumlah 5 titik pelayanan UPT telah online
STANDARD NASIONAL YG TELAH DIRUMUSKAN DALAM MENDUKUNG PELAYANAN EKSPOR, IMPOR DAN KONSUMSI DOMESTIK
1. SNI yang telah diterbitkan sebanyak 518, terdiri dari SNI produk perikanan 341, SNI Perikanan Tangkap 47 dan SNI Perikanan Budidaya 130. 2. SNI produk perikanan telah diterapkan untuk produk yang diekspor dan diimpor, namun pasar domestik sebagian besar penerapannya masih bersifat pembinaan (voluntary). 3. Standarisasi sarana dan prasarana (metode, laboratorium dan instalasi) dalam rangka sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
