MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI KELUARAN YANG LEBIH BAIK DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI KELUARAN YANG LEBIH BAIK DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

Public Disclosure Authorized




46305

ANALISIS BELANJA PUBLIK ACEH EDISI TERBARU TAHUN 2008

APEA

KANTOR BANK DUNIA JAKARTA Indonesia Stock Exchange Building Tower II/12th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Tel: (6221) 5299-3000 Fax: (6221) 5299-3111 Website: www.worldbank.org/id

BANK DUNIA 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Tel: (202) 458-1876 Fax: (202) 522-1557/1560 Email: [email protected] Website: www.worldbank.org

Dicetak pada bulan November 2008. Foto halaman depan: Foto utama: hak cipta © Siti Rahmah Kanan atas: hak cipta © Kantor Bank Dunia Jakarta Analisis Belanja Publik Aceh: Mengelola Sumber Daya untuk Mencapai Keluaran yang Lebih Baik di Daerah Otonomi Khusus adalah hasil kerja staff Bank Dunia. Temuan, interpretasi dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Dewan Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang terdapat dalam laporan ini. Batasan, warna, angka, dan informasi lain yang tercantum dalam setiap peta dalam buku ini tidak mencerminkan penilaian Bank Dunia tentang status hukum sebuah wilayah atau merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan atas batasan tersebut. Untuk pertanyaan lebih lanjut tentang laporan ini, silakan hubungi Ahya Ihsan ([email protected]).

MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI KELUARAN YANG LEBIH BAIK DI DAERAH OTONOMI KHUSUS APEA


MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI KELUARAN YANG LEBIH BAIK DI DAERAH OTONOMI KHUSUS ANALISIS BELANJA PUBLIK ACEH EDISI TERBARU TAHUN 2008

Kata Pengantar Laporan ABPA (Analisis Belanja Publik Aceh) Edisi Terbaru 2008 - Mengelola Sumber Daya untuk Mencapai Keluaran yang Lebih Baik di Daerah Otonomi Khusus, yang disusun melalui kerjasama antara Pemerintah Aceh, Universitas Syiah Kuala, dan Bank Dunia merupakan edisi terbaru dari Analisis Belanja Publik Aceh 2006 – Belanja Untuk Rekonstruksi dan Pengurangan Kemiskinan. ABPA Edisi Terbaru 2008 menggarisbawahi perkembangan belanja publik di Aceh dari masa rekonstruksi menuju pembangunan berkelanjutan. ABPA Edisi Terbaru 2008 memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi perkembangan terkini dalam belanja publik dan pengelolaan keuangan di Aceh. Kedua, mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas pengambilan kebijakan yang didukung oleh informasi dengan memberikan analisis strategis terhadap penggunaan sumber daya publik dan efektifitas proses penganggaran di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus. Mulai tahun 2008, Pemerintah Aceh telah menerima Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 3.59 triliun, yang setara dengan 2 persen total DAU nasional. Dana ini telah secara signifikan meningkatkan penerimaan dan belanja daerah di Aceh, memberikan kesempatan besar untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik serta memajukan pembangunan ekonomi di Aceh. Dalam dua tahun terakhir, Aceh telah menunjukkan kemajuan dalam alokasi anggaran dan pencapaian keluaran sosial yang lebih baik. Alokasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk sektor utama seperti infrastruktur, kesehatan, dan pertanian telah meningkat. Indikator keluaran sosial juga menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan pelayanan publik. Akan tetapi, tantangan besar masih tetap ada. Meskipun alokasi per kapita terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain, namun kemajuan dalam keluaran sosial dalam banyak hal masih dibawah rata-rata nasional, yang menyebabkan peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja menjadi semakin penting. Lebih jauh lagi, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih belum dapat mengesahkan anggaran (APBA/APBD) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan, atau membelanjakan anggaran secara penuh dalam setiap tahun anggaran. Disamping itu, beberapa isu penting berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan dana otonomi khusus masih harus didefinisikan secara jelas. Peningkatan pendapatan secara signifikan dari Dana Otonomi Khusus mulai tahun ini dan seterusnya, yang belum diikuti dengan pengesahan anggaran yang tepat waktu di Aceh, menimbulkan keprihatinan yang serius bahwa Aceh tidak dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru ini secara penuh. Sejalan dengan hal tersebut, laporan ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam alokasi anggaran dan pengelolaan keuangan di Aceh. Laporan ini juga memberikan rekomendasi untuk membantu menyelesaikan tantangan tersebut, dengan memberikan perhatian khusus pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan proses pengesahan anggaran daerah di Aceh. Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap cara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Husni Bahri TOB, S.H., M.M., M.Hum Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh

2

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Darni M. Daud, M.A Rektor Universitas Syiah Kuala

T. Safriza Sofyan Deputi Koordinator Program Rehabilitasi Aceh-Nias Bank Dunia


Ucapan Terima Kasih Laporan Analisa Belanja Publik Aceh (ABPA) ini disiapkan secara bersama oleh tim dari Bank Dunia dan Universitas Syiah Kuala dengan kerjasama yang erat dengan Pemerintah Aceh. Persiapan laporan ini dipimpin oleh Ahya Ihsan (Bank Dunia) dan Bapak Islahuddin (Universitas Syiah Kuala). Tim inti terdiri dari Harry Masyrafah, Nova Idea, Sukmawah Yuningsih, dan Sylvia Njotomihardjo (Bank Dunia) dan Taufiq C. Dawood (Universitas Syiah Kuala), Inggit Maulidina, dan Rika Nurlela. Enrique Blanco Armas dan Wolfgang Fengler dari Bank Dunia dan Bapak T.M. Lizam (Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Aceh) dan Bapak Faizal Adriansyah (Bappeda) dari Pemerintah Aceh telah memberikan arahan dan pengawasan terhadap kesuluruhan proses penyusunan laporan ini. Tim sangat menghargai bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh Bapak Muhammad Nasir dan timnya atas dukungan data dan informasi APBD. Tim juga menyampaikan penghargaan kepada Said Fauzan Baabud dan Bapak Ali Amin (Bank Dunia), Bapak Karyanto dan Bapak Fahruddin (Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Aceh), Bapak M. Junaidi (Bappeda Aceh), Ibu Affa Salwa (Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Kota Banda Aceh), dan semua dinas/pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan analisis. Laporan ini menerima masukan yang sangat berharga dari Cut Dian Agustina sebagai peer reviewer Terima kasih kepada Peter Milne atas bantuan editing dan Arsianti atas bantuan format dan produksi. Tim juga menyampaikan terima kasih kepada tim dari Pemerintah Aceh dan lembaga lainnya yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam diskusi terhadap draf sebelumnya. Tim terdiri dari Bapak T.Harmawan (Ketua Tim Ad-Hoc Tim Koordinasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas), Bapak Bastian dan Bapak Syafri (Bappeda Aceh), Bapak Izhar (Biro Pembangunan), Bapak Muhammad dan Ibu Maryami (Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Aceh), Bapak Surya Dharma dari DPR Aceh, Bapak Said Muhammad (Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala), dan Bernhard May (ALGAP-GTZ), serta seluruh perserta diskusi seminar di Aceh.

UCAPAN TERIMA KASIH

3


Daftar Istilah

4

APBA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BA Bappeda

Alokasi Dasar (Basic Allocation) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

CCI

Indeks Kemahalan Konstruksi (Construction Cost Index)

DAK DAU

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum

FA FC FN

Pengalokasian Berdasarkan Formula (Formula Allocation) Kemampuan Fiskal (Fiscal Capacity) Kebutuhan Fiskal (Fiscal Needs)

GoA

Pemerintah Aceh (Government of Aceh)

HDI

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

Inpres

Instruksi Presiden (Presidential Instruction)

Kepmendagri KUA

Keputusan Menteri Dalam Negeri Kebijakan Umum Anggaran

LoGA

Undang-Undang No 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Law on Governing Aceh No. 11/2006)

Makuda MoF MoHA MoNE

Manual Keuangan Daerah Departemen Keuangan (Ministry of Finance) Departemen Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) Departemen Pendidikan Nasional (Ministry of National Education)

Otsus

Otonomi Khusus (Special Autonomy)

PAD Permendagri PPAS

Pendapatan Asli Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

RAPBA RKA RPJP RPJM

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

DOK SiLPA SMA STR

Dana Otonomi Khusus (Special Autonomy Fund) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sekolah Menengah Atas Rasio Siswa Terhadap Guru (Student-To-Teacher Ratio)

DAFTAR ISTILAH


Daftar Isi Kata Pengantar

2

Ucapan Terima Kasih

3

Daftar Istilah

4

Daftar Isi

5

Temua-temuan Utama

8

Bab 1 Pendapatan

9

Gambaran umum pendapatan

10

Komposisi pendapatan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh

12

Pendapatan per kapita

14

Dana Otonomi Khusus dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas

15

Proses pengesahan anggaran di Aceh

17

Rekomendasi

20

Bab 2 Belanja

21

Gambaran umum belanja

22

Belanja langsung dan tidak langsung

22

Belanja sektoral

24

Pengeluaran per kapita untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur

26

Rekomendasi

28

Lampiran

29

Lampiran A: Gambar dan Tabel

30

Lampiran B: Catatan Metodologis

36

Lampiran C: Lampiran Statistik

38

Referensi

51

DAFTAR ISI

5


Gambar

Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar1.6 Gambar 1.7 Gambar 1.8 Gambar 1.9 Gambar 1.10 Gambar 1.11 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar A.1 Gambar A.2 Gambar A.3 Gambar A.4

6

DAFTAR ISI

DOK meningkatkan pendapatan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh secara signifikan pada tahun 2008 Komposisi pendapatan propinsi Komposisi pendapatan Kabupaten/Kota Alokasi DAU ke pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh Alokasi DAK ke pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh Dana bagi hasil non-pajak dari pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh Dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh Komposisi pendapatan asli daerah (PAD) propinsi Komposisi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota Penerimaan per kapita pemerintah kabupaten/kota di Aceh, 2007 Tanggal pengesahan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, tahun 2005-08 Total belanja publik di Aceh telah meningkat pesat setelah tahun 2005 Belanja propinsi menurut klasifikasi ekonomi Bagian dari belanja propinsi Aceh Belanja pemerintah kabupaten/kota menurut klasifikasi ekonomi Bagian belanja pemerintah kabupaten/kota menurut belanja langsung dan tidak langsung Pengeluaran sektoral propinsi di Aceh Pengeluaran propinsi menurut sektor-sektor terpilih dan klasifikasi ekonomi, 2007 Pengeluaran sektoral pemerintah kabupaten/kota di Aceh (harga 2006 konstan) Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota menurut sektor-sektor terpilih dan klasifikasi ekonomi, 2007 Pengeluaran per kapita untuk kesehatan menurut kabupaten/kota di Aceh26 Pengeluaran per kapita untuk pendidikan menurut kabupaten/kota di Aceh 27 Pengeluaran per kapita untuk prasarana menurut kabupaten/kota di Aceh 28 Alokasi DAU per kapita, 2008 Alokasi DAK per kapita, 2008 Mekanisme alokasi DOK untuk pemerintah kabupaten/kota di Aceh Mekanisme Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas untuk pemerintah kabupaten/kota di Aceh

10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 18 22 23 23 24 24 25 25 25 25

30 30 32 33


Tabel Table A.1 Tabel A.2 Tabel A.3 Tabel A.4 Tabel A.5. Tabel C.1 Tabel C.2 Tabel C.3 Tabel C.4 Tabel C.5 Tabel C.6 Tabel C.7 Tabel C.8 Tabel C.9 Tabel C.10 Tabel C.11 Tabel C.12 Tabel C.13 Tabel C.14 Tabel C.15 Tabel C.16

Pemetaan format anggaran pemerintah kabupaten/kota berdasarkan beberapa peraturan Perbedaan-perbedaan utama antara UU No. 18/2001 dan UU No. 11/2006 tentang sumber pendapatan, pengaturan alokasi, dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Kegiatan-kegiatan utama dalam proses persetujuan anggaran di Aceh Tanggal disetujuinya anggaran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh Keluaran-keluaran (outcomes) terpilih dalam sektor sosial di Aceh Komposisi pendapatan propinsi (harga konstan tahun 2006) Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten/kota (harga konstan tahun 2006) Komposisi pendapatan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh, 2007 Alokasi dana otonomi khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut klasifikasi ekonomi tahun 2007 Komposisi sektoral belanja pemerintah propinsi (harga konstan 2006) Komposisi sektoral belanja pemerintah kabupatan/kota (harga konstan 2006) Belanja per kapita untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur oleh pemerintah kabupaten/kota di Aceh tahun 2004, 2006, 2007 (harga konstan 2006). Komposisi belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut sektor dan jenis belanja tahun 2004 Komposisi belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut sektor dan jenis belanja tahun 2006 Komposisi belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut sektor dan jenis belanja tahun 2007 Persentase penduduk miskin (dalam %) menurut kabupaten/kota di Aceh Perbandingan guru-siswa (STR) menurut kabupaten di Aceh Persentase siswa SMU yang lulus UAN tahun 2007/200848 Indikator kesehatan terpilih menurut kabupaten/kota di Aceh tahun 2007 Persentase jalan raya di kabupaten/kota dengan kondisi buruk

31 32 33 34 35 38 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 47 49 50

Kotak Kotak 1.

Pengaturan manajemen, alokasi dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus

16

Kotak 2.

Proses penyusunan anggaran di Aceh

19

DAFTAR ISI

7


Temuan-temuan Utama Pendapatan • • •

Total pendapatan daerah di Aceh telah meningkat tajam tahun ini, dan diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang karena limpahan penerimaan dari dana otonomi khusus Pengaturan alokasi dan pelaksanaan dana otonomi khusus saat ini (dalam bentuk program bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) masih rumit dan beberapa hal mengenai perencanaan dan pelaksanaan masih perlu diperjelas. Masih terlambatnya pengesahan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menimbulkan keprihatinan terhadap pelaksanaan keseluruhan progam pembangunan, dan juga program bersama dari dana otonomi khusus.

Belanja • •

•

Keseluruhan belanja daerah telah meningkat tahun ini mengikuti pengingkatan signifikan pada sisi penerimaan. Alokasi anggaran antar sektor baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan perbaikan. Infrastruktur, kesehatan, dan pertanian menerima kenaikan alokasi anggaran yang signifikan pada 2007. Belanja terhadap administrasi umum pemerintahan menurun sebagai persentase dari total belanja (walaupun meningkat sedikit secara ril) dan belanja untuk pendidikan telah meningkat secara ril (walaupun menurun secara porsi dari total belanja). Secara umum, alokasi per kapita pemerintah kabupaten/kota untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur telah meningkat dibandingkan tahun 2004, tetapi besaran kenaikan berbeda antar kabupaten/kota

Keluaran sosial Keluaran sosial terpilih menunjukkan adanya peningkatan dalam penyediaan pelayanan publik, tetapi kemajuannya masih tertinggal dari rata-rata nasional. Perbaikan dalam alokasi anggaran dan proses rekonstruksi yang sedang berjalan berkontribusi terhadap perbaikan tersebut.

Pendapatan

1


Gambaran umum pendapatan Jumlah pendapatan daerah di Aceh telah meningkat pesat tahun ini dan diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang yang disebabkan oleh limpahan pendapatan dari dana otonomi khusus (DOK).1 Tahun ini, jumlah DOK adalah sebesar Rp 3,59 triliun, meningkatkan jumlah pendapatan daerah secara signifikan mencapai hampir Rp 16 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar Rp 11,6 triliun (Gambar 1.1). Kenaikan tajam tersebut melebihi kompensasi penurunan (sebagian) dana bagi hasil minyak dan gas yang disebabkan oleh penipisan cadangan minyak dan gas. Akan tetapi, dana bantuan tambahan DOK akan dihapuskan secara bertahap setelah 20 tahun. Oleh karena itu, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh perlu mengembangkan suatu strategi untuk mengelola dan mengalokasikan pendapatan tambahan tersebut secara untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah. Gambar 1.1

DOK meningkatkan pendapatan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh secara signifikan pada tahun 2008 16,000 14,000

Lain -lain INPRES/DAK Dana Bagi Hasil Non-Pajak Pendapatan Aslli Daerah

Dana Otonomi Khusus SDO/DAU Dana Bagi Hasil Pajak

12,000

Rp milyar

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Gambar balok berdasarkan harga konstan 2006, gambar garis berdasarkan harga sekarang untuk setiap tahun.

Dengan pengecualian terhadap dana bagi hasil non-pajak dan pendapatan “lain-lain”,2 seluruh jenis pendapatan telah meningkat. Transfer Dana Alokasi Umum atau DAU ke Aceh meningkat sebesar 31 persen pada tahun 2006, mengikuti peningkatan nasional, dan terus meningkat secara perlahan pada tahun 2007 dan 2008. Dana Alokasi Khusus atau DAK meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2006 dan terus meningkat pada tahun 2007 dan 2008. Pendapatan dari dana bagi hasil pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) juga telah mengalami peningkatan besar sejak tahun 2005. PAD meningkat lebih dari dua kali lipat di tahun 2006 dan terus tumbuh pada tahun 2007 dan 2008. Akan tetapi, dana bagi hasil non-pajak dan kategori pendapatan “lain-lain” menurun pada tahun 2007 dan 2008. DAU masih tetap merupakan sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah daerah di Aceh, sementara DOK menggantikan penurunan dana bagi hasil non-pajak. Secara rata-rata, DAU berjumlah 44 persen dari total pendapatan daerah antara tahun 2001 dan 2008. Komposisi pendapatan sedikit berubah pada tahun ini. Porsi dana bagi hasil non-pajak telah menurun tajam sejak tahun 2007, namun telah digantikan oleh DOK pada tahun 2008. 1

2

10

Undang-Undang No. 11/2006 tentang Otonomi Khusus Aceh memberikan Aceh dana otonomi khusus yang baru —tambahan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah propinsi yang sebanding dengan 2 persen dari alokasi DAU nasional untuk 15 tahun dan 1 persen untuk lima tahun yang berikutnya — mulai tahun 2008. Dana atas ini tambahan dari dana bagi hasil minyak dan gas sebesar 70% yang telah diterima Aceh sejak tahun 2002. Undang-Undang No. 11/2006 telah mengubah definisi DOK. DOK sekarang hanya mengacu kepada danadana yang diterima dari alokasi 2 persen dari dana DAU nasional. Sebutan “dana otonomi khusus” yang dipakai sebelumnya dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas telah diganti “tambahan bagi hasil minyak dan gas”. Sumber pendapatan lainnya antara lain hibah, dana darurat, dan dana kontijensi lainnya dari pemerintah pusat. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dalam anggaran pemerintah kabupaten/kota yang dicatat dalam kategori “lain-lain” telah diklasifikasi ulang ke dalam kategori “dana bagi hasil” yang baru.

PENDAPATAN


Porsi dana bagi hasil non-pajak terhadap total pendapatan menurun dari 43 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 20 persen pada tahun 2008. Porsi dana bagi hasil pajak dan PAD menjadi semakin penting setelah tahun 2005, dengan kontribusi rata-rata naik menjadi 6 persen dan 7 persen (2006-08), dibandingkan dengan 5 persen dan 4 persen (2001- 05) untuk masing-masing (Gambar 1.1). Tahun ini DOK berjumlah lebih dari separuh pendapatan pemerintah propinsi (54 persen), meskipun sebagian besar sumber daya tersebut akan dibelanjakan di kabupaten/kota melalui program-program bersama.3 Penurunan dana bagi hasil non-pajak berdampak besar pada pendapatan propinsi, karena hal tersebut merupakan sumber pendapatan utama sebelum tahun 2008. Pendapatan tersebut berkurang separuh secara ril yaitu dari Rp 3 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun 2008. Tanpa DOK, total pendapatan propinsi akan terus menurun pada tahun ini. PAD telah menjadi kontributor terbesar kedua bagi pendapatan propinsi sejak tahun 2006, yang didorong oleh kenaikan tajam pajak-pajak propinsi (pajak kendaraan dan bahan bakar) dan pendapatan asli daerah lainnya (Gambar 1.2). Sekarang PAD memiliki peran yang lebih besar dari peran DAU. Gambar 1.2

Komposisi pendapatan propinsi

Gambar 1.3

7,000

Komposisi pendapatan Kabupaten/ Kota

9,000 Lain -lain INPRES/DAK Dana Bagi Hasil Non-Pajak Pendapatan Aslli Daerah

6,000

Dana Otonomi Khusus SDO/DAU Dana Bagi Hasil Pajak

8,000

Lain -lain SDO/DAU Dana Bagi Hasil Pajak

INPRES/DAK Dana Bagi Hasil Non - Tax Pendapatan Asli Daerah

7,000

Rp milyar

Rp milyar

5,000 4,000

6,000 5,000 4,000

3,000

3,000

2,000 2,000

1,000

1,000

-

-

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Data merupakan angka riil (harga konstan 2006).

2008

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Data merupakan angka riil (harga konstan 2006).

Secara keseluruhan, pendapatan pemerintah kabupaten/kota sedikit meningkat pada tahun ini. DAU masih tetap merupakan sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah kabupaten/kota, yang berjumlah hampir 60 persen dari total pendapatan (2001-08). DAK4 juga telah menjadi semakin penting pada tahun-tahun belakangan ini, dengan alokasinya yang meningkat tiga kali lipat dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Pada tahun ini, DAK telah menjadi kontributor terbesar kedua bagi pendapatan pemerintah kabupaten/kota secara keseluruhan, melampaui peran dana bagi hasil non-pajak, yang berjumlah 10 persen dari total pendapatan. Pendapatan dari dana bagi hasil pajak dan PAD juga telah mengalami peningkatan besar sejak tahun 2005. Pendapatan dari kategori pendapatan “lain-lain”5 agak menurun sejak tahun 2007. Sama seperti pada tingkat propinsi, pendapatan dari dana bagi hasil non-pajak juga menurun pada tingkat kabupaten/kota, yang hanya berjumlah 7,2 persen dari total pendapatan tahun ini dibanding dengan 22 persen pada tahun 2003 (Gambar 1.3). 3

4

5

Berdasarkan Qanun No. 2/2008, 60 persen dari DOK akan dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah kabupaten/kota (misalnya, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) melalui program bersama antar pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan sisanya sebesar 40 persen akan digunakan untuk membiayai program-program propinsi (juga melalui program bersama), yang juga dilaksanakan di kabupaten/kota. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana bantuan bersyarat (telah ditentukan peruntukannya) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah pusat. Pada tahun 2001 dan 2002, DAK hanya meliputi dana-dana reboisasi. Sejak tahun 2003, DAK telah diperluas dan diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan dan prasarana, pertanian, kelautan dan perikanan, fasilitas pemerintah, dan lingkungan. Pendapatan dari kategori pendapatan “lain-lain” terdiri atas hibah, dana darurat, dana penyesuaian dari pemerintah pusat, dan bantuan keuangan lainnya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

PENDAPATAN

11


Komposisi pendapatan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh Alokasi DAU6 untuk pemerintah daerah di Aceh telah meningkat pada tahun-tahun belakangan ini. Peningkatan besar terjadi pada tahun 2006 ketika DAU naik sebesar 31 persen (secara ril), yang menunjukkan peningkatan alokasi DAU secara nasional sebesar 26 persen dari pendapatan domestik bersih dan cakupan gaji pegawai negeri sipil sebesar 100 persen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33/2004. Peningkatan besar tersebut khususnya menguntungkan pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun ini, jumlah alokasi DAU untuk pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh mencapai Rp 6,35 triliun (Gambar 1.4). Secara per kapita, DAU Aceh mencapai Rp 1,56 juta (peringkat ke-12), sedikit di atas angka rata-rata nasional yang berjumlah Rp 1,5 juta. (Gambar A.1). Gambar 1.4

Alokasi DAU ke pemerintah propinsi Gambar 1.5 dan kabupaten/kota di Aceh 100

7000

20

1,200

90

DAU (nominal) (LHS)

6000

DAK (nominal) (LHS)

1,000

80

15 70

50 3000

40

Rp milyar

60

(%)

DAU (constant 2006=100) (LHS)

4000

800 DAK (constant 2006=100) (LHS)

600

10

(%)

5000

Rp milyar

Alokasi DAK ke pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh

400 30

Bagian DAU dari total pendapatan

2000

20 1000

5 Bagian DAK dari total pendapatan

200

10 0

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia.

0

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Alokasi DAK juga telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2006. Alokasi DAK telah meningkat sebanyak lebih dari lima kali lipat secara ril sejak alokasi sektoral pertama yang diterapkan pada tahun 2003, dari Rp 174,9 milyar menjadi Rp 979,4 milyar pada tahun 2008 (Gambar 1.5). Pada tahun 2007, dana DAK dialokasikan untuk tiga sektor utama: pendidikan (28 persen), kesehatan (20 persen) dan prasarana (30 persen). Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah propinsi juga menerima DAK sebesar Rp 35,4 milyar tahun ini, yang dialokasikan untuk proyek-proyek jalan dan irigasi. Aceh telah menerima alokasi DAK per kapita sebesar Rp 247.000, yang berada sedikit di atas angka rata-rata nasional (peringkat ke-12) sebesar Rp 218.000 (Gambar A.2 pada Lampiran). Dana bagi hasil non-pajak7 telah menurun pada tahun-tahun belakangan ini, baik dari sisi volumenya maupun porsi terhadap total pendapatan. Meskipun terdapat kecenderungan menurun, dana bagi hasil nonpajak masih mendominasi dana bagi hasil secara keseluruhan, yang rata-rata berjumlah 84 persen dari total dana bagi hasil (2001-08). Hal tersebut didominasi oleh dana bagi hasil dari minyak dan gas (96 persen), dan sisanya berasal dari sektor kehutanan, pertambangan dan perikanan. Pendapatan dari dana bagi hasil non-pajak telah menurun tajam sejak tahun 2006, dari Rp 4,1 triliun (35 persen dari total pendapatan) menjadi hanya Rp 2,1 triliun tahun ini (13 persen dari total pendapatan) (Gambar 1.6).

6 7

12

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer/hibah yang diberikan tidak ditentukan penggunaannya dari pemerintah pusat ke seluruh pemerintah daerah untuk mencapai perimbangan keuangan. Dana bagi hasil non-pajak (SDA) mencakup pendapatan migas dari DOK berdasarkan UU No. 18/2001 pada tahun 2002-07 dan dana bagi hasil tambahan dari migas berdasarkan UU No. 11/2008 pada tahun 2008.

PENDAPATAN


Dana bagi hasil non-pajak dari Gambar 1.7 propinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di Aceh 900

90%

800

80%

700

Rp milyar

3,500

Nominal

70%

3,000

60%

2,500

Constant (2006=100)

2,000

50% 40%

1,500

30%

1,000

20%

Bagian dari total pendapatan

500

10% 0%

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Data dalam bentuk riil harga konstan 2006.

Rp milyar

100%

4,000

% dari pendapatan total

4,500

Dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota di Aceh 20% Pajak Penghasilan (PPh) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

15%

600 500 10% 400 300 5%

200 100 0

% bagian dari pendapatan total

Gambar 1.6

0% 2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Data dalam bentuk riil harga konstan 2006.

Pendapatan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dari dana bagi hasil pajak telah meningkat secara terus-menerus, walaupun porsinya dari total pendapatan relatif kecil (rata-rata 5 persen pada tahun 2001-08)). Pendapatan dari dana bagi hasil pajak telah meningkat hampir tiga kali lipat, dari Rp 304 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 824 milyar pada tahun ini (Gambar 1.7). Kontribusinya terhadap total pendapatan telah meningkat dari 3.5 persen pada tahun 2002 menjadi 6 persen pada tahun ini. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar hampir tiga kali lipat antara tahun 2002 dan 2008, yang berasal dari perluasan basis pajak sebagai akibat dari peningkatan penggunaan tanah dan pembangunan rumah-rumah baru selama masa rekonstruksi. Pajak Bumi dan Bangunan berjumlah 83 persen dari total dana bagi hasil pajak, diikuti oleh pajak penghasilan (10 persen) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (7 persen). Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah meningkat pesat sejak tahun 2006. PAD propinsi telah meningkat lebih dari empat kali lipat sejak tahun 2005. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan besar pada pajak propinsi dan PAD “lain-lain”, masing-masing dengan jumlah rata-rata sebesar 58 persen dan 34 persen dari PAD propinsi pada tahun 2006-08 (Gambar 1.8). PAD pemerintah kabupaten/kota telah meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil, yang didominasi oleh PAD “lainlain” serta pajak dan retribusi kabupaten/kota, yang masing-masing berjumlah 50 persen dan 43 persen dari total PAD (Gambar 1.9). Peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi kabupaten/kota kemungkinan besar didorong oleh dampak positif dari kegiatan rekonstruksi pasca tsunami, khususnya dengan perluasan bisnis perhotelan dan restoran, serta peningkatan tajam dalam jumlah mobil dan sepeda motor. Pendapatan dari PAD lainnya8 terutama berasal dari bunga atas deposito dan jasa giro yang dihasilkan dari akumulasi sisa lebih anggaran.9

8

9

Pemerintah propinsi dan beberapa pemerintah kabupaten/kota telah memasukkan zakat dalam anggaran mereka. Akan tetapi, hal tersebut hanya merupakan porsi yang sangat kecil dari PAD dan tidak dicatat secara konsisten di antara pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, zakat diklasifikasikan sebagai PAD “lain-lain”. Pada tahun 2007, sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) berjumlah 47,3 persen dari anggaran propinsi dan 23 persen dari anggaran pemerintah kabupaten/kota. Kurangnya daya serap tersebut terutama disebabkan oleh kelambatan dalam proses penyetujuan anggaran.

PENDAPATAN

13


Gambar 1.8

Komposisi pendapatan asli daerah (PAD) propinsi

Gambar 1.9

800

400 Lain - lain Keuntungan dari Badan Usaha Negara Retribusi Pajak Lokal

600 500

Lain - lain Keuntungan dari Badan Usaha Negara Retribusi Pajak Lokal

350 300 Rp milyar

700

Rp milyar

Komposisi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota

400

250 200

300

150

200

100

100

50 0

0 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1999

2008

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Pendapatan berdasarkan harga konstan 2006.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Pendapatan berdasarkan harga konstan 2006.

Pendapatan per kapita Kesenjangan fiskal di antara pemerintah kabupaten/kota masih tetap signifikan ada. Sebagai contoh, Kota Sabang masih merupakan daerah terkaya berdasarkan pendapatan per kapita kabupaten/kota, sedangkan Pidie merupakan daerah termiskin. Kota Sabang memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp 9,2 juta pada tahun 2007, tujuh kali lebih tinggi dari pendapatan Kab. Pidie, yang berjumlah Rp 1,3 juta (Gambar 1.10). Penerimaan rata-rata per kapita antara pemerintah kabupaten/kota adalah sebesar Rp 2,8 juta. Pada tahun 2004, Kota Sabang memperoleh hampir enam kali lipat dari pendapatan per kapita dari kabupaten termiskin (Kab. Bireuen). Kab. Pidie memiliki pendapatan terendah kedua pada tahun 2004. Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita besar memiliki populasi yang lebih kecil, seperti Kota Sabang, Aceh Jaya, Gayo Lues dan Simeulue. Pada tahun 2006, pendapatan per kapita Aceh adalah sekitar Rp 1,5 juta, yang berada pada peringkat ke-8 apabila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya. Gambar 1.10

Penerimaan per kapita di antara pemerintah kabupaten/kota di Aceh, 2007 Kota Sabang Kab. Aceh Jaya Kab. Gayo Lues Kab. Simeuleu Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Bener Meriah Rata-rata Kab. Aceh Barat Kota Banda Aceh Kab. Aceh Tengah

Rata-rata

OSR (PAD)

Kab. Aceh Tenggara Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Besar Kab. Bireuen Kab. Aceh Utara Kab. Pidie

Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Non Pajak DAU DAK Lain-lain

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Rupiah


14

PENDAPATAN

8,000

9,000

10,000


Dana Otonomi Khusus dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas Undang-Undang No. 11/2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) memberikan kesempatan besar bagi Aceh untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi di daerahnya. Dari segi keuangan, mulai tahun ini Aceh menerima DOK selama 20 tahun ke depan —tambahan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi yang sebanding dengan 2 persen dari alokasi DAU nasional selama 15 tahun dan 1 persen selama lima tahun berikutnya.10 Selain itu, undang-undang yang baru menetapkan kembali porsi tambahan dana bagi hasil dari minyak dan gas (masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen), di atas Dana Bagi Hasil minyak dan gas secara nasional untuk daerah penghasil minyak & gas, masing-masing sebesar 15 persen (minyak) dan 30 persen (gas).11 Pada tahun ini, Aceh memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp 3,59 triliun dari alokasi DOK dan Rp 1,3 triliun dari dana tambahan bagi hasil minyak dan gas tambahan. UUPA menggantikan Undang-Undang sebelumnya tentang Status Otonomi Khusus untuk Aceh (Undang-Undang No. 18/2001), yang berlaku dari tahun 2002 sampai 2007.12 DOK ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi dan diperuntukkan bagi programprogram yang diputuskan bersama antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan distribusi dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Qanun No. 2/2008. Pengelolaan DOK dipusatkan di tingkat propinsi. Pemerintah propinsi bertanggung jawab atas administrasi, alokasi, pelaksanaan dan pengawasan program-program yang didanai dengan DOK. Pemerintah propinsi juga memiliki kewenangan untuk menentukan lebih dari 40 persen dari DOK, sementara sisanya yang sebesar 60 persen dialokasikan berdasarkan rumus kebutuhan keuangan tertimbang (weigthed fiscal needs)kepada 23 pemerintah kabupaten/kota13 (Gambar A.3). Semua program yang didanai dengan DOK tanpa pengecualian apakah program tersebut merupakan kebijakan pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota, harus diputuskan bersama oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan dana tambahan bagi hasil dari minyak dan gas (antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan di antara pemerintah-pemerintah kabupaten/kota) berbeda dengan pengaturan DOK. Dana bagi hasil minyak dan gas juga ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi. Sedikitnya sebesar 30 persen dari dana tersebut disisihkan untuk pendidikan sebelum dialokasikan lebih lanjut.14 Sisanya sebanyak 70 persen akan dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan bersama yang diatur oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota: 40 persen akan digunakan untuk program-program propinsi, dan 60 persen akan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah kabupaten/kota. Alokasi di antara pemerintah kabupaten/kota ditentukan berdasarkan rumus pengalokasian daerah penghasil minyak&gas dan non-penghasil minyak&gas15 (Gambar A.4). Akan tetapi, seperti DOK, semua program yang dibiayai dengan dana tersebut akan diurus dan dilaksanakan oleh pemerintah propinsi.

10 Berdasarkan UUPA, Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan prasarana, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan membiayai sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penjelasan undang-undang tersebut juga menguraikan lebih lanjut bahwa Dana Otonomi Khusus juga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pemerintah dan guru, program beasiswa, dan kegiatan pendidikan lainnya berdasarkan prioritasnya. 11 Secara keseluruhan, Aceh menerima 70 persen Dana Bagi Hasil dari minyak dan gas. 12 Lihat Tabel A.2 untuk informasi lebih lanjut tentang perbedaan utama dalam definisi dan skema alokasi Dana Otonomi Khusus antara Undang-Undang No. 18/2001 dan Undang-Undang No. 11/2006 13 Dana tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk program bersama. Rumus tersebut menetapkan plafon anggaran bagi setiap pemerintah daerah, yang merupakan jumlah maksimum dari anggaran setiap pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengusulkan “suatu program bersama” ke tingkat propinsi. 14 Undang-Undang No. 11/2006 menjelaskan bahwa sumber dana bagi hasil yang diperuntukkan bagi pendidikan hanya berasal dari dana bagi hasil tambahan dari minyak dan gas, sementara Undang-Undang No. 18/2001 mewajibkan bahwa 30 persen dari pembagian-pendapatan termasuk pajak dan non-pajak dialokasikan untuk pendidikan. 15 Penting untuk dicatat bahwa pengaturan tersebut hanya berlaku untuk Dana Bagi Hasil tambahan dari minyak dan gas (masing-masing sebesar 55 persen dan 40 persen). Sedangkan pembagian-pendapatan nasional reguler dari minyak (15 persen) dan gas (30 persen) disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke propinsi dan pemerintah daerah yang bersangkutan.

PENDAPATAN

15


Kotak 1.

Pengaturan manajemen, alokasi dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus

Untuk mengelola dan mengatur DOK, pemerintahan provinsi telah membentuk Tim Koordinasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Penerimaman Bagi Hasil Minyak dan Gas, sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang No. 11/2006. Tim tersebut ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada Gubernur tentang kebijakan pelaksanaan, perancangan dan perbaikan rumusan alokasi, penetapan kriteria untuk pemilihan program/proyek, evaluasi program dan proyek yang didanai dengan DOK, dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengajukan usulan program/proyek. Pembentukan tim tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur No. 24/2008. Tim tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang terdiri dari sembilan anggota dari pemerintah propinsi, dua ahli, dan dua perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan alokasi dan pelaksanaan DOK dan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas saat ini masih rumit, dan beberapa masalah perencanaan dan pelaksanaan masih harus didefinisikan. Dana DOK dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui program-program bersama yang kemudian diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah propinsi. Pemerintah kabupaten/kota harus mengusulkan proyek/program kepada pemerintah propinsi yang sesuai dengan batas anggaran yang ditetapkan berdasarkan rumus kebutuhan fiskal tertimbang. Kurangnya arahan dalam proses perencanaan khusus ini menambah rumit proses perencanaan reguler yang sudah cukup panjang. Untuk alokasi dana tahun 2008, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus menghadiri serangkaian sesi perencanaan tambahan untuk membahas dan menyepakati program-program bersama, meskipun kriteria program/proyek yang hendak didanai belum ditentukan secara jelas. Pengaturan pelaksanaan yang tersentralisasi propinsi (termasuk fungsi-fungsi yang selama ini sebagian besar telah didesentralisasi, seperti kesehatan dan pendidikan) kemungkinan dapat mengurangi kepemilikan proyek/program oleh pemerintah kabupaten/kota dan melemahkan peran pemerintah kabupaten/kota dalam fungsi yang telah desentralisasikan. Selain itu, pengaturan pelaksanaan yang tersentralisasi menciptakan beban tambahan bagi pemerintah propinsi. Aceh dapat mengambil banyak manfaat dari DOK, meskipun beberapa perbaikan dalam hal pengaturan perencanaan dan pelaksanaan diperlukan untuk mengarahkan kepada pelaksanaan yang efektif. Pertama, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota perlu menentukan strategi (rencana induk) sebagai pedoman dan arahan bagi pelaksanaan DOK. Strategi tersebut harus memasukkan perencanaan pemerintah propinsi serta kabupaten/kota dan, antara lain, menetapkan tujuan-tujuan yang jelas, menentukan prioritas sektoral dan kriteria bagi program dan proyek yang akan didanai, menguraikan manajemen, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengaturan pengawasan dan evaluasi. Kedua, untuk menyederhanakan proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah propinsi mungkin perlu mencari pilihan-pilihan alternatif untuk menyalurkan dana secara langsung kepada pamerintah kabupaten/kota. Satu pilihan yang mungkin diambil adalah melalui dana bantuan bersyarat (seperti DAK) dalam bentuk tranfer langsung (tunai) dari pada dalam bentuk “program bersama”. Ketiga, harus ada pedoman dan pembedaan yang jelas tentang peran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah propinsi harus menyediakan pedoman yang menyeluruh serta perencanaan, manajemen dan pelaksanaan umum dan memusatkan perhatian pada program-program berskala besar yang memiliki manfaat lintas pemerintah kabupaten/kota (seperti jaringan jalan nasional dan propinsi, listrik, irigasi), dan mengawasi pelaksanaan keseluruhan. Pemerintah kabupaten/kota mungkin memiliki keunggulan komparatif dalam fungsi perencanaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah di desentralisasi dan masalah-masalah kabupaten/ kota, seperti membangun sekolah dan sarana kesehatan. Keempat, pemerintah propinsi perlu memberikan contoh dan pedoman yang baik kepada pemerintah kabupaten/kota, misalnya melalui perbaikan proses-proses anggaran dan kapasitas penyerapan. Kelima, terdapat kekhawatiran besar atas kapasitas penyerapan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang masih rendah. Meskipun pemerintah propinsi dan kabupaten/kota semuanya harus berusaha memperbaiki daya serapnya, ada saran dari para pembuat kebijakan untuk membuat aturan yang fleksibel, seperti membuat dana cadangan untuk pendidikan dan DOK. Hal tersebut akan memungkinkan perencanaan menjadi Slebih baik dan menjamin keefektifan pendanaan DOK, sementara menyiapkan dan memperbaiki institusi pemerintah dan memungkinkan penggunaan DOK yang berjangka lebih panjang untuk generasi-generasi mendatang.

16

PENDAPATAN


Proses pengesahan anggaran di Aceh Prosespengesahan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh masih tidak mengikuti alur waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.16 Meskipun beberapa pemerintah kabupaten/ kota telah mencapai kemajuan yang cukup pesat, dalam pengesahan beberapa masih mengalami ketertinggalan dengan tingkat yang berbeda-beda.17 Sebaliknya, kinerja pemerintah provinsi semakin memburuk (Gambar 1.12). Pemerintah provinsi selalu menjadi yang terakhir yang mengesahkan anggarannya dibandingkan pemerintah kabupaten/kota selama dua tahun terakhir (2007 dan 2008). Tahun ini, pemerintah provinsi hanya mampu mengesahkan anggarannya pada akhir Juni 2008. Depkeu telah mengirimkan surat teguran kepada pemerintah provinsi & kabupaten/kota akan menunda transfer DAU karena keterlambatan mengirimkan anggaran ke Depkeu.18 Dibandingkan dengan tahun lalu, sanksi tersebut efektif dalam mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memperbaiki proses penyetujuan anggaran mereka pada tahun 2008. Keterlambatan dalam pengesahan anggaran di tingkat provinsi menimbulkan dampak yang merugikan bagi pengesahan anggaran di tingkat kabupaten/kota, karena keterlambatan tersebut menunda penyaluran dana dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, terutama Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas. Dalam prakteknya, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota telah mengesahkan anggaran mereka sebelum anggaran provinsi disahkan. Hal tersebut mungkin menandakan kurangnya koordinasi anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut peraturan, pemerintah daerah dan DPRD harus menyepakati anggaran yang mereka ajukan (APBA/APBD) paling tidak satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran melalui pengesahan peraturan daerah.

16 Beberapa undang-undang yang mengatur proses-proses dan pertanggungjawaban anggaran daerah adalah: Undang-undang No. 17/2003, Undang-undang No. 15/2004, Undang-undang No. 32/2004, Undang-undang No. 33/2004, dan Peraturan Departemen Dalam Negeri No. 13/2006 17 Rata-rata, proses-proses penyetujuan anggaran pemerintah kabupaten/kota telah mengalami kemajuan pesat sejak pertengahan bulan Mei 2005 sampai akhir bulan Maret 2008. Beberapa pemerintah kabupaten/kota menyetujui anggaran mereka pada minggu kedua bulan Januari 2008, tetapi beberapa pemerintah kabupaten/kota masih terlambat dalam menyetujui anggaran mereka sampai bulan April 2008. 18 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56/2005 dan Keputusan Depkeu No. 46/2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menyerahkan anggaran mereka kepada Depkeu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari. Depkeu akan mengirimkan surat peringatan apabila anggaran belum diberikan sebulan setelah tenggat waktu tersebut. Apabila dua bulan setelah pengeluaran surat peringatan, pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan belum menyerahkan anggaran kepada Depkeu, maka Depkeu dengan berkoordinasi dengan Depdagri dapat menerapkan sanksi dengan menunda penyaluran DAU (25 persen dari transfer bulanan) sampai anggaran diserahkan.

PENDAPATAN

17


Gambar 1.11 Tanggal pengesahan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, tahun 2005-08

Jumlah pemerintah kabupaten/kota (termasuk propinsi)

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005

2006

Januari

Maret

2007 Apri l

2008 Mei dan bulan selanjutnya

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Data termasuk Pemerintah Aceh. Data tahun 2005 berdasarkan 17 dari 21 kabupaten/kota, data tahun 2006 berdasarkan 20 dari 21 kabupaten/kota.

Kurangnya disiplin dalam proses penyetujuan anggaran menimbulkan dampak yang merugikan bagi pelaksanaan program-program pembangunan, yang menghambat penyediaan layanan publik dan dapat membuat daerah tersebut tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunannya. Sebelum pengesahan anggaran, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hanya dapat melakukan belanja untuk hal-hal rutin seperti pembayaran gaji dan kegiatan administratif melalui pembayaran-pembayaran di muka dengan jumlah kecil dan tidak diperbolehkan melaksanakan program/proyek. Pelaksanaan program/proyek seperti membangun sekolah, sarana kesehatan dan jaringan jalan memerlukan proses pengadaan yang saksama, yang biasanya memerlukan 45 hari dan hanya dapat dimulai setelah anggaran disahkan. Keterlambatan penyetujuan anggaran menyisakan waktu yang terbatas untuk pelaksanaan proyek dan merugikan kualitas proyek yang dijalankan. Sebagai akibatnya, pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota memiliki sisa anggaran yang belum dibelanjakan yang semakin besar pada akhir setiap tahun anggaran. Peningkatan pendapatan dari DOK yang cukup besar, serta lambatnya proses pengesahan anggaran di Aceh, menimbulkan keprihatinan yang besar. Pengaturan dan alokasi DOK dipusatkan pada tingkat provinsi, sehingga pemerintah provinsi harus menyelesaikan proses pengesahan anggarannya tepat waktu. Keterlambatan dalam proses pengesahan anggaran tahun ini, serta berlipat gandanya pendapatan, merupakan tantangan besar bagi propinsi. Hal ini disebabkan sisa waktu hanya enam bulan untuk pelaksanaan yang membahayakan kualitas pelaksanaan proyek. Mengingat pengaturan DOK saat ini, pemerintah provinsi memiliki kewajiban yang lebih besar lagi untuk mengesahkan anggarannya secara tepat waktu agar dapat mengarakah dan menginformasikan pemerintah kabupaten/kota dalam pengalokasian anggaran mereka.

18

PENDAPATAN


Kotak 2.

Proses pengesahan anggaran di Aceh

Lambatnya proses pengesahan anggaran disebabkan oleh masalah eksternal maupun struktural: bencana tsunami, transisi politik di Aceh, dan peraturan yang terus berubah di tingkat nasional merupakan tiga faktor eksternal utama. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Aceh menghadapi banyak tantangan yang turut menyebabkan keterlambatan pengesahan anggaran: i) bencana tsunami yang terjadi pada bulan Desember 2004 berdampak besar pada pemerintah propinsi dan beberapa pemerintah kabupaten/kota, ii) penandatanganan perjanjian damai pada bulan Agustus 2005, yang diikuti dengan penyusunan Undang-undang No. 11/2006 dan serangkaian peraturan daerah (Qanun); iii) pemilihan langsung pertama yang dilakukan di Aceh pada tanggal 11 Desember 2006 dan pelantikan gubernur serta kepala daerah kabupaten/kota yang baru dipilih pada bulan Februari 2007. Pada saat yang sama, tahun tersebut (2007) adalah tahun pertama pelaksanaan format anggaran baru berdasarkan Permendagri No. 13/2006; dan (iv) tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan UUPA, terutama yang terkait dengan alokasi DOK. Peraturan Daerah (Qanun) tentang Manajemen Keuangan (No. 1/2008) dan Undang-undang tentang Alokasi DOK dan Pendapatan Tambahan dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (No. 2/2008) disahkan pada bulan Januari 2008. Selain itu, reorganisasi kepala-kepala instansi teknis (melalui proses pemilihan yang kompetitif ) di awal tahun ini mungkin membuat perhatian kepala-kepala Dinas beralih dari penyusunan anggaran. Hambatan struktural juga berpengaruh besar pada proses penyusunan anggaran. Hambatan tersebut antara lain adalah: i) kurangnya disiplin pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota dan DPRD, ii) kurangnya sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas) untuk merencanakan dan membuat anggaran didalam Bappeda (instansi perencanaan) dan instansi-instansi teknis, iii) proses konsultasi yang panjang antara lembaga eksekutif dan legislatif (pertimbangan anggaran cenderung memusatkan perhatian pada baris per baris anggaran dari pada alokasi keseluruhan), iv) kepentingan politik, v) kewenangan DPRD yang besar atas pembahasan dan persetujuan ex ante (tantangan yang sama juga ditemui di tingkat nasional), dan vi) pembagian kerja yang kurang jelas antara Bappeda dan Dinas Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Aceh atas fungsi perencanaan dan penganggaran. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus berupaya untuk memperbaiki proses penyusunan anggaran apabila hendak mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan. Beberapa hal utama yang perlu dilakukan untuk perbaikan proses penyusunan anggaran adalah: i) niat politik dari semua pihak (terutama lembaga eksekutif dan legislatif ) sangat penting; ii) peran dan wewenang DPRD dalam proses-proses penyusunan anggaran harus dijelaskan dan harus difokuskan pada tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas daripada baris per baris anggaran. Proses anggaran yang panjang harus dikaji ulang dan dipersingkat apabila mungkin (pengalaman terakhir di Papua menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin dan terbukti efektif ), iv) lembaga eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menyempurnakan peraturan daerah (Qanun) yang menyangkut proses-proses anggaran dan manajemen keuangan, v) pembagian kerja antara Bappeda dan Bagian Keuangan menyangkut fungsi-fungsi perencanaan (RPJP, RPJMD, RKA) dan penganggaran (penyusunan KUA dan APBD) harus diklarifikasi; dan vi) kapasitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam merencanakan dan membuat anggaran harus diperkuat (melalui pelatihan staf yang ada atau perekrutan staf yang berpengalaman dan ahli di masa mendatang). Parlemen juga perlu didukung oleh konsultan-konsultan profesional dalam menganalisa anggaran-anggaran pemerintah daerah. Sumber: Ringkasan Rangkaian Seminar Bank Dunia, Making Aceh’s Budget Works: Challenges and Opportunities, Banda Aceh, 26 Juni 2008.

PENDAPATAN

19


Rekomendasi

20

1.

Posisi keuangan Aceh akan tetap kuat pada tahun-tahun yang akan datang karena limpahan pendapatan dari DOK. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mengembangkan strategi untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya tambahan tersebut secara efisien dan juga berinvestasi dalam program-program strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga tingkat pendapatan yang tinggi dapat dipertahankan setelah DOK secara bertahap dihapuskan. Hal tersebut untuk menghindari pengalaman terakhir menyangkut penurunan pendapatan dari minyak dan gas. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelola keuangan daerah.

2.

Pengaturan alokasi dan pelaksanaan DOK saat ini masih rumit dan beberapa masalah yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan masih belum ditentukan. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus mengembangkan strategi untuk menuntun dan mengarahkan pelaksanaan DOK, yang menetapkan tujuantujuan yang jelas, menafsirkan prioritas dan kriteria sektoral untuk program dan proyek yang akan didanai, menguraikan pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaannya, serta menentukan rencana-rencana pengawasan dan evaluasi.

3.

Pemerintah dan DPRD propinsi dan kabupaten/kota harus berupaya untuk memperbaiki proses-proses anggaran mereka apabila hendak mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan. Kurangnya disiplin dalam proses-proses pengesahan anggaran menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi pelaksanaan program pembangunan, yang mengurangi pemberian layanan publik dan dapat membuat daerah tersebut tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunannya.

PENDAPATAN

Belanja

2


Gambaran umum belanja19 Menyusul peningkatan yang sangat besar pada sisi pendapatan, pengeluaran publik secara keseluruhan di Aceh juga telah meningkat dan diperkirakan tetap tinggi pada tahun-tahun mendatang. Setelah terjadinya penurunan tipis pada tahun 2005, pengeluaran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota mulai meningkat secara signifikan pada tahun 2006. Secara riil, total pengeluaran daerah di Aceh diperkirakan naik hampir dua kali lipat pada tahun ini dibandingkan dengan tingkat pengeluaran pada tahun 2005. Pengeluaran pemerintah pusat di Aceh melalui dana dekonsentrasi relatif stabil, hanya menurun sedikit dari Rp. 1,3 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 1,2 trilyun (Gambar 2.1). Selain itu, Aceh juga menerima alokasi yang cukup besar dari pemerintah pusat untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp. 21 triliun (2005-09) setelah terjadinya bencana tsunami pada bulan Desember 2004, serta sebesar Rp. 1,5 triliun (2005-07) untuk memperkuat proses perdamaian dan membantu masyarakat yang terkena dampak konflik. Gambar 2.1

Total belanja publik di Aceh telah meningkat pesat setelah tahun 200520 Dana Dekonsentrasi (APBN) Provinsi Kab/Kota Harga saat ini

20,000

Rp milyar

15,000

10,000

5,000

0 1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sumber: Pemda Aceh, BRR, Bank Dunia. Data dalam harga 2006 konstan. Anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk 2008 diproyeksikan dengan data Depkeu. Catatan: Gambar balok berdasarkan harga konstan 2006, gambar garis berdasarkan harga sekarang untuk setiap tahun.

Meskipun total pengeluaran telah meningkat, daya serap pemerintah propinsi dan kabupaten/kota masih lemah. Peningkatan dalam pengeluaran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2007 dibiayai oleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) (sisa tahun sebelumnya) dari anggaran tahun 2006. Baik pengeluaran pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota meningkat pada tahun 2007 meskipun terdapat penurunan kecil dalam penenerimaan pada tahun 2007. SILPA dari anggaran tahun 2006 berjumlah cukup besar dari anggaran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota (masing-masing 47 persen dan 23 persen). Pengeluaran propinsi hampir mencapai dua kalinya pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2005, sementara pengeluaran pemerintah kabupaten/kota meningkat sebesar 67 persen dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

Belanja langsung dan tidak langsung21 Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh telah mulai melaksanakan format anggaran yang baru sejak tahun 2007, sesuai dengan Permendagri No. 13/2006. Format anggaran yang baru dibagi menjadi dua kategori besar: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Permendagri No. 13/2006 memperkenalkan standar19 Karena keterbatasan data, analisa ini menggunakan gabungan data APBD (9 kab/kota) dan realisasi (11 kab/kota) untuk tahun 2006 dan APBD untuk tahun 2007. 20 Dana bantuan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota tidak dimasukkan untuk menghindari penghitungan ganda. Dana bantuan tersebut biasanya mewakili porsi besar pengeluaran provinsi. Misalnya, transfer tersebut mencapai Rp. 1,1 trilyun di tahun 2007. 21 Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk biaya-biaya karyawan (gaji pegawai negeri), pembayaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, Dana Bagi Hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja langsung adalah belanja yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari biaya-biaya karyawan (terutama insentif untuk mendukung pelaksanaan proyek), belanja barang dan jasa (termasuk barang dan jasa, operasi dan pemeliharaan, dan biaya perjalanan), dan belanja modal. Di masa lalu, belanja staf dan modal di kategori ini disebut sebagai “belanja pembangunan”.

22

BELANJA


anggaran baru berbasis kinerja, menggantikan format belanja aparat pemerintah dan belanja publik sesuai dengan Kepmendagri No. 29/2002.22 Perubahan pada format anggaran berpengaruh besar pada sisi belanja, yang menciptakan tantangan dalam mengawasi pengeluaran daerah secara cermat. Tantangan utama adalah bahwa klasifikasi ekonomi barang dan jasa, operasional dan pemeliharaan, dan biaya-biaya perjalanan kini telah dilebur menjadi satu kategori tunggal, yakni “biaya barang dan jasa.” Studi terdahulu (Bank Dunia, 2006) menyoroti bahwa alokasi pengeluaran operasional dan pemeliharaan di Aceh sangat rendah (0,3 persen dari total anggaran tahun 2005), sementara pengeluaran untuk biaya perjalanan dan barang-barang dan jasa semakin meningkat. Menggabungkan ketiga subkategori tersebut membuat analisa yang dilakukan tidak sedalam yang dapat dicapai di masa lalu. Akibatnya, dalam laporan ini analisa hanya dilakukan pada tingkat umum. Namun demikian, pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota di Aceh harus secara teliti mengawasi pengeluaran operasional dan pemeliharaan mereka, karena aset-aset yang dibangun selama rekonstruksi akan segera dipindahtangankan kepada, dan memerlukan pemeliharaan oleh, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2007, pengeluaran propinsi untuk bantuan modal dan sosial meningkat secara substansial sementara pengeluaran untuk gaji dan barang dan jasa (termasuk operasional dan pemeliharaan, dan biaya-biaya perjalanan) relatif stabil.23 Pengeluaran pembangunan propinsi meningkat cukup besar pada tahun 2002, akan tetapi sejak itu terus menurun, baik dalam hal volume maupun porsinya (dari 80 persen tahun 2002 menjadi 62 persen tahun 2007) (Gambar 2.2). Pengeluaran untuk biaya barang dan jasa (termasuk biaya operasional dan pemeliharaan dan perjalanan) meningkat tajam pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan besar pada biaya “lainlain” dari Rp. 17 milyar tahun 2006 menjadi Rp. 436 milyar tahun 2007 terutama didorong oleh peningkatan untuk bantuan sosial untuk korban tsunami dan korban konflik. Pengeluaran modal diharapkan meningkat pada tahun ini, karena DOK wajib dialokasikan untuk pengeluaran modal. Secara keseluruhan, berdasarkan format anggaran yang baru, pengeluaran propinsi sekarang didominasi oleh belanja langsung (Gambar 2.3). Gambar 2.2

Belanja propinsi menurut klasifikasi ekonomi

Pembangunan (kapital + proyek yang berkaitan dengan belanja) Belanja barang & jasa (termasuk operasional & pemeliharaan, perjalanan) Lain-lain (bantuan sosial, hibah, belanja yang tidak diharapkan, pembayaran bunga, subsidi) Belanja personel (gaji) Modal

2,500

Rp milyar

2,000

1,500

Belanja personel (yang berkaitan dengan proyek)

Belanja langsung Belanja tidak langsung

Proporsi belanja propinsi Aceh menurut belanja langsung & tidak langsung

100 90

Belanja tidak langsung

80

Belanja langsung

70 60 (%)

3,000

Gambar 2.3

50 40

1,000

30 20

500

10 0

0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Harga konstan 2006.


Belanja modal pemerintah kabupaten/kota tumbuh pesat pada tahun 2007. Peningkatan tersebut baik secara riil (42 persen) maupun sebagai bagian dari belanja total (dari 27 persen pada tahun 2006 menjadi 32 persen pada 22 Analisa antar waktu dilakukan dengan memetakan dua format anggaran terdahulu, MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota) 1981 dan Kepmendagri No. 29/2002, sampai format anggaran baru sesuai dengan Permendagri No. 13/2006 (Lampiran Tabel 2.1). 23 Sebelum tahun 2006, klasifikasi anggaran digolongkan menjadi biaya rutin dan biaya pembangunan (termasuk biaya-biaya terkait proyek modal dan staf ). Perincian lebih lanjut berdasarkan biaya modal dan biaya karyawan yang terkait dengan proyek tidak tersedia.

BELANJA

23


tahun 2007) (Gambar 2.4). Pengeluaran untuk gaji hanya meningkat sedikit meskipun terdapat peningkatan besar akhir-akhir ini dalam pengeluaran secara keseluruhan. Pengeluaran untuk barang dan jasa juga telah mengalami peningkatan yang cukup besar sejak tahun 2005. Meskipun demikian, analisa lebih jauh (yang merinci barang dan jasa, operasional dan pemeliharaan, dan biaya-biaya perjalanan) perlu dilakukan untuk memahami pemicu utama peningkatan-peningkatan tersebut. Pengeluaran modal dan gaji (terkait proyek) sedikit menurun pada tahun 2006, tetapi meningkat lagi pada tahun 2007. Secara rata-rata, dengan menggunakan klasifikasi format anggaran yang baru, pemerintah kabupaten/kota menghabiskan lebih banyak untuk pengeluaran langsung (54 persen) daripada pengeluaran tidak langsung (Gambar 2.5). Gambar 2.4

Belanja pemerintah kabupaten/kota Gambar 2.5 menurut klasifikasi ekonomi

Pembangunan (kapital + proyek yang berkaitan dengan belanja) Belanja barang & jasa (termasuk operasional & pemeliharaan, perjalanan) Lain-lain (bantuan sosial, hibah, belanja yang tidak diharapkan, pembayaran bunga, subsidi) Belanja personel Belanja personel (gaji) (yang berkaitan dengan proyek)

10,000 9,000 8,000


90


80

Belanja langsung

70 60 (%)

Rp milyar

6,000

100

Modal

Belanja langsung

7,000

5,000

50 40

4,000

30

3,000

20

2,000

10

1,000

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0 1999

Bagian belanja pemerintah kabupaten/kota menurut belanja langsung dan tidak langsung

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Harga konstan 2006.

2007


Belanja sektoral Alokasi lintas sektoral pengeluaran propinsi membaik pada tahun 2007. Pengeluaran “lain-lain” (terutama bantuan sosial) dan infrastruktur semakin penting (yang merupakan prioritas kedua dan ketiga). Pengeluaran administrasi umum pemerintah24 tetap menjadi prioritas utama, meskipun porsinya terhadap bagian pengeluaran total menurun drastis dari 49 persen tahun 2006 menjadi 28 persen tahun 2007. Meskipun demikian, secara riil pengeluaran administrasi umum sedikit meningkat antara tahun 2006 dan 2007 (Gambar 2.6). Pada tahun 2007, hampir 40 persen belanja propinsi dialokasikan untuk pengeluaran modal, yang bagian-bagian terbesarnya dialokasikan pada infrastruktur dan administrasi umum, sementara biaya gaji (termasuk gaji yang terkait proyek) menghabiskan 22 persen dari pengeluaran propinsi secara keseluruhan (Gambar 2.7). Sebagian besar sektor mengalami peningkatan alokasi yang cukup besar pada tahun 2007 karena peningkatan alokasi anggaran keseluruhan. Ketiga sektor yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah: lain-lain; perumahan, tenaga kerja dan masalah sosial; serta pertanian dan kehutanan. Yang paling menarik, pengeluaran untuk pekerjaan umum (infrastruktur) dan kesehatan meningkat lebih dari dua kali lipat. Di sisi lain, sektor administrasi umum dan pendidikan hanya mengalami peningkatan yang sedang secara riil pada tahun 2007, tetapi mengalami penurunan drastis sebagai bagian dari pengeluaran total antara tahun 2006 dan 2007 (masingmasing dari 50 persen menjadi 28 persen dan dari 20 persen menjadi 10 persen). Kecenderungan penurunan dalam pengeluaran pendidikan tersebut terkait dengan penurunan dalam Dana Bagi Hasil Migas.25 24 Sektor administrasi pemerintah umum mencakup semua pengeluaran instansi teknis di bawah jawatan-jawatan pemerintah umum, seperti kantor gubernur (Sekda), parlemen (DPRA), Bappeda dan komunikasi dan informasi. 25 Undang-undang No. 18/2001 mengamanatkan bahwa 30 persen pendapatan dari Dana Bagi Hasil Migas harus dialokasikan untuk pendidikan.

24

BELANJA


Gambar 2.6

Belanja sektoral Propinsi Aceh

Gambar 2.7

Pengeluaran propinsi menurut sektor-sektor terpilih dan klasifikasi ekonomi, 2007 22%

3,000 Lain ( bantuan sosial, hibah, belanja tidak terduga

2,500

Industri, perdagangan, energi dan pertambangan

39%

16%

Lain

Pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan

2,000

Rp milyar

23%

Total

Infrastruktur Barang & jasa (termasuk pemeliharaan & perjalanan)

Perumahan, tenaga kerja dan urusan sosial

1,500

Kesehatan

Kapital

Pendidikan dan budaya

1,000

Kesehatan dan kesejahteraan umum

PU dan transportasi

500

Pendidikan

0

Admin umum pemerintah

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Lain-lain

Admin umum 500

1,000

2007

1,500

2,000

2,500

3,000

Rp milyar

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Harga konstan 2006


Sama dengan pemerintah propinsi, alokasi lintas sektor pengeluaran pemerintah kabupaten/kota juga telah membaik. Meskipun prioritas sektoral belum berubah (administrasi umum, pendidikan dan infrastruktur), peningkatan sudah tampak pada pola pengeluaran untuk sektor administrasi umum, pekerjaan umum (infrastruktur) dan kesehatan (Gambar 2.8). Pengeluaran untuk pekerjaan umum dan kesehatan meningkat baik secara riil dan sebagai bagian dari total pengeluaran antara tahun 2005 dan 2007 (masing-masing dari 13,1 persen menjadi 17,8 persen dan dari 6,4 persen menjadi 8,5 persen) Alokasi untuk administrasi umum sedikit menurun sebagai bagian dari pengeluaran total, dari 36,4 pada tahun 2005 menjadi 32,3 pada tahun 2007, tetapi sedikit meningkat secara riil. Alokasi pendidikan meningkat sebanyak 40 persen secara riil dari tahun 2005 sampai 2007. Namun, alokasi itu menurun sebagai bagian dari pengeluaran total dari 27 persen tahun 2005 menjadi 25 persen tahun 2007. Pada tahun 2007, 43 persen anggaran dialokasikan untuk gaji. Gambar 2.8

Pengeluaran sektoral pemerintah kabupaten/kota di Aceh

Gambar 2.9

Pengeluaran pemerintah kabupaten/ kota menurut sektor-sektor terpilih dan klasifikasi ekonomi, 2007 43%

10,000

17%

32%

8%

Total Lain ( bantuan sosial, hibah, belanja tidak terduga

9,000 8,000

Industri, perdagangan, energi dan pertambangan

7,000

Pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan

Lain

Rp milyar

Infrastruktur 6,000

Barang & jasa (termasuk pemeliharaan & perjalanan)

Perumahan, tenaga kerja dan urusan sosial

5,000 Pendidikan dan budaya

Kesehatan

Kapital

4,000 3,000

Kesehatan dan kesejahteraan umum

2,000

PU dan transportasi

Lain-lain

Pendidikan

Admin umum

1,000

Admin umum pemerintah

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Rp milyar



Keluaran-keluaran sosial pilihan (BPS, 2008) menunjukkan beberapa perbaikan dalam pemberian layanan, namun kemajuan Aceh masih tertinggal dari rata-rata nasional. Angka kemiskinan di Aceh telah menurun dari 28,69 persen tahun 2005 menjadi 23,53 persen tahun ini, namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 15,42 persen. Indeks pembangunan manusia (HDI) meningkat dari 68,7 pada tahun 2004 menjadi 69,4 pada tahun 2006 tetapi tetap di bawah rata-rata nasional sebesar 70,1. Angka harapan hidup meningkat dari 68,0 tahun pada tahun 2005 menjadi 68,3 tahun pada tahun 2006, tetapi sekali lagi angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 68,5 tahun. Akses kepada pendidikan bukan suatu masalah di Aceh; Aceh memiliki tingkat partisipasi sekolah yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Namun, Aceh masih tertinggal

BELANJA

25


dalam hal mutu pendidikan. Data dari Departemen Pendidikan Nasional mengindikasikan angka tamatan sekolah di Aceh lebih rendah dari angka rata-rata nasional, terutama untuk sekolah menengah, dan tingkat drop-out (tidak lulus) di Aceh lebih tinggi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama daripada rata-rata nasional. Upaya rekonstruksi yang terus berlanjut sekaligus mungkin berkontribusi pada peningkatan-peningkatan ini, dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor utama oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota.

Pengeluaran per kapita untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur Secara umum, pengeluaran per kapita pemerintah kabupaten/kota untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur telah meningkat dibandingkan tahun 2004, tetapi jumlah tersebut berbeda-beda antar pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota secara konsisten mengalokasikan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi untuk ketiga sektor tersebut, seperti Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh. Jumlah pemerintah kabupaten/kota dengan pengeluaran per kapita yang masih rendah (atau tidak berubah) untuk ketiga sektor tersebut relatif sedikit, seperti di Pidie (kesehatan), Simeulue (pendidikan), dan Aceh Timur (infrastruktur). Beberapa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan pengeluaran per kapita yang lebih rendah untuk ketiga sektor tersebut, seperti Kota Langsa, Nagan Raya, dan Aceh Timur (kesehatan); Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara (pendidikan); Aceh Timur, Kota Sabang, Simeulue, Bireuen (infrastruktur). Rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan di antara pemerintah kabupaten/kota meningkat. Rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan meningkat baik secara riil maupun sebagai persentase dari pengeluaran total, yaitu dari Rp 84.766 (6,3 persen) pada tahun 2004 menjadi Rp 275.184 (8,1 persen) pada tahun 2007. Kota Sabang mencapai level tertinggi dengan pengeluaran per kapita untuk kesehatan sekitar Rp 1,6 juta, sementara Pidie adalah yang terendah, yaitu hanya sebesar Rp 114.758 (Gambar 2.10). Akan tetapi, karena alokasi yang lebih tinggi untuk kesehatan tampaknya belum berhasil menunjukkan keluaran-keluaran yang lebih baik dalam sektor kesehatan, pemerintah kabupaten/kota dengan alokasi per kapita yang lebih tinggi perlu meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran. Pada tahun 2007, angka kematian bayi di Kota Sabang adalah 1,6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 0,76 persen di Pidie, sedangkan angka kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan profesional lebih rendah di Sabang (79 persen) daripada di Pidie (94 persen) (Dinas Kesehatan Aceh, 2008). Gambar 2.10

Pengeluaran per kapita untuk kesehatan menurut kabupaten/kota di Aceh Kota Sabang Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Tengah Kota Langsa Kab. Nagan Raya Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Tamiang Kab. Simeuleu Kab. Aceh Singkil Kota Banda Aceh Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan

2007

Kab. Bireuen

2006

Kab. Aceh Tenggara

2004

Kab. Aceh Utara Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Timur Kab. Pidie 0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000

Rupiah


26

BELANJA


Sejak tahun 2004, rata-rata pengeluaran per kapita oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan meningkat hampir dua kali lipat. Rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 405.767 pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 708.407 pada tahun 2007. Akan tetapi, porsi pendidikan dari pengeluaran total menurun dari 34,5 persen pada tahun 2004 menjadi hanya 24 persen pada tahun 2007 karena adanya peningkatan dalam jumlah anggaran. Secara konsisten, Kota Sabang berhasil mencapai alokasi per kapita tertinggi untuk pendidikan (Rp 2,2 juta pada tahun 2007), sementara Simeulue masih memberikan alokasi per kapita yang rendah (kedua terendah pada tahun 2004) (Gambar 2.11). Akan tetapi, alokasi anggaran yang lebih tinggi belum terealisasikan menjadi keluaran(outcomes) yang lebih baik dalam sektor pendidikan. Di Pidie, rasio guru-siswa (STR) lebih rendah (berarti lebih baik) dari rata-rata di Aceh dan jumlah siswa (SMU) yang lulus ujian nasional pada tahun 2008 juga lebih tinggi di Pidie dibandingkan di Sabang. Akan tetapi, Kota Sabang memiliki STR terendah untuk tingkat SD dan SMP, dan termasuk yang terendah untuk tingkat SMU (BPS dan Dinas Pendidikan Aceh). Gambar 2.11

Pengeluaran per kapita untuk pendidikan menurut kabupaten/kota di Aceh Kota Sabang Kab. Aceh Jaya Kota Banda Aceh Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Barat Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Besar Kota Langsa Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Selatan

2007

Kab. Bireuen

2006

Kab. Pidie

2004

Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Timur Kab. Simeuleu 0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Rupiah

Sumber Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: Harga konstan 2006

Pada tahun 2004-2007, rata-rata pengeluaran per kapita pemerintah kabupaten/kota untuk sektor infrastruktur meningkat tiga kali lipat. Rata-rata porsi pengeluaran untuk infrastruktur dari belanja total juga meningkat dari 11,1 persen pada tahun 2004 menjadi 16,4 persen pada tahun 2007. Aceh Jaya mengalokasikan pengeluaran per kapita tertinggi untuk prasarana antara tahun 2006 dan 2007, terutama untuk membangun kembali jaringan jalan dan prasarana dasar lainnya yang rusak dilanda tsunami. Pada tahun 2007, alokasi per kapita Aceh Jaya mencapai Rp 2.678.425, lebih dari 20 kali alokasi kabupaten dengan peringkat terendah di propinsi tersebut, yaitu Aceh Timur (Rp 120.195). Aceh Utara berada di peringkat kedua, walaupun memiliki porsi pengeluaran terbesar untuk prasarana (39 persen dari anggaran). Aceh Selatan, Pidie dan Aceh Timur mengalokasikan pengeluaran per kapita yang rendah untuk prasarana pada tahun 2006-2007. Beberapa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan pengeluaran per kapita untuk prasarana yang lebih rendah pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006, yaitu Kota Sabang, Simeulue, Bireuen, dan Aceh Timur (Gambar 2.12).

BELANJA

27


Gambar 2.12

Pengeluaran per kapita untuk infrastruktur menurut kabupaten/kota di Aceh Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Utara Kota Sabang Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kota Lhokseumawe Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Tengah Kota Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeuleu

2007

Kab. Bireuen

2006

Kota Langsa

2004

Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Pidie Kab. Aceh Timur 0

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

Rupiah


Rekomendasi

28

1.

Tingkatkan efisiensi realisasi daya serap dalam pola pengeluaran secara keseluruhan dan pastikan agar alokasi anggaran yang lebih tinggi untuk sektor-sektor utama dibelanjakan secara efektif dan berdampak positif pada kualitas pemberian layanan. Walaupun mungkin terdapat selisih waktu antara peningkatan investasi/pengeluaran dan hasil-hasil yang positif, hasil-hasil dalam sektor sosial di Aceh masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun terdapat peningkatan dalam alokasi antar sektor secara keseluruhan dan alokasi per kapita yang lebih tinggi di sektor-sektor utama.

2.

Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus memberikan perhatian khusus pada peningkatan akses terhadap pendidikan menengah dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Aceh telah mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan sejak tahun 2002, namun hasilnya hanya mengalami perubahan yang kecil. Walaupun akses terhadap pendidikan dasar bukanlah masalah di Aceh, tetapi kualitas pendidikan di Aceh masih perlu diperhatikan.

3.

Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota perlu mengawasi secara ketat alokasi untuk pengeluaran operasional dan pemeliharaan fasilitas umum, terutama yang berkaitan dengan pengalihan aset yang dibangun selama rekonstruksi dari BRR kepada pemerintah kabupaten/kota. Format anggaran yang baru mempersulit dilakukannya analisis menyeluruh secara seksama.

4.

Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus mengantisipasi kecenderungan menurunnya alokasi untuk pendidikan yang terutama didorong oleh menurunnya Dana Bagi Hasil migas. Dana otonomi khusus (Dana Otsus) dapat menjadi sumber alternatif untuk pendanaan pendidikan.

BELANJA

Lampiran


Lampiran A: Gambar dan Tabel Gambar A.1

Alokasi DAU per kapita, 2008 Prop. Papua Barat Prop. Papua Prop. Kalimantan Tengah Prop. Maluku Utara Prop. Maluku Prop. Kepulauan Bangka Belitung Prop. Sulawesi Tenggara Prop. Bengkulu Prop. Gorontalo Prop. Sulawesi Tengah Prop. Sulawesi Barat Prop. Sulawesi Utara Prop. Nanggroe Aceh Darussalam Average Prop. Sumatera Barat Prop. Kalimantan Barat Prop. Nusa Tenggara Timur Prop. Jambi Prop. Kalimantan Selatan Prop. Sulawesi Selatan Prop. Bali Prop. Nusa Tenggara Barat Prop. Kalimantan Timur Prop. D I Yogyakarta Prop. Kepulauan Riau Prop. Sumatera Utara Prop. Sumatera Selatan Prop. Lampung Prop. Jawa Tengah Prop. Jawa Timur Prop. Riau Prop. Jawa Barat Prop. Banten 0

1

2 Juta Rupiah

3

4

5

6


Gambar A.2

Alokasi DAK per kapita, 2008 Prop. Papua Barat Prop. Papua Prop. Maluku Utara Prop. Maluku Prop. Kalimantan Tengah Prop. Sulawesi Tenggara Prop. Bengkulu Prop. Kepulauan Bangka Belitung Prop. Sulawesi Utara Prop. Gorontalo Prop. Sulawesi Barat Prop. Nanggroe Aceh Darussalam Prop. Sulawesi Tengah Prop. Nusa Tenggara Timur Average Prop. Sumatera Barat Prop. Kalimantan Barat Prop. Kalimantan Selatan Prop. Sulawesi Selatan Prop. Jambi Prop. Bali Prop. Nusa Tenggara Barat Prop. Kepulauan Riau Prop. Sumatera Utara Prop. Kalimantan Timur Prop. Sumatera Selatan Prop. Lampung Prop. D I Yogyakarta Prop. Jawa Tengah Prop. Jawa Timur Prop. Riau Prop. Banten Prop. Jawa Barat 0

100

200

300

400

500

Rp ‘000


30

LAMPIRAN

600

700

800


Table A.1

Pemetaan format anggaran pemerintah kabupaten/kota berdasarkan beberapa peraturan

Permendagri No. 3/2006 Belanja tidak langsung

Pengeluaran staf

Kepmendagri No. 29/2002 Appratur - Adm. Umum

Pengeluaran staf

Publik – Adm. Umum

Pengeluaran staf

MAKUDA 1981 Rutin

Pengeluaran staf

Pembayaran bunga

Rutin

Pembayaran hutang dan bunga

Subsidi

Rutin

Pengeluaran yang tidak termasuk dalam pengeluaran lainnya

Rutin

Pensiun dan santunan

Rutin

Subsidi/bantuan keuangan untuk pemerintah di tingkat yang lebih rendah

Hibah Batuan Sosial Pembagian pendapatan untuk Pemerintah daerah/ desa

Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan untuk Pemerintah daerah/desa Pengeluaran tak terduga Belanja langsung

Pengeluaran tak terduga

Belanja Barang dan Jasa Apratur -Operasional Pengeluaran staf & perawatan. Publik -Operasional Pengeluaran staf & perawatan.

Pengeluaran staf

Belanja modal

Aparatur – Operasional & perawatan.

Rutin Rutin

Pengeluaran tak terduga Barang dan Jasa - Rutin

Operasional & pemeliharaan Rutin Biaya perjalanan dinas - Rutin

Barang dan jasa

Biaya perjalanan dinas Operasional dan perawatan Lain-lain

Publik - Operasional & perawatan

Barang dan jasa

Aparatur

Belanja modal

Publik

Belanja modal

Biaya perjalanan dinas Operasional dan perawatan Lain-lain

Belanja Belanja Pembangunan Pembangunan

Sumber: Makuda 1981, Kepmendagri 29/2002, Permendagri 13/2006.

LAMPIRAN

31


Tabel A.2

Perbedaan-perbedaan utama antara UU No. 18/2001 dan UU No. 11/2006 tentang sumber pendapatan, pengaturan alokasi, dan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Undang-undang No. 1 8/2001

Undang-undang No. 11/2006

Sumber pendapatan untuk Otonomi Khusus

Dana Bagi Hasil tambahan dari sektor migas (masing-masing 55 persen dan 40 persen), di atas Dana Bagi Hasil nasional reguler sebesar masing-masing 15 persen dan 30 persen.

2 persen alokasi DAU nasional untuk 15 tahun, dan 1 persen alokasi DAU nasional untuk 5 tahun berikutnya

Dana Bagi Hasil Tambahan dari Sektor Migas

-

55 persen untuk minyak dan 40 persen untuk gas

Skema Alokasi

DOK ditransfer dalam bentuk tunai berdasarkan alokasi rumus dasar produksi dan non-produksi

DOK dialokasikan dalam bentuk program gabungan (bukan tunai). Rumusnya hanya menentukan plafon anggaran (jumlah maksimum yang dapat diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk programprogram pembangunan).

Pelaksanaan

Pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi

Sumber: Undang-undang No. 18/2001 dan Undang-undang No. 11/2006.

Gambar A.3

Mekanisme alokasi DOK untuk pemerintah kabupaten/kota di Aceh

Dana Otonomi Khusus (Setara 2% dari Dana Alokasi Umum/DAU) (100%)

Alokasi dana Propinsi (40%)

Kabupaten/Kota (23) (60%)

Alokasi Dasar (30%)

Penduduk (30%)

Alokasi Rumus (70%)

Daerah (30%)

HDI (30%)

Sumber: Qanun No. 4/2007. Catatan: HDI (Indeks Pembangunan Manusia), CCI (Indeks Kemahalan Konstruksi).

32

LAMPIRAN

CCI (30%)


Gambar A.4

Mekanisme alokasi tambahan dana bagi hasil minyak dan gas untuk pemerintah kabupaten/kota di Aceh

Dana Bagi Hasil Tambahan dari Sektor Migas 55% minyak dan 40% gas (100%)

Dana Pendidikan (30%)

Alokasi dana Dana yang akan Dialokasikan (70%)

Provinsi (40%)

Kabupaten/Kota penghasil Migas (25%)

Kabupaten/Kota bukan penghasil Migas (35%)

Alokasi Dasar (50%)

Alokasi Rumus (50%)

Penduduk (50%)

Luas Wilayah (50%)

Sumber: Qanun No. 4/2007.

Tabel A.3

Kegiatan-kegiatan utama dalam proses persetujuan anggaran di Aceh

Kegiatan-kegiatan utama

2005

2006

2007

Penyerahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPR

1 Nop 2004

19 Nop 2005

Pembahasan rancangan KUA dan PPAS antara komite anggaran eksekutif dan legislatif

4 Nop – 14 Des 2004

20 Nop – 27 Jan 2006

29 Nop – 2 Des 2007

Penandatanganan nota persetujuan KUA dan PPAS antara Gubernur dan Ketua DPR

16 Des 2004

28 Jan 2006

8 Des 2007

Penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) dengan Nota Keuangan kepada DPR dan pembahasan dengan Kelompok Kerja

26 Peb – 19 Mar 2006

Rapat Paripurna untuk membahas RAPBA

1 – 25 Apr 2006

Persetujuan RAPBA (menjadi APBA)

26 Apr 2006

Penyerahan APBA ke Depdagri untuk dievaluasi

16 Feb 2007

2008 28 Nop 2007

9-28 Apr 2007

24 Mar – 16 Mei 2008

16 Mar – 25 Apr 2006

2-18 Mei 2007

21 – 30 Mei 2008

27 Mar 2006

18 Mei 2007

24 Jun 2008 1 Jun 2008

Sumber: T. Surya Dharma, 2008.

LAMPIRAN

33


Tabel A.4

Tanggal pengesahan anggaran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh

No

2005

2006

0

Provinsi NAD

25-Apr-05

5-May-06

1

Kab. Aceh Barat

10-Aug-05

2

Kab. Aceh Besar

13-Jun-05

3

Kab. Aceh Selatan

31-May-05

4

Kab. Aceh Singkil

5

Kab. Aceh Tengah

6

Kab. Aceh Tenggara

31-Mar-05

2008

20-Jun-07

24-Jun-08

30-Jun-06

9-Apr-07

28-Apr-08

1-May-06

12-Apr-07

4-Apr-08

29-Mar-06

6-Jan-07

28-Mar-08

1-Jun-05

17-Jul-06

29-Mar-07

11-Apr-08

15-Mar-05

13-Mar-06

30-Mar-07

11-Jan-08

21-Apr-06

22-Mar-07

31-Mar-08

7

Kab. Aceh Timur

19-Jan-05

14-Mar-06

11-Apr-07

17-Apr-08

8

Kab. Aceh Utara

27-Jun-05

15-May-06

12-Mar-07

7-Apr-08

9

Kab. Bireuen

12-Jun-06

19-Apr-07

16-Apr-08

10

Kab. Pidie

23-May-05

28-Mar-06

13-Jun-07

28-Apr-08

11

Kab. Simeuleu

22-Nov-05

25-Mar-06

17-Jan-07

14-Jan-08

12

Kota Banda Aceh

22-Mar-06

20-Apr-07

24-Mar-08

13

Kota Sabang

26-Apr-06

14

Kota Langsa

15

Kota Lhokseumawe

19-Jul-05

16

Kab. Aceh Jaya

17

Kab. Nagan Raya

18

Kab. Aceh Barat Daya

19

Kab. Gayo Lues

20

Kab. Aceh Tamiang

21

Kab. Bener Meriah

22

Kab. Pidie Jaya

17-Apr-08

23

Kota Subulussalam

10-Apr-08

8-May-07

26-Mar-08

24-Apr-07

4-Apr-08

14-Jul-06

1-May-07

1-Apr-08

3-Jun-05

7-Jul-06

27-Mar-07

14-May-08

21-May-05

24-May-06

28-Mar-07

19-Mar-08

20-Jul-05

19-Jun-06

5-May-07

1-Apr-08

28-Dec-04

10-May-06

12-Apr-07

28-Apr-08

25-Apr-05

7-Jul-06

30-May-07

24-Mar-08

30-Apr-05

25-Mar-06

1/25/2007

14-Jan-08

Sumber: Pemerintah Aceh & Universitas Syiah Kuala.

34

2007

LAMPIRAN


Tabel A.5.

Keluaran-keluaran (outcomes) terpilih dalam sektor sosial di Aceh Tingkat kemiskinan (%) 2005 2006 2007 28.69 28.28 26.65 16.69 17.75 16.58

2004 28.5 16.7

Aceh Nasional

2008 23.53 15.42

Indeks pembangunan manusia (HDI) 2004 2005 2006 68.7 69 69.4 68.7 69.6 70.1

Sumber: BPS, 2008.

Aceh Nasional

Rasio tingkat partisipasi sekolah, berdasarkan umur sekolah (%) 7-12 13-15 16-18 19-24 98.88 93.83 72.43 20.95 97.39 84.08 53.92 11.38

Tingkat melek huruf orang dewasa (2006) Laki-laki Perempuan 96.26 92.38 94.56 88.39

Sumber: BPS, 2008.

Aceh Nasional

Harapan hidup (thn) 2000 2005 68 68.3 68.1 68.5

Tingkat kematian bayi (%) 2000 2005 40 39 41 32

Sumber: BPS, 2008.

Tingkat penyelesaian sekolah menurut tahapan sekolah (%) 2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Tingkat gagal sekolah menurut tahapan Sekolah (%) 2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Sekolah Dasar Aceh

89.72

96.12

98.50

96.60

11.86

6.22

5.59

4.01

Nasional

97.41

95.05

97.40

96.81

2.97

2.99

3.17

2.37

Sekolah Menengah Pertama Aceh

92.26

93.90

92.91

95.46

3.09

2.17

2.25

3.46

Nasional

93.32

94.24

93.79

97.56

3.54

2.83

1.97

2.88

Sekolah Menengah Atas Aceh

98.76

96.56

95.99

92.73

4.16

3.4

2.03

2.58

Nasional

97.76

96.50

96.66

96.26

2.84

3.14

3.08

3.33

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional.

LAMPIRAN

35


Lampiran B: Catatan Metodologi B.1. Rumus Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Rumus alokasi Dana Otsus untuk pemerintah kabupaten/kota terdiri dari dua komponen: i) alokasi dasar (BA), yaitu jumlah rata-rata yang diterima oleh semua pemerintah kabupaten/kota, dan ii) alokasi rumus (FA), yang ditentukan dengan indeks bobot kebutuhan keuangan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemerintah kabupaten/ kota lain. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut: OtsusT(i) = BAi + FAi Catatan, OtsusT, jumlah dana otonomi khusus yang akan dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota (60 persen dari jumlah total) i mewakili pemerintah kabupaten/kota I.

Alokasi Dasar/Basic Allocation (BA) Jumlah yang akan dialokasikan dengan alokasi dasar mencapai 30 persen dari jumlah alokasi. Idealnya, alokasi tersebut harus mencerminkan rata-rata alokasi minimum yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai kesenjangan antara kapasitas keuangannya dan biaya penyediaan layanan dengan standar minimum. Akan tetapi, karena kurangnya data, komponen tersebut ditentukan bersama antara pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan DPRA berdasarkan beberapa simulasi. Rumusnya adalah sebagai berikut:

n = jumlah pemerintah kabupaten/kota II.

Alokasi Rumus/ Formula Allocation (FA) Alokasi rumus menerapkan pendekatan kebutuhan fiskal tertimbang, dimana kebutuhan fiskal suatu pemerintah kabupaten/kota dibebani dengan kapasitas keuangannya untuk menyeimbangkan antara sumber daya yang tersedia dan sisa kebutuhan fiskal untuk menyediakan pemberian layanan terkait dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendekatan tersebut digunakan dengan mempertimbangkan Dana Otsus sebagai sumber daya tambahan selain pendanaan rutin dari pemerintah pusat. Kebutuhan fiskal tertimbang dari setiap daerah ditimbang terkait dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

WFN = Kebutuhan keuangan tertimbang

36

1.

Kebutuhan keuangan tertimbang Kebutuhan keuangan tertimbang diperoleh dari indeks kebutuhan keuangan yang ditimbang dengan kapasitas keuangannya dikalikan dengan kebutuhan fiskal para pemerintah kabupaten/kota.

2.

Kebutuhan Fiskal/Fiscal needs (FN) Kebutuhan fiskal diperoleh dari indeks kebutuhan pemerintah kabupaten/kota dikalikan dengan ratarata jumlah belanja pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran tahun sebelumnya

LAMPIRAN


EXP Tt-1 = Jumlah belanja tahun sebelumnya 3.

Indeks Kebutuhan/Needs Index Indeks kebutuhan merupakan indeks gabungan yang diperoleh dari indeks populasi (pop), wilayah, human development index (HDI), dan cost construction index (CCI). ⎛ ⎜ ⎜ Needs Indexi = ⎜ ⎜ ⎜ ⎝

4.

Popi ⋅ 0.3 + ∑ Popi

Areai ⋅ 0.3 + ∑ Areai

n

n

HDI i ⋅ 0.3 + ∑ HDI i n

⎞ ⎟ CCI i ⎟ ⋅ 0.1 ⎟ CCI ∑ i ⎟ ⎟ n ⎠

Kapasitas Keuangan/Fiscal capacity Kapasitas keuangan pendapatan pemerintah kabupaten/kota terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan non-pajak), DAU, dan DAK. Pendapatan Asli Daerah tidak diikutsertakan dalam persamaan kapasitas keuangan untuk menghindari efek disinsentif terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. FC = Dana Bagi Hasil pajak + Dana Bagi Hasil non-pajak + DAU + DAK

III.

Penyesuaian Alokasi untuk pemerintah kabupaten/kota baru (pecahan) Pemerintah kabupaten/kota baru menerima jumlah alokasi dasar yang sama. Alokasi rumus diperoleh dari alokasi yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota yang lama dengan menggunakan rata-rata pembagian populasi dan luas wilayah pemerintah kabupaten/kota induk dengan pemerintah kabupaten/ kota yang baru berbanding dengan jumlah populasi dan luas wilayah sebelum dipecah.

i = pemerintah kabupaten/kota yang lama j = pemerintah kabupaten/kota yang baru

B.2 Alokasi Rumus Dana Bagi Hasil Tambahan dari Sektor Migas untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh Pendekatan alokasi Dana Bagi Hasil tambahan dari sektor migas didasarkan atas pemerintah kabupaten/kota pengghasil dan non-penghasil minyak dan gas. Ada tiga kabupaten/kota penghasil minyak dan gas di Aceh — Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur — tetapi sebagian besar pendapatan dari sektor migas (97 persennya) berasal dari Aceh Utara. Penghitungan teknis dilakukan secara terpisah untuk setiap kabupaten penghasil minyak dan gas, sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota penghasil minyak dan gas untuk menerima alokasi non-penghasilketika mereka diperlakukan sebagai kabupaten/kota non-penhasil. Misalnya, pendapatan migas yang dihasilkan dari Aceh Utara akan dialokasikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Gambar A.4. Dalam hal ini, Aceh Tamiang dan Aceh Timur diperlakukan sebagai kabupaten/kota non-penghasil dan akan menerima alokasi non-penghasil. Sebaliknya, dalam menghitung alokasi pendapatan migas yang dihasilkan dari Aceh Tamiang, baik Aceh Utara maupun Aceh Timur akan diperlakukan sebagai pemerintah kabupaten/kota non-penghasil dan juga akan menerima alokasi non-penghasil.

LAMPIRAN

37

38

LAMPIRAN

33.2 1.4 0.0 133 13.8 961 100.0

319 13

33.7

79.5

2.8

% 6.1

9.9 0.0 0.0 44 1.7 2,615 100.0

260 0

2,078

72

2002 Rp mil 160

80.9

2.2

3.4 0.0 0.0 166 4.8 3,473 100.0

117 -

2,808

77

2004 Rp mil % 305 8.8

12 3,376

336 1

2,808

56

3,740 65 155 5,515

779 42.6 732 40.0 0.0 1,829 100.0

67.8 1.2 2.8 100.0

5.9 20.5

4.3 21.9

3,583 58.7 122 2.0 653 10.7 6,098 100.0

260 1,335

2002 Rp mil % 146 2.4 4.5 22.4

3,244 46.2 279 4.0 1,425 20.3 7,019 100.0

318 1,573

2003 Rp mil % 180 2.6


327 1,129

2001 Rp mil % 98 1.8

11.1 0.4

203 8

1999 Rp mil % 107 5.8 7.0 17.6 3,774 54.3 262 3.8 1,018 14.6 6,956 100.0

484 1,222

2004 Rp mil % 196 2.8

3,489 268 564 5,705

343 873

61.2 4.7 9.9 100.0

6.0 15.3

2005 Rp mil % 168 2.9

10.0 0.0 0.0 0.3 100.0

83.2

1.7

2005 Rp mil % 163 4.8

Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten/kota (harga konstan tahun 2006)

Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil NonPajak SDO/DAU INPRES/DAK Lain-lain Total

Pendapatan

Tabel C.2

67.5

5.2

8.0 0.4 0.0 124 8.0 1,548 100.0

124 6

1,045

81

2003 Rp mil % 168 10.9


16.5 59.3 0.0 0.0 596 100.0

98 353

3.0

18

324

77

8.2

49

8.0

2001 Rp mil % 95 9.9

1999 Rp mil % 78 13.1

Komposisi pendapatan propinsi (harga konstan tahun 2006)

Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Non-Pajak SDO/DAU INPRES/DAK Dana Alokasi Khusus Lain-lain Total

Pendapatan

Tabel C.1

Pendapatan

Lampiran C: Lampiran Statistik

11.3 0.0 0.0 0.0

74.0

3.0

5.8 14.6 4,560 58.2 605 7.7 798 10.2 7,838 100.0

454 1,147

2006 Rp mil % 275 3.5

4,067

461 -

3,009

120

2006 Rp mil % 477 11.7 5.2

6.7 10.7 4,767 61.5 733 9.5 607 7.8 7,752 100.0

523 826

2007 Rp mil % 296 3.8

449 15.4 - 0.0 0.0 - 0.0 2,914

1,794 61.6

152

2007 Rp mil % 518 17.8

22.2

2.7

8.2 7.2 5,031 61.8 820 10.1 688 8.5 8,137 100.0

666 587

2008 Rp mil % 346 4.2

484 8.4 31 0.5 3,119 54.0 6 0.1 5,772 100.0

1,283

158

2008 Rp mil % 691 12.0


LAMPIRAN

72.5

%

1.6

2.3

3.1

2.3

2.6

3.4

5.3

1.0

3.5

1.4

5.0

1.6

3.1

3.0

2.8

5.9

5.0

3.1

6.7

1.0

2.1

2.9

283,653 10.0

25,992

90,562

39,660

80,945

64,132

87,500

91,502

138,741

130,380

109,975

283,653

176,761

33,237

27,660

42,642

145,474 10.0

25,992

52,953

75,921

49,172

53,225

52,854

139,420

138,234 17.8

Per Kapita (Rp)

101.6

4.8

27.1

4.8

62.9

9.1

13.3

19.4

18.7

46.3

21.2

15.0

11.9

7.9

29.1

30.4

101.6

96.7

15.0

14.8

9.3

18.1

8.5

14.3

165.0

519,634

28,063

155,551

44,451

265,389

124,546

113,782

156,370

307,041

296,734

153,086

519,634

66,488

99,315

60,894

85,943

203,915

313,694

87,668

90,567

61,121

93,453

28,063

94,418

40,507

Per Kapita Rp mil (Rp)

19.5

1.6

6.3

1.6

16.3

3.1

4.0

5.2

6.1

13.4

7.0

5.6

2.5

2.9

4.7

5.8

14.0

19.5

3.9

3.7

2.9

4.6

1.8

3.6

5.2

%

Pembagian Pajak

142.4

9.1

41.9

9.1

58.6

38.7

55.9

69.0

40.8

27.9

16.1

33.1

18.2

24.4

34.9

43.5

142.4

34.8

69.4

15.2

16.3

50.4

43.3

37.5

1,299.2

Rp mil

1,149,110

73,039

298,623

84,346

247,373

530,394

478,912

556,946

669,438

178,501

115,948

1,149,110

102,143

306,594

73,039

122,857

285,670

112,882

405,282

92,730

106,556

260,817

143,685

247,857

318,994

Per Kapita (Rp)

19.5

3.0

10.4

3.0

15.2

13.2

17.0

18.5

13.3

8.1

5.3

12.4

3.9

9.0

5.6

8.2

19.5

7.0

17.9

3.8

5.0

12.7

9.1

9.4

41.0

%

Pembagian Non Pajak

Dana Bagi Hasil


2.6

15.3

Rata-rata Kab/Kota

Maksimum Kab/Kota

4.3

Minimum Kab/Kota

19.2

20.4

15 Kota Lhokseumawe

21 Kab. Bener Meriah

15.2

14 Kota Langsa

4.7

8.2

13 Kota Sabang

20 Kab. Aceh Tamiang

31.5

12 Kota Banda Aceh

10.2

2.6

11 Kab. Simeuleu

19 Kab. Gayo Lues

13.2

10 Kab. Pidie

18 Kab. Aceh Barat Daya

15.1

9 Kab. Bireuen

8.5

72.5

8 Kab. Aceh Utara

11.3

8.0

7 Kab. Aceh Timur

17 Kab. Nagan Raya

9.1

6 Kab. Aceh Tenggara

16 Kab. Aceh Jaya

7.5

10.3

3 Kab. Aceh Selatan

12.4

15.9

2 Kab. Aceh Besar

5 Kab. Aceh Tengah

21.1

4 Kab. Aceh Singkil

563.0

Provinsi NAD

1 Kab. Aceh Barat

Rp mil

Pendapatan Asli Daerah

431.9

171.9

246.6

198.4

213.4

200.6

200.7

221.8

191.9

211.3

193.6

171.9

308.8

184.7

431.9

345.9

203.9

285.7

252.5

274.2

206.9

277.7

335.4

267.2

487.9

Rp mil

5,962,814

409,010

1,759,170

1,833,102

900,305

2,748,271

1,719,999

1,790,412

3,144,859

1,353,441

1,396,593

5,962,814

1,731,354

2,322,333

904,946

976,688

409,010

926,579

1,473,905

1,675,257

1,356,230

1,436,889

1,113,998

1,765,579

119,805

Per Kapita (Rp)

DAU

Komposisi pendapatan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh, 2007

No Pemerintah Propinsi/ Daerah

Tabel C.3

70.8

28.0

62.9

66.1

55.4

68.6

61.0

59.5

62.7

61.2

63.4

64.6

65.5

68.5

69.2

65.4

28.0

57.6

65.2

68.7

63.4

70.1

70.8

66.7

15.4

% 0.0

%

9.8

9.3

9.3

8.0

8.8

6.5

191,154

7.2

552,631 16.3

104,861

131,341

94,829

161,120 10.0

209,930

259,880 10.7

267,792 12.5

201,792

146,106

265,351 10.0

0

Per Kapita (Rp)

7.4

9.3

7.6

9.1

94,829

285,485

6.5

9.9

342,390 12.3

122,808

365,451

291,661 10.3

303,967 10.1

530,188 10.6

164,628

204,332

50.1 1,082,975 16.3

25.7

37.9

37.1

29.1

26.7

34.0

37.7

32.4

25.7

28.3

31.2 1,082,975 11.7

34.1

44.0

50.1

46.5

47.3

49.7

36.0

42.5

40.8

39.0

44.0

40.2

0.0

Rp mil

DAK

160.9

0.8

31.4

46.5

1.7

12.7

15.1

13.4

13.8

13.6

30.7

6.8

66.6

6.1

65.2

47.3

160.9

20.9

5.2

40.0

45.3

0.8

26.9

20.3

650.0

Rp mil

429,681

4,140

167,968

429,681

7,268

173,359

129,052

108,328

225,415

87,426

221,445

234,985

373,431

76,824

136,654

133,475

322,747

67,818

30,319

244,397

297,299

4,140

89,454

133,818

159,597

Per Kapita (Rp)

Lain-lain

22.1

0.2

7.0

15.5

0.4

4.3

4.6

3.6

4.5

4.0

10.1

2.5

14.1

2.3

10.4

8.9

22.1

4.2

1.3

10.0

13.9

0.2

5.7

5.1

20.5

%

9,233,170

1,308,053

2,757,359

2,773,631

1,624,087

4,006,153

2,820,906

3,007,525

5,015,682

2,211,110

2,201,379

9,233,170

2,641,331

3,390,933

1,308,053

1,492,946

1,461,647

1,608,085

2,260,056

2,438,753

2,138,171

2,050,315

1,574,160

2,646,444

777,136

Per Kapita (Rp)

728.5

266.2

400.2

300.1

385.0

292.5

329.2

372.6

306.0

345.2

305.1

266.2

471.2

269.7

624.3

528.7

728.5

495.8

387.1

399.1

326.1

396.2

474.0

400.5

3,165.1

Rp mil

Jumlah


39


Tabel C.4 No

Alokasi dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas

Pemerintah Provinsi/Daerah

Dana Alokasi Khusus (Rp mil)

Dana Pendidikan Propinsi 1 Kab. Aceh Barat 2 Kab. Aceh Besar

395.1 1,412.0

368.8

93.6

15.1

98.3

18.5

115.9

17.4

4 Kab. Aceh Singkil

89.4

12.8

5 Kab. Aceh Tengah

114.2

17.4


102.2

17.4

7 Kab. Aceh Timur

157.5

24.9

8 Kab. Aceh Utara

100.7

224.1

91.8

18.1

10 Kab. Pidie

93.3

18.6

11 Kab. Simeulue

89.9

12.2

12 Kota Banda Aceh

52.1

11.4

13 Kota Sabang

45.7

8.2

14 Kota Langsa

62.3

10.8

3 Kab. Aceh Selatan

9 Kab. Bireuen

15 Kota Lhokseumawe

61.9

11.1

16 Kab. Nagan Raya

118.9

16.0

17 Kab. Aceh Jaya

110.1

14.4

78.3

12.2

18 Kab. Aceh Barat Daya 19 Kab. Gayo Lues

151.3

17.5


94.3

20.4


77.4

11.9

22 Kab. Pidie Jaya

55.1

11.9

23 Kota Subulussalam

63.8

10.6

Jumlah Pemerintah Provinsi

1,412.0

368.8

Jumlah Pemerintah Daerah

2,118.0

553.2

Total Keseluruhan

3,530.0

1,317.1

Rata-rata Pemerintah Daerah

92.1

24.1

Minimum Pemerintah Daerah

45.7

8.2

Maksimum Pemerintah Daerah

157.5

224.1


40

Pendapatan Tambahan dari Dana Alokasi Khusus (Rp mil)

LAMPIRAN


Belanja Tabel C.5

Belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut klasifikasi ekonomi tahun 2007 Belanja

Belanja Tdk Langsung Pengeluaran staf Pembayaran bunga Pengeluaran Subsidi

Provinsi Rp mil

Provinsi* %

1,979

Rp mil

Kabupaten/Kota

%

Rp mil

%

Total* Rp mil

%

48.9

856

29.3

4,194

41.6

5,050

38.8

382

9.4

382

13.1

3,372

33.4

3,753

28.8

0

0.0

0

0.0

7

0.1

7

0.1

0

0.0

0

0.0

23

0.2

23

0.2

Hibah

130

3.2

130

4.4

101

1.0

230

1.8

Bantuan sosial

281

6.9

281

9.6

362

3.6

643

4.9

1,123

27.8

0

0.0

15

0.2

15

0.1

13

0.3

13

0.5

237

2.4

251

1.9

Dana Bagi Hasil untuk pemerintah di tingkat yang lebih rendah (Pemda dan Desa) Bantuan keuangan untuk Pemda & Desa

50

1.2

50

1.7

78

0.8

128

1.0

Belanja Langsung

Pengeluaran tak terduga

2,068

51.1

2,068

70.7

5,895

58.4

7,963

61.2

Belanja pegawai

257

6.4

257

8.8

974

9.7

1,232

9.5

Belanja barang & jasa (termasuk pemeliharaan & operasional, belanja perjalanan Belanja Kapital Total

666

16.5

666

22.8

1,696

16.8

2,362

18.2

1,145

28.3

1,145

39.2

3,224

32.0

4,369

33.6

4,047

100.0

2,924

100.0

10,089

100.0

13,013

100.0

Sumber: Pemerintah Aceh, Depkeu, Universitas Syiah Kuala, dan perhitungan staff Bank Dunia. Catatan: *Tanpa bantuan kepada daerah bawahan (kabupaten/kota)

LAMPIRAN

41

42

LAMPIRAN

9.6 18.5 5.4 3.8

81.8 156.9 45.6 32.1

44.3

101.1

134.7

271.5

193.9 125.6 610.1

840.8

1.9

4.4

5.8

11.7

8.4 5.4 26.3

36.2

2002 Rp mil %

9.0 5.4 3.8 2.7

466.3 282.8 196.7 138.2

228.6

200.2

266.7

567.4

Rp mil 1,789.6 777.0 316.5 1,931.5

2002

3.8

3.3

4.4

9.3

% 29.4 12.8 5.2 31.8

5,188.9 100.0 6,077.6 100.0

% 42.1 14.4 4.8 17.7

Rp mil 2,186.2 749.3 249.1 920.3

2001

2003

2.8

31.2

129.6

39.1

272.4 106.8 417.8

630.3

0.2

1.9

8.0

2.4

16.7 6.6 25.6

38.7

9.2

1.1

4.1

3.4

% 28.1 11.8 6.2 36.0

647.9

57.9

261.1

417.7

Rp mil 2,272.7 476.5 409.9 2,182.2

2004

9.6

0.9

3.9

6.2

% 33.8 7.1 6.1 32.4

6,381.2 100.0 6,725.9 100.0

589.0

68.1

263.5

219.7

Rp mil 1,794.5 754.4 394.2 2,297.9


Administrasi Umum Pemerintah Pekerjaan Umum dan Transportasi Kesehatan dan Kesejahteraan Umum Pendidikan dan Kebudayaan Permukiman, Ketenagakerjaan dan Urusan Sosial Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Industri, Perdagangan, Energi dan Pertambangan Lain-lain (Bantuan Sosial, Hibah, Pengeluaran Tak Terduga) Jumlah

Sektor

0.3

2.1

9.0

11.4

7.9 8.1 29.6

31.7

2004 Rp mil %

Komposisi sektoral belanja pemerintah kabupatan/kota (harga konstan 2006)


Tabel C.7

4.2

33.2

143.0

181.4

126.0 129.3 472.5

504.7

2003 Rp mil %

12.4

26.2

78.7

184.7

160.5 88.4 356.3

451.0

0.9

1.9

5.8

13.6

11.8 6.5 26.2

33.2

2005 Rp mil %

17.3

32.8

78.8

24.5

155.2 119.8 267.6

659.0

1.3

2.4

5.8

1.8

11.5 8.8 19.7

48.6

2006 Rp mil %

9.4

1.1

4.7

1.8

% 36.4 13.1 6.4 27.0

6,091.3 100.0

574.0

69.4

287.4

111.6

Rp mil 2,217.9 798.9 387.3 1,644.8

2005

8.5

1.3

5.4

3.4

% 33.0 13.8 8.3 26.2

7,589.5 100.0

644.6

99.8

412.3

260.6

Rp mil 2,507.0 1,045.3 630.7 1,989.3

2006

849.1 100.0 2,321.9 100.0 1,594.3 100.0 1,630.1 100.0 1,358.2 100.0 1,354.9 100.0

10.9 10.9 18.4

92.4 93.0 155.8

Pekerjaan Umum dan Transportasi Kesehatan dan Kesejahteraan Umum Pendidikan dan Kebudayaan Permukiman, Ketenagakerjaan dan Urusan Sosial Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Industri, Perdagangan, Energi dan Pertambangan Lain-lain (Bantuan Sosial, Hibah, Pengeluaran Tak Terduga) Jumlah

22.6

191.6

2001 Rp mil %

Komposisi sektoral belanja pemerintah propinsi (harga konstan 2006)

Administrasi Umum Pemerintah

Sektor

Tabel C.6

16.2

2.1

9.2

9.9

14.3 9.6 10.4

28.2

8.2

1.3

5.5

1.7

% 32.3 17.8 8.5 24.9

9,287.7 100.0

757.1

116.1

510.1

157.9

Rp mil 2,998.3 1,651.8 785.2 2,311.2

2007

2,691.7 100.0

436.4

57.0

248.6

265.6

384.4 258.8 281.2

759.8

2007 Rp mil %


79,255

87,083

121,996

84,715

59,519

67,902

153,080

62,142

434,112

11,624

104,823

5 Kab. Aceh Tengah


7 Kab. Aceh Timur

8 Kab. Aceh Utara

9 Kab. Bireuen

10 Kab. Pidie

11 Kab. Simeuleu

12 Kota Banda Aceh

13 Kota Sabang

14 Kota Langsa

15 Kota Lhokseumawe

83,068

70,520

n.a

105,110

11,624

434,112

19 Kab. Gayo Lues



Rata-rata Kab/Kota

Minimum Kab/Kota

Maximum Kab/Kota

19,794

Per kapita Rp

n.a

93,506

85,471

85,471

11.7 852,253

0.9

6.3 181,315

n.a 141,547

8.0 152,119

3.4 153,339

5.5 217,015

n.a 185,960

n.a 193,554

6.2 106,277

0.9 255,206

7.7 852,253

5.6 106,729

6.7 163,758

6.9

6.2 110,889

4.5 124,615

11.7

6.5 109,017

6.1 166,441

n.a

5.6 105,830

7.0 110,249

8.7 192,533

6.6

% dari total belanja

2007

169,481

189,887

105,646

159,893

142,529

113,748

146,148

223,678

182,926

165,882

168,654

281,931

39,941

105,646

253,334

210,398

209,223

141,478

253,314

219,462

384,006

142,132

220,494

11.9 1,489,110

4.3

7.3

6.2

8.9

4.3

9.3

8.0

4.3

6.2

11.9

11.5 1,489,110

5.0

6.2

7.3

7.9

6.9

6.1

5.8

8.1

n.a

7.4

7.7

7.3

5.9

77,996

Per kapita Rp

n.a

n.a

n.a

n.a

14.1 957,534

3.9 237,536

8.1 503,151

8.2

8.5 306,160

3.9 809,806

8.6 474,966

7.3

5.5

5.4 547,836

10.4 455,425

14.1 957,534

6.0 544,752

7.1 254,297

7.7 433,239

11.0 480,529

5.5 427,425

8.5 237,536

7.1 496,926

8.7 616,240

8.5

8.4 539,383

10.5 491,403

2006

Pendidikan

746,776

257,552

438,881

484,478

441,354

348,517

454,229

520,613

n.a

447,017

512,779

580,136

61,182

257,552

555,353

507,889

482,529

612,869

583,863

540,634

863,621

520,490

532,730

50.4 1,230,107

11.0

34.5

n.a

34.6

33.2

33.1

n.a

n.a

32.4

36.8

17.0 1,230,107

48.7

11.0

44.3

50.4

22.9

22.8

37.0

47.1

n.a

38.1

44.9

31.9

24.3

856,758

321,194

465,665

512,031

463,859

343,923

430,817

640,241

420,656

512,246

576,767

698,456

61,261

Per kapita Rp

321,194

652,159

614,626

607,961

565,819

714,991

770,901

877,291

682,384

574,001

37.3 2,044,743

9.8

25.4

22.4

28.1

17.0

24.9

23.3

19.1

30.1

24.9

54,398

Per kapita Rp

n.a

60,309

47,950 89,926

n.a

n.a

n.a 47,950 36.0 556,217

12.0

24.0 186,178

23.8

24.8 114,457

15.5 325,995

24.2 143,946

25.5

12.6

25.9 147,954

27.0 127,379

19.4 556,217

30.3

12.0 283,806

33.7

35.2 103,678

17.9 338,354

25.8

21.0 174,914

24.9 178,016

19.6

25.9 109,967

36.0 170,506

2006

Infrastruktur 2007

203,997

342,121

115,919

290,996

451,447

300,709

167,651

284,759

n.a

123,292

139,600

596,688

40,910

177,532

222,890

490,111

115,919

400,661

381,971

386,503

419,398

409,115

18.1 1,369,266

4.9

11.1

n.a

12.9

13.4

10.0

n.a

n.a 1,369,266

8.7

10.3

9.8 1,139,253

8.0

12.3

4.9

10.9

18.1

5.8

13.0

13.6

n.a

7.8

15.6

12.7

16.9

110,652

319,213

351,236

211,234

171,415

172,405

605,864

142,534

460,200

236,475

983,563

331,914

245,299

115,855

237,760

721,815

110,652

518,590

384,086

557,642

589,206

605,355

30.3 2,465,754

8.6

15.9

16.9

22.5

11.6

17.5

21.1

30.3 2,465,754

10.3

10.4

15.4

9.6

13.0

9.8

20.7

25.0 1,013,438

19.6

8.9

13.8

n.a

8.6

9.7

22.5

12.3

39.1

8.3

16.4

14.9

22.7

16.2

20.5

23.9

35.5

17.4

11.1

9.3

11.7

9.2

8.4

16.4

39.1

8.3

15.6

13.7

9.8

8.7

10.8

20.5

21.6

% dari % dari % dari Per kapita Per kapita total total total Rp Rp belanja belanja belanja

2004

23.6 191,653

9.3

% dari total belanja

2007

16.6 2,044,743

35.1

9.8

37.3

34.5

24.5

22.7

24.1

25.3

n.a

31.1

35.7

21.9

18.4

% dari % dari Per kapita total total Rp belanja belanja

2004

9.5 480,116

6.0

% dari % dari Per kapita total total Rp belanja belanja

2006

Kesehatan


78,775


n.a

n.a

4 Kab. Aceh Singkil

17 Kab. Nagan Raya

79,543

3 Kab. Aceh Selatan

n.a

76,919

2 Kab. Aceh Besar

16 Kab. Aceh Jaya

131,793

1 Kab. Aceh Barat

Per kapita Rp

21,063

Kabupaten/Kota

2004

Belanja per kapita untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur oleh pemerintah kabupaten/kota di Aceh tahun 2004, 2006, 2007 (harga konstan 2006).

Prov. Aceh

No

Tabel C.8


LAMPIRAN

43

44

LAMPIRAN

35,097

46,044

30,563

10 Kab. Bireuen

11 Kab. Pidie

12 Kab. Simeuleu

%

14,532

92,889

8,716

12,902

18,825

26,014

22,190

24,456

n.a

19,858

19,430

34,588

6,817

Rp

24.8

8,047

229,206

Minimum (distrik)

Maksimum (distrik)

1,328

1,328

32,483

n.a

n.a

n.a

27,853

35,754

35,440

36,560

75.2

14.2

36.2

n.a

n.a

n.a

49.0

53.4

55.8

43.2

14.2

350,091

9,374

84,766

n.a

n.a

n.a

56,871

66,990

63,529

84,535

9,374

350,091

50,115

123,452

54,760

47,999

68,318

98,384

70,228

63,916

n.a

64,148

62,032

106,285

16,987

Rp

Total Kesehatan % 5,428

Rp

Rutin

8.6

% 57,472

Rp

7.0 310,680 78.4

85,613

n.a

n.a

n.a

10,195

63,613

70,627

84,056 39,420

n.a

n.a

n.a n.a

n.a

n.a n.a

n.a

n.a

68,017

34,862 17.0

10,195

11.7 522,064 94.7 250,141

0.9

6.3 297,905 72.6 107,862

n.a

n.a

n.a

8.0 178,886 72.5

3.4 509,706 78.0 143,364

5.5 253,807 66.3 129,230

6.2 402,383 91.1

0.9 283,222 77.1

7.7 522,064 67.6 250,141

57,593

34,862 17.0 170,216

5.6 381,722 86.9

6.7

6.9 285,773 81.8

6.2 316,896 81.8

4.5 243,153 70.5 101,544

11.7 181,367 94.7

6.5 264,814 66.1 135,933

6.1 315,708 63.5 181,259

n.a

5.6 296,196 68.1 138,790

83.0

5.3

27.4

n.a

n.a

n.a

27.5

22.0

33.7

8.9

22.9

32.4

13.1

83.0

18.2

18.2

29.5

5.3

33.9

36.5

n.a

31.9

21.6

26.9

91.4

%

Pembangunan

772,205

191,561

405,767

n.a

n.a

n.a

246,903

653,070

383,037

441,803

367,278

772,205

439,316

205,078

349,387

387,523

344,697

191,561

400,747

496,968

n.a

434,986

396,293

387,190

62,900

Rp

%

50.4

11.0

34.5

n.a

n.a

n.a

34.6

33.2

33.1

32.4

36.8

17.0

48.7

11.0

44.3

50.4

22.9

22.8

37.0

47.1

n.a

38.1

44.9

31.9

24.3

% Total Pendidikan Pendidikan Dari total Belanja

Pendidikan

8.7 283,151 73.1 104,039

6.6

% Kesehatan Dari total Belanja


85.8 120,884

63.8

n.a

n.a

n.a

51.0

46.6

44.2

56.8

85.8

34.5

29.0

75.2

15.9

26.9

27.6

26.4

31.6

38.3

n.a

31.0

31.3

32.5

40.1

%

Pembangunan

65.5 120,884

71.0

24.8

84.1

73.1

72.4

73.6

68.4

61.7

n.a

69.0

68.7

67.5

59.9

52,283

Rata-rata (distrik)

n.a



n.a

29,018

18 Kab. Gayo Lues

21 Kab. Aceh Jaya

31,236


n.a

28,089

16 Kota Lhokseumawe

20 Kab. Nagan Raya

8,047

47,975

15 Kota Langsa

35,583

49,494

9 Kab. Aceh Utara

229,206

72,370

8 Kab. Aceh Timur

14 Kota Sabang

48,038


13 Kota Banda Aceh

n.a

39,460

6 Kab. Aceh Tengah

4 Kab. Aceh Selatan

5 Kab. Aceh Singkil

42,601

44,289

3 Kab. Aceh Besar

71,697

2 Kab. Aceh Barat

Rp

Rutin

10,170

Kabupaten/Kota

Kesehatan

%

7.3

5.2

n.a

4.6

5.2

8.1

n.a

n.a

n.a

7.3

7.6

4.6 94,367 34.9

6,706

19,088 14.7

n.a

n.a

n.a

6,706

19,976

9,382

21,521 18.0

16,887 16.4

94,367 21.0

25,294 34.9

11,853

12,072 31.2

11,262 13.5

12,422

14,182 29.2

14,721 10.4

7,405

n.a

13,023 14.7

10,051

23,370 15.1

6,207 14.1

Rp

Rutin

354,195

26,597

131,055

n.a

n.a

n.a

85,598

242,923

106,703

97,797

85,838

354,195

47,227

217,023

26,597

72,349

260,444

34,454

126,338

136,156

n.a

75,659

127,454

131,188

37,662

Rp

95.4

65.1

85.3

n.a

n.a

n.a

92.7

92.4

91.9

82.0

83.6

79.0

65.1

94.8

68.8

86.5

95.4

70.8

89.6

94.8

n.a

85.3

92.7

84.9

85.9

%

Pembangunan

448,562

38,670

150,144

n.a

n.a

n.a

92,304

262,900

116,085

119,318

102,725

448,562

72,521

228,876

38,670

83,611

272,866

48,636

141,060

143,561

n.a

88,683

137,505

154,559

43,870

Rp

Total Prasarana

infrastruktur

%

18.1

4.9

11.1

n.a

n.a

n.a

12.9

13.4

10.0

8.7

10.3

9.8

8.0

12.3

4.9

10.9

18.1

5.8

13.0

13.6

n.a

7.8

15.6

12.7

16.9

% Prasarana Dari total Belanja

Komposisi belanja perkapita pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut sektor dan jenis belanja tahun 2004

1 Prov. Aceh

No

Tabel C.9

4,554,868

713,950

1,340,635

n.a

n.a

n.a

713,950

1,965,363

1,155,519

1,364,300

997,439

4,554,868

902,611

1,856,155

788,963

769,365

1,505,286

839,419

1,084,209

1,054,351

n.a

1,140,352

883,406

1,215,233

259,176

Rp

Total Belanja


PENDIDIKAN

11.9

4.3

7.3

6.2

8.9

4.3

9.3

8.0

4.3

6.2

11.9

11.5

5.0

6.2

7.3

7.9

6.9

6.1

5.8

8.1

n.a

7.4

7.7

7.3

5.9

62.1

11.2

26.6

15.3

36.1

11.2

25.3

23.0

11.8

16.6

35.4

24.6

19.0

13.0

40.8

39.3

62.1

28.8

18.7

27.2

n.a

20.5

33.2

29.1

80.6

Rp mil

Rp

3,646,099

3,626,305

852,253

85,471

181,315

141,547

152,119

153,339

217,015

185,960

193,554

106,277

255,206

852,253

106,729

163,758

85,471

110,889

124,615

93,506

109,017

166,441

n.a

105,830

110,249

192,533

19,794

81.4

44.0

69.7

70.7

64.4

61.3

57.5

81.4

57.7

57.5

74.2

64.0

78.3

44.0

70.4

81.0

70.7

70.6

77.6

78.8

n.a

80.4

80.9

71.7

29.8

%


612

58.6

%

Total Kab/Kota + Provinsi

31.5

14.4

31.9

45.2

37.3

43.1

50.1

32.8

47.4

25.7

16.7

45.1

29.2

58.6

20.1

21.5

15.4

25.5

32.7

25.6

n.a

14.4

24.6

27.6

3.5

%

531

59.0

Maximum Kab/Kota

8.8

21.7

14.2

20.6

13.6

20.7

22.6

11.8

30.8

27.6

23.3

20.1

27.8

21.6

29.2

26.1

20.1

8.8

27.1

n.a

31.5

16.4

20.2

36.8

%

Total Kab/Kota

13.6

43.3

19 Kab. Gayo Lues

Minimum Kab/Kota

29.3


46.2

44.6

17 Kab. Nagan Raya

Rata-rata Kab/Kota

40.7

16 Kab. Aceh Jaya

42.1

43.5

15 Kota Lhokseumawe

40.6

53.2

14 Kota Langsa


31.6

13 Kota Sabang


50.7

58.5

8 Kab. Aceh Utara

13.6

54.4

7 Kab. Aceh Timur

12 Kota Banda Aceh

58.5


11 Kab. Simeuleu

47.3

5 Kab. Aceh Tengah

49.3

n.a

4 Kab. Aceh Singkil

58.2

54.1

3 Kab. Aceh Selatan

9 Kab. Bireuen

59.0

2 Kab. Aceh Besar

10 Kab. Pidie

52.2

1 Kab. Aceh Barat

%

29.9

2.1

17.4

9.4

22.7

28.1

29.9

17.9

2.1

28.6

17.1

27.1

18.9

14.4

19.2

14.8

18.8

15.1

11.8

9.4

n.a

7.7

14.6

19.9

40.2

%

41.6

0.7

12.4

19.9

12.8

10.4

12.6

0.7

40.2

4.1

8.3

8.9

2.7

41.6

10.4

4.2

10.4

14.3

10.5

11.8

n.a

11.9

4.5

8.3

30.0

%

%

37.3

9.8

25.4

22.4

28.1

17.0

24.9

23.3

19.1

30.1

24.9

16.6

35.1

9.8

37.3

34.5

24.5

22.7

24.1

25.3

n.a

31.1

35.7

21.9

18.4

Belanja Belanja Belanja % Total Per Kapita Belanja Belanja Belanja % Pegawai Barang & Modal Kesehatan/ Kesehatan Pegawai Barang Modal Pendidikan/ & Jasa Total Belanja Jasa Total Belanja

59.7

Prov/Kabupaten/ Kota

KESEHATAN

2,195

1,946

220.0

20.5

97.3

55.0

114.4

44.7

68.1

67.0

52.7

81.3

73.8

35.5

133.2

20.5

209.5

171.6

220.0

107.5

77.8

85.2

n.a

86.4

154.4

87.8

249.2

Rp mil

Total

11,168,247

11,107,066

1,230,107

257,552

555,353

507,889

482,529

612,869

583,863

540,634

863,621

520,490

532,730

1,230,107

746,776

257,552

438,881

484,478

441,354

348,517

454,229

520,613

n.a

447,017

512,779

580,136

61,182

Rp

Per Kapita

56.4

1.5

12.9

4.6

4.0

6.4

5.3

7.2

1.5

8.1

16.5

23.7

56.4

2.0

22.0

5.7

4.9

6.1

25.4

6.0

n.a

24.9

20.1

6.5

31.3

%

52.2

1.2

22.6

17.9

30.5

9.9

30.9

17.3

1.2

10.8

33.9

36.4

52.2

16.8

43.1

17.8

12.7

3.7

34.6

2.5

n.a

43.1

31.3

5.6

21.0

%

97.3

30.5

70.3

78.5

66.8

84.6

65.7

77.2

97.3

82.5

56.8

51.4

30.5

81.5

46.7

77.8

83.2

90.7

52.1

92.0

n.a

45.6

57.2

88.6

60.1

%

30.3

8.6

15.9

16.9

22.5

11.6

17.5

21.1

30.3

10.3

10.4

15.4

9.6

13.0

9.8

20.7

25.0

19.6

8.9

13.8

n.a

8.6

9.7

22.5

12.3

%

203,997

342,121

115,919

290,996

451,447

300,709

167,651

284,759

n.a

123,292

139,600

596,688

40,910

Rp

Per Kapita

177,532

222,890

115,919

400,661

381,971

386,503

419,398

409,115

490,111

1,385 8,054,130

1,218 8,013,220

225.0 1,369,266

23.8

60.9

41.3

91.6

30.6

47.7

60.7

83.5 1,369,266

27.7

30.9

32.8 1,139,253

36.4

27.2

55.3

103.0

225.0

92.7

28.7

46.6

n.a

23.8

42.0

90.3

166.6

Rp mil

Belanja Belanja Belanja % Infra Total Pegawai Barang Modal / Total Infrastruktur & Jasa Belanja

INFRASTRUKTUR

Komposisi belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut sektor dan jenis belanja tahun 2006

Provinsi NAD

No

Tabel C.10

8,944

7,590

899

209

361

245.1

407.1

263.3

273.4

287.2

275.3

269.7

296.3

213.1

379.5

209.1

562.2

496.8

899.4

473.5

322.6

337.4

267.6

278.2

432.2

400.7

1,354.9

Rp mil

BELANJA

TOTAL


LAMPIRAN

45

46

LAMPIRAN

%

48.7

45.8

58.9

62.6

46.2

46.3

50.2

48.8

15.2

66.1

Kab. Aceh Selatan

Kab. Aceh Singkil

Kab. Aceh Tengah

Kab. Aceh Tenggara

Kab. Aceh Timur

Kab. Aceh Utara

Kab. Bireuen

Kab. Pidie

Kab. Simeuleu

Kota Banda Aceh

Kota Sabang

Kota Langsa

Kota Lhokseumawe

Kab. Aceh Jaya

Kab. Nagan Raya

Kab. Aceh Barat Daya

Kab. Gayo Lues

Kab. Aceh Tamiang

Kab. Bener Meriah

Rata-rata Kab/Kota

Minimum Kab/ Kota

Maximum Kab/ Kota

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

%

77.2

11.2

37.9

25

54

11

32

30

25

24

33

47

33

16

55

62

77

38

27

40

30

35

55

46

177

Rp mil

5,822,259

5,778,873

1,617,546

114,758

275,184

228,545

227,269

153,681

275,162

238,391

417,127

154,391

239,512

1,617,546

184,099

206,264

114,758

173,684

154,822

123,558

158,753

242,970

198,704

180,189

183,201

306,247

43,385

Rp

Per Kapita

84.8

10.9

69.5

79.2

57.7

58.3

71.8

76.3

58.9

67.4

77.1

72.4

84.8

10.9

84.0

79.8

76.6

66.4

45.6

81.1

73.1

80.9

84.5

71.8

48.3

%

Belanja Pegawai


972

14.1

3.9

8.1

8.2

8.5

3.9

8.6

7.3

5.5

5.4

10.4

14.1

6.0

7.1

7.7

11.0

5.5

8.5

7.1

8.7

8.5

8.4

10.5

9.5

6.0

%

Total Kab/Kota + Provinsi

59.3

18.4

35.0

35.7

41.9

48.4

37.2

21.9

50.0

25.2

22.7

32.3

42.0

59.3

22.5

18.4

28.2

38.6

35.4

34.7

48.6

33.2

30.6

28.1

27.0

795

31.8

9.8

16.2

14.1

20.8

10.4

16.5

31.8

9.8

12.2

18.3

20.4

10.7

25.6

11.9

15.4

17.5

18.6

18.7

16.6

11.9

15.1

10.5

14.3

KESEHATAN Belanja % Total Modal Kesehatan/ Kesehatan Total Belanja

Total Kab/Kota

37.4

41.2

40.2

47.4

47.3

15.2

65.6

66.1

54.3

42.8

39.5

51.7

58.9

Kab. Aceh Besar

57.6

Kab. Aceh Barat

29.0

%

44.1

Belanja Barang & Jasa

Belanja Pegawai

2

Provinsi NAD

Prov/Kabupaten/ Kota

29.0

3.1

10.7

4.0

24.5

16.9

11.2

17.1

7.2

14.4

8.3

6.7

5.2

9.8

6.0

9.9

13.6

18.0

29.0

5.1

3.2

3.1

6.4

5.6

15.6

%


79.2

6.6

19.8

16.8

17.8

24.8

17.0

6.6

33.8

18.2

14.6

20.9

10.0

79.2

10.0

10.3

9.7

15.7

25.4

13.7

23.8

15.9

9.1

22.6

36.1

%

%

36.0

12.0

24.0

23.8

24.8

15.5

24.2

25.5

12.6

25.9

27.0

19.4

30.3

12.0

33.7

35.2

17.9

25.8

21.0

24.9

19.6

25.9

36.0

23.6

9.3

2,737

2,466

251.1

27.8

117.4

72

157

45

91

104

58

116

86

64

166

28

241

197

251

115

80

114

70

108

189

115

271

Rp mil

2,221,102

348,897

708,407

667,638

660,397

614,621

776,659

837,391

952,957

741,240

623,509

2,221,102

930,653

348,897

505,829

556,194

503,866

373,587

467,975

695,462

456,937

556,427

626,513

758,698

66,544

Rp

8.0

8.8

24.2

1.7

9.5

6.4

6.0

7.8

4.3

5.2

1.7

4.5

14.8

24.2

18.1

2.1

11.5

8.1

2.8

16.0

9.8

7.9

11.2

11.5

18.2

%

Belanja % Total Per Kapita Belanja Modal Pendidikan/ Pendidikan Pegawai Total Belanja

PENDIDIKAN

30.7

0.8

9.2

19.3

30.7

6.1

6.4

16.3

0.8

6.2

4.2

4.8

9.1

5.4

3.8

15.9

13.2

5.5

24.7

3.2

5.7

4.8

3.2

4.5

9.8

%


97.4

63.2

81.2

74.2

63.2

86.1

89.3

78.6

97.4

89.3

81.0

70.9

72.8

92.5

84.7

76.0

84.0

78.5

65.4

88.9

83.2

83.7

78.6

87.5

81.3

%

Belanja Modal

39.1

8.3

16.4

14.9

22.7

16.2

20.5

23.9

35.5

17.4

11.1

9.3

11.7

9.2

8.4

16.4

39.1

8.3

15.6

13.7

9.8

8.7

10.8

20.5

21.6

%

% Infra / Total Belanja

2,519

1,889

548.7

21.2

89.9

45

144

47

77

97

163

78

36

31

64

21

60

91

549

37

59

62

35

36

56

100

631

Rp mil

2,678,425

120,195

563,318

417,214

605,739

640,026

657,567

784,072

2,678,425

499,892

256,871

1,068,395

360,541

266,456

125,847

258,267

1,100,847

120,195

346,745

381,531

229,453

186,199

187,274

658,120

154,827

Rp

Total Per Kapita Infrastruktur

INFRASTRUKTUR

Komposisi belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di Aceh menurut sektor dan jenis belanja tahun 2007

1

No

Tabel C.11

TOTAL

13,013

10,089

1,405

231

480

303

632

289

375

407

461

447

320

331

547

231

716

559

1,405

446

382

456

356

415

524

487

2,924

Rp mil

BELANJA



Keluaran-keluaran dalam sektor sosial Tabel C.12 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Persentase penduduk miskin (dalam %) menurut kabupaten/kota di Aceh

Kabupaten/Kota Kab. Simeulue Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Bireuen Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa

21 Kota Lhokseumawe Prov. NAD

2004 34.3 28.9 27.6 23.9 30.0 27.9 35.7 29.9 35.2 29.3 34.2 28.0 32.4 25.2 35.9 31.6 8.9 31.5 15.3

2005 34.1 29.2 27.0 24.6 30.0 27.7 35.5 29.4 36.0 29.7 35.9 28.3 34.0 24.5 36.2 31.3 28.8 8.4 29.8 15.0

2006 33.8 28.4 24.6 23.6 29.9 26.7 34.5 28.7 35.3 29.1 35.0 28.3 33.5 23.9 35.3 30.4 28.0 8.3 28.6 14.0

15.0 28.5

15.9 28.7

14.3 28.3

Sumber: BPS.

Tabel C.13

Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya

Rasio guru-siswa (STR) menurut kabupaten di Aceh SD (%) 2004/2005 2005/2006 18.4 17.2 31.5 30.3 26.3 22.3 12.4 21.5 103.0 25.3 13.4 16.8 24.0 19.7 16.4 13.6 16.7 19.3 20.6 26.9 24.4 26.9 28.5 24.1 24.4 29.8 18.2 19.9 18.2 20.8 11.4 19.8

SMP (%) 2004/2005 2005/2006 15.1 12.4 21.3 24.4 27.2 21.6 4.7 20.9 67.5 16.3 16.8 15.5 27.9 23.6 52.1 8.5 19.7 16.2 16.5 15.2 30.7 17.0 15.5 24.5 42.7 27.2 6.0 n.a 20.5 21.5 23.0 22.7

SMA (%) 2004/2005 2005/2006 43.3 31.7 18.1 30.0 22.6 30.7 25.1 28.3 82.0 24.1 17.7 21.6 36.4 12.6 3.9 12.6 21.3 17.7 16.7 19.0 32.7 19.0 31.7 31.2 24.0 18.7 151.9 25.0 46.2 26.2 23.4 18.5

LAMPIRAN

47


Bener Meriah Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Rata-rata Minimum Maksimum

SD (%) 2004/2005 2005/2006 10.2 23.7 7.7 10.7 14.5 9.9 19.7 19.4 25.2 17.2 23.1 20.7 7.7 9.9 103.0 30.3

SMP (%) 2004/2005 2005/2006 n.a n.a 4.2 33.2 10.7 5.3 36.3 19.1 25.8 22.1 24.2 19.3 4.2 5.3 67.5 33.2

SMA (%) 2004/2005 2005/2006 24.4 9.8 17.5 29.9 18.2 11.1 13.6 23.4 18.4 22.2 32.8 22.1 3.9 9.8 151.9 31.7

Sumber: BPS, Aceh Dalam Angka.

Tabel C.14

Persentase siswa SMU yang lulus UAN tahun 2007/2008

Kabupaten/Kota Aceh Tamiang

30.16

Nagan Raya

42.44

Aceh Besar

43.18

Aceh Barat

48.20

Aceh Timur

50.03

Aceh Jaya

64.87

Simeulue

65.32

Langsa

68.00

Sabang

72.04

Aceh Selatan

72.31

Pidie Jaya

74.60

Aceh Utara

78.75

Bener Meriah

80.08

Pidie

80.27

Aceh Barat Daya

81.31

Bireuen

84.16

Aceh Tenggara

85.82

Banda Aceh

89.51

Lhokseumawe

89.71

Aceh Singkil

89.81

Gayo Lues

90.50

Aceh Tengah

92.31

Subulusalam

96.42

Rata-rata

72.60

Minimum

30.16

Maksimum

96.42

Sumber: Dinas Pendidikan Aceh.

48

%

LAMPIRAN


Tabel C.15

Indikator kesehatan terpilih menurut kabupaten/kota di Aceh tahun 2007 Tingkat kematian bayi (%)

Kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan profesional (%)

Cakupan imunisasi BCG (%)

Simeulue

0.09

89.52

91.21

Aceh Singkil

0.24

71.37

76.66

Aceh Selatan

0.58

61.00

69.26

Aceh Tenggara

1.43

84.63

92.96

Aceh Timur

0.16

86.44

78.14

Aceh Tengah

1.63

79.02

97.49

Aceh Barat

0.45

73.57

83.97

Aceh Besar

0.74

86.94

97.97

Pidie

0.76

94.19

89.80

Bireuen

0.33

88.16

102.66

Aceh Utara

0.25

87.09

95.15

Kabupaten/Kota

Aceh Barat Daya

1.06

61.35

76.17

Gayo Lues

0.38

86.97

49.14

Aceh Tamiang

0.36

76.54

94.81

Nagan Raya

0.20

73.05

55.52

Aceh Jaya

0.41

80.73

59.26

Bener Meriah

1.10

75.47

181.70

Banda Aceh

0.14

89.18

94.15

Sabang

1.59

78.66

96.50

Langsa

0.86

85.17

92.38

Lhokseumawe

0.26

88.65

96.21

Rata-rata

0.62

80.84

89.10

Minimum

0.09

61.00

49.14

Maksimum

1.63

94.19

181.70

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh.

LAMPIRAN

49


Tabel C.15.

Persentase jalan raya di kabupaten/kota dengan kondisi buruk 2004 (%)

2005 (%)

2006 (%)

Simeulue

33.5

59.4

59.7

Aceh Singkil

71.7

54.6

59.1

Aceh selatan

26.1

22.9

23.3

Aceh Tenggara

0.0

30.7

30.7

Aceh Timur

7.4

11.9

11.9

Aceh Tengah

35.9

49.7

49.7

Aceh Barat

49.1

55.2

55.2

Aceh Besar

5.5

10.9

10.9

Pidie

0.1

33.2

33.2

34.1

29.4

29.4

0.0

21.2

21.2

Aceh Barat Daya

29.6

43.8

43.8

Gayo Lues

41.3

50.8

50.8

Aceh Tamiang

25.5

1.5

1.5

Nagan Raya

27.9

92.7

92.7

Aceh Jaya

1.8

92.6

92.6

Banda Aceh

1.5

16.9

16.9

Sabang

31.3

6.9

32.7

Langsa

0.0

32.7

32.7

Lhoseumawe

0.0

1.1

1.1

33.7

33.7

Kabupaten/Kota

Birueen Aceh Utara

Bener Meriah Sumber: BPS, Aceh Dalam Angka.

50

LAMPIRAN


Referensi Badan Pusat Statistik (BPS). Maret 2008. Jakarta, BPS. Pemerintah Aceh. Qanun No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus _____. Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Keputusan Menteri Keuangan No. 556 tahun 2000 tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus. _____. 2006. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. _____. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 56/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008 _____. 2001. Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. _____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah. _____. 2003. Permendagri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah _____. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. _____. 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. _____. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. World Bank. 2006. Aceh Public Expenditure Analysis: Spending for Reconstruction and Poverty Reduction. Jakarta _____. 2007. Indonesia Public Expenditure Review: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities.

REFERENSI

51

MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI KELUARAN YANG LEBIH BAIK DI DAERAH OTONOMI KHUSUS


APEA

MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI KELUARAN YANG LEBIH BAIK DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

Recommend Documents