ACUAN OPERASIONAL DAN INDIKATOR KINERJA DEWAN PENDIDIKAN

ACUAN OPERASIONAL DAN INDIKATOR KINERJA DEWAN PENDIDIKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TIM PENGEMBANGAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH JAKARTA, OKTOBER 2003

BAB I PENDAHULUAN

Our schools are at the heart of the community. Their have a rich tradition of parental and community involvement in education (Ministry of Education and Training, Ontario, Canada). Sekolah-sekolah kita ada pada jantung masyarakat. Mereka memiliki satu tradisi yang kaya tentang keikutsertaan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan (Menteri Pendidikan dan Pelatihan, Ontario, Kanada)

1.

Latar Belakang Sekolah berada pada jantung komunitas atau masyarakat setempat. Sekolah memiliki satu tradisi yang kaya tentang keterlibatan orangtua siswa dan komunitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikianlah pernyataan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Ontario, Kanada. Demikian pulalah sebenarnya hakikat sekolah di mata hati keluarga dan masyarakat di Indonesia. Untuk memantapkan dan mengembangkan tradisi tersebut, maka dibentuklah satu lembaga yang dikenal dengan nama generik Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota (Kepmen Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002), dan di tingkat Nasional dan Provinsi (Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Agar Dewan Pendidikan dapat segera melaksanakan roda organisasinya dipandang perlu adanya satu acuan yang dapat dipedomani Dewan Pendidikan. Di samping itu, pelaksanaan roda organisasi Dewan Pendidikan perlu satu ukuran berupa indikator yang akan digunakan untuk menilai kinerja operasionalnya. Untuk itu disusunlah buku panduan operasional yang disebut dengan ‘Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan’. Buku panduan operasional ini disusun antara lain karena adanya beberapa latar belakang permasalahan sebagai berikut: a.

b. c.

Proses pembentukan Dewan Pendidikan kebanyakan belum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002; Banyak Dewan Pendidikan dibentuk dengan pola-pola stigmatis yang diwarisi dari BP3 atau POMG; Timbul kesan dan pandangan yang amat negatif dari orangtua dan masyarakat terhadap konerja Dewan Pendidikan yang menyatakan bahwa “kenaikan iuran dan atau uang sekolah menjadi lebih besar karena dibentuknya Dewan Pendidikan”. Kesan dan pandangan negatif ini timbul karena kebijakan, program, dan kegiatan operasional Dewan Pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pendidikan yang 1

d.

2.

sesungguhnya. Hal ini terjadi antara lain karena Dewan Pendidikan yang baru dibentuk tersebut belum memiliki acuan yang dapat dijadikan rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, serta ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Praktik pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dinilai menyimpang antara lain adanya model Dewan Pendidikan yang terlalu meniru gaya birokrat atau menjadi stempel sekolah (di bawah komando kepala sekolah) di satu sisi, dan adanya model Dewan Pendidikan yang meniru gaya LSM (melebihi kewenangan yang seharusnya) dan bahkan sebagai eksekutor (melakukan eksekusi atau hukuman) di sisi lain. Dewan Pendidikan yang telah dibentuk itu pun banyak yang belum memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disusun sendiri, dan belum pula memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang disusun berdasarkan aspirasi orangtua dan masyarakat sebagai komponen utama stakeholder pendidikan.

Landasan Acuan operasional ini disusun berdasarkan: a. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah b. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. e. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

3.

Tujuan Berdasarkan latar belakang beberapa permasalahan tersebut, maka dipandang perlu adanya satu acuan operasional dan indikator Dewan Pendidikan, sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus akan menjadi acuan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja Dewan Pendidikan. Acuan operasional kegiatan Dewan Pendidikan dan indikator kinerjanya ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: a.

b. c.

menjadi acuan bagi warga sekolah dan semua elemen stakeholder pendidikan dalam menyikapi dan melaksanakan empat peran utama Dewan Pendidikan, yakni sebagai (1) badan yang memberikan pertimbangan (advisory agency), (2) badan yang memberikan dukungan kepada sekolah (supporting agency), (3) badan yang mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (controlling agency), dan (4) badan yang menjadi penghubung antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat (mediator); Menjadi acuan bagi Dewan Pendidikan, khususnya pengurus dan anggota, dalam menjalankan roda administrasi dan keuangan organisasinya; Menyediakan alat ukur untuk menilai tingkat kinerja Dewan Pendidikan, baik yang dapat dilakukan oleh lembaga sendiri (self assessment) atau yang mungkin akan dilakukan oleh lembaga-lembaga independen; 2

4.

Sistematika Acuan operasional dan kinerja kegiatan Dewan Pendidikan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I, pendahuluan, menjelaskan secara singkat tentang latar belakang perlunya acuan operasional ini, yang dapat digunakan baik oleh warga sekolah maupun oleh seluruh elemen stakeholder pendidikan dalam menyikapi dan melaksanakan empat peran utama Dewan Pendidikan. Bab II, landasan konsepsional, menjelaskan tentnag upaya peningkatan mutu pendidikan dalam era otonomi daerah, Bab III, acuan operasional tentang prasyarat organisasi, menjelaskan kembali secara lebih operasional tentang langkah-langkah pembentukan Dewan Pendidikan, pembentukan pengurus, persyaratan menjadi pengurus, sebagaimana telah dijelaskan dalam Buku Panduan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan prasyarat umum organisasi yang harus dilengkapi, termasuk AD dan ART-nya. Bab IV, acuan operasional tentang pelaksanaan peran, fungsi, dan tujuan Dewan Pendidikan, memberikan rambu-rambu acuan operasional Dewan Pendidikan, yang dijabarkan dari peran Dewan Pendidikan, yang diselaraskan dengan kondisi, potensi, dan tuntutan aspirasi orangtua dan masyarakat, memberikan rambu-rambu acuan tentang pelaksanaan teknis administrasi dan keuangan. Bab V, indikator kinerja Dewan Pendidikan, menjelaskan tentang ukuran-ukuran atau indikator teknis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kinerja organisasi Dewan Pendidikan. Bab VI, dampak kinerja dewan pendidikan terhadap kinerja sistem pendidikan nasional, memaparkan tentang dampak apa saja yang dihasilkan setelah Dewan Pendidikan melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Bab VII, penutup, menjelaskan tentang beberapa harapan dengan adanya buku acuan ini.

3

BAB II LANDASAN KONSEPSIONAL DEWAN PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota (Lampiran I Kepmendiknas Nomor 004/U/2002) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

1.

Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Era Otonomi Daerah Kelahiran UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perangkat PP yang berkaitan telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Tentu ini akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan stakeholder di dalamnya. Jika di masa lalu, stakeholder pendidikan itu sepenuhnya ada di tangan aparat pusat, maka dalam era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholder itu akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang kini digagas Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkatan kabupaten atau kota. Gagasan MBS sebenarnya merupakan jawaban atas tantangan pendidikan kita ke depan. Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, (Propenas), khususnya Bab VII (Pembangunan Pendidikan) digambarkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar, di antaranya adalah sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/ keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Tantangan ini cukup relevan dengan keadaan manajemen pendidikan kita sekarang, di mana manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan terjadinya kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasikan perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta didik, serta cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. 4

Di samping pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, MBS juga bertujuan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder pendidikan di sekolah, sehingga tercipta sense of belonging (rasa memiliki) dari mereka. Dengan demikian semakin besar tingkat partisipasi stakeholder pendidikan, semakin besar pula rasa memiliki,tanggung jawab dan dedikasinya. Bagi daerah, implementasi MBS ini diharapkan membawa perubahan dalam pengelolaan pendidikan. dan untuk keperluan tersebut beberapa daerah telah membentuk Kelompok Kerja dalam rangka penerapan MBS. Di Propinsi Jawa Barat misalnya, Dinas Pendidikan Propinsi telah membentuk Kelompok Kerja Implementasi MBS berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat No. 560/SK.658 A-Disdik/2001 tanggal 6 April 2001. Kelompok kerja tersebut bertugas melakukan pengkajian konsep MBS untuk diterapkan di Jawa Barat. Hasil Tim Pokja adalah Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Munculnya konsep MBS memang masih harus dikaji terus menerus. Dan kajian tersebut hendaknya dimaksudkan untuk menciptakan sekolah sebagai tempat yang kondusif bagi layanan pendidikan, sehingga tercipta kemandirian sekolah dengan menggali sumber-sumber daya sekolah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud mutu hasil belajar para siswa. Salah satu permasalahan pendidikan yang disorot dan erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan adalah manajemen (pengelolaan) pendidikan. Paling tidak ada tiga faktor manajemen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau yang lebih dikenal dengan pendekatan input-output analysis. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Kedua, pendidikan nasional diselenggarakan secara birokratiksentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur (rantai) yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (baca: dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan 5

akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (stakeholder). Berdasarkan bukti-bukti lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional tersebut, maka sebagai konsekuensi logis bagi manajemen pendidikan adalah perlu dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen, dari yang lama menuju yang baru, antara lain: subordinasi menjadi otonomi, pengambilan keputusan terpusat menjadi pengambilan keputusan partisipatif, ruang gerak kaku menjadi ruang gerak luwes, pendekatan birokratik menjadi pendekatan profesional, sentralistik menjadi desentralistik, diatur menjadi motivasi diri, overregulasi menjadi deregulasi, mengontrol menjadi mempengaruhi, mengarahkan menjadi memfasilitasi, menghindari risiko menjadi mengelola risiko, mengunakan uang semuanya menjadi menggunakan uang secara efisien, individual yang cerdas menjadi teamwork yang cerdas, informasi terpribadi menjadi informasi terbagi. (Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2002:1-7). Munculnya konsep MBS memang menjadi suatu kebutuhan bagi sekolah atas berbagai perubahan yang terjadi selama ini. Ada kebutuhan yang terasa mendesak untuk mengkaji kembali fungsi sekolah. Pertama, pada saat timbul perubahan cepat yang terjadi saat ini, maka kumpulan pengetahuan dan pengalaman masa lampau, yang digunakan untuk membimbing anak-anak, ternyata tidak dapat memenuhi harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sesungguhnya orang tua sering kali tidak merasa pasti dibandingkan dengan putra-putranya. Demikian pula keadaan bagi komunitas orang dewasa pada umumnya. Nilai-nilai tradisional dan kebiasaan yang diwarisi kenyataannya telah kehilangan otoritas terhadap anak-anak muda, dan sebagai suatu bimbingan untuk mengambil tindakan yang tepat di dalam suatu lingkungan yang sedang mengalami perubahan ternyata juga tidak memadai. Karena keterbatasan atas kemampuan yang dimiliki orang tua inilah, akibatnya kita tergantung dari lembaga-lembaga pendidikan formal. Kedua, sekolah sendiri hendaknya menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa pengetahuan baru yang menembus keluar dinding yang membatasinya tidak saja mencapai dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dikuasai oleh sekolah, melainkan juga jauh lebih penting bagi kehidupan riil kliennya (siswa). Dalam hubungan itu, sekolah tidak saja harus memperbaharui pengetahuan yang telah dimiliki, tetapi juga harus dapat menyesuaikan diri terhadap fungsi baru cara mengajar anak-anak agar mereka dapat menguasai serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sejumlah pengetahuan yang akan mereka jumpai di dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Ketiga, di dalam kegiatan persekolahan dan di dalam pelaksanaan pembaharuan sekolah yang diperlukan adalah kemampuan guru. Kemampuan guru ini penting, mengingat guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan proses pembelajaran siswa. Dengan tantangan dan peluang tersebut, sekolah diharapkan untuk semakin dapat mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada. Sekolah juga dapat 6

mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya kepada peserta didik, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Bertolak dari ini semua, manajemen berbasis sekolah yang diterapkan dapat memandirikan dan memberdayakan sekolah, melalui pemberian kewenangan (otonomi). Pemindahan wewenang ke tingkat sekolah, berdasarkan pengalaman beberapa negara, cenderung akan menambah variasi antarsekolah dan/atau antardaerah dalam penyelenggaraan mutu proses pembelajaran, karena kemampuan fasilitas dan SDM yang berlainan. Di samping itu, pemindahan kewenangan tersebut juga akan dapat menimbulkan potensi konflik baru antarguru dan antara guru dengan kepala sekolah. Hal ini dapat muncul dimungkinkan karena pengelolaan pendidikan di sekolah makin transparan dan efisien serta efektif, sehingga baik antar guru atau antara guru dengan kepala sekolah terjadi kompetisi. Tumbuh berbagai wacana baru tentang pendidikan di sekolah. Bahkan potensi itu juga terjadi pada level antara sekolah dan masyarakat sejalan dengan efek akuntabilitas dan rentang pengawasan (span of control) yang semakin pendek. Erat kaitannya dengan peranan kepala sekolah, kewenangan yang diberikan kepada sekolah mengakibatkan kepala sekolah memiliki peranan yang krusial dan kuat dalam keputusan politik pendidikan di sekolah. Dampak yang terjadi adalah, skills, wawasan, kemampuan analisis dari kepala sekolah makin bervariasi. Kemampuan sekolah ini tentu akan berdampak pula pada peningkatan efek positif terhadap prestasi belajar murid sebagai akibat dari tumbuhnya etos kerja baru dalam sekolah. Kewenangan sekolah memungkinkan pula terjadinya peningkatan kinerja lembaga pendidikan sekolah sehingga perlu adanya Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Adanya kelembagaan sebagai pengontrol peningkatan mutu pendidikan di sekolah memang membutuhkan adanya Peraturan Daerah (Perda). Tak jarang akibat dari pengelolaan pendidikan ini, potensi konflik kepentingan antara aparat daerah dengan aparat pusat terjadi. Karena itu, perlu dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan ini tidak berarti akan menghabiskan seluruh fungsi dan peran yang selama ini dilakukan oleh Pusat. Pemerintah pusat dapat lebih berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan mendasar dan strategis yang berlingkup nasional (nation-wide) bahkan yang menyangkut hubungan antarbangsa. Pemerintah pusat masih akan sangat berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan nasional sebagai landasan bagi setiap daerah otonom untuk menyusun kebijaksanaan daerah masingmasing. Kebijaksanaan nasional ini dikembangkan dan dirumuskan berdasarkan penelitian, pengembangan dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kebijakan nasional juga dikembangkan atas dasar perbandingan dengan negara lain agar Indonesia tidak tertinggal dalam percaturan global. Salah satu kebijaksanaan penting pemerintah pusat adalah penetapan standar-standar minimum dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional (national benchmarking). Fungsi ini antara lain diwujudkan melalui penetapan standar minimal sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas SDM, proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta standar minimal hasil-hasil pendidikannya.

7

Pengendalian mutu menyangkut dua aspek, yaitu administratif --yakni perimbangan dalam alokasi sumber daya pendidikan-- serta aspek substansi-- yaitu pencapaian mutu hasil pendidikan. Pertama, secara administratif, Pemerintah akan berperan dalam mengatur aliran dana publik (public outlay) dari sumber-sumber yang ada kepada lembaga-lembaga pendidikan yang paling membutuhkan, melalui sistem subsidi. Berdasarkan standar-standar pendidikan yang ditetapkan (seperti standar pelayanan sekolah, standar SDM, standar sarana dan prasarana, dsb.) pemerintah memonitor dan memetakan sekolah atau daerah. Berdasarkan peta ini dapat diketahui sekolah atau daerah mana yang belum memenuhi standar karena pendapatan daerah yang kurang. Berdasarkan peta tersebut pemerintah mengatur aliran subsidi (public outlay) bagi daerah atau sekolah agar masing-masing dapat memenuhi standar paling tidak mencapai standar minimum yang telah ditetapkan. Kedua, secara substansi akan menyangkut mutu program dan hasil pendidikan. Mutu pendidikan perlu di dimonitor oleh pemerintah di antaranya dengan mendayagunakan lembaga profesional bidang pengujian. Untuk mengendalikan aspek mutu ini, Pemerintah perlu menetapkan standar materi kurikulum (material standard), standar kompetensi guru (teacher competency standard), dan standar prestasi siswa (performance standard). Dalam hal pelaksanaan kurikulum sekolah serta proses pembelajaran harus sepenuhnya diserahkan kepada kreativitas dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap daerah atau sekolah yang bersangkutan dalam mencapai standar itu. Untuk memacu pencapaian standar itu, pemerintah bisa menerapkan sistem ganjaran (reward) atau hukuman (punishment) yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah otonom atau sekolah. Sementara itu pengendalian aspek administratif (misalnya dalam penempatan guru, distribusi buku dan alat pelajaran, penataran guru, dsb.) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, agar rentang pengawasan tidak terlalu jauh. Pada tingkatan sekolah, pengendalian mutu pendidikan juga difungsikan melalui lembaga sejenis Dewan Pendidikan Daerah (Board of Education) sebagai lembaga akuntabilitas yang keanggotaannya terdiri dari pembayar pendidikan seperti orang tua murid, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak-pihak lain yang juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendidikan. Dalam mekanisme ini, sekolah harus mempertanggungjawabkan hasil-hasil pendidikan yang dicapai kepada stakeholder pendidikan atau semua pihak secara proporsional sesuai dengan kontribusi masingmasing terhadap penyelenggaraan pendidikan --misalnya orang tua murid, pemerintah daerah, organisasi sosial, dan sebagainya yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Salah satu implikasi penting yang memerlukan perhatian serius kita semua adalah bahwa “semua anak usia sekolah adalah anak bangsa dan anak dari semua orang tua”. Semua anak harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan tidak menghadapi kendala untuk bersekolah. Tidak semua orang tua harus membayar biaya pendidikan karena kemampuannya berbeda-beda, namun semua anak harus bisa bersekolah. Dengan demikian, maka suatu sistem pajak daerah perlu segera dipertimbangkan penerapannya dalam rangka menambah kemampuan anggaran daerah untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam kaitan persoalan di atas, munculnya konsep MBS dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan otonomi (kemandirian) dan profesionalisasi setiap 8

satuan pendidikan (sekolah). Keberhasilan MBS tentu dapat ditentukan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Dewan Pendidikan ini seperti yang telah disebutkan di atas, menunjang keberhasilan pelaksanakan manajemen berbasis sekolah. 2.

Dewan Pendidikan Mewadahi dan Menyalurkan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Pembentukan Dewan Pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, juga merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, yang menyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah di antaranya adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (school/community-based management) dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukan Dewan Pendidikan di setiap kabupaten/kota. Pembentukan Dewan Pendidikan menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah diwadahi dalam Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara lengkap dapat dikutip sebagai berikut: (1)

(2)

(3)

(4)

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis; Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prsasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Dewan Pendidikan bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota; (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam

9

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Di samping itu juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran lain Dewan Pendidikan berperan adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. Untuk menjalankan perannya, Dewan Pendidikan memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Di samping itu, fungsi Dewan Pendidikan adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan; kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Dewan Pendidikan berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan; tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan lain-lain); anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah; tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren); dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain); organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain); dan perwakilan dari Komite Sekolah yang disepakati. Unsur birokrasi, misalnya dari unsur dinas pendidikan setempat dan dari unsur legislatif yang membidangi pendidikan, dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan maksimal 4-5 orang. Jumlah anggota Dewan Pendidikan sebanyak-banyaknya berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota.

10

Pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurangkurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Pengurus dewan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua Dewan Pendidikan bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART. Pembentukan Dewan Pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan berarti dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel berarti panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Demokratis berarti proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara. Pembentukan Dewan Pendidikan diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik. Melalui pelaksanaan MBS, keberadaan, peran, dan fungsi Dewan Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan di daerah kabupatan/kota, sehingga mutu pendidikan menjadi menjadi meningkat secara optimal.

11

BAB III ACUAN OPERASIONAL PEMBENTUKAN, PEMILIHAN PENGURUS, DAN PRASYARAT ORGANISASI DEWAN PENDIDIKAN

Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (Pasal 1 Kepmendiknas Nomor 044/U/2003)

1.

Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan. Panitia ini dibentuk oleh bupati/walikota dan/atau masyarakat. Panitia Persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan), dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri).

2.

Tujuh Langkah Mekanisme Pembentukan Dewan Pendidikan Secara ideal, mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan sebenarnya telah dijelaskan di dalam Buku Pedoman Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang meliputi 7 (tujuh) langkah sebagai berikut: Pertama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di daerah kabupaten/kota tentang rencana pembentukan Dewan Pendidikan. Langkah ini amat penting agar masyarakat dapat memberikan saran dan masukan tentang apa itu Dewan Pendidikan, dan siapa yang cocok untuk menjadi pengurusnya. Kedua, merumuskan kriteria pengurus dan anggota Dewan Pendidikan. Proses inti dimaksudkan agar dapat diperoleh calon pengurus dan anggota Dewan Pendidikan yang berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah kabupaten/kota. Ketiga, menyeleksi calon pengurus dan anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keempat, mengumumkan nama-nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan. Kelima, menetapkan daftar nama calon pengurus dan anggota, setelah nama-nama yang diumumkan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat. Keenam, mengadakan rapat untuk memfasiltiasi proses pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan secara transparan dan demokratis.

12

Ketujuh, mengusulkan hasil pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan kepada bupati/walikota untuk diterbitkan surat keputusan. Catatan: Jika ketujuh langkah pembentukan Dewan Pendidikan tersebut diikuti, maka dproses pembentukan Dewan Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan Dewan Pendidikan yang benar-benar aspiratif, kredibel, dan akuntabel, dan diharapkan mampu memberikan peran secara maksimal bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Sudah barang tentu, ketujuh langkah tersebut bukan sebagai harga mati. Ide-ide kreatif dalam pembentukan Dewan Pendidikan yang dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Sebagai satu contoh, proses sosialisasi dalam pembentukan Dewan Pendidikan di salah satu kabupaten di Provinsi Banten, telah dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi melalui media secara luas. Dengan demikian, terjadilah komunikasi antara anggota masyarakat dengan panitia pembentukan Dewan Pendidikan. Melalui media tersebut, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya tentang Dewan Pendidikan yang diinginkan, persyaratan apa yang perlu dimiliki oleh pengurus Dewan Pendidikan. Proses pembentukan Dewan Pendidikan di salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan cara-cara “gethok tular” sebagaimana dikeluhkan pakar dan pengamat pendidikan, seharusnya dihindari. 3.

Prinsip Yang Harus Dianut Dalam Proses Pembentukan Dewan Pendidikan Dua prinsip yang harus dipegang dalam proses pembentukan Komite Sekolah, yakni: a. b.

4.

Dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Komite Sekolah yang dibentuk harus dapat menjadi mitra sejajar dengan satuan pendidikan.

Penerbitan Surat Keputusan Bupati/Walikota dan Acara Seremonial Dalam Penetapan dan Pengesahan Dewan Pendidikan Dalam Kepemendiknas Nomor 044/U/2002 ditegaskan bahwa „Dewan Pendidikan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART’. Demikian ketentuan legal yang diatur dalam pedoman umum. Namun, perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa Surat Keputusan tersebut harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, dan bukan semata-mata aspirasi bupati/walikota. Selain itu, jika ada kabupaten/kota yang justru dapat melaksanakan cara penetapan dan pengesahan Dewan Pendidikan yang dipandang jauh lebih baik, misalnya dengan Akte Notaris, atau cara-cara lain yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka hal itu pun diserahkan kepada masingmasing kabupaten/kota. Bahkan, jika setelah diterbitkan Surat Keputusan tersebut juga diadakan acara pengesahan atau pelantikan, baik yang dilakukan oleh pejabat setingkat bupati/walikota atau pejabat dinas yang terkait, maka hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pendidikan itu sendiri. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah jangan sampai keberadaan Dewan Pendidikan menjadi badan subordinasi (di bawah kekuasaan) dari pihak yang melantiknya. 13

Kalau terjadi seperti ini, maka Dewan Pendidikan akan menjadi badan yang tidak independen lagi. Sudah ditegaskan di dalam UU Nomor 20 Taun 2003 bahwa „Dewan Pendidikan, sebagai lembaga mandiri ...’ (Pasal 56 ayat 2). 5.

Pejabat Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Tidak Dapat Menjadi Ketua Dewan Pendidikan Dewan Pendidikan sama sekali bukanlah lembaga birokrasi baru. Oleh karena itu, pejabat pemerintah dalam bidang pendidikan tidak boleh menjadi ketua Dewan Pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan harus dipilih secara demokratis (mohon dapat dirujuk kepada tujuh langkah mekanisme pembentukan KS), dan oleh karena itu dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak (voting).

6.

Tidak Ada Badan Pengawas atau Badan Pembina Dalam Dewan Pendidikan Tidak adanya badan pengawas, karena diharapkan Dewan Pendidikan secara langsung dapat diawasi oleh masyarakat. Bupati/walikota juga bukan sebagai Pembina atau pengawas, karena Dewan Pendidikan merupakan dua organisasi yang posisinya sejajar dengan semangat kemitraan. Bupati/walikota tidak dapat mendekte dan memberikan komando atau arahan kepada Dewan Pendidikan, demikian juga sebaliknya, Ketua Dewan Pendidikan juga sama sekali tidak dapat memberikan perintah kepada Bupati/walikota . Unsur pimpinan daerah kabupaten/kota dan Ketua DPKS akan duduk sama rendah dan beridiri sama tinggi untuk bersama-sama berusaha meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan sekolah.

7.

Mekanisme Pemilihan Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Perhatikan kembali langkah kedua dan langkah ketiga mekanisme pembentukan DPKS. Langkah kedua, merumuskan kriteria pengurus dan anggota DPKS. Proses inti dimaksudkan agar dapat diperoleh calon pengurus dan anggota DPKS yang berkualitas. Dilanjutkan dengan langkah ketiga, yakni menyeleksi calon pengurus dan anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Seleksi ini dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Dalam hal ini, jika diperlukan, voting sama sekali tidak menjadi hal yang ditabukan.

8.

Yang Dapat Menjadi Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Dalam Buku Pedoman Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari elemen masyarakat sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dll) Anggota masyarakat yang memiliki perhatian pada peningkatan mutu pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren) 14

f. g. h. 9.

Dunia usaha dan dunia industri (DUDI), asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dll.) Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dll.) Perwakilan dari Komite Sekolah yang sekolah yang disepakati

Anggota Masyarakat Yang Bertempat Tinggal di Daerah Lain Dapat Menjadi Anggota Dewan Pendidikan Hal ini amat tergantung dari hasil kesepakatan dalam musyawarah calon anggota dan pengurus Dewan Pendidikan. Kepmendiknas menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada orangtua dan masyarakat. Jika tokoh masyarakat setempat yang kebetulan bertempat tinggal di daerah provinsi, atau kabupaten lain, atau kecamatan lain, memang benar-benar diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, maka hal ini sudah selayaknya dapat dimasukkan dalam pengurus dan anggota Dewan Pendidikan.

11.

Dewan Pendidikan Harus Memiliki AD dan Atau ART Atau Dokumen Sejenis Kenyataan di lapangan dijumpai banyak Dewan Pendidikan yang telah dibentuk tidak segera menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ada pula kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa Anggaran Dasar Dewan Pendidikan telah diseragamkan oleh Dinas Pendidikan. Bahkan ada yang masih menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP3 yang notebene juga diseragamkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Ketiga temuan ini sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan lagi. Pengurus dan anggota Dewan Pendidikan yang telah dipilih secara demokratis harus segera menyusun AD dan ART atau dalam bentuk ketentuan lain, misalnya statuta atau lainnya. Untuk ini, pada umumnya ada tim kecil yang diberi tugas untuk menyusun buram awalnya, kemudian dibahas dalam rapat-rapat pleno Dewan Pendidikan. Meski dalam bentuk yang amat sederhana, Dewan Pendidikan memang harus segera menyusun AD dan ART.

12.

Yang Perlu Diatur Dalam Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART)? Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, Anggaran Dasar (AD) Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya memuat: a. b. c. d. e. f. g.

Nama dan tempat kedudukan Dasar, tujuan, dan kegiatan Keanggotaan dan kepengurusan Hak dan kewajiban anggota dan pengurus Keuangan Mekanisme kerja dan rapat-rapat Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Anggaran Rumah Tangga (ART) sekurang-kurangnya memuat: 15

a. b. c. d. e. 13.

Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus Rincian tugas Komite Sekolah Mekanisme rapat Kerjasama dengan pihak lain Ketentuan penutup

Nama Lain AD dan ART Dalam Kepmendiknas, hal itu tidak diatur. Kembali kepada prinsip sebagai acuan, maka Dewan Pendidikan dapat menggunakan nama lain asalkan dengan makna dan tujuan yang sama, yakni sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Dewan Pendidikan. Apakah akan diberi nama Ketentuan Dasar, atau statuta, atau nama lainnya, dapat saja dilakukan dengan syarat memuat hal-hal yang telah disebutkan di atas. Sebagai satu organisasi, Dewan Pendidikan harus memilikinya.

14.

Proses Penyusunan AD dan ART Tugas pertama pengurus Dewan Pendidikan adalah menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan. Tugas ini sama sekali tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Dalam praktik, konsep AD dan ART dapat disusun seseorang, atau tim yang dibentuk untuk membuat konsep, atau bahkan diserahkan kelompok ahli. Namun konsep itu harus dibahas secara terbuka dalam satu acara rapat khusus untuk itu. Pada prinsipnya AD dan ART harus disusun dari, oleh, dan untuk anggota dan pengurus Dewan Pendidikan. Contoh AD/ART yang ada dapat digunakan sebatas untuk digunakan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan. Yang penting, penyusunan AD/ART harus dilaksanakan melalui mekanisme rapat anggota lengkap. Rapat Dewan Pendidikan yang tidak memenuhi quorum tidak dapat menghasilkan AD/ART yang sesuai dengan aspirasi orangtua dan masyarakat.

15.

Perubahan Atau Amandemen AD dan ART Sudah tentu, AD dan ART dapat diganti atau diamandemen. Semuanya tergantung pada suara terbanyak dari pengurus dan anggota Dewan Pendidikan. Ketentuan tentang perubahan AD dan ART dituangkan dalam Anggaran Dasar. Jika 75% pengurus dan anggota Dewan Pendidikan menghendaki maka AD dan ART dapat diganti atau diamandemen atau disempurnakan. Aspirasi orangtua dan masyarakat harus terwadahi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

16

BAB IV PENJABARAN PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN KE DALAM KEGIATAN OPERASIONAL DEWAN PENDIDIKAN

Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota (Lampiran I Kepmendiknas Nomor 004/U/2002)

Dewan Pendidikan, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingka Nasiona, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis ( Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Di dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hanya disebutkan tentang tujuan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan. Sedang kegiatan operasional sehari-hari Dewan Pendidikan belum disebutkan secara jelas dan eksplisit. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang tujuan, peran, dan fungsi Komite Sekolah sebagaimana telah dijelaskan Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, hubungan antara peran dan fungsi Dewan Pendidikan ke dalam kegiatan operasional yang harus ditunaikan oleh Dewan Pendidikan. 1.

Tujuan Dewan Pendidikan Dijelaskan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa tujuan Dewan Pendidikan adalah: a. b. c.

Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan; Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Untuk mencapai tujuan Dewan Pendidikan, Dewan Pendidikan harus melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan-kegaitan operasional yang kreatif dan inovatif. 2.

Penjabaran Peran Dewan Pendidikan Ke Dalam Fungsi Dewan Pendidikan Di dalam Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan tentang peran dan fungsi Dewan Pendidikan secara terpisah. Dalam hal ini, keempat

17

peran Dewan Pendidikan sebenarnya dapat dijabarkan ke dalam fungsi Dewan Pendidikan. Dengan kata lain, fungsi Dewan Pendidikan merupakan penjabaran dari peran Dewan Pemdidikan. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dalam Tabel 1: Tabel 1 Penjabaran Peran Dewan Pendidikan Ke dalamFungsi Dewan Pendidikan No. 1.

2.

Peran DP Pemberi pertimbangan (advisory)

1.2.

Pendukung (supporting)

2.1.

2.2. 3.

Pengontrol (controlling)

3.1.

4.

Mediator

4.1.

4.2.

Fungsi DP Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan; (2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; (3) kriteria tenaga kepdndidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; (4) kriteria fasilitas pendidikan; dan (5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan mengalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Sumber: Ditabulasi dari Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, hal. 10 3.

Penjabaran Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Ke Dalam Kegiatan Operasional Dewan Pendidikan Peran dan fungsi Dewan Pendidikan tersebut dijabarkan secara lebih rinci ke dalam kegiatan operasional yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan. Setiap fungsi 18

Dewan Pendidikan mungkin dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan operasional Dewan Pendidikan, yang dapat dipilah dalam beberapa fungsi manajemen, seperti fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembiayaan (budget), sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2: Tabel 2 Penjabaran Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Ke Dalam Kegiatan Operasional Dewan Pendidikan No. 1.

Peran DP Pemberi pertimbangan (advisory)

1.1.

Fungsi DP Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan; (2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; (3) kriteria tenaga kepdndidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; (4) kriteria fasilitas pendidikan; dan (5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

19

Kegiatan Operasional 1.1.1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat 1.1.2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi bupati/walikota dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota 1.1.3. Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis bupati/walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan 1.1.4. Memberikan pertimbangan kepada bupati/walikota dan atau dinas pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal 1.1.5. Memberikan pertimbangan kepada bupati/walikota dan atau dinas pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM) 1.1.6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di daerah kabupaten/kota 1.1.7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati/walikota dan atau dinas pendidikan tentang pelaksanaan manajemen pendidikan (ketenagaan, keuangan, fasilitas, dan data pendidikan)

2.

Pendukung (supporting)

2.1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2. Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan

2.2.1.

2.2.2.

3.

Pengontrol (controlling)

3.1. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

4.

Mediator

4.1 Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

20

4.1.1.

4.1.2.

Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan stakeholder pendidikan di kabupaten/kota Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri dalam penyediaan sarana dan prasasana serta biaya pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Ikut memotivasi masyarakat dan semua stakeholder pendidikan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, misalnya pelaksanaan jam wajib belajar masyarakat Mengadakan rapat koordinasi dengan Komite Sekolah Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah di daerah kabupaten/kota Meminta penjelasan dinas pendidikan tentang hasil belajar siswa di daerah kabupatan/kota Bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah kabupaten/kota Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khusnya dengan DUDI di daerah kabupaten/kota Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan

4.2 Menampung dan mengalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

4.2.1

4.2.2

4.

kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan pendidikan di daerah kabupaten/kota Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di daerah kabupaten/kota Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah kabupaten/kota

SDM dan Fasilitas Organisasi Dewan Pendidikan SDM dan fasilitas organisasi Dewan Pendidikan meliputi aspek sumber daya manusia, prasarana fisik kantor, administrasi dan keuangan, dan data, pada Tabel 3: Tabel 3 SDM dan Fasilitas Organisasi Dewan Pendidikan No. 1.

Aspek

Fasilitas organisasi Dewan Pendidikan 1.1. Pengurus dan anggota Dewan Pendidikan 1.2. Tenaga administrasi dan keuangan 2.1. Ruang kantor 2.2. Meja kursi rapat 2.3. Papan tulis dan papan data 3.1. Agenda dan fail surat keluar dan surat masuk 3.2. Daftar hadir rapat-rapat, seperti Rapat Pengurus dan Anggota 3.3. Notulen Rapat 3.4. Buku Kas 3.5. Rekening Bank 3.6. RAPBS 4.1 Dokumen AD/ART 4.2 Panduan Umum 4.3 Acuan Operasional 4.4 Kepmendiknas Nomor 044/U/2003 4.5 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 4.6 Data sekolah 4.7 Data orangtua siswa 4.8 Data DUDI 4.9 Data hasil belajar siswa

SDM

2.

Prasarana fisik kantor

3.

Adminstrasi dan keuangan

4.

Data dan dokumen

21

BAB V INDIKATOR KINERJA DEWAN PENDIDIKAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN MANDIRI ( SELF ASESSMENT) UNTUK MENILAI KINERJANYA

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengadasan, dan evaluasi program pendidikan melaui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

1.

Kaitan Antara Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Dengan Kegiatan Operasionalnya a.

b.

c.

2.

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya merupakan sumber rujukan utama untuk menentukan kegiatan opersional Dewan Pendidikan. Keterlaksanaan dan keberhasilan kegiatan operasional Komite Sekolah dan ketersediaan fasilitas organisasi diukur dengan melalui infokator kinerja yang diukur dengan menggunakan kriteria tertentu. Dengan kata lain, jika Komite Sekolah telah melaksanakan semua kegiatan operasional dengan sempurna, melengkapi dan mendayagunakan fasilitas organisasinya secara rutin dan optimal, maka Komite Sekolah dapat dinilai telah memiliki kinerja yang tinggi. Demikian pula sebaliknya.

Ukuran dan Kriteria Penentuan Keberhasilan Kinerja Dewan Pendidikan Pada kenyataannya, keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Komite Sekolah dapat diukur mulai dari peringkat yang paling rendah sampai dengan peringkat yang paling tinggi. Ukuran tersebut dapat diklasifikasikan dengan indeks keberhasilan sebagai berikut: a. b. c. d.

Sangat berhasil (nilai antara 90 – 100) Berhasil (nilai antara 70 – 89) Kurang berhasil (50 – 69) Tidak berhasil (0 – 49)

Kriteria kinerja keberhasilan Dewan Pendidikan dapat ditentukan sebagai berikut: a.

b.

Sangat berhasil (A) 1) Kegiatan operasional dilaksanakan secara rutin 2). Kegiatan operasional dilaksanakan secara optimal 3). Hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Berhasil (B) 1) Kegiatan operasional dilaksanakan secara rutin 2). Kegiatan opearsional dilaksanakan secara optimal 3). Hasilnya kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 22

c.

d.

Cukup berhasil (C) 1) Kegiatan operasional dilaksanakan tidak secara rutin 2). Kegiatan opersional dilaksanakan tidak secara optimal 3). Hasilnya kurang seesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Tidak berhasil (D) 1) Kegiatan operasional dilaksanakan tidak secara rutin 2). Kegiatan opersional dilaksanakan tidak secara optimal 3). Hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

Untuk melilai ketersediaan SDM dan fasilitas organisasi dapat digunakan kriteria sebagai berikut: a.

b.

c.

d.

3.

Sangat berhasil (A) 1) Fasilitas ada dan digunakan secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan secara optimal 3). Hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Berhasil (B) 1) Fasilitas ada dan digunakan secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan secara optimal 3). Hasilnya kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Cukup berhasil (C) 1) Fasilitas ada dan digunakan tidak secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan tidak secara optimal 3). Hasilnya kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Tidak berhasil (D) 1) Fasilitas ada dan digunakan tidak secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan tidak secara optimal 3). Hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

Pengukuran Mandiri Kinerja Dewan Pendidikan Berikut ini dibuatkan satu instumen penilaian yang dapat digunakan secara mandiri untuk menilai kinerja Dewan Pendidikan, sebagaimana contoh pada Tabel 4:

Tabel 4 Instrumen Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tentang Keberhasilan Dewan Pendidikan

A.

Aspek Kegiatan Operasional Isilah pada kolom A, B, C, dan D dengan ketentuan sebagai berikut: Sangat berhasil (A) 1) Kegiatan operasional dilaksanakan secara rutin 2). Kegiatan operasional dilaksanakan secara optimal 3). Hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

23

Berhasil (B) 1) Kegiatan operasional dilaksanakan secara rutin 2) Kegiatan opearsional dilaksanakan secara optimal 3) Hasilnya kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Cukup berhasil (C) 1) Kegiatan operasional dilaksanakan tidak secara rutin 2) Kegiatan opersional dilaksanakan tidak secara optimal 3) Hasilnya kurang seesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Tidak berhasil (D) 4) Kegiatan operasional dilaksanakan tidak secara rutin 5) Kegiatan opersional dilaksanakan tidak secara optimal 6) Hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

Kegiatan Operasional KD A 1.1.1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat 1.1.2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi bupati/walikota dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota 1.1.3. Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis bupati/walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan 1.1.4. Memberikan pertimbangan kepada bupati/walikota dan atau dinas pendidikan dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal 1.1.5. Memberikan pertimbangan kepada bupati/walikota dan atau dinas pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM) 1.1.6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di daerah kabupaten/kota 1.1.7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada bupati/walikota dan atau dinas pendidikan tentang pelaksanaan manajemen pendidikan (ketenagaan, keuangan, fasilitas, dan data pendidikan) 2.2.3. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan stakeholder pendidikan di kabupaten/kota 2.2.4. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota. 2.2.5. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah 2.2.6. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri dalam penyediaan sarana dan prasasana serta biaya pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu. 24

Kinerja B C

D

2.2.7. Ikut memotivasi masyarakat dan semua stakeholder pendidikan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, misalnya pelaksanaan jam wajib belajar masyarakat 3.1.1. Mengadakan rapat koordinasi dengan Komite Sekolah 3.1.2. Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah di daerah kabupaten/kota 3.1.3. Meminta penjelasan dinas pendidikan tentang hasil belajar siswa di daerah kabupatan/kota 3.1.4. Bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah kabupaten/kota 4.1.3. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khusnya dengan DUDI di daerah kabupaten/kota 4.1.4. Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan pendidikan di daerah kabupaten/kota 4.2.3 Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari stakeholder pendidikan di daerah kabupaten/kota 4.2.4 Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah kabupaten/kota Jumlah

Penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Indeks 

 SR x100  SI

Keterangan: SR : Skor riil SI : Skor ideal Jika indeks lebih dari 90 maka dari segi kegiatan operasional Dewan Pendidikan dinilai SANGAT BERHASIL. Demikian seterusnya. B.

Aspek SDM dan Fasilitas Organisasi Isilah pada kolom A, B, C, atau C dengan ketentuan sebagai berikut: Sangat berhasil (A) 1) Fasilitas ada dan digunakan secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan secara optimal 3). Hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Berhasil (B) 1) Fasilitas ada dan digunakan secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan secara optimal 3). Hasilnya kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 25

Cukup berhasil (C) 1) Fasilitas ada dan digunakan tidak secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan tidak secara optimal 3). Hasilnya kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Tidak berhasil (D) 1) Fasilitas ada dan digunakan tidak secara rutin 2). Fasiltias ada dan digunakan tidak secara optimal 3). Hasilnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan SDM dan Fasilitas organisasi 1. 2.

Pengurus dan anggota Komite Sekolah Tenaga administrasi dan keuangan

3. 4. 5.

Ruang kantor (bisa di sekolah) Meja kursi rapat Papan tulis dan papan data

Indokator Kinerja A B C D

6. 7.

Agenda dan fail surat keluar dan surat masuk. Daftar hadir rapat-rapat, seperti Rapat Pengurus dan Anggota 8. Notulen Rapat 9. Buku Kas 10. Rekening Bank 11. RAPBS beberapa sekolah di kabupaten/kota 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Dokumen AD/ART Panduan Umum Acuan Operasional Kepmendiknas Nomor 044/U/2003 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Data sekolah Data orangtua siswa Data DUDI Data hasil belajar siswa

Jumlah skor Penilian menggunakan rumus sebagai berikut:

Indeks 

 SR x100  SI

Keterangan: SR : skor riil SI : skor ideal Jika hasil A lebih dari 90 maka dari segi fasilitas organisasi Dewan Pendidikan dapat dinilai SANGAT BERHASIL. Demikian seterusnya. 26

BAB VI DAMPAK KINERJA DEWAN PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Kualitas pendidikan untuk masa mendatang lebih bergantung pada komitmen daerah -dalam hal ini termasuk komitmen orangtua dan masyarakat – untuk merumuskan visi dan misi [pendidikan]di daerahnya masing-masing (Prof. Suyanto, Ph.D, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta)

Jika Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya itu dengan baik, maka diasumsikan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kiprah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai indikator yang dapat dimonitor secara berkelanjutan sebagai bagian dari kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikelompokkan ke dalam tiga prioritas kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1.

Mutu dan Relevansi Pendidikan Dalam kaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan, beberapa indikator keberhasilan pendidikan perlu dimonitor sebagai kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Mutu dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan, melalui MBS, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal. Yang paling tepat untuk mengukur mutu pendidikan sebenarnya adalah hasil evaluasi ujian akhir yang diukur melalui Ujian Akhir Nasional, namun kegiatan monitoring yang dilakukan ini tidak secara langsung mengukur output pendidikan dalam pengertian prestasi belajar siswa secara akademis. Yang dimaksud dengan relevansi adalah, seberapa jauh hasil-hasil pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, misalnya, penghasilan lulusan, keterampilan lulusan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan sebagainya. Namun, sistem ini mungkin lebih tepat untuk memantau sejauh mana Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat memberikan pengaruh atau dorongan terhadap situasi belajar yang kondusif bagi peningkatan mutu serta relevansi pendidikan. Beberapa indikator mutu dan relevansi pendidikan yang dapat dipantau oleh sistem ini antara lain adalah sebagai berikut. (1) Peningkatan persentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian (2) Pendayagunaan sarana-prasarana belajar yang lebih optimal di sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. (3) Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti. 27

(4)

2.

Persentase siswa pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk usia pra sekolah.

Indikator Pemerataan dan Perluasan Pemerataan dan perluasan pendidikan sebaiknya bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah sarana-prasarana belajar tetapi juga menyangkut persebaran saranaprasarana pendidikan antarsekolah dan antardaerah. Hal ini akan menyangkut prinsip keadilan di dalam pendidikan di mana setiap anak-anak di manapun dapat memperoleh akses terhadap sarana pendidikan yang sama. Pemerataan dan perluasan pendidikan juga akan berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan bagi semua anak usia sekolah dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Partisipasi pendidikan itu merupakan indikator pendidikan yang digunakan oleh semua negara, sehingga dapat dibandingkan antardaerah dan bahkan antar negara. Beberapa indikator pemerataan dan perluasan pendidikan yang dapat dipantau Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai berikut. (1) Peningkatan angka partisipasi kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. (2) Angka partisipasi Murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. (3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terrepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. (4) Jumlah penerima beasiswa pada suatu satuan pendidikan atau suatu daerah tertentu, dengan tanpa membedakan beberapa variabel karakteristik siswa seperti: jenis kelamin, daerah, status sosial-ekonomi, dan sejenisnya. (5) Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dari masyarakat.

3.

Indikator Manajemen Pendidikan Sampai saat ini masalah yang paling mendasar dalam sistem pendidikan nasional adalah efisiensi dalam manajemen pendidikan. Oleh karena itu berbagai ukuran efisiensi dan optimasi dalam manajemen pendidikan perlu dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus dan dalam waktu yang teratur. Mengingat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berkaitan secara langsung dengan manajemen pendidikan baik pada satuan pendidikan maupun pada daerah-daerah otonom, maka ukuran-ukuran efisiensi dan efektivitas pendidikan perlu dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja badan-badan tersebut. Beberapa indikator manajemen pendidikan yang dapat dipantau secara terus-menerus adalah sebagai berikut.

28

1)

2) 3) 4) (5) (6) (7)

Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan (sekolah dan daerah otonom) yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain seperti dunia usaha. Kemampuan pengadaan sarana-prasarana pendidikan di sekolah yang diperoleh dari masyarakat. Kemampuan pengadaan sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat. Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah yang diukur dengan tingkat “turn-over”. Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu satuan pendidikan tertentu Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan pendidikan Peningkatan angka melanjutkan sekolah (transition rate) dari suatu sekolah ke sekolah pada jenjang pendidikan berikutnya.

29

BAB VII PENUTUP

Sesuatu yang ideal dalam teori tidak dengan sendirinya memberikan jaminan pada kenyataannya (Dedi Supriadi, Guru di Indonesia, 2003:18-19)

Buku acuan ini sengaja disusun untuk memberikan sekedar rambu-rambu yang dapat digunakan oleh Dewan Pendidikan untuk segera memutar roda organisasinya yang kini sudah dibentuk. Diharapkan agar buku acuan ini tidak sampai mematikan gagasan dan kreativitas Dewan Pendidikan. Sebaliknya, Dewan Pendidikan dapat menggunakan buku acuan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut apa yang tertuang di dalam buku acuan ini. Biarlah Dewan Pendidikan tumbuh dan berkembang ibarat bunga di taman yang indah dan beraneka ragama. Diharapkan agar bunga-bunga itu tetap dapat memancarkan harum baunya kepada masyarakat sebagai pemilik sejati pendidikan ini. Dalam buku acuan ini sengaja disusun satu instrumen evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Dewan Pendidikan. Instrumen itu disebut sebagai instrumen mandiri (self assessment), yang dengan demikian instrumen itu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat mengukur sendiri kinerjanya. Instrumen itu pun tidak tertutup kemungkinan untuk disempurnakan lebih baik lagi. Untuk menutup buku acuan operasional ini, kita diingatkan oleh Dedi Supriadi bahwa „sesuatu yang ideal dalam teori tidak dengan sendirinya memberikan jaminan pada kenyataannya‟. Dengan kata lain, yang penting adalah satunya kata dalam perbuatan untuk segera melaksanakan kegiatan Dewan Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

30