PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
\ PERATURAN DAERhH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR TAHUN 2OO9
O /
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA'' KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Men imbang
.. a.
b.
'
bahwa KabupatenTulungagung memiliki potensi sumber dava yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah; bahwa Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi sumber dava yang ada secara maksimal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 19g0 tentano Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabuoatei Daerah. Tingkat ll Tulungagung sudah tidak sesuai dengan
d.
Mengingat
V\!,
:
r.
perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti; bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengatur kembali peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah ,'Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung; Undang-Undang Nomor l2Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr Dalam Lingkungan propinsi Jawa
Timur ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 9 );
2.
l-
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesij Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.
Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang pokok_pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah oengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1g99 (Lembaran Neoara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g90); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389):
/t-
2
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan
10. Keputusan Menteri
Pihak Ketiga; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan. Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG oan BUPATI TULUNGAGUNG
'
MEMUTUSKAN MENETAPKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 'ANEKA USAHA' KABUPATEN TULUNGAGUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah.ini yang dimaksud dengan
1. 2. 3.
:
Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
6.
Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabuoaten Tulungagung.
7. L
Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
L
Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 2
(1) (2) (3)
Dengan Peraturan Daerah
ini
ditetapkan Perusahaan Daerah yang bernama
Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung. Perusahaan Daerah ini berkedudukan diTulungagung.
Untuk memperluas jaringan dan wilayah usaha, Perusahaan Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang baik di dalam atau di luar Kabupaten Tulungagung. Pasal 3
Bentuk badan hukum Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung berupa Perusahaan Daerah (PD).
Pasal 4
^
(l)
Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah: a. mengembangkan polensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usana; b. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung; c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah; d. meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
(2)
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), perusahaan Daerah dapat melakukan keiasama dengan Perusahaan Pemerintah, perusahaan Daerah lainnya, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum dan Koperasi. BAB III JENIS USAHA Pasal 5
Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal kegiatan usaha di bidang: a. Pengelolaan tempat rekreasi dan fasilitas umum;
2
ayat (1), menyelenggarakan
4/
b.
c. d. e.
f.
Percetakan; Industri dan Perdagangan Barang/Jasa; Bidang Kesehatan; Bidang Pertambangan; Usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV MODAL PERUSAHAAN Pasal 6
(1)
N4odal Perusahaan Daerah adalah seluruh harta kekayaan bersih Perusahaan Daerah
yang dimiliki sejak didirikannya sampai dengan tahun berjalan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)
Nlodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diperoleh dari a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan; b. Keuntungan yang diperoleh dari usaha atau investasi;
c. d. e. -
(3)
:
Hibah; Pinjaman; Sumbangan dari Pihak lain yang tidak mengikat.
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d
harus mendapat persetujuan
DPRD. BAB V ORGAN PERUSAHAAN DAERAH Bagian Pertama Umum
Pasal 7
,-\ (1)
(2)
Perusahaan Daerah memiliki organ yang terdiri dari 1. Bupati; 2. Direksi; dan 3. Dewan Pengawas.
:
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas. Bagian Kedua Kewenangan Bupati Pasal
I
Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi. Pasal
I
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati memiliki kewenangan untuk:
a.
Memberikan arahan dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah;
t,
.
b.
Melakukan bimbingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah;
c.
Melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan kelangsungan Perusahaan Daerah dan pengamanan terhadap semua kekayaan milik Perusahaan Daerah. Bagian Ketiga Direksi Pasal 10
(1) (2) (3) / (4)
Calon Direksi diusulkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
Pasal
/
11
Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
:
a. b.
Warga Negara Indonesia;
c.
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit;
rerap;
d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan
Bupati/r'Vakil Bupati atau dengan Dewan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Pasal 12
(1)
Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni: a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan/atau c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.
(2)
Direksi tidak boleh mengelola usaha pribadi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Daerah. Pasal 13
Direksi mempunyai tugas:
a. b. c. d.
menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah; membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah; menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
n
e.
menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah kepada Dewan Pengawas. Pasal 14
(1)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)
Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasionaldan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
(4)
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5)
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disahkan Bupati harus diaudit terlebih dahulu oleh Lembaga yang beMenang.
(6)
Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Direksi mempunyai wewenang :
a.
mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku;
b. c. d. e. f.
mengangkatpegawai untukmendudukijabatan;
g.
mewakili Perusahaan Daerah didalam dan di luar pengadilan; menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah; menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan;
menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Daerah. Pasal 16
(1)
Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuUmengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Perusahaan Daerah sebagai pejabat sementara.
(2)
Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
&..
