MEKANISME PERAMPASAN ASET MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
T E S I S
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi
Disusun oleh : SUDARTO NIM. : S331508011
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
MEKANISME PERAMPASAN ASET MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
T E S I S
Disusun oleh : SUDARTO NIM. : S331508011
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :
Jabatan
Pembimbing
Nama
Tanda Tangan
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001
...............
Co.Pembimbing Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001.
...............
Mengetahui : Kepala Program Magister Ilmu Hukum,
Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001
Tanggal
MEKANISME PERAMPASAN ASET MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
Disusun oleh : SUDARTO NIM. : S331508011 Telah disetujui oleh Tim Penguji :
Jabatan
Nama
Tanda Tangan
Ketua
Dr. W.T. Novianto, S.H., M.Hum. NIP. 19541124 198503 1 002
.................
Sekretaris
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. NIP. 19601107 198601 1 001
.................
Anggota
1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001
.................
2. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001.
.................
Tanggal
Mengetahui : Direktur Program Pasca Sarjana,
Kepala Program Magister Ilmu Hukum,
Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. NIP. 19600727 198702 1 001
Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001
PERNYATAAN
Nama
: SUDARTO
NIM.
: S.331508011 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian hukum (tesis)
berjudul : “MEKANISME PERAMPASAN ASET MENGGUNAKAN NONCONVICTION
BASED
ASSET
FORFEITURE
SEBAGAI
UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (tesis) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (tesis) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini. Selanjutnya untuk keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-upload atau dipublikasi website Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Surakarta,
Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan,
SUDARTO
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Alloh S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga tesis berjudul: “MEKANISME CONVICTION
PERAMPASAN BASED
PENGEMBALIAN
ASSET
KERUGIAN
ASET
MENGGUNAKAN
FORFEITURE KEUANGAN
SEBAGAI NEGARA
NONUPAYA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi persyaratan mencapai derajat Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini membahas tentang mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau yang lebih dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai upaya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, sehingga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berorientasi pada aset atau “follow the money” atau “follow the asset” akan dapat berhasil secara maksimal. Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil mauun moriil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2.
Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.
Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus sebagai Dosen Pengampu dan Sekretaris Tim Penguji Tesis.
4.
Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I sekaligus sebagai Dosen Pengampu dan Anggota Tim Penguji Tesis yang telah
memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini. 5.
Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus sebagai Pembimbing II serta sebagai Dosen Pengampu dan Anggota Tim Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.
6.
Bapak Dr. W.T. Novianto, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pengampu dan sekaligus Ketua Tim Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.
7.
Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memotivasi penulis untuk mengikuti studi Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8.
Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
9.
Bapak Sugeng Pudjianto, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Bapak I Dewa Gde Wirajana, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 11. Bapak Muhraji (ayah) dan Ibu Kursini (ibu) tercinta yang telah melahirkan saya sehingga bisa hidup seperti sekarang ini. 12. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan motivasi dan dorongan moriil sehingga saya bisa mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
13. Istri dan anak-anak saya yang telah mencurahkan doa, kasih sayang, perhatian dan kesabarannya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar. 14. Bapak dan Ibu pegawai Kejaksaan Negeri Karanganyar. 15. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini. 16. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum bagi kelancaran penyusunan tesis ini. 17. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan tahun 2015 yang telah memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. 18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.
Surakarta, Januari 2017 Penulis,
SUDARTO
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ...........................................
ii
PERNYATAAN ...........................................................................................
iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................
iv
DAFTAR ISI ...............................................................................................
vii
ABSTRAK INDONESIA ............................................................................
x
ABSTRAK INGGRIS ..................................................................................
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................
1
B. Perumusan Masalah ....................................................................
5
C. Tujuan Penelitian ........................................................................
5
D. Manfaat Penelitian ......................................................................
6
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara ..........
7
B. Perampasan Aset dalam Hukum Positif di Indonesia .................
14
C. Pidana Perampasan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ........................................................................................
35
D. Mekanisme Gugatan Perdata terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ............................................................................
41
E. Non Conviction Based Asset Forfeiture .....................................
47
F. Perampasan Aset dikaitkan dengan Teori Keadilan John Rawl
49
G. Teori Utilitarianisme dikaitkan dengan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan ...............................................................................
52
H. Teori Pembuktian Terbalik dalam Penerapan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan ......................................................................
54
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ……………………………………...…………
58
B. Pendekatan Penelitian ………………………………...……….
59
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ……………………...………
59
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …………………...……..
60
Teknik Analisis Bahan Hukum …………………………..……
60
E.
BAB IV PEMBAHASAN A. Mekanisme Perampasan Aset menggunakan Non Conviction Based Aset Forfeiture sebagai upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi ......................................
61
B. Perampasan Aset dengan Non Conviction Based Aset Forfeiture yang sesuai dengan Sistem Peradilan di Indonesia ...................
92
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................
110
B. Implikasi .....................................................................................
110
C. Saran ...........................................................................................
111
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
112
Abstrak Sudarto, S331508011, 2015, Mekanisme Perampasan Aset Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tindak pidana korupsi bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa dengan cara memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mekanisme yang ada belum dapat berhasil dengan maksimal, oleh karena itu perlu dicarikan solusi agar pengembalian kerugian negara dapat tercapai secara maksimal. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) dapat diterapkan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) apakah dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan di Indonesia sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan primer yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan pandangan para ahli. Teknik pengumpulan bahwan hukum melalui studi kepustakaan atai library research, dengan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset dengan Non-Conviction Based Assets Forfeiture (NCB) yang didalamnya menerapkan teori pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana korupsi sejak tahap pemeriksaan awal dalam sistem peradilan pidana (tahap penyidikan), sudah diatur dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Mekanisme NCB telah digunakan dan berhasil dalam upaya melakukan perampasan aset hasil tindak pidana di berbagai negara seperti Amerika, Australia dan Filipina, sehingga peneliti menyarankan agar NCB dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan di Indonesia sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Perampasan Aset, NCB, Korupsi.
Abstrack Sudarto, S331508011, 2015, Asset Seizure Mechanism Using Non-Conviction Based Asset forfeiture as an Effort to Return State Loss Due to Corruption. Thesis : Post-Graduate Program of Law, Sebelas Mart University Surakarta. Corruption is not only detrimental to the state finances, but also a violation of the rights of the social and economic society at large, so that corruption needs to be classified as a crime that needs to be done eradicated exceptional by maximizing the return losses to the state. Confiscation of assets resulting from corruption in Indonesia with existing mechanisms can not succeed with the maximum, therefore, necessary to find a solution to the indemnification of the state can be achieved optimally. The issues raised in this study is whether the mechanism of deprivation of assets without punishment or Non-Conviction Based Asset forfeiture (NCB) can be applied as an effort to re-state financial losses due to corruption. This study aims to determine the mechanism of expropriation of assets without punishment or Non-Conviction Based Asset forfeiture (NCB) whether it can be applied in the Justice System in Indonesia as an effort to return the state financial losses due to corruption. This research uses normative research using primary materials that are authoritative in the form of legislation, secondary law material in the form of books, law journals and the views of experts. Bahwan collection technique atai law through library research library research, with deductive analysis techniques. The results showed that the mechanism of expropriation of assets with the NonConviction Based Asset forfeiture (NCB), which also apply the theory of proof against the perpetrators of corruption since the preliminary investigation in the criminal justice system (the investigation stage), it is set in the United Nations Convention against Corruption ( UNCAC) in 2003, and has been ratified by the Government of the Republic of Indonesia by Act No. 7 of 2006 on ratification of the United Nations Convention against Corruption, 2003. NCB mechanism has been used with success in efforts to make the proceeds of crime confiscation of assets in countries such as America, Australia and the Philippines, so the researchers suggested that the NCB can be applied in the Justice System in Indonesia as an effort to restore the country's financial losses caused by corruption. . Keywords : Confiscation of Assets, NCB, Corruption.
