TABEL III.1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 Per Program Indikator Program Kondisi Saat Ini ma sal 01. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 01.1. Pendidikan; Program Pendidikan APK Pendidikan Anak 67,20% Anak Usia Dini Usia Dini (PAUD) (%) Program Pendidikan · Angka Partisipasi Dasar Kasar (APK) SD/MI 130,80% No
· Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
67,50%
131%
100,68%
101%
101,98%
103%
· Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
72,3%
73%
· Angka Putus Sekolah SD/MI
0,22%
0,20%
· Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0,50%
0,40%
· Angka Kelulusan SD/MI
100%
100%
· Angka Kelulusan SMP/MTs
100%
100%
· Rata-rata nilai UN SD/MI
6,91%
7,00%
· Rata-rata nilai UN SMP/MTs
5,91%
6,00%
· Persentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik
81,24%
86,10%
89,46%
92,34%
· Jumlah Angka partisipasi kasar SLB SD
0,21%
0,30%
· Jumlah Angka partisipasi kasar SLB SMP
0,10%
0,15%
63,16%
66,40%
· Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
· Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik
Program Pendidikan Menengah
tahun 2016
Target Kinerja
· Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
8
Keterangan
Program Pendidikan Menengah No
Per ma sal
Program
tahun 2016
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
· Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
41,22%
45,75%
215
193
100%
100%
· Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK · Angka Kelulusan SMA/MA/SMK
Target Kinerja
· Rata-rata nilai UN SMA/MA IPA= 55,26; IPS= SMA/MA IPA= 57,14; IPS= SMA/MA/SMK 54,64; SMK= 66,53 57,76; SMK= 69,03 · Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK SMA = 90,45% ; SMK = SMA = 98% ; Dalam Kondisi Baik 96,81% 100% Program Pendidikan Non Formal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
· Persentase penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C
SMK =
Paket A = 0,15%; Paket B Paket A = 0,10%; Paket B = = 0,21%; Paket C = 10,6% 0,15%; Paket C = 0%
Paket B = 21 Klp
Paket B = 25 Klp
57,53%
66,93%
· Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
74,65%
75,24%
· Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
35,82%
37,13%
· Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
28,32%
29,31%
· Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Pogram Penguatan Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
01.2. kesehatan Program Pelayanan Cakupan pertolongan KIA, Remaja dan Usila persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Persalinan 4632 (29,89%) Tribulan 2015 di FKTP)
Cakupan kunjungan bayi
2800 (18,80%) Tribulan I 9
12 bulan
100%
100%
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Target Kinerja
Cakupan kunjungan Ibu 5182(31,56%) hamil K4
100%
Cakupan pelayanan nifas
100%
4638(29,92%)
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang 374(16,4%) ditangani
100%
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
23 per 1000 KH
63 kasus
Angka Kematian Balita 0-5 Th : 73 kasus 1-5 Th: per 1000 kelahiran 10 kasus Hidup
45 per 1000 KH
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran Hidup Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan peserta KB aktif
9 kasus
102 per 100000
1178 (38%)
100%
154.089 (80,2%)
80%
Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan 249 (100%) standar oleh tenaga kesehatan
100%
Proporsi Cakupan Pemeriksaaan Pra Usila 80% dan Usila
80%
Program Pelayanan Kesehatan Dasar
pelayanan pada puskesmas dan RSKBD 23 uptd
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan
Cakupan puskesmas
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pembantu puskesmas
23 uptd
100%
100%
100%
100%
Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan 100% prasarana memadai
100%
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,003 (3288)
0,003 (3288)
Tingkat pemanfaatan Puskesmas
16,50%
16,50%
Persentase balita gizi 42 (0,06%) buruk
10
0,11%
Keterangan
No
Per Program Perbaikan Program ma Gizi Masyarakat sal
Indikator Program
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Target Kinerja
Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi
311 (0,54%)
15%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
42 (100%)
100%
Persentase Bayi ditimbang berat badannya (D/S)
83%
85%
Cakupan pelayanan anak balita
7.942 (14,4 %)
95%
7,8
80%
Tingkat Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI 65,41% Eksklusif Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 50% 24 bulan keluarga miskin Persentase Bayi mendapat kapsul vitamin A
75%
80%
99,43%
100%
Persentase Balita usia 659 bulan mendapat 98,90% kapsul vitamin A
100%
Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi 22,14%
95%
Persentase ibu hamil mengalami KEP
342 (2,1 %)
18,20%
Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)
1743 (3,05 %)
15%
Persentase kecamatan bebas rawan gizi 100% Program Pencegahan Cakupan Desa/ Dan penanggulangan kelurahan Universal penyakit Child Immunization (UCI)
100%
11
100%
100%
Keterangan
No
Per ma sal
Program Pencegahan Dan penanggulangan penyakit Program
Indikator Program
Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 1272 (144,3 %) 100.000 penduduk) Persentase kematian 21% Kerena Tuberkolosis Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Target Kinerja 245
20%
585/944 (61,9%)
70,00%
434/585 (75 %)
80%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 372 (100 %)
Angka kejadian malaria 153 per 1.000 penduduk
100%
0,10%
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
4,20%
< 2 % Per 100 000
Persentase Diare KLB dapat ditangani < 24 jam
100%
100%
Jumlah kasus gangguan pernapasan 848 (pneumonia) Balita
10 % balita
Jumlah kasus Filariasis (kaki Gajah) 0
0
Acute Flaccid Paralysis 5 (AFP)
5
Program Peningkatan Cakupan Rumah Sehat 163.207/229.340(71%) Kualitas Kesehatan Lingkungan Angka jentik aedes NA Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi 674.879/932.248(72,4%) syarat kesehatan Cakupan penggunaan Sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat.
74,3 % (268.231)
12
80% 10% 100%
80%
Keterangan
No
Per Program ma sal Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Indikator Program
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 210107/256493(81,9%) (PHBS). Cakupan Siaga Aktif
Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan Farmasi
kelurahan
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Target Kinerja
85%
100%
100%
Rasio posyandu per satuan balita
1194/68000
1194/68000
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100%
100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100%
100%
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
70%
60%
Tingkat pembinaan sarana obat dan bahan 10% berbahaya di masyarakat (%)
30%
Program Peningkatan Rasio Rumah Sakit per Kualitas Pelayanan satuan penduduk pada BLUD Persentase RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar (Kandungan dan Kebidanan, Bedah, penyakit dalam dan anak) Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota BOR (Bed Occupancy Ratio AVLOS (Average Length of Stay = Ratarata lamanya pasien dirawat)
13
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Target Kinerja
TOI (Turn Over Interval) BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) NDR (Net Death Rate ) Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Program Pemantapan Rasio dokter umum per Fungsi Managemen 1000 penduduk 0,155 per 100000 Kesehatan.
0,155 per 100000
Rasio tenaga paramedis per 1000 penduduk 0,682
0,682
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah 01.3. pekerjaan umum dan penataan ruang; Program Panjang jalan terbangun Pembangunan, Peningkatan, Persentase jalan kondisi Rehabilitasi, dan baik Pemeliharaan Jalan Jumlah Jembatan dan Jembatan. terbangun
12 bulan
12 bulan
93.861 km
90.989 km
72,55% (525,25km)
85,36% (606,239km)
271 buah
274 buah
93,36 %
95%
39,7 %
42,5 %
Persentase jembatan dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
Cakupan pelayanan Sistem Drainase Program Persentase jaringan Pembangunan, irigasi kondisi baik Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan. Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.
Jumlah Perda rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) perkotaan yang masih berlaku
14
Keterangan
Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. Per Program No ma sal
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Tersedianya informasi Tersedia mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital
tahun 2016
Keterangan
Target Kinerja Tersedia
Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan
NA Tingkat penyimpangan NA pemanfaatan ruang Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan
Kurang dari 30 %
Persentase taman kota dalam kondisi baik Persentase Trotoar dalam Kondisi baik
Program Peningkatan Persentase prasarana Kapasitas dan pemerintahan dalam Kualitas Prasarana kondisi baik Pemerintahan
54 persen 70 persen
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
12 bulan
01.4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Program Penataan Luas kawasan kumuh Lingkungan Permukiman dan Jumlah rumah tidak Peningkatan Kualitas layak huni Sanitasi. Persentase rumah tidak
0
layak huni
Persentase rumah tangga bersanitasi Persentase rumah tangga menggunakan air bersih
01.5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; Program Pembinaan Cakupan penegakan 7 Perda (Perda Miras, dan Penegakan Perda. peraturan daerah dan Reklame, HO, IMB, Tata peraturan kepala Ruang, K3 dan Pajak Hotel daerah di dan Hiburan) kabupaten/kota
15
7
Program Pembinaan dan Penegakan Perda. No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini 360 kasus
30 kasus 2 kali
60 kasus 2 kali
Kasus Anarkisme Pemilu/Pilkades/Pilkada
0 kasus
0 kasus
Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP
12 Ormas/LSM
24 Ormas/LSM
Pileg : 73,6% Pilpres: 69,8%
Pilkada: 75%
51 LSM
61 LSM
114 LS
124 LSM
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Program Peningkatan Angka kriminalitas Keamanan, Sosialisasi Bahaya Ketertiban, dan Narkoba Perlindungan Masyarakat.
Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan.
tahun 2016
Target Kinerja 300 kasus
Program Fasilitasi dan Tingkat partisipasi Pembinaan masyarakat dalam Kehidupan Sosial Pemilu Politik. Jumlah LSM/kelompok swadaya masyarakat yang terdaftar Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
12 bulan
01.6. sosial. Program Pembinaan Penanganan Kesejahteraan Sosial, penyandang masalah Rehabilitasi Sosial kesejahteraan sosial dan Penanganan Keluarga Miskin Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
62,5
16
80
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
8,68
10
14,27
15
17 (100%)
17 (100%)
5,88
2 pok/10%
40KK/100%
100%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/Kota
6%
30%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK
42,11%
75%
77,78%
85%
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Program Penanggulangan Bencana
tahun 2016
Target Kinerja
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi
17
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Kondisi Saat Ini
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 30005000 Liter Pada WMK.
33,33%
75%
580 jamaah
580 jamaah
11 kali
11 kali
Program Terlayaninya jamaah Pemberdayaan Sosial haji Kabupaten dan Keagamaan Purbalingga terlaksananya syiar agama, dukungan pondok pesantren Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
Target Kinerja
12 bulan
02. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 02.01. tenaga kerja; Pogram Pembinaan, Pencari kerja yang Peningkatan ditempatkan 798 Ketrampilan dan penempatan Tenaga Besaran tenaga kerja Kerja yang mendapatkan 52 pelatihan berbasis kompetensi
12 bulan
4000
90
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
64
125
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
75
120
Angka partisipasi angkatan kerja
481.315
Rasio penduduk yang bekerja
6,07
Tingkat partisipasi angkatan kerja
73,75%
Tingkat pengangguran terbuka Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial.
tahun 2016
Indikator Program
4500
15000
100 % (2 kasus)
90%
Keselamatan dan perlindungan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
32.493
18
51.000
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Besaran Pemeriksaan Perusahaan
tahun 2016
Target Kinerja
60
60
47,20%
57%
02.02. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Program Focal point aktif Pengarusutamaan Persentase SKPD Gender, menyusun analisis Pemberdayaan gender dalam dokumen Perempuan dan perencanaan dan Perlindungan Anak penganggaran SKPD Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta
33,284
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian APM Perempuan jenjang SMP APM Perempuan jenjang SMP Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.
19
18
5
11
5
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
tahun 2016
Target Kinerja
11
15
11
11
1
5
Persentase kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan Cakupan ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak di Kab/ Kota
- Jumlah kel. BKB 276; Jml Ibu Balita: 54.761; peserta BKB: 13.785; Kelompok BKR: 258; Remaja: 73.179
- Jumlah kel. BKB 276; Jml Ibu Balita: 54.761; peserta BKB: 13.785; Kelompok BKR: 258; Remaja: 73.179
Persentase kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan
-peserta: 10.927; kelompok Forum Anak:
- Kecamatan: 3; Desa: 3
20
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Cakupan ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak di Kab/ Kota
02.03. pangan; Program Peningkatan Banyaknya regulasi Ketahanan Pangan ketahanan pangan (buah)
5
tahun 2016
Target Kinerja
Keterangan
5
Buah
171,43
kg/kapita/tahun
7.250,24
kkal/kapita/hari
115.94 (kondisi 2014); Ketersediaan protein perkapita (gr/kapita/hari) 177.08 (target 2015)
184,16
gr/kapita/hari
Tersedianya cadangan 3.50 (kondisi 2014); 11.5 pangan pemerintah (target 2015) kabupaten minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras
18,50
Ton
Persentase kecamatan 77,78 (kondisi 2014); memiliki lumbung 77,78 (target 2015) pangan
83,33
%
Stabilitas harga dan pasokan pangan
78,00 (kondisi 2014); 80,00 (target 2015)
80,00
%
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
87,90 (kondisi 2014); 88,10 (target 2015)
88,15
skor
Tingkat keamanan 95,00 (kondisi 2014); pangan yang yang 95,00 (target 2015) beredar di mayarakat baik pangan segar maupun pangan olahan
95,00
%
Pencegahan kerawanan 72,22 (kondisi 2014); pangan melalui deteksi 66,67 (target 2015) dini untuk menghindari terjadinya rawan pangan, dengan pendekatan SKPG, Peta FSVA dan .% AKG
61,11
%
Ketersediaan Pangan 115.05 (kondisi 2014); Utama (kg/kapita/tahun) 164.84 (Target 2015) Ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita/hari)
4.914 (kondisi 2014); 6.981 (target 2015)
21
No
Per ma sal
Program
Indikator Program Prosentase penanganan daerah rawan pangan
12 bulan
%
12 bulan
Persentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten telah bersertifikat Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah
02.05. lingkungan hidup; Program Perlindungan Jumlah mata air yang dan Konservasi dilindungi Sumber Daya Alam. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Penanaman) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Keterangan
Target Kinerja 96,00
91,00 (kondisi 2014); 94,00 (target 2015)
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah 02.04. pertanahan; Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Presentase RTH Jumlah kasus perusakan lingkungan hidup (pelanggaran peraturan perundangan tentang lingkungan hidup)
8 MA
8 MA 34.280
8.000 btg
51,64%
51,64%
11/11 (100%)
100%
Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundangan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan - AMDAL - UKL - UPL Jumlah perusahaan yang memiliki instalasi pengolahan limbah Tingkat pencemaran udara:
0 7 116
100% 100% 100%
9
meningkat
10/10 (100%)
100%
- CO 22
No
Per ma sal
Program
Indikator Program - SO2 - NO2 Tingkat pencemaran air (untuk sampel Sungai dalam kota Purbalingga : Sungai Gringsing, Larangan,dan Gemuruh)
100%
2
meningkat
1,29%
meningkat
6,60%
meningkat
Program pengelolaan Cakupan penanganan persampahan sampah Presentase pengelolaan sampah rumah tangga Tertib adminitrasi dan keuangan Tersedianya data status/ kondisi serta peta rawan LH
Target Kinerja
20/20 (100%)
- Ph - BOD - COD Jumlah Perusahaan yang mempunyai tempat penampungan Sementara (TPS) Limbah B3
Pogram Penguaran Kelembagaan Perangkat Daerah
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
12 bulan ada
12 bulan ada
02.06. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Program penataan Persentase Kepemilikan Admnistrasi KTP Kependudukan Persentase Kepemilikan
90%
92%
akta kelahiran
76%
80%
Persentase pasangan berakte nikah
100%
100%
Ketersediaan database kependudukan
tersedia
tersedia
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah 02.07. pemberdayaan masyarakat dan Desa; Program PKK aktif Pemberdayaan Rata-rata jumlah Kelembagaan Desa kelompok binaan PKK dan Kelembagaan Masyarakat.
12 bulan
258 1823
12 bulan
258 1823
23
Keterangan
02.07. Program Pemberdayaan Desa Per Kelembagaan Program Indikator Program No dan Kelembagaan ma sal Masyarakat. Posyandu aktif Rata-rata jumlah kelompok binaan Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
tahun 2016
Kondisi Saat Ini 1194 LKMD 224 LKMK 15
Target Kinerja
2000 LKMD 224 LKMK 15 3.704.833.020
3.800.000.000
Pemeliharaan Pasca 10 BP SPAMS Program pemberdayaan masyarakat
10 BP SPAMS
Jumlah desa menyusun 224 dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes/AP BDes)
224
Desa/kelurahan yang telah menyusun profil desa
224 Desa; 15 Kel
224 Desa; 15 Kel
Program Persentase Lembaga 0 Pemberdayaan Sosial Keuangan Mikro (LKM) Ekonomi Masyarakat aktif
Jumlah desa memiliki BUMDes
18
224
224
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
02.08. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Program Peningkatan Cakupan peserta KB PA: 153.359; Target: Pelayanan, aktif 124.059 Perlindungan dan Cakupan Pasangan 1.122 Pembinaan Usia Subur yang Kepesertaan KB. isterinya dibawah usia 20 tahun Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
19.265
IUD: 1.102; Kondom: 1.031; Implant: 649; Suntik: 5.841; PIL: 11.163
24
12 bulan
131,804 1.010
17.339
Keterangan
No
Per Program Indikator Program ma sal Program Pembinaan Cakupan PUS Peserta dan Pengembangan KB Anggota Usaha Jaringan Institusi KB. Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Program Pemberdayaan Keluarga
Kondisi Saat Ini
tahun 2016
Target Kinerja
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
02.09. perhubungan; Program peningkatan Tersedianya terminal pelayanan angkutan angkutan penumpang pada setiap kabupaten /kota yang telah dilayani angkutan umum Tersedianya haltedalam yang telah dilayani angkutan umum dalamkendaraan trayek Persentase
6
3 <1% dari 1.306 bus
umum tidak memiliki KIR angkutan Persentase kendaraan yang lulus uji KIR
Program Peningkatan Tersedianya fasilitas Manajemen dan perlengkapan jalan Fasilitas Lalu Lintas. (rambu, marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kota.
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
99% dari 11.261 Rambu
694
Marka
87,132 24
APILL (traffic light)
35
Warning light
2,46
Guardraill
21
Cermin
02.10. komunikasi dan informatika; Program Website milik Pengembangan pemerintah daerah Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Persentase SKPD telah dan Informasi memiliki website Hotspot area Jumlah sistem informasi manajemen (SIM) pemerintahan daerah yang terintegrasi Jumlah pelayanan publik secara online
25
12 bulan
12 bulan
1
1
25
28
11
13
3
3
28
32
Keterangan
No
Per Program Indikator Program ma sal Program Peningkatan Updating Informasi Kualitas Pelayanan website Pemda Informasi Publik Jumlah kegiatan pembangunan / pemerintahan yang terdokumentasi
setiap hari
545
600
Program Penumbuhan Jumlah UKM non dan Pengembangan BPR/LKM UMKM. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk Persentase omset usaha mikro/ rumah tangga terhadap total omset UMKM (%)
197
207
117
122
3.320
3.500
98,00%
98,25%
1,00%
1,25%
39,38%
41,00%
Depkes : 2516 MUI : 2
Jumlah industri kecil dan menengah
Keterangan
Target Kinerja
setiap hari
02.11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; Program Persentase koperasi Penumbuhan, aktif Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi. Persentase koperasi sehat
Jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Depkes : 2600 MUI : 12
42.680
42.800
12 bulan
12 bulan
501
530
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi Pogram Penguaran Kelembagaan Perangkat Daerah
Tertib adminitrasi dan keuangan
02.12. penanaman modal; Program promosi Jumlah investor pemasaran potensi daerah serta fasilitasi investasi dan peningkatan pelayanan penanaman
26
02.12. Per Program No ma Program promosi sal pemasaran potensi daerah serta fasilitasi investasi dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Indikator Program
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Total nilai realisasi investasi
300.000.000.000
Target Kinerja 350.000.000.000
Jumlah PMA Nilai Investasi PMA Jumlah PMDN Nilai Investasi PMDN Jumlah investor non fasilitasi
1 10.000.000.000 500 290.000.000.000 -
1 10.000.000.000 529 315.000.000.000 -
-
-
Nilai investasi non fasilitasi Rata-rata lama proses perijinan
6 hari
5
Jumlah aduan pelayanan perijinan Terselenggaranya pelayanan perIzinan dan nonperIzinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) Kab/Kota
6 hari
7
850 Reklame
900 Reklame
700 IMB
750 IMB
725 HO
750 HO
685 SIUP
700 SIUP
625 TDP
650 TDP
75 SIUJK
100 SIUJK
0 Izin Pengeringan 3 Izin Lokasi
0 Izin Pengeringan 5 Izin Lokasi
8 IMPP
12 IMPP
10 TDI
14 TDI
6 IUI
8 IUI
0 IPPAT
0 IPPAT
0 PPMDN
0 PPMDN
3 Izin Prinsip PMDN 0 IUPMDN
4 Izin Prinsip PMDN 0 IUPMDN
0 IMTA
0 IMTA
27
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
terimplementasi
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
02.13. kepemudaan dan olah raga; Program Jumlah organisasi Pemberdayaan dan pemuda yang memiliki Pengembangan sertifikat standar mutu Potensi Pemuda. organisasi pemuda dari pemerintah kabupaten
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
tahun 2016
Target Kinerja terimplementasi
12 bulan
-
-
5
6
1
1
290 Tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan narkoba
290
Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh Gelanggang/ balai Remaja (selain milik swasta)
Lapangan olahraga Program pencegahan Cakupan Pencegahan penyalahgunaan penyalahgunaan Narkoba Bahaya narkoba oleh Kader Pemuda Sadar Anti narkoba (PESAN)
02.14. statistik; Program Penyediaan Buku ”kota/kabupaten dan Penyempurnaan dalam angka” Data dan Informasi Daerah. Buku ”PDRB Kota/Kabupaten”
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Tersedia
Nilai Tukar Petani (NTP) Tersedia
Tersedia
Survey Sosial Ekonomi Belum Tersedia Daerah (Suseda)
Tersedia
Sistem Informasi Profil Daerah
Tersedia
Tersedia
02.15. persandian;
28
Keterangan
Per Program No 02.15. ma sal Program Sandi dan Telekomunikasi
02.16. kebudayaan; Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
Indikator Program Persentase informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait
Kondisi Saat Ini 100 persen
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
tahun 2016
Target Kinerja 100 persen
13
15
Misi Kesenian Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
20
25
9
9
Rasio grup kesenian Cakupan Gelar Seni Cakupan Kajian Seni Cakupan Fasilitasi Seni
297 100% 100%
300 100% 100%
100%
100%
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian
25%
50%
Cakupan seni
297
300
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
305
305
1. Jumlah perpustakaan
a. Jumlah Perpustakaan
a. Jumlah Perpustakaan
- Desa: 48 - Masjid: 3 - Ponpes: 2 - SD/MI: 220 - SMA/MA: 35 - SKPD: 2 Umum: 2 b. Target jumlah pengunjung 40.000/1tahun
- Desa: 53 - Masjid: 5 - Ponpes: 4 - SD/MI: 256 - SMA/MA: 38 - SKPD: 5 Umum: 2 b. Target jumlah pengunjung 43.000/1tahun
Organisasi
Cakupan Tempat umum
02.17. perpustakaan; Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
29
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program 2. Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
a. tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (48.189 Eksemplar), kalau sesuai SNP 10% dari jumlah penduduk Kab/Kota setempat maka harus ada sekitar 85.000 eksemplar
Target Kinerja a. tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (50.189 Eksemplar), kalau sesuai SNP 10% dari jumlah penduduk Kab/Kota setempat maka harus ada sekitar 85.000 eksemplar
b. mobil perpustakaan keliling 1 buah, motor pintar rusak 1 buah
b. mobil perpustakaan keliling 2 buah, motor pintar 1 buah (baru)
c. ruang baca pemustaka/pengunjung sempit
c. ruang baca pemustaka/pengunjung luas karena lantai 2 untuk layanan pemustaka
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah 02.18. kearsipan. Program Peningkatan Peningkatan SDM dan Pengelolaan Pengelola Kearsipan Sistem Administrasi Kearsipan.
Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
12 bulan
12 bulan
Bintek pengelola kearsipan: SKPD: 43 SKPD; Kecamatan: 18; Kelurahan: 15; Desa: 224; UPT Kesehatan: 24: UPT Pendidikan: 100: mahasiswa DIV Kearsipan: 60
Pembekalan Bintek Kearsipan bagi 60 Mahasiswa D IV Kearsipan UT
200 berkas alih media berupa arsip statis infrastruktur Kab. Purbalingga
200 berkas alih media berupa arsip statis infrastruktur Kab. Purbalingga
Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya
10% atau sekitar 30 berkas
03. Urusan Pemerintahan Pilihan 03.01. kelautan dan perikanan; Program Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar Produksi Perikanan Konsumsi Budidaya Produksi Benih ikan Air Tawar
Produksi ikan Hias Program Peningkatan Tingkat konsumsi ikan Daya Saing Produk penduduk Perikanan 30
1.070
7.322
122,5
125
689 10,5
739 10,80
Keterangan
Program Peningkatan Per Daya Saing Produk Program Indikator Program No ma Perikanan sal Produksi Olahan Hasil Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
tahun 2016
Kondisi Saat Ini 2.500
Jumlah Pasar Ikan Produksi Ikan Tangkap Sungai
Target Kinerja
Keterangan 2.850
240
240
12 bulan
12 bulan
1.318.883
1.500.000
Program Penyediaan Profile Perikanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah 03.02. pariwisata; Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata
1. Kunjungan wisata
2. Persentase obyek wisata yang dipromosikan
40%
60%
3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 1. Jumlah obyek wisata unggulan
17 Obyek Minimnya sarpras, MCK, Tempat istirahat dan kios cindramata dll.
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah 03.03. pertanian; Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Persentase kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan yang memiliki sarana prasarana penyuluhan memadai
12 bulan
20 Obyek Obyek Wisata MTL, Pendakian Gunung Slamet, Gua Lawa 12 bulan
A. SARANA 1. Informasi :40% 2. Penyuluhan: 60% 3. Administrasi: 20% 4. Transportasi: 30% 5. Buku & hasil publikasi: 20%
A. SARANA 1. Informasi :80% 2. Penyuluhan: 80% 3. Administrasi: 40% 4. Transportasi: 60% 5. Buku & hasil publikasi: 40%
6. Meubelair: 10% B. PRASARANA 1. Kantor BPK: 13 2. Aula BPK: 10 3. Workshop BPK: 8 4. Pagar Halaman BPK: 2
6. Meubelair: 30% B. PRASARANA 1. Kantor BPK: 15 2. Aula BPK: 12 3. Workshop BPK: 12 4. Pagar Halaman BPK: 4
31
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Program peningkatan Persentase kelompok kualitas SDM tani kelas utama dan kelembagaan petani madya
Kondisi Saat Ini 5. BPK numpang kantor lain: 5 6. Terima Gedung Lengkap: 0
6. Terima Gedung Lengkap: 2
7. Lahan Percontohan: 7
7. Lahan Percontohan: 12
Kelas Madya: 139 klp (12,53%) Kelas Utama: 16 klp (1,44%) Kelas Madya: 0 klp (0%)
Kelas Madya: 139 klp (12,53%) Kelas Utama: 16 klp (1,44%) Kelas Madya: 6klp (1,653%) Kelas Utama: 2klp (0,55%)
Kelas Utama: 0 klp (0%)
Program Kaji Terap Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Demplot pertanian unggulan
tahun 2016
Target Kinerja 5. BPK numpang kantor lain: 7
Kelas Madya: 19 klp (7,12%) Kelas Utama: 1 klp (0,37%)
Kelas Madya: 37 klp (13,86%) Kelas Utama: 2 klp (0,75%)
Upsus pajale Program Peningkatan Nilai tukar petani Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
Produksi pertanian tanaman pangan (per jenis komoditas)
174308 ton Padi Jagung 32012 ton Ubi kayu 78449 ton Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
48,22 kw/ha Padi Sawah 45,62 kw/ha Jagung 238,37 kw/ha Ubi kayu Program Peningkatan Jumlah populasi ternak Produksi, per jenis Produktivitas dan sapi potong Mutu Produk kambing Peternakan. domba Ayam buras Ayam Ras petelur Ayam Ras pedaging 32
258024 ton 55849 ton 100049 ton
62 kw/ha 71,73 kw/ha 258,05 kw
13.214 293.362 44.876 1.485.104 725.459 3.470.585
14.522 375.470 56.820 2.139.738 738.009 4.570.760
Keterangan
Mutu Produk Peternakan.
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Jumlah produksi hasil peternakan - daging - telur - susu Program Peningkatan Konsumsi Protein Daya Saing Produk hewani Peternakan Jumlah PAH yang ASUH Jumlah produksi hasil olahan PAH Program Kesehatan Derajat Kesehatan Hewan dan Kesmavet Hewan
Program Penyediaan data dan informasi pembangnan daerah
Kejadian Penyakit Pengambilan data sampling
tahun 2016
Keterangan
Target Kinerja
14.346 12.314 268.888 5,51
14.490 12.437 291.131 5,57
26.929
27.218
92.811
93.739
66,34
69,71
33,66 18 Kecamatan
30,29 18 Kecamatan
Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
12 bulan
7290.55 Ha
7290.55 Ha
3400.32 Ha
3400.32 Ha
cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis
40 unit
42 unit
cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif
420 ha
420 ha
Program Peningkatan Jumlah produksi Hasil Produksi dan Kualitas Hutan kayu Produk Kehutanan Jumlah produksi Hasil Hutan non kayu
97362.67 m3
163551.55 m3
30535 ha
30535 ha
89000 batang 1175 batang 255 batang 4052 kg 622 kg 30535 ha 97062.62 m3
355999 batang 4699 kg 1020 kg 16027 kg 2487 kg 30535 ha 161551.55 m3
03.04. kehutanan; Program Perlindungan Luas lahan kritis di dan Konservasi kawasan lindung Sumber Daya Hutan Luas lahan kritis di kawasan budidaya pertanian
- Bambu - Madu - Kapulaga - Jahe - Kencur Luas hutan rakyat Produksi hasil hutan rakyat 03.05. energi dan sumber daya mineral; Program Rasio elektrifikasi Pendayagunaan dan rumah tangga Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.
82,7 % 33
83%
03.05. Program Per Pendayagunaan dan Program Indikator Program No ma Pengembangan sal Ketenagalistrikan dan Jumlah sumber energi / Energi Alternatif. pembangkit listrik non PLN Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah.
1 unit
-
Debit mata air Debit sungai
Penganganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Program peningkatan Cakupan bina kelompok Efisiensi perdagangan pedagang/usaha Dalam negeri informal
Terlindunginya 70% dari seluruh konsumen yang ada di Kabupaten Purbalingga
Total nilai ekspor Pembangunan promosi pedagangan Internasional
3 pasar/kelompok
3 pasar/kelompok
3 pasar
3 pasar
1.877.254.061.453 3 kali pameran
Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional Persentase lokasi PKL yang tertata
Terlindunginya 75% dari seluruh konsumen yang ada di Kabupaten Purbalingga
100% seluruh pengaduan 100% seluruh pengaduan konsumen ditindaklanjuti konsumen ditindaklanjuti
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial.
Keterangan
Target Kinerja
Kapasitas air baku PDAM
03.06. perdagangan; Program Perlindungan Tingkat Terlindunginya Konsumen Dan konsumen pengamanan Perdagangan
03.07. perindustrian; Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
2 trilyun 5 kali pameran
2 produk
3 produk
3 paguyuban
5 paguyuban
Cakupan bina kelompok pengrajin
88
95
Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah) yang menggunakan inovasi teknologi
643
650
Jumlah penerapan standarisasi produk industri (SNI)
7
7
Persentase klaster industri yang berkembang
22%
28%
34
Program Pengembangan Per Sentra Industri Program No ma Potensial. sal
03.08. transmigrasi. Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigran.
Indikator Program Jumlah sentra-sentra industri Jumlah industri berbahan baku lokal
a. Jumlah Transmigran Umum
200
Keterangan 205
25.415
15 KK/66 Jiwa
Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia Tersedia Tersedia
-
44
44
44
100%
100%
91,3 %
92%
99%
100%
94%
95%
97%
98%
Jumlah SKPD yang telah menyusun Renstra Jumlah SKPD yang telah menyusun Renja Tingkat kesesuaian prioritas dengan perencanan anggaran Tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan Jumlah kegiatan tepat waktu Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja program Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja kegiatan
04.02. keuangan; Program Peningkatan Tersedianya dokumen Penetapan APBD tepat Kualitas Pengelolaan perencanaan anggaran waktu Keuangan dan Aset tepat waktu
Jumlah temuan kekeliruan/ penyimpangan pengelolaan Rata-rata lama waktu penerbitan SP2D
Target Kinerja
25.350
04. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 04.01. perencanaan; Program Perencanaan Tersedianya dokumen Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan tepat waktu RPJMD RKPD KUA-PPAS
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Penetapan APBD tepat waktu
Tidak ada
Tidak ada
Proses dalam waktu maksimal 2 hari
Proses dalam waktu maksimal 1 hari selama SPM sudah benar
35
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Terwujudnya hasil audit Opini BPK atas LKPD TA dengan opini wajar 2014 WDP tanpa pengecualian Total nilai aset daerah (Tanah, gedung, dan barang bergerak)
1,9 trilyun
Program Intensifikasi Jumlah pendapatan asli dan Ekstensifikasi daerah (PAD) Pendapatan Daerah Persentase realisasi PAD Jumlah jenis pajak daerah Jumlah penerimaan pajak daerah
2 trilyun
30,76%
100%
10 jenis pajak daerah
10 jenis pajak daerah
Rp
15.285.633.559
Jumlah jenis retribusi daerah Jumlah penerimaan retribusi daerah
tahun 2016
Target Kinerja Terwujudnya Opini BPK atas LKPD TA 2015 WTP
Rp
3 jenis Rp
12.819.772.323
Rp Rp Rp
805.222.229.000 60.524.110.000 29.649.302.000 12 bulan
34.383.426.000 3 jenis
Rp
25.782.180.900
Jumlah penerimaan dana perimbangan Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
04.03. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 3 kasus yang ditangani Program Pembinaan Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS Jumlah Tugas Belajar 4 dan Peningkatan Kualitas SDM Jumlah Ijin Belajar 51 Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional 2 Diklatpim II 3 Diklatpim III 8 Diklatpim IV 25 Program Peningkatan Jumlah Pegawai Kualitas Administrasi PNS 8853 Kepegawaian CPNS 294 Honorer 283 Tenaga Harian Lepas Jumlah PNS berdasarkan golongan Golongan I 222 Golongan II 1902 Golongan III 3609 Golongan IV 3120 Jumlah PNS berdasarkan pendidikan SD 89 SMP 168 SMA/SMK 1268 DIPLOMA I 6 36
naik 10% naik 10% naik 10%
5 kasus 10 100 15 2 42 25 9085 0 0
222 1902 3606 3151 89 168 1268 6
12 bulan
Keterangan
No
Per ma sal
Program
Indikator Program
tahun 2016
Kondisi Saat Ini
Target Kinerja 1383 959 14 4709 195 1
DIPLOMA II 1424 DIPLOMA III 959 DIPLOMA IV 14 STRATA 1 / D 4 4728 STRATA 2 196 STRATA 3 1 Jumlah formasi jabatan Strauktural Eselon II A 0 0 Eselon II B 26 25 Eselon III A 53 53 Eselon III B 81 81 Eselon IV A 379 379 Eselon IV B 165 165 Eselon V A 63 63 Eselon V B 0 0 Jumlah formasi Jabatan Fungsional Kependidikan 5382 5248 Kesehatan 713 701 Penyuluh Pertanian 54 43 Penyuluh Kehutanan 22 22 Penyuluh Perikanan 23 11 Penyuluh Peternakan 20 20 Penyuluh Kesmas 26 26 Penyuluh Perindag 5 5 Penyuluh KB 63 63 Peneliti 0 0 Pustakawan 1 1 Sandi 0 0 Auditor 19 19 Perencana 0 0 Analis Kepegawaian 1 1 Jumlah dan persentase masalah kepegawaian 15 (60%) yang tertangani 20 Jumlah formasi jabatan struktural yang7kosong 0 Jumlah formasi jabatan fungsional yang kosong Guru 1615 1482 Tenaga Kesehatan 368 367 Lainnya 194 194 Jumlah formasi PNS yang belum terisi 2177 2034 Berfungsinya SIMPEG Cukup Baik Cukup Baik Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan 12 bulan 12 bulan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
04.04. penelitian dan pengembangan; Program Penelitian Calon kreater dan dan Pengkajian inovator daerah Daerah
1 nominasi
3 nominasi
1
3
Tersusunnya kerjasama pengembangan inovasi daerah
37
Keterangan
dan Pengkajian Daerah
No
Per ma sal
Program
Indikator Program Tersusunnya Sistem Inovasi Daerah
tahun 2016
Kondisi Saat Ini belum ada
04.05. Pengawasan Program Pengawasan Jumlah obrik yang Pemerintahan dan diperiksa Pembangunan Jumlah uji laboratorium hasil pemeriksaan (a.bangunan: kuat tahan beton, kuat tarik baja, pembesian; aspal; ekstrak kadar aspal, gradasi, ketebalan, kepadatan; kain: mutu kain)
105 Obrik
105 Obrik
8 Jenis
8 Jenis
8 Kasus
8 Kasus
8 Kasus/100%
8 Kasus/100%
340 Temuan
323 Temuan
340/100%
323/100%
Jumlah pelanggaran disiplin aparatur Jumlah dan persentase tindak lanjut pelanggaran disiplin aparatur Jumlah temuan hasil pemeriksaan Jumlah dan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah
12 bulan
05. Fungsi Pemerintahan Umum Program Penataan Jumlah dan persentase 114 yang terlelang Kelembagaan dan pengadaan barang dan Ketatalaksanaan jasa secara elektronik Pemerintah Daerah Analisis Beban Kerja Evaluasi SOT Evaluasi standarisasi biaya IKM Program Peningkatan LKPJ, LPPD dan Kualitas administrasi Memori Jabatan Pemerintahan Daerah
Keterangan
Target Kinerja
12 bulan
100 persen
29 6100% Baik
6 100%
Baik 3
38
3
No
Per Program Indikator Program ma sal Pogram Penguaran Tertib adminitrasi dan Kelembagaan keuangan Perangkat Daerah Program Pengembangan Kerjasama Daerah
Jumlah kerjasama antar daerah/pihak lain
Program Peningkatan Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Program Penyusunan Produk Hukum serta Pembinaan dan Pelayanan Hukum
Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan
tahun 2016
Kondisi Saat Ini 12 bulan
Target Kinerja 12 bulan
8
10
15 3 1 5
15 15 3 5
-
-
-
-
7
7
24
24
23 3
23 24
-
-
4
4
-
-
Gender Indeks Pemberdayaan Gender
Jumlah Raperda yang diusulkan Jumlah Perda yang ditetapkan Jumlah kegiatan advokasikegiatan hukum Jumlah penyuluhan hukum Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat Peraturan Jumlah Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan Jumlah produk hukum non perda yang ditetapkan (Peraturan Keputusan Program Peningkatan Bupati, Jumlahbimbinganteknis/ Kapasitas Dewan workshop yang telah Perwakilan Rakyat diikuti anggota DPRD Daerah berdasarkan bidang Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah kegiatan Jumlah kunjungan kerja luar daerah Perda yang Jumlah ditetapkan Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat Peraturan Jumlah Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa JumlahPeraturanDaera hyangkedaluarsa/tidaks esuaidenganperaturan/p erundangan yang lebih Program Peningkatan Jumlah prasarana Kapasitas dan pemerintahan yang Kualitas Prasarana dibangun Jumlah prasarana Pemerintahan pemerintahan yang direhabilitasi Jumlah gedung/prasarana perkantoran pemerintah Kondisi gedung/prasarana Baik Sedang Rusak
39
Keterangan
No
Per Program ma sal Program Pengembangan Wilayah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Desa
Indikator Program
Kondisi Saat Ini
Termonitornya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kecamatan dan Kelurahan Selesainya permasalahan pemerintahan desa
tahun 2016
Target Kinerja
25 Desa
Tersusunnya peraturan desa
50 Perdes
Berjalannya Pemilihan Kepala Desa
30 Desa
Kebijakan tentang desa
4 raperda
40
Keterangan
Tabel IV.1 Prioritas Plafond Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Jenis Urusan / SKPD
PPAS
01.1.Urusan Pendidikan ◊ Dinas Pendidikan ◊ SMA/SMK ◊ UPTD Pendidikan/SMP/TK Negeri 01.2.Urusan Kesehatan ◊ Dinas Kesehatan ◊ RSKBD Panti Nugroho ◊ RSUD Goeteng ◊ UPTD Puskesmas /LABKESDA 01.3.Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ◊ BAPPEDA ◊ DPUK 01.4.Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ◊ DPUK 01.5.Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat ◊ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ◊ Satuan Polisi Pamong Praja 01.6.Urusan Sosial ◊ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ◊ Pelaksana BPBD ◊ SETDA 02.01.Urusan Tenaga Kerja ◊ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 02.02.Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak ◊ BKBPP ◊ SETDA 02.03.Urusan Pangan ◊ BP2KP 02.04.Urusan Pertanahan ◊ SETDA 02.05.Urusan Lingkungan Hidup ◊ BLH ◊ DPUK 02.06.Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ◊ DINDUKCAPIL 02.07.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ◊ BAPERMASDES 02.08. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ◊ BKBPP 02.09. Urusan Perhubungan ◊ DINHUBKOMINFO 02.10. Urusan Komunikasi Dan Informatika ◊ DINHUBKOMINFO 02.10.Urusan Komunikasi Dan Informatika ◊ SETDA 02.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah ◊ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 02.12. Urusan Penanaman Modal ◊ KPMPT 02.13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga ◊ DINBUDPARPORA 02.14. Urusan Statistik ◊ BAPPEDA 02.15.Urusan Persandian ◊ SETDA 02.16. Urusan Kebudayaan ◊ DINBUDPARPORA 02.16.Urusan Kebudayaan ◊ SETDA 02.17. Urusan Perpustakaan ◊ KPAD 02.18. Urusan Kearsipan ◊ KPAD 03.01.Urusan Kelautan Dan Perikanan ◊ DINAKKAN 03.02.Urusan Pariwisata ◊ DINBUDPARPORA 03.03.Urusan Pertanian ◊ BP2KP ◊ DINAKKAN ◊ DINTANBUNHUT 03.04.Urusan Kehutanan ◊ DINTANBUNHUT 03.05.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ◊ DPUK 03.06.Urusan Perdagangan ◊ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 03.07.Urusan Perindustrian ◊ Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 03.08.Urusan Transmigrasi ◊ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 04.01.Perencanaan ◊ BAPPEDA 04.02.Keuangan ◊ DPPKAD 04.03.Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ◊ Badan Kepegawaian Daerah 04.04.Penelitian dan pengembangan ◊ BAPPEDA 04.05.Pengawasan ◊ Inspektorat 05.Fungsi Pemerintahan Umum ◊ Sekretariat DPRD ◊ SETDA ◊ Kecamatan ◊ Kelurahan
74.742.231.785 62.585.905.785 7.089.033.000 5.067.293.000 152.545.662.000 25.031.111.000 8.049.648.000 72.000.000.000 47.464.903.000 111.936.537.110 560.000.000 111.376.537.110 6.190.000.000 6.190.000.000 5.127.377.000 2.361.806.000 2.765.571.000 9.743.139.000 2.224.838.000 3.612.176.000 3.906.125.000 1.563.909.600 1.563.909.600 985.000.000 240.000.000 745.000.000 2.803.960.000 2.803.960.000 557.600.000 557.600.000 5.866.000.000 2.751.000.000 3.115.000.000 2.484.519.900 2.484.519.900 1.262.527.000 1.262.527.000 3.045.229.500 3.045.229.500 18.095.705.000 18.095.705.000 732.276.000 732.276.000 679.000.000 679.000.000 2.491.047.000 2.491.047.000 854.045.000 854.045.000 1.531.960.000 1.531.960.000 305.000.000 305.000.000 204.108.000 204.108.000 1.865.313.600 1.865.313.600 212.000.000 212.000.000 1.216.446.000 1.216.446.000 635.450.000 635.450.000 4.436.278.000 4.436.278.000 2.039.535.000 2.039.535.000 10.589.628.400 3.283.746.000 591.910.000 6.713.972.400 1.432.135.500 1.432.135.500 2.175.000.000 2.175.000.000 39.685.533.000 39.685.533.000 1.295.000.000 1.295.000.000 170.579.000 170.579.000 3.793.927.600 3.793.927.600 8.856.837.000 8.856.837.000 4.005.909.000 4.005.909.000 300.000.000 300.000.000 1.727.423.000 1.727.423.000 49.356.642.100 15.081.390.000 24.119.222.000 6.868.826.000 3.287.204.100
Grand Total
537.540.471.096
38
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan proses kunci dalam penyusunan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan jangka panjang periode 20 tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah daerah
periode
5
tahunan
(Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah/RPJMD), dan perencanaan tahunan daerah untuk periode waktu 1 tahun (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD), termasuk di dalamnya penyusunan APBD. Sesuai amanat Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana pembangunan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dengan dokumen anggaran berupa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, sebagai dasar penyusunan serta pedoman untuk mengawal dan menjembatani dalam proses penganggaran APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD Kabupaten Purbalingga menyusun dan menyepakati Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016. KUA memberi arah mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, sedangkan PPAS memberikan batasan pagu anggaran setiap prioritas pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan. PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 merupakan rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016. Sedangkan RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 1
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. B. Tujuan Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2016 Penyusunan PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 untuk seluruh urusan pembangunan baik urusan wajib dan maupun pilihan, prioritas program untuk masing-masing urusan, dan anggaran untuk masing-masing program pembangunan dan disertai plafon anggaran untuk masingmasing urusan dan program pembangunan. C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun 2016 Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara RI Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara RI Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 2
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
3
II.
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
A. Rencana Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
mengupayakan
peningkatan
alokasi
pendapatan
daerah
dari
Dana
Perimbangan, serta mengupayakan peningkatan alokasi Dana-dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, maupun dana lainnya. Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 diproyeksikan mencapai Rp. 1.549.299.117.000,- yang bersumber dari :
1. Pendapatan Asli Daerah / PAD Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 195.181.341.000,- . Apabila dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2015, pendapatan tersebut naik sebesar Rp. 14.978.769.000,- . Sedangkan apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2016, sumbangan PAD tersebut mencapai angka 12,60 persen.
2. Dana Perimbangan Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp. 899.527.357.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2016, sumbangan Dana Perimbangan
tersebut mencapai angka
58,09 persen.
Sumbangan
terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum / DAU yang pada Tahun 2016 diproyeksikan mencapai angka Rp. 805.222.229.000,- disusul Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan sebesar Rp. 64.656.250.000,- dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp. 30.109.878.000,-.
4
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan dari bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 454.129.419.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2016, sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut mencapai angka 29,31 persen. B. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
Daerah
Tahun
Anggaran
2016
diproyeksikan
Penerimaan sebesar
Rp.
28.500.000.000,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 dan Pencairan Dana Cadangan. Proyeksi Pendapatan dan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2016 NO. 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2014 5
PROYEKSI TA 2016 3 195.181.341.000 33.946.120.000 29.382.850.000 12.008.086.000 119.844.285.000 899.988.357.000 30.109.878.000 805.222.229.000 64.656.250.000 223.609.445.000 454.129.419.000 10.665.046.000 86.793.098.000 315.862.058.000 40.809.217.000 1.549.299.117.000 13.500.000.000
NO. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN TOTAL PENERIMAAN DAERAH
6
PROYEKSI TA 2016 15.000.000.000 28.500.000.000 1.577.799.117.000
III.
PRIORITAS DAN TARGET KINERJA BELANJA DAERAH
Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yaitu berupa urusan wajib yang berikaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berikaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan fungsi pendukung dan urusan pemerintahan umum yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
tersebut, prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2016 tentu saja didasarkan pada prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dengan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Prioritas
pembangunan
Kabupaten
Purbalingga
Tahun
2016
disusun
berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan perkiraan capaian kinerja pembangunan tahun 2015, juga dengan memperhatikan isu-isu pokok disertai dengan analisis kondisi dan lingkungan strategis yang dihadapi pada tahun 2016. Prioritas dan Target Kinerja Belanja Daerah tahun 2016 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 pembangunan tahap III dengan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan perkiraan capaian kinerja pembangunan tahun 2015, juga dengan memperhatikan isu-isu pokok disertai dengan analisis kondisi dan lingkungan strategis yang dihadapi pada tahun 2016. Prioritas dan target kinerja belanja daerah tahun 2016 adalah sebagaimana terlihat pada tabel III.1.
7
IV.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Semantara Tahun Anggran 2016, plafon anggaran yang dihitung dan didistribusikan per urusan dan satuan kerja hanya yang merupakan plafon anggaran sementara untuk belanja langsung. Sedangkan untuk plafon anggaran belanja tidak langsung dihitung dengan tanpa dibagi menurut urusan dan satuan kerjanya.
Belanja langsung dihitung dengan mengurangi
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dengan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Kemampuan penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 537.540.471.096,-. Plafon anggaran belanja langsung tersebut selanjutnya didistribusikan untuk membiayai seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2016 sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 telah disusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara rinci tertuang dalam Tabel IV.1. B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran setiap prioritas pembangunan Tahun 2016, selanjutnya plafon anggaran sementara masing-masing urusan pembangunan tersebut di break down / didistribusikan menjadi plafon anggaran sementara per program dan kegiatan prioritas. Secara lebih rinci plafon anggaran sementara per program dan kegiatan pembangunan tertuang dalam Tabel IV.2.
37
C. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung terdiri dari plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, yang secara rinci diuraikan dalam Tabel IV.3. Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 1.024.683.414.000,- atau 65,6 persen, yang penggunaanya dialokasikan untuk :
1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Pada Tahun Anggaran 2016 jumlah belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp. 844.615.732.000,-. Apabila dibandingkan dengan rencana belanja Tahun Anggaran 2016, proporsi belanja pegawai mencapai angka 54,06 persen.
2. Belanja Bunga Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar belanja bunga diperkirakan hanya sebesar
Rp. 24.688.000,- yang digunakan untuk
membayar bunga pinjaman.
3. Belanja Subsidi Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga kepada UMKM. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar belanja Subsidi diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,-.
4. Belanja Hibah Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang, kepada Pemerintah, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar belanja hibah diperkirakan sebesar Rp. 3.562.500.000,-.
62
5. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar belanja bantuan sosial
diperkirakan sebesar Rp. 6.173.500.000,- yang diberikan
kepada kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan pemberdayaan masyarakat.
6. Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran bagi hasil diperkirakan sebesar Rp. 5.822.868.000,-.
7. Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa, pemilihan kepala desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan sebesar Rp. 162.984.126.000,- yang terutama diberikan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan peran otonomi desa.
8. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan
sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dalam Tahun Anggaran 2016, plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Secara lebih lengkap, rincian plafon anggaran sementara untuk belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dalam Tabel IV.3.
Tabel IV.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung. NO.
URAIAN
PLAFON (Rp.) 844.615.732.000,-
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Bunga
24.688.000,-
3
Balanja Subsidi
500.000.000,63
NO.
URAIAN
PLAFON (Rp.)
4
Belanja Hibah
3.562.500.000,-
5
Belanja Bantuan Sosial
6.173.500.000,-
6
Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes
5.822.868.000,-
7
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes
162.984.126.000,-
8
Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000,-
JUMLAH ……………………………………………….
64
1.024.683.414.000,-
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016 berisikan tentang proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. A. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 28.500.000.000,-.
Sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari
perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 56.933.131.000,-, angka tersebut turun sebanyak Rp. 15.925.131.000,-.
Penurunan tersebut disebabkan karena turunnya proyeksi
penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) dan pencairan dana cadangan. B. Pengeluaran Pembiayaan daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam PPAS Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 15.575.232.000,-. digunakan
untuk
penyertaan
Pengeluaran Pembiayaan tersebut antara lain modal
(Investasi)
daerah
sebesar
Rp.
15.511.510.000,-. Selain itu, sebesar Rp. 63.722.000,- dialokasikan untuk pembayaran pokok utang. Apabila dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 8.225.232.000,- angka tersebut naik sebesar Rp. 7.350.000.000,Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp. 12.924.768.000,- Secara lebih rinci, Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel V.1.
65
Tabel V.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 NO.
URAIAN
PLAFON (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH 1
Penerimaan pembiayaan
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2015 (SiLPA)
13.500.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan
15.000.000.000
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
-
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
-
1.6 Penerimaan Piutang Daerah
-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2
28.500.000.000
Pengeluaran pembiayaan
2.1 Pembentukan dana cadangan 2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah
15.511.510.000 63.722.000
2.3 Pembayaran pokok utang 2.4 Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO
66
15.575.232.000 12.924.768.000
VI. PENUTUP
Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Rencana Pendapatan Daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 ini disusun berdasarkan prediksi dan informasi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Purbalingga, Pj. BUPATI PURBALINGGA selaku PIHAK PERTAMA,
Oktober 2015
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA selaku PIHAK KEDUA,
Drs. BUDI WIBOWO, M.Si.
TONGAT, SH KETUA
H.CREES ADHISUSENO, ST WAKIL KETUA
H. ADI YUWONO, SH WAKIL KETUA
MUKHLIS, S.Ag WAKIL KETUA
67
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur tata cara perencanaan pembangunan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. Penyusunan Kebijakan Umum APBD sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2016, yang disusun untuk dijadikan acuan dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan penganggaran dalam PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan tersusunnya KUA Tahun Anggaran 2016 diharapkan proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. B. Tujuan Penyusunan KUA Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2016 antara lain : 1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016;
-1-
2. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan 4. Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD. C. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara RI Nomor 4438) ;
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015;
-2-
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
-3-
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 6,52 triliun, meningkat sebesar Rp.0,78 triliun menjadi Rp. 7,30 triliun pada tahun 2012, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp.0,82 triliun menjadi Rp.8,18 triliun, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi Rp. 9,189 triliun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp.2,68 triliun, pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 0,27triliun menjadi Rp. 2,85 triliun, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 0,26 triliun menjadi Rp.3,01 triliun, sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi Rp. 3,20 triliun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2011 mencapai 6,02 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen menjadi sebesar 6,26 persen, sedangkan tahun 2013 mencapai 5,66 persen. Sedangkan pada tahun 2014 diperdirakan tumbuh sebesar 5,7 persen dan tahun 2015 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,9 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh Sektor PDRB. Kenaikan LPE per sektor pada tahun 2013 rata-rata naik sebesar 2,51 – 11,34 persen. Melihat fakta yang ada, kontribusi sektor – sektor tersier dan sekunder cenderung meningkat, sehingga potensial untuk terus dikembangkan. B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016. Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan perekonomian daerah. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan Pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 1.1. Proyeksi Ekonomi Makro tahun 2015-2016 Kabupaten Purbalingga NO
INDIKATOR
PROYEKSI 2015
PROYEKSI 2016
Asumsi Makro Daerah 1
Jumlah Penduduk
2
Laju Pertumbuhan Penduduk
3
Inflasi
4
PDRB ADHK (Rp.)
5
Laju Pertumbuhan PDRB
901.595 jiwa
907.005 jiwa
0.7 persen
0.6 persen
5 persen
5-6 persen
3.394.180.847.763,-
3.614.802.602.868
6,5 persen
6,5 persen
5,13 persen
5,12 persen
20 persen
19,5 persen
73,4
73,7
Target Kinerja Makro 1
Pengangguran
2
Angka Kemiskinan
3
Indeks Pembangunan Manusia
Sumber : data diolah, Bappeda Kabupaten Purbalingga
-4-
III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD
A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN Perubahan lingkungan strategis dalam perekonomian global dan nasional secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan anggaran pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar anggaran pendapatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari transfer fiskal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi hasil pajak, maupun bantuan keuangan lainnya. Sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2010 s.d. 2015 rata-rata sebesar 9,94 persen, sehingga ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Asumsi ekonomi makro dan target nasional Tahun 2016 berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRRI tentang asumsi indikatif dan target pembangunan RAPBN 2016 tanggal 7 Juli 2015 adalah sebagaimana tersebut pada tabel III.1. Tabel III.1 Asumsi Dasar dan Target makro Nasional Tahun 2016 A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4
Asumsi Dasar Pertumbuhan Ekonomi Inflasi (%) Nilai Tukar (Rp/US$) SPN 3 Bulan (%) Harga Minyak/ICP (US$/barel) Lifting Minyak (ribu barel/hari) Lifting Gas (ribu barel/hari) Lifting Migas (ribu barel/hari) Target Pembangunan Pengangguran (%) Angka Kemiskinan (%) Rasio Gini (skor indeks) Indeks Pembangunan Manusia
5,5-6,0 3,0-5,0 13.000-13.400 4,0-6,0 60,0-70,0 800,0-830,0 1.100,0-1.300,0 1.900,0-2.130,0 5,2-5,5 9,0-10,0 0,39 70,10
Rencana kebijakan alokasi anggaran pemerintah dalam APBN Tahun anggaran 2016 akan diarahkan kepada upaya mendukung tiga dimensi pembangunan yakni dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor keunggulan serta dimensi pemerataan dan kewilayahan
melalui “Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang berkualitas”.
-5-
B. Asumsi Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Laju inflasi di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2016 diperkirakan akan mencapai pada kisaran 6 %. Pada tingkat inflasi yang demikian terkategori pada tingkat inflasi ringan yaitu dibawah 10 % (single digit), yang diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian daerah yaitu mendorong perekonomian lebih baik, serta membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Pada tingkat inflasi ringan pertumbuhan ekonomi akan semakin baik oleh karena terjadi keseimbangan antara permintaan dengan suply dalam bentuk uang dan barang baik di tingkat domestik ataupun perdagangan internasional. Laju Inflasi dapat terkendali manakala kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi dengan baik utamanya dalam hal ketersediaan pangan (ketahanan pangan) dan ketersediaan energi /BBM.
C. Asumsi Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan laju inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Purbalingga. Dari uraian terdahulu dapat kita lihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Struktur PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan Tahun 2016 diperkirakan sebagian besar masih disumbang oleh sektor pertanian yang mencapai kisaran 28 persen dari total PDRB. Sektor lain yang bukan sektor basis tetapi menunjukkan keunggulan kompetitif adalah sektor industri dan pariwisata beserta sektor pendukungnya. Ketiga sektor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Purbalingga sehingga apabila terjadi shock/gangguan pada sektor ini (seperti gagal panen, berpindahnya penanaman modal dan sebagainya) akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Purbalingga. D. Lain-lain Asumsi Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah. Asumsi yang cukup mempengaruhi APBD Tahun Anggaran 2016 adalah transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Besarnya dana yang dibutuhkan terutama belanja aparatur negara dan dibutuhkan rehabilitasi infrastruktur sangat besar. Kedua belanja tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan APBD dalam melakukan fasilitasi dan regulasi agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui
-6-
bahwa komponen utama dalam APBD Kabupaten Purbalingga adalah bersumber dari Dana Alokasi Umum (sekitar 51,97 persen). Apabila transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) terganggu maka sangat dimungkinkan akan terjadi defisit yang cukup signifikan untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2016.
-7-
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan keuangan / anggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun sebagai berikut : A. Pendapatan Daerah Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dan anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah; b) pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Adapun kebijakan pendapatan daerah yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kualitas kualitas manajemen pengelolaan dan SDM pengelola PAD; 2) Optimalisasi penerimaan bagian laba BUMD; 3) Intensifikasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 4) Optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 2. Target Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai Rp. 1.549.299.117.000,- yang bersumber dari : 1)
Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 195.181.341.000,- atau sekitar 12,67 persen dari total pendapatan. Apabila dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2015, pendapatan tersebut direncanakan naik
-8-
sebesar Rp.14.978.769.000,-. Sumbangan terbesar Pendapatan Asli Daerah didapat dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kemudian diikuti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 2)
Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 899.988.357.000,-. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2016, sumbangan dana perimbangan tersebut mencapai angka 58,09 persen. Sumbangan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai angka Rp. 805.222.229.000,- disusul Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan sebesar Rp. 64.656.250.000,- dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp. 30.109.878.000,-.
3)
Pendapatan dari bagian Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 454.129.419.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2016, sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut mencapai angka 29.31 persen. Sumbangan terbesar pada bagian pendapatan Lain-Lain Penerimaan yang Sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.315.862.058.000,-, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 86.793.098.000,-, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 40.809.217.000,- dan Pendapatan Hibah sebesar Rp. 10.665.046.000,-
B. Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 yang mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2014 dan perkiraan pencapaian pada Tahun 2015, serta berbagai masalah dan tantangan
-9-
pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2016, maka prioritas belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2016 diarahkan pada : 1)
Pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan peningkatan efisiensi belanja SKPD serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas.
2)
Mendorong pertumbuhan daerah melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar sosial dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
3)
Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4)
Penguatan Otonomi desa dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa yang diikuti transfer fiskal berdasarkan prinsip money follow function.
5)
Pelaksanaan keberpihakan (affirmatif action), terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan bagi semua serta pembangunan usaha mikro dan usaha kecil serta industry kreatif.
2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.024.683.414.000,- atau 65,6 persen dari total belanja, yang penggunaannya dialokasikan untuk : 1) Belanja Pegawai Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Jumlah pegawai Kabupaten Purbalingga tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel VI.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 PANGKAT/GOLONGAN Golongan I Golongan II Golongan III Golongan VI
A 7 267 758 3092
B 72 635 1251 81
- 10 -
C 64 621 971 35
D
E JUMLAH 89 NA 232 335 NA 1858 844 NA 3824 3 1 3212 9126
Tabel VI.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 ESELON
JUMLAH
Eselon II/A Eselon II/B Eselon III/A Eselon III/B Eselon IV/A Eselon IV/B Eselon V/A NON ESELON
1 26 61 73 377 166 63 8359 9126
Pada Tahun Anggaran 2016, jumlah belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp. 844.615.732.000,- dengan proporsi mencapai angka 54,06 persen dari total belanja daerah. Proyeksi belanja pegawai tersebut sudah termasuk pembayaran gaji ke-13 dan belum termasuk kemungkinan kenaikan gaji pegawai. 2) Belanja Bunga Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian hutang jangka panjang. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar belanja bunga diperkirakan sebesar Rp 24.688.000,- yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman. 3) Belanja Subsidi Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga kepada UMKM. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar belanja Subsidi diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,-. 4) Belanja Hibah Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang kepada pemerintah dan organisasi masyarakat yang berbadan Hukum. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran belanja hibah diperkirakan sebesar Rp 3.562.500.000,- yang digunakan untuk mendukung penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran Belanja Bantuan Sosial diperkirakan sebesar Rp 6.173.500.000,- yang diberikan kepada orang atau keluarga.
- 11 -
6) Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran bagi hasil diperkirakan sebesar Rp 5.822.868.000,-. 7) Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan sebesar Rp 162.984.126.000,-. 8) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dalam Tahun Anggaran 2016 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
3. Kebijakan Belanja Langsung Jumlah anggaran Belanja Langsung yang dapat disediakan dalam Tahun Anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp. 537.540.471.000,- atau naik sebesar Rp 65.246.977.000,- dibandingkan dengan belanja langsung APBD Induk Tahun 2015 yang sebesar Rp. 472.293.494.000,-. Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 tersebut penggunaanya difokuskan pada pelaksanaan beberapa prioritas pembangunan, yaitu : 1) Bidang Pemerintahan dan Aparatur (a) Pemantapan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui penguatan sistem pembinaan administrasi dan penguatan kompetensi aparatur. (b) Pemantapan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sekurangkurangnya mendekati kebutuhan ideal. (c) Penguatan profesionalisme aparatur antara lain dengan menitikberatkan pembinaan karir PNS berdasarkan meryt system. (d) Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 12 -
(e) Penguatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. (f) Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya masyarakat mandiri. (g) Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai fihak dan kerjasama antar daerah yang ditandai dengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta dalam pendayagunaan potensi daerah. 2) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban (a) Penguatan keamanan dan ketertiban umum melalui penguatan manajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum. (b) Penguatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, dan budaya hukum dengan semakin menguatkan penanaman dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal serta berbagai bidang kehidupan masyarakat. (c) Penguatan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangka penguatan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melalui penguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum. (d) Penguatan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatan kesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politik rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik. 3) Bidang Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama (a) Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, serta penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan melalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender. (b) Peningkatan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan menengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). (c) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK serta pengembangan hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung dinamika
- 13 -
perekonomian daerah khususnya untuk meningkatkan daya saing produk lokal. (d) Penguatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmani, dan peningkatan prestasi olahraga. (e) Peningkatan dan pemerataan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada penguatan kualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. (f) Peningkatan penanganan jaminan sosial.
PMKS
dengan
pengembangan
sistem
(g) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penguatan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada penguatan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta penguatan kualitas keluarga. (h) Penguatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberakan pada penguatan prakarsa, swadaya dan peranserta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan inovasi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi serta penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat. (i) Penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender dan hak-hak anak serta pelembagaan perlindungan anak. (j) Penguatan penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat. (k) Penguatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama. (l) Penguatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melalui pendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis serta budaya produktif. (m) Penguatan wawasan dan semangat kebangsaan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam pendidikan formal, non formal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal. 4) Bidang Ekonomi (a) Penguatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui pemanfaatan Litbang dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologi informasi.
- 14 -
(b) Penguatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen. (c) Penguatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan penumbuhan industri kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalam peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat dan perluasan kesematan kerja. (d) Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utama investasi dengan memantapkan kondusivitas lingkungan bisnis . (e) Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya serta memperkuat usaha perdagangan yang menjadi katalisator perekonomian daerah untuk memantapkan perdagangan skala regional. (f) Penguatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untuk menjadikan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utama regional. (g) Peningkatan keterampilan dan kualitas serta peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja dan pelembagaan hubungan industrial yang harmonis. (h) Pengembangan agribisnis melalui peningkatan efisiensi, modernisasi, dan value creation usaha pertanian dalam arti luas. (i) Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. (j) Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan di seluruh wilayah guna menguatkan akses modal bagi kegiatan usaha seluruh masyarakat. 5) Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah serta Tata ruang (a) Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perhubungan yang semakin mendorong pembangunan sosial ekonomi diseluruh wilayah. (b) Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada pengembangan jaringan transportasi lokal, peningkatan kualitas manajemen transportasi dan melanjutkan pengembangan moda transportasi udara. (c) Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.
- 15 -
(d) Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika dalam berbagai sektor melalui penyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah terpencil. (e) Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan pembangkit listrik alternatif. (f) Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistem pembayaran perumahan jangka panjang antara lain melalui kerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahan untuk permukiman. (g) Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukiman untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan semakin mengurangi permukiman kumuh. (h) Optimaliasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas prasarana pelayanan umum dan ruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampu mengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman. (i) Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi untuk semakin meningkatkan perkembangan antarwilayah dan meningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. (j) Review terhadap dokumen perencanaan penataan ruang yang sudah kadaluarsa dan melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang. (k) Penguatan lembaga kerjasama antar daerah dalam rangka penguatan peran dan fungsinya dalam sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pendayagunaan dan pemasaran potensi daerah. 6) Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (a) Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya alam. (b) Melanjutkan pelestarian dan pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (c) Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan. (d) Penguatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang, dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 16 -
C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp 28.500.000.000,-. Sumber Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan. 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam PPAS Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 15.575.232.000,-. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemda sebesar Rp. 15.511.510.000,-. dan Rp 63.722.000,- dialokasikan untuk pembayaran pokok utang.
- 17 -
V. PENUTUP
Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2016 dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun 2016 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Rencana Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2016 ini disusun berdasarkan prediksi dan informasi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun 2016 masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Purbalingga,
Pj. BUPATI PURBALINGGA selaku PIHAK PERTAMA,
Oktober 2015
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA selaku PIHAK KEDUA,
Drs. BUDI WIBOWO, M.Si.
TONGAT, SH KETUA
H. CREES ADHISUSENO, ST WAKIL KETUA
H. ADI YUWONO, SH WAKIL KETUA
MUKHLIS, S.Ag WAKIL KETUA
- 18 -
REVISI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 6
NO 1. 1.1
1.2
1.3
PENDAPATAN PENDAPATAN BAGIAN PAD a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan d. Lain-lain PAD Yang Sah BAGIAN DANA PERIMBANGAN a. Pos Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak b. Pos Dana Alokasi Umum c. Pos Dana Alokasi Khusus BAGIAN LAIN2 PENERIMAAN YG SAH a. Pendapatan Hibah b. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus d. Bantuan Keuangan dari Provinsi e. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan
JUMLAH PENDAPATAN PEMBIAYAAN a. SiLPA TA Berjalan/Tahun lalu b. Penerimaan Pinjaman Daerah c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman d. Pencairan Dana Cadangan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN TOTAL PENERIMAAN DAERAH
APBD 2015 INDUK 12,28% 180.202.572 32.746.120 24.554.458 12.008.086 110.893.908 1 895.395.641 29.649.302 805.222.229 60.524.110 0 392.277.026 2.874.918 53.253.927 281.092.207 55.055.974 -
REVISI KUA PPAS 2016 PASCA BANGGAR 12,60% 195.181.341 33.946.120 29.382.850 12.008.086 119.844.285 1 899.988.357 30.109.878 805.222.229 64.656.250 0 454.129.419 10.665.046 86.793.098 315.862.058 40.809.217
SELISIH 2015 DG 2016
BELANJA
1.467.875.239
1.549.299.117
8,31% 14.978.769 1.200.000 4.828.392 8.950.377 0 4.592.716 460.576 4.132.140 0 61.852.393 7.790.128 33.539.171 34.769.851 (14.246.757) 0 81.423.878
29.425.131 27.508.000 56.933.131 1.524.808.370
13.500.000 15.000.000 28.500.000 1.577.799.117
4. (15.925.131) - 2. - 3. (12.508.000) 4. (15.925.131) 65.498.747
3.
2. 2.1. 1. 2. 3. 4 5 6 7 8
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG ( GAJI, BANT KEUANGAN & BTT) Belanja Pegawai / Gaji 845.883.732 Belanja Bunga 24.688 Belanja Subsidi 500.000 Belanja Hibah 69.373.388 Belanja Bantuan Sosial 6.613.798 Belanja Bagi Hasil 4.467.762 Belanja Bantuan Keuangan 115.426.276 Belanja Tidak Terduga 2.000.000
Jml Belanja Tdk Langsung 2.2
APBD 2015 INDUK
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAN 1 Penyertaan Modal PEMDA Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembentukan Dana Cadangan JUMLAH PEMBIAYAAN TOTAL PENGELUARAN DAERAH DEFISIT
68,86% 1.044.289.644 472.293.494 31,14%
REVISI KUA PPAS 2016 PASCA BANGGAR
844.615.732 24.688 500.000 3.562.500 6.173.500 5.822.868 162.984.126 1.000.000
1.024.683.414 537.540.471 34,41%
1.516.583.138
1.562.223.885
8.161.510 63.722 8.225.232 1.524.808.370 -
15.511.510 63.722 15.575.232 1.577.799.117 0
SELISIH 2015 DG 2016
(1.268.000) (65.810.888) (440.298) 1.355.106 47.557.850 (1.000.000)
(19.606.230) 65.246.977
0 45.640.747 0 7.350.000 7.350.000 52.990.747
