PERANCANGAN STANDAR PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN KEY PERFORMANCE INDICATORS PADA PROYEK REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI SURABAYA Daras Lebda Auliawati, Nugroho Priyo Negoro Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Kampus ITS Sukolilo 60111 email:
[email protected];
[email protected] ABSTRAK Dengan melihat persaingan antara peritel asing yang mulai banyak masuk ke Indonesia dengan keberadaan pasar tradisional, pemerintah berinisiatif untuk melakukan proyek revitalisasi pasar. Di Surabaya telah terdapat beberapa pasar yang telah terevitalisasi dimana dalam proses pembangunannya pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta (KPS). Namun dalam kenyataannya revitalisasi pasar ini tidak sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Maka dari itu perlu diadakannya penilaian kinerja dimana standar penilaian kinerja menjadi dasar dilakukannya penilaian kinerja tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan melakukan perancangan standar penilaian kinerja dengan menggunakan key performance indicators (KPI). KPI yang telah diperoleh kemudian divalidasi kepada pakar untuk mendapatkan KPI yang cocok untuk diterapkan di pasar yang telah terevitalisasi. Selain itu dilakukan pembobotan KPI melalui perbandingan berpasangan dengan menggunakan metode AHP. Dari penelitian ini akan dihasilkan besaran target dari masing-masing KPI tersebut yang telah ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan pakar. Selain itu juga dihasilkan pula range yang menggambarkan apakah kondisi sekarang ini telah memenuhi target ataukan belum. Kata Kunci : key performance indicators, public-private partnership, revitalisasi pasar, , standar penilaian kinerja. ABSTRACT By looking at the competition between foreign retailers who started a lot of entry into Indonesia with the existence of traditional markets, the government took the initiative to conduct market revitalization project. In Surabaya, there are some markets that have been revitalized in the process of development in which the government works with the private sector (PPP). But in reality the revitalization of the market is not entirely successful. Thus it is necessary that the holding of the performance appraisal performance appraisal standards form the basis of the performance appraisal. Accordingly, this study will conduct performance assessment standard design by using key performance indicators (KPI). KPIs that have been obtained and validated to the experts to get KPI suitable for application in the market that has been revitalized. In addition it should be weighted KPIs through pairwise comparison using AHP method. Generated from this study will be the target amount of each KPI is defined based on interviews with experts. It also resulted with range that describes whether the current state has met the target or did not. Keywords: key performance indicators, market revitalization, public-private partnership, standards assessment.
1.
Pendahuluan Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, bangunanbangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan budaya dan juga dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur transportasi seperti jalan dan jalan tol merupakan infrastruktur ekonomi yang digunakan untuk kegiatan ekonomi dimana kegiatan ini memerlukan investasi besar dengan modal awal tinggi. Dalam pembangunannya, infrastruktur ini termasuk public service obligation yang merupakan kewajiban dari pemerintah, namun hal ini bukan berarti bahwa pembangunan
infrastruktur merupakan wewenang mutlak pemerintah. Namun dikarenakan perlunya biaya yang cukup besar baik untuk investasi maupun untuk manajemen operasional, pemerintah mencari solusi alternatif dalam menghadapi masalah tersebut yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang biasa disebut dengan public-private partnership. Public-private partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). KPS ini akan digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan pada kegiatan pemberian layanan dengan karakteristik layak secara keuangan dan memberikan dampak ekonomi tinggi dan memerlukan dukungan dan jaminan pemerintah yang minimum.
Di Surabaya, pembangunan dengan menggunakan pola KPS mulai digunakan diantaranya pada proyek pembangunan pasar. Proyek pembangunan pasar ini biasa dikenal dengan istilah revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar tradisional ini perlu dilakukan karena melihat banyaknya peritel asing yang masuk di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pasar, pada kenyataannya program revitalisasi pasar tradisional tidak sepenuhnya menunjukkan keberhasilan. Seperti yang telah dilakukan oleh Sitompul, sebagaimana dikutip oleh Ekomadyo (2012), sebagian besar pasar yang terbangun dari program revitalisasi pasar belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Sehingga salah satu upaya yang dapat dilakukan agar revitalisasi pasar dapat berfungsi secara optimal adalah dengan adanya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja proyek ini merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi, mengukur atau menilai dan mengelola pelaksanaan pekerjaan proyek. Sebelum melakukan pengukuran atau penilaian yang merupakan kegiatan utama pada evaluasi kinerja tersebut perlu adanya standar penilaian kinerja yang berguna sebagai tolak ukur yang jelas untuk melihat proses operasional dari sebuah proyek apakah berhasil atau tidak. Untuk menghasilkan standar penilaian kinerja proyek, dapat menggunakan dasar key performance indicators (KPI) (Putri dkk, 2012). KPI dapat berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari sebuah proyek, termasuk proyek KPS. Oleh karena itu dengan melihat pentingnya standar penilaian kinerja serta masih terbatasnya studi yang membahas mengenai penilaian kinerja pada proyek dengan skema KPS, perlu dilakukan sebuah rancangan standar penilaian kinerja yang berguna sebagai pedoman atau patokan yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada proyek revitalisasi pasar dengan skema KPS kedepannya.
eksisting dari revitalisasi pasar dengan skema KPS. b. Proses pengumpulan data dilakukan untuk menentukan indikator-indikator serta kriteria yang akan digunakan dalam perencanaan standar penilaian kinerja. Pengumpulan data dibagi menjad dua yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Untuk pengolahan data yang dilakukan adalah melakukan wawancara mendalam dengan pakar untuk mengetahui KPI dari indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian melakukan pembobotan terhadap kriteria dan masing-masing KPI dengan menggunakan metode AHP. Setelah itu menentukan prioritas kriteria dan masing-masing KPI berdasarkan pembobotan AHP yang akan digunakan dalam merancang standar penilaian kinerja operasional pasar tradisional dengan skema KPS. c. Tahapan analisa dan intepretasi data dilakukan dalam menganggapai hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. d. Tahapan yang terakhir adalah dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari adanya penelitian ini. 3.
Hasil dan Diskusi A. Penentuan KPI Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan sebelumnya dengan menggunakan kuisoner, wawancara serta studi literatur, diperoleh 38 indikator terkait inerja operasional revitalisasi pasar dengan skema KPS. Tiga puluh delapan indikator tersebut adalah : Tabel 3.1 Indikator yang Mempengaruhi Kinerja Operasional NO.
2.
Metodologi Penelitian Berikut merupakan gambaran kerangka beripikir dalam pelaksanaan penelititan yang terdiri dari empat tahapan utama. Tahapan-tahapan ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan intepretasi data, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. a. Pada tahap identifikasi, dirumuskan masalah yang akan menjadi bahan penelitian penulis serta ditentukan pula tujuan dari adanya penelitian ini. Dalam menyelesaikan penelitian ini diperlukan adanya studi literatur yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah serta dalam mencapai tujuan, dan juga diperlukan adanya studi lapangan untuk mengetahui dan memahami kondisi
1 2 3 4 5 6
INDIKATOR Pengawasan pembangunan fisik pasar dan fasilitas perdagangan Analisa & evaluasi pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan Penyusunan program pembangunan serta pemeliharaan sarana & prasarana perdagangan Membina cabang dan unit pasar Mengendalikan keamanan dan ketertiban Mengkoordinasi pengelolaan keuangan perusahaan daerah (pendapatan & beban)
7
Mengawasi pengelolaan keuangan (bank, giro, dan lain-lain)
8
Merencanakan anggaran keuangan perusahaan daerah Menyusun data statistik kegiatan keuangan & laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik Mengelola & meningkatkan SDM di perusahaan daerah Mengendalikan sumber pendapatan & mengawasi pembelanjaan kekayaan perusahaan daerah
9 10 11
Tabel 3.2 Indikator yang Mempengaruhi Kinerja Operasional (Lanjutan)
22 23 24
INDIKATOR Mengkoordinasi kegiatan pengaturan & pemberian ijin tempat usaha serta membina pedagang Mengidentifikasi peluang usaha Merencanakan kegiatan usaha yang dapat menarik minat pihak lain untuk berinvestasi Memasarkan stand. Tempat usaha serta produk perusahaan daerah Melakukan sosialisasi kepada pemakai tempat usaha Menetapkan program kerja di bidang pemberdayaan pedagang Kenyamanan pasar Kemudahan pedagang dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan Kecepatan penanganan keluhan yang disampaikan oleh pedagang Penataan alur area berjualan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi para pengunjung Biaya stan Kemudahan pembayaran pada tiap transaksi Kompetensi yang dimiliki oleh SDM
25
penyediaan fasilitas umum yang mendukung fungsi pasar
26 27
Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rutin Biaya operasional SDM yang loyal dan disiplin dalam bekerja baik secara individu maupun tim SDM yang mampu berkomunikasi dengan baik Tingkat kepuasan pedagang Keluhan Pedagang Tanggap dalam menghadapi permasalahan yang muncul Pemberian tanda tertentu pada area berjualan untuk memudahkan pengunjung mengenali area berjualan Motivasi kerja yang dimiliki oleh SDM Efisiensi pemanfaatan SDM yang ada Pengidentifikasi kebutuhan pedagang Loyalitas pelanggan Sarana dan prasarana pengelolaan
NO. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Dari tiga puluh delapan indikator tersebut, kemudian dilakukan wawancara kembali untuk mengidentifikasi KPI. Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan pakar, terpilih 9 indikator dengan 5 kriteria dari 38 indikator. Indikator yang terpilih disusun berdasarkan kriteria. Sembilan indikator tersebut kemudian dipecah untuk menetukan KPI dari masing-masing indikatornya yang dimana KPI tersebut akan dijadikan dasar dari perancangan standar penilaian kinerja Tabel 3.3 Hasil Identifikasi KPI No.
Kriteria
Key Performance Indicators
Tabel 3.4 Hasil Identifikasi KPI (Lanjutan) No.
Frekuensi dilakukannya identifikasi kekurangan pasar per bulan
12
Frekuensi dilakukannya perbaikan fasilitas per tahun
14
16
Jumlah sosialisasi dan himbauan yang dilakukan untuk pedagang per bulan
21
jumlah toilet yang disediakan jumlah mobil yang mampu di tampung
Tingkat efisiensi SDM dalam pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan Frekuensi melakukan pembinaan pedagang per bulan Pedagang Tingkat kenyamanan pedagang terhadap kondisi pasar Jumlah keluhan yang terjadi tiap bulannya
Level 0
Merancang standar penilaian kinerja
Level 1 mengelola unit-unit pasar dan menyediakan fasilitas perdagangan
merencanakan , mengolah serta menelaah kebijaksanaan teknis dan program kerja
melakukan pembangunan, perbaikan dan perawatan fisik sarana dan prasarana perpasaran
koordinasi untuk mewujudkan kesatuan gerak dalam meningkatkan pelayanan perpasaran
pengawasan pengamanan dalam pelaksanaan tugas pokok
Level 2 KRITERIA 1 Fasilitas
KRITERIA 2 Layanan
KRITERIA 3 Biaya
KRITERIA 4 SDM
KRITERIA 5 Pelanggan (pedagang)
Frekuensi dilakukannya identifikasi kekurangan pasar per bulan
Rasio biaya yang dikeluarkan untuk maintenance per tahun
Frekuensi dilakukannya audit per tahun
Frekuensi melakukan pembinaan pedagang per bulan
Level 3 Frekuensi terjadinya listrik mati per bulan
Jumlah pencurian yang terjadi per bulan Tingkat gangguan keamanan pasar
5
9 10
Frekuensi dilakukannya program pengembangan SDM per tahun
KPI diatas merupakan indikator-indikator penting yang mempengaruhi operasional unit pasar yang telah terevitalisasi. Setelah diketahui KPI apa saja yang dapat mempengaruhi operasional pasar, kemudian dibuatlah hirarki proses yang merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan juga dampakdampak yang terjadi dalam suatu sistem. Penyusunan hirarki atau struktur keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan yang teridentifikasi (Tintri, 2004).
Persentase seringnya keterlambatan waktu dalam proses pembangunan
Frekuensi pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional per bulan
SDM
22 23 24 25
Rasio biaya yang dikeluarkan untuk operasional pasar per tahun Rasio peningkatan pendapatan unit pasar per tahun Frekuensi dilakukannya audit per tahun
19 20
Persentase seringnya keterlambatan waktu dalam proses pembangunan
8
Biaya
18
frekuensi pengecekan bangunan dan fasilitas perdagangan per bulan
Besar risiko yang ada dari adanya pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan
Rasio biaya yang dikeluarkan untuk maintenance per tahun
17
4
7
Tingkat pemanfaatan ruang dagang Kecepatan penanganan keluhan yang disampaikan oleh pedagang
frekuensi pengecekan bangunan dan fasilitas perdagangan per bulan
Kesesuaian biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang dianggarkan
Layanan
15
1 2 3
Fasilitas
Lama tunggu pedagang dalam mendapatkan surat ijin usaha
13
Frekuensi terjadinya listrik mati per bulan Jumlah pencurian yang terjadi per bulan Tingkat gangguan keamanan pasar
6
Key Performance Indicators
Kriteria
11
Kesesuaian biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang dianggarkan Besar risiko yang ada dari adanya pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan
Frekuensi dilakukannya perbaikan fasilitas per tahun Lama tunggu pedagang dalam mendapatkan surat ijin usaha
Rasio biaya yang dikeluarkan untuk operasional pasar per tahun Rasio peningkatan pendapatan unit pasar per tahun
Tingkat pemanfaatan ruang dagang Kecepatan penanganan keluhan yang disampaikan oleh pedagang Jumlah sosialisasi dan himbauan yang dilakukan untuk pedagang per bulan
Frekuensi pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional per bulan jumlah toilet yang disediakan jumlah mobil yang mampu di tampung
Gambar 3.1 Hirarki Proses
Frekuensi dilakukannya program pengembangan SDM per tahun Tingkat efisiensi SDM dalam pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan
Tingkat kenyamanan pedagang terhadap kondisi pasar Jumlah keluhan yang terjadi tiap bulannya
B.
Pembobotan KPI dan Kriteria Pembobotan kriteria dan KPI dilakukan dengan menggunakan metode Analithycal Hierarky Process (AHP). Nilai bobot secara keseluruhan ini merupakan perkalian antara nilai bobot suatu KPI nilai bobot kriteria dimana KPI tersebut dikelompokkan. Perhitungan terhadap nilai bobot KPI keseluruhan dilakukan untuk melihat perbandingan nilai bobot antar masing-masing KPI yang ada. Selain itu perhitungan nilai bobot KPI secara keseluruhan berguna untuk melihat prioritas KPI mulai dari nilai prioritas yang terendah. Berikut adalah tabel hasil pembobotan secara keseluruhan : Tabel 3.5 Bobot Secara Keseluruhan Bobot KPI
Bobot keseluruhan
1 2 3
Frekuensi terjadinya listrik mati per bulan Jumlah pencurian yang terjadi per bulan Tingkat gangguan keamanan pasar
0,08 0,18 0,18
0,03 0,08 0,08
4
frekuensi pengecekan bangunan dan fasilitas perdagangan per bulan
0,14
0,06
5
Persentase seringnya keterlambatan waktu dalam proses pembangunan
0,03
0,01
Kesesuaian biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang dianggarkan
0,03
0,01
7
Besar risiko yang ada dari adanya pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan
0,03
0,01
8
Frekuensi pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional per bulan
0,24
0,10
9 10
jumlah toilet yang disediakan jumlah mobil yang mampu di tampung
0,05 0,05
0,02 0,02
11
Frekuensi dilakukannya identifikasi kekurangan pasar per bulan
0,18
0,04
12
Frekuensi dilakukannya perbaikan fasilitas per tahun
0,06
0,01
13
Lama tunggu pedagang dalam mendapatkan surat ijin usaha
0,10
0,02
No.
6
Kriteria
Fasilitas
Layanan
bobot kriteria
0,429
0,233
Key Performance Indicators
Tingkat pemanfaatan ruang dagang
0,04
0,01
15
Kecepatan penanganan keluhan yang disampaikan oleh pedagang
0,29
0,07
16
Jumlah sosialisasi dan himbauan yang dilakukan untuk pedagang per bulan
0,33
0,08
17
Rasio biaya yang dikeluarkan untuk maintenance per tahun
0,40
0,04
Rasio biaya yang dikeluarkan untuk operasional pasar per tahun
0,40
0,04
19 20
Rasio peningkatan pendapatan unit pasar per tahun Frekuensi dilakukannya audit per tahun
0,20 0,61
0,02 0,03
21
Frekuensi dilakukannya program pengembangan SDM per tahun
0,12
0,01
Tingkat efisiensi SDM dalam pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan
0,27
0,01
14
18
22
Biaya
SDM
0,101
0,053
Setelah diketahui besar nilai bobot secara keseluruhan kemudian dilakukan penentuan prioritas nilai bobot untuk kriteria KPI dan nilai bobot secara keseluruhan. Penentuan prioritas nilai bobot kriteria KPI dan bobot secara keseluruhan diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan software expert choice. Kriteria yang menjadi prioritas adalah kriteria fasilitas dan KPI yang menjadi prioritas adalah KPI frekuensi pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan operasional per bulan. Kriteria fasilitas memiliki nilai bobot yang terbesar karena elemen ini berhubungan langsung dengan proses operasional dari pasar dimana kriteria ini biasanya berhubungan dengan kondisi pasar baik kondisi fisik maupun fasilitas. Selain itu dikarenakan oleh pada kriteria ini memiliki paling banyak KPI terkait operasional pasar yang menjadikan besar nilai bobot kriteria ini lebih besar jika dibandingkan dengan kriteria yang lain. Untuk KPI dengan nilai terbesar secara keseluruhan adalah KPI frekuensi pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan operasional per bulan yaitu sebesar 0,103 dan KPI dengan nilai terendah adalah KPI frekuensi dilakukannya program pengembangan SDM per
tahun yaitu sebesar 0,006. Proses pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional per bulan merupakan langkah awal bagi pihak pengelola sebelum dilaksanakannya analisa dan evaluasi. Selain itu dengan adanya pengecekan akan menjadikan pihak pengelola lebih siaga dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul yang dapat mengganggu fungsi pasar, sehingga KPI ini memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan KPI yang lain. Sedangkan untuk KPI frekuensi dilakukannya program pengembangan SDM per tahun memiliki nilai bobot yang terkecil. Hal ini dikarenakan dengan melihat kondisi eksisting, program pengembangan SDM seperti diklat atau training masih belum sepenuhnya diperhatikan yang dimana hal ini menjadikan KPI ini memiliki bobot terendah dibandingkan dengan KPI lain. C. Perancangan Standar Penilaian Kinerja Standar penilaian kinerja menjelaskan tingkattingkat kinerja yang diharapkan dan merupakan bahan pembanding atau tujuan atau target yang tergantung dari pendekatan yang diambil. Standar kinerja yang realistis, terukur dan mudah dipahami akan menguntungkan baik dari sisi organisasi maupun karyawan. standar penilaian kinerja mendefinisikan tentang pekerjaan yang tergolong memuaskan, sehingga hal ini penting untuk ditetapkan yang menjadikan semua bagian yang terlibat akan memahami tingkat kinerja yang diharapkan. Dalam penelitian ini akan ditentukan target dari masing-masing KPI yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penentuan target dilakukan wawancara kepada pakar dengan memperhatikan kondisi pasar yang telah terevitalisasi. Tabel 3.6 Rancangan Standar Penilaian Kinerja
Tabel 3.7 Rancangan Standar Penilaian Kinerja (Lanjutan)
4. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan 1. Dari hasil studi literatur, studi lapangan, wawancara serta kuisoner diperoleh 5 kriteria utama yaitu fasilitas, layanan, pedagang, biaya dan SDM dan diperoleh 25 KPI dengan rinician KPI sebagai berikut : Sepuluh KPI yang terdapat dalam kriteria fasilitas adalah frekuensi terjadinya listrik mati per bulan, jumlah pencurian yang terjadi per bulan, tingkat gangguan keamanan pasar, frekeunsi pengecekan bangunan dan fasilitas perdagangan per bulan, persentase seringya keterlambatan waktu dalam proses pembangunan, kesesuaian biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang dianggarkan, besar risiko yang ada dari adanya pembangunan pasar dan fasiliast perdagangan, frekuensi pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional per bulan, jumlah toilet yang disediakan dan jumlah mobil yang mampu di tampung. Untuk kriteria Biaya terpilih KPI rasio biaya yang dikeluarkan untuk maintenance per tahun, rasio biaya yang dikeluarkan untuk operasional per tahun dan rasio peningkatan pendapatan unit pasar per tahun. Untuk kriteria layanan terpilih enam KPI yaitu frekuensi dilakukannya identifiksi kekuranagan pasar per bulan, frejkuensi dilakukannya perbaikan fasilitas per tahun, lama tunggu pedagang dalam mendapatkan surat ijin usaha, tingkat pemanfaatan ruang dagang, kecepatan penanganan keluhan yang disampaikan oleh pedagang, dan jumlah sosialisasi dan himbauan yang dilakukan untuk pedagang per bulan. Untuk kriteria SDM terpilih tiga KPI yaitu frekuensi dilakukannya audit per tahun, frekuensi dilakukannya program pengembangan SDM per tahun, dan tingkat efisiensi SDM dalam pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan. Untuk kriteria pedagang terpilih tiga KPI yaitu frekuensi melakukan pembinaan pedagang per bulan, tingkat kenyamanan pedagang terhadap
kondisi pasar, dan jumlah keluhan yang terjadi tiap bulannya. 2. Dari hasil pembobotan yang dilakukan dengan bantuan software expert choice, diperoleh kriteria kriteria fasilitas kemudian diikuti oleh kriteria layanan, kriteria pedagang, kriteria biaya dan kriteria SDM. Untuk KPI dengan nilai terbesar secara keseluruhan adalah KPI frekuensi pengecekan masalah atau kendala dalam pelaksanaan operasional per bulan yaitu sebesar 0,103 dan KPI dengan nilai terendah adalah KPI frekuensi dilakukannya program pengembangan SDM per tahun yaitu sebesar 0,006. 3. Hasil rancangan standar penilaian kinerja untuk sub indikator yang didapatkan adalah sebagai berikut : frekuensi dilakukannya pengecekan terhadap fisik bangunan dan fasilitas perdagangan dalam 1 bulan (empat kali / satu kali dalam seminggu). Persentase kesiapan mutu proyek (100%). Persentase terjadinya keterlambatan waktu dalam proses pembangunan (0%). Persentase selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang dianggarkan (0%). Jumlah keluhan pedagang per bulan (1 kali dalam sebulan). Persentase risioko yang muncul dari adanya pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan (0%). Persentase kesesuaian pengalokasian SDM dalam organisasi untuk proses pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan (40%). Frekuensi dilakukannya pengecekan kendala dan masalah dalam proses pelaksanaan kegiatan operasional dalam 1 bulan ( 2 kali / satu kali dalam dua minggu). Jumlah kerusakan fasilitas perdagangan yang terjadi dalam 1 tahun ( 15%). Frekuensi terjadinya lsitrik mati pada stand dagang dalam satu bulan (1 kali). Frekuensi dilakukannya pengecekan terhadap kekurangan pasar per bulan (satu kali). Frekuensi dilakukannya perbaikan fasilitas perdagangan yang rusak dalam 1 tahun (satu kali). Frekuensi dilakukannya pembinaan pedagang dalam satu bulan (1 kali). Peningkatan pendapatan unit pasar terhdapa tahun sebelumnya (dua kali lipat). Frekuensi dilakukannya audit pada unit pasar dalam satu tahun (dua kali). Frekuensi dilakukannya pelatihan atau diklat bagi para karyawan dalam satu tahun (sembilan kali). Jumlah total pencurian yang terjadi di dalam pasar selama 1 tahun (0 – zero crime). Persentase terjadinya gangguan keamanan (25%). Persentase penanganan sampah yang mampu ditangani (85%). Jumlah toilet yang disediakan di dalam pasar (20 kamar). Jumlah mobil yang mampu ditampung dalam area parkir (300 unit). Persentase pengeluaran biaya untuk maintenance terhadap total pendapatan (25%
dari income). Persentase pengeluaran biaya untuk operasional terhadap total pendapatan (35% dari income). Lama tunggu pedagang dalam medapatkan surat ijin (3-4minggu). Persentase pemanfaatna ruang dagang terhadap luas total ruang dagang yang tersedia (KDB 6080% ; KLB 35-65%). Jumlah sosialisasi dan himbauan yang diberikan oleh pihak pengelola kepada para pedagang (setiap hari). Kecepatan pihak pengelola dalam menanggapi keluhan pedagang (2 hari). Persentase kepuasanpelanggan terhadap kondisi pasar (80%). B. Saran • Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat dilanjutkan sebagai acuan untuk melakukan pengukuran kinerja pada revitalisasi pasar dengan skema KPS. • Penelitian dengan jumlah objek amatan yang lebih besar lagi sehingga dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. • Koordinasi dengan pihak swasta maupun pemerintah untuk menentukan jadwal pertemuan merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan melihat kesibukan yang dimiliki dari kedua belah pihak. DAFTAR PUSTAKA Diputra, I Gede Astawa, 2009. Sistem Penilaian Kinerja Konsultan Perencana dalam Menangani Proyek Perencanaan Bangunan Gedung. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Vol.13, No.2, Juli. Ekomadyo, Agus S., Sutan Hidayatsyah. 2012. Isi, Tujuan dan Kriteria Perancangan Pasar Tradisional. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI. English, Linda M., James Guthrie, Jane Broadbent, richard Laughlin. 2010. Performance Audit of The Operational Stage of Long-Term Partnership forThe Private Sector Provision of Public Service. Australian Accounting Review, No.5, Vol.20, Issue.1. Gunsairi. 2011. Sustaining Partnership Media informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Jakarta: IRSDP BAPPENAS. Istianto, Bambang. 2011. Privatisasi dalam Model Public Private Partnership. Jakarta : Mitra Wacana Media. Moleenar, Keith, Michael Garfin, Gordon Proctor, Desiderio Navarro. 2011. Key Performance Indicators in Public-Private Partnerships. Federal Highwah administration. March. Nawawi, Hadari. 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Negoro, Nugroho Priyo, Moses Laksono Singgih, Christianto Utomo. 2011. Model Optimasi Masa Konsesi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang Memaksimumkan Kinerja Pihak yang Bekerjasama. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah. Negoro, Nugroho Priyo., Abdul Syukur, Agus Budi P., Sulham Rimalio R. 2009. Analiasa Indikator Penting dalam Proses Revitalisasi Pasar Tradisional dengan Pendekatan Analythical Hierarchy Process (AHP). Eksekutif Journal of Business and Management, Vol.6, No. 2, Juni. Surabaya : IBMT International University. Parmenter, David. 2010. Key Performnace Indicators. Jakarta : Elex Media Komputindo. Putri, Nilda tri., Insannul Kamil, Demi Ramadian. 2012. Perancangan Standar Penilaian Kinerja Pemeliharaan Lampu Jalan Berdasarkan Key Performance Indicators. Jurnal Optimasi Sistem Industri, Vol.11, No. 2, Oktober. Rochmasari, Lia., Suprapedi, Hendro Subagyo. 2010. Penentuan Prioritas Usulan Sertifikasi Guru dengan Metode AHP. Jurnal Teknologi Informasi, Vol.6, No.1, April. Rostiyanti, Susy F., Rizal Z. Tamin, Purnomo Soekirno, dan Senator Nur Bahagia. 2012. Kerangka Pengukuran Kinerja Sistem Penyelenggaraan Jalan Tol Melalui Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia. Jurnal Teknik Sipil, Vol.11, No.2, April. Santosa, Budi. 2009. Manajemen Proyek Konsep dan Implementasi. Yogyakarta : Graha Ilmu. Song, Jinbo. Haiyang Zheng. 2011. Review on BOT Projects Performance Evaluation. International Conference on Management and Service Science (MASS). hal. 1-4. Subiyanto. 2002. Penggunaan Metode Analythical Hierarchy Process (AHP) dalam Pemilihan Obyek Argowisata. Jurnal Saint dan Teknologi BPPT, Vol.4, No.5, Agustus. Tang, LinYaning et all. 2010. A Review of Studies on Public-Private Partnership Projects in the Construction Industry. International Journal of Project Management, Vol. 28, Issue. 7, hal.683-694. Oktober. Tintri, Dharma. 2004. Penerapah Analythical Hierarchy Proccess (AHP) Untuk Pemilihan Metode Audit PDE Oleh Auditor Internal. Jakarta : Auditorium Universitas Gunadarma. Agustus.
