Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikn, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikn, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP 2013)

PUSAT SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENEGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2013 Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikn, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

i


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................i DAFTAR ISI .................................................................................................................ii BAB I

PENDAHULUAN........................................................................................ ....4

1.1

Latar Belakang...............................................................................................4

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Tugas, Fungsi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Struktur Organisasi ........................................................................................5

1.4.

Keragaan SDM Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ( kekuatan SDM).............................................................................................7

1.5.

Sistematika LAKIP..........................................................................................9

....................................................................................5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........................................10 2.1

Rencana Strategis Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2010 - 2014 ........ ..........................................................................................10

2.2

Rencana Kinerja Tahun 2013.........................................................................14

2.3

Penetapan Kinerja ………………………………………………........................17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.... .................................................................18 3.1

Pengukuran Kinerja………………………………….........................................18

3.2

Evaluasi dan Analisa ....................................................................................20

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelauatan dan Perikanan.............................................................................20 3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan produk Keluatan dan Perikanan................................................................................27 3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan ...................................29 3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Tersedianya kebijakan perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan ............................31 3.2.5. Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya sistem modernisasi produksi KP pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu...........32 3.2.6. Sasaran Strategis 6 : Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan..............................................................................................33 3.2.7. Sasaran Strategis 7 : Tersedianya SDM Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang kompeten dan profesional.......................................................................................................34 3.2.8. Sasaran Strategis 8 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di BKIPM..............................................................................35 3.2.9. Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya good governance & clean Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikn, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

ii

government di BKIPM ..................................................................................36 3.2.10. Sasaran Strategis 10 : Terkelolanya anggaran Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara optimal....................................................41 BAB IV PENUTUP . ………………………...............................................................42 4.1

Capaian Kinerja IKU…………………………..................................................42

4.2

Permasalahan……………………….................................................................46

4.3

Tindak Lanjut ke Depan………………….........................................................46

DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR TABEL


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pegawai Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013................................... 8 Tabel 2. Jumlah pegawai Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan golongan/pangkat tahun 2013................................... 8 . Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan..............................................................................18


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Secara umum, Pusat

SM telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2013. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced scorecard. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja Pusat SM tahun 2013 pada setiap perspektif sebagai berikut: 1.

Perspektif pemangku kepentingan dengan sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

kelautan

dan

perikanan,

diperoleh

dari

pencapaian indikator Nilai Tukar Nelayan sebesar 102,66; Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sebesar 104,7; Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) sebesar Rp2,3 juta; dan Pertumbuhan PDB perikanan sebesar 6,86%; 2.

Perspektif pelanggan dalam sasaran strategis

meningkatnya ketersediaan

produk kelautan dan perikanan, diperoleh melalui indikator jumlah produksi perikanan budidaya yang mencapai 13.703.369 ton atau (117,81%) dari target sebesar 11.63.2.122 ton. Angka tersebut terbagi dalam produksi budidaya air tawar, payau dan laut. Untuk indikator jumlah produk olahan hasil perikanan pada 2013 sebesar 5.24 juta ton atau mencapai 104,8%, naik sekitar 0,41 juta ton dari capaian tahun 2013. Untuk sasaran strategis

meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi

sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan, tercapai melalui indikator jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor pada tahun 2013 mencapai 1.219 UPI dari target 1.115 3.

Perspektif internal proses dalam sasaran strategis tersedianya kebijakan perkarantinaan

ikan,

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan

sesuai

kebutuhan, diperoleh dari pencapaian indikator jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan sebanyak 1 peraturan/keputusan menteri dan 7 jumlah kebijakan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1

Untuk sasaran strategis kelautan

perikanan,

terselenggaranya modernisasi sistem produksi pengolahan

dan

pemasaran

produk

kelautan

perikanan yang optimal dan bermutu diperoleh dari pencapaian indikator jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra yang tetap ≤ 10 kasus; Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (approval number) sebanyak 119. Sasaran

strategis

terselenggaranya

pengendalian,

pengawasan

dan

penegakan hukum karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diperoleh dari pencapaian rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani sebesar 100%; 4.

Perspektif

pembelajaran

dan

pertumbuhan

dalam

sasaran

strategis

tersedianya SDM BKIPM yang kompeten dan profesional, diperoleh dari pencapaian indikator indeks kesenjangan kompetensi eselon III dan IV sebesar 60%. Pengukuran ini baru dilakukan dengan mengambil sampling beberapa pejabat dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk melakukan penilaian (assessment) pejabat di lingkungan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Untuk sasaran strategis

tersedianya informasi yang valid, handal dan

mudah diakses di Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, diperoleh dari pencapaian indikator Service Level Agreement di Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 97,25% dan indikator persepsi user terhadap kemudahan akses di Pusat SM (skala likert 1-5) dengan angka rata-rata 4. Sasaran strategis

terwujudnya good governance & clean government di

Pusat SM, diperoleh dari pencapaian indikator jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Pusat SM sebesar 100%; Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mendapat nilai A (76,82); Nilai integritas BKIPM sebesar 7,12; Nilai inisiatif anti korupsi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 8,84; dan Nilai Penerapan RB Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar 80. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2

Sasaran strategis

terkelolanya anggaran Pusat Sertifikasi Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan secara optimal, diperoleh dari pencapaian indikator persentase penyerapan DIPA Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat direalisasikan sebesar 93,73%. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan tidak terlepas dari sinergitas dan kerjasama seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta dukungan semua pihak. Di samping keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan sesuai rencana strategis, masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terjadi selama tahun 2013, seperti: 1. Belum sepenuhnya indikator kinerja utama (IKU) selaras dengan manual IKU, termasuk metode cascading, sehingga pengukuran capaian IKU menjadi kurang akurat; 2. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral; 3. Adanya perubahan anggaran akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM dan pembayaran tunjangan kinerja yang memerlukan proses revisi DIPA sehingga menyebabkan

beberapa

pelaksanaan

kegiatan

terhambat.

Hal

ini

mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada semester pertama dan meningkat secara tajam di akhir semester kedua. Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan beberapa dekade belakangan ini telah cenderung

diwarnai

oleh

berbagai

permasalahan

yang

mencakup

:

sentralisasi kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan, KKN, terhambatnya saluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan berbagai persoalan lainnya yang menunjukkan adanya karakterisitik Bad Governance. Bergesernya paradigma dari Government ke arah Governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah,

sektor

swasta

dan

masyarakat

madani

(civil

society),

dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan Good Governance. Dalam konsepsi tersebut mengandung 2 (dua)

pengertian,

yaitu:

Pertama,

nilai-nilai

keinginan/kehendak rakyat,

dan

kemampuan

mencapai

rakyat

dalam

nilai-nilai

yang

yang

tujuan

menjunjung

dapat

(nasional)

tinggi

meningkatkan kemandirian,

pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tunjuan tersebut. Prinsip-prinsip

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance) tercermin dalam Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam Pasal 3 beserta penjelasannya, ditetapkan mengenai 7 (tujuh) asas-asas umum pemerintahan yang mencakup: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; dan (7) asas akuntabilitas, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAKIP Tahun 2013 ini, disusun sebagai refleksi dari asas akuntabilitas yang

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

dari

pelaksanaan

pembangunan tahun anggaran 2013, yang diselenggarakan oleh Pusat Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

4

Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud

dan

tujuan

dari

penyusunan

LAKIP

ini

merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam

jangka

waktu

satu

sampai

lima

tahun.

Dengan

diformulasikannya tujuan ini, maka Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

organisasi

dalam

memenuhi

visi

dan

misinya

dengan

mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang dirumuskan tersebut berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah menetapkan tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan jumlah dan kualitas Unit Pengolah Ikan (UPI) dalam menerapkan PMMT/HACCP yang diwujudkan dengan bentuk Sertifikat Penerapan HACCP; 2) Mencegah dan mengurangi kasus/hambatan ekspor hasil perikanan terkait mutu produksi; 3) Memantapkan dan mengembangkan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra. 4) Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Sistem Jaminan dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka perlindungan konsumen; 5) Meningkatkan kapasitas laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi hasil perikanan 1.3. Tugas, Fungsi BKIPM dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

5

kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1052, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

sistem

sertifikasi

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan;

b)

pelaksanaan kegiatan sertifikasi, akreditasi dan monitoring, harmonisasi dan penanganan kasus dalam rangka sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; c) monitoring, evaluasi dan laporan penerapan sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Struktur Organisasi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang terdiri dari: (1) Bidang Inspeksi dan Verifikasi (2) Bidang Akreditasi dan Monitoring; (3) Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus; dan (6). Sub Bagian Tata Usaha.

Detail Bagan struktur organisasi Pusat

Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada Lampiran 1 1.3.1. Bidang Inspeksi dan Verifikasi Bidang Inspeksi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta monitoring, evaluasi dan laporan di bidang inspeksi, verifikasi dan tindak lanjut hasil inspeksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1056, Bidang Inspeksi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang inspeksi dan verifikasi; b. pelaksanaan kegiatan inspeksi dalam dan luar negeri, verifikasi, dan tindak lanjut hasil inspeksi; dan c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 1.3.2. Bidang Akreditasi dan Monitoring Bidang Akreditasi dan Monitoring mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang akreditasi dan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

6

monitoring. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1060, Bidang Akreditasi dan Monitoring menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang akreditasi dan monitoring;

b. penyiapan pelaksanaan

akreditasi dan monitoring; dan c. penyiapan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan akreditasi dan monitoring. 1.3.3. Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus Bidang

Harmonisasi

melaksanakan

penyiapan

dan

Penanganan

perumusan

Kasus

kebijakan,

mempunyai

penyusunan

tugas norma,

standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1064, Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; b. pelaksanaan kegiatan harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 1.3.4. Sub Bagian Tata Usaha Subbagian administrasi

Tata

keuangan,

Usaha

mempunyai

barang

kekayaan

tugas milik

melakukan negara,

urusan

kepegawaian,

persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 1.4.

Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sumberdaya Manusia (SDM) yang ada pada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilihat dari sisi jumlahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang tersebar di 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subag Tata Usaha dengan rincian jumlah SDM masing-masing Bidang dan Subag Tata Usaha, yaitu Bidang Inspeksi dan Verifikasi 9 orang; Bidang Akreditasi dan Monitoring 8 orang; Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus 10 orang; dan Subag Tata Usaha 6 orang, dan Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1 orang.


7

Jumlah sumberdaya manusia Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berjumlah 34 orang ini dapat dikelompokkan menurut pendidikan, S1/D4 menempati urutan pertama (17 orang) ; selanjutnya D3 dan SMU menempati urutan kedua yaitu masing-masing 6 dan 4 orang ; pendidikan S2 (4 orang); pendidikan SMP (1 orang) dan pendidikan S3 (1 orang), lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1: Jumlah Pegawai Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 No.

Unit Kerja

1. 2. 3. 4. 5.

Kapus SM Bid. HPK Bid. AM Bid. IVI SubBag TU Jumlah

Komposisi Pegawai Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Menurut Pendidikan SMP SMU D1/D3 D4/S1 S2 S3 Jumlah

1 1

2 2 4

2 1 4 6

5 6 4 2 17

1 1 1 1 4

1 1

1 10 8 9 6 34

Jumlah sumberdaya manusia Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berjumlah 34 orang ini dapat dikelompokkan menurut tingkat golongan/pangkat.

Pada tabel 2 terlihat bahwa pegawai dengan

pangkat/golongan III berjumlah 22 orang, golongan II sebanyak 8 orang, golongan IV sebanyak 3 orang dan golongan I hanya 1 orang. Tabel 2. Jumlah Pegawai Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Unit Kerja Kapus SM Bid. HPK Bid. AM Bid. IV Sub Bag TU Jumlah Total

Tingkat Golongan Tahun 2013 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan I II III IV 1 2 7 1 1 6 1 3 6 1 2 3 1 8 22 3


Jumlah 1 10 8 9 6 34

8

1.5. Sistematika LAKIP LAKIP Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Ringkasan Eksekutif BAB I

Pendahuluan

1.2. Latar Belakang 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Tugas, Fungsi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Struktur

Organisasi 1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan 1.6. Sistematika LAKIP

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja 2.1. Rencana Strategis Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2.2. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran 2.3. Penetapan Kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2013 2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja 3.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 3.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja 3.1.1. Sasaran Strategis 1 3.1.2. Sasaran Strategis 2 3.1.3. Sasaran Strategis 3 BAB IV Penutup 4.1. Capaian Kinerja IKU 4.2. Permasalahan 4.3. Tindak Lanjut ke Depan


9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2011-2014 Rencana dan Capaian Kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan melihat peran dan kontribusi pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Hal ini selaras dengan Visi pembangunan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2011-2014, yaitu : “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dikonsumsi dan terpercaya” yang tertuang dalam rencana strategik (Renstra). Rencana strategis (Renstra) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2010-2014 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan serta rencana kerja yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana strategis

diupayakan

mengakomodasikan kebutuhan stakeholder, baik intern Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maupun instansi lain atau masyarakat yang sesuai

dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan

potensi, peluang, dan kendala yang ada. Tabel 1. Rencana Strategis Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanaan Tahun 2010-2014 Target N O

1

PROGRAM/ KEGIATAN

Pengembanga n Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

SASARAN

Meningkat nya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

INDIKATOR 2010

2011

2012

2013

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP

444 UPI, 621

510 UPI, 1095

515 UPI, 1105

520 UPI, 1115

525 UPI, 1125

sertifikat

sertifkat

sertifkat

sertifkat

sertifkat

Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi

20 Lokasi

20 Lokasi

20 Lokasi

20 Lokasi

20 Lokasi


2014

10

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan konsumen terhadap mutu hasil perikanan, baik di dalam maupun di luar negeri serta adanya perubahan sistem pengawasan mutu di dunia Internasional, sejak tahun 1992 Indonesia telah mengembangkan sistem jaminan mutu ( Quality Assurance ) yang disebut dengan ”Program manajemen Mutu Terpadu (PMMT)”. Program tersebut dikembangkan sesuai dengan konsepsi ” Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)” yaitu suatu sistem pengawasan mutu yang secara Internasional disepakati dan dianggap paling cocok dan telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia. Sistem HACCP tersebut bahkan telah dikembangkan oleh ISO menjadi ISO 22.000 yang

lebih

komprehensif

sehingga

lebih

mudah

memenuhi

tuntutan

konsumen. Sampai saat ini telah dilakukan hamonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan Canada, USA, Uni Eropa, Korea, Vietnam, China dan Rusia. Dalam

pelaksanaan

sertifikasi

sistem mutu

untuk

memberikan

jaminan keamanan pangan produk perikanan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk melakukan ekspor produk perikanan maka telah dilakukan serangkaian kegiatan pembinaan, pengawasan mutu, dan verifikasi internal serta upaya peningkatan SDM perikanan baik yang berada di instansi pemerintah dan perusahaan perikanan. Proses penyusunan rencana dan capaian kinerja ini berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan

program, kebijakan dan kegiatan, rencana dan capaian kinerja tahun 2013. 2.1.1 Pernyataan VISI VISI pembangunan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilandasi oleh analisis latar belakang pembangunan kelautan dan perikanan yang ingin dicapai, potensi, dan pemanfaatan sampai kepada aspek mutu serta permasalahan yang dihadapi di bidang Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Adapun VISI dari Pusat Sertifikasi Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan sama dengan Visi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu: “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dikonsumsi dan terpercaya”. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

11

2.1.2

Pernyataan MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dirumuskan sebagai berikut : 1) Menciptakan pengendalian mutu dan pengawasan produk perikanan yang efektif mulai dari hulu sampai hilir (produk ekspor); 2) Menciptakan kesadaran mutu terhadap produsen dan konsumen hasil perikanan; 3) Menciptakan rasa aman kepada masyarakat terhadap mutu hasil perikanan; 4) Mengembangkan dan memantapkan kapasitas laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi hasil perikanan; 5) Mengembangkan dan memantapkan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 6) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM pengawas mutu hasil perikanan; dan 7) Mengembangkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 2.1.3 Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan. Adapun fungsi kebijakan yaitu : 1) Memberikan petunjuk, rambu-rambu, dan signal penting dalam menyusun program dan kegiatan; 2) Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan; 3) Memberikan keyakinan pada para pelaksana 4) Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Sebagaimana telah ditetapkan dalam sasaran untuk melaksanakan program dan kegiatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terdiri dari : 1) Pusat Sertifikasi Mutu dan tercapainya

indikator

kinerja

Keamanan Hasil utama

(IKU)

Perikanan

Badan

mendukung

Karantina

Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi melalui perlindungan jaminan keamanan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

12

pangan produk perikanan, peningkatan devisa negara, dan pemanfatan bahan baku setelah pasca panen hasil perikanan. 2) Optimalisasi penerapan sistem jaminan mutu melalui PMMT berdasarkan konsepsi HACCP di semua rantai pasca panen (penangkapan/budidaya, TPI/PPI, distribusi/pemasaran dan di unit penanganan/pengolahan), yang diprioritaskan pada usaha skala kecil dan menengah. 3) Peningkatan sarana prasarana laboratorium penguji sebagai barometer keberhasilan penanganan mutu, pelayanan dan pengawasan mutu produk perikanan sesuai standar pada Laboratorium UPT BKIPM. 4) Peningkatan

Harmonisasi

Sistem Mutu

dan

Standardisasi

(komoditi,

teknologi, sarana prasarana) dengan negara-negara pengimpor sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan ekspor. 5) Meningkatkan pencapaian pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan dengan; (a) memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap produk perikanan Indonesia; (b) meningkatkan daya saing produk perikanan di

pasar

Internasional,

profesional

dan

berdaya

(c)

menciptakan

saing

tinggi

sumberdaya

secara

manusia

Internasional,

yang

dan

(d)

menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat. 6) Peningkatan pengawasan mutu dalam penanganan pasca panen harus dilakukan berdasarkan ketentuan Code of Conduct for Responsible Fisheries FAO/WHO, dengan menitikberatkan pada sistem pengendalian mutu dan keamanan pangan nasional yang efektif untuk melindungi kesehatan konsumen, mencegah kerusakan ikan dan kecurangan ekonomi hasil perikanan. Dalam setiap kebijakan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah sub program/kegiatan. Sub program/kegiatan

tersebut

adalah (1) Harmonisasi dan Penanganan

Kasus; (2) Akreditasi dan Monitoring Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil; dan (3) Program Inspeksi dan Verifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.


13

2.1.4. Sasaran Strategis Sasaran strategis KKP yang baru harus diturunkan ke sasaran strategis BKIPM sehingga diharuskan adanya penyelarasan antara renstra Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang lama dengan renstra yang baru. Perubahan sasaran strategis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2013-2014 dengan pendekatan BSC diuraikan pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1. Perubahan Sasaran Strategis Pusat SM 2013 - 2014 dengan BSC Semula Sasaran Strategis

No 1

No

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Menjadi Sasaran Strategis Perspektif pemangku kepentingan (Stakeholder)

1

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Perspektif pelanggan (customer)

2

Meningkatnya Ketersediaan Produk KP

3

Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan Perspektif internal (internal process)

4

Tersedianya kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan

5

Terselenggaranya modernisasi sistem Produksi KP, pengolahan dan Pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

6

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learning and Growth)

7

Tersedianya SDM Pusat SM yang kompeten dan profesional

8

Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Pusat SM Terwujudnya good governance & clean government di Pusat SM

9 10

Terkelolanya anggaran Pusat SM secara optimal

2.2. Rencana Kinerja 2013 Rencana kinerja Tahun Anggaran 2013 merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2011-2014

yang

dilaksanakan

secara

bertahap

dan

berkesinambungan. Pada tingkat Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, rencana kinerja ini diimplementasikan dalam Penetapan Kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

14

Tahun 2013 dan Peta Strategi (strategy map) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2013. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tersebut diturunkan (cascading process) ke tingkat unit kerja eselon III sampai dengan eselon IV. Pada Oktober 2013, KKP dan seluruh unit kerja eselon I dan II, termasuk

BKIPM,

melakukan

revisi

penetapan

kinerja

2013

dengan

pendekatan BSC. Hal ini secara langsung juga akan berpengaruh terhadap penetapan kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Penetapan kinerja memuat perubahan sasaran strategis yang semula 1 sasaran strategis dengan 3 IKU menjadi 10 sasaran strategis dengan 23 IKU. Tantangan yang dihadapi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan adanya perubahan ini adalah: a. terdapat 6 indikator kinerja KKP yang harus diturunkan langsung ke BKIPM dan Pusat SM, yaitu nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, ratarata pendapatan pengolah dan pemasar per KK/bulan; pertumbuhan PDB perikanan, jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton), dan jumlah produk olahan hasil perikanan (juta ton) yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Pusat SM dan belum diputuskan nilai kontribusi Pusat SM dalam mendukung indikator tersebut; b. terjadi ketidakkonsistenan dalam pengukuran kinerja pada Triwulan I-III dengan Triwulan IV 2013, yang mana pada Triwulan I-III tidak berbasis BSC sedangkan Triwulan IV sudah menggunakan BSC; c. pengukuran capaian kinerja beberapa IKU pada perspektif learning and growth belum sepenuhnya dapat terukur. Hal ini disebabkan ada indikator pada perspektif tersebut yang instrumen pengukurannya belum disepakati dan berlaku umum di tingkat KKP. Dengan adanya perubahan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam manajemen kinerja dengan pendekatan BSC, maka harus dilakukan penyesuaian kembali renstra Pusat SM 2011-2014 dan rencana kinerja Pusat SM 2013 sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.


15

Tabel 2.2. Target Kinerja Pusat SM Tahun 2013 dengan BSC Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Perspektif pemangku kepentingan (Stakeholder) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

Target 2013

1

Nilai Tukar Nelayan

110

2

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

104

3

Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar per KK/bulan Pertumbuhan PDB Perikanan

Rp1,8 juta

Jumlah produksi perikanan budidaya ( Jt Ton) Jumlah produk olahan hasil perikanan ( Jt Ton) Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor Jumlah UPI yang bersertifikasi HACCP

11,63

4

7%

Perspektif pelanggan (customer) Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan

5

Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan

7

6

8 9

Jumlah Lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya 10 Jumlah jenis uji yang terakreditasi

5 1.115

520 20 6

Perspektif proses internal (Internal Process) Tersedianya kebijakan mutu 11 Jumlah kebijakan bidang mutu dan dan keamanan hasil keamanan hasil perikanan perikanan sesuai kebutuhan Terselenggara-nya 12 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil modernisasi sistem produksi perikanan per negara mitra KP, pengolahan dan 13 Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang pemasaran produk KP yang memenuhi persyaratan negara mitra optimal dan bermutu (Approval Number)

3

≤ 10 50 UPI

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan

14 Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learning and Growth)

80 %

Tersedianya SDM Pusat SM 15 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III yang kompeten dan dan IV di lingkungan Pusat SM profesional Tersedianya informasi yang 16 Service Level Agreement di BKIPM valid, handal dan mudah 17 Persepsi user terhadap kemudahan akses di diakses di Pusat SM BKIPM (skala likert 1-5) Terwujudnya good 18 Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas governance & clean Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) government di Pusat SM yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Pusat SM 19 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusat SM

60%


70% 4 100%

Nilai AKIP A

16

20 Nilai integritas Pusat SM

Terkelolanya anggaran Pusat SM secara optimal

7

21 Nilai inisiatif anti korupsi Pusat SM

7,5

22 Nilai Penerapan RB Pusat SM

75

23 Persentase penyerapan DIPA Pusat SM


> 95%

17

Gambar 4. Peta Strategsi BKIPM

2.3. Penetapan Kinerja 2013 Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan dukungan pembiayaan yang telah disetujui dalam bentuk DIPA, maka ditetapkanlah kinerja yang akan dicapai. Dengan telah diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Perjanjian terhadap Penetapan Kinerja tertanggal 28 Maret 2013 antara Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2013 selengkapnya terdapat pada Lampiran 4 Pada Bab III dokumen LAKIP ini, akan dijelaskan mengenai Analisis Capaian Kinerja diukur dari ketercapaian Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

18

indikator Penetapan Kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2013.


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2013

3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja tahun 2013 merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas

kinerja

tahunan

Pusat

SM.

Pengukuran

dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2013 yang dibandingkan dengan target dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2013. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian sasaran strategis, Pusat SM menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif. Analisis dilakukan terhadap semua capaian sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2014 dan atau tahun-tahun selanjutnya. Sesuai dengan Renstra Pusat SM Tahun 2011–2014, kinerja sasaran strategis merupakan hasil kinerja Eselon III lingkup Pusat SM. Capaian atas 23 indikator kinerja Pusat SM pada 10 sasaran strategis disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pusat SM Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

Perspektif pemangku kepentingan (stakeholder) 1 Meningkatnya 1 Nilai Tukar Nelayan kesejahteraan 2 Nilai Tukar Pembudidaya masyarakat kelautan Ikan* perikanan 3 Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/bulan) 4 Pertumbuhan PDB Perikanan* Perspektif pelanggan (customer) 2 Meningkatnya 5 Jumlah produksi perikanan ketersediaan produk budidaya ( jt ton) kelautan perikanan 6 Jumlah produk olahan hasil perikanan ( jt ton) 3 Meningkatnya hasil 7 Jumlah sertifikasi penerapan perikanan yang sistem jaminan mutu memenuhi sistem (sertifikat HACCP) di Unit jaminan mutu dan Pengolahan Ikan sebagai keamanan persyaratan ekspor 8 Jumlah UPI yang bersertifikasi HACCP 9 Jumlah Lokasi yang Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

TARGET 2013

CAPAIAN 2013

% CAPAIAN

110 104

102,66* 104,7*

93,33 100,67

Rp1,8 juta

Rp2,3 juta*

120,00

7,00%

6,86*

98

11,63

13,70*

117,81

5,0

5,24*

104,8

1.115

1.219

109,33

520 UPI

525 UPI

100,96 %

20 Lokasi

25 Lokasi

125 %

20

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

termonitor residu dan bahan berbahaya 10 Jumlah jenis uji yang terakreditasi Perspektif internal (internal process) 4 Tersedianya 11 Jumlah kebijakan bidang kebijakan mutu mutu dan keamanan hasil dan keamanan perikanan hasil perikanan sesuai kebutuhan 5 Terselenggara-nya 12 Jumlah kasus penolakan modernisasi sistem ekspor hasil perikanan per produksi KP, negara mitra pengolahan dan 13 Jumlah Unit Pengolahan pemasaran produk Ikan yang memenuhi KP yang optimal persyaratan negara mitra dan bermutu (Approval Number) 6

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan

14

Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth) 7 Tersedianya SDM 15 Indeks Kesenjangan Pusat SM yang Kompetensi Eselon III dan IV kompeten dan di lingkungan Pusat SM profesional 8 Tersedianya 16 Service Level Agreement di informasi yang BKIPM valid, handal dan 17 Persepsi user terhadap mudah diakses di kemudahan akses di BKIPM Pusat SM (skala likert 1-5) Terwujudnya good 9 18 Jumlah rekomendasi Aparat governance & Pengawas Internal dan clean government Ekternal Pemerintah (APIEP) di Pusat SM yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Pusat SM 19 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusat SM 20 Nilai integritas Pusat SM 21 Nilai inisiatif anti korupsi Pusat SM 22 Nilai Penerapan RB Pusat SM

TARGET 2013

CAPAIAN 2013

% CAPAIAN

6

7

100 %

3

3

120^

≤10

≤10

100

96%

99,43%

103,57

80%

100%

120^

60%

60%

100

70%

97,25%

120^

4

4

100

100%

100%

100

Nilai AKIP A 7 7,5

Nilai AKIP A** 7,12 8,84**

100 101,71 117,87

75

80**

106,67

10

Terkelolanya 23 Persentase penyerapan DIPA > 95% 93,73% 93.73 % anggaran Pusat SM Pusat SM secara optimal Keterangan: *) data sementara (sumber: Pusdatin KKP); **) data hasil pengukuran TA 2012 dinilai TA 2013 dan TA 2013 akan dinilai tahun 2014; ^) tingkat capaian ditetapkan oleh KKP maksimal 120%.


21

3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Pada Perspektif Pemangku Kepentingan Sararan Strategis 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui empat indikator, yaitu nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar per KK/bulan, dan pertumbuhan PDB perikanan.

IKU 1

Nilai tukar nelayan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator untuk melihat tingkat

kemampuan/daya beli nelayan skala kecil di pedesaan dan juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN

adalah

perbandingan

antara

Indeks

harga

yang

diterima

nelayan/pembudidaya ikan (It) dengan Indeks harga yg dibayar/dikeluarkan oleh nelayan/pembudidaya (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk perikanan. Perkembangan NTN per bulan selama tahun 2013 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini. Tabel 3.2. Perkembangan NTN per Bulan pada 2013 Bulan

2013 It

Ib

NTN Nas

% Ubah

Tahun Dasar 2007 (2007 : 100) Januari

143,86

136,14

105,67

0,18

Februari

144,11

136,73

105,39

-0,26

Maret

137,28

136,73

105,19

-0,19

April

144,33

137,33

105,10

-0,09

Mei

144,74

137,40

105,34

0,23

Juni

145,38

137,95

105,38

0,04

Juli

149,74

142,02

105,44

0,05

Agustus

151,07

143,19

105,50

0,06

September

150,76

143,30

105,21

-0,27

Oktober

150,80

143,70

104,94

-0,26


22

2013 It

Ib

NTN Nas

% Ubah

150,81

143,86

104,83

-2,38

102,66

0,21

Bulan November

Tahun Dasar 2012 (2012 : 100) Desember

111,10

108,23

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2013 adalah 102,66 atau 93,33% lebih rendah dari angka target yang ditetapkan, dimana pada 2013 ditetapkan angka NTN sebesar 110. Adapun kenaikan NTN tertinggi terjadi pada Januari, yaitu 105,67 dan yang terendah pada November, yaitu sebesar 104,83. Pada Desember 2013, NTN bidang perikanan tangkap sebesar 102,66, lebih besar dari NTPi yang hanya mencapai 101,52. Nilai gabungan antara NTN dan NTPi yang disingkat dengan NTNP sebesar 101,98. Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTN dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012. Perubahan

tahun

dasar

ini

dilakukan

untuk

menyesuaikan

perubahan/pergeseran pola produksi perikanan dan pola produksi konsumsi rumah tangga perikanan di pedesaan, serta perluasan cakupan. Alasan inilah yang mendasari mengapa realisasi NTN 2013 mengalami penurunan dibanding target NTN sebesar 110 diawal penetapan kinerja. Namun demikian NTN secara rata-rata dan bulanan masih di atas 100, artinya nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehariharinya. Perbedaan antara NTN tahun dasar 2007 dengan NTN tahun dasar 2012 adalah meningkatnya cakupan jumlah komoditas baik pada komoditas It maupun Ib. Penghitungan NTN tahun dasar 2012 juga mengalami perluasan pada NTP sub sektor perikanan menjadi NTN dan NTPI agar perhitungan indeks dapat dijaga ketepatannya. Selain itu terdapat penambahan lokasi penghitungan menjadi 33 provinsi, di mana Provinsi DKI Jakarta masuk didalamnya. Jika dibandingkan dengan target pada RPJM 2014 dimana NTN sudah mencapai 112, maka capaian NTN sampai dengan 2013 ini baru mencapai 91,66% dari yang ditargetkan (Tabel 3.3). Tabel 3.3. Capaian IKU 1 pada 2011-2013 dan Target 2014 Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

23

Uraian Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan

2011

Capaian 2012

2013

Target 2014

Rasio Terhadap 2014

106,24

105,37

102,66*

112

91,66%

(Sumber: Pusdatin KKP)

Dengan

sisa waktu

satu

tahun

RPJMN

di

tahun

2014 telah

dialokasikan program dan kegiatan dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dengan harapan dapat meningkatkan nilai NTN. IKU 2

Nilai tukar pembudidaya ikan NTPi merupakan rasio antara seluruh penerimaan (revenue) dibanding

seluruh

pengeluaran

(expenditure)

pembudidaya

ikan.

Selain

itu,

juga

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan dan merupakan ukuran kemampuan keluarga pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Hingga Oktober 2013 NTPi masih tergabung dalam penghitungan NTN dengan menggunakan penghitungan tahun dasar 2007. Sejak November 2013 NTPi telah terpisah dengan NTN dengan perhitungan tahun dasar 2012. Nilai NTPi/NTN hingga Oktober 2013 (berdasarkan perhitungan tahun dasar 2007) sebesar 105,37 dan NTPi November – Desember 2013 dengan tahun dasar 2012, terjadi penurunan NTPi dengan rata-rata sebesar 101,65. Berdasarkan data di atas bila NTPi tersebut dirata-rata dari Januari – Desember 2013 maka dapat disimpulkan nilai sementara NTPi 2013 sebesar 104.70. Nilai target NTPi sebesar 105 pada tahun 2014 telah dapat dicapai ditahun 2013 (TW III). Nilai tukar di atas 100 ini menunjukkan bahwa nelayan/pembudidaya mengalami surplus, dalam artian bahwa harga produksi naik lebih

besar dari

kenaikan

harga konsumsinya atau

pendapatan

nelayan/pembudidaya naik lebih besar dari pengeluarannya. Dengan asumsi volume

produksi

sama,

maka

nilai

NTPi/NTN

>

100

menunjukkan

kesejahteraan nelayan/pembudidaya meningkat. Nilai NTPi/NTN dari tahun 2011 hingga tahun 2013 sebagaimana pada Tabel 3.4 di bawah ini.


24

Tabel 3.4. Capaian IKU 2 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

2011

Capaian 2012

2013

106,26

105,37

104,7*

Target 2014 105

Ket: * angka sementara, NTPi Januari- Oktober dihitung berdasarkan tahun dasar 2007, sedangkan NTPi November – Desember 2013 dihitung berdasarkan tahun dasar 2012 (sumber: Ditjen Perikanan Budidaya KKP).

NTN gabungan NTN dan NTPi Berdasarkan hasil perhitungan BPS 2013, rata-rata NTN sebesar 104,84. Nilai tertinggi pada 2013 terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 105,50. Dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP), NTN/NTPi masih berada di atas NTP. Fluktuasi NTN/NTPi salah satunya dipengaruhi faktor cuaca, indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi. Gambar 5. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan Tahun 2013

IKU 3

Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar (KK/bulan)

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura sebagai hasil penjualan pengolah dan pemasar setelah dikurangi biaya-biaya produksi. Selain itu, pendapatan juga dapat digunakan untuk

mengukur

tingkat

kesejahteraan

masyarakat

secara

relatif

dan

merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Target rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar pada 2013 adalah Rp1.800.000 per kepala keluarga per bulan (KK/bulan). Capaian rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar dihitung dari pendapatan penerima program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) P2HP sebagai dampak dari sasaran program penerima bantuan PUMP-P2HP. Berdasarkan sampel Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

25

kelompok pada 100 kabupaten/kota di 29 provinsi penerima PUMP-P2HP, diperoleh hasil perhitungan rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar sebesar Rp2.297.705 per KK/bulan (Tabel 3.5 dan Tabel 3.6). Tabel 3.5. Data Pendapatan Pengolah dan Pemasar (KK/bulan) per Provinsi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 No 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Provinsi Aceh Sumut Sumbar Riau Sumsel Bengkulu Kepri Jambi Lampung Jabar Banten Jateng Yogya Jateng Provinsi Bali Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Gorontalo Sulteng Sulbar Sultra Sulsel Malut Maluku Papua Barat Papua Jumlah

∑ Kab/Kota 5 2 3 4 2 2 2 2 3 6 2 10 4 10 ∑ Kab/Kota 3 3 1 4 2 2 2 3 3 2 9 2 2 2 2 100

Rata-Rata Pendapatan (Rp/Bulan)

1,953,759 2,937,671 2,160,335 2,231,108 119,201 1,138,367 345,351 762,857 5,744,592 1,068,699 628,809 961,195 1,029,524 961,195 Rata-Rata Pendapatan (Rp/Bulan)

1,810,190 3,257,581 1,369,357 3,435,301 1,378,231 2,981,818 5,037,341 1,397,683 1,706,267 1,785,349 1,755,949 8,589,048 1,869,507 1,128,527 6,792,698 66,633,439

Rata-Rata

2,297,705

(Sumber: Ditjen P2HP KKP)

Tabel 3.6 Capaian IKU 3 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (rupiah/KK/bulan)

2011

Capaian 2012

-

-

2013 Rp2,3 juta

Target 2014 Rp2,0 juta

(Sumber: Ditjen P2HP KKP, 2014)


26

Dengan adanya program PUMP-P2HP dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kelompok untuk mengembangkan pendapatan

di

usahanya, atas

upah

dapat

memberikan

rata-rata

minimum

dampak nasional

peningkatan 2013

sebesar

Rp1.434.906 per KK/bulan. IKU 4

Pertumbuhan PDB perikanan

Salah

satu

tolok

ukur

keberhasilan

pembangunan

perikanan,

termasuk di dalamnya perikanan budidaya, adalah meningkatnya nilai produk domestik bruto (PDB) subsektor perikanan. Pertumbuhan PDB perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sumberdaya perikanan patut menjadi pertimbangan untuk diperhitungkan dalam perekonomian nasional. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam

jangka

waktu

tertentu

(per

tahun).

Adapun

angka

persentase

pertumbuhan PDB perikanan diperoleh dengan membandingkan nilai PDB Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2013 dibandingkan dengan nilai PDB perikanan tahun 2012. Pertumbuhan PDB perikanan tahun 2013 ditargetkan mencapai 7%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB perikanan berdasarkan harga konstan tahun 2000 dalam kurun waktu setahun terakhir meningkat sebesar 6,86%, yakni Rp57.702,6 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp61.661,2 miliar pada tahun 2013, atau tercapai 98,00% dari target yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun 2013 dengan tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2009-2013, pertumbuhan PDB perikanan meningkat rata-rata sebesar 14,83% per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi dalam sektor pertanian secara umum. Apabila pencapaian indikator kinerja pertumbuhan PDB perikanan sebesar 6,86% di tahun 2013 ini dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Renstra 2010-2014, maka pencapaian pada indikator kinerja ini telah mencapai 94,63% dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2014 sebesar 7,25%. Perkembangan PDB dapat terlihat dalam Tabel 3.7 di bawah ini. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

27

Tabel 3.7. Capaian IKU 4 pada 2009-2013

Berdasar harga konstan Tahun 2000 Berdasar harga berlaku

Lapangan Usaha Kelompok Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. P e r i k a n a n Produk Domestik Bruto (PDB) PDB Tanpa Migas Persentase PDB Perikanan Persentase terhadap kelompok pertanian Persentase terhadap PDB Persentase terhadap PDB tanpa Migas Kelompok Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. P e r i k a n a n Produk Domestik Bruto (PDB) PDB Tanpa Migas Pertumbuhan PDB Perikanan Kelompok pertanian Produk Domestik Bruto (PDB) PDB Tanpa Migas

2009 857.196,8 419.194,8 111.378,5 104.883,9 45.119,6 176.620,0 5.606.230,4 5.141.414,4

2010 985.470,5 482.377,1 136.048,5 119.371,7 48.289,8 199.383,4 6.446.851,9 5.941.951,9

Tahun 2011 1.091.447,1 529.967,8 153.709,3 129.297,7 51.781,3 226.691,0 7.419.187,1 6.795.885,6

2012*) 1.193.452,9 574.916,3 162.542,6 145.720,0 54.906,5 255.367,5 8.229.439,4 7.588.322,5

Kenaikan 2013**) rata-rata (%) 1.311.037,3 11,23 621.832,7 10,40 175.248,4 12,17 165.162,9 12,04 56.994,2 6,02 291.799,1 13,38 9.083.972,2 12,85 8.416.039,5 13,13

20,60 3,15 3,44 295.883,8 149 057,8 45 558,4 36 648,9 16 843,6 47.775,1 2.178.850,4 2.036.685,5

20,23 3,09 3,36 304.777,1 151 500,7 47 150,6 38 214,4 17 249,6 50.661,8 2.314.458,8 2.171.113,5

20,77 3,06 3,34 315.036,8 154 153,9 49 260,4 40 040,3 17 395,5 54.186,7 2.464.566,1 2.322.653,1

21,40 3,10 3,37 328.279,7 158 910,1 52 325,4 41 918,6 17 423,0 57.702,6 2.618.938,4 2.481.796,7

22,26 3,21 3,47 339.890,2 161 969,5 54 903,0 43 914,0 17 442,5 61.661,2 2.770.345,1 2.636.976,0

4,16 3,96 4,63 5,00

6,04 3,01 6,22 6,60

6,96 3,37 6,49 6,98

6,49 4,20 6,26 6,85

6,86 3,54 5,78 6,25

3,53 2,10 4,78 4,63 0,88 6,59 6,19 6,67 14,85

Sumber: BPS (dalam milyar rupiah) Ket: *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara, ***) Angka sangat sangat sementara

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, didukung oleh kegiatan minapolitan dan industrialisasi perikanan. Minapolitan merupakan suatu konsep manajemen ekonomi kawasan berbasis kelautan dan perikanan guna meningkatan pendapatan masyarakat. Minapolitan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, efektivitas, kualitas dan percepatan pembangunan yang berbasis kawasan/wilayah dengan dukungan berbagai kementerian atau sektor lain. Pelaksanaan minapolitan telah dilakukan sejak 2011 dan sampai dengan tahun 2013 ini telah terdapat 62 Kabupaten/Kota minapolitan percontohan perikanan budidaya. Dengan adanya minapolitan maka peningkatan produksi perikanan budidaya akan lebih cepat dikarenakan adanya dukungan dari berapa Kementerian/Lembaga dan swasta seperti dari (i) Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan saluran irigasi sekunder, pembangunan jalan produksi, serta

pembuatan

talud;

(ii)

Kementerian

ESDM

dalam

pembangunan

infrastruktur listrik pada sentra-sentra produksi, dan (iii) Perbankan dalam penyediaan permodalan.


28

Selain minapolitan, salah satu strategi untuk lompatan produksi perikanan juga dilakukan melalui industrialisasi yang merupakan suatu integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya

saing,

sekaligus

membangun

sistem

produksi

yang

modern

dan

terintegrasi dari hulu sampai hilir. Industrialisasi perikanan budidaya mulai dilaksanakan pada 2012 untuk empat komoditas, yaitu udang, bandeng, patin dan rumput laut. Pengembangan empat komoditas tersebut pada tahap awal difokuskan di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi. Pelaksanaan industrialisasi tahap awal dikembangkan diantaranya melalui percontohan skala besar (demfarm) dan perbaikan prasarana/infrastruktur seperti saluran irigasi dan perbaikan kolam atau tambak.


29

Capaian Kinerja Pada Perspektif Pelanggan Sararan Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyakarat kelautan dan perikanan dalam ketahanan pangan (food security) nasional, maka ketersediaan produk kelautan dan perikanan menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketersediaan ini tentunya tidak hanya mempertimbangkan dari sisi

volume

produksi

saja,

produk

dan

mutu/kualitas

namun

juga

keamanan

perlu

pangan

ada

jaminan

terhadap

(food

safety),

sehingga

mempunyai daya saing. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, BKIPM mengidentifikasi dua indikator kinerja utama yang merupakan indikator kementerian yang diadopsi langsung. Indikator kinerja pada sasaran strategis sebagai berikut: IKU 5

Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton)

Capaian sementara indikator jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8, yaitu 13.703.369 ton atau (117,81%) dari target sebesar 11.63.2.122 ton, dengan capaian nilai produksi sebesar Rp145.292 milyar atau capaian (150,13%) dari target sebesar Rp96.778 milyar. Angka tersebut terbagi dalam produksi budidaya air tawar, payau dan laut dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.8 di bawah. Terkait dengan kinerja capaian nilai produksi dalam kurun waktu 2010 s.d 2012 belum dapat dibandingkan dikarenakan IKU nilai produksi merupakan IKU baru yang baru ditentukan targetnya pada tahun 2013. Tabel 3.8. Capaian IKU 5 pada 2010-2013 Indikator Vol. perikanan budidaya (ton) budidaya air tawar budidaya air payau budidaya laut

Kenaikan Target 2014 rata-rata Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian* % 2010-2013 5.376.200 6.277.923 6.847.500 7.928.963 9.415.700 9.675.532 11.632.122 13.703.368 117,81 13.927.947 12,97 2010

2011

2012

1.391.805 1.246.909 1.821.820 1.586.261 2.479.210 1.982.161

2013

3.354.668

3.630.406 108,22

4.025.602

(6,65)

933.161 1.263.750 1.001.032

1.440.781

2.323.625 161,28

8.204.008

10,00

3.072.820 4.140.893 3.961.980 5.409.541 5.672.740 6.692.339

6.836.673

7.749.337 113,35

1.698.337

22,76

911.575

890.121 1.063.700

Ket: *) Angka sementara (Ditjen Perikanan Budidaya)


30

Selama

periode

2010-2013,

produksi

perikanan

budidaya

memperlihatkan trend yang positif, yaitu mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahun mencapai 12,97% (Tabel 3.8). Realisasi pencapaian produksi terbesar, yaitu pada perikanan budidaya laut dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 22,76%, disusul oleh perikanan budidaya air payau dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 10,00%. Sedangkan perikanan budidaya air tawar mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 6,65%. Angka ini diikuti oleh kinerja positif peningkatan nilai produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu yang sama dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 36,8%. Persentase kenaikan rata-rata nilai produksi tertinggi adalah budidaya air laut sebesar 49,78% disusul oleh budidaya air tawar dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 41,41% kemudian budidaya air payau dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 7,61%. IKU 6

Jumlah produk olahan hasil perikanan (juta ton)

Jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2013 ditargetkan mencapai 5 juta ton. Hasil perhitungan yang dilakukan dengan metoda sampling diperoleh data bahwa jumlah produk olahan hasil perikanan tahun 2013 adalah sebesar 5.244.081 ton, yang terdiri dari jumlah produksi olahan UPI skala UMKM sebesar 2.889.583 ton dan jumlah produksi olahan UPI skala besar 2.354.498 ton. Dengan demikian, jumlah produk olahan hasil perikanan dalam kurun waktu setahun terakhir meningkat sebesar 8,57%, yakni 4,83 juta ton pada tahun 2012 menjadi 5,24 juta ton pada tahun 2013, atau tercapai 104,88% dari target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3.9 di bawah ini. Tabel 3.9. Capaian IKU 6 pada 2010-2013 dan Target 2014 Indikator Kinerja Utama Jumlah produk olahan hasil perikanan (juta ton)

Capaian 2010 4,2

Pertumbuhan (%)

2011

2012

2013

4,58

4,83

5,24

2010-2013 7,69

2012-2013 8,57

Pada UPI skala UMKM, kenaikan produksi terbesar terjadi pada produk olahan pindang, yakni 106.299 ton (68,7% dari total kenaikan), sedangkan pada Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

31

UPI skala besar kenaikan produksi terbesar terjadi pada produk-produk olahan berbasis TTC (tuna, tongkol, cakalang), yakni 116.121 ton (60,75% dari total kenaikan). Hal ini mengindikasikan bahwa industrialisasi di bidang pengolahan hasil perikanan, utamanya produk olahan pindang dan TTC berjalan sesuai dengan harapan. Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun 2013 dengan tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2010-2013, perkembangan jumlah produk olahan hasil perikanan meningkat rata-rata sebesar 7,69% per tahun. Perkembangan pertumbuhan produk olahan hasil perikanan dalam setahun terakhir (2012-2013) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode Renstra yang telah berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setahun belakangan ini, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, baik skala industri maupun UMKM, sedikit banyak telah dapat mengelola kebutuhan bahan baku, meskipun masih belum terlepas seutuhnya dari kendala kurangnya pasokan bahan baku secara kontinyu, baik dari penangkapan maupun budidaya. Jadi, meskipun jumlah produk olahan hasil perikanan tumbuh, kendala penyediaan bahan baku masih menjadi catatan pekerjaan yang harus diselesaikan melalui implementasi kebijakan di tahun mendatang. Sedangkan apabila pencapaian indikator kinerja jumlah produk olahan hasil perikanan sebesar 5,24 juta ton di 2013 ini dibandingkan dengan target jangka menengah 2010-2014, maka pencapaian pada indikator kinerja ini telah mencapai 100,85% dibandingkan dengan target pada 2014 sebesar 5,2 juta ton. Sararan Strategis 3: Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan IKU 7

Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor Target jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat

HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor sebesar 1115 sertifikat. Berdasarkan pelaksanaan dan data yang ada, bahwa capaian untuk penerbitan sertifikat HACCP telah diterbitkan 1.219 sertifikat atau sebesar 109,32 % melebihi dari target IKU tahun 2013 sebanyak 1.115 sertifikat. Capaian Tahun 2011-2013 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.10. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

32

Tabel 3.10. Capaian IKU 7 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor

Capaian 2011

2012

2013

1095

1145

1219

Target 2014

1125

Peningkatan jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan dari tahun 2011 – 2013 dikarenakan banyaknya UPI yang mempunyai keinginan untuk memenuhi persyaratan ekspor negara mitra. Hal ini dapat dicapai melalui sistem penjadwalan inspeksi dan verifikasi serta memberi peluang perusahaan baru untuk mendapatkan pengendalian melalui sertifikasi HACCP IKU 8

Jumlah UPI yang bersertifikasi HACCP Target jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diinspeksi pada

tahun 2013 berhasil kami capai, dari target 520 UPI telah diinspeksi sebanyak 525 UPI dan penerbitan sertifikat HACCP dari target sebanyak 1115 sertifikat telah diterbitkan 1.219 sertifikat. Capaian Tahun 2011-2013 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.11. Tabel 3.11. Capaian IKU 8 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah UPI yang bersertifikasi HACCP

Capaian 2011

2012

2013

510

523

525

Target 2014

525

Peningkatan jumlah UPI yang mendapatkan sertifikat HACCP yang diterbitkan dari tahun 2011 – 2013 dikarenakan banyaknya UPI yang mempunyai komitmen untuk menerapkan sistem HACCP. Hal ini dapat dicapai melalui sistem pengendalian sistem jaminan mutu melalui inspeksi dan verifikasi yang dilakukan inspektur mutu terhadap UPI. Sementara itu untuk yang terkait jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan jumlah Sertifikat HACCP yang telah diterbitkan maka di tahun 2011-2013 telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya: 1) Inspeksi Dalam Rangka Verifikasi Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di UPI 2) Sertifikasi Pre-HACCP dan HACCP. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

33

3) Pelatihan Training of Trainer Keamanan Pangan 4) Apresiasi Peningkatan SDM Calon Inspektur Mutu (HACCP Dasar) 5) Apresiasi Peningkatan SDM Inspektur Mutu (In House Training) 6) Apresiasi Peningkatan SDM Calon Inspektur Mutu (Nomor Registrasi) IKU 9

Jumlah Lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta

laboratorium dan jenis uji yang disiapkan untuk diakreditasi berdasarkan target adalah 20 lokasi, 5 laboratorium. Dari 20 lokasi target monitoring telah berhasil memonitor 25 lokasi (PPS Nizam Zachman Jakarta, PPS Bitung, PPS Bungus, PPS Kendari, PPN Pelabuhan Ratu, PPN Ambon, PPN Brondong, PPN Tanjung Pandan ,PPN Prigi, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Kendal, Kab. Pati, Kab. Rembang, Kupang, Ternate, Gorontalo, Mataram, Bima, Tarakan, Lampung, Sorong,

Probolinggo,

Bali,

dan

Makassar).

Capaian

Tahun

2011-2013

selengkapnya disajikan pada Tabel 3.12. Tabel 3.12. Capaian IKU 8 pada 2011-2013 dan Target 2014 Capaian

Uraian Indikator Kinerja Jumlah Lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya

2011

2012

2013

20

24

25

Target 2014

20

Peningkatan jumlah lokasi monitoring dari tahun 2011-2013 disebabkan adanya beberapa kasus penolakan produk ekspor yang disebabkan oleh bakteri Salmonella dan logam berat pada ikan tuna serta sulfit pada udang mendorong

untuk

monitoring

di

memperluas

fokuskan

pada

lokasi

monitoring.

beberapa

Penambahan

pelabuhan

lokasi

perikanan

dan

miniplant/suplier penghasil produk tuna dan udang. IKU 10

Jumlah jenis uji yang terakreditasi Tujuh laboratorium dalam proses pengajuan akreditasi (Balai Besar

KIPM I Jakarta, Balai Besar KIPM Makassar, BUSKIPM, Balai KIPM Kelas I Surabaya I, Balai KIPM Kelas I Denpasar, Balai KIPM Kelas II Manado dan Stasiun Kelas I Ambon.

Ketujuh Laboratorium diatas menargetkan akreditasi

untuk parameter uji E. coli, Salmonella, Formalin, Histamin, Logam berat, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

34

Staphylococcus aureus dan Vibrio cholerae.

Capaian Tahun 2011-2013

selengkapnya disajikan pada Tabel 3.13. Tabel 3.13. Capaian IKU 8 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Jumlah jenis uji yang terakreditasi

Capaian 2011

2012

2013

5

5

6

Target 2014

7

Dalam rangka mendukung pencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terkait jumlah lokasi yang termonitoring dan laboratorium yang terakreditasi maka di tahun 20112013 telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya: 1) Evaluasi Health Certificate (HC) pada LPPMHP dan Identifikasi dan Evaluasi Laboratorium BKIPM 2) Apresiasi Peningkatan Kompetensi Personil Laboratorium 3) Temu Teknis Kepala LPPMHP 4) Workshop monitoring mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 5) Apresiasi Monitoring Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 6) Monitoring Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Perspektif internal (internal process) Sararan Strategis 4: Tersedianya kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan Jumlah kebijakan bidang mutu dan keamanan hasil

IKU 11

perikanan Penyusunan

rancangan/draft

peraturan

perundang-undangan

bidang perkarantinaan ikan bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan peraturan perundangan perkarantinaan ikan melalui penyusunan rancangan atau draf peraturan/keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

pelaksanaan

tindakan

karantina

ikan,

evaluasi

ketentuan

perkarantinaan,reviu dan pengumpulan ketentuan-ketentuan perkarantinaan di negara mitra. Pada tahun 2013 dilaksanakan penyusunan 2 rancangan/draft peraturan perundang-undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

35

dari target rancangan yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 120%. Capaian Tahun 2011-2013 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.14. Tabel 3.14. Capaian IKU 11 pada 2011-2013 dan Target 2014 Capaian

Uraian Indikator Kinerja Jumlah draft peraturan perundangundangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan

Rancangan/draf

2011

2012

2013

1

1

2

peraturan

Target 2014

perundang-undangan

3

bidang

perkarantinaan ikan yang disusun tahun 2013 terdiri dari : a. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; b. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Rancangan Keputusan Menteri perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi di atas telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.52A/KEPMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Sararan Strategis 5 : Terselenggara-nya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu

IKU 12

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra Kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra yang

ditargetkan maksimal 10 kasus. Berdasarkan notifikasi jumlah kasus penolakan yang terjadi pada tahun 2013 per negara mitra adalah : Italia sebanyak 1 kasus, Spanyol sebanyak 1 kasus, Jerman sebanyak 2 kasus, Prancis sebanyak 1 Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

36

kasus penolakan, sedangkan 24 negara anggota UE tidak terjadi kasus penolakan (nihil). Untuk negara mitra yang lain yaitu Korea = 3 kasus; Rusia = 4 kasus; Kanada = 5 kasus dan untuk negara China dan Vietnam tidak terdapat kasus penolakan alias NIHIL. Capaian Tahun 2011-2013 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.15. Tabel 3.15. Capaian IKU 12 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

Capaian 2011

2012

2013

≤10 (3)

≤10 (9)

≤10 (5)

Target 2014

≤10

Kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra yang ditargetkan maksimal 10 kasus per negara mitra dapat tercapai dan lebih baik dibandingkan tahun 2012. Berdasarkan notifikasi, jumlah kasus penolakan yang terjadi pada tahun 2013 per negara mitra sebagai berikut: Italia: satu (1) kasus, yaitu histamin pada produk frozen tuna; Jerman: dua (2) kasus, yaitu histamin pada produk canned tuna dan frozen cobia; Prancis: satu (1) kasus, yaitu mercury pada produk frozen sword fish; Spanyol: satu (1) kasus, yaitu poor temperature control pada produk frozen tuna; Korea: tiga (3) kasus, yang terdiri dari dua (2) kasus benzopyrene pada produk dried smoked fish dan methyl mercury pada produk frozen sword fish; Rusia: empat (4) kasus, yang terdiri dari dua (2) kasus mesophyll aerobic and optional anaerobic microorganism pada produk frozen oilfish fillet dan frozen baby octopus, satu (1) kasus coliform pada produk frozen octopus, dan satu (1) kasus listeria pada produk frozen octopus; Kanada: lima (5) kasus, yang terdiri dari tiga (3) kasus decompose pada produk frozen tuna, frozen kingfish steak skin on, baby clams, satu (1) kasus mercury, dan satu 1 kasus histamin pada produk frozen tuna. Sedangkan untuk negara China dan Vietnam tidak terdapat kasus penolakan. Berkaitan dengan kejadian penolakan tersebut, BKIPM telah melakukan investigasi, menindaklanjuti dan melaporkan kepada otoritas kompeten di masing-masing negara mitra. Sebagai

perbandingan,

berdasarkan

notifikasi

jumlah

kasus

penolakan yang terjadi pada tahun 2012 per negara mitra adalah Italia: sembilan (9) kasus, delapan (8) kasus diantaranya terjadi di satu unit pengolahan ikan (UPI), dengan jenis produk yang sama (frozen octopus) dan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

37

merupakan satu (1) partai lot produksi, yang disebabkan karena cemaran bakteri

Salmonella

spp.

Kasus

berulang

ini

terjadi

karena

bersangkutan melakukan pengiriman dalam jumlah besar

UPI

yang

sebanyak 67

kontainer pada saat UPI tersebut dalam status pelarangan ekspor sementara (internal suspend), dan saat ini UPI tersebut telah dibekukan (approval number) telah dicabut. Penolakan ekspor hasil perikanan pada tahun 2012 juga terjadi di Spanyol sebanyak tiga (3) kasus disebabkan penurunan mutu akibat poor temperature control pada saat pengiriman pada produk frozen tuna loin. Kasus penolakan di Prancis sebanyak satu (1) kasus disebabkan oleh cemaran residu mercury pada produk frozen moonfish. Kasus penolakan di Inggris sebanyak satu (1) kasus disebabkan oleh cemaran residu crystal violet pada produk frozen whole catfish. Kasus penolakan di Rusia sebanyak satu (1) kasus disebabkan oleh cemaran bakteri mesophyll aerobic and optional anaerobic microorganism pada produk moluska dan udang beku. Kasus penolakan di Korea Selatan sebanyak dua (2) kasus disebabkan oleh cemaran benzopyrene dan carbon monoxide pada produk ikan kayu. Tabel 3.16. Data Kasus Penolakan Negara Mitra pada 2011-2013 No

Negara mitra

Kasus Penolakan 2011

2012

2013

Target 2014

1

China

2

0

0

≤ 10

2

Kanada

0

0

5

≤ 10

3

Vietnam

0

0

0

≤ 10

4

Rusia

6

1

4

≤ 10

5

Korea Selatan

1

2

3

≤ 10

6

Italia

3

9

1

≤ 10

7

Spanyol

1

3

0

≤ 10

8

Prancis

2

1

1

≤ 10

9

Inggris

0

1

0

≤ 10

10

Belgia

0

0

1

≤ 10

11

Jerman

0

0

2

≤ 10

12

Poland

1

0

0

≤ 10

13

Luxembourg

0

0

0

≤ 10

14

Belanda

0

0

0

≤ 10

15

Denmark

0

0

0

≤ 10

16

Irlandia

0

0

0

≤ 10

17

Yunani

0

0

0

≤ 10


38

18

Portugal

0

0

0

≤ 10

19

Austria

0

0

0

≤ 10

20

Finlandia

0

0

0

≤ 10

21

Swedia

0

0

0

≤ 10

22

Cyprus

0

0

0

≤ 10

23

Estonia

0

0

0

≤ 10

24

Republik Czech

0

0

0

≤ 10

25

Hungaria

0

0

0

≤ 10

26

Latvia

0

0

0

≤ 10

27

Lithuania

0

0

0

≤ 10

28

Malta

0

0

0

≤ 10

29

Slovenia

0

0

0

≤ 10

30

Slovakia

0

0

0

≤ 10

31

Bulgaria

0

0

0

≤ 10

32

Romania

0

0

0

≤ 10

33

Kroasia

0

0

0

≤ 10

34

Norwegia

0

0

0

≤ 10

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target adalah penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir seperti penerapan HACCP, pemberian nomor registrasi di negara mitra, penerbitan HC dan penanganan kasus penahanan dan penolakan serta harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara mitra dapat diterapkan secara konsisten. Keberhasilan juga didukung dengan adanya pemberian apresiasi berupa kesempatan/peluang ekspor ke negara mitra dan sanksi terhadap yang terkena kasus berupa pembekuan nomor registrasi (internal suspend). Sedangkan target ini dapat gagal apabila penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir tidak diterapkan secara konsisten. Kegiatan pendukung tahun 2013 dalam pencapaian target indikator ini adalah inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan, sosialisasi ketentuan/persyaratan negara mitra, evaluasi dan penanganan kasus penolakan hasil perikanan, verifikasi tindak lanjut inspeksi, dan kerjasama dalam rangka penyerasian persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor impor.


39

Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (Approval Number)

IKU 13

Target kinerja untuk indikator ini adalah jumlah penambahan UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra. Pada tahun 2013, penambahan UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra (approval number) ditargetkan 50 UPI dan telah tercapai 119 UPI, yang terdiri dari: 12 UPI di Uni Eropa; 28 UPI di Korea; 38 UPI di China; 15 UPI di Kanada; dan 26 UPI di Vietnam. Pencapaian target kinerja dalam rangka jumlah UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra pada tahun 2012 dan 2013 dapat tercapai melebihi 100%. Pada tahun 2012 pencapaian lebih tinggi dibanding tahun 2013 disebabkan adanya regulasi baru China yang mengatur tentang UPI rumput laut harus di registrasi. Khusus untuk registrasi ke Rusia pada tahun 2013 tidak dilakukan,

sehubungan

dengan

adanya

sanksi

temporary

restriction

(penghentian sementara ekspor hasil perikanan Indonesia ke Rusia) per tanggal 1 Juli 2013. Perbandingan capaian tahun 2012 – 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.23 dengan perincian per negara mitra dapat dilihat pada Tabel 3.24 di bawah ini. Tabel 3.17. Capaian IKU 17 pada 2011-2013 dan Target 2014 Capaian Uraian Indikator Kinerja

2 2012

2011 Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan negara mitra (Approval Number)

227

2 2013

Target 2 2014

2

1 119

5 50

Tabel 3.18. Jumlah UPI yang Teregistrasi di Negara Mitra pada 2012 dan 2013 Negara

Jumlah UPI 2012

2013

Uni Eropa

10

12

Korea

13

28

China

111

38

Kanada

29

15

Rusia

29

0

Vietnam

35

26

227

119

Total Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

40

Penyebab keberhasilan karena Otoritas Kompeten secara kontinyu melakukan sosialisasi ketentuan persyaratan negara mitra dan evaluasi pemanfaatan nomer registrasi. Selain itu UPI telah memahami persyaratan negara mitra dan secara bertahap telah mampu memenuhi persyaratan negara mitra (harmonis). Capaian dapat gagal apabila terjadi perubahan persyaratan dari negara mitra yang tidak diikuti atau disosialisasikan oleh Otoritas Kompeten dan atau UPI tidak mengindahkan persyaratan tersebut. Kegiatan pendukung tahun 2013 dalam pencapaian target indikator ini adalah inspeksi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan,

verifikasi

tindak

lanjut

inspeksi,

kerjasama

dalam

rangka

penyerasian persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor impor, sosialisasi ketentuan/persyaratan negara mitra, serta evaluasi dan penanganan kasus penolakan hasil perikanan. Terkait harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pada tahun 2013 telah dilakukan inisiasi kerjasama dengan Negara Norwegia. Inisiasi tersebut bahkan telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dalam bidang ekspor dan impor hasil perikanan antara BKIPM, KKP dengan NFSA, Norwegia yang ditandatangani pada tanggal 11 September 2013 di Oslo-Norwegia. Dalam rangka mendukung pencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terkait penolakan kasus di negara mitra dan pendaftaran Unit Pengolahan Ikan maka di tahun 2013 telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya: 1)

Pendaftaran UPI ke negara mitra (tujuan ekspor)

2)

Penanganan Kasus Penolakan/ Penahanan Negara Mitra dan Negara importir lainya

3)

Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Penolakan Hasil Perikanan

4)

Kunjungan ke negara Mitra dalam rangka Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

5)

Pertemuan dalam rangka Penyusunan Draft Persyaratan/ Ketentuan Negara Mitra

6)

Sosialisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra

7)

Evaluasi UPI yang terdaftar di negara mitra


41

Sararan Strategis 6 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan

IKU 14

Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani Berdasarkan

sasaran

strategis

indikator

kinerja

utama

(IKU)

Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap terselenggarannya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani dengan target 80% telah tercapai 100%. Mengacu pada IKU maka kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra yang ditargetkan maksimal 10 kasus. Berdasarkan notifikasi jumlah kasus penolakan yang terjadi pada tahun 2013 per negara mitra adalah: Italia sebanyak satu (1) kasus, Spanyol sebanyak satu (1) kasus, Jerman sebanyak dua (2) kasus, Prancis sebanyak satu (1) kasus penolakan, sedangkan 24 negara anggota Uni Eropa lainnya tidak terjadi kasus penolakan (nihil). Untuk negara mitra yang lain yaitu Korea: tiga (3) kasus; Rusia: empat (4) kasus; Kanada: lima (5) kasus dan untuk negara China dan Vietnam tidak terdapat kasus penolakan. Adapun

mekanisme

penyelesaian

penanganan

jumlah

kasus

pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra, yaitu: 1. Adanya informasi dari negara mitra dalam bentuk notifikasi; 2. Evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; 3. Investigasi ke UPI; 4. Perbaikan hasil investigasi dari UPI; 5. Evaluasi perbaikan hasil investigasi dari UPI oleh BKIPM; 6. Pembukaan sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend); 7. Pengiriman informasi ke negara mitra.


42

Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.32 di bawah ini. Tabel 3.32. Capaian IKU 23 pada 2013 dan Target 2014 Capaian

Uraian Indikator Kinerja

2011

2012

2013

-

-

100%

Rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan dibanding total kasus yang ditangani

Target 2014

95%

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth) Sararan Strategis 7 : Tersedianya SDM Pusat SM yang kompeten dan profesional IKU 15

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di lingkungan Pusat SM Indeks Kesenjangan Kompetensi merupakan nilai yang menggambarkan

seberapa besar perbandingan antara kompetensi yang telah dimiliki pemegang jabatan yang ada dalam seluruh unit kerja BKIPM dengan seluruh kompetensi yang telah ditetapkan sebagai standar yang dibutuhkan bagi pemegang jabatan. Di dalam sasaran strategis ini, penilaian kompetensi jabatan baru dilakukan untuk pejabat eselon III dan eselon IV. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 60% dengan capaian sebesar 60%. Meskipun

pencapaian

target

untuk

IKU

ini

terpenuhi

namun

permasalahan utama yang ditemui dalam pencapaiannya adalah jumlah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kompetensi yang harus dipenuhi oleh pejabat eselon III dan IV untuk lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki alokasi yang sangat terbatas. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.33 di bawah ini. Tabel 3.33. Capaian IKU 24 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV di Pusat SM

2011

-

Capaian 2012

-

2013

60%

Target 2014

60%

Ket.: *) pengukuran hanya dilakukan untuk beberapa pejabat eselon II dan III Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

43

Sararan strategis 8: Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Pusat SM

IKU 16

Service Level Agreement di Pusat SM

Service Level Agreement dalam hal ini merupakan bagian dari kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak, yaitu penyedia layanan dan klien untuk peningkatan pelayanan. Service Level Agreement Pusat SM yang disepakati adalah layanan HACCP Online dengan target pada tahun 2013 adalah 70%. Capaian indikator ini pada tahun 2013 adalah sebesar 97,25% (downtime 10 hari per tahun). Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.34 di bawah ini. Tabel 3.34. Capaian IKU 25 pada 2013 dan Target 2014 Capaian

Uraian Indikator Kinerja Service Level Agreement di

IKU 17

Pusat SM

2011

2012

2013

Target 2014

-

-

97,25%

75%

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

Persepsi

user

dalam

hal

ini

merupakan

pengalaman

user

tentang

kemudahan akses layanan informasi yang diberikan oleh Pusat SM. Persepsi user berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses layanan informasi. Metode yang digunakan adalah survei kepada pengguna layanan (user) melalui penyebaran kuisioner. Target IKU ini pada tahun 2013 adalah 4 dalam skala likert (1-5) dengan capaian sebesar 4 atau mencapai 100%. Meskipun pencapaian target untuk IKU ini terpenuhi, namun berdasarkan survei terdapat saran dan masukan dari user, yaitu perlu adanya notifikasi terkait layanan Pusat SM (aplikasi HACCCP Online) kepada pengguna jasa melalui email dan SMS. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.35 di bawah ini.


44

Tabel 3.35. Capaian IKU 26 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

2011

Persepsi user terhadap kemudahan akses di Pusat SM (skala likert 1-5)

-

Capaian 2012 -

2013 4

Target 2014 4,25

Sararan strategis 9 : Terwujudnya good governance & clean government di BKIPM

IKU 18

Jumlah rekomendasi pemerintah (APIEP) rekomendasi

aparat yang

pengawas internal dan ekternal ditindaklanjuti dibanding total

Untuk mewujudkan clean government dan good governance diperlukan peran serta aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Peran aparat pengawas (auditor) tersebut adalah untuk memastikan seluruh kegiatan Pusat SM telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Tata Usaha sebagai bidang utama masalah pengelolaan keuangan dan barang milik negara selalu memberi informasi dan dukungan agar pemeriksaan auditor tersebut berjalan dengan baik, salah satunya ialah dengan melakukan pendampingan dan selalu menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP. Sepanjang tahun 2012 dan 2013 satker Pusat SM telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi BPK dan Inspektorat Jenderal KKP atau mencapai 100% dari target 80%. Tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam rangka memenuhi hasil rekomendasi tersebut, karena bagian keuangan dan umum melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. . Kegiatan yang dilakukan antara lain: 1. Penyusunan dan Penyelesaian Hasil - Hasil Pemeriksaan Auditor; 2. Pendampingan Penyelesaian LHA Pusat SM 3. Perjalanan Pendampingan BPK/ Entry Meeting BPK; 4. Pendampingan Pelaksanaan Pengelola & Penatausahaan BMN Pusat SM dengan BPK.


45

Tabel 3.36. Capaian IKU 27 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja

2011

Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Ekternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Pust SM

IKU 19

-

Capaian 2012

-

Target 2014

2013

100%

100%

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah melakukan berbagai upaya perbaikan pada empat komponen sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP). a) Perbaikan pada proses Perencanaan Kinerja, meliputi:  penggunaan Balanced Scorecard (BSC) untuk alat pengelolaan dan strategi kinerja kementerian;  dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan

kegiatan

sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL;  Target kinerja dalam Penetapan Kinerja diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala. b) Dalam pengukuran kinerja telah dilakukan:  Penetapan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja melalui Keputusan Kepala BKIPM Nomor 466 tahun 2013;  Penetapan Kontrak Kinerja Individu dengan memadukan antara

kontrak

kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP++), kemudian dilakukan penilaiannnya menggunakan sistem penilaian kinerja individu (Sipkindu) berbasis TIK;  Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja melalui sistem aplikasi siMeta/BSC untuk mengukur kinerja organisasi dan system aplikasi SIPKINDU) untuk mengukur kinerja individu/pegawai. c) Pelaporan kinerja (LAKIP) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2013 akan berfungsi sebagai umpan balik (feedback)


perbaikan SAKIP

46

2014, untuk dalam laporan kinerja akan memuat pesan-pesan perbaikan kinerja yaitu:  berisi

evaluasi,

analisis,

dan

pembandingan

dengan

realisasi

tahun

sebelumnya;  berisi

rekomendasi

yang

digunakan

untuk

perbaikan

perencanaan,

pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja. d) Pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen kinerja. Dari langkah-langkah Pusat SM tersebut telah memberi dampak terhadap penilaian kinerja BKIPM oleh Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2013, BKIPM mendapatkan kriteria A dengan nilai 76,82. Hasil ini menunjukan peningkatan jika dibandingkan dengan penilaian kinerja BKIPM di Tahun 2012 yang memperoleh kriterianya A dengan nilai 75,40. Perbandingan capaian Tahun 2011 – 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.37 dan Tabel 3.38 di bawah ini. Tabel 3.37. Capaian IKU 28 pada 2011-2013 dan Target 2014 Capaian

Uraian Indikator Kinerja

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BKIPM

2011

2012

2013

Nilai AKIP B

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

Target 2014

Nilai AKIP A

Ket: nilai AKIP merupakan nilai pada tahun n-1

Tabel 3.38. Hasil penilaian kelima aspek akuntabilitas kinerja BKIPM No

Aspek Penilaian

2011

2012

2013

1

perencanaan kinerja BKIPM

32,33

31,47

29,98

2

pengukuran kinerja BKIPM

18,00

15,38

18,50

3

pelaporan kinerja BKIPM

10,67

11,64

12,18

4

evaluasi program BKIPM

-

-

-

5

pencapaian kinerja BKIPM

4,41

16,91

16,16

65,41

75,40

76,82

Nilai Total


47

IKU 20

Nilai integritas Pusat SM Indikator ini merupakan indikator yang menjadi hasil penilaian dari

masyarakat/pengguna layanan Pusat SM terhadap beberapa komponen yang membentuk persepsi masyarakat terhadap integritas organisasi Pusat SM secara keseluruhan yang diperoleh melalui mekanisme survei. Komponen pembentuk nilai integritas yang bisa dinilai oleh masyarakat/pengguna layanan terdiri dari: 1. Pengalaman integritas, dimana masyarakat/pengguna layanan bisa menilai pengalaman korupsi (jumlah, frekuensi, waktu pemberian gratifikasi), dan cara pandang terhadap korupsi (arti dan tujuan pemberian gratifikasi); 2. Potensi integritas dimana masyarakat/pengguna layanan bisa menilai lingkungan kerja (kebiasaan pemberian gratifikasi, pertemuan di luar prosedur, adanya calo, fasilitas

dan

kondisi

pelayanan),

sistem

administrasi

(kepraktisan

SOP,

persyaratan, waktu dan biaya pengurusan, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi), perilaku individu (sikap, penampilan dan keahlian petugas, perbedaan perlakuan, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi), dan pencegahan korupsi (tingkat upaya anti korupsi). Capaian nilai integritas Pusat SM tahun 2013 sebesar 7,12 atau tercapai 109,54% dari target 7. Capaian tersebut merupakan nilai integritas KKP yang merupakan hasil penilaian KPK. Adapun di tingkat eselon I ke bawah penilaian integritas belum dilakukan, sehingga sesuai kebijakan implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian di tingkat KKP dapat digunakan sebagai nilai integritas ditingkat eselon I ke bawah. Format survei integritas yang mengacu pada survei integritas KPK baru diimplementasikan pada akhir tahun 2013. Perbandingan capaian tahun 2013 dan target tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.39 di bawah ini. Tabel 3.39. Capaian IKU 29 pada 2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai integritas BKIPM

Capaian 2011

2012

2013

-

-

7,12*

Target 2014 7,5

Ket. *) merupakan nilai integritas KKP


48

IKU 21

Nilai inisiatif anti korupsi Pusat SM Nilai inisiatif anti korupsi merupakan nilai yang menunjukkan seberapa

besar inisiatif mandiri dari Pusat SM dalam upaya pencegahan korupsi yang dinilai dari

sejumlah

indikator

seperti

tersedianya;

a)

kode

etik;

b)

peningkatan

transparansi dalam manajemen SDM, pengadaan barang/jasa, penyelenggaraan negara; c) peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi inti utama; d) pelaksanaan saran perbaikan KPK/BPK/APIP dan e) kegiatan promosi anti korupsi. Target nilai inisiatif anti korupsi Pusat SM pada tahun 2013 adalah 7,5 dengan nilai capaian 8,84 atau mencapai 117,87%. Perbandingan capaian tahun 2012 – 2013 dan target tahun terakhir pada RPJM II dapat dilihat pada Tabel 3.40 di bawah ini. Tabel 3.40. Capaian IKU 30 pada 2012-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai inisiatif anti korupsi

IKU 22

Pusat SM

Capaian 2011

2012

2013

Target 2014

-

7,95

8,84

7,75

Rasio thd 2014 114,06

Nilai penerapan reformasi dan birokrasi BKIPM Nilai penerapan reformasi dan birokrasi merupakan nilai yang diperoleh

dari proses penilaian baik secara mandiri oleh internal KKP melalui Penilaian Mandiri Pelakanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari instansi luar seperti Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan sembilan program mikro reformasi birokrasi. Target IKU Nilai Penerapan RB Pusat SM pada tahun 2013 adalah 75 dengan nilai capaian 80 atau mencapai 106,67%. Nilai capaian ini merupakan nilai untuk pelaksanaan tahun 2012, karena untuk PMPRB tahun 2013 nilainya baru akan dikeluarkan pada tahun 2014. Meskipun pencapaian target untuk IKU ini melebihi target yang telah ditetapkan namun masih ditemui sejumlah permasalahan seperti dokumentasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikannya masih sering tidak didukung dengan bukti fisik yang menjadi bahan untuk prosedur penilaiannya. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

49

Perbandingan capaian tahun 2012 - 2013 dan target 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.41 di bawah ini. Tabel 3.41. Capaian IKU 31 pada 2012-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Nilai penerapan reformasi birokrasi BKIPM

2011

Capaian 2012

2013

-

70

80

Target 2014 80

Sararan Strategis 10: Terkelolanya Anggaran Pusat SM Secara Optimal

IKU 23

Persentase penyerapan DIPA Pusat SM

Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Pusat SM Tahun 2013 sebesar

22.092.755.000

14.281.975.000,00

dan

yang

dilaksanakan

RP.5.241.000.000

oleh

Pusat

dilaksanakan

SM oleh

sebesar 31

Rp.

satker

dekonsentrasi). Jika ditinjau dari capaian kinerja untuk tiap-tiap kegiatan maka realisasi fisik nilai capaian sub program/kegiatan tersebut sebesar 100 % (Seratus persen) dan realisasi keuangan sebesar

Rp20.708.209.366 (93,73 %) dalam arti

kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan. Nilai capaian ini telah menggambarkan kondisi obyektif, lebih lengkapnya tentang pengukuran pencapaian dapat dibaca pada lampiran 5. Berdasarkan hasil analisis bahwa tidak tercapainya target realisasi anggaran sesuai yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut: a. Adanya anggaran perjalanan dinas dalam negeri yang tidak terealisasi karena sudah tercapainya kegiatan inspeksi dan sertifikasi pada UPI sehingga di kembalikan; b. Adanya banyaknya kegiatan pertemuan dan apresiasi sehingga sebagian kegiatan pertemuan tidak dapat direalisasikan. Alokasi dan realisasi penyerapan anggaran pada unit-unit kerja di lingkungan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, terlihat pada pada lampiran 2.


50

Tabel 3.42. Capaian IKU 32 pada 2011-2013 dan Target 2014 Uraian Indikator Kinerja Persentase penyerapan DIPA Pusat SM


2011

Capaian 2012

2013

97.15 %

94 %

93,73%*

Target 2014 100%

51

BAB IV PENUTUP 4.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ditetapkan dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan melalui kualitas mutu serta tingkat keamanan produk perikanan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan

ini

adalah meningkatnya jaminan

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan. Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah tersedianya anggaran, pelaksana kegiatan yang kompeten dan kerjasama yang baik dengan semua pihak sehingga IKK Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tercapai. Dampak dari berhasilnya IKK pusat sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan terlihat nyata dengan dicapainya IKU BKIPM yaitu Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP. Dalam rangka menunjang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

maka

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan

melalui Otoritas

Kompeten, yakni Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

(BKIPM)

melakukan

kegiatan

inspeksi

terhadap

Unit

Pengolahan Ikan (UPI) di seluruh Indonesia. Kegiatan inspeksi ini mangacu pada Peraturan

Menteri

PER.19/MEN/2010

Kelautan tentang

dan

Perikanan

“Pengendalian

Republik

Sistem

Indonesia

Jaminan

Nomor

Mutu

dan

Keamanan Hasil Perikanan”, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang “Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi”, serta Peraturan dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu

dan

Keamanan

Hasil

Perikanan

untuk

aturan

operasionalnya. Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut Otoritas Kompeten harus melakukan verifikasi terhadap penerapan HACCP di UPI minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, untuk memastikan bahwa UPI menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara konsisten.


52

Kegiatan Verifikasi terhadap Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di UPI dilakukan oleh Inspektur Mutu yang telah memiliki Nomor

Registrasi

yang

telah

ditetapkan

oleh

Otoritas

Kompeten.

Unit

Pengolahan Ikan (UPI) yang telah melaksanakan perbaikan berdasarkan hasil kegiatan inspeksi mendapatkan akan sertifikat HACCP. Tata cara untuk mendapatkan sertifikat tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku Otoritas Kompeten Nomor PER.03/BKIPM/2011 tentang “Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan”. Target jumlah UPI yang diinspeksi pada tahun 2013 berhasil dicapai, yaitu dari 520 tercapai 525 UPI atau sebesar 100,96 %. Untuk penerbitan sertifikat HACCP dari target sebanyak 1.115 sertifikat telah diterbitkan 1.219 sertifikat atau sebesar 109,32 %. Keberhasilan dalam kegiatan inspeksi dan verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat Penerapan HACCP karena dukungan anggaran yang cukup, SDM yang kompeten dan penjadwalan inpeksi dan verifikasi serta mengatur permintaan sertifikasi HACCP terhadap UPI baru yang tepat. Sedangkan untuk IKK Pusat sertifikasi mutu yang lain adalah jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi. Target yang ditetapkan adalah 20 lokasi dan 5 laboratorium. Dari target tersebut, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah memonitor 25 lokasi atau 125 %, yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta, PPS Bitung, PPS Bungus, PPS Kendari, PPN Pelabuhan Ratu, PPN Ambon, PPN Brondong, PPN Tanjung Pandan ,PPN Prigi, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Kendal, Kab. Pati, Kab. Rembang, Kupang, Ternate, Gorontalo, Mataram, Bima, Tarakan, Lampung, Sorong, Probolinggo, Bali, dan Makassar. Untuk laboratorium di Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terdapat 7 laboratorium dalam proses pengajuan akreditasi, yaitu Balai Besar KIPM I Jakarta, Balai Besar KIPM Makassar, BUSKIPM, Balai KIPM Kelas I Surabaya I, Balai KIPM Kelas I Denpasar, Balai KIPM Kelas II Manado dan Stasiun Kelas I Ambon. Secara

keseluruhan

keberhasilan

Pusat

Sertifikasi

Mutu

dan

Keamanan Hasil Perikanan atas capaian kinerja kegiatan tersebut di atas di dukung oleh output yang sudah direncanakan, melalui: 1) kegiatan layanan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

53

perkantoran, 2) dokumen dukungan manajemen pelaksanaan teknis sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, 3) sarana dan prasarana, 4) sistem jaminan mutu yang harmonis dengan negara tujuan ekspor, 5) sertifikasi laboratorium uji yang disertifikasi oleh KAN, dan 6) sertifikat unit pengolahan ikan (UPI) sesuai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun Capaian output kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2013 dapat di lihat pada tabel. 5 Tabel 5. Capaian output kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2013 No

Output

Satuan

1

Layanan perkantoran

2

Dokumen dukungan manajemen pelaksanaan teknis sertifikasi mutu dan hasil perikanan

3

Target

Realisasi

%

Bulan

12

12

100

Dokumen

1

1

100

Unit pengolahan Ikan (UPI) yang harmonis dengan negara mitra

Paket

50

119

238

4

Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP

Paket

520

525

100,96

5

Lokasi yang termonitoring residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi

lokasi

20

25

125

6

Perangkat pengolah data dan komunikasi

unit

18

18

100

Output

tersebut

dihasilkan

melaui

komponen

kegiatan

yang

dilaksanakan di Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, seperti: 1. Bidang Inspeksi dan Verifikasi:  Melakukan inspeksi dan verifikasi Unit Pengolahan Ikan(UPI) dalam menerapkan HACCP, yang bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi UPI dalam penerapan HACCP;  Melakukan inspeksi UPI di negara mitra, yang bertujuan untuk melihat kesesuaian sistem mutu yang ada di negara mitra;  Melaksanakan Apresiasi Inspektur Mutu, yang bertujuan untuk melatih dan menambah jumlah inspektur mutu sehingga bisa memperoleh nomor registrasi sebagai syarat untuk melakukan inspeksi ke UPI; Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

54

 Melaksanakan In house training Inspektur Mutu, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Inspektur Mutu. 2. Bidang Akreditasi dan Monitoring:  Melaksanakan kegiatan apresiasi laboratorium yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada peserta khususnya analis laboratorium UPT BKIPM mengenai cara pengujian air dengan metode membran filter dan pengujian sulfit;  Melaksanakan

evaluasi

laboratorium

untuk

mendapatkan

data

kemampuan laboratorium LPPMHP dalam melakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dan penerbitan sertifikat kesehatan (HC);  Melakukan workshop monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan bagi petugas monitoring di LPPMHP dan UPT KIPM untuk meningkatkan kompetensi petugas dan melakukan koordinasi dengan daerah untuk mempermudah dalam pelaksanaan monitoring.  Melakukan monitoring dalam rangka mendapatkan data mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan di 25 lokasi (PPS Nizam Zachman Jakarta, PPS Bitung, PPS Bungus, PPS Kendari, PPN Pelabuhan Ratu, PPN Ambon, PPN Brondong, PPN Tanjung Pandan ,PPN Prigi, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Kendal, Kab. Pati, Kab. Rembang, Kupang, Ternate,

Gorontalo,

Mataram,

Bima,

Tarakan,

Lampung,

Sorong,

Probolinggo, Bali, dan Makassar). 3. Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus:  Melakukan sosialisasi persyaratan/ketentuan negara mitra dalam rangka penyerasian persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk ekspor dan impor;  Melakukan kunjungan ke negara mitra untuk menyelaraskan kebijakan nasional tentang jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan ketentuan yang berlaku di negara mitra;  Melakukan pendampingan kunjungan tim ke negara mitra melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;


55

 Melakukan evaluasi registrasi Negara mitra untuk melihat kesesuaian penerapan harmonisasi dengan ketentuan internasional dan kebijakan nasional;  Melakukan

investigasi

dan

penyelesaian

kasus

penolakan

produk

perikanan Indonesia di negara mitra dengan melakukan investigasi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terkena penolakan. 4.2. Permasalahan

Dalam mendukung capaian Indikator Kineja Kegiatan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, diantaranya : 1) Pelaksanaan Inspeksi dan Verifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat penerapan HACCP sering tertunda karena UPI tidak operasional; Kurangnya jumlah SDM inspektur mutu bernomor registrasi; dan UPI sering terlambat untuk melakukan perbaikan hasil temuan tim inspeksi; 2) Pelaksanaan

harmonisasi

dan

penanganan

kasus

mengalami

kendala

terhadap proses pendaftaran UPI ke negara mitra belum tersosialisasi secara luas; terjadinya kasus penolakan dari negara mitra yang tanpa dokumen ataupun dokumen kurang lengkap, sehingga traceability terhadap kasus tersebut terhambat; dan proses perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian UPI setelah dilakukan investigasi lama. 3) Pelaksanaan

akreditasi

dan

monitoring

terkendala

oleh

kesiapan

Laboratorium LPPMHP dan UPT KIPM yang kurang dalam penganggaran, penyiapan sarana prasarana pengujian, sumberdaya manusia pengujian serta parameter uji terkait mutu belum dapat dijalankan secara standar akreditasi laboratorium; Kegiatan monitoring di UPT BKIPM masih satu dalam kegiatan pemantauan HPIK padahal monitoring dan pemantauan meninjau subyek yang berbeda; dan Adanya kasus monitoring mutu (formalin) yang terkait produk impor sehingga belum mampu diterjemahkan terhadap penanggung jawabnya sehingga memerlukan pembahasan karena monitoring mutu hasil perikanan masih belum sepenuhnya melakukan monitoring pada produk impor.


56

4.3. Tindak Lanjut ke Depan

Kinerja yang sudah tercapai diharapkan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan semakin mantapnya pemahaman tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur di jajaran Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta seiring dengan kemauan Pemerintah untuk membudayakan kerja profesional dengan mengedepankan pengawasan, produktifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja. Tindak lanjut yang telah disiapkan oleh Pusat sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tahun 2014, yaitu :  Melakukan banyak pelatihan untuk menghasil Inspektur Mutu baru; membuat jadwal inspeksi secara akurat; mensosialisasikan program inspeksi dan verifikasi dalam rangka menerbitkan Sertifikat Penerapan HACCP;  Melakukan sosialisasi terhadap pendaftaran UPI ke negara mitra; cara penanganan kasus dan pelaksanaan suspend (pemberhentian sementara) terhadap UPI yang terkena kasus penolakan produk yang di ekspor;  Mensuport kesiapan LPPMHP dan UPT BKIPM yang kurang penganggaran, dengan melakukan pembinaan dan bimbingan penyiapan sarana prasarana pengujian, melatih sumberdaya manusia analis pengujian dan petugas monitoring serta penambahan ruang lingkup parameter uji terkait mutu.


57

Lampiran 1. Struktur Organisasi Pusat Sertifikasi Mutu


58

Lampiran 2 Akuntabilitas KeuanganTahun 2013 Program/Jenis Kegiatan 001

Layanan Perkantoran

002

Target

Pagu

Rupiah

Realisasi (%)

Rupiah

Sisa (%)

Rupiah

(%)

1.505.502.000

1.505.502.000

100,00

1.643.987.734

104,18

(87.081.161)

4,18

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

577.255.000

577.255.000

100,00

525.851.227

91,10

51.403.773

9,00

011

Pengelolaan dan Pengandalian Anggaran

1.544.034.000

1.544.034.000

100,00

1.271.527.503

82,35

272.506.497

17,76

015

Harmonisasi dan Penanganan Kasus

3.160.510.000

3.160.510.000

100,00

3.095.905.000

97,96

64.605.000

2,04

016

Akreditasi dan Monitoring

3.018.168.000

3.018.168.000

100,00

3.001.236.394

99,44

77.737.000

2.58

017

Inspeksi dan Verifikasi

4.903.218.000

4.903.218.000

100,00

4.283.686.124

87,36

619.531.867

12,64

013

Pengadaan Kendaraan Bermotor

333.000.000

333.000.000

100,00

318.177.000

95,55

14.823.000

4,45

012

Pengadaan Alat Pengolah Data

185.000.000

185.000.000

100,00

173.105.400

93,57

11.894.600

6,43


59

Lampiran 3. Sasaran Strategis MISI 1. Menciptakan pengendalian mutu dan pengawasan produk perikanan yang efektif mulai dari hulu sampai hilir (produk ekspor)

TUJUAN 1 Meningkatkan jumlah dan kualitas Unit Pengolah Ikan (UPI) dalam menerapkan PMMT/HACCP yang diwujudkan dengan bentuk Sertifikat Penerapan HACCP

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

INDIKATOR KINERJA Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP sebanyak 515 UPI dan 1105 sertifikai

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM pengawas mutu hasil perikanan 2. Mengembangkan dan memantapkan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

1.Memantapkan dan mengembangkan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra.

Jumlah UPI yang Harmonis dengan negara tujuan ekspor sebanyak 50 UPI

3. Mengembangkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

2.Mencegah dan mengurangi kasus/hambatan ekspor hasil perikanan terkait mutu produksi

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per Negara Mitra (Kasus Penolakan ≤ 10)

6. Menciptakan kesadaran mutu terhadap produsen dan konsumen hasil perikanan

1. Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Sistem Jaminan dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka perlindungan konsumen

Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi sebanyak 20 lokasi

7. Menciptakan rasa aman kepada masyarakat terhadap mutu hasil perikanan

2.Meningkatkan kapasitas laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi hasil perikanan

8. Mengembangkan dan memantapkan kapasitas laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi hasil perikanan


60

Lampiran 4. Kegiatan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan No. 1.

2.

3.

4.

5.

Tujuan Meningkatkan jumlah dan kualitas Unit Pengolah Ikan (UPI) dalam menerapkan PMMT/HACCP yang diwujudkan dengan bentuk Sertifikat Penerapan HACCP Mencegah dan mengurangi kasus/hambatan ekspor hasil perikanan terkait mutu produksi Memantapkan dan mengembangkan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Sistem Jaminan dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka perlindungan konsumen; Meningkatkan kapasitas laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi hasil perikanan

Sasaran Strategis Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP sebanyak 520 UPI dan 1115 sertifikai

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Inspeksi dan Verifikasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per Negara Mitra (Kasus Penolakan ≤ 10) Jumlah UPI yang Harmonis dengan negara tujuan ekspor sebanyak 50 UPI


Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya sebanyak 20 lokasi

Akreditasi dan Monitoring Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil

Jumlah jenis uji yang terakreditasi sebanyak 6 parameter

Akreditasi dan Monitoring Laboratorium Mutu dan Keamanan Hasil



61

Lampiran 5. Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Sertifikasi Mutu Tahun 2013

No

Sasaran

Indikator Kinerja

1

Meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP sebanyak 515 UPI dan 1105 sertifikai Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi sebanyak 20 lokasi Jumlah UPI yang teregistrasi di negara mitra Jumlah Kasus penolakan ekspor yang terinvestigasi


Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%) 100,96

UPI

520 UPI

525 UPI

Sertifikat

1115 Sertifikat

1219 Sertifikat

109,32

Parameter uji

6 parameter uji

7 parameter uji

116

20 lokasi

25 lokasi 125

Lokasi UPI

50 UPI

119 UPI

238

%

100%

100%

100

62


63


64


65


66


67


68


69


70


71

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan Karantina Ikn, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Recommend Documents