T E S I S Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang)

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

Disusun Oleh : ANANDA MEGHA WIEDHAR SAPUTRI NIM : S.331302001

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015 commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya, sehingga tesis yang berjudul “PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang)”, ini dapat penulis selesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Secara garis besar, tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya milik Persero (PT. Persero) terkait adanya tindak pidana korupsi. Pembahasan lebih lanjut menyoroti penggunaan doktrin Business Judgement Rule dalam novum yang diajukan oleh para terpidana. Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun moril, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Univesitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan bagi penyempurnaan tesis dari penulis. 4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user

v


digilib.uns.ac.id

5. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan masukan bagi kesempurnaan tesis ini, sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar. 6. Ibu Rofikah, S.H., M.H., selaku Co. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar. 7. Bapak Dr. WT. Novianto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan bagi penyempurnaan tesis dari penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 9. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini. 10. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum bagi kelancaran penyusunan tesis ini. 11. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Wijiatmo, S.H., dan Ibunda Hartati, yang telah memberikan doa, harapan, kasih sayang, cinta, serta motivasi yang tidak terhingga sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Ilmu Hukum. 12. Motivator penulis, Arseto Endro Supriyanto, S.H., yang telah memberikan motivasi, serta menjadi teman diskusi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis. 13. Sahabat penulis, Ani Yunita, S.H., dan Rasyid Yuliansyah, S.H., serta temanteman Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan Februari Tahun 2013, khususnya kelas Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Bisnis, serta Hukum Kebijakan Publik, yang

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Al Thalaq (65) : 7) “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (Q.S. Al Thalaq (65) : 2) “Allah berfirman: Aku berada pada sangkaan hamba-Ku, Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku pada dirinya maka Aku mengingatnya pada diri-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam suatu kaum, maka Aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, dan jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkal, maka Aku mendekat padanya satu hasta, jika ia mendekat pada-Ku satu hasta maka Aku mendekat padanya satu depa, jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” (HR. Bukhari, Muslim)

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………..

i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ………………………..

ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS …………………………………

iii

PERNYATAAN ………………………………………………………

iv

KATA PENGANTAR …………………………………………………

v

MOTTO ………………………………………………………………..

viii

DAFTAR ISI …………………………………………………………..

ix

ABSTRAK INDONESIA ……………………………………………...

xii

ABSTRAK INGGRIS …………………………………………………

xiii

BAB

BAB

I.

PENDAHULUAN……………………………………….

1

A.

Latar Belakang Masalah …………………………………

1

B.

Perumusan Masalah …………….………………………..

11

C.

Tujuan Penelitian ………………………………………...

11

D.

Manfaat Penelitian ……………………………………….

12

II.

LANDASAN TEORI ………...…………………………

14

A.

Kerangka Teori ……….………………………………….

14

1.

Doktrin Business Judgment Rule ……………….......

14

2.

Tindak Pidana ………………………………………..

18

a.

Pengertian Tindak Pidana ………………………

18

b.

Unsur-unsur Tindak Pidana …………………….

24

c.

Pandangan Pakar Hukum terhadap Perbuatan

25

Pidana (Tindak Pidana)………………………..... Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ………..

30

3.

Pengertian Korupsi …………………………………..

48

4.

Korporasi …………………………………………….

52

d.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

a.

Sejarah Lahirnya Korporasi …………………….

52

b

Pengertian Korporasi …………………………...

52

c.

Teori Dasar dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana ……...… Pemberian Sanksi pada Korporasi ……………...

58

Perseroan Terbatas …………………………………..

59

B.

Penelitian yang Relevan …………………………………

60

C.

Kerangka Berpikir ………………………………………

64

d. 5.

BAB

BAB

57

III. METODE PENELITIAN …………………..…………...

67

A.

Jenis Penelitian ………………………………………….

68

B.

Sifat dan Bentuk Penelitian ……………………………...

69

C.

Jenis Data ………………………………………………..

69

D.

Sumber Data …………………………………………….

69

E.

Teknik Pengumpulan Data ………………………………

70

F.

Teknik Analisis Data ……………………………………..

71

IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………

72

A.

Hasil Penelitian …………………………………………...

72

1.

Penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang …...

2.

72

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan

B.

Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang ………..

78

Pembahasan ………………………………………………

82

1.

Penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve commit to user

x


digilib.uns.ac.id

dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang …... 2.

82

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan

BAB

Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang ………..

96

V.

PENUTUP ………………………………………………..

102

A.

Kesimpulan ……………………………………………….

102

B.

Implikasi ………………………………………………….

102

C.

Saran ……………………………………………………...

102

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang). Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada konsep hukum kedua dan ketiga. Sifat penelitian eksploratif dengan bentuk penelitian preskriptif. Jenis data penelitian sekunder dengan sumber data penelitian sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Dan teknik analisis data dengan mengunakan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan ke premis minor, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa doktrin Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/ Pid. Sus/ 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dikarenakan doktrin Business Judgement Rule hanya dapat diberlakukan bagi direksi dan pertanggunggjawaban pidana dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.

Kata kunci : Doktrin Business Judgement Rule, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Ananda Megha Wiedhar Saputri, S331302001, 2014, Application of Business Judgment Rule as the Doctrine of Criminal Liability In Corruption By Corporations (Study of Corruption Decision No. 154 PK / Pid . Sus / 2012 In Case of Valve Solenoid Procurement And Thrustor Brake at. PUSRI Palembang). Thesis : Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. This study examines the application of the doctrine of Business Judgment Rule in Decision Corruption Number: 154 PK / Pid. Sus / 2012 in the case of Procurement Solenoid Valve and Thrustor Brake on PT. PUSRI Palembang and analyze corporate criminal liability in such cases. This research is a normative law basing on the concept of the second and third laws. The nature of exploratory research with a form of prescriptive research. Type of secondary research data with secondary research data sources consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature study. And data analysis techniques using the method of deduction stemming from the submission of the major premise and then submitted to the minor premise, to further drawn to a conclusion. Based on the research and discussion of the problems in this study, it can be concluded that the doctrine of the Business Judgment Rule can not be applied in the Corruption Decision Number 154 PK / Pid. Sus / 2012 in the case of Procurement Solenoid Valve and Thrustor Brake on PT. PUSRI Palembang due to the doctrine of Business Judgment Rule can only be applied to directors and criminal liability charged to the manager in accordance with the theory of identification.

Keywords: Business Judgment Rule Doctrines, Corporate, Criminal Liability

commit to user

xiii

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkembangan arus globalisasi yang sedemikian pesat mengubah dunia di semua lini kehidupan. Barbara Parker memberikan gambaran globalisasi ditandai dengan peningkatan makna yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat, sebagaimana yang terungkap sebagai berikut: “there is growing sense that events occurring throughout the world are converging rapidly to shape a single, integrated world where economic, social, cultural, technological, business, other influences cross traditional borders, and boundaries such as nations, national cultures, time, space, and business industries with increasing ease.”1 (Terjemahan : adanya peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis, dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, waktu, ruang, dan bisnis industri meningkat dengan mudah). Globalisasi menjadikan negara seakan-akan tanpa batas. Sama seperti yang diungkapkan oleh Sera dan Ohmae, as a popular view of globalization is as the absence of borders and barriers to trade between nations.2 (Terjemahan : merupakan suatu pandangan populer tentang globalisasi adalah ketidakadaan batas dan kendala perdagangan antar bangsa). Globalisasi3 adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional,

1

Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global (Edisi Revisi), ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 15. 2

Ibid., hlm. 16.

3

Dijelaskan pula globalisasi merupakan arus yang cepat berisi muatan sebagai lima dimensi yang sekaligus menjadi semacam unsur-unsur pembentuk pemandangan/landscape dari dunia kehidupan manusia yang ada dalam proses globalisasi, yakni: a) arus manusia (ethnoscapes), b) arus teknologi (technoscapes), c) arus finansial (financescapes), d) arus media (mediascapes), dan e) arus ideologi (ideoscapes). Faruk HT, “Globalisasi, Krisis Multidimensi, dan Tempat Humaniora di Dalamnya” dalam Supanto, Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Pertama, ctk. Pertama. PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 3.

commit to user

2 digilib.uns.ac.id


seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia dimanfaatkan (compressed) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu ketentuan utuh.4 Globalisasi menuntut segalanya serba cepat, dimana seseorang yang tidak dapat mengikuti perkembangan arus globalisasi akan tergilas. Globalisasi disebut juga suatu juggernaut dan akan membawa perubahan sosial besar dan ketidakpastian ekonomi dan kultural budaya. 5 Juggernaut diartikan sebagai sesuatu kekuatan yang menggilas. Globalisasi dirasakan sebagai suatu kekuatan yang menggilas segala sesuatu yang ada di jalannya (juggernaut). Kekuatan ini membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketakpastian ekonomi dan kultural dunia (world economic and cultural insecurity).6 Perubahan mendasar yang mewarnai era global yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya yang secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan langkah strategi pada masa yang akan datang.7 Perkembangan dan perubahan khususnya di bidang ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan membawa pengaruh yang amat besar. Pembangunan bidang ekonomi8 tidak dapat terlepas dari hubungan antar manusia di dunia yang

Roland Robertson, “Globalization, Social Theory and Global Culture” dalam Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 7. 4

5 Supanto, Perkuliahan Tindak Pidana Komputer/Internet, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 19 Maret 2013.

6

Supanto. Op. Cit., hlm. 43.

7

Pathorang Halim, Op. Cit., hlm. 19.

8

Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa aspek hukum di dalam kehidupan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi dalam dua kepentingan yang tidak setara. Pertama, hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi. Berangkat dari tujuan ekonomi sesungguhnya, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Jadi, hukum benar-benar dimanfaatkan dalam rangka melindungi kepentingannya (sendiri atau bersama) terhadap kepentingan lain maupun kepentingan yang lebih luas. Hasilnya kepentingan publik konsumen. Kedua, hukum dipandang dari sisi negara/pemerintahan. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan. Kepentingan di dalam masyarakat. Hukum dipakai sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih luas.

commit to user

3 digilib.uns.ac.id


mengalami percepatan dan perubahan.9 Proses perubahan yang sekarang berlangsung merupakan suatu proses transformasi masyarakat industri10 menjadi masyarakat informasi, yaitu suatu masyarakat yang kehidupan dan kemajuannya sangat dipengaruhi oleh penguasaan informasi.11 Sejalan dengan globalisasi ekonomi, tidak dapat dihindari terjadi juga globalisasi hukum12 sebagai dampak dari interaksi antar negara. Perkembangan teknologi yang

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, ctk. Pertama. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6-7. 9 Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh adanya: a. Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih; b. Lalu lintas devisa yang semakin bebas; c. Ekonomi negara yang semakin terbuka; d. Penggunaaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiaptiap negara; e. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien; f. Makin berkembangnya perusahaan multinasional dihampir seantero dunia. Pathorang Halim. Op. Cit., hlm. 18. 10

Manusia terlahir dengan telah dibekali akal dan budi. Akal dan budi tersebut menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan berkualitas, sehingga dapat terciptalah penemuan-penemuan baru yang melahirkan peralatan canggih serta menciptakan sistem yang mendorong menuju masyarakat industri. Akal dan budi bukan menjadi faktor satu-satunya dalam perubahan menjadi masyarakat industri. Manusia juga memerlukan kesempatan dan keleluasaan untuk berpikir dan berkreasi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, setelah reformasi bergulir dan kran berkreasi dibuka seluas-luasnya, kehidupan manusia berkembang dengan amat pesatnya. Kebebasan itu tentunya ada batasannya. Sebaliknya, tanpa aturan yang membatasi manusia akan saling serang, dan akan terjadi kehancuran yang akan berdampak bagi terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, karena mereka sibuk mempertahankan dirinya. Dengan demikian, peranan hukum di sini dipergunakan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Gunarto Suhardi, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, ctk. Pertama. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 11-12. Menurut John Naisbit dan Altrin Tomer sebagaimana dikutip Sarwini dan L. Budi Kragmanto dalam Pathorang Halim, menyatakan masyarakat industri, artinya masyarakat tidak dapat lagi menutup diri dari luar karena teknologi informasi dapat menembus batas-batas wilayah kekuatan negara. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan melahirkan kepedulian yang tinggi dari masyarakat luas mengenai berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Hubungan saling ketergantungan dalam sistem perekonomian menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi global. Pathorang Halim, Op. Cit., hlm. 19. 11

Supanto, Op. Cit., hlm. 1.

12

Erman Rajaguguk mengatakan globalisasi hukum terjadi melalui kontrak-kontrak bisnis internasional. Erman Rajaguguk, “Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi” dalam Pathorang Halim. Loc. Cit.

commit to user

4 digilib.uns.ac.id


semakin canggih belakangan ini sudah tidak dapat dihindari. Setiap negara berlomba-lomba menciptakan teknologi terdepan agar dapat bertahan dan bersaing di dunia internasional Globalisasi yang berkembang sekarang ini tidak hanya berbuah manis, namun dibalik segudang kemanfaatannya, ternyata terdapat modus kejahatan tersembunyi. Seiring dengan era global, kejahatanpun bertransformasi ke dalam bentuk baru, sehingga sulit untuk dideteksi keberadaannya. Sebagai contoh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di dalam bidang bisnis atau biasa disebut dengan kejahatan ekonomi atau economic crime atau kejahatan di bidang bisnis atau business crimes. Kejahatan bisnis dan keuangan kerapkali diidentikan sebagai perilaku menyimpang para pelaku ekonomi, dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu saja keuntungan itu diperoleh pelakunya dengan cara yang tidak wajar, tanpa memperhatikan cara ataupun proses mendapatkan keuntungan tersebut. Pada sisi inilah sebenarnya titik singgung antara persoalan hukum dengan prinsip-prinsip ekonomi, yang keduanya bisa boleh jadi saling bertentangan namun bisa juga saling melengkapi.13 Salah satu hal terpenting dari suatu tindak pidana atau biasa disebut delik, terletak pada ada tidaknya unsur kesalahan yang berada pada kehendak, keinginan atau kemauan dari pelaku kejahatan. Dalam doktrin “geen straf zonder schuld” memperlihatkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menghukum pelaku kejahatan, karena “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan” (an act does not make a person guity unless mind is guilty). Di samping unsur kesalahan (schuld), doktrin “actus non facitt reum, nisi mens sit rea” mensyaratkan adanya unsur subyektif yang berada di dalam diri pelaku kejahatan, yaitu: toerekeningsvatbaarheid (dapat dipertanggungjawabkan).14

13

D. Andhi Nirwanto, Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, ctk. Pertama. Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm. 2. 14

Ibid., hlm. 2.

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Robert E. Lane ketika melihat kejahatan White Collar Crime atau kejahatan di bidang bisnis, bahwa sulit mencari apa penyebab tindakantindakan demikian itu. Sangat sederhana motif mereka bukan semata-mata motif ekonomi atau keuntungan, karena sebagian dari mereka tidak melakukan perbuatan itu,15 bahkan untuk kejahatan korporasi (corporate crime), sulit untuk mengungkap, melakukan investigasi kejahatan ini karena sangat kompleks dan begitu rumit penuh intrik (extreme complexity and intricacy).16 Menyinggung mengenai konsep kejahatan, kejahatan tidak muncul secara tiba-tiba melainkan konsep kejahatan telah lama ada. Sebagaimana telah tertulis dalam Al Qur’an, kejahatan lahir ketika terjadi pembangkangan dari iblis terhadap perintah Allah untuk hormat kepada manusia. Semenjak saat itu, iblis berjanji untuk selalu menggoda manusia sampai akhir zaman. Konflik interest antara manusia dan iblis dapat dipandang sebagai embrio kejahatan. Bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki kejahatan itu dimulai.17 Kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, mereka ibarat “dua sisi mata uang yang saling terkait”. Saling keterkaitannya itu, dikatakan oleh Lacassagne18 bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Kekekalan konsep kejahatan yang tidak akan musnah hingga akhir zaman disebabkan karena kejahatan ada pada setiap diri manusia sebagai salah satu sifat fitrah. Pendapat ini disampaikan oleh Freud19 yang mengatakan bahwa hasrat manusia untuk merusak (jahat) sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai. Pendapat berbeda datang dari Lorens.

15 Gilbert Geis and Robert F. Meier, “White Collar Crime” dalam Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 8.

Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, “Corporate Crime” dalam Mien Rukmini. Ibid., hlm. 8. 16

17

Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 43. 18

Agus Raharjo dalam Maskun, Ibid., hlm. 43.

19

Erich Frommm dalam Maskun, Ibid., hlm. 44.

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


Argumentasinya mengatakan bahwa keagresifan manusia merupakan insting yang digerakkan oleh sumber energi yang selalu mengalir, dan tidak selalu akibat rangsangan dari luar. Jadi, dapat dikatakan bahwa destruktivitas (kejahatan) selalu ada pada diri setiap manusia, hanya bagaimana meminimalkan potensi yang secara kefitrahan ada pada setiap individu.20 “Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.”21 Box

mengemukakan,

apabila

kita

mengalihkan

perhatian

sesungguhnya kejahatan lebih banyak muncul dari kekuasaan daripada kelemahan, kekayaan dibanding kemiskinan, dan dari hak-hak istimewa, …22 Perkembangan kejahatan yang demikian, telah memunculkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard “The Perfect Crime”, kejahatan sempurna, kejahatan yang bersembunyi dan sulit untuk dibuktikan, bahkan tidak diketahui apakah itu perbuatan jahat atau bukan.23 Jauh sebelum era global berlangsung, sebenarnya telah dapat diprediksi pada Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (The Prevention of Crime and Treatment of Offender) tahun 1975, yang dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan bahwa terdapat kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh 20

Ibid., hlm. 44.

Soedjono Dirdjosisworo, “Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri” dalam Muladi dan Dwija Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi), ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 3. 21

22

Steven Box, Power, “Crime, and Mystification” dalam Mien Rukmini. Op. Cit., hlm.

97. 23

Yasraf Amir Piliang, “The Perfect Crime” dalam Mien Rukmini. Ibid.

commit to user

7 digilib.uns.ac.id


korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian Negara yang bersangkutan.24 Kejahatan jenis baru yang dimaksud bukan digerakkan oleh manusia pada umumnya, tetapi kejahatan tersebut digerakkan oleh sebuah badan yang dapat dipersamakan sebagai manusia pada umumnya. Badan tersebut dinamakan korporasi. Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subyek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian (personality or individuality). Manusia sebagai person atau perorangan dan subyek hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Pada masa sekarang, secara universal, semua manusia sebagai perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan agama, dapat menegakkan hak-haknya di depan pengadilan. Sebaliknya, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan: Semua manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (legal person) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Akan tetapi, bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subyek hukum dan badan hukum. Perseroan bisa juga menjadi badan hukum, oleh karena itu bisa subyek hukum. Apabila sesuatu mempunyai “hak” (recht, right) dan “kewajiban” (duty) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subyek hukum dalam kategori “badan hukum” (rechtspersoon, legal person, legal entity). Dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia (natural person). Badan hukum yang bukan manusia itulah (the non-human legal person) yang disebut pada Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Namanya disebut “Perseroan Terbatas” (Naamlozevetnootschap, corporation limited by shares). 24

Andi Hamzah dalam Muladi dan Dwija Priyatno, Ibid., hlm. 4.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Kata Perseroan atau korporasi yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Latin: corpus yang berarti badan, tubuh atau raga (body)25. Kata itulah yang berkembang menjadi corporation atau Perseroan yang lahir dan dicipta melalui proses hukum (processrecht, legal process). Bukan lahir melalui proses alamiah (natural birth) seperti halnya manusia. Seperti yang telah pernah disinggung, itu sebabnya disebut “badan hukum buatan” (kunsmatige rechtspersoon, artificial legal person)26. Meskipun Perseroan badan hukum antifisial: Korporasi dalam perkembangan hukum pidana, dapat dimasukkan ke dalam subyek hukum, seperti halnya manusia, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Akan tetapi, pertanggungjawaban antara korporasi dan manusia sangat jauh berbeda, dan kejahatan yang dilakukan juga jauh berbeda. Korporasi tidak dapat berdiri sendiri. Dalam menjalankan kegiatan atau usahanya, korporasi dijalankan oleh seorang direktur, sehingga direktur dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan korporasi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh I.S. Susanto berikut: “Kekuasaan korporasi tersebut dalam bahasa ekonomi dijalankan melalui keputusan-keputusan dalam investasi, penentuan harga, lokasi, penelitian, dan desain terhadap produk, namun juga mempunyai akibat di bidang sosial dan politik seperti di bidang ketenagakerjaan, persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat setempat, serta kualitas hidup manusia pada umumnya. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kekuasaan korporasi yang luar biasa ini di dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan setiap orang sejak dalam kandungan hingga ke liang kubur. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, jalan yang kita lalui, kendaraan yang kita naiki, berita yang kita dengar, lihat, dan baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidur pun seperti berapa anak yang kita kehendaki, semua berbau korporasi, baik 25

K. Prent Cm, J. Adisubrata, WJS Purwadarminta, Kamus Latin-Indonesia, Kanisius, 1969, hlm. 109 dalam M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Pertama, ctk. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 53. 26

MC. Oliver and EA Marshal, Company Law, Eleventh Edition, The M & E Handbook Series, 1991 dalam M. Yahya Harahap. Ibid., hlm. 10.

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


melalui produknya maupun karena pencemarannya. Kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dari sebagian besar rakyat secara langsung dan tidak langsung dikontrol oleh korporasi raksasa, seperti melalui tingkat harga dan karenanya juga laju inflasi, kualitas barang, dan angka pengangguran.27 David O. Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself).28 Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan melalui keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh direksi. Keputusan itu dapat merugikan pihak lain, tetapi tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh direksi dapat disebut sebagai suatu kejahatan. Doktrin business judgement rule merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktifitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan.29 Menjadi sebuah pertanyaan apabila terkait dengan keuangan negara yang bermuara pada terjadinya tindak pidana korupsi.

27

I.S. Susanto dalam Muladi dan Dwija Priyatno, Ibid., hlm. 6-7.

David O. Freidrichs.“Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society” dalam Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9. 28

29

Munir Fuady dalam Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgment Rule, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 9. Aturan ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


Penulis mengambil analisis melalui studi putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dengan Terdakwa I bernama Ir. Faisal Muaz selaku Manager Pengadaan PT. PUSRI dan Terdakwa II bernama Ir. Hadianto Eko Putro selaku Manager Teknik Keandalan dan Jaminan Kualitias PT. PUSRI. Perkara ini bermula pada tahun 2008, PT. PUPUK SRIWIJAYA, yang untuk selanjutnya disebut dengan PT. PUSRI melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustor Brake melalui sumber dana yang berasal dari Alokasi Anggaran Gudang pada PT. PUSRI Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,00 Euro atau sekitar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Terdakwa I dan Terdakwa II memenangkan CV. Kuala Simpang tanpa melakukan pengecekan harga ke distributor dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan negoisasi dengan Deddy Zatta selaku Direktur CV. Kuala Simpang. Ternyata pembelian barang tersebut tidak sesuai dengan permintaan, tetapi para terdakwa tetap menerima barang yang dikirimkan tanpa memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal itu dikarenakan CV. Kuala Simpang telah menjadi rekanan PT. PUSRI. Atas perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 982 / PID.B /2010 / PN. PLG tertanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum mengajukan banding. Adapun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : 12 / MAHKAMAH AGUNG / 2011 / PT. PLG tertanggal 22 Desember 2011 dengan amarnya yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah commit to user



melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Para terdakwa mengajukan peninjauan kembali dengan salah satu novum menyebutkan doktrin business judgement rule. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut ke dalam penulisan tesis yang berjudul : “PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang)”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah dasar Mahkamah Agung menolak novum Business Judgement Rule dapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas korporasi yang dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang?

C. Tujuan Penelitian Hasil akhir dari sebuah penulisan hukum ialah tujuan yang hendak dicapai. Tujuan sebuah penelitian hukum diharapkan dapat memecahkan sebuah masalah hukum dan dapat menjadi sebuah solusi baru dalam commit to user



pengungkapan suatu fakta hukum. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini, adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui penerapan doktrin Business Judgement Rule terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang. b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana, khususnya mengenai hukum pidana ekonomi. b. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang selama ini telah penulis dapatkan dalam perkuliahan dan praktek di lapangan dan menganalisis suatu kasus pidana, serta mendapatkan solusi dari suatu permasalahan yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian Manfaat menjadi perolehan terpenting dari suatu penelitian hukum, karena disanalah terdapat hal-hal pokok yang nantinya akan berguna bagi pihak-pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Manfaat penelitian tesis ini dapat terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, adalah: a) Manfaat Teoritis a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya. b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan commit to user



penelitian mengenai hal sejenis, yaitu mengenai konstruksi hukum pidana ekonomi. b) Manfaat Praktis a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. c. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.

commit to user



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori 1. Doktrin Business Judgement Rule Doktrin Business Judgement Rule bukan merupakan doktrin baru dalam hukum bisnis. Doktrin tersebut merupakan salah satu doktrin yang melindungi direksi, antara lain seperti doktrin Fiduciary Duty, doktrin Due Care and Loyalty, doktrin Derivative Suit, doktrin Piercing The Corporate Veil, doktrin Ultra Vires, doktrin Proper Purpose, dan doktrin Business Judgment Rule. Doktrin ini lahir sebagai akibat adanya doktrin Fiduciary Duty, yaitu prinsip duty of skill and care. Standar dari pelaksanaan duty of skill and care adalah bahwa direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa (prudent man) melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya,30 sehingga dapat pula digambarkan kalau doktrin Business Judgement Rule merupakan buah dari pohon yang bernama Fiduciary Duty.31 Apabila direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar business judgment rule.32 Business judgement rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung 30 James D. Cox, Thomas Lee Hazen, dan Hodge O’neal dalam Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgment Rule, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 187. 31

Ibid., 100-102.

32

.Ibid., 100.

commit to user



jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh human error. Business judgment rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya fiduciary duty oleh seorang direksi, yaitu prinsip duty. Doktrin Business Judgement Rule bukanlah doktrin baru dalam hukum bisnis. Doktrin ini berasal dari negara common law.33 Negara tersebut, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya.34 Sebagaimana ditegaskan oleh Ralph A. Peeples35: “Although arguably codified by the Model Business Corporation Act, the business judgment rule is derived from the common law…, Justice Brandeis recognized and described the rule in 1917… In its narrowest form, the business judgment rule determines judicial conduct… Application of the rule requires judicial deference to corporate decisions and thus non-interference by the court..” (Terjemahan : Meskipun bisa dibilang dikodifikasikan oleh Undang-Undang Model Business Corporation , aturan keputusan bisnis berasal dari common law ... , Hakim Brandeis diakui dan dijelaskan aturan pada tahun 1917 ... Dalam bentuk yang sempit , aturan keputusan bisnis menentukan perilaku hakim ... Penerapan aturan membutuhkan menghormati peradilan untuk keputusan perusahaan dan dengan demikian non - campur tangan pengadilan .. ") Ditambahkan Bayless Manning36 ketika mengatakan: “While not part of the statutory framework, this legal concept is well established in the care law of most jurisdictions…” 33 Elizabeth S. Miller dan Thomas E. Rutledge. “The Duty of Finest Loyalty and Reasonable Decisions: The Business Judgment Rule in Unincorporated Business Organizations?” dalam Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 225. 34

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 58. 35 Ralph A. Peeples. “The Use and Misuse of The Business Judgment Rule in the Close Corporation” dalam Hendra Setiawan Boen, Op. Cit., hlm. 46. 36

Bayless Manning dalam Hendra Setiawan Boen, Ibid., hlm. 46.

commit to user



David P. Twomey37 berpendapat bahwa: “Accordingly, courts will not sit in judgment on the wisdom of decisions made by directors. If the directors have acted in good faith on the basic of adequate information, court will not enjoin the course of action taken by the directors. Moreover, even though such action causes loss to the corporation, the directors will not be held personally liable for it. This principle is called the business judgment rule.” Menurut Roger LeRoy dan Gaylod A.Jentz, mendefinisikan sebagai “A rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith and are within both the power of the corporation and the authority of management to make.” (Terjemahan : Aturan yang kebal manajemen perusahaan dari tanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan kerugian perusahaan atau kerusakan jika aksi yang dilakukan dengan itikad baik dan dalam kedua kekuatan korporasi dan kewenangan manajemen untuk membuat). Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa business judgement rule melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Prinsip ini mengatakan adalah bahwa bilamana direksi telah mengambil keputusan setelah sebelumnya didahului dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan saksama, dia akan mendapatkan kekebalan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak menguntungkan perseroan. Doktrin ini melindungi direksi dengan memungkinkan mereka berbuat kesalahan, sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, serta dapat dibuktikan. Pemegang saham tidak mungkin bisa berharap bahwa 37

David P. Twomey dalam Hasbullah F. Sjawie, Loc. Cit.,

commit to user



direksi tidak akan pernah mengambil suatu keputusan yang tidak tepat, tetapi pemegang saham mempunyai hak untuk berharap bahwa semua keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Dengan demikian, business judgment rule dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi. Artinya, seorang anggota direksi dianggap tidak bertanggung jawab apabila dia melaksanakan tugasnya dengan memerhatikan prinsip fiduciary duties yang ada, sekaligus dengan mempunyai berbagai pertimbangan yang reasonable terhadap keputusan yang diambilnya. Meski demikian, direksi tidak bisa berlindung di bawah prinsip business judgment rule jika keputusan yang diambilnya mengandung unsur-unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence.38 Doktrin Business Judgement Rule merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:39 a. b. c. d.

Putusan sesuai hukum yang berlaku, Dilakukan dengan itikad baik, Dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose), Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (rasional basis), e. Dilakukan dengan kehati-hatian (due care) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa. f. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi perseroan.

38

Hendra Setiawan Boen, Op. Cit., hlm. 20.

39

Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 186

commit to user



Kesalahan dari direksi atas suatu perseroan masih dapat ditoleransi sampai kepada batas-batas tertentu saja. Adapun kesalahan direksi yang dapat ditoleransi adalah sebagai berikut :40 a. Hanya salah dalam mengambil putusan (mere error of judgement). b. Kesalahan yang jujur (honest mistake, honest error in judgement). c. Kerugian perusahaan karena kesalahan pegawai perusahaan (kecuali jika tidak ada sistem pengawasan yang baik). Pengecualian kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, seperti:41 a. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip fiduciary duty. Dalam hal ini termasuk jika ada unsur benturan kepentingan (conflict of interest). b. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (due care). Dalam hal ini termasuk jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian. c. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip putusan yang bijaksana (prudence). d. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. e. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip tujuan bisnis yang benar (proper purpose). f. Kesalahan direksi karena tidak kompeten. g. Kesalahan karena melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. h. Kesalahan karena direksi kurang informasi (ill informed). i. Kesalahan karena dalam mengambil tindakan/putusan, direksi terlalu tergesa-gesa (hasty action). j. Kesalahan karena keputusan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan yang rasional. 2. Tindak Pidana a. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai strafbaar feit42, tetapi apabila strafbaar feit diterjemahkan ke dalam bahasa

40

Ibid., hlm. 188.

41

Ibid., hlm. 188.

commit to user



Indonesia memiliki istilah yang berbeda dari para ahli. Terjemahan strafbaar feit dari beberapa ahli hukum pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Strafbaar feit diterjemahkan sebagai tindak pidana. Ahli hukum yang sepakat, yaitu a) Wirjono Prodjodikoro Wirjono

Prodjodikoro

dalam

bukunya

Asas-asas

Hukum Pidana di Indonesia mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.43 b) Simon Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.44

42

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Edisi Pertama, ctk. Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 67. Strafbaar feit, terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kata tindak merujuk pada sikap manusia yang bersifat aktif. Kata feit, lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan, kata pelanggaran digunakan sebagai arti dari overtrading (lawan dari misdrijven/kejahatan) terdapat dalam penjelasan buku II dan III KUHP. Sementara kata peristiwa, menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perbuatan, karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian, termasuk pula kejadian yang diakibatkan oleh alam. Kata perbuatan merujuk pada sikap yang diperlihatkan seseorang, baik aktif maupun pasif. Pendapat lain menyatakan strafbaar feit (dengan penulisan straafbaarfeit) terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. Feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang straafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua ctk. Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5. 43 Wirjono Prodjodikoro dalam dalam Mahrus Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama, ctk. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 52.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97. 44

commit to user



Strafbaar

feit

diartikan

sebagai

suatu

tindakan

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

dengan

sengaja

oleh

seseorang

yang

dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dirumuskan seperti di atas, karena:45 (1) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; (2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan (3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau

kewajiban

menurut

undang-undang

itu,

pada

hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan “onrechtmatige handeling”. c) Moeljatno Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.46 Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”.47

45

Mahrus Ali. Op. Cit., hlm. 52-53.

46

Moeljatno dalam Mahrus Ali. Ibid., hlm. 51.

47

Moeljatno dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 98.

commit to user



d) Roeslan Saleh Roeslan Saleh pada bukunya yang berjudul Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, mendefinisikan tindak pidana yaitu “sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.48 e) Komariah Emong Supardjadja Komariah Emong Supardjadja dalam buku yang berjudul Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia:

Studi

Perkembangannya

Kasus dalam

tentang

Penerapan

Yurisprudensi,

tindak

dan pidana

diartikan sebagai “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.49 f) Sutan Remy Sjahdeini Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku (conduct) yang oleh undang-undang pidana

yang

berlaku

(hukum

pidana

positif)

telah

dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.50 g) Indrianto Seno Adji Indrianto Seno Adji dalam bukunya yang berjudul Korupsi dan Hukum Pidana, tindak pidana dirumuskan sebagai “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya

48

Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali. Ibid., hlm. 98.

49

Komariah Emong Supardjadja dalam Mahrus Ali. Ibid., hlm. 53.

50

Sutan Remy Sjahdeini dalam Mahrus Ali. Ibid., hlm. 53.

commit to user



bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”51

2) Strafbaar feit diterjemahkan bukan sebagai tindak pidana. Terjemahan tersebut antara lain sebagai berikut: a) Strafbaar

feit

diterjemahkan

sebagai

peristiwa

pidana.

Terjemahan ini digunakan oleh: (1) Andi Zainal Abidin, dengan alasan tidak sepakat, sebagai berikut : 52 (a) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana; (b) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain; (c) Istilah strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan feit terzake van hetwelk een person starfbaar is yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah criminal act lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan. (2) R. Tresna (3) H.J. van Schravendijk, serta (4) dicantumkan pula oleh pembentuk Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 kedalam Pasal 14 ayat 1. b) Strafbaar feit diterjemahkan sebagai delik, yang berasal dari bahasa Latin delictum. Terjemahan ini digunakan oleh: (1) Utrech (2) A. Zainal Abidin

51

Indrianto Seno Adji dalam Mahrus Ali. Ibid., hlm. 53.

Andi Zainal Abidin, “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dalam Erdianto Effendi, Op. Cit., hlm. 96-97. 52

commit to user



(3) Moeljatno c) Strafbaar feit diterjemahkan sebagai pelanggaran pidana. Terjemahan ini digunakan oleh M.H. Tirtaamidjaja. d) Strafbaar feit diterjemahkan sebagai perbuatan yang boleh dihukum.

Terjemahan

ini

digunakan

oleh

Karni

dan

Schravendijk. e) Strafbaar feit diterjemahkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Terjemahan ini digunakan oleh pembentuk UndangUndang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3). f) Strafbaar feit diterjemahkan sebagai perbuatan pidana. Terjemahan ini digunakan oleh Moeljatno53, Roeslan Saleh54, Marshall55. 53

Moeljatno memberikan definisi sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno dalam Mahrus Ali. Op. Cit., hlm. 98. Alasan perbuatan pidana lebih tepat, ialah: 1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Moeljatno dalam Adami Chazawi. Op. Cit., hlm. 71. Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan: 1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang kongkrit (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu. 2. Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani,

commit to user



Dari kata strafbaarfeit dapat dikenal menjadi beberapa istilah, yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, criminal act, dan jinayah.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Adapun unsur dari suatu tindak pidana, dapat dibagi menjadi 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa ahli yang menganut sudut pandang teoritis, adalah Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk. Persamaan dari beberapa ahli tersebut dalam merumuskan tindak pidana, adalah tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Sudut pandang undang-undang dalam merumuskan suatu tindak pidana didasarkan pada rumusan Buku II dan Buku III KUHP. Buku II KUHP mengatur mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kategori kejahatan, sedangkan Buku III KUHP mengatur mengenai pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu: 1) unsur tingkah laku; hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak. Moeljatno dalam Adami Chazawi. Ibid., hlm. 71-72. 54

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali. Op. Cit. ,hlm. 98. 55

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku Andi Hamzah, dalam Mahrus Ali. Ibid., hlm. 98.

commit to user



2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

unsur melawan hukum; unsur kesalahan; unsur akibat konstitutif; unsur keadaan yang menyertai; unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

c. Pandangan Pakar Hukum terhadap Perbuatan Pidana (Tindak Pidana) Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini disebut pandangan dualism, dianut oleh Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin.56 Konsep tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana di atas mengarah kepada dua hal, yaitu yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana,

dan

yang

mencampur

antara

tindak

pidana

dan

pertanggungjawaban pidana. Konsep tindak pidana oleh Moeljatno, Roeslan Saleh, Wirjono Prodjodikoro, dan Sutan Remy Sjahdeini secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah satu hal, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan hal lain. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua konsep yang sangat sentral dan saling terkait dalam hukum pidana, tindak pidana tidak akan memiliki banyak arti tanpa pertanggungjawaban pidana, demikian juga sebaliknya. Pada sisi yang lain, konsep tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons, Komariah Emong Supardjadja, dan Indrianto Seno Adji tidak memisahkan atau bahkan mencampur-aduk antara tindak pidana dan 56

Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 72.

commit to user



pertanggungjawaban pidana. Hal ini terlihat dari digunakannya kata “sengaja”, “bersalah”, dan “kesalahan” dalam membangun rumusan konsep tindak pidana. Padahal, secara teoritis kesalahan tidak terkait dengan tindak pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Implikasinya, seseorang bisa dijatuhi pidana cukup dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan orang itu, tanpa perlu membuktikan apakah pada diri orang itu terdapat kesalahan atau tidak. Konsep tindak pidana mengacu kepada konsep yang dirumuskan oleh Moeljatno, Roeslan Saleh, Wirjono Prodjodikoro, dan Sutan Remy Sjahdeini, karena memang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua konsep yang terpisah, walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, bagaikan dua sisi mata uang. Secara teoritis, ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan itu di luar perbincangan tentang tindak pidana.57 Pengertian pakar hukum terhadap tindak pidana tidak memiliki kesatuan pendapat. Di Indonesia sesudah Perang Dunia II persoalan ini di”hangatkan” oleh Prof. Muljatno, guru besar hukum pidana pada Universitas Gajah Mada dalam pidato beliau pada dies natalis universitas tersebut pada tahun 1955 yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana”. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr wan het feit) dan “dapat dipidananya orangnya” (strafbaarheid van den person), dan sejalan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan piadana” (criminal act) dan “pertanggungan jawab pidana” (criminal responsibility atau criminal liability). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungan jawab pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau strafbaarfeit). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau adalah pandangan yang monistis, yang dianggapnya kuno. Pandangan monistis ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya 57

Mahrus Ali, Op. Cit., hlm. 53-54.

commit to user



pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responsibility). Pandangan monistis dianut oleh D. Simons, Van Hamel, E. Mezger, J. Baumann, Karni, dan Wirjono Prodjodikoro, JE Jonkers, H.J. van Schravendijk58. Berikut ini akan penulis uraikan pendapat dari masingmasing pakar hukum tersebut. 1) Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.59 Menurut D. Simon, Strafbaarfeit dijelaskan sebagai “een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”. Sehingga, unsurunsur strafbaarfeit adalah perbuatan manusia (positief atau negatief; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (strafbaar gesteld), melawan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand), dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). Simon menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Unsur obyektif terdiri dari perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan unsur subyektif terdiri dari orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang mana kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau kesalahan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 2) Van Hamel, Strafbaarfeit didefinisikan sebagai “een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten”. Sehingga unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. 3) E. Mezger menyatakan Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe (tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan Die Straftat ist demnach tatbestandlich-rechtwidrige, pers onlich-zurechenbare strafbedrohte Handlung. Sehingga, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan), sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif), dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang, dan diancam dengan pidana. 58

Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 75.

59

Simons dalam Adami Chazawi, Ibid., hlm. 75.

commit to user



4) J. Baumann menyatakan Verbrechen im weiteren, allgemeinen Sinne adalah “Die tatbestandmaszige rechtwidrige und schuld-hafte Handlung” (Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan). 5) Menurut Karni, delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungkan. 6) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek, yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 7) J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.60 8) H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.61 Dari empat rumusan di atas, dapat dilihat terutama kalimat, yakni: (1) “dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (Jonkers), (2) “yang pelakunya dapat dikenakan hukuman” (Wirjono Prodjodikoro), (3) “asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan” (Schravendijk) dan (4) dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya” (Simons), menunjukkan bahwa di dalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan, dan oleh karenanya ada orang yang dipidana.62 Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsure tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsure yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggung jawab pidana sebagai bukan unsure tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan menurut paham monisme adalah juga merupakan unsure tindak pidana.63 Bagi paham monism ini tidak membedakan antara unsure tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidana, syarat dipidananya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.64

60

61

62

J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi. Ibid., hlm 75. H.J. Van Schravendijk dalam Adami Chazawi. Ibid., hlm. 75. Adami Chazawi. Ibid., hlm. 76.

63

Adami Chazawi. Ibid., hlm. 76.

64

Adami Chazawi. Ibid., hlm. 76.

commit to user



Pandangan dualistis dianut oleh H.B. Vos, W.P.J. Pompe, dan Moeljatno. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana. H.B. Vos menjelaskan sebagai berikut Een strafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de ruime zin van “wettelijke bepaling”) straf is gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij ere en uitsluitingsgrond bestaat) op strafe verboden is. Jadi, menurut Vos, Strafbaar feit hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang. Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.65 W.P.J. Pompe berpendapat bahwa “menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang”. (Volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, strafbaar feit itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (strafbaar feit). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe berpegang pada pendirian yang positief rechtelijk. R. Tresna menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu: 1) Harus ada suatu perbuatan manusia. 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum. 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan. 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang. Dengan melihat pada apa yang dikatakan beliau sebagai syaratsyarat peristiwa pidana itu, dalam syarat-syarat mana ternyata terdapat

65

Lamintang dalam Adami Chazawi. Ibid., hlm. 72

commit to user



syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3, yang tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana. Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan (adanya) pembuatnya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, maka hal kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsure tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai hal yang lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsure dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang telah terbukti bahwa perbuatannya telah melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana. Dalam pidato Dies Nataliesnya, Moeljatno memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Pandangan golongan dualistis ini yang mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (criminal responsibility atau adanya mens rea) terdapat pula di negeri Anglo Saxon.66 d. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan

pidana

hanya

menunjuk

kepada

dilarang

dan

diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah

66

Sudarto, Hukum Pidana I, ctk. Kedua Tahun 1990, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 40.

commit to user



dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.67 Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.68 Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).69 Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.70

67

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,

hlm. 165. 68

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23. Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27. 69

70

Roeslan Saleh, Op. Cit., hlm. 75.

commit to user



Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.71 Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.72 1) Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Selama ini yang sering diperkenalkan mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, ada 3 (tiga), yaitu: a) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (Direct Liability Doctrine) atau Direct Corporate Criminal Liability73 atau Teori

71

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68. 72

Sudarto, Op. Cit., hlm. 85.

73 Penyebutan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (Direct Liability Doctrine) atau Teori Identifikasi (Identification Theory ) di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika, dikenal teori direct corporate criminal liability atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung dalam Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 105.

commit to user



Identifikasi (Identification Theory)74 atau Alter Ego Theory75 atau Teori Organ. Doktrin ini menyatakan suatu korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.76 Dijelaskan lebih lanjut oleh Barda Nawawi Arief, kedudukan agen sebagaimana yang disebutkan di atas bersifat tidak sebagai pengganti, dan oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Sue

Titus

menambahkan

syarat

adanya

pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. Diartikan sebagai perbuatan/ kesalahan “pejabat senior” (“senior

officer”)

diidentifikasi

sebagai

perbuatan/kesalahan

korporasi.77 Mahrus Ali mengutip dari H.A. Palmer dan Henry Palmer dalam bukunya yang berjudul Harris’s Criminal Law, dan Andrew Weissmann dengan karya “A New Approach To Corporate Criminal Liability, serta Eric Colvin dalam karya Corporate 74

Eric Colvin dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 106

. 75

Yedidia Z. Stern dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 107 Dijelaskan Sue Titus Reid dalam bukunya yang berjudul Criminal Law serta Wayne R LaFave dan Austin W. Scott Jr dalam bukunya Criminal Law yang dikutip lagi dalam Mahrus Ali, delik ini dilakukan oleh para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mahrus Ali, Ibid., hlm. 105. 76

Kedudukan agen di sini tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Barda Nawawi Arief dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 105. Sue Titus menambahkan syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. Mahrus Ali, Ibid., hlm. 105. 77

Yedidia Z. Stern dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 108-109.

commit to user



Personality, mereka membedakan antara corporate criminal liability dan doktrin identifikasi. Menurutnya corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind” atau “alter ego”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, mens rea para individu itu merupakan mens rea korporasi. Disebut juga teori/doktrin “alter ego” atau “teori organ” : (1) Arti sempit (Inggris) Hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada korporasi. (2) Arti luas (AS) Tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya. Dalam teori corporate criminal liability, orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tapi secara umum meliputi the board of directors, the chief executice officer, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.78 Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas cakupan orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and possibly individual directors, secretaries, and

78


commit to user



shop managers.79 Alasan mereka dimasukkan sebagai identik dengan korporasi karena korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi.80 Dalam kasus-kasus di mana undang-undang mensyaratkan kesalahan seseorang dalam pertanggungjawaban di bidang perdata, kesalahan direktur adalah kesalahan korporasi juga. Begitu juga dalam bidang hukum pidana. Dalam kasus-kasus di mana undangundang mensyaratkan kesalahan (sikap batin jahat) dalam suatu tindak pidana, kesalahan direktur dipandang sebagai kesalahan dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, untuk tujuan hukum pejabat senior adalah orang yang mengendalikan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama pejabat senior lainnya; ia mewakili sikap batin dan kehendak korporasi, dan ia dibedakan dari mereka yang semata-mata sebagai pegawai dan agen korporasi yang harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pejabat senior.81 Terkait dengan orang-orang yang identik dengan korporasi, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan

79

Yedidia Z. Stern dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 107

80

Mahrus Ali., Ibid., hlm. 107.

81

Ibid. hlm. 108.

commit to user



kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi, yaitu:82 a) Deskripsi yang samar; Teori organ yang dibentuk melalui putusan pengadilan Inggris memilih bersifat hati-hati dengan tidak mendefinisikan organ ke dalam istilah hukum. Selama bertahun-tahun, pengadilan Inggris lebih memilih menggunakan istilah-istilah yang terdapat ilmu kedokteran dan psikologi untuk mendeskripsikan hubungan antara korporasi dengan pengurusnya baik secara fisik maupun non-fisik. Mereka sebenarnya tidak puas dengan istilah-istilah seperti “very ego and centre”, “directing mind and will” atau “control centre”. Analogi terhadap istilah-istilah tersebut adalah istilah “corporate body”, di mana korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana serius yang dilakukan pengurusnya bila tindakan tersebut tidak berasal dari pikiran korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan ahli-ahli hukum belum mendapatkan perbedaan yang jelas antara organ dan orang-orang yang hanya sekedar sebagai pegawai korporasi. b) Kriteria formal; Terdapat empat kriteria di dalamnya, yaitu primary organs test, delegation test, authorized acts test, dan corporate selection test. Menurut primary organs test, tanggung jawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan organorgan utama adalah pejabat korporasi yang dapat bertindak berdasarkan kekuasaan langsung dokumen resmi dan aturanaturan korporasi tanpa adanya intervensi dari tindakan manusia yang lain. Sedangkan berdasarkan delegation test, yang dimaksud dengan organ adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan. Di dalam authorized acts test, penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Di sini yang dipentingkan bukan pada siapa yang melakukan tindakan itu, tapi apakah tindakan tersebut sudah mendapatkan mandat dari organ-organ utama korporasi. Adapun corporate selection test, penentuan organ korporasi 82


commit to user



berdasarkan penunjukan langsung dari dilakukan tiap periode kepengurusan.

korporasi,

yang

c) Pendekatan pragmatik Menurut pendekatan ini, yang termasuk organ-organ korporasi sehingga tindakan mereka identik dengan tindakan korporasi adalah “superior agent”, “responsible agent”, “important official”, “primary agent”, “top management”, dan “a directive”.

d) Analisis hierarki Menurut pendekatan ini, untuk menentukan organ korporasi adalah didasarkan pada identifikasi orang-orang yang memiliki posisi penting dalam struktur organisasi di mana kehendak dan tindakan mereka dianggap sebagai kehendak dan tindakan korporasi.

e) Analisis fungsi Bila analisis hierarki memfokuskan diri pada orangorang tertentu yang memiliki posisi tinggi dalam struktur organisasi untuk menentukan organ korporasi, maka analisis fungsi lebih menekankan pada aspek-aspek fungsional perilaku pejabat korporasi. Kriteria ini tentu saja tidak secara khusus menunjukkan fungsi apa yang membuat seseorang yang bertindak untuk kepentingan korporasi dianggap sebagai organ korporasi. yang penting, tindakan seseorang, terlepas siapakah orangnya, selama tindakan itu memenuhi aspek fungsional tindakan korporasi, maka tindakan orang tersebut dianggap sebagai tindakan korporasi. Dalam teori corporate criminal liability, keberadaan korporasi

mempunyai

sifat

yang

mandiri

dalam

hal

pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Perbedaan ini dapat dilihat pada pertimbangan putusan pengadilan dalam memutus kasus Tesco Supermarket Ltd Vs Nattrass, sebagai berikut:83

83

Richard Card, Introduction to Criminal Law dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 110.

commit to user



A living person as a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hand to carry out his intention. A corporation has none of these; it must act through living persons, through not always one and the same person then the person who act is not speaking or acting for the company. There is no question to the company being vicarious liability. He is not acting as a servent, representatives, agent or delegate. He is an ambodiment of the company, or one could say, he hears and speaks through the person of the company, within the appropriate sphere, and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company. (Terjemahan : Seseorang yang hidup sebagai pikiran yang dapat memiliki pengetahuan atau niat atau lalai dan dia memiliki tangan untuk melaksanakan niatnya . Sebuah perusahaan memiliki satu pun dari ini ; harus bertindak melalui orang yang hidup , melalui tidak selalu satu dan orang yang sama maka orang yang bertindak tidak berbicara atau bertindak bagi perusahaan. Tidak ada pertanyaan kepada perusahaan yang vicarious liability . Dia tidak bertindak sebagai servent , perwakilan , agen atau delegasi . Dia adalah ambodiment perusahaan, atau orang bisa mengatakan , ia mendengar dan berbicara melalui orang perusahaan , dalam lingkup yang sesuai , dan pikirannya adalah pikiran perusahaan. Jika pikiran bersalah maka rasa bersalah itu adalah kesalahan perusahaan.) Jadi, tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu tersebut melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Singkatnya, kesalahan individu identik dengan kesalahan korporasi. Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasikan “senior officer”: (1) Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan

perusahaan,

commit to user

baik

sendiri

maupun



bersama-sama; pada umumnya pengendali perusahaan adalah “para direktur dan manajer”. (2) Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets Ltd. Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri atas “dewan direktur” direktur pelaksana, dan pejabatpejabat

tinggi

lainnya

yang

melaksanakan

fungsi

manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”. Konsep pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan”. (3) Lord Morris Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili / melambangkan pelaksana dari “the directing mind and will of the company”.

(4) Viscount Dilhorne Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali), dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain dalam perusahaan itu. (5) Lord Diplock Mereka-mereka

yang

berdasarkan

memorandum

dan

ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan

rapat

umum

perusahaan

telah

dipercaya

melaksanakan kekuasaan perusahaan. (6) House of Lord Manajer dari salah satu toko/supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior; ia tidak berfungsi sebagai “the directing mind and will of the company”. Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang commit to user



yang

dipekerjakan,

tetapi

ia

bukan

utusan/delegasi

perusahaan yang diserahi tanggung jawab. (7) Hakim Bowen C.J. dan Franki J. (dalam perkara Universal Telecasters, 1977, di Australia) Manajer penjualan (“the sales manager”) dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah “senior officer”. (8) Hakim Nimmo J. (hakim ke-3 dalam perkara Universal Telecasters) Manajer

penjualan

dapat

diidentifikasikan

sebagai

perusahaan, yaitu sebagai “senior officer”. Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (managerial discretion) yang relevan

dengan

bidang

operasi

perusahaan

yang

menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi “senior officer” dalam bidang yang relevan walaupun tidak untuk semua tujuan. (9) Supreme Court Queensland Manajer perusahaan penjual motor (motor dealer) selain dapat dipandang sebagai “senior officer”, dapat juga sebagai “the sales manager” yang kepadanya manajer mendelegasikan pengendalian bisnis selama manajer absen. (10) Supreme Court di Australia Selatan (merefleksikan pandangan Nimmo di atas) Dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer yang bertanggung jawab pada pengawasan kendaraan dan sopir, dapat dipandang sebagai “senior officer”. Putusan ini merefleksikan pandangan Nimmo J. di atas bahwa seorang pejabat dapat menjadi “senior officer” untuk commit to user



tujuan-tujuan yang relevan walaupun pejabat senior itu tidak mempunyai kekuasaan manajemen yang umum (a general power of management). Ajaran identifikasi atau identification doctrine dianggap tidak cukup untuk dapat digunakan mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, telah disarankan beberapa metode alternatif untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi. Salah satu metode itu adalah memberlakukan aggregation doctrine atau ajaran agresi. Asas aggregation ini adalah asli Amerika. Ajaran kombinasi

ini

memungkinkan

kesalahan

dari

sejumlah

agregasi

atau

orang

untuk

diatributkan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai

orang

yang

terkait

secara

relevan

dalam

lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Walaupun di beberapa negara termasuk di Inggris untuk beberapa kasus teori ini ditolak. The Identification Theory atau teori identifikasi. Korporasi

dalam

perkembangan

hukumnya

dapat

melakukan suatu perbuatan dan dapat memiliki sikap batin untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini mengingatkan bahwa secara tradisional pertanggungjawaban pidana tetap mempersoalkan pembutktian kesalahan (proof of criminal fault) dalam kaitannya dengan “intended something or knew something” dari korporasi, maka Viscount Haldane menemukan “Theory of Primary Corporate Criminal commit to user



Liability”, yang kemudian dikenal dengan Identification Theory atau Alter Ego Theory. Teori

Identifikasi

dapat

disebut

juga

teori

pertanggungjawaban pidana langsung (Direct Corporate Liability), karena pertanggungjawaban pidana ini langsung oleh korporasi, seniors officers yang bertindak untuk dan atas nama korporasi itu langsung, tidak mewakili korporasi. Teori Identifikasi ini, menurut Muladi diciptakan sebagai “a pragmatic median rule” antara penganut ekstrem dari “total vicarious liability” untuk semua tindak pidana dan tidak ada pertanggungjawaban

pidana

dengan

Directors”

jelas

kecuali

“the

membenarkan

Board

of

(expressly

outhorized) tindak pidana.

b) Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) Vicarious

liability,

pertanggungjawaban

lazim

pengganti,

disebut diartikan

dengan sebagai

pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa vicarious liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment). Dalam kamus Henry Black, vicarious liability diartikan sebagai berikut: The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; commit to user



atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak). Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Prinsip hubungan kerja dalam vicarious liability disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggung jawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut. Secara lebih rinci, prinsip delegasi terkait dengan mendelegasikan

wewenang

seseorang

(korporasi)

kepada

bawahannya atas kuasanya bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pemberi delegasi apabila ia melakukan tindak pidana, sekalipun dia tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu. Scanlan dan Ryan menyatakan bahwa kebijakan hukum telah menentukan bahwa suatu pendelegasian tidak dapat menjadi alas an pemaaf bagi

seorang

pemberi

kerja

untuk

tidak

memikul

pertanggungjawaban pidana semata-mata karena tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh bawahannya yang telah menerima pelimpahan wewenang darinya. commit to user



Dalam praktik, teori vicarious liability hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan atau kuasa dari suatu korporasi, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah hubungan ini merupakan hubungan

yang

cukup

memadai

untuk

dapat

mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerja. Lebih lanjut, harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya. Bertolak dari doktrin “respondeat superior”. Arti dari “adagium/maxim” ini ialah:84 “A master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent.” (Terjemahan : "Seorang guru bertanggung jawab dalam kasus tertentu untuk tindakan keliru dari pelayannya, dan utama untuk mereka ulasan dari agennya.") Merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain (Vicarious liability is the responsibility of one

for

the

acts

of

another).

Teori

atau

doktrin

pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan 84

Barda Nawawi Arief. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 100.

commit to user



melawan hukum (the law of tort) yang didasarkan pada doktrin the respondeat superior. Dalam doktrin ini ada hubungan antara the master dengan the servant atau antara principal dengan agent. Menurut teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Teori ini umumnya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus bertanggungjawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi. Oleh karena itu teori Vicarious Liability ini juga sering disebut the respondeat superior theory.

c) Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (strict liability) Strict liability85 diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Dengan substansi yang sama, konsep strict liability dirumuskan sebagai the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at

least

one

element

petanggungjawaban

of

mutlak

their

“actus

merupakan

reus”

(konsep

suatu

bentuk

pelanggaran/kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan). L.B. Curzon86 mengemukakan tiga alasan mengapa di dalam strict liability aspek kesalahan tidak perlu dibuktikan. Pertama, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya 85

Mahrus Ali, Ibid., hlm.112

86

Mahrus Ali. Ibid., hlm. 113-114

commit to user



peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, pembuktian adanya mens rea akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.87 Sedangkan Lord Pearce sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie berpendapat bahwa banyak factor yang melatarbelakang pembentuk undang-undang menetapkan penggunaan strict liability dalam hukum pidana, yaitu karena: (1) karakteristik dari suatu tindak pidana; (2) pemidanaan yang diancamkan; (3) ketiadaan sanksi sosial (the absence of social obluqoy); (4) kerusakan tertentu yang ditimbulkan; (5) cakupan aktivitas yang dilakukan; dan (6) perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam suatu perundang-undangan. Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian public (public concern) terhadap perilakuperilaku yang perlu dicegah dengan penerapan strict liability agar keamanan

masyarakat

(public

safety),

lingkungan

hidup

(environment), dan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat (the economic interest of the public), termasuk perlindungan konsumen terjaga. Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah strict liability sama dengan absolute liability. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa strict liability merupakan absolute liability, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa strict liability berbeda dengan absolute liability. Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa strict liability sama dengan absolute liability adalah bahwa dalam perkara strict liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) sebagaimana yang 87

Mahrus Ali. Ibid., hlm. 115.

commit to user



dirumuskan dalam undang-undang, sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (mens rea) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan strict liability bukan absolute liability adalah bahwa meskipun terdapat orang yang telah perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, orang tersebut belum tentu dipidana. Kritik terhadap pendapat yang kedua (strict liability bukan absolute liability) dikemukakan oleh Smith dan Hogan dengan mengajukan dua alasan sebagai berikut : 1) Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara strict liability, jika tidak ada mens rea yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk actus reus yang bersangkutan. Unsur utama ini biasanya merupakan salah satu ciri, tetapi sama sekali tidak berarti mens rea tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana. Smith dan Hogan mengajukan contoh: A dituduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan” karena dapat membahayakan kesehatan dan/atau jiwa orang lain. Perbuatan ini, di Inggris, termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara strict liability. Dalam kasus ini, tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan bahwa A sekurang-kurangnya memang menghendaki (sengaja) menjual daging itu. Jadi, dalam kasus ini, strict liability tidak bersifat absolut. 2) Dalam kasus-kasus strict liability memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan mengenai particular act yang dinyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya: dalam kasus mengendarai kendaraan yang membahayakan, dapat diajukan alas an pembelaan di mana dalam mengenai commit to user



kendaraan itu, ia berada dalam keadaan otomatis. Dalam kasus ini pun, strict liability bukan absolute liability. Terlepas dari perbedaan pandangan ahli terkait sama atau tidaknya strict liability dengan absolute liability, penerapan teori strict liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan strict liability, dikemukakan beberapa patokan, antara lain: 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial. 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan. 3) Perbuatan itu dilarang dengan keras oleh undang-undang karena di-kategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik. 4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar. 3. Pengertian Korupsi Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruptie”88 atau “corruptus”89 selanjutnya kata corruptio berasal dari kata corrumpore (suatu kata Latin yang tua). Dari bahasa Latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis:

corruption;

Belanda:

corruptive

(korruptie).90

Dalam

ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari Latin corruptio = penyuapan; dan corrumpore = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat

88

Foklema Andeae dalam IGM Nurdjana. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, ctk. Pertama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 1. 89

Webster Dictionary dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

90

Andi Hamzah dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

commit to user



badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.91 Kompleksitas dari korupsi bisa dilihat dari pengertian korupsi itu sendiri. Bambang Poernomo memberikan gambaran korupsi sebagai :92 1) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 3) Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan. 4) Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. 5) Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan. Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:93 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.94 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.95 3) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; -Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral; - Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; - Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; - Pengaruh-pengaruh yang korup.96 91

Ensiklopedia Indonesia dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

92

Edi Setiadi dan Rena Yulia Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 70. 93

Lilik Mulyadi dalam IGM Nurdjana, Op. Cit., hlm. 1.

94

S. Wojowasito – W.J.S. Poerwadarminta dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

95

W.J.S. Poerwadarminta dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

96

Soedjono Dirjosisworo dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

commit to user



Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.97 Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:98 1) Menyalahgunakan kekuasaan; 2) Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi; 3) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya). Beberapa pengertian korupsi menurut John A. Gardiner dan David J. Olson sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo antara lain:99 1) Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar Dikemukakan oleh Jacob Van Klaveren yang mengatakan bahwa seorang pengabdi negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. 2) Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan M. Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugasnya. Berbeda dari Mullan, J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi,

97

J. Pope dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

98

Focus Andrea sebagaimana dikutip Prodjohamidjojo dan dikutip dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1. 99

IGM Nurdjana dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 1.

commit to user



atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. 3) Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum. Carl J. Friesrich mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benarbenar membahayakan kepentingan umum. 4) Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi Makna korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari makna korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Hussein Alatas yang mengatakan bahwa: “Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.”100 Menurut Syed Husein Alatas, guru besar Universitas Singapura, menyebutkan terdapat 7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:101 1) Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. 2) Korupsi Perkerabatan (Nepotistic Corruption), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak family dan kronikroninya. 3) Korupsi yang Memeras (Extortive Corruption), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, terror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. 100

Syed Hussien Alatas dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 14-15.

101

M. W. Kusumah dalam IGM Nurdjana, Ibid., hlm. 23.

commit to user



4) Korupsi Investif (Investive Corruption), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan. 5) Korupsi Defensif (Defensive Corruption), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. 6) Korupsi Otogenik (Outogenik Corruption), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. 7) Korupsi Suportif (Supportive Corruption), adalah korupsi dukungan (support) dan tidak ada orang atau pihak lainyang terlibat.

4. Korporasi a. Sejarah Lahirnya Korporasi Korporasi berdiri dari percampuran konsep tanggung jawab terbatas dan entitas mandiri dari simbol kejayaan civil law. Konsep korporasi telah lahir semenjak abad ke-17 diperkenalkan oleh Adam Smith sebagai badan usaha yang mengkhususkan diri pada bidang perekonomian di mana kondisi harga ditentukan sendiri berdasarkan supply and demand rule, serta memisahkan negara dari tugasnya untuk memfasilitasi sistem ekonomi.102 Secara internasional, bentuk usaha pertama adalah British East India Company (BEIC), Dutch East Indies Company (DEIC), Hudson Bay Company (HBC), dan Veereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Akan tetapi saat ini tujuan korporasi tidak sejalan dengan konsep korporasi yang diungkapkan oleh Adam Smith lagi, sekarang tujuan korporasi sudah beralih menjadi tidak terpisah dari tujuan negara. Hal ini dikarenakan karena

masa

lalu

merupakan

102

masa

kolonialisme

di

mana

Adam Smith, An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nation dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Op. Cit., hlm. 13.

commit to user



international economic entity yang merepresentasikan kepentingan negara asalnya. Sebagai contoh VOC representasi negara Belanda, dan BEIC representasi negara Inggris.103

b. Pengertian Korporasi Penggunaan istilah “korporasi” merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata yang disebut dengan “badan hukum” (rechtspersoon) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan legal entities atau corporation, bahasa Jerman disebut corporation, dan bahasa Belanda disebut corporatie104 yang berasal dari kata corporation dalam bahasa Latin. Korporasi berasal dari kata “corporation”, dari kata kerja corporare. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Dalam buku lain, penulis menemukan bahwa apabila berbicara tentang korporasi, maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh

103

Indra Surya, Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Ibid., hlm. 13. 104 Rudhy Prasetya, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah pada Seminar Nasional: Kejahatan Korporasi, yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1989, hlm. 2 dalam Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus), ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 25.

commit to user



karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Korporasi sering pula disebut sebagai legal entities atau rechtsperson dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus. 2. Memiliki jangka waktu hidup tidak terbatas. 3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu. 4. Dimiliki oleh pemegang saham. 5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Alan R. Palmiter memberikan definisi korporasi sebagai berikut: What is a “corporation” ? It is a framework by which people conduct modern business. It is a convenient legal entity that can enter into contracts, own property, and be a party in court. It comes in assorted sizes, from a publicly held multinational conglomerate to a one-person business. The corporation is a creature of law – a legal construct. Nobody (not even your law professor) has even seen one.105 (Terjemahan : Apakah korporasi itu ? Korporasi merupakan kerangka yang memungkinkan orang melakukan bisnis modern. Korporasi merupakan entitas hukum yang sesuai dan dapat mengadakan kontrak, memiliki kekayaan, dan menjadi pihak di pengadilan. Korporasi dapat muncul dalam berbagai ukuran, dari bersifat publik dalam bentuk konglomerat multinasional sampai bisnis orang-perorangan.

105

Alan R. Palmiter, Corporations, Sixth Edition, Austin: Wolters Kluwer, 2009: 3 oleh Tjandra Sridjaja Pradjonggo dalam Jurnal Yustisia Edisi 80 Mei - Agustus 2010, hlm. 71.

commit to user



Korporasi tersebut merupakan suatu ciptaan hukumkonstruk hukum. Tidak seorang pun pernah melihatnya.) Marshall B. Clinard, dkk, mendefinisikan bahwa “ A corporation is a legal entity that allows a business to use the capital

provided

by

individuals

called

shareholders

or

stockholders.”106 (Terjemahan : korporasi adalah entitas atau badan hukum yang memungkinkan suatu bisnis menggunakan modal yang diberikan oleh individu-individu yang disebut pemegang saham.) J.C. Smith dan Brian Hogan mendefinisikan korporasi sebagai: A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servants. As each director or servant is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation’s legal liabilities are all, in a sense, vicarious. This line of thinking is epitomizes in the catchphrase “Corporations don’t commit crimes”; people do.107 Korporasi adalah badan hukum tetapi tidak memiliki keberadaan fisik dan tidak bisa , oleh karena itu , bertindak atau membentuk niat apapun kecuali melalui direksi atau pegawai . Karena setiap direktur atau hamba juga suatu badan hukum sangat berbeda dari korporasi , berarti kewajiban hukum korporasi semua , dalam arti, perwakilan . Garis pemikiran ini melambangkan dalam slogannya " Perusahaan tidak melakukan kejahatan " ; orang melakukan (Terjemahan : korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena 106 Marshall B. Clinard sebagaimana dikutip Joseph F. Sheley, 1987, Exploring Crime Reading in Criminology and Criminal Justice, Belmont California: Wadsworth Publishing oleh Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Ibid., hlm. 71-72. 107

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Ibid., hlm. 73.

commit to user



semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.) Menurut Meijers, badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu juridische realiteit (kenyataan yuridis). Logemann, menyebutkan badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (bestendigheid) hak dan kewajiban. Sementara itu, E. Utrecht, menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa badan hukum itu adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan

memenuhi

syarat-syarat

tertentu,

bahwa

suatu

perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hakhak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggunggugatan korporasi. M. Arief Amrullah dengan mengutip pendapat Utrech menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa. Sedangkan Soeroso mendefinisikan badan hukum sebagai suatu perkumpulan orangcommit to user



orang yang mengadakan kerja sama dan merupakan satu kesatuan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. Wirjono Prodjodikoro mengartikan badan hukum adalah suatu badan yang selain manusia perorangan, juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajibankewajiban dan kepentingan-kepentingan terhadap orang lain atau badan lain. Alasan memasukkan korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur: a) Mempunyai harta sendiri yang terpisah; b) Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan di mana kekayaan terpisah itu diperuntukkan; dan c) Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya. Namun, bila pembahasan badan hukum dipersempit menjadi perseroan terbatas, terdapat ciri-ciri penting yang melekat pada entitas tersebut, yaitu: a) Personalitas hukum (legal personality). b) Terbatasnya tanggung jawab (limited liability). c) Adanya saham yang dapat dialihkan (transferable shares). d) Pendelegasian manajemen. e) Kepemilikan investor.

c. Teori Dasar Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana A.L.J. van Strien mengemukakan tiga teori dasar dalam menentukan badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum pidana, ialah: 1) Ajaran

yang

bertendensi

“psikologis”

dari

J.

Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan commit to user



bersusila (redelijk zedelijk wezen). Pernyataan dari Remmelink harus diperhatikan terbatas pada hukum pidana komunal, yang memerlukan unsur kesalahan dalam pemidanaan dalam arti menuntut adanya aspek kejiwaan asli yang ada pada diri manusia alamiah. 2) Pendekatan yang bertendensi “sosiologis” dari J. Ter Heide, di mana yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia tetapi tindakan (berkaitan dengan ini Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari manusia – ontmenseljik strafrecht). Jika dahulu karena pengaruh “psikologisme, biologisme, 3) Wawasan dari A.C.’t Hart, di mana pengertian “subyek hukum” dipandang sebagai pengertian yuridis yang Contrafaktisch. Contrafaktisch hukum berarti bahwa konsep-konsep yuridis tidak boleh dimengerti sematamata sebagai kenyataan empiris maupun sebagai gagasan ideal yang secara apriori menetapkan suatu norma yang berada di atas kenyataan historis sosiologis. Karena konsep yuridis ini menempati posisi perantara, maka ia tidak dapat dipandang sebagai bagian kedua pengertian tersebut, namun condong sebagai lawan dari keduanya. Bukan saja dalam posisi terisolasi, namun terlebih dalam saling keterkaitannya menurut struktur pengertian dan logikanya sendiri-konsep yuridis, dengan demikian, terhadap berbagai cara interpretasi lain. Dengan cara ini, konsep yuridis memberikan pada individu

ruang gerak

untuk

membela

diri

atau

menentang tidak saja individu lain yang berada dalam wawasan hidup/kenyataan itu sendiri.

d. Sanksi Pada Korporasi commit to user



Clinard dan Yeager108 mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan kepada korporasi: 1) The degree of loss to the public (derajat kerugian terhadap publik); 2) The level of complicity by high corporate managers (tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi); 3) The duration of the violation (lamanya tindak pidana); 4) The frequency of the violation by the corporation (frekuensi tindak pidana oleh korporasi); 5) Evidence of intent to violate (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana); 6) Evidence of extortion, as in bribery cases (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap); 7) The degree of notoriety engendered by the media (derajat pengetahuan public tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan pemberitaan media); 8) Precedent in law (yurisprudensi); 9) The history of serious violations by the corporation. 10) Deterrence potential (kemungkinan pencegahan); 11) The degree of corporation evienced by the corporation (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

5. Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas yang dahulu dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap, disingkat NV. Sejarah perubahan dari Naamloze Vennootschap menjadi Perseroan Terbatas dan disingkat PT, para ahli tidak dapat menelusuri.109 Istilah Perseroan Terbatas110 terdiri dari dua 108

Muladi dan Dwidja Priyatno. Op. Cit., Rudhi Prasetya dalam Ridwan Khairandy. 2009. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi (Edisi Revisi), ctk. Kedua. Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, hlm. 1. 109

commit to user



kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan berasal dari kata sero yang diartikan sebagai saham dan Terbatas yang merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.111 Asal muasal modal PT dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1112 UUPT113. B.

Penelitian Yang Relevan Tinjauan penelitian yang relevan berisi tinjauan kritis terhadap hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, baik penelitian orang lain maupun penelitian yang pernah dilakukan sendiri. Penelitian yang relevan yang diketemukan penulis adalah sebagai berikut: 1. Penulisan Skripsi, Brian Purbojati Zakariya. 2015. Harmonisasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Persero di Indonesia

110

Perseroan Terbatas yang untuk selanjutnya disebut PT.

111

H.M.N. Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy. Op. Cit., hlm. 1.

112

Pasal 1 angka 1 UUPT, berbunyi : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Bandingkan dengan definisi Perseroan Terbatas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Definisi Perseroan Terbatas dalam kedua peraturan-perundang-undangan di atas memiliki persamaan, yaitu didirikan berdasarkan perjanjian, kegiatan usaha dilakukan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan terletak pada unsur persekutuan modal yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) 113

UUPT yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut dengan UUPT. Sebelumnya, Perseroan Terbatas diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).

commit to user



(Studi Kasus Sewa Pesawat Merpati). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi prinsip Business Judgment Rule dalam pengelolaan Persero di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip tersebut dengan studi kasus sewa pesawat Merpati. Mengambil permasalahan mengenai harmonisasi prinsip Business Judgement

Rule

dalam

perundang-undangan

di

Indonesia

dan

penerapannya dengan mengambil studi kasus penyewaan Pesawat Merpati. Kesimpulan yang didapat ialah telah terjadi harmonisasi prinsip Business Judgment Rule dalam peraturan perundangan-undangan, yang tertuang dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT. Serta penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam pengelolaan persero di Indonesia belum berjalan optimal. Menilik dari studi kasus yang penulis pakai yaitu studi kasus sewa pesawat Merpati, Prinsip Business Judgment Rule tetap belum bisa melindungi keputusan Direksi yang diambil dengan proses yang benar. 2. Penulisan Tesis, Rudi Dogar Harahap. 2008. Penerapan Bussiness Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara. Medan. Penulisan tesis ini menggambarkan peranan perbankan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian. Namun, apabila dilihat kecenderungan bank yang sangat ketat dalam menyalurkan kredit pada akhir-akhir ini sangat tidak kondusif untuk mendorong perekonomian Indonesia. Salah satu penyebab keadaan ini adalah terjadi ketakutan di kalangan banker khususnya banker bank-bank milik pemerintah di dalam menjalankan tugasnya. Padahal bisnis bank sangat rentan terhadap resiko. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu payung hukum yang dapat memberikan kelegaan kepada para banker terutama yang menduduki posisi direksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu jalan keluar yang telah commit to user



memberikan perlindungan hukum kepada para Direksi Perseroan Terbatas karena telah mengakomodasi prinsip business judgement rule. Dengan mengambil perumusan masalah mengenai pengelolaan bank dikaitkan dengan manajemen resiko, batasan penerapan business judgement rule dalam pengelolaan Perseroan Terbatas oleh Direksi, serta penerapan

prinsip-prinsip

business

judgement

rule

dalam

pertanggungjawaban Direktur bank. Kesimpulan yang didapat ialah Bank memiliki 8 (delapan) resiko yang harus dikelola oleh direksi agar bank tidak menderita kerugian yang dapat mengerus modal, Prinsip Business judgement rule hanya dapat digunakan sebagai pembelaan direksi bila melanggar standar fiduciary duty, judgement rule diterapkan di industri perbankan dengan mengacu pada peraturan yang terkait dengan bank, best practice yang berlaku di industri perbankan serta prinsip kehati-hatian. 3. Penulisan Tesis, Christian Orchard. 2006. Analisis Yuridis Terhadap Business Judgement Rule Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Suatu Perseroan Terbatas. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara. Medan. Business Judgement Rule adalah salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan. Business Judgement Rule dalam pelaksanaannya adalah untuk melindungi seorang direksi perusahaan dalam mengambil keputusan. Tetapi dalam mengambil keputusan tersebut tidak ada unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional serta keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk perusahaan, artinya tidak ada unsurunsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum (illegality), ataupun ada konsep kesalahan yang disengaja (gross negligence). Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak ditemukan pengaturan yang jelas mengenai Business Judgement Rule namun jika diteliti prinsip “itikad baik” yang dinyatakan commit to user



dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah mengandung makna bahwa “jiwa” dari Business Judgement Rule terdapat dalam undang-undang tersebut. Perkembangan hukum mengenai Business Judgement Rule ini dalam sistem hukum Civil Law pada prinsipnya tidak terlalu menonjolkan standar tertentu, tetapi lebih mendasarinya pada perjanjian-perjanjian pemberian kuasa di antara para pihak, yang tercermin dalam anggaran dasar perusahaan. Karena itu seorang direktur haruslah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Apabila dia melakukan tindakan diluar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya oleh anggaran dasar maka dia pribadi akan bertanggung jawab secara hukum bukan perusahaan sebagai pemberi kuasa. Karena sebagai penerima kuasa direktur tidak boleh bertindak melampaui batas kuasanya. Business Judgement Rule bagi seorang direksi suatu perseroan terbatas tidak dapat dilaksanakan jika kebijakan (judgement) dari seorang direksi tersebut didasarkan pada suatu kecurangan (fraud), menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum (illegality), dan ada kelalaian berat (gross negligence) dari anggota direksi. Efektivitas dari Business Judgement Rule ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan hukum perusahaan di Indonesia, karena dengan berlakunya doktrin ini maka direksi dari suatu perseroan terbatas dapat terlindungi.

commit to user



C. Kerangka Berpikir Korporasi

Perusahaan Terbatas berbentuk Persero (PT PUSRI PERSERO)

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

MANAGER

Pengadaan Barang dan Jasa berupa 2 (dua) buah Solenoid Valve dan Thrustor Brake, dengan sumber dana berasal dari Alokasi Anggaran Gudang PT. PUSRI Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,00 Euro atau senilai dengan Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

Peninjauan Kembali

D I R E K S I

SK Direksi tentang Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. PUSRI SK Direksi tentang Penujukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dan Pekerjaan Borongan PT. PUSRI Sriwijaya SK Direksi tentang Pengangkatan Ir. Hadianto Eko Putro (Terdakwa II) selaku Asisten Manager Pembelian Material Dinas Pembelian Material PT. PUSRI. SK Direksi tentang Pengangkatan Ir. Faisal Muaz (Terdakwa I) selaku Manager Pengadaan PT. PUSRI.

Memenangkan CV. Kuala Simpang dengan harga 14.450 Euro (empat belas ribu empat ratus lima puluh euro) atau senilai Rp. 210.224.813,50,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus duatopuluh commit user empat ribu delapan ratus tiga belas lima puluh sen).

Kerugian Keuangan Negara



Keterangan : Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk dari korporasi yang diakui oleh hukum. Penulis mengambil contoh kasus yang terjadi pada PT. PUSRI Palembang. Perkara ini bermula pada tahun 2008, PT. PUPUK SRIWIJAYA,

yang

untuk

selanjutnya

disebut

dengan

PT.

PUSRI

melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustor Brake melalui sumber dana yang berasal dari Alokasi Anggaran Gudang pada PT. PUSRI Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,00 Euro atau sekitar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Terdakwa I dan Terdakwa II memenangkan CV. Kuala Simpang tanpa melakukan pengecekan harga ke distributor dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan negoisasi dengan Deddy Zatta selaku Direktur CV. Kuala Simpang. Ternyata pembelian barang tersebut tidak sesuai dengan permintaan, tetapi para terdakwa tetap menerima barang yang dikirimkan tanpa memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal itu dikarenakan CV. Kuala Simpang telah menjadi rekanan PT. PUSRI. Atas perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 982 / PID.B /2010 / PN. PLG tertanggal 11 Agustus 2011 yang commit to user



amarnya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum mengajukan banding. Adapun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : 12 / MAHKAMAH AGUNG / 2011 / 2011 / PT. PLG tertanggal 22 Desember 2011 dengan amarnya yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Para terdakwa mengajukan permohonan kembali dengan salah satu novum menyebutkan doktrin business judgement rule. Penulis tertarik meneliti kasus tersebut karena adanya novum doktrin business judgement rule yang dikaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

commit to user



BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi, juga dapat ditulis dengan metodologie (Kamus Bahasa Belanda) artinya ilmu tentang metode-metode. Metodologi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti ilmu tentang metode. Metodologi dalam arti yang umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran.114 Metodologi penelitian hukum berarti cara ilmiah untuk mencari dari kebenaran dari sebuah hukum. Adapun yang dimaksud hukum antara pakar satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga terlebih dahulu perlu meluruskan, hukum dalam pengertian mana yang akan dipakai. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto dalam Setiono, membagi hukum menjadi 5 (lima) konsep, yaitu:115

114

Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 3-4. 115

Ibid, hlm. 20.

commit to user



1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; 2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; 3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistematisasi sebagai judge made law; 4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; 5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Konsep pertama, kedua, dan ketiga disebut sebagai konsep normatif. Konsep normatif menggambarkan hukum sebagai norma, baik diidentikkan sebagai keadilan yang harus diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma yang telah diwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma yang merupakan produk dari hakim (judgements) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas norma, keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun judgemade selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran, yaitu ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan

suatu

perkara,

maka

setiap

penelitian

hukum

yang

mendasarkan hukum sebagai norma ini disebut sebagai penelitian normatif yang doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.116 Sedangkan konsep keempat dan kelima, hukum digambarkan sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka penelitian yang mendasarkannya dapat disebut sebagai

116

Ibid., hlm. 21-22.

commit to user



penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal dengan metodenya yang disebut dengan metode non doktrinal.117

1. Jenis Penelitian Berdasarkan konsep tersebut, pada konsep kesatu, kedua, dan ketiga merupakan penelitian doktrinal, sedangkan konsep keempat dan kelima merupakan penelitian non doktrinal. Soetandyo Wignyosoebroto juga membagi penelitian hukum menjadi penelitian doktrinal dan non-doktrinal.118 a. Penelitian doktrinal, terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, dan penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif. b. Penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian doktrinal yang mendasarkan pada konsep hukum kedua dan ketiga.

2. Sifat dan Bentuk Penelitian Termasuk ke dalam penelitian eksploratif, yang dimaksudkan apabila pengetahuan tentang suatu gegala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Bentuk penelitiannya disebut penelitian preskriptif, yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran

117

Ibid., hlm. 22.

118

Anonim. Buku Pedoman Pembimbingan Tesis & Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Tesis, Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hlm. 11.

commit to user



mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. 3. Jenis Data Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan data dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.119 Penelitian ini menggunakan data sekunder.

4. Sumber Data Di dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam:120 a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam Perkara Pengadaan 119

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 51.

120

Ibid., hlm. 52.

commit to user



Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang). b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

hasil

karya

dari

kalangan

hukum,

dan

seterusnya. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Buku dan literatur ilmu hukum yang terkait dengan hukum pidana, lebih khususnya tindak pidana korupsi; 2) Buku dan literatur ilmu hukum yang terkait dengan hukum perdata, lebih khusus mengenai perseroan terbatas, BUMN; 3) Artikel-artikel lain yang terkait dengan permasalahan, baik dari media cetak maupun elektronik. c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji substansi atau isi suatu bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen,

dan

bahan

pustaka

lainnya

yang

berkaitan

dengan

permasalahan yang penulis teliti.

6. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (penyataan bersifat umum). Metode deduktif commit to user



berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang berupa Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang. a. Deskripsi Kasus Peristiwa ini dimulai pada tanggal 6 Juni 2005 dengan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/DIR/102/2005 tertanggal 6 Juni 2005 tentang Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. PUSRI dan Surat Keputusan Direktur Nomor : SK/DIR/20.2008 tentang Penujukan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa dan Pekerjaan commit to user



Borongan PT. PUSRI Sriwijaya, yang memutuskan pengadaan jasa dan pekerjaan pemborongan dilaksanakan melalui tender bersama, dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp. 500 juta secara Rush Order, dan pengadaan barang dan jasa pabrik yang nilainya Rp. 500 juta ke bawah dan untuk non pabrik yang nilainya di bawah Rp. 1 Milyar, pengadaannya dilakukan tidak melalui panitia pelelangan tetapi dilakukan oleh unit kerja pengadaan barang dan jasa yang relevan. Pada tanggal 30 Maret 2007, dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. PUPUK SRIWIJAYA Nomor : SK/DIR/073/2007 tertanggal 30 Maret 2007 yang mengangkat Ir. Hadianto Eko Putro (Terdakwa II) selaku Asisten Manager Pembelian Material Dinas Pembelian Material PT. PUSRI. Pada tanggal 29 November 2007, dikeluarkan Surat Putusan Direksi PT. PUPUK SRIWIJAYA Nomor : SK/DIR/258/2007 tertanggal 29 November 2007 yang mengangkat Ir. Faisal Muaz (Terdakwa I) selaku Manager Pengadaan PT. PUSRI. Pada tahun 2008, PT. PUSRI melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berupa 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustor Brake, dengan sumber dana berasal dari Alokasi Anggaran Gudang PT. PUSRI Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,00 Euro atau senilai dengan Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan spesifikasi barang Solenoid Valve Part No. 4 WE6H3XW220.50N Voltage 220-VAC Freq. 50 Hz, 46 VA MFG: REXROTH HYDRONORMANY GERMANY. Dengan ketentuan dalam Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang diterbitkan oleh Asmen Pergudangan, harga pembelian terakhir tahun 2002 sebesar Rp. 3.992.625,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Nilai barang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO) tidak perlu tender, melainkan Penunjukan Langsung (PL) dengan commit to user



mengundang rekanan tetap PT. PUSRI, yaitu CV. Vania; CV. Ayu Fitria Abadi; Halimah; Amanda; A.M.D.; Tanjung Jaya; dan CV. Kuala Simpang; Dari tujuh rekanan, terdapat tiga rekanan (CV. Kuala Simpang, CV. A.M.D., CV. Tanjung Jaya) menjawab klarifikasi hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Koordinator Teknik Keandalan/Tim Evaluasi Teknis yang dinyatakan disarankan dan layak untuk mengikuti tahapan berikutnya, dengan penawaran CV. Kuala Simpang dengan nilai penawaran 2 EA EUR 7,225.00 sebesar Rp. 210.224.813,50 (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh sen), CV. A.M.D. dengan nilai penawaran 2 EA EUR 7,250.00 sebesar Rp. 210.952.235,00 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dan CV. Tanjung Jaya dengan nilai penawaran 2 EA EUR 8,210.00 sebesar Rp. 238.885.220, 60 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah enam puluh sen). Terdakwa I dan Terdakwa II menentukan pemenang melakukan tahapan E-Auction/Nego Harga yang sepatutnya harus diketahuinya bahwa barang yang ditawarkan rekanan (CV. Kuala Simpang) tidak layak untuk dipakai (karena tidak ada HPS/Pagu Anggaran), namun tetap dipakai dan CV. Kuala Simpang dimenangkan dengan harga barang 2 (dua) spare part EA SOLENOID VALVE PART No. 4 WE6H3XEW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq. 50 Hz, 46 VA MFR: Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 Euro (empat belas ribu empat ratus lima puluh euro) atau senilai Rp. 210.224.813,50,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas lima puluh sen). commit to user



Untuk memenangkan CV. Kuala Simpang, para Terdakwa tanpa melakukan pengecekan harga distributor untuk menanyakan kepastian harga satu unit Solenoid Valve dan tidak membuat harga estimasi dan tidak pula melakukan harga pembanding pembelian material yang sejenis, melainkan menyetujui saja penawaran yang diajukan oleh CV. Kuala Simpang karena telah dilakukan negosiasi harga dengan Deddy Zatta selaku Direktur CV. Kuala Simpang. Dalam pelaksanaan pengadaan 2 (dua) spare part Solenoid Valve, CV. Kuala Simpang tidak sesuai dengan permintaan pembelian speknya, yaitu No. 31289, PR No. 49106, namun oleh para terdakwa tetap menerima barang yang dikirimkan sebagai pengganti Solenoid Valve Part No. 4WE6H3W220.50N dengan Solenoid Valve Part No. 4WE6H6XEW220NK9K4, tanpa memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan diperjanjikan dan melakukan pembayaran 2 item Solenoid Valve tersebut karena CV. Kuala Simpang telah menjadi rekanan PT.PUSRI. Berdasarkan

bukti

pembelian

INVOICE

dari

PT.

TECHHINDO CONTRAMATRA yang sesuai dengan jenis barang Solenoid Valve No. 4WE6H6XEW230NK9K4 dengan harga USD 792 atau sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara Cq. PT. PUSRI sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Putusan 1) Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara : 982/Pid.B/2010/PN.PLG tertanggal 11 Agustus 2011, menyatakan: a) Menyatakan Terdakwa I Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; commit to user



b) Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primair tersebut; c) Menyatakan Terdakwa I Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”; d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; e) Menetapkan barang bukti berupa 104 (seratus empat) buah surat

(sebagaimana

terlampir)

dan

uang

sebesar

Rp.

160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran: (1) Uang denda masing-masing terdakwa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (2) Uang sebesar Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Deddy Zatta; (3) Uang sisanya sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II; f) Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara msing-masing sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

commit to user



2) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor perkara : 12 / MAHKAMAH AGUNG / 2011 / PT.PLG tertanggal 22 Desember 2011, menyatakan: a) Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang; b) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor perkara : 982 / PID.B / 2010 / PN.PLG yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah dan memperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: (1) Membebaskan Terdakwa I Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair; (2) Membebaskan Terdakwa I Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro dari dakwaan primair tersebut; (3) Menyatakan Terdakwa I Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”; (4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (5) Menyatakan bahwa apabila denda itu tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; (6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu; commit to user



(a)

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

(b) Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagiannya yaitu sebesar Rp. 53.325.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa I Ir. Faizal Muaz, sebagiannya lagi yaitu sebesar Rp. 53.325.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro dan sebagiannya lagi sebesar Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Deddy Zatta dan surat sebanyak 104 (seratus empat) buah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Deddy Zatta; (c) Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3) Putusan Penunjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesian dengan Nomor perkara : 154 PK/PID.SUS/2012 tertanggal 10 Oktober 2012, menyatakan: a. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; b. Membebankan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan commit to user



Kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.121 Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.122 Sebelum membahas pertanggungjawaban secara lebih rinci, Widyo Pramono dalam bukunya yang mengutip Romli Atmasasmita memberikan gambaran concept of liability sebagai berikut :

Bagan 1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana CONCEPT OF LIABILITY (philosophical point of view) INTENTIONAL ACTION

AGGRESSION

AGREEMENT

121

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165. Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 25. 122

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23.

commit to user



DUTY TO REPAIR INJURY

DUTY TO CARRY FORMAL UNDERTAKING SEBELUM ABAD 19 SESUDAH ABAD 19

1. 2. 3.

Changes concept of liability, was put in metaphysical from rather than ethical form. Law was a realization of liberty and existed to bring about the widest possible individual liberty (the individual liberty = the will in action). The central point in the theory of liability is an abstract individual. 19th CENTURY BASES LIABILITY

CULPABLE CONDUCT “deemed culpable” (was not actually culpable)

The ultimate basis in WILL = THE FUNDAMENTAL CONCEPTION IN LEGAL LIABILITY = THE CONCEPTION OF AN ACT (ACT = a manifestation of the will in the external world)

LEGAL TRANSACTION “implied” (not assumed a duty)

Keterangan : Pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid-Bld atau criminal liability-Ing), sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum sematamata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pesat masyarakat dan teknologi pada abad ke21 telah menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum, walaupun secara prinsipil nilai-nilai kesusilaan umum tidak mengalami perubahan terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda. Perubahan pandangan masyarakat terjadi terhadap perbuatanperbuatan yang bersifat pribadi (private conduct) terutama masyarakat barat mengalami perubahan yang pesat. Berlainan dengan masyarakat timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN yang tidak commit to user



mengalami banyak perubahan pandangan terhadap nilai-nilai kesusilaan umum perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi (privat conduct).123 Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).124 Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai pidana.125

kesalahan Oleh

menyangkut

karena

itu,

masalah

pertanggungjawaban

pertanggungjawaban

pidana

adalah

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh

123

Widyo Pramono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, edisi Pertama, ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 78-89. 124 Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27. 125

Roeslan Saleh, op. cit., hlm. 75.

commit to user



hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.126 Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.127

B. Pembahasan 1. Penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang Korupsi menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh semua kalangan, dari kalangan atas sampai kalangan akar rumput. Korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi dalam suatu bangsa dan negara, karena korupsi telah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.128 Globalisasi yang berkembang di semua lini kehidupan juga membawa dampak yang cukup signifikan bagi adanya perluasan subyek hukum. Apabila dahulu hanya dikenal manusia (persoon) sebagai subyek dari hukum, maka saat ini korporasi

126

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68. 127 Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85. 128

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus), ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1.

commit to user



dapat pula dimasukkan ke dalam subyek hukum. Subyek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di masyarakat.129

Subyek

hukum

merupakan

terjemahan

dari

kata

rechtsubject (Bahasa Belanda), persona moralis (Bahasa Latin) dan dari kata law of subject atau legal persons (Bahasa Inggris) yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.130 Subyek hukum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang meliputi manusia (naturlijke person) dan badan hukum (rechtpersoon).131 Pengertian subyek hukum dari Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa subyek hukum adalah orang, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Orang dalam pengertian hukum dapat terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subyek hukum dalam arti biologis sebagai makhluk sosial, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.132 Korporasi dikenal dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Korporasi dalam hukum perdata dikenal

sebagai badan hukum

(rechtspersoon) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan legal entities atau corporation, bahasa Jerman disebut corporation, dan bahasa Belanda

129

Dijan Widijowati. Hukum Dagang, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

130

Titik Triwulan Tutik dalam Dijan Widijowati. 2012. Hukum Dagang, Edisi Pertama, Yogyakarta: Andi, hlm. 13. 131 A. Ridwan Halim dalam Dijan Widijowati. 2012. Hukum Dagang, Edisi Pertama, Yogyakarta: Andi, hlm. 13. 132

Adbdulkadir Muhammad dalam Dijan Widijowati. 2012. Hukum Dagang, Edisi Pertama, Yogyakarta: Andi, hlm. 14.

commit to user



disebut corporatie133 yang berasal dari kata corporation dalam bahasa Latin. Hukum pidana juga mengakui keberadaan korporasi sebagai subyek hukum. Secara garis besar apa yang disebut korporasi dalam hukum perdata sama dengan apa yang disebut korporasi dalam hukum pidana. Perbedaannya sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut artinya yang sempit, korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensinya dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, artinya hukum perdatalah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan memberikannya “hidup” untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” suatu korporasi secara hukum adalah apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum. Dalam artinya yang luas, pengertian korporasi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana yang lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Badan hukum yang dimaksudkan tersebut bukan saja seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu

133 Rudhy Prasetya, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah pada Seminar Nasional: Kejahatan Korporasi, yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1989, hlm. 2 dalam Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus), ctk. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 25.

commit to user



badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Selanjutnya, sekumpulan orang-orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi sesuai dengan hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata. Korporasi berasal dari kata “corporation”, dari kata kerja corporare. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Dalam buku lain, penulis menemukan bahwa apabila berbicara tentang korporasi, maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Korporasi sering pula disebut sebagai legal entities atau rechtsperson dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Alan R. Palmiter memberikan definisi korporasi sebagai berikut: What is a “corporation” ? It is a framework by which people conduct modern business. It is a convenient legal entity that can enter into contracts, own property, and be a party in court. It comes in assorted sizes, from a publicly held multinational conglomerate to a one-person business. The commit to user



corporation is a creature of law – a legal construct. Nobody (not even your law professor) has even seen one.134 (Terjemahan : Apakah korporasi itu ? Korporasi merupakan kerangka yang memungkinkan orang melakukan bisnis modern. Korporasi merupakan entitas hukum yang sesuai dan dapat mengadakan kontrak, memiliki kekayaan, dan menjadi pihak di pengadilan. Korporasi dapat muncul dalam berbagai ukuran, dari bersifat publik dalam bentuk konglomerat multinasional sampai bisnis orang-perorangan. Korporasi tersebut merupakan suatu ciptaan hukum-konstruk hukum. Tidak seorang pun pernah melihatnya.) Menurut Meijers, badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu juridische realiteit (kenyataan yuridis). Logemann, menyebutkan badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (bestendigheid) hak dan kewajiban. Sementara itu, E. Utrecht, menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa badan hukum itu adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan

hak-hak

seperti

orang

biasa

serta

dapat

dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggunggugatan korporasi. 134

Alan R. Palmiter, Corporations, Sixth Edition, Austin: Wolters Kluwer, 2009: 3 oleh Tjandra Sridjaja Pradjonggo dalam Jurnal Yustisia Edisi 80 Mei - Agustus 2010, hlm. 71.

commit to user



M. Arief Amrullah dengan mengutip pendapat Utrech menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa. Sedangkan

Soeroso

mendefinisikan

badan

hukum

sebagai

suatu

perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama dan merupakan satu kesatuan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. Wirjono Prodjodikoro mengartikan badan hukum adalah suatu badan yang selain manusia perorangan, juga dapat bertindak dalam hukum dan

mempunyai

hak-hak,

kewajiban-kewajiban

dan

kepentingan-

kepentingan terhadap orang lain atau badan lain. Namun, bila pembahasan badan hukum dipersempit menjadi perseroan terbatas, terdapat ciri-ciri penting yang melekat pada entitas tersebut, yaitu: a. Personalitas hukum (legal personality). b. Terbatasnya tanggung jawab (limited liability). c. Adanya saham yang dapat dialihkan (transferable shares). d. Pendelegasian manajemen. e. Kepemilikan investor.

Pengakuan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam peraturan perundang-undangan ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1. Perbedaan definisi tersebut dapat disajikan sebagai berikut : Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya. commit to user



Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seliruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian badan hukum menurut Meijers adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurutnya, badan hukum itu merupakan suatu realitas atau kenyataan yuridis (yuridische realiteit), konkret, dan riil, walaupun tidak bisa diraba. Dari uraian di atas, maka Perseroan Terbatas dapat digolongkan ke dalam subyek hukum dan merupakan suatu korporasi dalam arti luas. Perseroan Terbatas sebagai korporasi, dalam menjalankan usahanya tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan bantuan organ dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Pasal 1 butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas: 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, sebagai berikut:135 a) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. b) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu. c) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi

135

Munir Fuady dalam Ridwan Khairandy, Ibid., hlm. 92.

commit to user



oleh hukum, yaitu kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya. d) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS. Adapun kewenangan eksklusif RUPS yang diatur UUPT berkaitan dengan:136 a) Penetapan perubahan anggaran dasar; b) Pembelian

kembali

saham

oleh

perseroan

atau

pengalihannya; c) Penambahan modal perseroan; d) Pengurangan modal perseroan; e) Persetujuan rencana kerja tahunan; f) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; g) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; h) Penetapan penggunaan laba; i) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris; j) Penetapan

mengenai

penggabungan,

peleburan,

dan

pengambilalihan; dan k) Penetapan pembubaran perseroan. 2) Direksi; dan Kewajiban Direksi yang diatur UUPT, sebagai berikut:137 a) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan

136

137

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

commit to user



(1) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap; (2) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham

dan

daftar

khusus

yang

memuat

keterangan mengenai kepe-milikan saham dari anggota

direksi

keluarganya

pada

atau

komisaris

perseroan

beserta

tersebut

atas

perseroan lain; (3) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus; (4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan; (5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan; (6) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan; (7) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan; (8) Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada

perseroan

mengenai

kepemilikan

sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. b) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS (1) Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan; (2) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan; commit to user



(3) Menyampaikan laporan tahunan; (4) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS; (5) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan; (6) Menyelenggarakan panggilan RUPS; (7) Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar asset perseroan; (8) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk di-sampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya; dan (9) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

3) Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:138 a) Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum. b) Komisaris merupakan badan independen.

138

Munir Fuady dalam Ridwan Khairandy, Ibid., hlm. 129.

commit to user



Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya

komisaris

merupakan

badan

yang

independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya sematamata hanya untuk kepentingan perseroan. c) Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive) Meskipun

komisaris

merupakan

pengambil

keputusan (decision maker), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (non executive). Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi. d) Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi. Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugastugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang secara langsung memberikan instruksi-instruksi kepada direksi. Organ Perseroan Terbatas yang langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan adalah direksi. Hal ini disebabkan ada dua fungsi dari direksi.139 Peter Meinhardt dan Nigel Davis menambahkan: “The business of a company is managed by the board of directors which has authority to represent the company. The directors act as agents of the company; their acts bind the company and, with few exeptions, not the directors personally. The directors are in fiduciary relationship to the company and must exercise their powers for benefit of the company. The directors are not employees of the company as such; a director may, however, in addition to his directorship, hold a salaried employment in the company.” 139 Fungsi direksi, yaitu sebagai fungsi manajemen, yang berarti direksi bertugas memimpin perseroan (Geschaftsfürungsbefugnis) dan fungsi representasi, yang berarti direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan (Vertretungsmacht). Lihat Munir Fuady dalam Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 163.

commit to user



(Terjemahan : “Perusahaan bisnis dikelola oleh dewan direksi yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan. Para direktur bertindak sebagai agen dari perusahaan; tindakan mereka mengikat perusahaan dan, dengan beberapa pengecualian, bukan direksi secara pribadi. Para direktur berada dalam hubungan fidusia bagi perusahaan dan harus menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan perusahaan. Para direktur bukan karyawan dari perusahaan dengan demikian; Direktur boleh, namun, selain jabatan direktur, memegang gaji tenaga kerja di perusahaan." Oleh sebab tugas direksi yang begitu berat, direksi memiliki perlindungan yang diberikan oleh hukum, antara lain disebut sebagai doktrin Fiduciary Duty, doktrin Due Care and Loyalty, doktrin Derivative Suit, doktrin Piercing The Corporate Veil, doktrin Ultra Vires, doktrin Proper Purpose, dan doktrin Business Judgment Rule. Tesis ini hanya penulis fokuskan pada doktrin terakhir, yaitu doktrin Business Judgement Rule. Business judgement rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh human error. Business judgment rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya fiduciary duty oleh seorang direksi. Apabila direksi pada saat mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung

jawab,

maka

mengingat

suasana

bisnis

yang

penuh

ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga harus ikut menanggung kerugian tersebut, ini adalah konsep dasar business judgment rule.140 Doktrin Putusan Bisnis (Business Judgement Rule) merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan 140

Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgment Rule, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 100.

commit to user



tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Putusan sesuai hukum yang berlaku. 2. Dilakukan dengan itikad baik. 3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose). 4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (rasional basis). 5. Dilakukan dengan kehati-hatian (due care) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa. 6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (reasonable belief) sebagai yang terbaik (best interest) bagi perseroan.141 Doktrin putusan bisnis ini lebih memihak kepada direksi, tetapi masih dalam koridor hukum perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan scrutiny (penilaian) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui oleh rapat umum pemegang saham, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Akan tetapi, tidak untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijaksanaan bisnis.142 Latar belakang diberlakukannya adalah karena di antara semua pihak dalam perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku direksi, maka pihak direksilah yang paling berwenang dan paling professional untuk memutuskan apa yang terbaik dilakukan untuk perseroannya, sementara jika karena putusan bisnis dari direksi terjadi kerugian bagi perseroan, sampai batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapat untung. Dengan perkataan lain, perseroan harus juga menanggung risiko bisnis, termasuk risiko kerugian. Karena itu, 141 Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, ctk. Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 197198. 142

Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, ctk. Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 198.

commit to user



direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya hanya karena alasan salah dalam memutuskan (mere error of judgement) atau hanya karena alasan kerugian perseroan. Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya hanya karena adanya tindakan yang termasuk ke dalam kategori miscalculation atau mismanagement. Menurut ajaran dari doktrin putusan bisnis ini, karena direksi yang paling berkompeten untuk menjalankan dan memutuskan terhadap bisnis perusahaan, maka tidak ada 1 (satu) orang lain pun yang berwenang memberi keputusan tentang bisnis perseroan. Bahkan, pengadilan tidak boleh melakukan pendapat bandingan (second guess) terhadap putusan bisnis dari direksi tersebut. Karena itu, gugatan terhadap direksi dalam hubungannya dengan putusan bisnisnya dengan berdalilkan kelirunya putusan direksi, sering kali ditolak oleh pengadilan berdasarkan doktrin putusan bisnis ini, meskipun kepada direksi dibebankan fiduciary duty, yang membebankan tanggung jawab yang besar kepada pundak direksi. Dengan demikian, sebenarnya inti dari pemberlakuan doktrin putusan bisnis adalah bahwa semua pihak, termasuk pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya, terutama sekali terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks. Karena itu, kepada mereka patut diberikan diskresi yang besar. Mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan tentang bisnis tentunya adalah pihak direksi. Paling tidak mereka lebih berpengalaman dari para hakim di pengadilan, yang sama sekali tidak mengetahui bisnis dan memutuskan hanya berdasarkan sejumlah petunjuk dan pendapat dari pengacara. Menurut doktrin putusan bisnis ini, maka jika karena putusan bisnis dari direksi terjadi kerugian bagi perseroan, sampai batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapat untung. Dengan perkataan lain, perseroan harus juga menanggung risiko bisnis, termasuk risiko kerugian. Karena itu, direksi tidak dapat dimintakan commit to user



tanggung jawabnya hanya karena alasan salah dalam memutuskan (mere error of judgement). Toleransi hukum terhadap kesalahan direksi hanya sampai batasbatas tertentu saja. Artinya, ada kesalahan direksi yang diberikan toleransi, tetapi ada juga kesalahan direksi yang sama sekali tidak dapat ditoleransi, dan karenanya kepadanya harus dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dalam literatur hukum perseroan sering disebut-sebut bahwa kesalahan direksi yang dapat ditoleransi adalah sebagai berikut: 1. Hanya salah dalam mengambil putusan (mere error of judgement). 2. Kesalahan yang jujur (honest mistake, honest error in judgement). 3. Kerugian perusahaan karena kesalahan pegawai perusahaan (kecuali jika tidak ada sistem pengawasan yang baik). Sementara kesalahan-kesalahan direksi yang mesti dimintakan pertanggungjawabannya adalah: 1. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip fiduciary duty. Dalam hal ini termasuk jika ada unsur benturan kepentingan (conflict of interest). 2. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (due care). Dalam hal ini termasuk jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian. 3. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip putusan yang bijaksana (prudence). 4. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. 5. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip tujuan bisnis yang benar (proper purpose). 6. Kesalahan direksi karena tidak kompeten. 7. Kesalahan karena melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 8. Kesalahan karena direksi kurang informasi (ill informed). 9. Kesalahan karena dalam mengambil tindakan/putusan, direksi terlalu tergesa-gesa (hasty action). 10. Kesalahan karena keputusan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan yang rasional. 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang commit to user



Kasus pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake dalam membebankan tanggung jawab kepada manager. Telah disebutkan di atas bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Direksi bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam aktivitas perusahaan dalam menjalankan usaha. Menjadi permasalahan di sini ketika tanggung jawab terhadap pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake malah dibebankan kepada manager. Pertanggungjawaban Pidana mengenal adanya 3 (tiga) doktrin, yaitu pertanggungjawaban pidana langsung atau teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana pengganti atau vicarious liability, dan pertanggunjawaban pidana ketat atau strict liability. Kasus ini penulis menerapkan doktrin identifikasi. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.143 Orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan salah satu dapat diidentifikasikan manager. Sebagaimana diungkapkan Mahrus Ali mengutip dari H.A. Palmer dan Henry Palmer dalam bukunya yang berjudul Harris’s Criminal Law, dan Andrew Weissmann dengan karya “A New Approach To Corporate Criminal Liability, serta Eric Colvin dalam karya Corporate Personality,

143

Dijelaskan Sue Titus Reid dalam bukunya yang berjudul Criminal Law serta Wayne R LaFave dan Austin W. Scott Jr dalam bukunya Criminal Law yang dikutip lagi dalam Mahrus Ali, delik ini dilakukan oleh para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 105. Kedudukan agen di sini tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Lihat : Barda Nawawi Arief dalam Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 105. Sue Titus menambahkan syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 105.

commit to user



mereka membedakan antara corporate criminal liability dan doktrin identifikasi. Menurutnya corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind” atau “alter ego”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, mens rea para individu itu merupakan mens rea korporasi. Dalam teori corporate criminal liability, orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, tapi secara umum meliputi the board of directors, the chief executice officer, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.144 Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas cakupan orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and possibly individual directors, secretaries, and shop managers.145 Alasan mereka dimasukkan sebagai identik dengan korporasi karena korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan. Pada pihak lain, direktur atau pejabat setingkatnya mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak

144


145

Yedidia Z. Stern dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 107

commit to user



perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin mereka merupakan sikap batin korporasi.146 Terkait dengan orang-orang yang identik dengan korporasi, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi, yaitu:147 a) Deskripsi yang samar; Teori organ yang dibentuk melalui putusan pengadilan Inggris

memilih

bersifat

hati-hati

dengan

tidak

mendefinisikan organ ke dalam istilah hukum. Selama bertahun-tahun,

pengadilan

Inggris

lebih

memilih

menggunakan istilah-istilah yang terdapat ilmu kedokteran dan psikologi untuk mendeskripsikan hubungan antara korporasi dengan pengurusnya baik secara fisik maupun non-fisik. Mereka sebenarnya tidak puas dengan istilahistilah seperti “very ego and centre”, “directing mind and will” atau “control centre”. Analogi terhadap istilah-istilah tersebut adalah istilah “corporate body”, di mana korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana serius yang dilakukan pengurusnya bila tindakan tersebut tidak berasal dari pikiran korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan ahliahli hukum belum mendapatkan perbedaan yang jelas antara organ dan orang-orang yang hanya sekedar sebagai pegawai korporasi. b) Kriteria formal;

146

Ibid., hlm. 107.

147


commit to user



Terdapat empat kriteria di dalamnya, yaitu primary organs test, delegation test, authorized acts test, dan corporate selection test. Menurut primary organs test, tanggung jawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturanaturan dalam korporasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan organ-organ utama adalah pejabat korporasi yang dapat bertindak berdasarkan kekuasaan langsung dokumen resmi dan aturan-aturan korporasi tanpa adanya intervensi dari tindakan manusia yang lain. Sedangkan berdasarkan delegation test, yang dimaksud dengan organ adalah orangorang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan. Di dalam authorized acts test, penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan orang-orang tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Di sini yang dipentingkan bukan pada siapa yang melakukan tindakan

itu,

tapi

apakah

tindakan

tersebut

sudah

mendapatkan mandat dari organ-organ utama korporasi. Adapun corporate selection test, penentuan organ korporasi berdasarkan penunjukan langsung dari korporasi, yang dilakukan tiap periode kepengurusan. c) Pendekatan pragmatik. Menurut pendekatan ini, yang termasuk organ-organ korporasi sehingga tindakan mereka identik dengan tindakan korporasi adalah “superior agent”, “responsible agent”, “important official”, “primary agent”, “top management”, dan “a directive”. commit to user



d) Analisis hierarki. Menurut pendekatan ini, untuk menentukan organ korporasi adalah didasarkan pada identifikasi orang-orang yang memiliki posisi penting dalam struktur organisasi di mana kehendak dan tindakan mereka dianggap sebagai kehendak dan tindakan korporasi. e) Analisis fungsi. Bila analisis hierarki memfokuskan diri pada orangorang tertentu yang memiliki posisi tinggi dalam struktur organisasi untuk menentukan organ korporasi, maka analisis fungsi lebih menekankan pada aspek-aspek fungsional perilaku pejabat korporasi. Kriteria ini tentu saja tidak secara khusus menunjukkan fungsi apa yang membuat seseorang yang bertindak untuk kepentingan korporasi dianggap sebagai organ korporasi. yang penting, tindakan seseorang, terlepas siapakah orangnya, selama tindakan itu memenuhi aspek fungsional tindakan korporasi, maka tindakan

orang

tersebut

dianggap

sebagai

tindakan

korporasi. Dalam teori corporate criminal liability, keberadaan korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Perbedaan ini dapat dilihat pada pertimbangan

putusan

pengadilan

dalam

memutus

kasus

Tesco

Supermarket Ltd Vs Nattrass, sebagai berikut:148 A living person as a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hand to carry out his intention. A corporation has none of these; it must act through living persons, through not always one and the same person then the person who act is not speaking or acting for the company. There is no question to the company being vicarious liability. He is not acting as a servent, representatives, agent or delegate. He is an ambodiment of 148

Richard Card, Introduction to Criminal Law dalam Mahrus Ali, Ibid., hlm. 110.

commit to user



the company, or one could say, he hears and speaks through the person of the company, within the appropriate sphere, and his mind is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company. (Terjemahan : Seseorang yang hidup sebagai pikiran yang dapat memiliki pengetahuan atau niat atau lalai dan dia memiliki tangan untuk melaksanakan niatnya . Sebuah perusahaan memiliki satu pun dari ini ; harus bertindak melalui orang yang hidup , melalui tidak selalu satu dan orang yang sama maka orang yang bertindak tidak berbicara atau bertindak bagi perusahaan . Tidak ada pertanyaan kepada perusahaan yang vicarious liability . Dia tidak bertindak sebagai servent , perwakilan , agen atau delegasi . Dia adalah ambodiment perusahaan, atau orang bisa mengatakan , ia mendengar dan berbicara melalui orang perusahaan , dalam lingkup yang sesuai , dan pikirannya adalah pikiran perusahaan. Jika pikiran bersalah maka rasa bersalah itu adalah kesalahan perusahaan.) Jadi, tindakan yang dilakukan individu pada dasrnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu tersebut melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Singkatnya, kesalahan individu identik dengan kesalahan korporasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atau pernyataan singkat dan tepat yang mengarah kepada pembuktian hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Doktrin Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/ Pid. Sus/ 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI commit to user



Palembang dikarenakan doktrin Business Judgement Rule hanya dapat diberlakukan bagi direksi. 2. Pertanggunggjawaban pidana dalam kasus Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.

B. Implikasi Implikasi dapat dijelaskan sebagi konsekuensi logis dari suatu kesimpulan. Implikasi yang dapat penulis tarik dari kasus tersebut ialah sebagai berikut : 1. Para terpidana tidak dapat dilindungi dengan doktrin Business Judgement Rule, sehingga putusan dari majelis hakim peninjauan kembali sudah tepat. 2. Para terpidana selaku yang diberikan kewenangan dari direksi untuk mengawal proses pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya.

C. Saran Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka penulis memberikan saran kepada : 1. Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), jajaran direksi BUMN, akademisi, beserta KPK, PPATK dan BPK a. Diadakannya forum yang mempertemukan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, advokat, pejabat-pejabat di instansi pemerintah, jajaran direksi BUMN, KPK, PPATK, BPK, kepala daerah serta akademisi yang membahas seluk beluk mengenai proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur perundang-undangan yang berlaku. b. Penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, advokat, pejabat-pejabat di instansi pemerintah, jajaran direksi BUMN, KPK, PPATK, BPK, kepala daerah serta akademisi mengenai pedoman-pedoman pengadaan commit to user



barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. 2. Perguruan Tinggi a. Memperkuat atmosfer pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kampus, yang dapat dilaksanakan dengan cara : 1) Mengadakan seminar-seminar hukum, forum group discussion, ataupun dapat pula dibentuk kelompok-kelompok kajian anti korupsi di lingkungan mahasiswa dan dapat dibentuk pula sampai di tingkat Universitas. 2) Memasukkan pemikiran anti korupsi ke dalam mata kuliah yang berhubungan erat dengan hal korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta aplikasinya, seperti mata kuliah hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata (bisnis). 3. Advokat a. Kasus tersebut juga mengidentifikasikan bahwa advokat kurang memahami doktrin-doktrin dalam hukum bisnis serta penerapannya, sehingga diperlukan bedah kasus serta kajian-kajian hukum bisnis bagi advokat dalam yang dapat diselenggarakan oleh ikatan advokat guna memberikan kesatuan pemikiran dan pemahaman bagi advokatadvokat, dimana dalam kegiatan itu dapat pula melibatkan para akademisi di dalamnya, mengingat perkembangan hukum bisnis dan kejahatan ekonomi yang semakin dinamis dari waktu ke waktu. 4. Presiden, dan DPR a. Penyempurnaan

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena saat ini pengadaan barang dan jasa pemerintah hanya diatur melalui Perpres. b. Merubah Pasal 97 ayat (5) UU PT supaya memperluas ketentuan penerapan doktrin Business Judgement Rule dengan memasukkan manager dalam ketentuan tersebut selain direksi.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA Buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: Refika Aditama. Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, ctk. Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Ade Maman Suherman. 2005. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global (Edisi Revisi), ctk. Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia. Amiruddin. 2010. Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, ctk. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing. Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Anonim. 2013. Buku Pedoman Pembimbingan Tesis & Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Tesis, Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Barda Nawawi Arief. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk. Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. D. Andhi Nirwanto. 2013. Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, ctk. Pertama. Semarang: Aneka Ilmu. Dijan Widijowati. 2012. Hukum Dagang, Edisi Pertama, Yogyakarta: Andi. Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010.Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, ctk. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua ctk. Keempat, Jakarta: Sinar Grafika.

commit to user



Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia. Gunarto Suhardi. 2002. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, ctk. Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hasbullah F. Sjawie. 2013. Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ctk. Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hendra Setiawan Boen. 2008. Bianglala Business Judgment Rule, ctk. Pertama. Jakarta: Tatanusa. I.S. Susanto. 2011. Kriminologi, ctk. Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing. IGM Nurdjana. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, ctk. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2007. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, ctk. Kedua, Bandung: Refika Aditama. Johannes Ibrahim. 2013. Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, ctk. Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama. M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Pertama, ctk. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Mahrus Ali. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama, ctk. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. . 2013. Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Edisi Pertama, ctk. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers. Maskun. 2013. Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, ctk. Pertama, Jakarta: Kencana. Mien Rukmini. 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), ctk. Pertama, Bandung: PT. Alumni. Muhammad Junaidi. 2013. Korporasi dan Pembangunan Berkelanjutan, ctk. Pertama, Bandung: Alfabeta. Muladi dan Dwija Priyatno. 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi), ctk. Keempat. Jakarta: Kencana. commit to user



Mulhadi. 2010. Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, ctk. Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia. Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, ctk. Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Nyoman Serikat Putra Jaya. 2012. Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, ctk. Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Pathorang Halim. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, ctk. Pertama. Yogyakarta: Total Media. Ridwan Khairandy. 2009. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang Undangan, dan Yurisprudensi (Edisi Revisi), ctk. Kedua. Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta. Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum, ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika. Setiono. 2010. Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Setiyono. 2013. Teori-teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Malang: Bayumedia Publishing. Soerjono Soekanto 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, ctk. Kedua Tahun 1990, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP. Supanto. 2010. Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Pertama, ctk. Pertama. PT. Alumni, Bandung. Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, Edisi Pertama, ctk. Pertama, Jakarta: Rajawali Press. Widyo Pramono. 2012. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, Edisi Pertama, ctk. Pertama, Bandung: PT. Alumni. Yusrizal. 2012. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, ctk. Pertama, Jakarta: PT. Sofmedia. Skripsi, Tesis commit to user



Brian Purbojati Zakariya. 2015. Harmonisasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Persero di Indonesia (Studi Kasus Sewa Pesawat Merpati). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Christian Orchard. 2006. Analisis Yuridis Terhadap Business Judgement Rule Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Suatu Perseroan Terbatas. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara. Medan. Rudi Dogar Harahap. 2008. Penerapan Bussiness Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara. Medan. Jurnal dan Makalah Amiruddin. “Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa”. Jurnal Media Hukum Vo. 19 No. 1 Edisi Juni 2012. Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tjandra Sridjaja Pradjonggo. “Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi”. Jurnal Yustisia Edisi 80 Mei – Agustus 2010. Putusan Peradilan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK / Pid. Sus / 2012.

commit to user



LAMPIRAN commit to user



Tabel 1. Daftar Barang Bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 982/PID.B/2010/PN.PLG tanggal 11 Agustus 2011

A. Surat-surat

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/258/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI tanggal 29 November 2007 atas nama FAISAL MUAZ; SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/073/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI tanggal 30 Maret 2007 atas nama IR. HADIANTO EKO PUTRO; Fotocopy Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289 tanggal 23 Mei 2008; Surat No. 645/E434.LA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. PUPUK SRIWIJAYA, Perihal Klarifikasi Evaluasi Teknis PR. 49106 INQ. 31289. (Solenoid Valve dan Thrustor Brake); Fotocopy Surat No. 2454/M313.LA/2008 tanggal 12 Mei 2008, Perihal PR-WH-49106; INQ-31289 (Solenoid Valve dan Thrustor Brake) dari CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq. 31289 – PR. 49106 “Solenoid Valve dan Thrustor Brake” No. 121KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. Kuala Simpang; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 28 April 2008, Perihal PR-49106, INQ-31289 (Solenoid Valve dan Thrustor Brake) kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. TANJUNG JAYA; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. A.M.D.; commit to user



10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. AYU FITRIA ABADI; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. VANIA; Surat No. 613/Tj/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. TANJUNG JAYA; Surat No. 041/V/A.M.D./2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi PR No. 49106 Inq. : 31289 dari CV. A.M.D.; Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquery No. 31289, PR No. 49106 dari CV. A.M.D. (berikut lampiran); Spesifikasi Teknis Nomor 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari CV. TANJUNG JAYA (berikut lampiran); Surat dari PT. PUSRI No. 0228/M311.2000.LA/2007 tanggal 4 April 2008 perihal Evaluasi Teknis PR No. 49106; Surat No. 431/TJ/IV/2008 tanggal 1 April 2008, Perihal Inq. No. 31289 dan PR No. 49106 “Solenoid Valve” dari CV. TANJUNG JAYA; Surat Garansi No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dari CV. KUALA SIMPANG; 1 (satu) berkas Data Perusahaan CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 085-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG; Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 365/KAP/III/GT/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 085-TK/KSG/IV/2008 tanggal 06 Juni 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG (berikut lampiran); Surat No. 030/A.M.D.-PH/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AMANDA (berikut lampiran); Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AYU FITRIA ABADI; Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Halimah; Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. Halimah; Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. Vania; Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Vania (berikut terlampir); Surat No. 374/TJ/III/2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Tanjung commit to user



30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Jaya; Tanda Penyerahan Partial dari CV. Tanjung Jaya; Fotocopy Surat Bank Garansi Penawaran No. 513/KAP/III/GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. Tanjung Jaya; Surat No. 030/A.M.D.-PT/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Amanda (berikut lampiran); Surat No. 085A-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Kuala Simpang (berikut lampiran); Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Halimah (berikut lampiran); Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Ayu Fitria Abadi (Berikut lampiran); Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquery No. 31289, PR No. 49106 No. 045./III/A.M.D./P-08 dari CV. A.M.D.; Fotocopy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 514/KAP/III/GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. A.M.D.; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. TANJUNG JAYA; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada C. A.M.D.; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. VANIA; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. FITRIA ABADI; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. HALIMAH; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada AV. AMANDA; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. BAROKAH ROMADHONA; Daftar Nama Pengajuan Calon Rekanan Penjual Barang/Jasa 4 LLP 006; Surat PERMINTAAN PEMBELIAN WAREHOUSE STOCK tanggal 27 Februari 2008 dari PT. PUSRI; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy TELEFAX dari CV. KUALA SIMPANG; commit to user


50. 51. 52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59. 60. 61. 62. 63. 64.


Fotocopy PENAWARAN HARGA No. Ref. : 143/TC/Q/III/08 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. TECHNINDO CONTROMATRA kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy PURCHASE ORDER No. 209/KSG/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 dari CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat No. 091-BG/KSG/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, Perihal Bank Garansi dari CV. KUALA SIMPANG kepada Bank SUMSEL; Fotocopy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 603/KAP/III/GT/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq. 31289-PR. 49106 “Solenoid Valve dan Thrustor Brake” dari CV. KUALA SIMPANG kepada PT. PUSRI; Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve dan Thrustor Brake dari PT.kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy No. 313-JP/KSG/XI/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari CV. KUAL SIMPANG kepada BANK SU-SEL Cabang Palembang; Fotocopy No. 314-BG/KSG/XI/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Permohonan Debet Giro dari CV. KUALA SIMPANG kepada BANK SUM-SELCabang Palembang; Fotocopy Surat No. 1466/KAP/23/B/SPPBG/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Surat Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari BANK SUMSEL kepada CV. KUALA SIMPANG (beserta lampiran); Fotocopy Surat BANK GARANSI PELAKSANAAN Nomor : 1466/KAP/III/GP/2008 tanggal 21 November 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Tnda Terima No. 4327 dari PT. PUSRI tanggal 24 November 2008; Fotocopy Order Pembelian dari PT. PUSRI kepad CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat Pengantar Barang dari CV. KUALA SIMPANG berikut Receiving Report dari PT. PUSRI; Fotocopy QUALITY CONTROL dari PT. PUSRI Bag. DEPAERTEMEN PEMELIHARAAN TEKNIK KEANDALAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN; Contoh Copy SURAT GARANSI No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dari CV. KUALA SIMPANG a.n. DEDDY ZATTA; commit to user



65. 66. 67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Fotocopy SURAT JAMINAN dari CV. KUALA SIMPANG a.n. DEDDY ZATTA tanggal 24 November 2008; ORDER PEMBELIAN dari PT. PUSRI kepada CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 700/M311.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari PT. PUSRI kepada PT. KUALA SIMPANG; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. TANJUNG JAYA; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AYU FITRIA ABADI; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. VANIA; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. A.M.D,; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AMANDA; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. HALIMAH; Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve dan Thrustor Brake dari PT. PUSRI kepada CV. A.M.D.; Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve dan Thrustor Brake dari PT. PUSRI kepada CV. TANJUNG JAYA; Fotocopy Surat No. 278/6100000.OT/2005 tanggal 24 Oktober 2005, Perihal Struktur Organisasi Perusahaan dari PT. PUSRI kepada Seluruh Kakom dan Kadep setingkat (beserta lampiran); Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/184/2005 tentang PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI PT. PUSRI tanggal 14 Oktober 2005; Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI (PERSERO) No. SK/DIR/102/2005 tentang PENYEMPURNAAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA commit to user


79.

80. 81.

82.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

91. 92. 93.


PT. PUSRI tanggal 6 Juni 2005; Fotocopy PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PUSRI TAHUN 2005 (Berikut lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. SK/DIR/102/2005 tanggal 6 Juni 2005; Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Komersil dari CV. VANIA kepada PT. PUSRI; Surat No. 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Spesifikasi Teknis dari CV. TANJUNG JAYA kepada PT. PUSRI (beserta lampiran); Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/20/2008 tentang PENUNJUKKAN PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG JASA DAN PEKERJAAN BORONGAN PT. PUSRI (berikut lampiran); Fotocopy No. 03/A00.OT/2007 tanggal 06 Maret 2007, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK); Surat No. 0277/M311.2000.LA/2008 tanggal 02 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR No. 49106 dari PT. PUSRI; Surat No. 094-SK/KSG/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, Perihal Penjelasan Solenoid Valve dari CV. Kuala Simpang; Surat No. 029/III/AMD/2007 tanggal 1 April 2008, Perihal Pemberitahuan PR No. 49106 Inq No. 31289 dari CV. A.M.D. kepada PT. PUSRI (beserta lampiran); Berita Acara Pembukaan Penawaran Penunjukan Langsung Pengadaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008; Surat dari PT. PUSRI Bag. DEPARTEMEN LOGISTIK Nomor PP : P 49106 tanggal 5 Maret 2008 kepada Manajer Pengadaan dan Amen Pembelian Material; Surat No. 2728/M31M.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 23 Mei 2008, Perihal Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289; Surat PERNYATAAN BERSAMA tanggal 06 Juni 2008 yang mewakili dari PT. PUSRI a.n. Ir. FAISAL MUAZ dengan Rekanan/Supplier CV. KUALA SIMPANG a.n. DEDDY ZATTA; Surat KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA REKANAN DENGAN PT. PUSRI MENGENAI TATA CARA PENAWARAN HARGA DENGAN MENGGUNAKAN E-AUCTION DARI PR-49106; Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI; Surat No. 512/E434.LA/2008 tanggal 21 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR-49106 INQ-31289 (Solenoid Valve dan Thrustor Brake) (berikut lampiran); commit to user



94. 95.

96.

97.

98. 99. 100. 101. 102.

103. 104.

Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi Anggaran PT. PUSRI Tahun : 2008 Nomor : 3102/KA/S/2008 tanggal 17 Juni 2008; Surat dari PT. BOSCH REXROTH Reff No. 17/Pusri-4WE6H/1209 tanggal 17 Desember 2009, Perihal PR No. 58024 (Solenoid Valve Rexroth 4WE6H3XW220.50N) kepada PT. PUSRI; Fotocopy Surat No. 329-PP/KSG/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Kuala Simpang, Perihal Permintaan Pembayaran kepada Kadis Akuntansi Umum Cq. Bagian Verifikasi PT. PUSRI (berikut lampiran); Fotocopy Pemindahanbukuan ke Rek. CV. Kuala Simpang atas pembayaran PPN Po No. 35494, Po No. 35494 sesuai surat PT. PUSRI No. ST-15-808185/197 tanggal 19 Desember 2008 dari Bank Mandiri kepada PT. PUSRI; Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI tanggal 09 Juni 2008 tentang Surat Permintaan Penawaran Harga yang disiapkan oleh Perwiranegara, SE.; Kronologis Kasus Solenoid Valve tanggal 12 Mei 2010 tertanda Faisal Muaz; Uraian Jabatan dari PT. PUSRI; Fotocopy Memo Direksi Nomor : 01/MD/DIRUT/VI/2007 dari DIRUT PT. PUSRI tanggal 31 Juni 2007; Fotocopy Surat No. 2111/E430.HK/2008, Perihal Penugasan Melaksanakan Tugas-2 Koord. Teknik Keandalan dari Manajer Pemeliharaan PT. PUSRI Agus Andiyani; Fotocopy Surat No. 1544/M313.LA/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Dinas Rendal Pengadaan PT. PUSRI, Perihal PR : 49106 ; Inquiry : 31289 kepada Koordinator Teknik Keandalan Pemeliharaan; Lembar Disposisi Surat No. Agenda 124 tanggal 26 Maret 2008 dari PT. PUSRI, Perihal Solenoid Valve.

B. Uang Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran: 1. Uang denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. Uang sebesar Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Deddy Zatta; 3. Uang sisanya sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu commit to user



rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Tabel 2. Daftar Barang Bukti pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 12/TIPIKOR/2011/2011/PT.PLG tanggal 22 Desember 2011 A. Uang Sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagiannya yaitu sebesar Rp. 53.325.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa I Ir. Faizal Muaz, sebagiannya lagi yaitu sebesar Rp. 53.325.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro dan sebagiannya lagi sebesar Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Deddy Zatta; B. Surat-surat

1.

2.

3. 4.

5. 6.

Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/258/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI tanggal 29 November 2007 atas nama FAISAL MUAZ; SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/073/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI tanggal 30 Maret 2007 atas nama IR. HADIANTO EKO PUTRO; Fotocopy Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289 tanggal 23 Mei 2008; Surat No. 645/E434.LA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. PUPUK SRIWIJAYA, Perihal Klarifikasi Evaluasi Teknis PR. 49106 INQ. 31289. (Solenoid Valve dan Thrustor Brake); Fotocopy Surat No. 2454/M313.LA/2008 tanggal 12 Mei 2008, Perihal PR-WH-49106; INQ-31289 (Solenoid Valve dan Thrustor Brake) dari CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi commit to user



7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Inq. 31289 – PR. 49106 “Solenoid Valve dan Thrustor Brake” No. 121KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. Kuala Simpang; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 28 April 2008, Perihal PR-49106, INQ-31289 (Solenoid Valve dan Thrustor Brake) kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. TANJUNG JAYA; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. A.M.D.; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. AYU FITRIA ABADI; Fotocopy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 kepada CV. VANIA; Surat No. 613/Tj/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. TANJUNG JAYA; Surat No. 041/V/A.M.D./2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi PR No. 49106 Inq. : 31289 dari CV. A.M.D.; Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquery No. 31289, PR No. 49106 dari CV. A.M.D. (berikut lampiran); Spesifikasi Teknis Nomor 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari CV. TANJUNG JAYA (berikut lampiran); Surat dari PT. PUSRI No. 0228/M311.2000.LA/2007 tanggal 4 April 2008 perihal Evaluasi Teknis PR No. 49106; Surat No. 431/TJ/IV/2008 tanggal 1 April 2008, Perihal Inq. No. 31289 dan PR No. 49106 “Solenoid Valve” dari CV. TANJUNG JAYA; Surat Garansi No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dari CV. KUALA SIMPANG; 1 (satu) berkas Data Perusahaan CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 085-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG; Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 365/KAP/III/GT/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 085-TK/KSG/IV/2008 tanggal 06 Juni 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG (berikut lampiran); Surat No. 030/A.M.D.-PH/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AMANDA (berikut lampiran); Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AYU FITRIA ABADI; commit to user



25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Halimah; Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. Halimah; Tanda Penyetoran dari Bank Sumsel tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. Vania; Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Vania (berikut terlampir); Surat No. 374/TJ/III/2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. Tanjung Jaya; Tanda Penyerahan Partial dari CV. Tanjung Jaya; Fotocopy Surat Bank Garansi Penawaran No. 513/KAP/III/GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. Tanjung Jaya; Surat No. 030/A.M.D.-PT/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Amanda (berikut lampiran); Surat No. 085A-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Kuala Simpang (berikut lampiran); Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Halimah (berikut lampiran); Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. Ayu Fitria Abadi (Berikut lampiran); Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquery No. 31289, PR No. 49106 No. 045./III/A.M.D./P-08 dari CV. A.M.D.; Fotocopy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 514/KAP/III/GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. A.M.D.; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. TANJUNG JAYA; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada C. A.M.D.; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. VANIA; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. FITRIA ABADI; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. HALIMAH; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret commit to user



45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59. 60.

2008 kepada AV. AMANDA; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. BAROKAH ROMADHONA; Daftar Nama Pengajuan Calon Rekanan Penjual Barang/Jasa 4 LLP 006; Surat PERMINTAAN PEMBELIAN WAREHOUSE STOCK tanggal 27 Februari 2008 dari PT. PUSRI; Surat PERMINTAAN-PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy TELEFAX dari CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy PENAWARAN HARGA No. Ref. : 143/TC/Q/III/08 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. TECHNINDO CONTROMATRA kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy PURCHASE ORDER No. 209/KSG/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 dari CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat No. 091-BG/KSG/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, Perihal Bank Garansi dari CV. KUALA SIMPANG kepada Bank SUMSEL; Fotocopy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 603/KAP/III/GT/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq. 31289-PR. 49106 “Solenoid Valve dan Thrustor Brake” dari CV. KUALA SIMPANG kepada PT. PUSRI; Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve dan Thrustor Brake dari PT.kepada CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy No. 313-JP/KSG/XI/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari CV. KUAL SIMPANG kepada BANK SU-SEL Cabang Palembang; Fotocopy No. 314-BG/KSG/XI/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Permohonan Debet Giro dari CV. KUALA SIMPANG kepada BANK SUM-SELCabang Palembang; Fotocopy Surat No. 1466/KAP/23/B/SPPBG/2008 tanggal 21 November 2008, Perihal Surat Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari BANK SUMSEL kepada CV. KUALA SIMPANG (beserta lampiran); Fotocopy Surat BANK GARANSI PELAKSANAAN Nomor : 1466/KAP/III/GP/2008 tanggal 21 November 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Tnda Terima No. 4327 dari PT. PUSRI tanggal 24 November commit to user


61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74. 75.


2008; Fotocopy Order Pembelian dari PT. PUSRI kepad CV. KUALA SIMPANG; Fotocopy Surat Pengantar Barang dari CV. KUALA SIMPANG berikut Receiving Report dari PT. PUSRI; Fotocopy QUALITY CONTROL dari PT. PUSRI Bag. DEPAERTEMEN PEMELIHARAAN TEKNIK KEANDALAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN; Contoh Copy SURAT GARANSI No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dari CV. KUALA SIMPANG a.n. DEDDY ZATTA; Fotocopy SURAT JAMINAN dari CV. KUALA SIMPANG a.n. DEDDY ZATTA tanggal 24 November 2008; ORDER PEMBELIAN dari PT. PUSRI kepada CV. KUALA SIMPANG; Surat No. 700/M311.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari PT. PUSRI kepada PT. KUALA SIMPANG; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. TANJUNG JAYA; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AYU FITRIA ABADI; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. VANIA; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. A.M.D,; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AMANDA; Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. HALIMAH; Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve dan Thrustor Brake dari PT. PUSRI kepada CV. A.M.D.; Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve dan Thrustor Brake commit to user


76.

77.

78.

79.

80. 81.

82.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.


dari PT. PUSRI kepada CV. TANJUNG JAYA; Fotocopy Surat No. 278/6100000.OT/2005 tanggal 24 Oktober 2005, Perihal Struktur Organisasi Perusahaan dari PT. PUSRI kepada Seluruh Kakom dan Kadep setingkat (beserta lampiran); Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/184/2005 tentang PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI PT. PUSRI tanggal 14 Oktober 2005; Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI (PERSERO) No. SK/DIR/102/2005 tentang PENYEMPURNAAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PUSRI tanggal 6 Juni 2005; Fotocopy PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PUSRI TAHUN 2005 (Berikut lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. SK/DIR/102/2005 tanggal 6 Juni 2005; Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Komersil dari CV. VANIA kepada PT. PUSRI; Surat No. 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Spesifikasi Teknis dari CV. TANJUNG JAYA kepada PT. PUSRI (beserta lampiran); Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/20/2008 tentang PENUNJUKKAN PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG JASA DAN PEKERJAAN BORONGAN PT. PUSRI (berikut lampiran); Fotocopy No. 03/A00.OT/2007 tanggal 06 Maret 2007, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK); Surat No. 0277/M311.2000.LA/2008 tanggal 02 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR No. 49106 dari PT. PUSRI; Surat No. 094-SK/KSG/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, Perihal Penjelasan Solenoid Valve dari CV. Kuala Simpang; Surat No. 029/III/AMD/2007 tanggal 1 April 2008, Perihal Pemberitahuan PR No. 49106 Inq No. 31289 dari CV. A.M.D. kepada PT. PUSRI (beserta lampiran); Berita Acara Pembukaan Penawaran Penunjukan Langsung Pengadaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008; Surat dari PT. PUSRI Bag. DEPARTEMEN LOGISTIK Nomor PP : P 49106 tanggal 5 Maret 2008 kepada Manajer Pengadaan dan Amen Pembelian Material; Surat No. 2728/M31M.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 23 Mei 2008, Perihal Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289; commit to user



90.

91. 92. 93. 94. 95.

96.

97.

98. 99. 100. 101. 102.

103. 104.

Surat PERNYATAAN BERSAMA tanggal 06 Juni 2008 yang mewakili dari PT. PUSRI a.n. Ir. FAISAL MUAZ dengan Rekanan/Supplier CV. KUALA SIMPANG a.n. DEDDY ZATTA; Surat KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA REKANAN DENGAN PT. PUSRI MENGENAI TATA CARA PENAWARAN HARGA DENGAN MENGGUNAKAN E-AUCTION DARI PR-49106; Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI; Surat No. 512/E434.LA/2008 tanggal 21 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR-49106 INQ-31289 (Solenoid Valve dan Thrustor Brake) (berikut lampiran); Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi Anggaran PT. PUSRI Tahun : 2008 Nomor : 3102/KA/S/2008 tanggal 17 Juni 2008; Surat dari PT. BOSCH REXROTH Reff No. 17/Pusri-4WE6H/1209 tanggal 17 Desember 2009, Perihal PR No. 58024 (Solenoid Valve Rexroth 4WE6H3XW220.50N) kepada PT. PUSRI; Fotocopy Surat No. 329-PP/KSG/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. Kuala Simpang, Perihal Permintaan Pembayaran kepada Kadis Akuntansi Umum Cq. Bagian Verifikasi PT. PUSRI (berikut lampiran); Fotocopy Pemindahanbukuan ke Rek. CV. Kuala Simpang atas pembayaran PPN Po No. 35494, Po No. 35494 sesuai surat PT. PUSRI No. ST-15-808185/197 tanggal 19 Desember 2008 dari Bank Mandiri kepada PT. PUSRI; Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI tanggal 09 Juni 2008 tentang Surat Permintaan Penawaran Harga yang disiapkan oleh Perwiranegara, SE.; Kronologis Kasus Solenoid Valve tanggal 12 Mei 2010 tertanda Faisal Muaz; Uraian Jabatan dari PT. PUSRI; Fotocopy Memo Direksi Nomor : 01/MD/DIRUT/VI/2007 dari DIRUT PT. PUSRI tanggal 31 Juni 2007; Fotocopy Surat No. 2111/E430.HK/2008, Perihal Penugasan Melaksanakan Tugas-2 Koord. Teknik Keandalan dari Manajer Pemeliharaan PT. PUSRI Agus Andiyani; Fotocopy Surat No. 1544/M313.LA/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Dinas Rendal Pengadaan PT. PUSRI, Perihal PR : 49106 ; Inquiry : 31289 kepada Koordinator Teknik Keandalan Pemeliharaan; Lembar Disposisi Surat No. Agenda 124 tanggal 26 Maret 2008 dari PT. PUSRI, Perihal Solenoid Valve.

commit to user

T E S I S Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

Recommend Documents