untuk Indonesia yang Lebih Baik

Menyemai Gagasan

untuk Indonesia yang Lebih Baik Perkumpulan Prakarsa

2004-2008

Civil Society for a Better Indonesia

Menyemai Gagasan Untuk Indonesia yang lebih baik Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008

Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008

Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

1

LAPORAN PUBLIK PERKUMPULAN PRAKARSA

2004-2008

Daftar isi Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

4

Pengantar Dari Pengurus Harian

5

Pengantar Ringkas Mengenai Prakarsa - Dari Ide Menjadi Lembaga - Bagaimana Prakarsa Bekerja

12

Menyemai Gagasan: Kerja-kerja Prakarsa - Globalisasi, - Peran Negara - Peran Masyarakat Sipil - Desentralisasi

21

Membagi Gagasan: Publikasi Dan Komunikasi - Publikasi - Website

25

Refleksi Dan Langkah Ke Depan - Refleksi - Langkah Ke Depan

27

Mereka Yang Berada Di Prakarsa

29

Partner Prakarsa - Daftar Partner - Sambutan, Tanggapan Dan Kritik

35

2

Profil Keuangan




2004-2008 Kata Pengantar Badan Pelaksana Harian

Sugeng Bahagijo Acting Executive Director 1 November 2008 - 31 Mei 2009



3


2004-2008 Kata Pengantar Badan Pengurus

Bagus Giripurwo Ketua Badan Pengurus

kerja-kerja Perkumpulan Prakarsa selama ini. Laporan ini menyajikan gambaran dan ringkasan atas perjalanan aktivitas dan capaian Perkumpulan Prakarsa selama empat tahun terakhir (2004-2008). Tentu masih banyak mimpi yang belum dapat kami wujudkan hingga saat ini, karena itu, dukungan semua pihak baik yang selama ini telah bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa, maupun seluruh komponen stakeholders potensial lainnya, menjadi hal yang amat kami harapkan. Harapan kami, hubungan dan kerjasama yang telah terjalin baik ini dapat terus dijaga dan dikembangkan, sebagai dukungan kepada kami untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami yang lain menuju Indonesia yang lebih baik. Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas dukungan dan kepercayaan seluruh lembaga donor, komunitas masyarakat sipil, akademisi, lembaga-lembaga riset, pemerintah, dan seluruh komponen lain masyarakat Indonesia yang selama ini telah membina kerjasama dan hubungan yang amat baik dengan Perkumpulan Prakarsa, sehingga Perkumpulan Prakarsa dapat menapaki perjalanannya meski masih jauh dari tujuan mimpinya. Semoga Perkumpulan Prakarsa dapat terus bekerja sekaligus memberikan manfaat menuju Sebuah Masyarakat Sipil yang Inovatif dan Berpengaruh, yang mampu mendorong/memberi dampak pada perubahan yang lebih baik pada negara dan bangsa ini dalam upaya Pencapaian Keadilan Sosial yang dicita-citakannya.

4



TENTANG PERKUMPULAN PRAKARSA

Dari Ide ke Perkumpulan Organisasi Non Pemerintah adalah terjemahan Indonesia untuk non governmental organization sementara organisasi masyarakat sipil, terjemahan bahasa Indonesia untuk Civil Society Organization, keduanya sering dipakai bergantian. Di dalam tulisan ini, yang akan dipakai adalah organisasi non pemerintah untuk menunjukkan keberjarakannya dengan pemerintah, dan, untuk mempermudah penulisan, akan disebut dengan singkatan Indonesianya, Ornop.

G

erakan sosial di Indonesia pernah sangat

Bila diamati lebih dekat, demokratisasi di Indonesia

didominasi oleh aktivitas organisasi non

sesungguhnya baru mencapai tahap prosedural dan

pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.

pelembagaan formal, itu pun terancam luar dalam.

Terpasungnya partai-partai politik di era otoriter Orde Baru,

Demokrasi prosedural ditandai kehadiran lembaga dan

eksklusifnya lembaga akademik, dan tumpulnya kritik pers

aturan main yang tampak demokratis tapi sesungguhnya

menyebabkan Ornop menjadi saluran favorit untuk

operasinya masih didominasi oleh elit terdidik, sementara

merumuskan dan mengartikulasikan kepentingan

kalangan yang lebih luas, belum cukup mampu

masyarakat. Mundurnya Soeharto dan terpaan krisis

mengartikulasikan kepentingannya melalui mekanisme

ekonomi membuat sumbatan politik mengendur, era multi

kelembagaan yang ada. Bila dibiarkan, demokratisasi

partai datang, pers pun kian bebas menyuarakan kritik

prosedural ini bisa berbalik arah menjadi tunggangan lahirnya

terhadap penguasa. Masyarakat kini punya lebih banyak

oligarki. Disebut terancam dari dalam, karena era kebebasan

pilihan dalam menyuarakan kepentingannya. Kebutuhan

secara ironis telah menguatkan segmentasi primordial di

akan advokasi Ornop pun menurun. Pesona Ornop

dalam masyarakat, sementara ancaman dari luarnya adalah

memudar. Apakah, dengan demikian, ini saatnya Ornop

agresifnya unit-unit ekonomi transnasional dalam

menutup bukunya dari lembar sejarah gerakan sosial di

mempengaruhi penyusunan kebijakan di negeri ini.

Indonesia?

Kerentanan demokrasi ini semakin mencemaskan bila melihat



5


2004-2008 TENTANG PERKUMPULAN PRAKARSA

hukum yang diharapkan bisa mengawalnya, belum banyak berubah, sistemnya masih rawan kecurangan. Demi menjaga kedaulatan dan sumber-sumber kesejahteraan warga sambil tetap menjaga kohesivitas sosial, penting sekali untuk terus mengupayakan pembesaran lapisan masyarakat yang melek akan hak-hak sosial politik ekonominya. Masyarakat yang terdidik baik diharapkan mampu mendorong demokrasi prosedural mencapai tahap demokrasi

Formasi Awal Prakarsa Tahun 2005

substantive, demokrasi yang secara esensial bekerja untuk

dokumentasi dan akumulasi pengetahuan sistematis yang

semua kalangan. Warga yang sadar hak, akan lebih siap

dihasilkannya sedikit sekali. Institusi pendidikan resmi yang

melakukan tawar menawar dengan kekuatan ekonomi mana

ada juga tak jauh beda. Karena lebih sibuk menggelar

pun. Dari warga yang terdidik dan sadar hak, toleransi dan

pengajaran, fungsi riset mereka kedodoran. Akibatnya kalau

penghargaan terhadap sesama lebih mudah diharapkan.

pun ada ide inovatif dari kampus, substansinya tidak signifikan, berputar di pinggir, karena tidak berkompetisi

Lahan untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar. dengan ide-ide arus utama. Akibatnya saat hendak dipakai Advokasi belum selesai. Ornop belum perlu menutup untuk melakukan analisis dan advokasi, ide-ide dari Indonesia kantornya, tapi cukup mereposisi dan merevitalisasi metode ini masih harus banyak ditambal dengan data dan analisa dan sasaran advokasinya. Advokasi direposisi, berarti Ornop impor. tidak lagi sendirian di depan mengupayakan perubahan, tapi kini berdiri sejajar, berkolaborasi kekuatan-kekuatan sosial

Inilah titik keprihatinan pangkal berdirinya Perkumpulan

lainnya, seperti institusi pendidikan dan organisasi

Prakarsa.

masyarakat. Advokasi direvitalisasi berarti, tidak cukup lagi

Para perintis Prakarsa, melihat bahwa kemarau gagasan dan

bersandar pada isu-isu standar demokratisasi yang relative

inovasi ini sangat berpengaruh dalam kerja Ornop karena

telah tercapai. Ornop kini harus menaikkan kapasitasnya,

legitimasi (dukungan) Ornop terletak dalam kemampuannya

membekali diri dengan pengetahuan teknis mengenai

memasok masyarakat dengan ide-ide inovatif tentang

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan

pembaruan dan kelembagaan transformatif. Secara umum,

kebijakan public yang lebih rinci, mendalam dan strategis.

kapasitas itulah yang menjadi sumber legitimasi, kredibilitas

Reposisi dan revitalisasi ini jelas memerlukan ide-ide inovatif

dan kepemimpinan Ornop di dalam masyarakat Indonesia.

tentang perubahan sosial. Masalahnya justru ada di sini.

Sebaliknya, kalau Ornop hanya muncul sebagai penganjur sikap kritis, namun reaktif dan miskin inovasi, maka legitimasi

Ide-ide inovatif biasanya datang dari kerja intelektual yang dan kredibilitas Ornop pun akan tergerus juga. Singkatnya, tekun dan rapi. Sementara aktivis gerakan sosial Indonesia tanpa gagasan-gagasan yang segar dan relevan, Ornop cenderung puas jadi pekerja sosial yang rajin, tapi tak cukup Indonesia akan gagal karena kehilangan legitimasinya. berminat berolah intelektual. Akibatnya, sekian puluh tahun perjalanan Ornop dalam gerakan sosial di Indonesia,

6

Berkaca pada sejarah lembaga-lembaga riset dunia, seperti




2004-2008

awal, menjadi Badan Pelaksana yang akan memutar roda organisasi sehari-hari. Para perintis ini kemudian berhasil pula mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh senior seperti Sri-Edi Swasono, Todung Mulya Lubis, Zumrotin K. Susilo, Methodius Kusumahadi, B. Heri Priyono,Tatag Wiranto, Klaus Schreiner dan Fillomeno St. Anna II. Para tokoh senior ini bersedia menjadi penasehat/panel ahli. Dukungan juga datang dari Rizal Ramli, meski tak ikut duduk jadi pengurus, tetap menyatakan dukungannya. Bentuk organisasi yang dipilih adalah Perkumpulan, dengan pertimbangan lebih demokratis dan terjaga akuntabilitasnya daripada bila berbentuk Yayasan. Setelah beberapa langkah persiapan lainnya, organisasi ini pun didaftarkan ke Notaris. Nama yang dipilih adalah Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif di singkat PRAKARSA dan dalam bahasa Inggris disebut Initiative for Welfare State and Alternative Development.

Prakarsa mendaftarkan diri secara resmi melalui Akte Notaris Publik, Nurul Larasati, SH No. 03 pada 31 Agustus 2004. Sekitar setahun kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-21.HT.01.03.TH.2005 yang melegalkan keberadaan Perkumpulan Prakarsa.

Dan Perkumpulan Prakarsa pun siap bekerja.

Bentuk organisasi Prakarsa adalah perkumpulan, dimana anggotanya berdiri sejajar dalam hal otoritas dan tanggungjawab, yang membedakannya dari Yayasan yang lebih hirarkis. Hanya saja, untuk mempermudah penulisan, nama Perkumpulan Prakarsa di sini selanjutnya hanya akan disebut sebagai Prakarsa.



7

VISI PERKUMPULAN PRAKARSA

VISI

PERKUMPULAN PRAKARSA

Sebuah Masyarakat Sipil yang Inovatif dan Berpengaruh, yang mampu mendorong/memberi dampak pada upaya Pencapaian Keadilan Sosial

8



MISI PERKUMPULAN PRAKARSA

MISI

PERKUMPULAN PRAKARSA

Prakarsa akan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar mampu menghasilkan ide-ide dan inovasi-inovasi serta memajukan kepemimpinan dari organisasi masyarakat sipil yang berpengaruh dalam upaya mendorong/memberi dampak pada upaya Pencapaian Keadilan Sosial



9


2004-2008

Bagaimana Perkumpulan Prakarsa Bekerja ? Bidang kerja

tantangan besar. Setelah Soeharto mundur, peran negara

Prakarsa percaya bahwa akar masalah Indonesia, termasuk

dalam menjamin kesejahteraan masyarakat tampak

komunitas Ornop Indonesia adalah langkanya ide dan

menyurut. Korporasi besar pelan-pelan mengambil alih.

gagasan, khususnya mengenai masalah kebangsaan.

Dengan tekanan globalisasi, mekanisme pasar, dalam wujud

Kemarau gagasan dan inovasi ini sangat berpengaruh dalam

privatisasi, pelan tapi pasti kian mendominasi kehidupan

kerja Ornop karena salah satu sumber legitimasi (dukungan)

bangsa ini. Ini bukanlah kabar yang menggembirakan.

Ornop terletak dalam kemampuannya memasok

Mekanisme pasar terbukti terlalu peduli pada masalah

masyarakat dengan ide-ide inovatif tentang pembaruan dan

pertumbuhan dan memandang pemerataan, keadilan dan

kelembagaan transformatif. Karena itu, Perkumpulan

kesejahteraan hanya merupakan dampak ikutan, bukan

Prakarsa menaruh kerjanya pada dua bidang aktivitas, yaitu:

bagian simultan apalagi prasyarat, dari pertumbuhan

1.

Produksi pengetahuan mencakup riset dan

ekonomi. Karena itu Prakarsa berpendapat alternatif dari

penyebaran pengetahuan yang disusun melalui proses

kecenderungan ini perlu dicari secara serius. Melalui diskusi

pembelajaran bersama (mutual learning)

intensif antara badan pendiri dan dewan pengurus dan

Pembangunan kapasitas mencakup pelatihan,

berbagai pihak yang dianggap kompeten, Perkumpulan

pendampingan teknis, fellowship dan fasilitasi jaringan

Prakarsa melihat setidaknya ada empat masalah besar yang

para pemangku kepentingan (stakeholders)

secara mendasar akan terus mempengaruhi pengembangan

2.

Indonesia menuju tatanan baru yang demokratis. Isu-isu

Menentukan isu

utama tersebut adalah:

Sebagai lembaga yang ingin mendorong produksi

(i)

Globalisasi

pengetahuan dan memperkuat kemampuan masyarakat sipil

(ii)

Peran negara;

dalam menganalisa dan mengadvokasi, Prakarsa perlu

(iii)

Peran Masyarakat Sipil; dan

menelaah dengan seksama jenis-jenis isu yang akan

(iv)

Desentralisasi;

didalaminya. Pada saat ini, Indonesia tengah dalam

10




2004-2008

Aktivitas Dengan pilihan bidang aktivitas seperti tersebut di atas, maka Prakarsa memprioritaskan diri untuk melakukan hal-hal berikut : ?

Mendorong diseminasi berbagai ide dan inovasi dari organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat di Indonesia melalui penyelenggaraan pelatihan tentang kemampuan dalam ilmu-ilmu sosial, pengalaman-pengalaman, dan praktekpraktek terbaik atas ide dan inovasi perubahan sosial, baik di Indonesia maupun di negara lain.

?

Melakukan penelitian dan pelatihan tingkat lanjut yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kecakapan, dan kemampuan para pimpinan dan staff Ornop dalam aspek penyusunan kebijakan dan manajemen

?

Memproduksi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan semangat dan kerja-kerja NGO

?

Mengembangkan jaringan riset dan studi dengan pusat-pusat riset di dalam dan luar Indonesia

Membangun Kemitraan Dalam bekerja Perkumpulan Prakarsa akan membangun jaringan kerja dan saling mengambil manfaat dengan : 1.

Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Indonesia

yang memfokuskan aktivitasnya dalam

area penganggaran, pelayanan publik, desentralisasi dan globalisasi 2.

Pemerintah Lokal/Daerah di Indonesia

3.

Pusat-pusat Kajian Akademik tentang HAM

4.

Staf dan para peneliti di departemen - departemen dan kementerian di tingkat pusat

Akuntabilitas Semua program kerja di atas disusun oleh Pelaksana Harian didasarkan atas pemetaan Prioritas yang telah disepakati bersama Badan Pengurus. Untuk menjamin akuntabilitas, Prakarsa membangun mekanisme berikut: ?

Semua program diharuskan mencantumkan indicator pencapaian aktivitas dan keluaran (activities and outputs)

?

Pemeriksaan laporan keuangan secara berkala (financial accountability).

?

Monitoring program (audit)

?

Rapat Rutin Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.



11


2004-2008

Menyemai Gagasan:

Kerja-kerja Prakarsa Globalisasi:

Atur Ulang Tata Kelolanya Proyek dan aktivitas + Reclaiming Globalization; Expanding The Voice of Indonesia in the Governance of IFIs + Audit on Globalization, Strengthen the Voice of Indonesia in the Governance of International Financial Institutions (IFIs)

G

lobalisasi ekonomi terus melaju, meluas dan mendalam. Melalui perjanjian WTO, dalam program-program IMF dan Bank Dunia dan juga dalam perjanjianperjanjian liberalisasi ekonomi regional seperti AFTA dan ASEAN, globalisasi

ekonomi merasuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Program-program liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang dipromosikan globalisasi memang dapat memperlemah otoritas negara demi masuknya modal internasional, di sisi lain, globalisasi juga menyediakan kesempatan

Bagaimana membuat globalisasi menguntungkan bagi Indonesia dan Negara berkembang lainnya? Reformasi seperti apa yang dapat diusulkan untuk tata kelola dan kelembagaannya?

bagi terciptanya jaringanjaringan sosial di kalangan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat Kiri - Kanan : Nana Sutresna & Ali Alatas, anggota Prominent Persons Group dalam Program “Audit Globalisasi”

regional dan global.

Dengan demikian, globalisasi datang bagai pisau bermata dua, membawa ancaman sekaligus peluang.

Persyaratan wajib dan pendukung seperti apa yang harus tersedia agar bisa meraih manfaat (globalisasi) dan bagaimana kita mendapatkannya?

Prakarsa sendiri melihat, globalisasi sebagai satu arus sejarah yang terkendali. Pemegang

12



Diskusi Akhir “Audit Globalisasi”, Jakarta 10 April 2008

kendalinya ada pada lembaga dan forum ekonomi global

Dari rangkaian kegiatan tersebut, Prakarsa berhasil mencapai

seperti World Trade Organization (WTO), World Bank, IMF

beberapa hal berikut:

dan BIS. Sejauh ini, globalisasi lebih memberi manfaat bagi negara-negara ekonomi maju karena mereka memang aktif

?

basis pengetahuan yang dimiliki tentang tata kelola

dalam penyusunan aturan main di dalam tata kelola

globalisasi dan kesepakatan antar berbagai

globalisasi, sementara negara-negara berkembang,

stakeholder akan pentingnya tindak lanjut dari

termasuk Indonesia, cenderung berada di tepi, pasif dan

aktivitas yang telah dilakukan

karenanya kurang mau dan mampu mengenali karakter tata kelola globalisasi ini dan meraih manfaat darinya. Keadaan

Membangun kesadaran akan masih terbatasnya

?

Mendorong pendalaman pengetahuan tentang

ini tentu saja tak bisa dibiarkan. Agar Indonesia tak terus

globalisasi, baik di kalangan Ornop maupun

berada di tepi, Prakarsa mengajak para pihak untuk

pemerintah, untuk bisa digunakan sebagai bahan

memahami cara kerja globalisasi dengan lebih mendalam.

belajar bersama dalam memahami isu tata kelola

Bagian vital yang harus dicermati dari globalisasi ada pada

dalam globalisasi

mekanisme pengambilan keputusannya. Dalam forum-forum

Hasil kerja tahap pertama ini (reclaiming globalization)

globalisasi seperti WTO, dan peran Lembaga-lembaga

kemudian dilanjutkan dan dipertajam pada tahap selanjutnya

Keuangan Internasional (International Financial

(audit on globalization), berupa pembentukan eminent

Institutions/IFIs), seperti IMF, World Bank dan WTO dan BIS

persons group untuk menyusun Proposal Indonesia bagi

sangatlah vital. Dengan memahami lembaga-lembaga ini,

pembaruan tata kelola globalisasi. Pada tahapan ini Prakarsa

negosiasi dalam globalisasi akan menjadi lebih mudah. Inilah

berhasil menggandeng sejumlah tokoh yang sangat

pintu masuk, bila Indonesia ingin bisa memperluas dan

kompeten di bidang tata kelola globalisasi. Mereka

memperdalam perannya dalam globalisasi.

diantaranya adalah Nana Sutresna (Diplomat Senior),

Untuk keperluan itu, Prakarsa telah mengundang para pihak di Indonesia untuk berbagi dan memperdalam pengetahuan mereka mengenai tata kelola lembaga-lembaga keuangan internasional. Para pihak itu mulai dari sesama Ornop hingga unsur pemerintah dari berbagai kementerian terkait.

Moeslim Abdurrahman (peneliti senior) dan Aleksius Jemadu (ketua jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung). Kelompok inti ini diperkuat oleh Panca Pramudya (peneliti ekonomi non-mainstream), Prabowo (peneliti senior), Arrmanatha Nasir (staff senior Departemen Luar Negeri), dan Dian Ediana Rae (staff senior

Perkumpulan Prakarsa lalu memfasilitasi serangkaian

di Bank Indonesia). Dari eminent person group ini tersusunlah

kegiatan seperti: penulisan kertas kerja oleh aktivis Ornop

risalah Global Audit Report dari Indonesia yang didalamnya

(tentang dampak kerja lembaga keuangan internasional

berisikan usulan Indonesia mengenai perubahan tata kelola

terhadap layanan publik di Indonesia di sektor sumber daya

dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World

air dan restrukturisasi sektor energi) dan pemerintah (tentang

Bank, IMF dan WTO dan langkah-langkah memperkuat

tata kelola lembaga keuangan internasional), survey persepsi

diplomasi ekonomi Indonesia.

stakeholders mengenai lembaga keuangan internasional, pertemuan multi-stakeholders untuk memetakan masalah-

Melalui upaya-upaya di atas, Prakarsa berharap dapat

masalah tata kelola globalisasi, dilanjutkan penulisan position

membantu memperjelas dan memperkuat posisi diplomasi

paper masyarakat sipil mengenai tata kelola globalisasi.

ekonomi Indonesia dalam arena globalisasi.



13


Peran Negara :

Mencari Yang Kuat Sekaligus Demokratis Proyek dan aktivitas Riset Makro tentang Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial

Apa peran yang harus diambil pemerintahan baru untuk memastikan demokratisasi sekaligus mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya?

Instrumen apa saja yang mesti dikembangkan?

Pembaruan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan?

14




disesuaikan dengan prinsip pasar bebas. Di Indonesia, penataan piranti dan prosedur demokrasi kemudian berasosiasi dengan liberalisasi dan privatisasi. Pemenuhan hak-hak sipil dan politik oleh negara kemudian seolah terpisah dari penjaminan hak-hak sosial dan ekonomi warga (Triwibowo, 2006). Kecenderungan ini tentu bukanlah kabar baik untuk jaminan sosial ekonomi di Indonesia. Pasar bukanlah lembaga yang cukup peduli pada masalah ketidakadilan dan kemiskinan. Bila pasang naik neoliberalisme ini dibiarkan menggerus fungsi-fungsi strategis Rountable Discussion “Partai Politik Tanpa Partai politik Kesejahteraan”,13 Mei 2008

negara, ketidakadilan dan kemiskinan akan terus menggerogoti sendi-sendi bangsa ini.

state bagi pengembangan sistem kesejahteraan sosial di negara-negera berkembang, baik di Amerika Latin, Asia

Untuk membendung pasang naik neo-liberalism ini, Prakarsa mencoba mendalami gagasan Negara kesejahteraan. Membayangkan Negara kesejahteraan memang gampang menggiring pada asosiasi memperkuat negara, suatu pendekatan yang dihindari jauh-jauh oleh masyarakat sipil pada masa orde baru, karena memang, pada saat itu, negara tampil sebagai sosok yang menindas. Tapi saat ini

Timur dan Asia Tenggara. Dari riset tersebut, Prakarsa telah mengidentifikasi seperangkat faktor kunci (series of enabling factors) bagi pengembangan model alternatif atau reformasi sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Faktor yang berperan penting bagi pengembangan sistem kesejahteraan sosial berbasis peran aktif negara itu terdiri dari:

pandangan klasik ini harus dipikirkan kembali, karena konteksnya sudah jauh berubah. Indonesia berada di tengah

+

Basis politik Penyelenggaraan negara kesejahteraan

arus deras globalisasi ekonomi yang sangat mendorong

membutuhkan adanya basis pendukung politik yang

privatisasi di segala bidang. Bila dibiarkan tanpa pembanding

berbagi visi yang sama tentang bagaimana seharusnya

arus globalisasi ekonomi ini akan mengancam jaminan

negara berperan melayani dan melindungi warganya

kesejahteraan untuk semua kalangan. Negara diperkuat

birokrasi, tata kelola pemerintahan

bukan untuk kembali menjadi otoritarian seperti dulu, tapi direposisi agar lebih berfokus dan presisi pada aspek

+

Visi negara kesejahteraan yang telah disepakati secara

perlindungan hak-hak sosial ekonomi warganya. Lagi pula

politik akan mubazir bila visi tersebut tak bisa

Negara kini tidak lagi dimonopoli hanya oleh satu kekuatan

diterjemahkan oleh kalangan birokrasi menjadi tata

seperti dulu, Negara kini jadi relatif terbuka untuk

kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

diperebutkan fungsinya oleh kekuatan-kekuatan politik

kerangka pembiayaan makro

karena adanya multipartai. Prakarsa secara sistematis mencoba melakukan eksplorasi

+

Tata kelola bervisi kesejahteraan membutuhkan

dan penggalian terhadap model-model alternatif peran

topangan kerangka pembiayaan yang memadai agar

negara dan masyarakat sipil dalam mengembangkan sistem

bisa berkelanjutan dan mencegahnya jadi proyek sosial

kesejahteraan sosial sebagai jawaban atas tantangan gejala

mercusuar rezim penguasa

demokrasi neo-liberal di Indonesia. Riset yang dijalankan Prakarsa menganalisa pengalaman empirik dan capaian-

Faktor-faktor kunci ini masih harus dikaji lebih lanjut

capaian negara-negara Eropa dalam mengembangkan sistem

keberadaannya untuk menguji kelayakan (feasibility) model

kesejahteraan sosial di bawah kerangka welfare state. Riset

alternatif tersebut di Indonesia.

ini juga melakukan kajian awal terhadap relevansi welfare



15


Peran Masyarakat Sipil:

Merintis Kepemimpinan Sosial Baru Proyek dan Aktivitas:

+ + + +

Riset tentang Gerakan Sosial Pengembangan forum berbagi pengetahuan Pelatihan Kepemimpinan Pemberdayaan Komisi Anggaran untuk anggaran yang berpihak pada kaum miskin

O

rnop Indonesia pernah punya cerita gemilang dalam mengawal demokratisasi di Indonesia. Misalnya saja penyelenggaraan bantuan hukum, advokasi terhadap pelanggaran HAM, gerakan anti korupsi

Strategi apa yang harus dikembangkan oleh

dan pemberdayaan perempuan. Pada masa-masa itu, Ornop berada di garis

masyarakat sipil agar bisa

depan perintis perubahan. Kini, demokratisasi telah memasuki tahapan baru,

memanfaatkan peluang politik

pintu aspirasi dan mobilitas telah terbuka lebar. Akibatnya negara bukan lagi

yang dibukakan oleh

wilayah tertutup yang dikuasai elit terpilih, negara kini merupakan arena terbuka tempat berbagai kelompok kepentingan bersaing. Tahapan baru

demokrasi?

tengah bergulir ini membutuhkan pendekatan, strategi dan peran baru dari masyarakat sipil.

Pengaruh dan keterlibatan

Masyarakat sipil didorong untuk mengembangkan strategi campuran baru

seperti apa yang harus

dalam advokasinya terhadap Negara, dari mengawasi dari luar bergeser

dikedepankan?

menjadi ke mendukung di dalam secara kritis demi meningkatkan pengaruh mereka terhadap kebijakan dalam system demokratis. Meski belum cukup memberi solusi komprehensif, setidaknya riset menunjukkan perpektif baru atas problem kepemimpinan negara yang ada. Negara tidak lagi dijauhi, hanya perlu diberi tahu di mana tempat yang tempat: menjamin kebebasan sembari terus menjamin pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi warganya.

Workshop Jaringan Pertukaran Informasi ORNOP, Jakarta 16-18 Maret 2008

16




ditujukan pada peningkatan ketrampilan manajerial ataupun kecakapan teknis tertentu, namun lebih pada kemampuan untuk memahami perubahan dan menentukan arah gerakan masyarakat sipil. Impilikasi lain dari capaian ini adalah terbangunnya embrio jejaring pemimpin muda Ornop yang tersebar di 6 (enam) propinsi Menyepakati model engaged governance untuk mengembangkan pengaruh kebijakan (policy Training Pengembangan Kepemimpinan ORNOP, Bogor 26-29 Juni 2006

Prakarsa menggelar serangkaian

model tersebut, dan memfasilitasi

aktivitas bersama stakeholdersnya.

terbentuknya ruang belajar bagi

Bentuknya berupa riset bersama,

mereka untuk mengembangkan

pelatihan kepemimpinan dan

kapasitas melalui berbagai aktivitas

pendampingan. Tujuan dari

riset dan advokasi.

rangkaian aktivitas tersebut adalah

Dari serangkaian aktivitas di atas,

mencarikan model pembangunan

terkait dengan tema penelaahan

alternatif yang mengakar dan

peran baru masyarakat sipil,

kompatibel dengan Indonesia.

Prakarsa telah mencapai hal-hal

Model pembangunan alternatif

berikut:

yang dibayangkan Prakarsa itu akan

Merumuskan model awal forum-

berada di bawah kepemimpinan

forum pengembangan

masyarakat sipil dan bekerja bagi

kepemimpinan bagi para pemimpin

Perluasan Sistem Kesejahteraan

muda Ornop. Model yang

Sosial di Indonesia. Model alternatif

dikembangkan lebih

itu juga diharapkan akan mampu

menitikberatkan pada

menciptakan generasi baru

pengembangan visi dan

pemimpin masyarakat sipil

kemampuan merumuskan posisi

Indonesia yang memiliki kapasitas

stratejik untuk mendukung proses

dalam memformulasi dan

konsolidasi demokrasi. Metode-

mengimplementasikan model-

metode yang dikembangkan tidak

influence) masyarakat sipil dalam sistem kesejahteraan sosial, baik di tingkat nasional melalui pembentukan Jejaring Pertukaran Informasi (JPI) sebagai national issues network maupun di tingkat lokal dengan eksplorasi model welfare district. Welfare district adalah model pengembangan sistem kesejahteraan sosial yang melibatkan sinergi antara aktoraktor masyarakat sipil dan negara di tingkat sub-nasional. Model ini disepakati oleh para stakeholder learning workshop Prakarsa sebagai terobosan untuk mengatasi besarnya hambatan struktural yang mungkin dihadapi bagi reformasi sistem kesejahteraan sosial di tingkat makro-nasional. Di sisi lain, keberadaan issue network berskala luas bisa menjadi modal awal bagi

Engaged governance adalah forum serta proses yang memfasilitasi peran serta kapital sosial yang dimiliki masyarakat sipil ke dalam proses pengelolaan pembangunan di suatu tingkat pemerintahan. Forum atau proses ini memampukan pengarusutamaan 'voice' dari masyarakat sipil ke dalam perumusan kebijakan publik. Lihat Katsiaouni, O. 2003. Decentralization and Poverty Reduction : Does It Work? Paper dalam Fifth Global Forum on Reinventing Government. UNDP, UNCDF, WBI, dan UN-DESA. Mexico City.



17


2004-2008

akses masyarakat sipil ke dalam proses politik perumusan kebijakan. Pencapaian ini masih jauh dari memuaskan. Untuk menyempurnakannya, Prakarsa akan melakukan halhal berikut

?

Pematangan konsep welfare district di beberapa lokalitas (kabupaten/kota) terpilih melalui riset-riset aksi untuk memetakan peluang bagi engaged governance di tingkat lokal. Proses pada fase pertama telah berhasil mengidentifikasikan beberapa lokalitas yang potensial bagi pengembangan model tersebut, seperti di Kabupaten Kupang, Kota Makassar, maupun Kabupaten Kulon Progo.

?

Memfasilitasi proses pengembangan Jaring Pengembangan Isu Nasional (national issue network) menjadi jejaring (perumus) kebijakan nasional (national policy network). Jejaring ini

Stone et al dan Kingdon dalam Neilson (2001) mendefinisikan policy network sebagai 'jejaring yang mantap dari beragam aktor kebijakan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, yang terhubung erat dengan proses perumusan kebijakan dalam satu area kebijakan tertentu'. Pollard, A dan Court, J. 2005. How Civil Society Organisations Use Evidence to Influence Policy Processes : A literature review. ODI Working Paper 249. ODI. London Kingdon dan Stone et al dalam Neilson, S. 2001. IDRC-Supported Research and Its Influence on Public Policy : Knowledge Utilization and Public Policy Processes – A literature Review. Evaluation Unit IDRC

Roundtable Discussion 1 Riset Gerakan Perempuan, Jakarta, 4 Agustus 2006

18




Desentralisasi:

Bukan Sekedar Membantu Kaum Papa Profil Proyek Riset tentang aspek politik dari reformasi kebijakan dalam era desentralisasi di dua kota

Bagaimana memastikan desentralisasi memberdayakan masyarakat dan mendorong pemerintah lebih akuntabel?

Mekanisme seperti apa yang diperlukan untuk membuat desentralisasi efektif untuk memberdayakan kaum papa?

Konefrensi Prakarsa tentang “Kebijakan Sosial di Era Desentralisasi”, Jakarta 27-28 Juni 2007



19


2004-2008 Kajian ini menggunakan kerangka power analysis yang berusaha mengkaji hubungan dan pembagian kekuasaan antar aktor dalam penyusunan, penetapan dan penggunaan anggaran pro-poor pada dua kota tersebut. Aktor dan kekuatan politik yang dimaksud di sini tidak hanya yang ada di sektor formal, seperti eksekutif dan legislatif, tapi juga di sektor informal, seperti kelompok-kelompok kepentingan dan primordial yang ada di level warga. Riset di kedua kota menemukan hal yang mirip, desentralisasi telah memberi jalan bagi masuknya isu populis ke kancah politik: perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sayangnya kebijakan tersebut tidak sungguh berakar dari bawah, tapi lebih merupakan komoditas politik. Hal itu terindikasi dari masih terputusnya antara penjaringan aspirasi dengan penetapan anggaran dan lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya pemantauan. Suara eksekutif masih sangat dominannya dalam menentukan desain kebijakan, implementasi terancam tak optimal karena masih minimnya

Konfrensi Prakarsa Tentang Kebijakan Sosial di Era Desentralisasi, Keynote Speaker : Wakil Presiden RI Bpk M. Jusuf Kalla

20




2004-2008

Membagi Gagasan:

Publikasi dan Komunikasi Publikasi Jika ada yang semakin dibagi bukannya berkurang tapi malah semakin membesar, itu adalah gagasan. Karena itulah, publikasi dari hasil-hasil mengelaborasi gagasan merupakan bagian penting dari kerja Prakarsa. Sepanjang empat tahun berdiri sejumlah buku sudah dihasilkan Prakarsa. Tidak semuanya ditulis sendiri, sebagian ditulis bersama. Berikut ini ringkasan produk-produk Prakarsa, baik dalam bentuk buku atau pun naskah terpilih. Pada mulanya semuanya adalah laporan riset-riset Prakarsa.

Buku (disusun dari penerbitan terbaru sampai yang terlama) MENJINAKKAN METAKUASA GLOBAL; Suara Indonesia untuk Globalisasi yang Lebih Adil Editor: Imam Cahyono, Pengantar: Ali Alatas, SH Penerbit: LP3ES, Cetakan: Pertama, Desember 2008 Buku kedua Prakarsa tentang globalisasi. Kali ini mengungkap ketimpangan dalam mekanisme pengambilan keputusan di sidang-sidang yang digelar lembaga-lembaga keuangan dunia dan usulan Indonesia untuk memperbaikinya.



21


GLOBALISASI MENGHEMPAS INDONESIA Sugeng Bahagijo, editor Pengantar : Rizal Ramli Penerbit PT. Pustaka LP3ES bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa Cetakan Pertama, Desember 2006 xviii+381 hlm ; 15,5 x 23 cm Ditengah keprihatinan dan kekurangan pengetahuan tentang globalisasi seperti itu, buku ini diterbitkan sebagai salah satu upaya awal untuk membuka tabir globalisasi terutama dari sudut tata kelola.

GERAKAN SOSIAL ; Wahana Civil Society bagi Demokratisasi Darmawan Triwibowo, editor Pengantar : Iwan Gardono Sujatmiko Penerbit PT. Pustaka LP3ES bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa Cetakan Pertama, Agustus 2006 Xxviii+295 hlm ; 15,5 x 23 cm Buku ini merekam sejarah tiga gerakan sosial penting di Indonesia yaitu di bidang bantuan hukum, gerakan perempuan, mobilitas aktor-aktor lokal dalam kancah politik.

ORDE PARTISIPASI : Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran Sugeng Bahagijo & Rusdi Tagaroa ( EDITOR ) Penerbit Perkumpulan Prakarsa, 2005 318 hlm + xxiv; 24x16CM2 Kontributor : John Gaventa, Juni Thamrin, Sergio Baierle, Pietra Widiadi, Dedi Haryadi, Suhirman, Sugeng Bahagijo, Sutoro Eko, Eva. K. Sundari, Chris Wangkay, Wahyu Susilo, Yohanes da Masenus Arus Buku ini mendokumentasikan pengalaman berbagai negara dalam menyelenggarakan penyusunan anggaran secara partisipatif, tantangan-tantangan yang ditemui dan upaya-upaya mencari solusinya.

22




2004-2008 MAKALAH TERPILIH Selected Papers No.04/2008

"SAATNYA DPR BERPIHAK; Mendorong APBN Pro Kaum Miskin" Tulisan terpilih ini mengangkat beberapa problem mendasar dalam mendorong APBN yang berpihak kepada kaum miskin. Mengemukakan usulan-usulan kongkrit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Beberapa poin penting yang diangkat adalah kesatuan pikiran perlunya DPR serius mendorong pro poor budget, pemahaman tentang pro poor budget, dan prasyarat wacana, teknis, dan kelembagaan yang perlu diusung.

Pengantar ringkas mengenai masing-masing buku bisa diunduh dalam format PDF di bagian publikasi dari situs Prakarsa (www.theprakarsa.org), dengan terlebih dulu mendaftar ke bagian register situs untuk mendapatkan user login. Sama seperti halnya buku-buku produk Prakarsa, ringkasan dari makalah-makalah terpilih ini juga bisa diunduh dari situs Prakarsa, setelah sebelumnya mendaftarkan diri ke dalam register situs.



23

Website Komunikasi

A

gar para stakeholders lebih mudah mendapatkan informasi mengenai apa dan bagaimana Perkumpulan Prakarsa, sejak

pertengahan tahun 2005 diluncurkan sebuah ruang maya (website) dwibahasa yang beralamat di : www.theprakarsa.org. Seiring dengan proses redefinisi profil dan identitas lembaga, termasuk logo

24




Refleksi dan Langkah ke Depan Refleksi Membumikan isu Setelah empat tahun bekerja, Perkumpulan Prakarsa menyadari perlunya membangun produksi pengetahuan yang tidak hanya bersifat makro-abstraktif tapi juga mampu menjawab kebutuhan inovasiinovasi sosial di tingkat lokal. Prakarsa berusaha menyeimbangkan riset-riset berskala nasional dengan pendampingan teknis dan riset bersama dengan partner di tingkat lokal. Membumikan pengolahan konsep Negara kesejahteraan dan Keadilan sosial menjadi pembaruan kebijakan sosial. Kajian teknis mengenai penyusunan dan penggunaaan anggaran, kebijakan fiscal dan moneter dan sejenisnya tentu saja sangat penting, untuk mencapai pembaruan anggaran bagi kaum miskin. Meski demikian, untuk meraih dukungan yang lebih luas, kerja-kerja tersebut perlu diperkuat dengan menambah relevansinya dengan isu lain seperti pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), selain membuatnya lebih praktis dan mudah dipahami oleh kalangan awam. Pengalaman Prakarsa menunjukkan riset-riset yang dikembangkannya sangat membantu mendekatkan pelaku advokasi non-negara dengan pejabat Negara. Pada kerja Prakarsa di Makassar, Yogyakarta dan Kupang, terlihat bagaimana partner riset Prakarsa mengalami peningkatan kapasitas, sementara pemerintah daerahnya mulai mengadopsi keadilan sosial sebagai isu yang penting dan



25


Langkah ke Depan

Civil Society for a Better Indonesia Logo Prakarsa yang lama (kiri) dan yang baru (kanan) Keinginan Prakarsa untuk menjadi pendorong lahirnya

masuk bagi masyarakat sipil dalam menjawab tantangan

inovasi-inovasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam menganalisa dan mengadvokasi memerlukan

masa depan Satu kunci yang diyakini Prakarsa berlaku untuk semua jenis

beberapa syarat. Faktor pertama, dari dalam lingkungan

isu di atas adalah kebijakan sosial, yaitu suatu mekanisme

masyarakat sipil sendiri ada kebutuhan untuk terus

sosial untuk melindungi warga dari resiko-resiko yang

berinovasi dan memperbaiki diri, dan oleh karenanya bersikap terbuka terhadap gagasan dan masukan baru.

mungkin timbul dalam hidupnya sebagai warga. Prakarsa berencana untuk mendalami aspek penguatan

Kedua, akan sangat mendukung apabila pemerintah

kebijakan sosial ini guna membangun pengertian yang lebih

bertindak menciptakan lingkungan yang mendukung, antara

mendalam di kalangan masyarakat sipil dan pemerintah

lain dengan mengakui arti penting kerja-kerja masyarakat

daerah. Tujuan itu diharapkan bisa tercapai dengan

sipil, memperlakukan mereka sebagai mitra yang sejajar dan

kolaborasi yang lebih baik dengan kalangan universitas dan

memberi dukungan teknis dan keuangan. Oleh karena itu, Prakarsa akan mempertimbangkan

pengambil kebijakan guna memajukan penyebarluasan

kemajuan dan atau kelemahan pelaksanaan program serta

pengetahuan dan pilihan kebijakan. Yang perlu juga diperhatikan adalah sejauh mana pencarian

dampaknya sekurangnya dari dua dimensi ;

cara-cara baru dalam pembangunan kapasitas tersebut bisa ditopang oleh penguatan lembaga Prakarsanya sendiri.

1.

2.

secara internal, meningkatnya kemampuan

Sebagai lembaga non-profit, Prakarsa perlu mengantisipasi

kelembagaan Prakarsa dalam mengelaborasi isu yang

kecenderungan penurunan dana-dana bantuan untuk

diusungnya sendiri, termasuk di dalamnya kemampuan

gerakan sosial di Indonesia, dalam 5-10 tahun ke depan. Para

bekerjasama dan memfasilitasi penelitian bersama

pendonor menilai Indonesia telah semakin maju, semakin

pihak-pihak yang memiliki kepedulian yang sama secara eksternal sejauh mana isuisu yang diinisiasi

demokratis dan makmur, sehingga semakin kurang

Prakarsa diterima, dikritisi dan dikembangkan oleh masyarakat sipil dalam analisa dan kerja-kerja advokasinya. Perkumpulan Prakarsa sangat percaya bahwa keempat isu yang dipilihnya masih sangat relevan dengan demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Globalisasi masih akan terus melaju dan merasuk ke sendi-sendi kehidupan warga. Dengan demikian, demi melindungi warganya dari resiko globalisasi, negara perlu segera mereposisi dan merevitalisasi perannya. Agar tidak terjebak kembali menjadi negara otoritarian, revitalisasi peran negara ini perlu dikawal oleh masyarakat sipil yang berdaya. Desentralisasi masih terus akan jadi isu karena, dengannya isu keadilan sosial mendapatkan arena baru. Lebih sempit tapi sekaligus lebih frontal, di mana pemerintah sebagai pengambil kebijakan akan berhadapan langsung dengan stakeholdersnya. Dengan demikian keempat topic kajian kami tersebut adalah pintu

26

memerlukan bantuan. Karena itu, Prakarsa perlu memulai upaya menggalang dana dari dalam negeri, baik masyarakat langsung berupa donasi perorangan dan CSR dari perusahaan, atau dari pemerintah melalui APBD-APBN, yang sebenarnya berasal dari pajak masyarakat juga. Praktek seperti ini sudah berlangsung lama di negara-negara maju, sebagai wujud penghargaan negara terhadap kerja-kerja intelektual dalam gerakan sosial. Tantangan terdekat adalah bagaimana, dengan resources yang sama, mampu meningkatkan kualitas fellowship dari Prakarsa sehingga mampu menjaring para peneliti muda dan potensial, baik dari perguruan tinggi atau pun Ornop. Peningkatan kualitas ini pada gilirannya diharapkan akan menaikkan leverage Prakarsa sendiri, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Hal-hal tersebut akan menjadi tulang punggung kerja Perkumpulan Prakarsa berikutnya, baik di tingkat nasional mau pun lokal.



Mereka Yang Berkarya Bersama Prakarsa

BADAN PENGURUS :

Bagus Giripurwo

Purnama Adil Marata

Yuyun Yunia Ismawati

Ati Nurbaiti

Ketua Perkumpulan

Sekretaris

Bendahara

Anggota

BADAN PELAKSANA HARIAN DAN STAFF :

Binny Bintarti Buchori

Sugeng Bahagijo

Darmawan Triwibowo

Executive Director

Associate Director

Program Coordinator

Imam Cahyono

Ah Maftuchan

Chairul Ridjal

Sri Purwati

Program Officer of Globalization

Program Officer of Role of the State

HRD-GA/Office Manager

Finance/Accounting Manager



27


2004-2008

28

Fajar Iskandar

Yusnidar Ade Zendrato

Agus Susanto

Office Support Staff

Finance/Accounting Staff

General Support




Kiri Atas : CSO Meeting “Peran & Kerja Panitia Anggaran DPR” Kiri Bawah : Diskusi Terbatas “Hari Riset Prakarsa di North South Institute” Jakarta 30 Juni 2005 Kanan : Prof. Sri Edi Swasono, “Pembicara pada Peluncuran buku Mimpi Negara Kesejahteraan”, Jakarta 14 Agustus 2006

Mitra Secara ringkas, partner Perkumpulan Prakarsa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Bapenas



29


2004-2008

Dalam mengolah dan memproduksi pengetahuan, Prakarsa mendapatkan bantuan kerjasama dari banyak pihak dan tokoh. Dengan kompetensi tokoh-tokoh ini, karya-karya Prakarsa diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan dalam membangun pengetahuan bagi para pengambil kebijakan di Indonesia. Dari sekian banyak tokoh itu, beberapa diantaranya :

30



Kesan dan Pesan tentang PRAKARSA: Fokus, Elitis Tapi Perlu

Organisasi Non Pemerintah Khudri Arsyad, FIK Ornop Kami mengenal prakarsa sejak awal dan semakin baik sejak menjadi mitra kerjanya untuk wilayah Sulawesi Selatan. Prakarsa sangat membantu kami untuk lebih memahami pola relasi antara masyarakat sipil dan Pemerintah daerah. Gagasan dan risetnya untuk mempertajam pemenuhan hak-hak dasar warga (pendidikan, kesehatan dan kebijakan sosial lainnya) dan mendorong kebijakan welfare district, telah membantu meningkatkan kapasitas CSO mengadvokasi delivery system pelayanan publik yang lebih substantif. Untuk ke depan sebaiknya Prakarsa mengembangkan cakupan (jenis) pengetahuan dan transformasi sosial yang disarankannya sambil sekaligus mempertajamnya. Dengan demikian sinergi antara agenda makro (nasional) dan lokal dapat lebih ditingkatkan. Prakarsa juga kami harapkan dapat membantu pengembangan knowledge management pada tingkat lokal atau regional. Hal ini penting untuk mengakselerasi agar gagasan nasional dapat nyambung (connect) dan sinergis dengan inisiatif lokal

Yusuf Tallama, YPSHK Dengan 4 arus besar issu dan strategi penelitian dan produksi pengetahuan, Prakarsa tidak saja penting dalam konteks memperkuat gerakan masyarakat sipil di indonesia, namun sepantasnya menjadi referensi bagi para pemimpin di Indonesia dalam membuat kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat miskin. Harapan saya, ide-ide dan hasil-hasil kerja yang dilahirkan oleh Prakarsa lebih tersosialisasi kepada publik dan juga lebih memperkuat kerjasama dengan masyarakat sipil di daerah.



31


2004-2008

Yuna Farhan, Seknas FITRA Prakarsa tampak cukup up to date dalam memilih isu dan bidang kerjanya. Hasil kerja prakarsa berbentuk policy paper dan knowledge sharing sangat berguna untuk menjadi amunisi dalam advokasi anggaran Saya harap Prakarsa terus mampu berperan sebagai think thank menghasilkan kajian-kajian yang dapat digunakan sebagai input dalam kerja-kerja untuk perubahan kebijakan. Prakarsa juga saya harap terus secara intens terlibat dalam advokasi perubahan kebijakan tidak hanya berhenti di policy paper.

Perempuan Estu Rahmi Fanani, Direktur LBH APIK, peserta program NGO Leadership training Pilihan Prakarsa untuk bergerak di bidang penelitian dan pembangunan kapasitas aktivis NGO telah membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh banyak NGO. Saya sendiri, melalui pelatihan, jadi memahami bagaimana kepaduan isu gender, lingkungan dan HAM, serta bagaimana menggunakannya untuk memperbaiki strategi kampanye dan advokasi. Kegiatan pembangunan kapasitas ini perlu diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya. Prakarsa telah memulai dengan baik, jangan sampai berlalu begitu saja. Prakarsa kurang bergaung saat ini, karena itu perlu menyebarluaskan hasil-hasil penelitiannya.

Chitra Hariyadi, Pattiro Isu yang dipilih Prakarsa, social policy, jelas dan cukup berbeda dibanding lembaga lain, khususnya dari sisi pemihakan pada pendekatan welfare state. Prakarsa memilih untuk lebih fokus pada kerja-kerja memproduksi pengetahuan, sesuatu yang saya rasa tidak secara konsisten dilakukan oleh LSM lain. Sejauh ini saya rasa Prakarsa berhasil mengisi 'celah kosong' tersebut, dan dengan konsistensi yang cukup terjaga. Salah satu indikasi yang penting menurut saya adalah produk-produk terbitan Prakarsa yang diminati dan dirujuk oleh kalangan luas. Saya berharap Prakarsa ke depan lebih mampu untuk menggerakkan diskusi publik yang luas, misalnya untuk isu-isu spesifik dan krusial seperti: globalisasi dan pro-poor budget. Untuk itu, menurut saya, ke depan Prakarsa perlu mengembangkan kerja-kerja koalisi yang lebih kuat dengan pihak-pihak strategis.

32




2004-2008 Akademisi Agus Wahyudi, Direktur Pusat Studi Pancasila, dosen UGM Prakarsa merupakan CSO yang paling sipil, karena tampak sangat concern terhadap isu sosial justice dan social welfare. Rumusan-rumusan yang dihasilkan dari kerja Prakarsa bisa didesakkan agar bisa dipakai kepada Negara dan kelompok politik Prakarsa perlu meningkatkan kualitas dengan memperluas topic kajian dan memperluas network agar ide-idenya bisa menggerakan social movement dengan kata lain Prakarsa harus terus menerus memperkuat kompetensi intelektualnya dan relevansi sosialnya.

Nur Iman Subono, Dosen UI Sangat jelas bahwa Prakarsa memilih melakukan kajian-kajian yang sifatnya pelembagaan dan di tingkat menengah dan mikro sebagai unit analisanya seperti soal jaminan kesehatan, kemiskinan dan kebijakan sosial dan seterusnya. Hasil kerja mereka, meski baru berusia muda lembaganya, sangat produktif, baik dalam bentuk publikasi seperti working paper, buku dan newsletter maupun seminar, FGD, workshop dan sebagainya. Mereka juga memiliki kemampuan akses atau lobby dengan para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun lokal. Saya kira itu luar biasa. Tanpa perlu kita sepakat dengan seluruh aktivitas Prakarsa, tapi mereka tidak berhenti hanya sekedar di wacana, tapi sudah ke arah kebijakan sosial. Prakarsa harus tetap melakukan aktivitas seperti yang sudah dipilih, khususnya kajian-kajiannya. Jangan tergoda untuk buru-buru meluaskan aktivitasnya di bidang-bidang lain seperti advokasi dan lainnya. Tetap seperti yang sekarang ini yang menurut saya yang terbaik.



33


2004-2008 Pemerintah Sujana Royat, Deputi MenKo Kesra bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan-Sekretaris Team penanggulangan Kemiskinan (Saya) Merasa sangat terbantu atas kerja-kerja Prakarsa. Sebagai lembaga independen, Prakarsa bisa melihat out of the box, masukannya mengenai program penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat berharga. Prakarsa juga banyak membantu kami dalam merancang program PNPM Mandiri Prakarsa harus tetap independen dan netral secara politik agar bisa terus memberi masukan berharga kepada kami di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan social development dan kami minta Prakars a terus bisa mendukung kami dalam program penguatan ecosoc rights Ke depan Prakarsa sebaiknya mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga kajian yang ada di daerah, masalah di daerah begitu beragam, sementara kapasitas pemdanya juga masih sangat perlu pengembangan. Ini perlu untuk menjamin (pemenuhan) ecosoc rights masyarakat.

Muhammad Kasim, Kabag Humas Pemkot Makassar Kami senang bekerja sama dengan Prakarsa karena telah memberi masukan bagus untuk peningkatan kinerja Pemkot. Saat ini layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang pernah disoroti Prakarsa telah menjangkau lebih banyak warga, tapi untuk pengembangannya kita masih harus melihat ketersediaan dana. Kedepan kami harap Prakarsa kembali mengkaji masalah pengangguran, kemiskinan dan layanan publik. Saya yakin workshopnya akan sangat membantu.

Donor M B Hoelman -- Mantan officer Oxfam GB Saya menangkap Prakarsa sebagai organisasi think-tank potensial. Bagi saya, isu Negara Kesejahteraan yang diusung Prakarsa, sangat relevan bagi Indonesia saat ini, selain merupakan niche atau benchmark Prakarsa terhadap lembaga-lembaga yang lain. Isu negara kesejahteraan relevan terutama paska reformasi dan pembangunanisme (developmentalism) Orde Baru. Meski begitu, besarnya cakupan isu kesejahteraan kadangkala membuat isunya jadi susah untuk diakses masyarakat umum. Hasil kerja Prakarsa sejauh ini, bagi saya, membuka diskursus atas pentingnya publik sekaligus kendali perencanaan dari kelompok-kelompok yang selama ini dipinggirkan dari diskusi masa depan bersama. Pencapaian ini kiranya dapat diteruskan dengan model-model baru baik aplikasi pinjaman dari pengalaman di negara-negara lain, mau pun terapan dari keragaman pengalaman yang disemai dari bawah. Di masa depan, kerja-kerja mempengaruhi kebijakan dapat lebih ditonjolkan sembari memproduksi (model-model pembuatan) kebijakan dari bawah. Penting kiranya mulai memetakan lebih serius target utama perubah, aktor pengubah, serta dimensi perubahan (lokal, nasional/ dalam negeri, hubungan internasional) yang hendak dicapai. Harapan saya Prakarsa mampu menjadi lembaga think-tank arus utama di Indonesia yang mampu mengawal tujuantujuan di atas.

34



PROFIL KEUANGAN (HASIL AUDIT)



2004-2008


35


2004-2008

36







2004-2008


37


2004-2008

38







2004-2008


39


2004-2008

40




untuk Indonesia yang Lebih Baik

Recommend Documents