KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN:http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 37/KEP-BKIPM/2015 TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA PUSAT KARANTINA IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan jaminan kesehatan ikan oleh negara tujuan ekspor diperlukan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);
b.
bahwa untuk kelancaran penerapan CKIB di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan atau Instalasi Karantina Ikan (UUPI/IKI) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Cara Karantina Ikan yang Baik pada Pusat Karantina Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Sekretariat Tim Pelaksana Cara Karantina Ikan yang Baik pada Pusat Karantina Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2. Undang-Undang . . .
-2-
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5.
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina;
8.
9.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 12. Peraturan . . .
-3-
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148); 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161); 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2013 tentang Penetapan Jenis - Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya; 15. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 338/KEP-BKIPM/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/KEPBKIPM/2014 tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik; 16. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 346 /KEP-BKIPM/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Instalasi Dan Cara Karantina Ikan Yang Baik; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA PUSAT KARANTINA IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.
KESATU
:
Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Cara Karantina Ikan yang Baik pada Pusat Karantina Ikan dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA
:
Tim Pelaksana Cara Karantina Ikan yang Baik pada Pusat Karantina Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini. KETIGA . . .
-4-
KETIGA
:
Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Cara Karantina Ikan yang Baik pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEEMPAT
:
Tim Pelaksana Cara Karantina Ikan yang Baik pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KELIMA
:
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pusat Karantina Ikan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
KEENAM
:
Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2015 KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
NARMOKO PRASMADJI
-5LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 37/KEP-BKIPM/2015 TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA PUSAT KARANTINA IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) PADA PUSAT KARANTINA IKAN PENGARAH Narmoko Prasmadji
PEMBINA Muhammad Ridwan
PENANGGUNG JAWAB Anna H. Aritonang
KETUA Sri Diyah Purnamasasi SEKRETARIS Inda Wahyuni
DIVISI VERIFIKASI DOKUMEN 1. Ayu Astra Barleani 2. Fahrurrozi
DIVISI SERTIFIKASI 1. Retnaningtyas. N.P 2. 3.
Suryana Indri Hapsari
DIVISI INSPEKSI DAN SURVEILAN 1. Usman Affandi 2. Bazar Ristyawan 3. Pamularsih Ari Windu.
DIVISI REGISTRASI 1. Sumargono 2. Imam Muryanto 3. Sumono 4. Tuti Yulianti 5. Fajrian Ilman
DIVISI INSTALASI 1. Djoko Darmantani 2. Enggar Rahayuningsih 3. Siti Amanah Jumiati
FUNGSIONAL PUSAT KARANTINA IKAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
NARMOKO PRASMADJI
-6LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 37/KEP-BKIPM/2015 TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA PUSAT KARANTINA IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA PUSAT KARANTINA IKAN
1. Pengarah Memberikan arahan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) guna menjamin kesehatan ikan yang dilalulintaskan dalam rangka mendukung kelestarian sumber daya hayati perikanan. 2. Pembina Memberikan pembinaan tentang pelaksanaan kegiatan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), sehingga pelaksanaannya berjalan lancar, memenuhi persyaratan serta tepat sasaran. 3. Penanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap : a. Tersedianya regulasi/ketentuan dan Juknis SCKIB; b. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB untuk UPT KIPM; c. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan untuk UPT KIPM; d. Terlaksananya kegiatan verifikasi dokumen sampai terbitnya SCKIB; e. Terlaksananya verifikasi laporan bulanan surveilan penyakit ikan dan monitoring penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di UUPI/IKI dari UPT KIPM; f. Terlaksananya penilaian teknis terhadap UUPI/IKI yang akan disertifikasi; g. Terlaksananya sertifikasi Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB); h. Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan berkaitan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di UUPI/IKI lingkup UPT KIPM; i. Terlaksananya registrasi UUPI/IKI yang telah memperoleh SCKIB ke negara bersyarat; j. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pembina. 4. Ketua a. Mengkoordinir penyusunan regulasi/ketentuan dan Juknis SCKIB; b. Mengkoordinir kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB untuk UPT KIPM; c. Mengkoodinir . . .
-7-
c. Mengkoordinir kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan; d. Mengkoordinir kegiatan verifikasi dokumen sampai terbitnya SCKIB; e. Mengkoordinir verifikasi laporan bulanan surveilan penyakit ikan dan monitoring penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di UUPI/IKI dari UPT KIPM; f. Mengkoordinir penilaian teknis terhadap UUPI/IKI yang akan disertifikasi; g. Mengkoordinir sertifikasi Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB); h. Mengkoordinir monitoring dan evaluasi serta pelaporan berkaitan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di UUPI/IKI lingkup UPT KIPM; i. Mengkoordinir registrasi UUPI/IKI yang telah memperoleh SCKIB ke negara bersyarat; j. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab. 5. Sekretaris a. Membantu penyiapan regulasi/ketentuan SCKIB/Juknis SCKIB; b. Membantu kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB untuk UPT KIPM; c. Membantu kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan; d. Membantu pelaksana kegiatan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penerapan CKIB di UUPI/IKI lingkup UPT KIPM; e. Membantu membuat laporan kegiatan penerapan CKIB; f. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua; g. Mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan. 6. Divisi Verifikasi Dokumen CKIB a. Membantu penyusunan regulasi/ketentuan SCKIB/Juknis SCKIB; b. Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB; c. Membantu kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan; d. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penerapan CKIB di UUPI/IKI dari UPT KIPM; e. Melakukan verifikasi dokumen mutu CKIB UUPI/IKI yang disesuaikan dengan standar; f. Membuat SK penerapan CKIB di UUPI/IKI dari UPT KIPM; g. Membuat rekapitulasi laporan bulanan penerapan CKIB di UUPI/IKI lingkup UPT KIPM; h. Bertanggungjawab terhadap data dan informasi pada divisi verifikasi dokumen CKIB; i. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua. 7. Divisi Inspeksi dan Surveilan a. Membantu penyusunan regulasi/ketentuan SCKIB/Juknis SCKIB; b. Membantu kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB; c. Membantu kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan; d. Membuat jadwal inspeksi karantina ikan di UUPI/IKI dari UPT KIPM; e. Membuat . . .
-8-
e. Membuat laporan bulanan hasil survailan HPIK/ HPI tertentu UUPI/IKI lingkup UPT KIPM; f. Mengkoordinir inspektur karantina ikan dalam kegiatan audit kesesuaian / inspeksi penerapan CKIB; g. Merekapitulasi tindakan perbaikan dari hasil kegiatan inspeksi; h. Bertanggungjawab terhadap data dan informasi pada divisi Inspeksi dan Surveilan; i. Melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada ketua. 8. Divisi Sertifikasi a. Membantu penyusunan regulasi/ketentuan SCKIB/Juknis SCKIB; b. Membantu kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB; c. Membantu kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan; d. Membuat evaluasi dari tim teknis dan rekapitulasi pelaporan penerapan CKIB di UUPI/IKI serta pengesahan dari pejabat yang berwenang; e. Melakukan penerbitan sertifikat CKIB; f. Bertanggungjawab terhadap data dan informasi pada divisi Sertifikasi; g. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua. 9. Divisi Registrasi a. Membantu penyusunan regulasi/ketentuan SCKIB/Juknis SCKIB; b. Membantu kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB; c. Membantu kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan; d. Melakukan pendataan terhadap UUPI/IKI yang tersertifikasi CKIB; e. Melakukan registrasi terhadap UUPI/IKI yang tersertifikasi CKIB ke negara bersyarat; f. Bertanggungjawab terhadap data dan informasi pada divisi registrasi; g. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua. 10. Divisi Instalasi a. Membantu penyusunan regulasi/ketentuan dan Juknis SCKIB; b. Membantu kegiatan bimbingan teknis penerapan CKIB; c. Membantu kegiatan bimbingan teknis inspektur karantina ikan; d. Melakukan dan membuat laporan data instalasi berdasarkan hasil grading pada UUPI/IKI di UPT KIPM; e. Bertanggungjawab terhadap data dan informasi pada divisi Instalasi; f. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua. 11. Fungsional Karantina Ikan a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Inspektur Karantina Ikan b. Melaksanakan kegiatan verifikasi penilaian kelayakan sarana dan prasarana UUPI/IKI; c. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan evaluasi laporan bulanan surveilan penyakit ikan dan monitoring penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di UUPI/IKI dari UPT KIPM; d. Melaksanakan kegiatan inspeksi/verifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di UUPI/IKI; e. Menyiapkan . . .
-9-
e. Menyiapkan bahan dalam evaluasi kegiatan registrasi UUPI/IKI yang telah memperoleh SCKIB ke negara mitra; f. Membantu dalam penyiapan bahan regulasi/pedoman/juknis SCKIB; g. Melakukan evaluasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB); h. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua.
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
NARMOKO PRASMADJI
-10LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 37/KEP-BKIPM/2015 TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA PUSAT KARANTINA IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) PADA UPT KIPM
PENGARAH Narmoko Prasmadji
PEMBINA Muhammad Ridwan
PENANGGUNG JAWAB Ka. UPT
KETUA I Kasie Tata Pelayanan
K E T U A II Kasie Wasdalin
ANGGOTA
ANGGOTA
FUNGSIONAL KARANTINA IKAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
NARMOKO PRASMADJI
-11-
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 37/KEP-BKIPM/2015 TENTANG SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA PUSAT KARANTINA IKAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
1. Pengarah Memberikan arahan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) guna menjamin kesehatan ikan yang dilalulintaskan dalam rangka mendukung kelestarian sumber daya hayati perikanan. 2. Pembina Memberikan pembinaan tentang pelaksanaan kegiatan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), sehingga pelaksanaannya berjalan lancar, memenuhi persyaratan serta tepat sasaran. 3. Penanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap : a. Membuat rencana kegiatan penerapan CKIB; b. Terlaksananya kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penerapan CKIB untuk UUPI/IKI; c. Terlaksananya kegiatan verifikasi dokumen CKIB; d. Terlaksananya kegiatan surveilan penyakit ikan sesuai dengan ruang lingkup media pembawa; e. Terlaksananya laporan bulanan surveilan penyakit ikan sesuai dengan ruang lingkup media pembawa; f. Terlaksananya kegiatan inspeksi CKIB di UUPI/IKI; g. Terlaksananya laporan kegiatan inspeksi CKIB di UUPI/IKI; h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pembina. 4. Ketua I a. Membantu penanggungjawab dalam membuat rencana kegiatan penerapan CKIB; b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penerapan CKIB untuk UUPI/IKI; c. Melaksanakan kegiatan surveilan penyakit ikan sesuai dengan ruang lingkup media pembawa; d. Melaksanakan rekapitulasi laporan bulanan surveilan penyakit ikan sesuai dengan ruang lingkup media pembawa; e. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab. 5. Ketua II . . .
-12-
5. Ketua II a. Membantu penanggungjawab dalam membuat rencana penerapan CKIB; b. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen CKIB; c. Melaksanakan kegiatan inspeksi CKIB di UUPI/IKI; d. Melaksanakan laporan kegiatan inspeksi CKIB di UUPI/IKI; e. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.
kegiatan
6. Fungsional Karantina Ikan Lingkup UPT KIPM a. Membantu penanggungjawab dalam membuat rencana kegiatan penerapan CKIB; b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penerapan CKIB untuk UUPI/IKI; c. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen CKIB; d. Melaksanakan kegiatan surveilan penyakit ikan sesuai dengan ruang lingkup media pembawa; e. Membuat laporan bulanan surveilan penyakit ikan sesuai dengan ruang lingkup media pembawa; f. Melaksanakan kegiatan inspeksi CKIB di UUPI/IKI; g. Membuat laporan kegiatan inspeksi CKIB di UUPI/IKI; h. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd.
NARMOKO PRASMADJI
