NPEA. Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali dan Mewujudkan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias. Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali dan Mewujudkan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias

Public Disclosure Authorized



40822


Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

NPEA

THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA Jakarta Stock Exchange Building Tower II/12-13th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Tel: (6221) 5299-3000 Fax: (6221) 5299-3111 THE WORLD BANK The World Bank 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433 USA Tel: (202) 458-1876 Fax: (202) 522-1557/1560 Email : [email protected] Website : www.worldbank.org Dicetak pada bulan Agustus 2007. Foto-foto dihalaman sampul Sebelah kiri atas, kanan atas dan kanan bawah :Copyright © Aji Yahuti Ramyakin Sebelah tengah bawah : Copyright © Eka Hasfi Adha Sebelah Kiri bawah : Copyright © Enrique Blanco Armas Copyright © Bank Dunia Laporan yang berjudul Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali dan Mewujudkan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias merupakan hasil kerja staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin kecermatan data yang terdapat pada penelitian ini. Batasan, warna, angka, dan informasi lain yang tertera pada setiap peta dalam penelitian ini tidak mencerminkan penilaian Bank Dunia tentang status hukum sebuah wilayah atau merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan atas batasan tersebut. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi Wolfgang Fengler ([email protected]) atau Cut Dian Agustina ([email protected]).

Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali dan Mewujudkan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007


Kata Pengantar Pulau Nias, yang sudah merupakan salah satu kawasan termiskin di Indonesia, menderita dampak yang parah akibat bencana ganda yaitu tsunami tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi dahsyat yang melanda tiga bulan kemudian, tanggal 29 Maret 2005. Hampir 1000 orang tewas dalam kedua bencana tersebut dan berbagai bangunan dan prasarana luluh lantak di wilayah pesisir dan di seluruh pulau. Pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional menanggapi gempa bumi tersebut dengan serius, dengan dana hampir 500 juta dolar AS dialokasikan untuk rekonstruksi sampai bulan Desember 2006 – sedikit lebih tinggi dari perkiraan nilai kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kedua bencana tersebut. Saat ini, lebih dari dua tahun setelah bencana tersebut, dan meski sudah tentu ada kemajuan signifikan yang telah dicapai, mulai timbul beberapa kecenderungan yang meresahkan, yang akan dibahas oleh laporan ini. Khususnya, dana tidak dicairkan dengan kecepatan yang dikehendaki dikarenakan upaya rekonstruksi mengalami tantangan serius. Meski tampaknya tersedia dana yang cukup untuk rekonstruksi pulau Nias, masih ada kesenjangan geografis dan sektoral yang mengkhawatirkan dalam proses rekonstruksi tersebut, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang tidak perlu. Juga, walaupun kedua pemerintah kabupaten telah dilibatkan dalam proses rekonstruksi, alokasi anggaran mereka untuk operasional dan pemeliharaan masih kecil, sehingga membahayakan kelangsungan jangka panjang pekerjaan yang tengah dijalankan. Kedua pemerintah kabupaten tersebut seharusnya memainkan peran kunci dalam upaya rekonstruksi saat ini dan, yang lebih penting, dalam pembangunan pulau ini di masa mendatang. Mengingat hal ini, laporan ini juga menganalisis penggunaan dana publik oleh pemerintah kabupaten sejak tahun 2001, ketika desentralisasi mulai dilaksanakan di Indonesia. Pulau Nias, seperti halnya wilayah-wilayah lain di Indonesia, mengalami peningkatan pendapatan dan tanggung jawab pemerintah daerah setelah tahun 2001. Meskipun demikian, kedua kabupaten di pulau tersebut – yaitu Nias dan Nias Selatan – belum mendapatkan banyak manfaat dari desentralisasi bila dibandingkan dengan wilayahwilayah miskin lainnya, terutama sampai tahun 2005. Akibatnya, pengeluaran keseluruhan untuk layanan sosial dan prasarana lebih rendah dari daerah-daerah lain di Sumatera dan Indonesia, meskipun pengeluaran untuk pendidikan mencatat rekor yaitu sebesar 50 persen. Analisis Pengeluaran Publik Nias menawarkan rekomendasi mengenai cara meningkatkan jumlah sumber daya publik yang masuk ke pulau ini, serta cara memperbaiki efektivitas pengeluaran publik – yang sangat penting mengingat pendapatan per kapita yang rendah dan kebutuhan pembangunan di pulau ini. Laporan ini merupakan hasil kerjasama erat antara Bank Dunia, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan kantor BRR Nias, serta kedua pemerintah kabupaten di pulau tersebut. Alokasi sumber daya yang signifikan untuk rekonstruksi, serta proses desentralisasi, membawa baik peluang maupun tantangan bagi pembangunan di Nias. Kami berharap agar laporan ini membantu memanfaatkan peluang tersebut dan mengatasi tantangan dengan cara menginformasikan proses perencanaan dan penyusunan anggaran kedua pemerintah kabupaten di Nias, serta menganalisis hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan publik di kedua kabupaten, serta mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan kunci dalam proses rekonstruksi.

Christian Rey Coordinator of the Aceh and Nias Recovery Program, World Bank

William Sabandar Head of Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) Nias

Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias

i


Ucapan Terima Kasih Laporan ini disusun oleh sebuah tim dari Bank Dunia yang dipimpin oleh Cut Dian Agustina, bersama Ahya Ihsan dan Peter Rooney. Tim inti terdiri atas Adrianus Hendrawan, Harry Masyrafah, Sukmawah Yuningsih dan Sylvia Njotomihardjo. Tim dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dipimpin oleh Suahasil Nazara dan terdiri atas Mulia Hamonangan L. Tobing, Bernard Nazara dan Triasih Djutaharta. Deni Friawan menyusun laporan latar belakang dan mengelola pengumpulan dan analisis data awal. Enrique Blanco Armas dan Wolfgang Fengler mengkoordinir dan mengawasi proses keseluruhan. Arnold Lopulalan membantu sosialisasi dan fasilitasi ke kedua pemerintah kabupaten dan para donor di Nias. Tim menerima bimbingan selama proses keseluruhan dari Victor Bottini (Kepala Perwakilan Bank Dunia di Aceh) dan Joel Hellman (Chief Governance Advisor and Coordinator untuk Aceh, Bank Dunia). Laporan ini sangat terbantu oleh masukan yang berharga dari peer reviewer Kai Kaiser dan Javier Arze dari Bank Dunia. Komentar yang berharga juga diterima dari Bambang Suharnoko, Eleonora Suk Mei Tan, Bastian Zaini, Ahmad Zaki Fahmi, dan Yudha Permana. Terima kasih juga kepada Elvi Farida atas dukungan logistiknya. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Peter Milne untuk penyuntingan dan Arsianti yang telah membantu penyusunan format dan produksi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Aji Yahuti Ramyakin, Eka Hasfi Adha dan Enrique yang telah memberikan ijin kepada kami untuk menggunakan photo-photo mereka. Tim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam diskusi-diskusi seminar di Nias dan semua lembaga teknis (Dinas) yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Khususnya tim sangat berterima kasih kepada Bapak Binahati Baeha (Bupati Nias), Bapak Fahuwusa Laia (Bupati Nias Selatan), dan Bapak William Sabandar (Kepala Kantor BRR Nias) atas dukungan dan komitmen mereka. Terima kasih kepada pemerintah Belanda, Denmark, Inggris dan Singapura, yang telah menyediakan dukungan keuangan yang substansial.

ii



Peta Nias

Gunung Sitoli KAB. NIAS

KEPULAUAN HINAKO KAB. NIAS SELATAN Teluk Dalam

KEPULAUAN BATU

Banda Aceh

Medan

NORTH SUMATRA

Pakanbaru

PULAU NIAS Jambi

Palembang


iii


Daftar Istilah APBD APBN Bappeda Bappenas BCG BKD BPHTB BPS BPS-SK BRR Bupati DAK D&L DAU Decon Desa Dinas DPRD DPT FGD PDB GER GoI GRDP HDI IDP IOM Kabupaten Kecamatan Kelurahan Kepmen Keppres Km Kota LG MDF MDG MoF MoHA MoNE NGO O&M PAD PBB PDAM Perpu Perda PFM PLN Podes Polindes

iv

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bacillus Calmette Guerin Badan Kepegawaian Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Pusat Statistik Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepala Daerah Kabupaten Dana Alokasi Khusus Damage and Loss (Kerusakan dan Kerugian) Dana Alokasi Umum Dana Dekonstruksi Village Local Technical Agency Office Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Vaksinasi gabungan melawan difteri, pertusis, batuk whooping dan tetanus Focus Group Discussions (Diskusi Kelompok Fokus) Produk Domestik Bruto Gross Enrollment Rate (Angka Partisipasi Kasar) Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia) Gross Regional Domestic Product (Produk Domestik Daerah Bruto) Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Internally Displaced Person (Pengungsi) International Organization for Migration District (regency) Subdistrict Urban village Keputusan Menteri Keputusan Presiden Kilometer City (urban district) Local Government (Pemerintah Daerah) Multi-Donor Fund (Dana multidonor) Millennium Development Goal (Tujuan Pembangunan Milenium) Departemen Keuangan (Depkeu) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Non-Governmental Organization Operations and Maintenance (Pengoperasian dan Pemeliharaan) Pendapatan Asli Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Peraturan Daerah Public Financial Management (Pengelolaan Keuangan Publik) Perusahaan Listrik Negara Potensi Desa Pondok Bersalin Desa



Puskesmas Posyandu Pustu RGDP SD SDO SIKD SME SMP Sumut Susenas UNDP Unicef Unesco WB WHO

Pusat Kesehatan Masyarakat Pusat Pelayanan Terpadu Puskesmas Pembantu Regional GDP (PDB Daerah) Sekolah Dasar Subsidi untuk Daerah Otonom Sistem Informasi Keuangan Daerah Small/Medium Enterprise (Usaha Kecil dan Menengah) Sekolah Menengah Pertama Sumatera Utara Survei Sosial Ekonomi Nasional United Nations Development Program United Nations Children’s Fund United Nations Educational, Sciencific and Cultural Organization World Bank (Bank Dunia) World Health Organization


v


Daftar Isi Kata Pengantar Ucapan Terima Kasih Peta Nias Daftar Istilah Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel

i ii iii iv vi vii ix

RINGKASAN EKSEKUTIF Kondisi Keuangan Pulau Nias Penyelenggaraan Layanan Umum Agenda untuk Pelaksanaan

xi xii xv xvi

BAB 1 Kondisi Ekonomi dan Sosial di Pulau Nias Kemiskinan dan Kondisi Sosial Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Dampak Tsunami dan Gempa Bumi

vi

1 2 3 4

BAB 2 Pendapatan dan Pembiayaan Pendapatan Gambaran Pendapatan Keseluruhan di Nias Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil (Bukan Pajak) Sumber Daya Alam Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembiayaan dan Pinjaman Rekomendasi

7 8 8 11 12 14 16 17 18 19

BAB 3 Pengeluaran Pengeluaran Keseluruhan di Nias dan Nias Selatan Pengeluaran Rutin vs Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran Rutin Pengeluaran untuk Pembangunan Pengeluaran Aparatur vs Pengeluaran Publik Anggaran Pengeluaran vs Realisasi Pengeluaran Pengeluaran untuk Rekonstruksi di Nias Kemajuan Rekonstruksi BRR Rekomendasi

21 22 23 24 26 28 29 30 31 32

BAB 4 Pendidikan Pencapaian dan Sarana Pendidikan Belanja untuk Pendidikan Dampak Gempa Bumi dan Pembelanjaan Rekonstruksi untuk Pendidikan Rekomendasi

33 34 38 41 41



BAB 5 Kesehatan Sistem dan Pencapaian Kesehatan Pengeluaran Kesehatan Dampak Tsunami dan Gempa Bumi terhadap Sarana Kesehatan Rekomendasi

43 44 47 50 51

BAB 6 Infrastruktur Kondisi Infrastruktur di Pulau Nias Pembelanjaan Infrastruktur Dampak Gempa Bumi dan Pengeluaran Rekonstruksi pada Infrastruktur Rekomendasi

53 54 56 59 59

BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Desentralisasi dan Pemekaran Kabupaten/Kota Pengelolaan Keuangan Daerah Rekomendasi

61 62 64 65

LAMPIRAN Lampiran A: Permasalahan Kunci dan Rekomendasi Lampiran B: Gambar dan Tabel Lampiran C: Catatan Metodologi Lampiran D: Program Analisis Pengeluaran Publik Nias (NPEA) Lampiran E: Berita Acara Seminar NPEA dan Diskusi Kelompok Fokus

67 68 71 86 89 92

Referensi

97

Daftar Gambar Gambar 1 Pendapatan pulau Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi Gambar 2 Pendapatan pemerintah daerah kabupaten Nias and Nias Selatan, 1996-2006 Gambar 3 Pendapatan per kapita menurut kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Gambar 1.1 Tingkat kemiskinan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Gambar 1.2 PDDB per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 Gambar 1.3 Komposisi perekonomian pulau Nias, 2005 Gambar 1.4 Angka inflasi bulanan untuk pulau Nias, Sumatera Utara dan Indonesia, 2005 Gambar 2.1 Pendapatan Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi Gambar 2.2 Pendapatan pemerintah daerah di Nias dan Nias Selatan, 1996-2006 Gambar 2.3 Pendapatan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Gambar 2.4 Alokasi DAU untuk Nias dan Nias Selatan Gambar 2.5 DAU per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005-06 Gambar 2.6 Komposisi pajak daerah pulau Nias, 1999-2005 Gambar 2.7 Komposisi pendapatan bagi hasil pajak di Nias dan Nias Selatan, 1999-2006 Gambar 2.8 Komposisi pendapatan bukan pajak di Nias dan Nias Selatan sebelum dan setelah desentralisasi, 1997-2005 Gambar 2.9 Tren alokasi DAK untuk Nias dan Nias Selatan Gambar 2.10 Komposisi alokasi DAK ke pulau Nias, 2002-05


xii xiii xiii 2 3 4 5 8 8 10 11 12 13 15 16 17 18

vii


Gambar 2.11 Surplus dan defisit anggaran di Nias dan Nias Selatan, 1994-2005 Gambar 3.1 Pengeluaran publik Nias sebelum dan setelah desentralisasi, dan setelah gempa bumi Gambar 3.2 Pengeluaran di Nias dan Nias Selatan Gambar 3.3 Proporsi pengeluaran pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan Gambar 3.4 Pengeluaran sektoral keseluruhan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Gambar 3.5 Komposisi sektoral pengeluaran rutin di Nias dan Nias Selatan Gambar 3.6 Komposisi sektoral dan tren pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan Gambar 3.7 Alokasi proyek vs kebutuhan rekonstruksi untuk pulau Nias, Desember 2006 Gambar 3.8 Pencairan untuk rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan Gambar 4.1 Angka kemampuan membaca di Nias dan Nias Selatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 Gambar 4.2 Angka Partisipasi Kasar pulau Nias pada tingkat dasar, menengah dan atas, 2001-2005 Gambar 4.3 Rata-rata masa bersekolah per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 Gambar 4.4 Sekolah dasar per 1000 anak usia sekolah dasar per kecamatan di Nias/ Nias Selatan, 2005 Gambar 4.5 STR untuk sekolah dasar/menengah pertama per kecamatan di Nias Selatan, 2005 Gambar 4.6 Sumber pengeluaran untuk pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2005 Gambar 4.7 Pengeluaran untuk pendidikan dan persentase dari total pengeluaran agregat Nias, 2001-2005 Gambar 4.8 Pengeluaran pendidikan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Gambar 4.9 Komponen-komponen belanja rutin sektor pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2001-05 Gambar 5.1 Persentase kelahiran yang dibantu oleh petugas kesehatan terlatih, 2001-2005 Gambar 5.2 Rasio dokter dan bidan per 10.000 penduduk per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 Gambar 5.3 Rasio sarana kesehatan umum per 10.000 penduduk Gambar 5.4 Distribusi penggunaan sarana layanan kesehatan, 2005 Gambar 5.5 Sumber-sumber pengeluaran untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005 Gambar 5.6 Pengeluaran untuk kesehatan dan porsinya terhadap total pengeluaran di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Gambar 5.7 Pengeluaran per kapita untuk kesehatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Gambar 5.8 Komponen-komponen pengeluaran rutin untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Gambar 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 Gambar 6.2 Persentase rumah tangga yang memiliki listrik di Sumatera Utara, 2005 Gambar 6.3 Pengeluaran prasarana dan porsi total pengeluarannya di pulau Nias, 2001-2005 Gambar 6.4 Pengeluaran infrasruktur per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Gambar 6.5 Pembelanjaan pembangunan rata-rata dalam berbagai subsektor, 2001-2005 Gambar 6.6 Komponen-komponen pengeluaran rutin prasarana di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Gambar 7.1 Belanja untuk pegawai dan jumlah pegawai negeri sipil di Nias dan Nias Selatan, 2000-2006 Gambar 7.2 Rasio penduduk terhadap pegawai negeri sipil per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Gambar 7.3 Tingkat pendidikan pegawai negeri per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Gambar 7.4 Kinerja PFM di Nias dan Nias Selatan Gambar B.8.1 PAD per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Gambar B.8.2 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan, 1997-2006 Gambar B.8.3 Bagi hasil pajak per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2005 Gambar B.8.4 Bagi hasil bukan pajak dan porsi total pendapatannya di Nias dan Nias Selatan Gambar B.8.5 Penduduk, luas wilayah dan alokasi DAU per kabupaten di Sumatera Utara Gambar B.8.6 DAU dan bagi hasil per kapita (2005) dan tingkat kemiskinan (2004) per kabupaten di Sumatera Utara Gambar B. 8.7 DAU per kapita 2006 dan Indeks Pembangunan Manusia, 2005 Gambar B. 8.8 Alokasi DAK per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2006 Gambar B.8.9 Belanja rutin per kapita dan porsi belanja rutin per kabupaten di Sumatera Utara, 2004

viii


18 22 23 24 24 26 28 30 31 34 35 35 36 37 38 39 39 40 44 45 46 46 47 48 48 49 54 55 56 57 58 58 63 63 64 65 71 72 72 73 73 74 74 75 75


Gambar B.8.10 Pengeluaran pembangunan per kapita dan porsi pengeluaran pembangunan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Gambar B.8.11 Format anggaran pemerintah kabupaten: format anggaran lama vs baru Gambar B. 8.12 Alokasi dan pencairan sektoral BRR, 2005 dan 2006

76 76 78

Daftar Tabel Tabel 1.1 Indikator sosial dan ekonomi untuk Nias dan Nias Selatan Tabel 1.2 Perkiraan penilaian kerusakan dan kerugian untuk pulau Nias Tabel 2.1 Komposisi pendapatan kabupaten Nias dan Nias Selatan Tabel 2.2 Porsi komponen-komponen pendapatan terhadap total pendapatan di Nias dan Nias Selatan Tabel 2.3 Komposisi PAD pulau Nias, 1999-2005 Tabel 2.4 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan Tabel 2.5 Akumulasi cadangan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Tabel 3.1 Pengeluaran rutin menurut penggolongan ekonomi di Nias dan Nias Selatan Tabel 3.2 Komposisi sektoral pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan Tabel 3.3 Pengeluaran aparatur dan publik di Nias dan Nias Selatan, 2005 Tabel 3.4 Rencana pengeluaran vs realisasi pengeluaran di Nias dan Nias Selatan Tabel 4.1 Luas wilayah layanan sekolah untuk Nias dan Nias Selatan, 2005 Tabel 4.2 Rasio murid-guru di Nias dan Nias Selatan, 2005 Tabel 4.3 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk pendidikan di pulau Nias, 2001-2005 Tabel 5.1 Indikator kesehatan di Nias dan Nias Selatan Tabel 5.2 Cakupan imunisasi di pulau Nias, 2005 Tabel 5.3 Pengeluaran kesehatan di Nias dan Nias Selatan menurut rutin dan pembangunan, 2001-2005 Tabel 5.4 Dampak gempa bumi terhadap sarana kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005 Tabel 6.1 Kondisi jalan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Tabel 6.2 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk infrastruktur 2001-2005 Tabel 6.3 Kerusakan prasarana dan kemajuan rekonstruksi Tabel B.8.1 Kemajuan rekonstruksi pulau Nias Tabel B. 8.2 Hasil survei PFM di Nias dan Nias Selatan Tabel B.8. Petugas kesehatan di pulau Nias, 2000-2005 Tabel B.8.4 Distribusi petugas kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005 Tabel B.8.5 Perkiraan alokasi anggaran dan pencairan dana rekonstruksi di Aceh dan Nias, Desember 2006 Tabel B. 8.6 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan Tabel B. 8.7 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Tabel B.8.8 Belanja rutin dan pembangunan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Tabel B.8.9 Belanja rutin menurut klasifikasi ekonomi dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Tabel B. 8.10 Belanja pembangunan menurut sektor dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Tabel B. 8.11 Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menurut belanja rutin dan pembangunan dan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004


3 5 9 10 13 15 19 25 27 29 29 36 37 40 44 45 49 50 55 57 59 71 77 77 78 79 80 81 82 83 84 85

ix


x


RINGKASAN EKSEKUTIF Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

RINGKASAN EKSEKUTIF


Kondisi Keuangan Pulau Nias Nias merupakan wilayah yang sudah sangat miskin bahkan sebelum terkena bencana, sehingga gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 memporakporandakan pulau Nias. Gempa bumi bulan Maret tersebut – yang datang kurang dari tiga bulan setelah tsunami bulan Desember 2004 yang juga melanda Nias – menewaskan hampir 1000 orang dan menyebabkan sekitar 10 persen penduduk kehilangan tempat tinggal. Prasarana dan bangunan umum mengalami kerusakan dan kehancuran yang tersebar luas, dengan total biaya perbaikan diperkirakan sebesar US 392 juta dolar, jumlah yang lebih besar dari PDB total seluruh pulau ini. Tidaklah mengejutkan bahwa perekonomian yang terbelakang di pulau ini sangat terganggu oleh bencana ganda tersebut, hingga mengalami kontraksi 3,4 persen pada tahun 2005. Sebagaimana halnya di Aceh, setelah terjadinya bencana tersebut Nias menerima sumber daya keuangan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Pemerintah Indonesia, para donor dan NGO untuk membiayai rekonstruksi pulau ini. Anggaran rekonstruksi untuk tahun 2006 diperkirakan sebesar Rp 1,1 trilyun, empat kali jumlah anggaran normal pemerintah daerah (Gambar 1).

Milyar rupiah

Gambar 1 Pendapatan pulau Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

Donors & NGOs

BRR

1999 Dekonsentrasi

2002 Pemerintah daerah Nias & Nias Selatan

2006 Rekonstruksi

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Letak pulau Nias yang terpencil merupakan alasan utama lambatnya kemajuan rekonstruksi. Bahan bangunan yang diperlukan untuk rekonstruksi pasca gempa sangat sulit diperoleh dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Jadwal pelayaran yang tidak teratur telah memperburuk kelangkaan pasokan. Pasokan bahan bakar yang tidak menentu dengan harga yang terus naik, ditambah dengan jarak yang jauh ke pasar, juga telah memperlambat upaya rekonstruksi. Meskipun kemajuan rekonstruksi mulai membaik pada akhir tahun 2006, baru 35 persen dana yang dialokasikan telah dibelanjakan sampai dengan Desember 2006, dan kebutuhan yang belum dipenuhi masih banyak. Yang terutama perlu menjadi perhatian adalah kurangnya kemajuan di kabupaten Nias Selatan, baik dari segi alokasi sumber daya maupun lambatnya kemajuan proyek-proyek yang ada. Sebagian dana yang tersisa sebaiknya digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan regional ini. Di samping sumber daya yang diterima untuk rekonstruksi, pendapatan pemerintah daerah di Nias juga telah mengalami peningkatan signifikan setelah desentralisasi. Pendapatan gabungan pemerintah daerah untuk kedua kabupaten yang membentuk pulau tersebut, yaitu kabupaten Nias dan Nias Selatan, naik hampir 4 kali lipat, dari Rp 111 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 435 milyar pada tahun 2006 (Gambar 2).

xii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambar 2 Pendapatan pemerintah daerah kabupaten Nias and Nias Selatan, 1996-2006 500

Milyar rupiah

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2006*

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Nias

Nias Selatan

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Meskipun ada peningkatan transfer dari pemerintah pusat yang signifikan pada tahun 2006, Nias dan Nias Selatan terus menerima pendapatan yang termasuk paling rendah dari semua kabupaten di Sumatera Utara. Tidak seperti banyak kabupaten lain di Indonesia, transfer dari pemerintah tidak berhasil mengatasi kesenjangan pendapatan di kedua kabupaten ini. Nias dan Nias Selatan, meskipun merupakan dua kabupaten termiskin di Sumatera Utara, terus menerima alokasi yang termasuk paling rendah di provinsi tersebut dari segi pendapatan per kapita. Kabupaten Nias Selatan memiliki pendapatan per kapita terendah yaitu sebesar hanya Rp 295.000, sedangkan kabupaten Nias memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp 497.000. Pendapatan per kapita kedua kabupaten ini masih jauh di bawah angka rata-rata nasional yaitu Rp 772.000, dan di bawah rata-rata provinsi yaitu Rp 702.000 (Gambar 3). Situasi keuangannya sangat berbeda dengan yang dijumpai di Aceh, di mana pendapatan publik per kapita rata-rata sekitar Rp 1,3 juta pada tahun 2004, lebih dari 5 kali lipat pendapatan publik per kapita rata-rata Nias Selatan. Di Aceh, situasi fiskal diperkirakan akan lebih membaik lagi, karena Dana Otonomi Khusus (2 persen alokasi DAU nasional) yang berhubungan dengan status otonomi khusus Aceh akan mulai mengalir pada tahun 2008. Gambar 3 Pendapatan per kapita menurut kabupaten di Sumatera Utara, 2004

Juta rupiah

1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Kab. Nias Selatan

Kab. Deli Serdang

Kab. Asahan

Kab. Labuhan Batu

Kab. Langkat

Kab. Nias

Kab. Simalungun

Kab. Tapanuli Selatan

Kota Medan

Kab. Mandailing Natal

Kab. Humbang Hasundutan

Kab. Dairi

Kab. Tapanuli Tengah

Rata-rata Sumatera Utara

Kab. Tanah Karo

Kab. Toba Samosir

Kab. Tapanuli Utara

Nasional

Kota Binjai

Kota Pematang Siantar

Kota Tanjung Balai

Kota Padang Sidempuan

Kota Tebing Tinggi

Kab. Pakpak Bharat

Kota Sibolga

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS.


xiii

RINGKASAN EKSEKUTIF


Rendahnya pendapatan publik per kapita berhubungan dengan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif rendah dari pemerintah pusat untuk Nias dan Nias Selatan. DAU merupakan sumber utama pendapatan untuk kedua kabupaten, yang mencapai 82 persen dari total pendapatan tahun 2006. Secara riil, alokasi DAU untuk Nias dan Nias Selatan tetap stabil semenjak tahun 2001 sampai ada peningkatan yang besar pada tahun 2006. Kriteria yang digunakan untuk alokasi DAU tidak menguntungkan bagi kedua kabupaten di Nias. Lima puluh persen alokasi DAU digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri. Akan tetapi, karena relatif lebih rendahnya jumlah pegawai negeri sipil per kapita di kedua kabupaten tersebut, Nias dan Nias Selatan menerima alokasi DAU per kapita yang rendah meskipun indikator pembangunan manusia dan PDB per kapitanya rendah. Pulau Nias memiliki sumber pendapatan alternatif di luar DAU yang sangat sedikit, sementara Aceh, di samping mendapatkan alokasi DAU per kapita yang lebih besar, mendapatkan keuntungan dari alokasi khusus pendapatan migas melalui sistem bagi hasil, yang meningkatkan total pendapatan secara signifikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebetulnya dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pembangunan di pulau ini. DAK memang telah mengalami peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan menghasilkan 10 persen total pendapatan tahun 2006. Akan tetapi, kedua pemerintah kabupaten di Nias telah menyatakan keprihatinannya akan sulitnya memenuhi kriteria umum, khusus dan teknis DAK, yang berakibat kabupaten Nias Selatan tidak berhasil menerima alokasi DAK apa pun pada tahun 2004. Memperbaiki kemampuan daerah sangat penting mengingat semakin besarnya kewenangan dan tanggung jawab setelah disentralisasi dan rendahnya kemampuan kedua pemerintah kabupaten di Nias. Sebelum desentralisasi, pemerintah daerah di Indonesia sekedar menjadi perwakilan pemerintah pusat yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan dan program-program pemerintah pusat. Desentralisasi telah memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan layanan umumnya. Akibatnya, pemerintah daerah menanggung peran yang jauh lebih penting dalam pembangunan, dengan kewenangan lebih besar atas alokasi dan tanggung jawab anggaran. Untuk penyediaan layanan umum, di mana tanggung jawabnya telah banyak terdesentralisasi, pemerintah daerah kini menguasai dan membelanjakan dana dalam persentase yang besar. Bertambahnya peran dan tanggung jawab tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap kapasitas pemerintah daerah yang terbatas. Bank Dunia dan LGSP-USAID melaksanakan survei Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) di pulau ini, yang menemukan bahwa tingkat kemampuan pengelolaan keuangan publik setempat ternyata sangat rendah. Kabupaten Nias mencatat skor keseluruhan 38 persen (buruk), sedangkan skor rata-rata kabupaten Nias Selatan hanya 14 persen (sangat buruk). Perbandingan hasil survei untuk kedua kabupaten di Nias ini dengan hasil survei yang sama di Aceh (Bank Dunia, 2007b) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Aceh mencatat skor yang lebih tinggi dari kabupaten Nias, sementara di Aceh tidak ada kabupaten yang mendapat skor lebih rendah dari kabupaten Nias Selatan. Kapasitas yang rendah ini diperburuk oleh kesulitan menarik dan mempertahankan staf yang cakap ke pulau ini karena letaknya yang terpencil dan tidak adanya mekanisme insentif. Salah satu indikator hal ini adalah bahwa sebagian besar pegawai negeri di pulau Nias hanya lulusan sekolah menengah tingkat atas. Pola pengeluaran kedua pemerintah daerah di Nias telah membaik dalam beberapa hal tetapi masih ada bidang-bidang yang menimbulkan kekhawatiran serius. Pengeluaran untuk pendidikan menyerap sebagian besar pengeluaran di kedua kabupaten. Meskipun demikian, pengeluaran ini telah menurun pada tahun-tahun terakhir, sementara pengeluaran untuk aparatur pemerintah kini menyerap dana dalam porsi yang tidak seimbang. Demikian pula, infrastruktur, suatu bidang kunci untuk pembangunan pulau Nias mengingat banyaknya desa terpencil di wilayah tersebut dan jaraknya yang jauh dari Sumatera, telah mengalami penurunan alokasi dana yang tajam sejak desentralisasi. Pengeluaran rutin, umumnya untuk membayar gaji pegawai negeri, menghabiskan jumlah dana yang semakin besar, sehingga dana untuk memelihara aset-aset yang ada atau diinvestasikan bagi peningkatan layanan umum menjadi terbatas. Satu lagi tren yang mengkhawatirkan adalah besarnya alokasi dana untuk perjalanan dinas. Pada tahun 2005, alokasi kedua pemerintah daerah tersebut untuk perjalanan dua kali lebih besar dari alokasi untuk pengoperasian dan pemeliharan aset-aset publik. Banyak dari tren ini yang juga dijumpai di Aceh dan daerah-daerah lain di Indonesia. Setelah desentralisasi, pengeluaran rutin pemerintah daerah telah mengalami peningkatan yang besar, sedangkan kenaikan pengeluaran untuk pembangunan tampaknya menguntungkan aparatur pemerintah dan merugikan sektor-sektor yang lebih mungkin menimbulkan dampak positif terhadap kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan atau pun infrastruktur.

xiv



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Layanan Umum Pendidikan Hasil-hasil pendidikan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan termasuk yang terendah di Sumatera Utara. Angka melek huruf di pulau Nias meningkat pada tahun-tahun terakhir menjadi 85,8 persen pada tahun 2005, namun kedua kabupaten tersebut memiliki angka melek huruf terendah di Sumatera Utara. Persentase penduduk dewasa pulau ini yang belum pernah bersekolah relatif tinggi. Rendahnya angka melek huruf orang dewasa dan angka partisipasi sekolah di pulau ini agak mengejutkan mengingat jumlah sarana pendidikan yang tersedia relatif besar. Jarak rata-rata ke sekolah lebih dekat dan jumlah sekolah per anak secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata provinsi maupun nasional. Namun demikian, angka rata-rata ini menyembunyikan ketidakmerataan antar kecamatan, yang mengakibatkan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam jaringan sarana pendidikan yang sebetulnya cukup. Di lain pihak, rasio murid-guru relatif tinggi, terutama di kabupaten Nias Selatan, yang menunjukkan perlunya distribusi guru yang lebih baik menuju daerah-daerah di mana kebutuhannya paling tinggi. Ketidakmerataan antar kecamatan terlihat lebih menonjol lagi, di mana ada kecamatan yang memiliki rasio murid-guru yang mencapai angka 70, jauh lebih tinggi dari rata-rata untuk pulau ini secara keseluruhan. Kondisi ruangan kelas merupakan satu lagi masalah besar di pulau ini, dengan lebih dari 80 persen ruang kelas dalam kondisi buruk. Mengingat angka pengeluaran untuk pendidikan yang tinggi – lebih dari 40 persen di kedua kabupaten – tampaknya tidak mungkin pengeluaran untuk pendidikan dapat menaikkan porsinya lebih tinggi lagi di anggaran kabupaten. Porsi besar total pengeluaran untuk pendidikan di pulau ini tidak berwujud pada pengeluaran pendidikan per kapita yang tinggi. Pada kenyataannya, kedua kabupaten memiliki pengeluaran publik per kapita untuk pendidikan yang secara signifikan lebih rendah daripada angka rata-rata provinsi, di mana kabupaten Nias Selatan memiliki pengeluaran per kapita untuk pendidikan yang terendah di provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya yang ada secara lebih efisien merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan publik. Pengeluaran di kedua kabupaten hendaknya diarahkan menuju pengisian kesenjangan dalam distribusi guru, serta memperbaiki pemeliharaan ruang kelas. Pola pengeluaran yang ada saat ini tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pemeliharaan ruang kelas yang ada, dimana pengeluaran rutin paling banyak adalah untuk membiayai gaji guru.

Kesehatan Meski sudah ada perbaikan dalam tahun-tahun terakhir, hasil kesehatan di pulau Nias masih tertinggal dari angka rata-rata provinsi dan nasional. Pulau Nias memiliki angka kematian bayi yang jauh lebih tinggi daripada Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Persentase jumlah anak balita yang menderita gizi buruk jauh lebih tinggi dari angka rata-rata provinsi dan nasional, dan tingkat cakupan imunisasi secara signifikan lebih rendah di pulau ini. Nampaknya yang menjadi masalah bukanlah sarana kesehatan; meskipun kabupaten Nias memiliki sarana kesehatan per kapita yang lebih banyak daripada rata-rata provinsi, angka untuk kabupaten Nias Selatan sedikit di bawah rata-rata provinsi. Akan tetapi, ketersediaan personil kesehatan lebih merupakan masalah, di mana rasio personil-per-penduduk sangat rendah di kedua kabupaten. Di kabupaten Nias Selatan, misalnya, hanya ada 7 orang dokter yang melayani hampir 290.000 orang penduduk. Kurangnya personil kesehatan ini diperburuk oleh distribusi petugas kesehatan yang tidak merata antar kecamatan di pulau ini, sehingga menimbulkan kesenjangan yang signifikan di daerah-daerah yang terbelakang. Bila dihitung secara per kapita, pengeluaran publik untuk kesehatan secara signifikan lebih rendah di pulau Nias bila dibandingkan dengan Sumatera Utara atau pun Indonesia secara keseluruhan. Kabupaten Nias Selatan memiliki pengeluaran per kapita terendah dari kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara, sedangkan pengeluaran per kapita di kabupaten Nias, meskipun sedikit lebih tinggi, masih jauh di bawah rata-rata untuk Sumatera Utara dan untuk Indonesia secara keseluruhan. Porsi pengeluaran untuk kesehatan dalam total pengeluaran naik dari 5 persen pada tahun 2001 menjadi 8 persen pada tahun 2005, sejalan dengan rata-rata nasional yaitu 7 persen. Oleh karena itu, cakupan kenaikan lebih lanjut dalam hal tingkat pengeluaran untuk kesehatan kini menjadi terbatas. Namun kenaikan pengeluaran untuk kesehatan ini lebih banyak dihabiskan untuk fungsi-fungsi rutin, terutama membayar gaji petugas kesehatan. Pengeluaran seharusnya digunakan untuk menutup kesenjangan distribusi petugas kesehatan di daerah terpencil, serta pengoperasian dan pemeliharaan sarana kesehatan yang ada.


xv

RINGKASAN EKSEKUTIF


Infrastruktur Akses ke infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi dan listrik di pulau Nias masih terus tertinggal dari rata-rata Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Kedua kabupaten, namun terutama Nias Selatan, memiliki tingkat akses ke infrastruktur dasar yang termasuk paling rendah di Sumatera Utara. Jaringan jalan sangat terbatas di daerah pedesaan dan pembangunan jalan baru maupun pemeliharaan jalan yang ada sangat mahal dan memakan waktu karena kurangnya peralatan mesin dan sebagian besar material harus didatangkan dengan kapal. Jaringan jalan belum diperluas sejak awal dasawarsa ini, meski jelas tidak cukup untuk melayani kebutuhan penduduk,. Hanya 20 persen dari jaringan jalan di pulau Nias dilapisi aspal, sisanya sebagian besar terdiri dari jalan tanah yang tidak dapat digunakan ketika musim hujan. Kondisi jaringan jalan terus memburuk sejak awal dasawarsa, dan gempa bumi tahun 2005 semakin memperburuk situasi yang sudah kritis itu. Situasi ini menjelaskan mengapa sekitar 44 persen desa di pulau ini – masing-masing 42 persen dan 50 persen untuk kabupaten Nias dan Nias Selatan – hanya dapat diakses dengan kendaraan beroda empat. Meskipun ada kebutuhan yang teridentifikasi pada sektor infrastruktur, pengeluaran keseluruhan secara riil untuk infrastruktur di kedua kabupaten menurun secara signifikan dari Rp 58 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 25 milyar pada tahun 2005. Sebagai porsi dari pengeluaran total, pengeluaran menurun dari 29 persen pada tahun 2001 menjadi 11 persen pada tahun 2005. Rendahnya prioritas yang diberikan kepada sektor utama ini pada tahun-tahun terakhir telah menghambat upaya pembangunan untuk membuka akses ke desa-desa terpencil di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Salah satu penyebab berlanjutnya tren penurunan pengeluaran daerah untuk infrastruktur dalam tahun 2006 adalah besarnya kontribusi untuk infrastruktur yang berasal dari pemerintah pusat dan dana rekonstruksi. Distribusi dana daerah untuk infrastruktur sebagian besar diarahkan pada pekerjaan umum untuk transportasi, pasokan air dan irigasi, di mana 82 persen dari seluruh pengeluaran untuk pembangunan dihabiskan untuk pembangunan jalan, air dan irigasi. Biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang ada telah mendapat perhatian yang relatif sedikit, di mana biaya personil menjadi porsi terbesar pengeluaran rutin di kedua kabupaten. Sementara itu, perjalanan dinas menyerap porsi dana yang semakin besar di kedua kabupaten.

Agenda untuk Pelaksanaan

xvi

•

Pemerintah pusat hendaknya meningkatkan alokasi sumber dananya – terutama melalui DAK – ke Nias dan Nias Selatan. Kedua kabupaten memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah, karena alokasi DAU yang rendah dan tidak adanya sumber pendapatan alternatif yang signifikan. Kriteria alokasi DAU yang baru yang mencadangkan 50 persen DAU untuk pembayaran seluruh gaji pegawai negeri tidak menguntungkan kedua kabupaten, namun khususnya merugikan Nias Selatan, mengingat jumlah pegawai negeri di kabupaten ini yang relatif sedikit. Meskipun dalam jangka panjang pulau ini sebaiknya mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membatasi ketergantungannya pada transfer dari pemerintah pusat, untuk jangka pendek sampai menengah akan diperlukan sumber daya yang lebih banyak untuk memperbaiki penyediaan layanan umum, khususnya mengingat kedua kabupaten tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi di Sumatera Utara. Rumus DAU hendaknya lebih sensitif terhadap kemiskinan dan kesenjangan fiskal, dan bukan menguntungkan kabupaten yang memiliki belanja pegawai terbesar. Sebagai alternatif, menambah alokasi DAK tampaknya merupakan pilihan lain untuk kedua kabupaten, karena DAK adalah anggaran tidak tetap pemerintah pusat yang dicadangkan bagi daerahdaerah terbelakang.

•

Pemerintah daerah perlu memperbaiki pola pengeluaran publik sambil memperbaiki posisi fiskalnya. Anggaran yang ada saat ini belum habis dibelanjakan (sehingga permintaan untuk peningkatan sumber dana menjadi patut dipertanyakan) dan pola pengeluaran masih dapat diperbaiki: kecenderungan untuk meningkatkan pengeluaran untuk aparatur pemerintah harus dikoreksi dalam rangka menambah pengeluaran di bidang-bidang lain yang berpotensi lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan atau infrastruktur.

•

Kedua kabupaten perlu memperbaiki kemampuan manajemen keuangan publiknya guna memperbaiki pola pengeluaran. Besarnya dana yang saat ini tersedia untuk membantu kedua pemerintah



RINGKASAN EKSEKUTIF

daerah dalam rangka pemulihan pulau Nias, dan kehadiran masyarakat internasional, serta kebutuhan rekonstruksi, hendaknya dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. •

Pemerintah daerah perlu memperbaiki alokasi sumber dana di masing-masing sektor, terutama karena pengeluaran di beberapa sektor sudah tidak mungkin ditambah lagi. Yang menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan perawatan kesehatan yang bermutu tampaknya bukanlah ketersediaan sarana, meskipun kondisi sarana menjadi masalah mengingat bencana tsunami dan gempa bumi bulan Maret telah merusak sejumlah besar sarana. Yang seharusnya menjadi fokus adalah rehabilitasi sarana yang ada, serta pengalokasian dana yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana tersebut, sambil memperbaiki juga mutu pelayanan yang diberikan. Jumlah guru dan petugas kesehatan tidak cukup dan ada ketidaksetaraan yang besar antara kedua kota utama di pulau ini dan daerah-daerah terpencil. Kesenjangan cakupan sebaiknya diisi dengan cara memutasikan personil ke daerah-daerah terpencil.

•

Pemerintah daerah perlu lebih terlibat dalam rekonstruksi pulau. Tanggapan yang mengesankan atas bencana di Aceh dan Nias merupakan kesempatan untuk membangun kembali kedua daerah tersebut menjadi lebih baik. Namun lambatnya kemajuan rekonstruksi di pulau Nias perlu ditangani sebelum terlambat. Kedua pemerintah daerah perlu mengambil peran yang lebih aktif, bekerja sama dengan BRR dan mitra-mitra lain di pulau tersebut, terutama mengingat berakhirnya masa tugas BRR menjelang akhir tahun 2008. Yang khususnya patut diperhatikan, mengingat prasarana umum yang besar seperti jalan dan jembatan, sekolah, dan sarana kesehatan telah dibangun kembali atau pun diperbaiki, adalah bahwa semua asset ini akan menimbulkan biaya operasional dan pemeliharaan tambahan bagi kedua pemerintah daerah tersebut di masa mendatang.


xvii

BAB 1 Kondisi Ekonomi Dan Sosial Di Pulau Nias

xviii



BAB 1 Kondisi Ekonomi dan Sosial di Pulau Nias Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007



Kemiskinan dan Kondisi Sosial Kepulauan Nias, yang terdiri atas satu pulau besar dan 130 pulau yang jauh lebih kecil, merupakan kepulauan terbesar di pesisir barat Sumatera. Kepulauan Nias adalah bagian dari provinsi Sumatera Utara dan dibagi menjadi dua kabupaten administratif, yaitu Nias dan Nias Selatan. Kabupaten Nias mulanya dibentuk pada tahun 1946 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kabupaten ini resmi dimekarkan menjadi dua unit administratif pada tahun 2003 dengan dibentuknya kabupaten Nias Selatan di samping kabupaten Nias. Kabupaten Nias berpenduduk 442.019 jiwa, terdiri atas 14 kecamatan, 4 kelurahan, dan 439 desa. Kabupaten Nias Selatan, yang mencakup sebagian besar pulaupulau kecil, berpenduduk 271.026 orang, yang terdiri atas 8 kecamatan, 2 kelurahan, dan 212 desa. Gunung Sitoli, yang terletak di pesisir timur laut, adalah ibu kota kabupaten Nias, sedangkan ibu kota kabupaten Nias Selatan adalah Teluk Dalam, yang terletak di pesisir selatan. Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Utara, jauh di atas angka rata-rata Indonesia (sekitar 16,7 persen pada tahun 2004). Dari 370 kabupaten di Indonesia di mana data tersedia untuk tahun 2004, Nias dan Nias Selatan termasuk di antara 10 persen teratas kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Diperkirakan 226,000 orang di pulau Nias hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2004 (Gambar 1.1). Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara signifikan setelah tahun 2000 saat negara ini mulai bangkit setelah krisis moneter, tingkat kemiskinan di pulau Nias masih tetap tinggi, sekitar 31 persen sejak tahun 2002, dan hampir pasti memburuk setelah gempa bumi tahun 2005. Gambar 1.1 Tingkat kemiskinan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 Penduduk miskin

Tingkat kemiskinan

200,000

35%

175,000

30%

150,000

25%

125,000

20%

100,000 15%

75,000

10%

50,000

Kab. Nias Selatan

Kab. Nias



Kab. Dairi


Kab. Toba Samosir

Kab. Tanah Karo

Kab. Langkat

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Simalungun

Kab. Labuhan Batu


Kab. Asahan

Kota Tanjung Balai


Kota Sibolga

Kota Tebing Tinggi

Kab. Deli Serdang

0%

Kota Medan

5%

0

Kota Binjai

25,000

Sumber: BPS.

Kedua kabupaten, namun terutama Nias Selatan, tertinggal dari angka-rata nasional untuk sebagian besar hasil sosial (Tabel 1.1). Skor indeks pembangunan manusia di kabupaten Nias membaik dari 61,8 pada tahun 2002 menjadi 66,1 pada tahun 2005,1 namun masih di bawah angka untuk provinsi Sumatera Utara dan rata-rata nasional yaitu masing-masing 72 dan 69,6, untuk tahun 2005. Demikian pula, angka kematian bayi juga membaik dari 40,9 pada tahun 2002 menjadi 36,1 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005, sementara angka provinsi dan rata-rata nasional masing-masing adalah 33,5 dan 32,8 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Di sektor pendidikan, angka partisipasi kasar di tingkat SMP dan SMU masih rendah, masing-masing sekitar 74 dan 42 persen, dibandingkan dengan 92 dan 70 persen di Sumatera Utara. Proporsi orang dewasa yang belum pernah bersekolah relatif tinggi, yaitu 23 persen untuk penduduk usia 15 tahun ke atas.

1 Data IPM untuk tahun 2002 didasarkan pada seluruh pulau, sedangkan data untuk tahun 2005 didasarkan pada kabupaten Nias saja, dan tidak mencakup Nias Selatan.

2




Tabel 1.1 Indikator sosial dan ekonomi untuk Nias dan Nias Selatan Nias

Nias Selatan

Sumatera Utara

4,888,905

5,060,626

11,106,258

12,627,167

Tingkat kemiskinan 2004 (%)

31.6

32.2

14.9

16.7

Angka melek huruf dewasa, 2005 (% penduduk usia 15 tahun ke atas)

85.8

62.5

95.6

91.7

Angka partisipasi kasar SMP 2005 (%)

76.0

70.0

91.5

82.4

PDB per kapita 2005 (Rp)

Indeks Pembangunan Manusia 2005 Harapan hidup 2005 (tahun) Sumber: BPS Indonesia, BPS Nias dan Nias Selatan, Susenas.

Indonesia

66.1

63.9

72.0

69.6

68.7

67.9

68.7

68.1

Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Dari segi PDRB per kapita, kedua kabupaten jauh di bawah rata-rata provinsi (Gambar 1.2). Pada tahun 2005, PDRB per kapita di kabupaten Nias adalah Rp 5,1 juta dan Rp 4,9 juta di kabupaten Nias Selatan, atau kurang dari separuh rata-rata provinsi yaitu Rp 11,1 juta. Perekonomian di pulau ini tumbuh relatif cepat setelah tahun 2000 dengan laju rata-rata 6,6 persen per tahun dibandingkan dengan 5 persen untuk Sumatera Utara atau Indonesia secara keseluruhan, sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan dengan bagian lain dari provinsi Sumatera Utara. Meskipun demikian, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen pada tahun 2005 akibat bencana tsunami dan gempa bumi, yang mengganggu tren pertumbuhan sebelumnya, meskipun hanya sementara. Rendahnya PDRB per kapita dan tingginya tingkat kemiskinan tercermin dari indikator pembangunan manusia yang relatif rendah, seperti yang dibahas secara terinci pada bagian lain laporan ini. Gambar 1.2 PDDB per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 25

Juta rupiah

20 15 10 5 0


Kab. Nias

Kab. Nias Selatan



Kab. Pakpak Bharat


Kab. Simalungun

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Samosir

Kab. Serdang Bedagai

Kab. Langkat

Kab. Dairi


Kota Tebing Tinggi

Kota Sibolga

Kota Binjai

Sumatera Utara

Kota Tanjung Balai


Kab. Tanah Karo

Kab. Toba Samosir

Nasional

Kab. Deli Serdang

Kab. Labuhan Batu

Kab. Asahan

Kota Medan

Sumber: BPS.

Perekonomian pulau ini sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian, yang menyumbangkan 42 persen terhadap PDRB (Gambar 1.3). Sektor industri dan manufaktur sangat kecil, hanya menghasilkan sekitar 2 persen dari PDRB, bila dibandingkan dengan 27 persen untuk Sumatera Utara secara keseluruhan. Jasa perdagangan menyumbangkan porsi yang besar bagi perekonomian, yang kebanyakan berasal dari usaha kecil dalam sektor perdagangan dan pelayanan (warung, pedagang kecil, rumah makan, dan tukang becak). Sektor pertanian menyerap porsi terbesar atas tenaga kerja di kedua kabupaten. Pada tahun 2005, sekitar 87 persen tenaga kerja di kabupaten Nias diserap oleh sektor pertanian, disusul sektor perikanan dan layanan sosial yang masing-masing menyerap 4,7 persen dan 4,4 persen total angkatan kerja. Di Nias Selatan, pertanian menyerap 88 persen tenaga kerja, disusul sektor manufaktur dan perikanan, masing-masing 7,7 persen dan 1,4 persen total tenaga kerja.


3



Gambar 1.3 Komposisi perekonomian pulau Nias, 2005 Jasa Keuangan 5.5%

Jasa Pelayanan 10.1% Pertanian 43.0%

Transportasi & Komunikasi 6.9% Perdagangan, Rumah Makan & Hotel Konstruksi 22.1% 7.9%

Pertambangan dan Pendulangan 2.3% Listrik, Gas & Air 0.4%

Industri Manufaktur 1.8%

Sumber: BPS.

Kedua kabupaten tersebut memiliki kesamaan dari segi ekonomi. Tidak ada perbedaan besar dalam uraian sektoral PDRB antara kedua kabupaten. Satu-satunya perbedaan yang terlihat dapat dijumpai dalam sektor pertanian di mana kabupaten Nias Selatan memiliki porsi yang lebih besar (45,3 persen PDDB dibandingkan dengan 40,6 persen di kabupaten Nias) dan dalam sektor jasa perdagangan, yang memberikan kontribusi lebih besar secara signifikan pada perekonomian kabupaten Nias. Struktur perekonomian pulau Nias praktis hampir tidak berubah selama tahun 2000-2005, di mana porsi pertanian sedikit menurun, terutama di kabupaten Nias Selatan, dengan kenaikan yang sebanding dalam sektor jasa dalam perekonomian.

Dampak Tsunami dan Gempa Bumi2 Bencana tsunami bulan Desember 2004 dan gempa bumi bulan Maret 2005 menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang parah terhadap prasarana dan perekonomian pulau Nias, yang mana keadaannya sudah lemah sebelum bencana tersebut. Tsunami melanda beberapa desa di pesisir utara, menewaskan lebih dari 100 orang. Gempa bumi tanggal 28 Maret 2005, yang berkekuatan 8,7 skala Richter, menewaskan sekitar 850 orang, sementara diperkirakan 71.000 orang, atau sekitar 10 persen penduduk Nias, kehilangan tempat tinggal. Sektor perumahan terkena dampak paling parah, di mana 13.000 rumah hancur dan 24.000 rusak parah. Prasarana transportasi juga rusak parah: 12 pelabuhan besar dan kecil hancur, dan lebih dari 1000 km jalan menjadi tidak dapat dilalui. Sebagian besar korban berada di daerah perkotaan karena letak Gunung Sitoli yang dekat dengan episentrum. Total kerusakan diperkirakan sebesar US 392 juta, setara dengan 108 persen PDB pulau ini (Tabel 1.2).

2

4

Bagian ini sebagian besar disarikan dari (BRR dan Bank Dunia, 2006b) dan (BRR dan Mitra, 2006).




Tabel 1.2 Perkiraan penilaian kerusakan dan kerugian untuk pulau Nias3 Perkiraan kerusakan

Sektor

(US$ juta) 56 23 23 10 306 160 70 76 1 29 392

Sektor sosial Pendidikan Kesehatan Masyarakat, budaya, dan agama Infrastruktur Perumahan Transportasi Listrik, air dan sanitasi, dan komunikasi Sektor produksi Lintas-sektor (pemerintahan dan lingkungan) Total

Sumber: BRR Aceh-Nias. Kerusakan yang tersebar luas itu telah menimbulkan dampak inflasi yang menyebabkan naiknya biaya hidup di pulau Nias. Inflasi yang lebih tinggi terutama merupakan akibat dari kenaikan harga bahan makanan pokok dan transportasi. Sebagai contoh, harga beras naik 23 persen setelah gempa bumi. Sistem transportasi yang sebelumnya sudah terbatas memperburuk situasi karena membatasi pasokan barang dan material. Angka inflasi bulanan di Nias naik menjadi 9,5 persen pada bulan April 2005 dan 11,5 persen bulan Oktober 2005, dibandingkan dengan inflasi 1,5 persen dan deflasi bulanan 0,12 persen di Sumatera Utara secara keseluruhan pada kisaran waktu yang sama ( Gambar 1.4). Gambar 1.4 Angka inflasi bulanan untuk pulau Nias, Sumatera Utara dan Indonesia, 2005 20 15 10 5

Nias

Sumatera Utara

Desember

November

Oktober

September

Agustus

Juli

Juni

Mei

April

Maret

Februari

-5

Januari

0

Nasional

Sumber: BPS Nias.

Letak pulau Nias yang terpencil telah memperlambat kemajuan rekonstruksi. Bahan bangunan sulit diperoleh dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau. Jadwal pelayaran yang tidak pasti telah memperburuk kelangkaan pasokan. Persediaan bahan bakar yang tidak menentu memperburuk inflasi dan bersama-sama dengan jauhnya jarak dari pasar menghambat pelaksanaan yang cepat dari upaya rekonstruksi. Namun menjelang akhir tahun 2006, proses rekonstruksi mulai ,mengejar kecepatan. Hampir 5400 rumah baru dan 350 rumah sementara telah dibangun dan lebih dari 300 km jalan dibangun atau diperbaiki. Satu rumah sakit di Gunung Sitoli, 19 sarana kesehatan, dan 124 sekolah permanen telah dibangun kembali atau diperbaiki dengan tujuan memulihkan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pendidikan (Lampiran Tabel 1.2.). Upaya ini dijalankan bersama-sama oleh berbagai mitra nasional dan internasional yang terdiri dari 42 LSM internasional, 24 LSM nasional, 13 badan Perserikatan Bangsabangsa, dan 8 instansi pemerintah. 3 Penilaian kerusakan dan kerugian Nias dilaksanakan oleh IOM (IOM, Juni 2005). Dengan menggunakan data kerusakan dan kerugian IOM, total dampak sektoral dan keuangan dihitung dengan menerapkan metodologi ECLAC standar internasional data, yang juga telah digunakan untuk memperkirakan kerusakan dan kerugian akibat tsunami.


5



Meskipun demikian, kebutuhan yang belum terpenuhi masih banyak. Menurut Departemen Sosial, terhitung pada bulan Maret 2007 masih lebih dari 5000 rumah perlu dibangun kembali untuk para pengungsi. Sedangkan untuk sekolah, kurang dari separuh sekolah yang mengalami kerusakan yang telah dibangun kembali atau diperbaiki. Dengan tingkat rekonstruksi yang ada sekarang, perekonomian setempat diperkirakan akan bangkit karena pengeluaran rekonstruksi mendorong perkembangan berbagai sektor, seperti transportasi, konstruksi, dan pengolahan makanan. Pemerintah daerah juga diharapkan akan membangun kapasitas yang lebih kuat dengan keikusertaan mereka dalam proses perencanaan dan pembiayaan rekonstruksi, yang dibantu dengan dukungan dari para donor dan LSM.

6


BAB 2 Pendapatan dan Pembiayaan Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

BAB 2 Pendapatan Dan Pembiayaan


Pendapatan Gambaran Pendapatan Keseluruhan di Nias Kabupaten Nias dan Nias Selatan menerima sumber keuangan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dana rekonstruksi pada tahun 2006, melebihi hampir empat kali lipat anggaran pemerintah daerah. Setelah gempa bumi bulan Maret 2005, Nias menerima sumber dana tambahan dari pemerintah pusat, serta dari donor internasional dan nasional. Pada tahun 2006, pulau Nias diperkirakan telah menerima dana rekonstruksi sekitar Rp 1,1 trilyun, di mana Rp 488 milyar di antaranya berasal dari BRR dan sekitar Rp 644 milyar berasal dari donor dan LSM (Gambar 2.1). Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pulau Nias mendapatkan manfaat dari desentralisasi sebelum dana rekonstruksi mulai mengalir ke daerah tersebut. Desentralisasi meningkatkan pendapatan kedua pemerintah daerah tersebut hampir empat kali lipat, dari Rp 111 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 435 milyar pada tahun 2006 secara keseluruhan.

Milyar rupiah

Gambar 2.1 Pendapatan Nias sebelum dan sesudah desentralisasi, dan setelah gempa bumi 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

Donors & NGOs

BRR

1999

2002

Dekonsentrasi

2006

Pemerintah daerah Nias & Nias Selatan

Rekonstruksi

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK, dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Gambar 2.2 Pendapatan pemerintah daerah di Nias dan Nias Selatan, 1996-2006 500

Milyar rupiah

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2006*

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Nias

Nias Selatan

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

8




Pendapatan agregat kabupaten Nias dan Nias Selatan meningkat secara signifikan pada tahun 2006, terutama disebabkan oleh naiknya transfer DAU secara tajam. DAU merupakan sumber pendapatan utama bagi kabupaten Nias dan Nias Selatan. Secara rata-rata DAU memiliki porsi sebesar 82 persen dari total pendapatan kedua kabupaten, jauh melebihi rata-rata kabupaten di Indonesia yaitu 62 persen dari total pendapatan (Bank Dunia, 2007a). Transfer secara keseluruhan rata-rata berkontribusi sebesar 98 persen dari pendapatan di pulau Nias sebelum desentralisasi dan tetap tinggi setelah desentralisasi, yaitu 93 persen. Secara absolut, transfer meningkat hampir empat kali lipat, dari Rp 108 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 423 milyar pada tahun 2006 (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Komposisi pendapatan kabupaten Nias dan Nias Selatan Rp juta pada harga konstan tahun 2000 2004

Anggaran 2006

1999

2002

Nias

Nias Selatan

Total

Nias*

Nias Selatan*

Total*

Pendapatan Asli Daerah

2,319

5,319

5,701

718

6,419

3,591

1,698

5,290

Bagi Hasil Pajak

8,461

15,950

9,690

7,438

17,127

6,064

4,734

10,798

669

1,127

917

-

917

582

-

582

SDO

40,522

-

-

-

-

-

-

-

Inpres

58,986

-

-

-

-

-

DAU

-

180,448

118,296

52,500

170,796

222,780

136,944

359,724

DAK

-

616

7,085

-

7,085

22,781

22,132

44,913

152

2,473

21,789

2,708

24,497

9,648

4,902

14,550

111,110

205,932

163,477

63,364

226,841

265,446

170,410

435,856

Bagi Hasil bukan Pajak

Lain-lain Total

-

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Catatan: * Angka perkiraan.

DAK juga memegang peran yang semakin penting dan ikut memberikan kontribusi terhadap kenaikan total pendapatan setelah desentralisasi. DAK, yang dimulai dari basis yang sangat rendah, naik lebih dari 30 kali lipat dari Rp 616 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 7,1 milyar tahun 2004, dan kemudian menjadi Rp 20 milyar pada tahun 2005 (Lampiran Tabel B.8.6). Kenaikan untuk sumber penerimaan lain-lain disebabkan sebagian besar oleh bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Pendapatan dari provinsi naik dari Rp 115 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp.15 milyar pada tahun 2005. Desentralisasi belum merubah secara signifikan porsi pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pendapatan keseluruhan. Kontribusi dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap pendapatan keseluruhan hanya naik dari rata-rata masing-masing 2 persen dan 7 persen sebelum desentralisasi menjadi 3 persen dan 8 persen setelah desentralisasi (Tabel 2.2). Dana bagi hasil lebih didominasi oleh dana bagi hasil pajak daripada dana bagi hasil bukan pajak. Sebagai wilayah yang miskin sumber daya, pulau Nias sangat mengandalkan redistribusi penerimaan minyak dan gas dari provinsi Sumatera Utara dan dari sektor kehutanan dan perikanannya yang terbatas untuk dana bagi hasil bukan pajak. Meskipun demikian, sejak pulau ini mengalami pemekaran menjadi 2 kabupaten pada tahun 2003, kabupaten Nias Selatan tidak menerima pendapatan dana bagi hasil bukan pajak.4

4 Kegiatan kehutanan di Nias Selatan yang dilaksanakan oleh PT Geruti dan PT Teluk Nauli telah dihentikan sejak tahun 2004. Akibatnya, Nias Selatan tidak menerima pendapatan dari hak pengusahaan hutan maupun royalti. Untuk perikanan dan bagi hasil distribusi minyak dan gas dari Sumatera Utara, ada kemungkinan bahwa pendapatan ini masih menjadi milik kabupaten Nias.


9



Tabel 2.2 Porsi komponen-komponen pendapatan terhadap total pendapatan di Nias dan Nias Selatan Persen 1997

1998 1999

2000

% rata-rata pra-Dec

2001

2002

2003

2004

2005

% rata-rata pasca-Dec

4

3

2

3

7 88 1 0.5 95 100

8 75 3 11 86 100

8 74 8 8 89 100

8 82 2 5 93 100

Pendapatan Asli 3 1 2 2 2 2 3 Daerah Bagi Hasil Pajak 10 6 8 7 7 7 8 SDO 20 47 36 53 39 Inpres 68 46 53 39 51 DAU 88 88 DAK 0 0.30 Lain-lain 0.2 0.1 0.1 0 0 2 1 Total transfer 97 99 98 98 98 95 96 Total pendapatan 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.

Kedua kabupaten memiliki pendapatan per kapita yang termasuk paling rendah di Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan memiliki pendapatan per kapita terendah di Sumatera Utara yaitu hanya Rp 295.000, sedangkan kabupaten Nias memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp 497.000. Pendapatan per kapita untuk kedua kabupaten ini jauh di bawah angka rata-rata nasional sebesar Rp 772.000 dan rata-rata provinsi sebesar Rp 702.000. Kabupaten Nias Selatan menerima hanya seperlima dari pendapatan per kapita kabupaten terkaya di Sumatera Utara (Gambar 2.3).

Juta rupiah

Gambar 2.3 Pendapatan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Kab. Nias Selatan

Kab. Deli Serdang

Kab. Asahan

Kab. Labuhan Batu

Kab. Langkat

Kab. Nias

Kab. Simalungun


Kota Medan



Kab. Dairi



Kab. Tanah Karo

Kab. Toba Samosir

Kab. Tapanuli Utara

Nasional

Kota Binjai


Kota Tanjung Balai


Kota Tebing Tinggi

Kab. Pakpak Bharat

Kota Sibolga

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS.

Transfer dari pemerintah pusat masih belum mampu mengatasi kesenjangan antar daerah. Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terendah di Sumatera Utara. Meskipun demikian, kedua kabupaten tersebut tidak menerima alokasi DAU yang lebih tinggi dari kabupaten lain yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dan IPM lebih tinggi dari segi DAU dan bagi hasil per kapita (Lampiran Gambar B.8.6). Pada tahun 2005, kedua kabupaten tersebut masih belum menerima alokasi per kapita yang lebih besar daripada kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara. Kedua kabupaten tersebut menerima alokasi yang sama dengan kabupaten dengan tingkat kemiskinan lebih rendah, seperti Simalungun (Lampiran Gambar B.8.5). Meskipun ada kenaikan DAU yang besar pada tahun 2006, masalah ini masih belum teratasi.

10




Dana Alokasi Umum (DAU) Seperti halnya pemerintah-pemerintah daerah lain di Indonesia, DAU merupakan sumber pendapatan utama untuk kabupaten Nias dan Nias Selatan. DAU adalah hibah yang bersifat discretionary yang dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya bantuan sangat bervariasi berdasarkan suatu rumusan khusus yang berupaya menyelaraskan kemampuan fiskal dengan kebutuhan fiskal pemerintah daerah. Secara riil, alokasi DAU untuk kabupaten Nias (dan kabupaten Nias Selatan mulai tahun 2004) stabil sejak tahun 2001 sampai ada peningkatan yang tidak proporsional pada tahun 2006. Secara keseluruhan, DAU naik lebih dari 100 persen pada tahun 2006. Di kabupaten Nias, DAU naik dari rata-rata Rp 155 milyar pada tahun 2001-2005 menjadi 223 milyar rupiah pada tahun 2006. Kabupaten Nias Selatan mengalami kenaikan dari rata-rata Rp 54 milyar pada tahun 2004-2005 menjadi Rp 137 milyar pada tahun 2006 (Gambar 2.4). Gambar 2.4 Alokasi DAU untuk Nias dan Nias Selatan 400

Milyar rupiah

350 300 250 200 150 100 50 0 2001

2002

2003 Nias

2004

2005

2006

Nias Selatan

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000)

Kenaikan DAU yang signifikan di seluruh Indonesia juga telah meningkatkan DAU per kapita di Nias dan Nias Selatan. Pada tahun 2005, kabupaten Nias Selatan adalah penerima per kapita ketiga terendah di Sumatera Utara dengan alokasi DAU Rp 285.000. Situasi ini berubah secara signifikan pada tahun 2006, ketika DAU per kapita daerah naik menjadi Rp 716.000. Sedangkan untuk kabupaten Nias, DAU per kapita naik dari Rp 391.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 714.000 pada tahun 2006 (Gambar 2.5). Perkiraan ulang atas luas daerah sebagai salah satu komponen utama dari rumus alokasi DAU juga telah menguntungkan Nias dan Nias Selatan. Pada tahun 2005, perkiraan luas kabupaten Nias Selatan, yang mencakup banyak pulau kecil, di bawah perkiraan, yaitu 1,825 km². Perkiraan luas area meningkat secara signifikan menjadi 3,090 km² pada tahun 2006. Alokasi DAU untuk kabupaten Nias Selatan selanjutnya meningkat lebih jauh dari Rp 194 milyar pada tahun 2006 menjadi Rp 231 milyar pada tahun 2007.


11



Gambar 2.5 DAU per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005-06 DAU per capita 2005

DAU per capita 2006 Kota Sibolga

Kota Sibolga Kota Tanjung Balai

Kota Tebing Tinggi

Kab. Tanah Karo

Kota Tanjung Balai

Kab. Humbang

Kab. Dairi

Kab. Dairi

Kota Binjai Kab. Mandailing Natal


Nias Nias Selatan

Nias

Kab. Simalungun

Kab. Serdang Berdagai

Kab. Labuhan Batu

Kab. Asahan

Nias Selatan

Kota Medan

Kota Medan 0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Ribu rupiah

0

500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Ribu rupiah

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu.

Meskipun sudah ada kenaikan, kabupaten Nias Selatan masih menerima alokasi DAU yang relatif rendah. Walaupun kabupaten Nias Selatan menduduki tempat terbawah untuk sebagian besar indikator kebutuhan fiskal bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Utara, hal ini tidak tercermin dalam alokasi DAU-nya. Pada tahun 2006, kabupaten ini memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia terendah, indeks biaya tertinggi, dan PDRB per kapita kedua terendah, namun dari segi alokasi DAU Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan alokasi per kapita terendah. Alasannya adalah karena kabupaten Nias maupun Nias Selatan (tetapi khususnya Nias Selatan) memiliki jumlah pegawai negeri sipil yang relatif sedikit, sehingga menyebabkan alokasi DAU yang lebih rendah untuk menutup pengeluaran pegawai. Baik kabupaten Nias maupun Nias Selatan berhasil menyetujui anggarannya sebelum bulan April 2007 dan karenanya tidak terkena sanksi berupa pemotongan DAU-nya. Sebuah keputusan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Departemen Keuangan menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mendapat sanksi berupa pemotongan alokasi DAU sampai 25 persen jika anggarannya belum disetujui sampai akhir bulan Maret – yang untuk tahun anggaran ini berarti akhir bulan Maret 2007. Ancaman sanksi oleh Departemen Keuangan telah sangat membantu memperbaiki waktu untuk persetujuan anggaran, kabupaten Nias dan Nias Selatan tidak terkecuali. Pada tahun 2006, sebelum adanya keputusan tersebut, kabupaten Nias menyetujui anggarannya pada bulan Agustus 2006, sedangkan kabupaten Nias Selatan baru menyetujui anggaran tahun 2006-nya pada bulan Desember 2006.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)5 Pendapatan asli daerah sejak di masa lalu telah memainkan peran yang tidak signifikan dalam pendapatan pemerintah daerah di Indonesia, dan perannya bahkan lebih kecil lagi di Nias dan Nias Selatan. Pajak utama yang berpotensi masih terus dicatat dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2004, PAD rata-rata memberikan kontribusi sedikit di atas 8 persen dari total pendapatan pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Bank Dunia, 2007a). Kontribusi PAD – yang secara umum terdiri atas empat kategori, yaitu pajak daerah, retribusi, laba dari badan usaha milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – terhadap total pendapatan bahkan lebih kecil lagi di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Secara keseluruhan, PAD di kedua kabupaten tersebut hanya mewakili 3 persen dari total pendapatan setelah desentralisasi, sedikit naik dari 2 persen sebelum desentralisasi.

5 Pajak dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah (PP No. 65 tahun 2001 dan PP No. 66 tahun 2001). Pemerintah daerah mendapatkan sedikit otonomi untuk memperluas pajak (harus memenuhi “kriteria pajak yang baik” dan disetujui oleh Depkeu) dan retribusi daerah. Undang-undang No. 34 tahun 2000 menetapkan 7 jenis pajak daerah (pajak perhotelan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak sumber daya pertambangan jenis C, dan pajak parker) dan 3 jenis retribusi (layanan umum, layanan usaha, dan perijinan khusus).

12




Meskipun kontribusinya terhadap pendapatan total tergolong rendah, PAD mengalami peningkatan yang signifikan di pulau Nias setelah desentralisasi, namun kemudian merosot tajam pada tahun 2004 dan 2005. Dari tahun 1999 sampai 2003, PAD naik hampir empat kali lipat (Tabel 2.3). Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh perluasan basis pajak daerah dan kenaikan besar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.6 Penurunan PAD pada tahun 2004 dan 2005 disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diperoleh dari pengumpulan pajak daerah dan sumber-sumber lainnya pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2005, penurunan tajam kemungkinan disebabkan oleh gempa bumi bulan Maret, yang menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan tempat usaha setempat, sehingga mengurangi basis pajak daerah. Pelaksanaan desentralisasi juga telah mengubah komposisi PAD di pulau ini. Retribusi daerah dulu merupakan sumber utama PAD, yang menyumbangkan lebih dari 60 persen PAD pulau Nias sebelum desentralisasi. Setelah desentralisasi, angka ini turun menjadi sekitar 46 persen secara ratarata antara tahun 2001-2005. Kontribusi dari sumber lain-lain PAD yang sah telah naik secara signifikan menyusul desentralisasi. Tabel 2.3 Komposisi PAD pulau Nias, 1999-2005 Rp juta pada harga konstan 2000 1999

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi

2001 %

2002

2003

%

2004

%

%

2005 %

%

845

36.4

1,996

39.1

1,655

31.1

1,884

21.0

1,724

26.9

1,450

28.4

1,474

63.6

768

15.0

1,375

25.9

2,693

30.0

3,405

53.0

2,330

45.6

Laba dari BUMD

0

0.0

0

0.0

159

3.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

PAD lain-lain

0

0.0

2,347

45.9

2,129

40.0

4,392

49.0

1,291

20.1

1,328

26.0

2,319

100.0

5,111

100.0

5,319

100.0

8,969

100.0

6,419

100.0

5,108

100.0

Total

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam angka riil.

Sejak desentralisasi, pajak untuk ekstraksi dan proses pengolahan bahan pertambangan jenis C telah menjadi sumber utama pajak daerah.7 Sebelum desentralisasi, pajak penerangan jalan merupakan penyumbang utama pajak daerah. Mulai tahun 2001 sampai 2005, pajak bahan pertambangan jenis C telah menyumbangkan ratarata 53 persen dari pendapatan pajak daerah, disusul pajak penerangan jalan dengan porsi 32 persen (Gambar 2.6). Gambar 2.6 Komposisi pajak daerah pulau Nias,8 1999-2005 100%

Lain-lain

40%

Pajak pemanfaatan air permukan dan bawah tanah Pajak pengolahan bahan tambang jenis C Pajak penerangan jalan

20%

Pajak reklame

80% 60%

Pajak 2005

2004

2003

2002

2001

1999

0%

Hotel dan restoran

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000). 6 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diantaranya meliputi: penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan dari hutang pajak dan retribusi. 7 Pertambangan jenis C meliputi mineral dasar seperti bentonit, andesit, batu apung, zeolit dan batu gamping. 8 Pajak atas penggunaan air tanah dan air permukaan pada dasarnya menjadi milik pemerintah provinsi tetapi dibagi ke pemerintah kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Meskipun demikian, kedua pemerintah kabupaten di Nias mencatat pajak ini sebagai pajak daerah dalam anggaran daerah tahun 2001 dan 2002. Pajak perhotelan dan pajak restoran dipisahkan setelah desentralisasi. Akan tetapi, kedua pemerintah kabupaten tersebut masih mencatatnya dalam satu rekening. Selain itu, pajak parkir, yang merupakan pajak daerah, tidak dicatat dalam anggaran daerah. Ada kemungkinan besar bahwa pemerintah kabupaten menggolongkan pajak parkir sebagai bea pengguna. Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias

13



Perbandingan di provinsi menunjukkan bahwa kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki PAD per kapita yang tergolong paling rendah di Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan menduduki peringkat terendah dan kabupaten Nias adalah kelima terendah dalam hal PAD per kapita. Perlu dicatat, semua pemerintah daerah di Sumatera Utara memiliki PAD per kapita di bawah angka rata-rata nasional. Variasi antar kabupaten berkisar antara Rp 128.310 di Medan sampai hanya Rp 3.343 di Nias Selatan. Data ini juga menunjukkan bahwa struktur pajak dan retribusi daerah yang ada sekarang cenderung lebih menguntungkan wilayah kota dengan kegiatan ekonominya yang meningkat dan karenanya basis pajak yang lebih besar bila dibandingkan dengan daerah pedesaan (kabupaten) (Lampiran Gambar B.8.1). Setelah desentralisasi, sudah ada upaya untuk memaksimalkan PAD di pulau Nias. Dewasa ini, seperti halnya pemerintah daerah lainnya, kedua pemerintah daerah di Nias mempertimbangkan untuk menciptakan pajak dan retribusi daerah yang baru, seperti memberlakukan bea perijinan gudang dan bea untuk komoditi pesisir. Pertimbangan ini berawal dari persepsi bahwa otonomi daerah memungkinkan daerah untuk memberlakukan pungutan untuk membiayai anggaran daerah setelah desentralisasi. Meskipun demikian, upaya untuk membuat pajak dan retribusi daerah yang baru harus direncanakan dan dievaluasi dengan hati-hati. Pengumpulan PAD yang berlebihan dapat merugikan ekonomi daerah, karena dapat berisiko meningkatkan biaya menjalankan usaha.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan bagi hasil pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh). Menurut pengaturan bagi hasil sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004, pemerintah daerah menerima alokasi masing-masing 81 persen, 80 persen dan 20 persen sebagai bagian dari PBB, BPHTB dan PPh. Meskipun PBB dan BPHTB diselenggarakan oleh pemerintah pusat, tanggung jawab penagihan dan pengumpulan pajak dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Kantor pajak pemerintah pusat yang terdekonsentrasi bertugas mencetak dan mengirimkan pemberitahuan jumlah terhutang dan batas waktu pembayaran, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menindaklanjuti pengumpulan pajak setelah tagihan dikirimkan. Bagian PBB dan BPHTB pemerintah pusat ditransfer langsung kembali ke pemerintah daerah, dengan alokasi 65 persen yang dibagi merata ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan 35 persen dialokasikan sebagai insentif bagi kabupaten/kota yang berhasil memenuhi target. Di samping bagi hasil pajak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berhak menerima bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dari pajak kendaraan dan air. Pendapatan dari bagi hasil pajak naik sebesar 88 persen antara tahun 1999-2002. Kecuali untuk tahun 2003, pendapatan ini terus naik dari tahun 1999 sampai 2005. Kenaikan setelah desentralisasi terutama adalah akibat pengaturan bagi hasil yang baru untuk pajak penghasilan. Di masa lalu, pajak penghasilan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Meskipun ada peningkatan secara riil, porsi bagi hasil pajak terhadap total pendapatan berfluktuasi dan diproyeksikan akan menurun tajam pada tahun 2006. Kontribusi bagi hasil pajak terhadap total pendapatan berkisar antara 6,4 persen sampai 7,7 persen pada tahun 2001-2005 dan diperkirakan akan merosot menjadi 2,5 persen saja pada tahun 2006. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan tajam alokasi DAU dan DAK ke kedua kabupaten di tahun 2006. (Tabel 2.4).

14




Tabel 2.4 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan Rp juta pada harga konstan tahun 2000 Nias Tahun

Bagi hasil pajak

Nias Selatan

% Bagi hasil pajak Total terhadapa Pendapatan total pendapatan

Bagi hasil pajak

Total Pendapatan

Nias Aggregate

% Bagi hasil pajak terhadapa total pendapatan

Bagi hasil pajak

Total Pendapatan

% Bagi hasil pajak terhadapa total pendapatan

1999

8,461

111,110

7.6

8,461

111,110

7.6

2001

13,472

206,597

6.5

13,472

206,597

6.5

2002

15,950

205,932

7.7

15,950

205,932

7.7

2003

13,733

216,101

6.4

13,733

216,101

6.4

2004

9,690

163,477

5.9

7,438

63,364

11.7

17,127

226,841

7.6

2005

10,373

162,069

6.4

7,755

82,721

9.4

18,128

244,790

7.4

2006*

6,064

265,446

2.3

4,734

170,410

2.8

10,798

435,856

2.5

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Catatan: * Data anggaran.

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber utama pendapatan bagi hasil pajak untuk kabupaten Nias dan Nias Selatan dan menyumbangkan sampai 81 persen dari total bagi hasil pajak tahun 2005. Ini disusul dengan pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dengan porsi rata-rata 12 persen dan 8 persen masing-masing dari pendapatan bagi hasil pajak (Gambar 2.7). Bagian yang besar dari pajak bumi dan bangunan juga terlihat secara nasional, mencakup hampir separuh dari seluruh pendapatan bagi hasil pajak tahun 2004. Hal ini menunjukkan pentingnya pajak bumi dan bangunan untuk daerah yang sedang berkembang di mana perluasan atas penggunaan tanah relatif cepat. Untuk pajak penghasilan, meskipun perannya telah meningkat dalam tahun-tahun terakhir, porsinya yang relatif kecil mencerminkan masih terbatasnya basis pajak penghasilan di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Gambar 2.7 Komposisi pendapatan bagi hasil pajak di Nias dan Nias Selatan, 1999-2006 Nias

Nias Selatan

1

100%

0.8

80%

0.6

60%

0.4

40%

0.2

20%

0

0% 1999

2001 PBB

2002 BPHTB

2003 PPh

2004 Pajak bahan bakar

2005 Lain-lai

2006*

2004 PBB

2005 BPHTB

PPh

Pajak bahan bakar

2006* Lain-lai

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Catatan: * Data anggaran.

Kabupaten Nias dan Nias Selatan mencatat pendapatan bagi hasil pajak per kapita yang terendah bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Utara pada tahun 2005. Semua pemerintah daerah di Sumatera Utara, kecuali Pakpak Barat, memiliki pendapatan bagi hasil pajak per kapita di bawah ratarata nasional. Sebagai kabupaten hasil pemekaran yang baru saja dibentuk, Nias Selatan tertinggal dibandingkan kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran lainnya di Sumatera Utara, seperti Pakpak Barat, Humbang Hasundutan dan Samosir. Ketiga kabupaten baru ini mencapai pendapatan bagi hasil pajak per kapita di atas rata-rata provinsi yang sebesar Rp 79.794. Kabupaten Pakpak Barat memiliki pendapatan bagi hasil pajak per kapita tertinggi sebesar hampir Rp 350.000, kurang lebih 10 kali lebih tinggi dari pendapatan bagi hasil pajak per kapita Nias dan Nias Selatan (Lampiran Gambar B.8.4).


15



Bagi Hasil (Bukan Pajak) Sumber Daya Alam Undang-undang No. 33/2004 memperluas cakupan bagi hasil bukan pajak hingga terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas, dan panas bumi. Sebelum desentralisasi, bagi hasil bukan pajak hanya meliputi sektor kehutanan dan pertambangan. Pengaturan untuk bagi hasil berbeda-beda tergantung dari jenis sumber daya alam dan tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, pemerintah daerah penghasil dan bukan penghasil).9 Kecuali untuk bagi hasil minyak dan gas bumi, pemerintah daerah memperoleh 80 persen dari seluruh pendapatan dari sumber daya yang dibagi. Antara kabupaten penghasil dan bukan penghasil juga terdapat perbedaan. Dari 80 persen total pendapatan yang ditransfer ke pemerintah daerah ini, 80 persen di antaranya (atau 64 dari total pendapatan semula) ditransfer ke pemerintah kabupaten. Dari bagian ini, separuhnya dicadangkan untuk daerah penghasil dan separuh lagi dibagi rata antar daerah bukan penghasil (termasuk kota). Hal ini memastikan bahwa daerah penghasil secara umum menerima bagian yang lebih besar mengingat bahwa jumlah daerah bukan penghasil di suatu provinsi lebih banyak. Kontribusi bagi hasil bukan pajak terhadap total pendapatan sangat kecil. Kontribusinya bagi total pendapatan rata-rata kurang dari 1 persen saja, masih lebih rendah lagi dari kontribusi PAD. Meskipun demikian, bentuk pendapatan ini menunjukkan peningkatan yang stabil setelah desentralisasi, meskipun kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2004 dan 2005. Kenaikan awal tersebut antara lain didorong oleh perluasan jenis sumber daya alam yang dicakup dalam bagi hasil. Penurunan tahun 2004 disebabkan oleh anjloknya pendapatan dari sektor kehutanan. Pada tahun 2005, pendapatan dari kehutanan terus menurun disertai kontraksi pendapatan dari perikanan dan bagi hasil minyak bumi (Lampiran Gambar B.8.4). Komposisi bagi hasil bukan pajak berubah sebelum dan setelah desentralisasi. Pemberlakuan desentralisasi, yang memperluas jenis sumber daya alam yang akan dibagi dengan pemerintah daerah, berada di balik transformasi ini. Kategori kehutanan dan “lain-lain” merupakan sumber utama sebelum desentralisasi. Setelah desentralisasi, perminyakan dan perikanan semakin penting artinya. Meskipun pendapatan dari perikanan lebih banyak berasal dari industri perikanan milik daerah, pendapatan dari minyak bumi berasal dari bagi hasil berasal daerah penghasil minyak lainnya di Sumatera Utara (Gambar 2.8). Meskipun demikian, walaupun ditetapkan dalam undang-undang, kabupaten Nias dan Nias Selatan tidak menerima pendapatan dari pertambangan, gas atau pun panas bumi, karena Sumatera Utara tidak memiliki daerah yang aktif dalam sektor-sektor tersebut. Gambar 2.8 Komposisi pendapatan bukan pajak di Nias dan Nias Selatan sebelum dan setelah desentralisasi, 1997-2005 100%

Lain-lain Pemberian hak atas tanah negara

80%

Minyak 60%

Pungutan Hasil Perikanan 40%

Pungutan Pengusaha

20%

Perikanan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH)

0% 1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

Iuran Hasil Hutan (IHH/PSDH)

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

9

16

Untuk perincian pengaturan bagi hasil antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, lihat UU No. 33/2004.




Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah transfer yang dicadangkan atau bersyarat yang dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan khusus di daerah atau program yang menjadi prioritas nasional dan tidak tercakup oleh DAU. DAK dibiayai dari APBN dan ditransfer setiap triwulan langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kemajuan proyek. Tidak seperti DAU, daerah diharuskan menyediakan dana padanan dari APBD-nya sendiri sebesar minimum 10 persen dari anggaran proyek, dengan satu-satunya pengecualian diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang terbatas. Hal ini memastikan bahwa pemerintah daerah akan mengatur penyediaan biaya operasional. DAK dialokasikan berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (i) kriteria umum (berhubungan dengan posisi fiskal bersih suatu daerah dengan mengurangkan gaji pegawai negeri dari total pendapatan dan membagi totalnya dengan angka rata-rata nasional), (ii) kriteria khusus (provinsi yang memenuhi syarat berdasarkan besarnya wilayah pesisir, daerah konflik dan daerah tertinggal), dan (iii) kriteria teknis (ditetapkan oleh departemen sektoral di pemerintah pusat berkonsultasi dengan Depkeu dan Depdagri). Meskipun kontribusinya kecil bagi pendapatan keseluruhan, alokasi DAK untuk Nias dan Nias Selatan telah menunjukkan kenaikan yang cukup mencolok setiap tahun. Alokasi DAK naik 15 kali lipat secara riil dari Rp 1,3 milyar pada tahun 2003 menjadi lebih dari Rp 20 milyar pada tahun 2005, dan lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2006 menjadi Rp 44 milyar (Gambar 2.9). Kenaikan yang besar ini antara lain disebabkan oleh perluasan sektor yang dicakup oleh DAK. Di samping peningkatan yang stabli ini, porsi DAK dalam total pendapatan naik menjadi 8 persen pada tahun 2005, dari rata-rata sebelumnya tahun 2001-2004 yang kurang dari 1 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 2,2 persen total pendapatan pada tahun 2004. Kedua kabupaten ini menerima bagian DAK yang hampir sama besar. Gambar 2.9 Tren alokasi DAK untuk Nias dan Nias Selatan 50

Milyar rupiah

40 30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006


Sejak tahun 2003, cakupan DAK telah diperluas dengan memasukkan beberapa sektor tambahan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sarana pemerintah, pertanian, perikanan, dan lingkungan. Pada tahun 2002, DAK hanya digunakan untuk membiayai reboisasi. Tahun 2003, DAK yang dialokasikan untuk pulau Nias adalah hanya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Mulai tahun 2004, DAK diperluas sehingga mencakup sektorsektor seperti pendidikan, kesehatan, perikanan dan pertanian. Tahun 2005, DAK dialokasikan pada 2 sektor utama, yaitu infrastruktur (31 persen) dan pendidikan (31 persen) (Gambar 2.10).


17



Gambar 2.10 Komposisi alokasi DAK ke pulau Nias, 2002-05 100%

Pertanian

80%

Kelautan dan perikanan

60%

Fasilitas pemerintahan Pendidikan

40%

Kesehatan Infastruktur (jalan, air , dan irigasi)

20% 0%

Kehutanan

2002

2003

2004

2005

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia.

Meskipun kabupaten Nias Selatan baru dibentuk dan relatif miskin, kabupaten ini sama sekali tidak menerima transfer DAK selama tahun 2004. Menurut sekretaris pemerintah daerah kabupaten Nias, persyaratan untuk memenuhi kriteria umum, spesifik dan teknis membuat kedua kabupaten ini sulit memenuhi ketentuan untuk memperoleh transfer DAK. Sekalipun kriteria tersebut sudah terpenuhi, persyaratan tambahan untuk menyediakan dana padanan dan memenuhi tujuan pembangunan yang ditetapkan secara nasional semakin memperkecil skala transfer DAK. Dalam hal DAK per kapita, sebelum tahun 2005 kedua kabupaten di Nias tidak menjadi prioritas meskipun wilayah tersebut relatif miskin dan terpencil. Tahun 2005, situasi ini mulai sedikit membaik seiring bertambahnya kontribusi DAK. Pada tahun 2006, Nias menerima transfer DAK per kapita sebesar Rp 73.000 (kenaikan 141 persen dari tahun sebelumnya), sedangkan kabupaten Nias Selatan menerima Rp 115.000 per kapita (kenaikan 119 persen dari tahun sebelumnya) (Lampiran Gambar B.8.8). Mengingat situasi dan kondisi yang menantang di kedua kabupaten tersebut, mengejutkan bahwa keduanya belum diprioritaskan untuk alokasi DAK yang lebih tinggi.

Pembiayaan dan Pinjaman Neraca anggaran telah berfluktuasi setelah desentralisasi.10 Pulau Nias menghasilkan surplus setelah tahun 2000, sebesar 2 persen total anggaran, namun kemudian mengalami defisit 5 persen pada tahun 2003. Tahun 2005, pemerintah daerah Nias dan Nias Selatan memiliki sisa anggaran yang tak dibelanjakan yang besar, yaitu 11 persen dari total anggaran, yang mengindikasikan rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan programprogramnya (Gambar 2.11). Gambar 2.11 Surplus dan defisit anggaran di Nias dan Nias Selatan, 1994-2005

Persen

14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005


10 Penghitungan surplus dan defisit anggaran bersih tidak memperhitungkan pinjaman, pelunasan, dan luncuran dari tahun-tahun sebelumnya serta ke tahun-tahun berikutnya.

18




Nias dan Nias Selatan tidak memiliki catatan transaksi pinjaman dalam anggarannya dan telah menghimpun cadangan dana yang signifikan pada akhir tahun 2005. Cadangan kabupaten Nias telah naik sebesar 7 persen dari Rp 13 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 108 milyar pada tahun 2005. Sebagai kabupaten yang baru dibentuk pun, Nias Selatan mampu menghimpun cadangan Rp 42,5 milyar pada tahun 2005, naik hampir 5 kali lipat dari tahun sebelumnya (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Akumulasi cadangan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Rp juta dengan harga konstan tahun 2000 2001

2002

2003

2004

2005

Nias Neraca anggaran (surplus/defisit)

4,963

10,080

(12,128)

69,918

86,774

Dana Luncuran

8,046

12,204

23,049

13,082

21,252

13,009

22,284

10,921

82,999

108,026

9,041

21,235

Cadangan pada akhir periode Nias Selatan Neraca anggaran (surplus/defisit) Dana Luncuran Cadangan pada akhir periode

365

21,252

9,406

42,486

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan database Desentralisasi Bank Dunia. Data dalam angka riil.

Akumulasi cadangan seringkali disebabkan karena tertundanya persetujuan anggaran dan tertundanya transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Hal-hal ini memperlambat pelaksanaan proyek. Jumlah yang tidak dicairkan selanjutnya muncul sebagai surplus dalam anggaran pemerintah daerah dan diteruskan ke tahun anggaran berikutnya. Untuk mendukung pencairan yang tepat waktu, proses persetujuan anggaran perlu dirampingkan dan transfer pendapatan bagi hasil dari pemerintah daerah harus dijalankan setiap triwulan (Bank Dunia, 2007a). Sebagian besar dana anggaran yang tidak dibelanjakan mengendap di rekening simpanan di bank-bank umum, namun tetap dicatat oleh Bank Indonesia.

Rekomendasi Memperbaiki dan memperjelas mekanisme alokasi bagi hasil bukan pajak untuk kabupaten Nias Selatan. Nias Selatan belum menerima pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam sejak tahun 2004, meskipun sebetulnya berhak menerima alokasi bagi hasil dari pendapatan minyak dan gas yang dihasilkan di Sumatera Utara. Melaksanakan analisis untuk menentukan mengapa Nias Selatan tidak menerima bagi hasil dari sektor perikanan. Sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari kepulauan, tidak adanya bagi hasil dari perikanan merupakan suatu yang patut dipertanyakan. Terdapat kemungkinan bahwa pendapatan ini masih diterima oleh kabupaten Nias, sehingga mengurangi pendapatan sumber daya di anggaran kabupaten Nias Selatan. Kedua pemerintah daerah sebaiknya memusatkan perhatian untuk merangsang kegiatan ekonomi diluar berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah dalam jangka pendek. Berupaya memaksimalkan PAD dengan mengenakan pajak atas kegiatan-kegiatan tambahan dapat menjadi disinsentif bagi kegiatan ekonomi. Peraturan pajak daerah yang terlalu beragam juga dapat membingungkan dan sulit dilaksanakan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dengan cermat biaya pengumpulan yang tersirat dalam peraturan PAD yang baru untuk memastikan agar setiap pungutan memiliki kelayakan ekonomi.


19



Pemerintah pusat dapat membantu meningkatkan posisi fiskal kedua kabupaten dengan meneruskan kebijakan pengalokasian DAK ke daerah-daerah tertinggal. Meskipun DAU telah mengalami peningkatan signifikan di Nias dan Nias Selatan, transfer belum sepenuhnya memperhitungkan indikator seperti tingkat kemiskinan, indeks biaya, dan Indeks Pembangunan Manusia. Tidak berhasilnya DAU mengatasi ketidakseimbangan fiskal di kedua kabupaten tersebut perlu dikhawatirkan dan sebaiknya dianalisis dengan cermat dan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan kedua pemerintah kabupaten. Mempertahankan ketepatan waktu persetujuan anggaran di masa mendatang dan mengalokasikan sumber daya yang tak terbelanjakan dengan efektif. Untuk mendukung pencairan yang tepat waktu, proses persetujuan anggaran perlu dirampingkan dan transfer bagi hasil dari pemerintah pusat harus dilaksanakan setiap triwulan. Hal ini memerlukan produksi perkiraan yang tepat waktu dari departemen-departemen sektoral.

20


BAB 3 Pengeluaran Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

BAB 3 Pengeluaran


Pengeluaran Keseluruhan di Nias dan Nias Selatan Pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001 telah merubah pola pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi maupun kabupaten) secara signifikan. Pemerintah daerah mengemban peran yang lebih besar setelah desentralisasi, dengan kewenangan yang lebih besar atas alokasi anggaran dan pengeluaran daerah. Porsi pengeluaran daerah dalam total pengeluaran pemerintah di Indonesia naik dari 17 persen pra-desentralisasi menjadi lebih dari 30 persen setelah desentralisasi (Bank Dunia, 2002). Pemerintah daerah kini bertanggung jawab atas sebagian besar fungsi penyelenggaraan layanan di banyak sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan. Di samping itu, pegawai negeri di daerah yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dimutasikan ke pemerintah daerah dan dibiayai dari anggaran pemerintah daerah. Total pengeluaran publik di kabupaten Nias dan Nias Selatan telah menunjukkan peningkatan yang mencolok sejak desentralisasi dan gempa bumi bulan Maret 2005. Jika anggaran pemerintah kabupaten, dana dekonsentrasi dan dana rekonstruksi digabungkan, total sumber daya publik yang dibelanjakan di kabupaten Nias dan Nias Selatan telah meningkat lebih dari 12 kali lipat tingkat pra-desentralisasinya secara riil. Total pengeluaran publik naik dari Rp 113 milyar di tahun 1999 menjadi Rp 1,7 trilyun pada tahun 2006 (Gambar 3.1). Kenaikan ini didorong oleh pertambahan yang besar dari semua sumber pendapatan. Pada tahun 2006, pengeluaran rutin pemerintah kabupaten saja sudah naik lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan tingkat pengeluaran tahun 1999. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga membelanjakan sumber daya yang substansial (melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan). Di samping pengeluaran rutin pemerintah, kedua kabupaten ini juga menerima sumber daya yang signifikan dari donor, LSM dan pemerintah pusat untuk membangun kembali prasarana dan layanan umum yang lebih baik setelah gempa bumi bulan Maret 2005. Gambar 3.1 Pengeluaran publik Nias sebelum dan setelah desentralisasi, dan setelah gempa bumi 1750 Pembelanjaan rekonstruksi

1500 Pengeluaran pemda Nias & Nias Selatan Milyar Rupiah

1250

1,132 Dana Dekonsentrasi (Pemerintah Pusat)

1000 750 500 401 250 0

113 1999

21

196 2002

12

168 2006

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Secara riil, pengeluaran rutin pemerintah kabupaten naik 3,6 kali lipat antara tahun 1999-2006 (Gambar 3.2). Secara nominal, pengeluaran naik dari Rp 101 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 569 milyar untuk tahun 2006. Antara tahun 2001-2003, pengeluaran pemerintah daerah naik secara stabil. Meskipun pengeluaran sebenarnya naik dari segi nominal, secara riil sedikit menurun pada tahun 2004 dan 2005. Kenaikan yang besar dari transfer antarpemerintah dari pemerintah pusat ke kabupaten setelah desentralisasi menyumbangkan porsi terbesar kenaikan pengeluaran. Pada tahun 2006, baik Nias maupun Nias Selatan juga sangat diuntungkan oleh penambahan alokasi DAU yang substansial di tingkat nasional, hampir berlipat ganda untuk pengeluaran kedua pemerintah kabupaten.

22



BAB 3 Pengeluaran

Gambar 3.2 Pengeluaran di Nias dan Nias Selatan 500

Milyar Rupiah

400

Nias & Nias Selatan

300 200

100 Nias 0

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

* Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK dan BRR. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000). Catatan: Anggaran yang direncanakan.

Pengeluaran Rutin vs Pengeluaran Pembangunan11 Sejak pelaksanaan desentralisasi, kabupaten Nias dan Nias Selatan telah secara konsisten membelanjakan sebagian besar sumber dayanya untuk pengeluaran rutin, sehingga sumber daya yang tersisa untuk pembangunan menjadi terbatas. Sebelum desentralisasi, komposisi pengeluaran lebih berimbang. Sebelum tahun 1998, rata-rata 65 persen pengeluaran di pulau ini dihabiskan untuk fungsi-fungsi pembangunan. Sejak itu, pengeluaran semakin didominasi oleh pengeluaran rutin. Sepanjang tahun 2001-2005, pengeluaran rutin ratarata menghabiskan 66 persen total pengeluaran Nias dan Nias Selatan (Gambar 3.3). Pengalihan tanggung jawab untuk pembayaran gaji sebagian besar pegawai negeri yang berada di daerah dari pemerintah pusat ke daerah ikut memberikan kontribusi yang besar bagi tingginya porsi pengeluaran rutin tahun 2002. Di samping itu, pemekaran kabupaten Nias Selatan dari kabupaten Nias pada tahun 2003 semakin mendorong kenaikan pengeluaran rutin tahun 2004. Sebaliknya, pengeluaran untuk pembangunan terus menurun sejak desentralisasi, dengan porsi rata-rata 34 persen dari total pengeluaran tahun 2005.

11 Keputusan Menteri (Kepmendagri No. 29/2002) telah merubah format anggaran pemerintah daerah dari pembedaan antara pembelanjaan rutin dan pembangunan menjadi pembelanjaan aparat dan publik. Meskipun demikian, analisis pembelanjaan pada bagian ini didasarkan pada format penggolongan yang lama yaitu pembelanjaan rutin dan pembangunan guna memungkinkan dilakukannya perbandingan data anggaran antar waktu. Mata pembelanjaan dalam anggaran pra-2003 tidak dapat dikonversi menjadi format yang baru namun anggaran pasca-2003 dapat dikonversi menjadi format lama (Gambar B.6).


23

BAB 3 Pengeluaran


Gambar 3.3 Proporsi pengeluaran pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan

Porsi total pengeluaran (%)

Pengeluaran Rutin

Pengeluaran Pembangunan

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.

Pengeluaran sektoral didominasi oleh sektor pendidikan, yaitu rata-rata 43,5 persen dari total pengeluaran sepanjang tahun 2001-2005 (Gambar 3.4). Administrasi pemerintahan menerima porsi kedua terbesar dari total pengeluaran, dengan rata-rata 21 persen. Porsi ini naik sepanjang periode tersebut, mengalahkan pengeluaran untuk infrastruktur, yang telah menurun sejak tahun 2003.

Gambar 3.4 Pengeluaran sektoral keseluruhan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005

Milyar rupiah

100 80 60 40 20 0 2001

2002

Administrasi Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Pengeluaran tidak tersangka

2003

2004

Infrastruktur Subsidi dan pengeluaran lain Sektor-sektor lain

2005

Kesehatan

.


Pengeluaran Rutin Pada tahun 2005, pengeluaran rutin telah meningkat hingga lebih dari dua kali lipat angka sebelum desentralisasi. Porsi pengeluaran rutin terbesar dialokasikan untuk biaya pegawai. Sepanjang tahun 2001-2005, pengeluaran untuk pegawai rata-rata menghabiskan 75 persen dari total pengeluaran rutin. Pengeluaran untuk barang dan jasa menghabiskan rata-rata 9 persen dari total pengeluaran rutin. Bantuan keuangan untuk kecamatan dan desa-desa bertambah penting, dan menghabiskan 9 persen dari pengeluaran rutin pada tahun 2005. Nias dan Nias Selatan, seperti kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, belum memberikan perhatian yang cukup kepada masalah pengoperasian dan pemeiliharaan. Alokasi untuk pengoperasian dan pemeliharaan relatif kecil, hanya 1,5 persen dari pengeluaran rutin rata-rata. Tahun 2005, pengeluaran untuk perjalanan dinas juga meningkat 5 kali lipat secara riil dari angkanya untuk tahun 1999, dan kedua pemerintah kabupaten saat ini mengeluarkan biaya untuk perjalanan

24



BAB 3 Pengeluaran

lebih dari dua kali lipat pengeluaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Kategori yang lain – yang didenifisikan dengan tidak jelas (mis. pengeluaran lain-lain, pengeluaran yang belum termasuk dalam pengeluaran lain-lain, dan pengeluaran tak tersangka) – naik hampir 3 kali lipat pada tahun 2003, namun selanjutnya telah menurun. Meskipun berfungsi sebagai dana yang dapat digantikan, kategori-kategori ini perlu diperiksa dengan cermat karena berpotensi disalahgunakan (Tabel 3.1). Dari segi per kapita, kedua kabupaten ini membelanjakan pengeluaran rutin kurang dari angka rata-rata provinsi dan nasional. Meskipun demikian, sebagai persentase porsi dari total pengeluaran, kedua kabupaten mengalokasikan belanja rutin lebih dari rata-rata nasional dan provinsi (Lampiran Gambar B.8.9) Tabel 3.1 Pengeluaran rutin menurut penggolongan ekonomi di Nias dan Nias Selatan Dalam milyar rupiah dengan harga konstan tahun 2000 Pengeluaran Rutin

1999*

2001

2002

2003

2004

2005

%

%

%

%

%

%

Belanja pegawai

41.8

68.9

88.3

69.4

118.5

76.1

114.5

76.1

Belanja barang

10.4

17.1

9.2

8.5

11.6

8.6

17.7

11.5

16.7

10.7

12.1

8.1

Belanja untuk operasional/ pemeliharaan

0.6

0.9

1.4

1.3

2.5

1.9

2.2

1.4

1.6

1.0

2.5

1.7

Biaya perjalanan dinas

1.0

1.7

1.1

1.0

2.9

2.1

3.9

2.5

5.0

3.2

5.5

3.7

Pengeluaran lain-lain

3.3

5.4

3.7

3.4

7.4

5.5

10.8

7.1

2.4

1.5

0.0

0.0

1.5

1.4

1.6

1.2

2.9

1.9

8.7

5.6

13.7

9.1

2.5

2.3

5.8

4.3

8.7

5.7

0.9

0.6

0.0

0.0

1.1

1.0

0.7

0.5

0.7

0.5

1.9

1.2

2.1

1.4

100.0 153.3

100.0

155.7

100.0

150.5

100.0

Bantuan keuangan ke daerah pemerintahan tingkat bawah Pengeluaran yang belum termasuk dalam pengeluaran lain-lain

3.6

6.0

Pengeluaran tak terduga Total

60.6

100.0

108.7

81.2 102.2

100.0 134.8

75.8 106.3

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil. Catatan: * Data yang belum digabungkan untuk bantuan keuangan ke daerah pemerintahan tingkat bawah, pengeluaran yang tidak termasuk dalam pengeluaran lain-lain, dan pengeluaran tak terduga tidak tersedia untuk tahun 1999.

Proporsi terbesar pengeluaran rutin adalah dalam sektor pendidikan, sebagian besar untuk menutup gaji guru yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten sejak desentralisasi tahun 2001. Rata-rata, pengeluaran rutin untuk pendidikan menghabiskan 56 persen total pengeluaran rutin sepanjang periode tahun 2001-2005. Meskipun dari segi absolut angka ini tetap stabil pada sekitar Rp 78 milyar, porsinya berangsur-angsur menurun dari 67 persen pada tahun 2001 menjadi 48 persen pada tahun 2005 (Gambar 3.5). Berkurangnya porsi pengeluaran untuk pendidikan telah digantikan oleh bertambahnya pengeluaran untuk aparatur pemerintah, yang mewakili porsi pengeluaran rutin nomor dua terbesar. Sepanjang tahun 2001-2005, pengeluaran ini naik secara substansial, baik secara absolut (lebih dari dua kali lipat) dan sebagai porsi pengeluaran rutin (naik dari 21 persen menjadi 30 persen). Tren ini perlu dianalisis lebih lanjut oleh kedua pemerintah kabupaten. Pengeluaran rutin untuk petugas kesehatan dan administrasi kesehatan masih tetap kecil, rata-rata 7 persen dari total pengeluaran rutin dalam tahun 2001-2005.


25

BAB 3 Pengeluaran


Gambar 3.5 Komposisi sektoral pengeluaran rutin di Nias dan Nias Selatan 160

Rp milyar

120 55.6%

50.2%

48.2%

60.5%

80 66.8%

40

4.3%

8.5%

7.2%

23.3%

29.3%

29.1%

2003

2004

2005

7.6% 7.3%

20.5%

21.3%

2001

2002

0

Adm. umum pemerintah Pendidikan & kebudayaan Pengeluaran tak tersangka

Prasarana Sektor lain

Kesehatan Subsidi & pengeluaran lain


Pengeluaran untuk Pembangunan Pengeluaran pembangunan pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan meningkat lebih dari 2 kali lipat setelah desentralisasi, tetapi selanjutnya menurun. Pengeluaran untuk pembangunan naik dari Rp 47 milyar pada tahun 1999 menjadi hampir Rp 100 milyar pada tahun 2001. Meskipun demikian, pengeluaran tersebut merosot tajam pada tahun 2002 dan telah berfluktuasi sejak itu (Tabel 3.2). Setelah kenaikan alokasi DAU sebesar 100 persen pada tahun 2006, diharapkan bahwa pengeluaran untuk pembangunan akan kembali naik secara signifikan. Desentralisasi telah mengubah komposisi sektoral dari pengeluaran pembangunan. Di masa lalu, sektor pembangunan daerah, jalan dan transportasi banyak mendominasi pengeluaran untuk pembangunan. Meskipun infrastruktur masih tetap menjadi sektor utama setelah desentralisasi, porsinya telah menurun dan digantikan oleh porsi yang bertambah untuk aparatur pemerintah dan sektor pendidikan. Transformasi ini mencerminkan dampak desentralisasi di mana alokasi anggaran kini diputuskan pada tingkat lokal. Bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang paling rendah untuk fungsi-fungsi pembangunan, jauh di bawah angka rata-rata nasional maupun provinsi. Dalam hal porsi total pengeluaran untuk pembangunan, kabupaten Nias mengalokasikan kurang dari rata-rata provinsi atau pun nasional, sedangkan kabupaten Nias Selatan hampir sama besar dengan rata-rata provinsi yaitu 30 persen (Lampiran Gambar B.8.10).

26



BAB 3 Pengeluaran

Tabel 3.2 Komposisi sektoral pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan Dalam Rp milyar pada harga konstan tahun 2000 Sektor

1999

2001 % 3.9 2.3

2002 % 3.9 4.7

2003 % 11.2 7.4

2004 % 5.2 2.4

2005 % 22.6 6.2

Aparatur pemerintah 2.0 3.6 6.9 3.9 12.6 Pertanian 1.2 4.3 4.5 1.8 3.5 Industri dan 0.8 1.5 2.6 2.8 0.9 1.5 2.4 3.2 1.2 2.1 perdagangan Tenaga kerja 0.05 0.1 0.05 0.1 0.65 1.1 0.93 1.2 0.00 0.0 Kesehatan, 2.5 4.8 6.5 7.0 3.9 6.4 5.2 7.0 3.9 7.1 kesejahteraan sosial Pendidikan dan 6.3 12.1 19.6 21.1 9.9 16.2 11.1 14.8 6.9 12.5 kebudayaan Lingkungan dan 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.6 perencanaan ruang Keluarga berencana 0.00 0.0 0.00 0.0 0.10 0.2 0.71 1.0 2.74 4.9 dan kependudukan Infrastruktur 39.0 74.7 56.1 60.4 34.2 56.0 48.8 65.1 24.4 43.9 Mineral dan energi 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Transportasi, air & 16.3 31.2 37.7 40.6 22.9 37.5 39.4 52.5 23.4 42.0 irigasi Pariwisata dan 0.2 0.4 1.0 1.1 0.4 0.7 0.1 0.2 0.7 1.3 telekomunikasi Pembangunan daerah, perumahan dan 22.4 42.9 17.4 18.7 10.8 17.7 9.3 12.4 0.3 0.6 pemukiman Total 52.2 100.0 92.9 100.0 61.0 100.0 75.0 100.0 55.6 100.0 Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data dalam angka riil.

16.5 1.5

% 24.0 2.2

0.3

0.4

0.0

0.0

6.4

9.3

20.8

30.2

0.5

0.8

0.9

1.3

22.1 0.0

32.0 0.0

21.4

31.0

0.6

0.9

0.0

0.0

69.0

100.0

Sebagian besar pengeluaran untuk pembangunan dialokasikan untuk infrastruktur (terutama subsektor jalan, air dan irigasi) dan pendidikan. Baik secara riil maupun sebagai porsi total pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk infrastruktur turun secara signifikan setelah desentralisasi, dari Rp 39 milyar (75 persen) pada tahun 1999 menjadi Rp 32 milyar (32 persen) pada tahun 2005. Pendidikan menjadi semakin penting setelah desentralisasi dan mewakili 30 persen dari pengeluaran untuk pembangunan tahun 2005. Secara riil, alokasi untuk pendidikan naik 3 kali lipat pada tahun 2005 dibandingkan angka pra-desentralisasi. Pengeluaran untuk aparatur pemerintah naik lebih dari 8 kali lipat dari tahun 1999 ke 2005. Porsi dari total pengeluaran untuk pembangunannya terus naik dari kurang dari 4 persen pada tahun 1999 menjadi 24 persen pada tahun 2005. Kenaikan yang substansial pada tahun 2004 mungkin disebabkan oleh dukungan tambahan yang diperlukan untuk sarana dan infrastruktur pemerintah kabupaten yang baru di kabupaten Nias Selatan (Gambar 3.6).


27

BAB 3 Pengeluaran


Gambar 3.6 Komposisi sektoral dan tren pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan 50

Milyar rupiah

40 30 20 10 0 2001

2002 Administrasi pemerintah Kesehatan Sektor lain

2003

2004

2005

Infrastruktur Pendidikan dan kebudayaan


Pengeluaran Aparatur vs Pengeluaran Publik Pemberlakuan Keputusan Menteri No. 29/2002 telah merubah format anggaran pemerintah kabupaten dari klasifikasi rutin dan pembangunan menjadi kategori pengeluaran aparatur dan publik. Format anggaran yang baru ini telah merubah struktur pengeluaran secara signifikan, sedangkan struktur pendapatan umumnya masih tetap sama. Format pengeluaran yang baru ini lebih banyak mempengaruhi struktur anggaran kabupaten, karena lebih memfokuskan pada si penerima manfaat dari pada program dan proyek. Di bawah struktur yang baru ini, pengeluaran untuk kegiatan dan program-program yang menguntungkan masyarakat umum dilaporkan sebagai pengeluaran publik, sementara pengeluaran untuk program-program yang dicadangkan untuk aparatur pemerintah dilaporkan sebagai pengeluaran aparat. Format pendapatan yang baru ini tidak termasuk sisa anggaran tahun lalu (carry over) dan rekening pinjaman, dan mengikuti struktur anggaran terpadu yang menggolongkan pengeluaran menjadi pengeluaran aparatur pemerintah dan pengeluaran publik. Selain itu, format anggaran yang baru ini memiliki rekening pembiayaan yang terpisah, yang meliputi semua transaksi pinjaman, cadangan, dan arus pendanaan lainnya. Di antara mata pendapatan yang kini dianggap sebagai arus masuk pendanaan adalah pinjaman dan carry over dari tahun sebelummnya. Di antara pengeluaran atau arus keluar pendanaan tersebut terdapat carry over ke tahun berikutnya dan pembayaran pokok pinjaman. Di samping itu, format anggaran yang baru juga menyertakan butir-butir seperti transfer dari/ke dana cadangan dan penjualan/akuisisi asset keuangan menjadi rekening pembiayaan. Berdasarkan format anggaran yang baru ini, kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki alokasi anggaran beragam. Kabupaten Nias mulai menggunakan format anggaran yang baru ini pada tahun 2004, sedangkan kabupaten Nias Selatan baru mulai menggunakan format yang baru pada tahun 2005, terlepas dari kenyataan bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tahun 2003. Jika melihat alokasi untuk tahun 2005, di kabupaten Nias hampir tiga perempat anggaran dialokasikan untuk pengeluaran aparat, sedangkan kategori pengeluaran publik menghabiskan hanya 24 persen dari total pengeluaran. Sebaliknya, kabupaten Nias Selatan menghabiskan sedikit lebih besar anggarannya untuk proyek-proyek yang membawa manfaat bagi masyarakat (52 persen), sedangkan pengeluaran aparatur hanya menghabiskan 32 persen. Kedua pemerintah kabupaten tersebut mengalokasikan porsi anggaran yang relatif kecil untuk belanja modal, yaitu 11 persen dari anggaran kabupaten Nias dan hanya 5 persen dari anggaran kabupaten Nias Selatan (Tabel 3.3).

28



BAB 3 Pengeluaran

Tabel 3.3 Pengeluaran aparatur dan publik di Nias dan Nias Selatan, 2005 Dalam Rp milyar Nias

Nias Selatan

Total

Pengeluaran % Pengeluaran Aparat 159.2 71 Administrasi Umum 141.3 63 Pengoperasian & Pemeliharaan 12.4 6 Modal 5.6 2 Pengeluaran Publik 52.8 24 Administrasi Umum 2.0 1 Pengoperasian & Pemeliharaan 31.6 14 Modal 19.3 9 Pengeluaran tak Tersangka 2.1 1 Bantuan Keuangan & Pengeluaran 9.8 4 Bersama Total 224.0 100 Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD-Depkeu.

31.5 25.4 4.1 2.0 45.0 22.2 20.2 2.6 0.9

% 36 29 5 2 52 26 23 3 1

190.7 166.7 16.4 7.5 97.9 24.2 51.8 21.9 3.0

% 61 54 5 2 31 8 17 7 1

9.6

11

19.4

6

87.0

100

311.0

100

Anggaran Pengeluaran vs Realisasi Pengeluaran Pemerintah kabupaten Nias dan Nias Selatan menghabiskan pengeluaran di bawah dari yang dianggarkan, terutama untuk program-program pembangunan. Di tahun 2004, kedua pemerintah kabupaten tersebut hanya mampu membelanjakan 79 persen dari pengeluaran yang direncanakan untuk program-program pembangunan. Tingkat realisasi ini masih belum membaik pada tahun 2005, ketika kedua pemerintah kabupaten tersebut hanya mampu membelanjakan 64 persen dari anggaran pembangunannya. Pengeluaran rutin menunjukkan tingkat realisasi yang lebih tinggi yaitu 98 persen pada tahun 2004 dan 92 persen pada tahun 2005 (Table 3.4). Kinerja realisasi pengeluaran rutin yang lebih baik ini adalah karena sebagian besar pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai operasional dan gaji pegawai pemerintah daerah dan tidak memerlukan persiapan proyek yang rumit. Rendahnya daya serap pemerintah daerah, ditambah dengan proses pengesahan anggaran yang ditunda-tunda, menyisakan waktu yang terbatas untuk pelaksanaan proyek, menjelaskan rendahnya tingkat realisasi pengeluaran pembangunan. Di samping itu, tingkat realisasi yang sangat rendah yang terlihat pada tahun 2005 juga merupakan akibat dari gempa bumi, yang sudah tentu mengganggu jalannya proses pengesahan anggaran. Tabel 3.4 Rencana pengeluaran vs realisasi pengeluaran di Nias dan Nias Selatan Dalam Rp milyar Pengeluaran

Rencana 157 24 2 7 4

2004 Realisasi % realisasi 156 22 2 7 3

Personil 99 Barang & jasa 91 Pengoperasian & pemeliharaan 87 Perjalanan dinas 93 Lain-lain 83 Bantuan keuangan & pengeluaran tak 16 15 97 tersangka Total Rutin 210 205 98 Total Pembangunan 93 73 79 Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK.

Rencana 169 19 4 9 -

2005 Realisasi % realisasi 162 17 4 8 -

96 92 95 92 0

31

22

73

233 154

215 98

92 64


29

BAB 3 Pengeluaran


Pengeluaran untuk Rekonstruksi di Nias Sampai akhir Desember 2006, telah dialokasikan US$ 495 juta bagi proses pemulihan dan rekonstruksi di Nias (Gambar 3.7). Jumlah ini agak melebihi perkiraan kebutuhan, yaitu US$ 423 juta, dan diperkirakan akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang, terutama dari anggaran pemerintah (melalui BRR) sampai tahun 2009. Dana-dana tambahan ini memberikan kesempatan bagi kedua kabupaten di pulau Nias tersebut untuk memperbaiki layanan dan prasarana umum didaerahnya. Dalam rangka meningkatkan layanan dan prasarana umum di pulau ini, yang sebelum gempa bumi pun memang tidak memadai, BRR memperkirakan akan diperlukan tambahan US$ 1 milyar (BRR, 2006). Donor memainkan peran yang penting di pulau Nias dan telah menyumbangkan US$ 200 juta, atau 40 persen dari total alokasi dana, disusul pemerintah pusat (BRR) dan LSM, dengan kontribusi masing-masing sebesar US$ 131 juta dan US$159 juta. Meskipun secara keseluruhan kebutuhan pembiayaan telah terpenuhi, kabupaten Nias Selatan masih tetap kekurangan dana dan masih diperlukan sebanyak US$ 19 juta untuk memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi di kabupaten tersebut. Gambar 3.7 Alokasi proyek vs kebutuhan rekonstruksi untuk pulau Nias, Desember 2006 Total (Nias dan Nias Selatan digabung)

Nias dan Nias Selatan dipisahkan Juta USD

Juta USD

400

600

350 500 400

300 Inflasi (31)

NGOs (160)

250 200

300 200

D&L (392)

Pem. RI (131) Donor (204)

100

(353)

150 100

(231) (161)

50

(142)

0 Nias

Nias Selatan

0

Kebutuhan

Program

Kebutuhan

Program

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia, BRR, dan Penilaian Kerusakan Pasca Bencana IOM.

Pencairan di Nias dan Nias Selatan relatif lambat. Sampai akhir Desember 2006, baru 35 persen dari dana yang dialokasikan telah direalisasikan. Letak pulau yang terpencil, biaya pengangkutan yang tinggi untuk mengirim material dengan feri dari Sumatera, jaringan transportasi yang buruk di daerah kepulauan, kurangnya tenaga kerja terampil, dan kurangnya bahan bangunan menjadi tantangan utama di Nias dan Nias Selatan. Tingkat pencairan kabupaten Nias lebih rendah dari Aceh, di mana separuh dari semua dana yang dialokasikan telah dikeluarkan sebelum akhir Desember 2006. Meskipun kabupaten Nias telah mencatat kemajuan yang relatif lebih baik, di mana 43 persen dari alokasi dananya telah dicairkan sebelum Desember 2006, kurangnya kemajuan di kabupaten Nias Selatan sangat mengkhawatirkan: sampai akhir Desember 2006, baru 18 persen dana telah dibelanjakan (Gambar 3.8).

30



BAB 3 Pengeluaran

Gambar 3.8 Pencairan untuk rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan Total (Nias dan Nias Selatan digabung)

Nias dan Nias Selatan dipisahkan 400

600 Program

400

300 Donors (204)

Juta US$

Juta US$

500

300 200 100 0

NGOs (159)

Pem.RI (131) Proyek

(41) (60) (76)

(35%)

(353)

200

Pencairan

Program

(43%)

(142)

100

Pencairan

(18%) Pencairan

0 Nias

Nias Selatan

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia/BRR.

Kemajuan Rekonstruksi BRR Alokasi anggaran BRR untuk Nias dan Nias Selatan naik 8 kali lipat dari US4 13 juta pada tahun 2005 menjadi US4 118 juta pada tahun 2006. Secara keseluruhan, alokasi akumulatif BRR mencapai US$ 131 juta pada tahun 2006. Peningkatan alokasi BRR yang luar biasa pada tahun 2006 ini tampaknya tidak dibagi dengan merata antara kedua kabupaten. Kabupaten Nias menerima 10 kali lebih banyak pada tahun 2006, naik dari US$ 11 juta pada tahun 2005 menjadi US$ 115 juta pada tahun 2006. Sementara itu, kebutuhan keuangan keseluruhan di kabupaten Nias Selatan tetap belum dipenuhi: BRR hanya mengalokasikan US$ 2,7 juta pada tahun 2006, sedikit meningkat dari US$ 1,5 juta pada tahun 2005. Alokasi di masa mendatang hendaknya ikut memperhitungkan kebutuhan geografis dan ditujukan menekan kesenjangan regional ini. Secara keseluruhan, sektor perumahan dan infrastruktur menerima alokasi terbesar dari anggaran BRR. Secara total, BRR telah mengalokasikan US$ 100 juta, atau 76 persen dari total anggaran, untuk sektor ini (Lampiran Gambar B.8.12.). Prioritas ini sejalan dengan tingkat kerusakan sektoral akibat gempa bumi. Sektor perumahan dan infrastruktur mengalami rusak parah, sebesar 77 persen dari total kerusakan, dengan nilai kerugian diperkirakan US$ 305 juta. Kesehatan dan pendidikan menerima alokasi nomor dua terbesar. Meskipun menghadapi banyak tantangan di lapangan, BRR mencatat tingkat pencairan yang relatif tinggi dibandingkan dengan pelaku-pelaku rekonstruksi lainnya di pulau ini. Sampai dengan bulan Desember 2006, BRR telah mencairkan kurang lebih 60 persen dari anggarannya untuk tahun 2005 dan 2006, yang setara dengan US$ 75 juta. Rasio pencairan berbeda-beda antar sektor, di mana sektor kesehatan dan pendidikan mengalami tingkat pencairan yang relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Sampai akhir Desember 2006, 75 persen dari anggaran yang dialokasikan untuk kedua sektor ini digabungkan telah dibelanjakan. Pembangunan kelembagaan dan perumahan/infrastruktur mencatat kemajuan yang paling lambat, hanya masing-masing 46 dan 56 persen dari anggaran yang telah dicairkan sampai dengan akhir 2006.


31

BAB 3 Pengeluaran


Rekomendasi Kedua pemerintah kabupaten di pulau Nias perlu membatasi pengeluaran untuk fungsi-fungsi rutin dan membatasi pengeluaran untuk aparatur pemerintah. Pengeluaran rutin naik lebih dari 2 kali lipat antara tahun 1999-2005. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, porsi total pengeluarannya naik menjadi rata-rata 66 persen sepanjang tahun 2001-2005, di mana dua pertiganya dihabiskan untuk membayar gaji. Perhatian khusus juga hendaknya diberikan pada kenaikan pengeluaran untuk perjalanan dinas dan kategori “lain-lain” dalam pengeluaran rutin. Pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan perlu ditingkatkan, terutama mengingat semakin perlunya memelihara prasarana yang telah dibangun selama proses rekonstruksi. Sudah tentu perlu dipastikan bahwa tuntutan untuk menaikkan pengeluaran rutin harus seimbang dengan kebutuhan untuk berinvestasi pada sektor-sektor kunci untuk pembangunan jangka panjang pulau Nias di masa mendatang. Layanan dan infrastruktur umum hendaknya menjadi prioritas pengeluaran pembangunan. Oleh sebab itu, alokasi pengeluaran pembangunan untuk aparatur pemerintah harus diteliti. Pengeluaran pembangunan sektoral untuk infrastruktur telah berangsur-angsur menurun, digantikan dengan peningkatan pengeluaran untuk aparatur pemerintah. Alokasi yang relatif lebih tinggi untuk pendidikan dalam tahun-tahun terakhir perlu dipertahankan. Transfer yang lebih besar dari pemerintah pusat hendaknya dialokasikan secara proporsional untuk pengeluaran pembangunan, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan perbaikan layanan dan prasarana umum. Kesenjangan antara anggaran dan realisasi pengeluaran harus ditutup. Terdapat bukti bahwa kedua pemerintah kabupaten tersebut tidak mampu merealisasikan anggarannya sesuai rencana, terutama dalam hal pengeluaran untuk pembangunan. Kedua pemerintah kabupaten tersebut perlu membenahi proses pengesahan anggarannya dan kemampuannya melaksanakan proyek. Dengan adanya lonjakan pendapatan dan pengeluaran dalam tahuntahun terakhir, sangatlah penting untuk memastikan bahwa kemampuan pemerintah kabupaten juga meningkat. Kedua pemerintah kabupaten perlu memastikan bahwa upaya rekonstruksi dan rehabilitasi dapat dipertahankan kelanjutannya sesudah akhir masa jabatan BRR pada tahun 2009 nanti. Total pengeluaran ada kemungkinan akan turun dan pemerintah kabupaten akan perlu memastikan adanya sumber dana untuk memelihara dan membangun infrastruktur dan juga memperbaiki kapasitasnya untuk dapat menggantikan fungsi BRR. BRR dan kedua pemerintah kabupaten di pulau ini harus memastikan bahwa realisasi anggaran rekonstruksi ditingkatkan semaksimal mungkin. Siklus anggaran yang ketat mungkin tidak menguntungkan bagi upaya rekonstruksi. Kesenjangan regional antara kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam hal alokasi dana rekonstruksi harus ditutup. Perlu dilakukan evaluasi ulang rencana anggaran dan program guna mencapai keseimbangan yang proporsional antara kedua kabupaten tersebut. Alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek di masa mendatang harus berupaya untuk menutup kesenjangan ini. Kabupaten Nias Selatan masih kekurangan dana mengingat kebutuhannya, dan kemajuan di sana sangat lambat. Kabupaten ini sangat jauh tertinggal dari kabupaten Nias. Kabupaten Nias Selatan berhak menerima dana yang lebih banyak mengingat kerusakan yang luas dan alokasi anggaran yang sangat kecil dari BRR bila dibandingkan dengan kabupaten Nias. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, donor, dan NGO diperlukan untuk mengatasi masalah kesenjangan pendanaan ini.

32


BAB 4 Pendidikan Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

BAB 4 Pendidikan


Pencapaian dan Sarana Pendidikan Pada beberapa tahun terakhir, kabupaten Nias dan Nias Selatan telah mencatat perbaikan dalam berbagai indikator. Meskipun demikian, banyak indikator yang masih tertinggal dari indikator di kabupaten-kabupaten lain, terutama untuk Nias Selatan. Yang mengkhawatirkan khususnya adalah rendahnya angka melek huruf dan angka partisipasi untuk sekolah menengah tingkat pertama dan atas, serta penyebaran sekolah dan guru yang tidak merata antar kecamatan di kedua kabupaten tersebut. Nias dan Nias Selatan memiliki angka melek huruf yang paling rendah di Sumatera Utara. Angka melek huruf di kabupaten Nias naik dari 82,9 persen pada tahun 2002 menjadi 85,8 persen pada tahun 2005, namun ini masih di bawah rata-rata nasional. Kabupaten Nias Selatan memiliki angka melek huruf yang paling rendah di antara semua kabupaten di Sumatera Utara pada tahun 2005, yaitu hanya 62,5 persen (Gambar 4.1). Angka melek huruf yang relatif rendah di kedua kabupaten ini antara lain disebabkan oleh tingginya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak pernah bersekolah. Pada tahun 2005, 13,5 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas di kabupaten Nias tidak pernah bersekolah, sedangkan angka untuk kabupaten Nias Selatan adalah 39,2 persen. Dari total penduduk usia sekolah (usia 5 tahun ke atas), 14,5 persen di kabupaten Nias dan 33,5 persen di kabupaten Nias Selatan belum pernah bersekolah. Gambar 4.1 Angka kemampuan membaca di Nias dan Nias Selatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 100

Persen

80 60 40 20 0

Kab. Nias Selatan

Rata-rata Nasional Sumatera Utara

Kab. Nias



Kab. Asahan

Kab. Langkat

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Labuhan Batu


Kab. Samosir


Kab. Simalungun

Kab. Pakpak Bharat

Kab. Deli Serdang

Kab. Dairi

Kab. Tanah Karo

Kab. Toba Samosir

Kota Binjai

Kota Tanjung Balai

Kota Tebing Tinggi



Kota Medan



Kota Sibolga

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Susenas, 2005).

Angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat sekolah menengah pertama dan atas di Nias dan Nias Selatan secara konsisten lebih rendah dari angka rata-rata Sumatera Utara dan nasional. Angka partisipasi kasar untuk tingkat sekolah dasar naik dari 107 persen di tahun 2001 menjadi 109 persen di tahun 2005 (Gambar 4.2). Angka partisipasi kasar untuk tingkat sekolah menengah pertama dan atas telah stabil sejak tahun 2003, yaitu pada kisaran 67-76 persen untuk sekolah menengah pertama, dan 30-42 persen untuk sekolah menengah atas. Kenaikan angka partisipasi kasar untuk sekolah dasar antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah murid taman kanak-kanak, di mana kurang lebih separuh dari mereka melanjutkan ke tingkat berikutnya.12 Terdapat peningkatan jumlah murid taman kanak-kanak sebesar 20 persen, dari 1,234 orang di tahun 2003 menjadi 1,483 orang pada tahun 2004. Kenaikan

12 Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan di pulau Nias, jumlah murid taman kanak-kanak di Nias yang melanjutkan ke tingkat skeolah dasar pada tahun 2004 adalah 53 persen.

34



BAB 4 Pendidikan

tipis angka partisipasi tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2005 mungkin disebabkan lebih tingginya persentase siswa sekolah dasar yang lulus ujian tingkat akhir, dari 87 persen di tahun 2003 menjadi 99 persen di tahun 2004. Gambar 4.2 Angka Partisipasi Kasar pulau Nias pada tingkat dasar, menengah dan atas, 2001-2005 13 Dasar

Menengah Pertama

Menengah Atas

100% 90% 80% 70% 60% 50%

115% 110% 105% 100% 2001

2002

Nias

2003

2004

Rata-rata Sumut

2005

80% 60% 40% 20% 0%

2001

Rata-rata Nasional

2002

Nias

2003

2004

Rata-rata Sumut

2005

2001

Rata-rata Nasional

2002

Nias

2003

2004

2005

Rata-rata Sumut

Rata-rata Nasional

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Susenas, 2001-05).

Sejalan dengan angka partisipasi kasar, Nias dan Nias Selatan memiliki rata-rata masa bersekolah terendah di antara kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki rata-rata masa bersekolah masing-masing 5,6 dan 6,6, sedangkan rata-rata nasional adalah 7,4 (Gambar 4.3). Angka ini sudah dapat diduga karena, menurut laporan Bank Dunia (Bank Dunia, 2006a), kurang dari 60 persen anak-anak yang lahir di Indonesia pada tahun 1980 menyelesaikan sekolah menengah pertama dan sekitar 40 persen menyelesaikan sekolah menengah atas. Gambar 4.3 Rata-rata masa bersekolah per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 12 10 8 6 4 2 0

Kab. Nias Selatan

Kab. Nias



Kab. Pakpak Bharat

Kab. Langkat

Kab. Asahan

Kab. Dairi

Rata-rata Nasional

Kab. Labuhan Batu





Kab. Tapanuli Utara

Kab. Simalungun

Kota Tanjung Balai

Kab. Deli Serdang

Kab. Tanah Karo

Kab. Samosir

Kota Sibolga

Kab. Toba Samosir

Kota Tebing Tinggi

Kota Binjai



Kota Medan

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Susenas, 2005.

13

Angka ini mencakup kabupaten Nias dan Nias Selatan. Data untuk Nias Selatan pada Susenas hanya tersedia untuk tahun 2005.


35

BAB 4 Pendidikan


Meskipun demikian, angka partisipasi yang rendah ini belum tentu menunjukkan kurangnya akses ke sekolah di Nias dan Nias Selatan.14 Pada tahun 2005, kabupaten Nias memiliki 419 sekolah dasar, 78 sekolah menengah pertama dan 35 sekolah menengah atas, sedangkan di kabupaten Nias Selatan terdapat 298 sekolah dasar, 68 sekolah menengah pertama dan 42 sekolah menengah atas. Akses ke sekolah berbeda-beda untuk setiap tingkat pendidikan. Di kabupaten Nias, rata-rata luas wilayah yang dilayani untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas masing-masing adalah 8 km2, 43 km2, dan 95 km2, dan luas di Nias Selatan masing-masing adalah 6 km2, 23 km2, and 43 km2. Angka ini lebih baik dari rata-rata nasional yaitu masing-masing 23 km2, 115 km2, and 292 km2, yang mengisyaratkan bahwa akses ke sekolah di semua tingkat sudah memadai (Tabel 4.1). Tabel 4.1 Luas wilayah layanan sekolah untuk Nias dan Nias Selatan, 2005 Kilometer2 Nias

Nias Selatan

Sumatera Utara

Rata-rata nasional

8.0

6.1

7.7

23.2

Sekolah menengah pertama

42.7

26.8

73.2

115.0

Sekolah menengah atas

95.2

43.5

146.6

291.8

Sekolah dasar

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005) dan Depdiknas.

Di Nias dan Nias Selatan, rasio sekolah dasar per 1000 anak usia sekolah dasar sudah di atas rata-rata nasional. Kabupaten Nias dan Nias Selatan sama-sama memiliki 6 sekolah dasar per 1000 anak sekolah dasar, sementara Indonesia memiliki 5 sekolah dasar per 1,000 anak sekolah dasar. Namun distribusi sekolah ini tidak merata antar kecamatan di Nias dan Nias Selatan. Kecamatan Afulu di kabupaten Nias memiliki rasio lebih dari dua kali lipat rasio di kecamatan Bawolatu, sedangkan kecamatan Amandraya di kabupaten Nias Selatan memiliki rasio empat kali lebih rendah dari rasio kecamatan Pulau-pulau Batu (Gambar 4.4). Gambar 4.4 Sekolah dasar per 1000 anak usia sekolah dasar per kecamatan di Nias/ Nias Selatan, 2005 Nias

Nias Selatan

Afulu

Pulau-pulau Batu

Sirombu Hiliduho Lahew a

Hibala

Tuhemberua

Lolomatua

Alasa Gunungsitoli Mandrehe

Lahusa

Lotu

Telukdalam

Namohalu Esiw a Gido

Gomo Lolow au

Idanogaw o

Amandraya

Baw olato 0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

14

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005 dan SPAN, 2005).

Rasio murid-guru (student-teacher ratio) di kabupaten Nias dan Nias Selatan berada di atas rata-rata Indonesia dan Sumatera Utara, khususnya pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tahun 2005, baik Sumatera Utara maupun Indonesia memiliki rasio murid-guru sebesar 19 untuk tingkat sekolah dasar, sedangkan kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki STR masing-masing 20 dan 50 (Tabel 4.2). Indikator Pembangunan Dunia (WDI) 2005 telah menghitung tingkat STR sekolah dasar untuk sampel beberapa negara dan mendapati bahwa negara berpendapatan rendah rata-rata memiliki STR sebesr 42, sedangkan negara berpendapatan menengah dan tinggi masing-masing memiliki STR 21 dan 14. Berdasarkan WDI, STR kabupaten Nias jauh di bawah rata-rata untuk 14 Menurut UNESCO Institute for Statistics, “Education Indicators” 2003, APK yang melebihi 90 persen untuk suatu tingkat pendidikan tertentu menandakan bahwa jumlah agregat tempat untuk siswa sudah mendekati jumlah yang diperlukan untuk akses universal kelompok umur yang resmi.

36



BAB 4 Pendidikan

negara berpendapatan rendah, sedangkan kabupaten Nias Selatan lebih tinggi, menunjukkan kebutuhan adanya lebih banyak guru di Nias Selatan, atau pun adanya distribusi guru yang tidak merata dan menguntungkan kabupaten Nias. Tabel 4.2 Rasio murid-guru di Nias dan Nias Selatan, 2005 Nias

Nias Selatan

Sumatera Utara

Rata-rata nasional

Sekolah dasar

20.0

49.8

19.7

19.5

Sekolah menengah pertama

15.4

40.3

15.0

13.9

Sekolah menengah atas

14.8

12.8

13.7

12.8

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS dan Depdiknas.

Jumlah guru yang tidak cukup, atau distribusi guru yang tidak merata antar kecamatan lebih menonjol di kabupaten Nias Selatan. Dua kecamatan di Nias Selatan, yaitu Gomo dan Amandraya, memiliki STR tertinggi untuk tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Gomo memiliki STR 71 untuk sekolah dasar dan 68 untuk sekolah menengah pertama, sedangkan Amandraya memiliki STR 62 untuk sekolah dasar dan 78 untuk sekolah menengah pertama (Gambar 4.5). Kekurangan guru juga menjadi masalah di kecamatan Hibala, sebuah pulau kecil yang terpisah, dengan STR 53 pada tingkat sekolah dasar. Mengingat sifat geografis kabupaten Nias Selatan, dengan jumlah pulau kecil yang lebih banyak dan letaknya yang lebih terpencil, penyediaan insentif bagi guru untuk mengajar di daerah jauh dan terpencil perlu didorong. Pada tahun 2006, hampir 20 persen guru adalah bukan pegawai sipil dan tidak ditanggung oleh rumus gaji DAU. Memungkinkan para guru tersebut untuk menjadi pegawai negeri sipil dapat menjadi salah satu kemungkinan insentif untuk menarik guru ke pulau Nias, serta insentif untuk pemerintah daerah sendiri untuk mendapatkan sumber daya yang lebih besar dari transfer DAU. Gambar 4.5 STR untuk sekolah dasar/menengah pertama per kecamatan di Nias Selatan, 2005 Sekolah dasar (SD)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Amandraya

Gomo Amandraya

Gomo

Lahusa

Lolomatua

Hibala

Lolowau

Lolomatua

Teluk dalam

Teluk dalam

Lahusa

Lolowau

Pulau-pulau batu

Pulau-pulau batu

Hibala 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

20

40

60

80

100

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS Nias dan Nias Selatan.

Meskipun jumlah sekolah dan guru di kabupaten Nias sudah cukup, banyak ruang kelas dalam kondisi yang sangat parah, terutama di tingkat sekolah dasar. Tahun 2005, berdasarkan penilaian atas 421 gedung sekolah dasar di kabupaten Nias, 1567 ruang kelas hancur total, 501 rusak parah, dan 393 mengalami tingkat kerusakan sedang. Ini berarti bahwa 80 persen dari seluruh ruang kelas di kabupaten Nias dalam kondisi buruk.15 Kerusakan tersebut juga mempengaruhi peralatan, termasuk kursi, meja dan lemari. Di sekolah menengah pertama, hampir 50 persen ruang kelas hancur total atau rusak parah, sedangkan di sekolah menengah atas 36 persen ruang kelas berada dalam kondisi serupa. Kondisi ruang kelas mempengaruhi secara langsung kemampuan siswa untuk belajar dalam suasana yang kondusif. Rehabilitasi ruang kelas menjadi prioritas utama, terutama dalam rangka mengantisipasi angka partisipasi yang lebih tinggi yang diharapkan dalam tahun-tahun mendatang.

15

Data tentang jumlah ruang kelas yang rusak didasarkan pada Dinas Pendidikan Nias 2005.


37

BAB 4 Pendidikan


Belanja untuk Pendidikan Mutu pendidikan di semua tingkat perlu diperbaiki mengingat rendahnya pencapaian pembelajaran di kedua kabupaten. Program-program dapat dirancang dengan menyediakan sarana dan peralatan yang lebih baik, dan dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas guru. Untuk membiayai program tersebut, akan diperlukan tambahan alokasi anggaran pembangunan. Pada tahun 2006, pemerintah kabupaten Nias Selatan merencanakan untuk mengalokasikan 20 persen anggaran pembangunan untuk pendidikan.16 Total belanja untuk pendidikan di Nias dan Nias Selatan dari perpaduan antara anggaran pemerintah kabupaten, dana dekonsentrasi, dan pengeluaran langsung rumah tangga mencapai Rp 150 milyar pada tahun 2005. Pemerintah kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki porsi terbesar dari total pengeluaran pendidikan pada tahun 2005, yaitu 89 persen dari total pengeluaran pendidikan atau sekitar Rp 133 milyar. Berikutnya adalah pengeluaran langsung rumah tangga, pada Rp 17 milyar atau 11 persen dari total pengeluaran pendidikan. Pendidikan telah banyak didesentralisasi, dan pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi kini menghabiskan jumlah yang relatif sangat kecil untuk pendidikan, yaitu kurang dari 1 persen total belanja pendidikan. Dana dekonsentrasi untuk pendidikan menurun secara signifikan dari Rp 3,9 milyar rupiah pada tahun 2004 menjadi hanya Rp 502 juta pada tahun 2005 (Gambar 4.6). Pada tahun 2006, baik Nias maupun Nias Selatan tidak menerima dana dekonsentrasi untuk pendidikan. Gambar 4.6 Sumber pengeluaran untuk pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2005 Pengeluaran rumah tangga 11%

APBN 0.3%

APBD 89%

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD, BPS (Susenas, 2005).

Tidak seperti di tingkat nasional, Nias dan Nias Selatan mengalokasikan porsi anggaran yang besar bagi pendidikan. Pembelanjaan untuk pendidikan di kabupaten Nias dan Nias Selatan menghabiskan rata-rata masingmasing 43 dan 45 persen dari total pengeluaran, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 28 persen. Porsi pembelanjaan untuk pendidikan terhadap total pengeluaran menurun setelah tahun 2002, tetapi meningkat lagi pada tahun 2005. Secara riil, total pengeluaran untuk pendidikan turun 7 persen dari Rp 91,8 pada tahun 2001 menjadi Rp 85,1 milyar pada tahun 2004, dan naik menjadi Rp 94 milyar pada tahun 2005 (Gambar 4.7). Penurunan tersebut terlihat setelah pemekaran pulau Nias menjadi 2 kabupaten dan mungkin disebabkan oleh anggaran kabupaten Nias Selatan yang lebih kecil.

16

38

Lihat dokumen strategis tentang kebijakan umum untuk APBD Nias Selatan 2006.



BAB 4 Pendidikan

Milyar rupiah

Gambar 4.7 Pengeluaran untuk pendidikan dan persentase dari total pengeluaran agregat Nias, 2001-2005 100

0.5

80

0.4

60

0.3

40

0.2

20

0.1

0

0 2001

2002

2003

2004

Total pengeluaran untuk pendidikan

2005

% total pengeluaran

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD (harga konstan tahun 2000).

Meskipun porsi pendidikan terhadap total pengeluaran tinggi, pengeluaran per kapita untuk pendidikan di Nias dan Nias Selatan di bawah angka rata-rata untuk Sumatera Utara dan Indonesia pada tahun 2004. Kabupaten Nias Selatan memiliki belanja pendidikan per kapita terendah di antara kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara, yaitu sebesar Rp 93.888, sedangkan kabupaten Nias membelanjakan Rp 197.397 per kapita (Gambar 4.8). Pengeluaran kabupaten Nias Selatan tiga kali lebih rendah dari kabupaten Padang Sidempuan, yang memiliki belanja pendidikan per kapita tertinggi di Sumatera Utara. Pengeluaran pendidikan per kapita yang kecil di Nias dan Nias Selatan terutama merupakan hasil dari anggaran yang sangat kecil. Gambar 4.8 Pengeluaran pendidikan per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 400 350

Rp '000

300 250 200 150 100 50 0

Kab. Nias Selatan

Kota Medan

Kab. Langkat

Kab. Deli Serdang

Kab. Labuhan Batu

Kab. Asahan

Kab. n Humbang Hasunduta

Kab. Nias

Rata-rata Nasional

Kota Tanjung Balai




Kota Binjai

Kab. Simalungun


Kota Tebing Tinggi

Kab. Dairi

Kab. Tanah Karo

Kab. Toba Samosir

Kota Sibolga

Kab. Tapanuli Utara



Sebagian besar belanja pendidikan digunakan untuk fungsi-fungsi rutin, yang menghabiskan rata-rata 85 persen dari total pengeluaran pendidikan pada tahun 2001-2005. Porsi pengeluaran pembangunan meningkat pada tahun 2005, terutama di kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2005, kabupaten Nias Selatan mengalokasikan 41 persen total pengeluaran pendidikan untuk fungsi-fungsi pembangunan. Dari total pengeluaran untuk pembangunan, kabupaten Nias Selatan mengalokasikan 21 persen untuk pendidikan pada tahun 2006 sebagai bagian dari upayanya untuk memenuhi program perencanaan kebijakan, sedangkan kabupaten Nias mengalokasikan rata-rata 15 persen antara tahun 2001-2005 dari total pengeluaran pembangunan untuk pendidikan (Tabel 4.3).


39

BAB 4 Pendidikan


Tabel 4.3 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk pendidikan di pulau Nias, 2001-2005 Dalam Rp juta dengan harga konstan tahun 2000 2001

2002

2003

% Rutin

72,598

Pembagunan Total

%

77.36

81,603

88.73

2004

2005

% 85,221

87.78

% 78,165

%

89.72

73,215

76.23

19,251

22.64

8,358

11.27

9,860

12.22

6,948

10.28

20,819

23.77

93,851

100.00

91,963

100.00

97,084

100.00

87,117

100.00

96,039

100.00

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD.

Belanja untuk personil (pembayaran gaji guru) menghabiskan sebagian besar pengeluaran rutin, sehingga hanya sedikit yang tersisa untuk komponen rutin yang lain (Gambar 4.9). Ini bahkan berlaku untuk Nias Selatan, yang meski merupakan kabupaten baru namun hanya mengalokasikan sebagian kecil pengeluaran rutinnya untuk gedung dan peralatan kantor baru, dan jauh lebih banyak untuk personil. Pada tahun 2004, belanja untuk barang dan jasa hanya menghabiskan 12 persen pengeluaran rutin di kabupaten Nias Selatan. Di kabupaten Nias, alokasi untuk personil mencapai rata-rata 96 persen pengeluaran rutin dan hanya 3 persen dibelanjakan untuk barang dan jasa. Kurang dari 0,5 persen dari total pengeluaran rutin dialokasikan untuk pengoperasian dan pemeliharaan di kedua kabupaten ini – jauh dari cukup jika ingin memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Gambar 4.9 Komponen-komponen belanja rutin sektor pendidikan di Nias dan Nias Selatan, 2001-05 Nias

Nias Selatan

100%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

80% 60% 40% 20% 0% 2001 Personik

Barang/jasa

2002

2003

Operasional dan perawatan

2004 Perjalanan dinas

2004

2005 Lain-lain

Personik

Barang/jasa

2005

Operasional dan perawatan

Perjalanan dinas

Lain-lain


Proyek pengeluaran pembangunan memfokuskan pada pengembangan kemampuan guru serta rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah. Pengembangan kemampuan bagi guru juga meliputi penyediaan dukungan bagi guru yang ingin meningkatkan taraf pendidikannya sampai tingkat sarjana (S1). Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah telah difokuskan terutama pada gedung sekolah dasar (SD). Bantuan DAK yang dicadangkan telah memberikan dukungan yang signifikan bagi program pengembangan pendidikan di kedua pemerintah kabupaten tersebut.

40



BAB 4 Pendidikan

Dampak Gempa Bumi dan Pembelanjaan Rekonstruksi untuk Pendidikan Gempa bumi bulan Maret 2005 merusak dan menghancurkan lebih dari 700 sekolah. Sebagian besar gedung sekolah yang rusak adalah gedung sekolah dasar. Secara keseluruhan, 581 sekolah dasar, 85 sekolah menengah pertama dan 31 sekolah menengah atas rusak karena gempa bumi. Sampai bulan Desember 2006, 124 sekolah permanen telah dibangun kembali atau pun dperbaiki, beserta 214 sekolah sementara. Meskipun demikian, kemajuan rekonstruksi sekolah masih jauh dari memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Sekitar US$ 9 juta telah dialokasikan oleh BRR untuk sektor pendidikan di Nias dan Nias Selatan sampai bulan Desember 2006. Meskipun tidak cukup untuk mengatasi semua kerusakan sarana pendidikan (yang diperkirakan menimbulkan kerugian US$ 23 juta), pendanaan BRR telah membiayai perbaikan lebih dari 100 sekolah. Serupa dengan pengalaman BRR dengan kemajuan rekonstruksi di Aceh, sektor pendidikan memiliki tingkat pencairan yang relatif lebih tinggi daripada sektor-sektor lain, pada 64 persen dan total US$ 6,8 juta.

Rekomendasi Peningkatan arus dana, terutama dari rekonstruksi, hendaknya digunakan untuk menyediakan akses yang lebih besar terhadap pendidikan tingkat sekolah menengah. Akses ke sekolah menengah, terutama di tingkat sekolah menengah pertama, dapat diperbaiki dengan cara menyediakan beasiswa kepada para siswa yang memenuhi syarat. Akses yang lebih besar terhadap pendidikan tingkat menengah akan membantu memenuhi peraturan pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun dan juga memberikan tingkat pengembalian yang lebih kepada rakyat pulau Nias, lebih dari sekedar apabila anak-anak mereka hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Mengalokasikan pengeluaran pembangunan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang hancur dan membatasi pembangunan sekolah baru sampai tersedia guru yang cukup dan pendanaan yang memadai untuk pemeliharaan sekolah-sekolah. Akses ke sekolah sudah cukup, namun distribusi guru masih kurang atau tidak merata. Jika kekurangan ini tidak ditangani, menambahkan jumlah sekolah tidak akan memberikan hasil yang lebih baik. Kebijakan perekrutan guru untuk memastikan adanya distribusi guru yang memadai di kabupaten dan kecamatan. Rasio murid-guru yang tinggi menandakan bahwa diperlukan guru yang lebih banyak untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten Nias Selatan. Mekanisme insentif diperlukan untuk menarik guru-guru yang berkualifikasi untuk mengajar di daerah terpencil. Merubah status guru bukan pegawai negeri sipil menjadi status pegawai negeri sipil dapat menjadi salah satu alternatif untuk menarik para guru ke pulau Nias, serta insentif untuk kedua pemerintah kabupaten untuk menerima lebih banyak pendapatan DAU. Penilaian atas kebutuhan perekrutan juga dapat membantu mengatasi ketidakmerataan distribusi guru antar kecamatan di Nias dan Nias Selatan. Tambahan pendanaan untuk pendidikan dari DAK dibutuhkan untuk menambah pengeluaran per kapita untuk pendidikan yang rendah. Meskipun kedua kabupaten telah mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan daripada rata-rata nasional, ukuran anggaran mereka yang kecil mengakibatkan tingkat pengeluaran per kapitanya masih tetap rendah. Alokasi DAK dapat membantu mengatasi pembelanjaan per kapita dan mengangkat hasil pendidikan sampai mendekati rata-rata nasional. Mempercepat rehabilitasi ruang kelas dan sekolah dengan pencairan sumber dana yang tepat waktu oleh pemerintah kabupaten, BRR dan para pelaku rekonstruksi lainnya. Penundaan pengesahan anggaran pemerintah kabupaten mengganggu arus kas yang diarahkan untuk rehabilitasi sekolah. Tingkat pencairan yang lebih cepat oleh BRR dan para pelaku lainnya yang memberikan kontribusi bagi sektor pendidikan akan memberikan sumbangan yang signifikan untuk memperbaiki suasana belajar. Hal ini akan membawa hasil yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Memperbaiki alokasi anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sangat penting mengingat program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan. Porsi pemeliharaandari total pengeluaran rutin sangat kecil bila dibandingkan dengan porsi pembelanjaan untuk personil, barang dan jasa. Mengelola Sumber Daya Untuk Membangun Kembali Dan Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Baik Untuk Nias

41

BAB 4 Pendidikan

42



BAB 5 Kesehatan Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

BAB 5 Kesehatan


Sistem dan Pencapaian Kesehatan Meskipun ada peningkatan dalam tahun-tahun terakhir, hasil pencapaian kesehatan di pulau Nias masih tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional. Pulau Nias memiliki angka kematian bayi yang jauh lebih tinggi dari Sumatera Utara dan Indonesia. Persentase anak balita yang menderita gizi buruk jauh lebih tinggi di kabupaten Nias dan Nias Selatan, masing-masing 51,8 dan 45,8 persen, bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional yaitu di bawah 29 persen. Harapan hidup saat kelahiran di kabupaten Nias setara dengan Sumatera Utara, namun sedikit lebih rendah di kabupaten Nias Selatan (Tabel 5.1). Tabel 5.1 Indikator kesehatan di Nias dan Nias Selatan Indikator

Kabupaten Nias

Pulau Nias

Harapan hidup (tahun)

1998

1999

2002

64.1

66.4

66.8

68.7

44

40.9

36.1

59.0

57.7

51.8

Angka kematian balita (per 1000 penduduk) Balita penderita gizi buruk (%)

Kabupaten Nias Selatan

Sumatera Utara

Indonesia 2005

67.9

45.8

68.7

68.1

33.5

32.8

28.7

28.2

Sumber: (BPS dan Nias, 2006, dan BPS dan Nias Selatan, 2006), Unicef Nutritional Survey 2005, BPS Sumut, Database MDG.

Banyak kelahiran yang dibantu oleh dukun. Pada tahun 2005, jumlah kelahiran yang dibantu oleh petugas kesehatan yang terlatih (dokter, bidan atau paramedic) hanya 48 persen di kabupaten Nias dan 34 persen di kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Nias dan Nias Selatan masing-masing memiliki persentase kelahiran yang dibantu oleh petugas kesehatan yang terlatih ketiga terendah dan paling rendah rendah, jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Sebelum pembentukan Nias Selatan, pada tahun 2001-2004 indikator ini praktis tidak mengalami perbaikan, berfluktuasi pada kisaran antara 37-41 persen (Gambar 5.1). Gambar 5.1 Persentase kelahiran yang dibantu oleh petugas kesehatan terlatih, 2001-2005

2005

48%

34%

2004 2003 2002 2001 0%

10%

20%

30%

Nias Selatan

40%

50% Nias

60% Provinsi

70%

80%

90%

100%

Indonesia

Sumber: BPS (Susenas, 2001-05).

Cakupan imunisasi relatif rendah di seluruh pulau Nias bila dibandingkan dengan cakupan provinsi dan nasional. Kecuali untuk polio, semua jenis imunisasi menunjukkan cakupan yang lebih rendah di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Cakupan imunisasi secara keseluruhan (persentase anak-anak yang telah divaksinasi dengan semua jenis imunisasi) hanya 33 persen di kabupaten Nias dan bahkan lebih rendah lagi di kabupaten Nias Selatan, yaitu sekitar 16 persen. Kedua tingkat ini jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional (Tabel 5.2). Bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, Nias Selatan mencatat cakupan yang terendah, sementara kabupaten Nias mencatat cakupan kelima terendah di Sumatera Utara.

44



BAB 5 Kesehatan

Tabel 5.2 Cakupan imunisasi di pulau Nias, 2005 Persen Nias

Nias Selatan

Sumatera Utara

Nasional

BCG

66.6

48.5

74.8

86.9

DPT

68.5

38.1

71.2

84.2

Polio

83.6

78.2

76.9

89.1

Campak

58.1

37.6

59.7

72.2

Hepatitis B

42.4

21.2

58.0

74.4

Semua imunisasi (paling tidak satu kali)

33.3

15.8

49.9

64.3

Sumber: BPS (Susenas, 2005). Catatan: BCG (Bacillus Calmette Guerin), DPT (gabungan vaksinasi melawan dipteri, pertusis, batuk dan tetanus). Kategori “semua imunisasi” adalah persentase anak-anak yang telah divaksinasi dengan semua jenis vaksin paling tidak satu kali.

Kurangnya tenaga dokter dan petugas kesehatan merupakan masalah utama dari sistem kesehatan di pulau Nias, yang turut menyebabkan kurangnya penyediaan layanan kesehatan dan buruknya hasil pencapaian kesehatan. Letak pulau yang terpencil dan tidak adanya mekanisme insentif yang sesuai telah menjadikan pulau Nias tidak menarik bagi para tenaga ahli kesehatan, dokter termasuk dokter spesialis. Baik kabupaten Nias maupun Nias Selatan memiliki rasio petugas kesehatan (dokter dan bidan) terendah per 10.000 penduduk di Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki 7 orang dokter yang harus melayani seluruh penduduknya yang berjumlah hampir 290.000 orang, sedangkan kabupaten Nias memiliki 40 dokter yang menyediakan layanan perawatan kesehatan kepada lebih dari 440.000 orang. Rasio bidan per 10.000 penduduk adalah 1,6 di kabupaten Nias dan 1,7 di kabupaten Nias Selatan, hampir 4 kali di bawah rata-rata provinsi (Gambar 5.2). Gambar 5.2 Rasio dokter dan bidan per 10.000 penduduk per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 18

Rasio bidan/10,000 penduduk Rasio dokter/10,000 penduduk

15

Indonesia

12

Provinsi

9 6 3

Kab. Nias Selatan

Kab. Nias

Kab. Labuhan Batu

Kab. Asahan

Kab. Pakpak Bharat

Kab. Langkat

Kab. Deli Serdang

Kota Sibolga

Kota Tanjung Balai


Kab. Simalungun



Indonesia

Sumatera Utara

Kab. Dairi

Kota Medan

Kota Tebing Tinggi


Kab. Samosir


Kab. Tapanuli Utara


Kota Binjai

Kab. Tanah Karo

Kab. Toba Samosir


0

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005, BPS dan Nias, 2006, dan BPS dan Nias Selatan, 2006).

Kekurangan tenaga kesehatan di pulau Nias diperparah oleh distribusi petugas kesehatan yang tidak merata antar kecamatan di seluruh pulau tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan yang signifikan di daerah tertinggal. Distribusi tenaga kesehatan antar kecamatan memiliki bias terhadap daerah-daerah yang lebih dekat dengan kedua ibu kota kabupaten, yaitu Gunung Sitoli dan Teluk Dalam. Meskipun setiap kecamatan di kabupaten Nias memiliki sekurang-kurangnya satu orang dokter, ada 3 kecamatan yang hanya mempunyai 1 orang bidan, dan satu kecamatan, Namohalu Esiwa, samasekali tidak memiliki bidan. Situasinya lebih buruk di kabupaten Nias Selatan, di mana 5 dari 7 dokter ditempatkan di Teluk Dalam, sehingga 5 kecamatan tidak memiliki dokter dan 2 kecamatan tidak memiliki bidan. Akses yang buruk ke kecamatan dan desa-desa di pulau Nias serta kurangnya insentif yang sesuai merupakan alasan utama keengganan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil.


45

BAB 5 Kesehatan


Sebelum gempa bumi, ketersediaan sarana kesehatan umum di kabupaten Nias di atas rata-rata provinsi, sementara sarana kesehatan tidak cukup untuk menyediakan layanan kesehatan umum di kabupaten Nias Selatan (Gambar 5.3). Sebelum gempa bumi, kabupaten Nias Selatan memiliki kurang dari dua buah fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. Sebaliknya, kabupaten Nias memiliki rasio fasilitas kesehatan per penduduk yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Menurut BPS per kabupaten (Podes, 2005), sebelum gempa bumi kabupaten Nias memiliki 1 rumah sakit, 25 puskesmas, 88 puskesmas pembantu, 6 tempat praktek bidan, 89 posyandu, 263 Polindes, sementara kabupaten Nias Selatan memiliki 1 rumah sakit, 8 puskesmas, 40 puskesmas pembantu, 11 tempat praktek bidan, 75 posyandu, 68 Polindes. Situasi yang tidak menentu ini merosot secara signifikan setelah gempa bumi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, setelah gempa bumi sekitar 44 persen puskesmas dan 63 persen puskesmas pembantu di kabupaten Nias mengalami kerusakan parah. Sementara itu, di kabupaten Nias Selatan 38 persen puskesmas dan 78 persen puskesmas pembantu dalam kondisi rusak berat. Gambar 5.3 Rasio sarana kesehatan umum per 10.000 penduduk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Pustu Puskesmas Rumah Sakit

Kota Medan

Kota Binjai

Kab. Deli Serdang

Indonesia

Kota Tanjung Balai


Kab. Nias Selatan*

Kab. Labuhan Batu

Kab. Langkat

Indonesia


Sumatera Utara

Kab. Asahan

Kota Tebing Tinggi

Kota Sibolga



Kab. Nias*


Kab. Simalungun

Kab. Samosir


Kab. Tapanuli Utara

Kab. Toba Samosir


Kab. Dairi

Kab. Tanah Karo

Kab. Pakpak Bharat

Provinsi

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari BPS (Podes, 2005).

Tingkat pemanfaatan layanan kesehatan di Nias relatif rendah. Tingkat penggunaan sarana kesehatan (baik publik maupun swasta) adalah 23 persen per 1000 penduduk di kabupaten Nias dan 39 persen per 1,000 penduduk di kabupaten Nias Selatan, lebih rendah dari angka rata-rata provinsi dan nasional yang masing-masing 60 persen dan 97 persen per 1000 penduduk (Gambar 5.4). Sebagian besar penduduk menggunakan layanan kesehatan dari sarana kesehatan umum, terutama dari Puskesmas dan Pustu, sementara kurang lebih seperempat jumlah penduduk menggunakan sarana kesehatan swasta. Hal ini berbeda dengan penggunaan sarana kesehatan yang terlihat di tingkat provinsi dan nasional, di mana rata-rata 62 persen dan 52 persen penduduk mencari layanan kesehatan dari sarana perawatan kesehatan swasta.

46



BAB 5 Kesehatan

Gambar 5.4 Distribusi penggunaan sarana layanan kesehatan,17 2005 Nias Tradisional 1%

Nias Selatan

Lain-lain 11%

Tradisional Lain-lain 1% 3% Swasta 27%

Swasta 24%

Public 69%

Public 64%

Sumber: BPS (Susenas, 2005).

Pengeluaran Kesehatan Lebih dari separuh total pengeluaran untuk kesehatan di kabupaten Nias dan Nias Selatan dibiayai dari anggaran pemerintah kabupaten. Total pengeluaran untuk kesehatan di kabupaten Nias dan Nias Selatan adalah Rp 41 milyar pada tahun 2005, yang berasal dari perpaduan antara anggaran pemerintah kabupaten dan pembelanjaan langsung rumah tangga. Pemerintah pusat tidak menyediakan dana dari anggaran nasional untuk perawatan kesehatan di kedua kabupaten tersebut untuk tahun 2005, meski telah mengalokasikan hampir Rp 2,5 milyar pada tahun 2004. Pembelanjaan langsung dari rumah tangga pribadi menyumbangkan hampir Rp 17 milyar pada tahun 2005, atau sekitar 41 persen dari total pembelanjaan sektor ini (Gambar 5.5). Porsi pembelanjaan langsung rumah tangga di kedua kabupaten ini lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 55 persen. Gambar 5.5 Sumber-sumber pengeluaran untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005

Pengeluaran RT pribadi 41%

APBD Nias 42%

APBD Nias Selatan 17%

Sumber: perhitungan staf Bank DUnia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD, BPS (Susenas, 2005).

Kedua pemerintah kabupaten telah mengalokasikan porsi anggaran yang meningkat untuk sektor kesehatan. Secara riil, pengeluaran keseluruhan oleh kedua kabupaten ini naik dari Rp 11 milyar pada tahun 2001 menjadi lebih dari Rp 17 milyar pada tahun 2005. Porsi belanja untuk kesehatan terhadap total pengeluaran naik dari 5 persen pada tahun 2001 menjadi 8 persen di tahun 2005 (Gambar 5.6). Rata-rata sepanjang tahun 2001-2005, kabupaten Nias dan Nias Selatan menghabiskan masing-masing sekitar 7 persen dan 8 persen dari total pengeluarannya untuk sektor kesehatan, sebanding dengan rata-rata nasional yaitu 7 persen.

17 Sarana kesehatan umum meliputi: rumah sakit umum, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), puskesmas pembantu (Pustu). Sarana kesehatan swasta terdiri atas sumah sakit swasta, praktek dokter, poliklinik, praktek petugas kesehatan. Sarana kesehatan tradisional mencakup layanan kesehatan yang disediakan oleh obat tradisional dan dukun. Yang lain meliputi poliklinik desa (Polindes) dan pusat pelayanan terpadu (Posyandu).


47

BAB 5 Kesehatan


Milyar rupiah

Gambar 5.6 Pengeluaran untuk kesehatan dan porsinya terhadap total pengeluaran di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 9%

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2001

2002

2003

2004

2005 % total pengeluaran

Total pengeluaran untuk kesehatan


Meskipun demikian, menurut angka per kapita pada tahun 2004, pembelanjaan di kedua kabupaten ini lebih rendah dari rata-rata kabupaten untuk Sumatera Utara, serta rata-rata nasional. Kabupaten Nias Selatan memiliki pengeluaran per kapita terendah di antara kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara, yaitu hanya Rp 21.655 pada tahun 2004. Sementara itu, pengeluaran per kapita di kabupaten Nias adalah Rp 37.309 pada tahun 2004, masih jauh di bawah rata-rata pengeluaran kesehatan per kapita di Sumatera Utara dan Indonesia, yang masing-masing sebesar Rp 55.753 dan Rp 51.286 (Gambar 5.7). Alokasi per kapita yang sangat rendah ini menyebabkan tingginya pengeluaran rumah tangga pribadi untuk bidang kesehatan. Gambar 5.7 Pengeluaran per kapita untuk kesehatan per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Kab. Nias Selatan

Kab. Deli Serdang

Kab. Asahan

Kab. Simalungun

Kab. Langkat




Kab. Nias

Kab. Labuhan Batu

Kota Medan

Kab. Toba Samosir

Rata-rata nasional

Kota Tanjung Balai

Rata-rata Sumut

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Dairi



Kab. Tanah Karo

Kota Binjai

Kota Tebing Tinggi

Kota Sibolga

Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD.

Sebagian besar peningkatan dari pengeluaran untuk kesehatan tersebut digunakan untuk pengeluaran rutin sejak tahun 2002, yaitu rata-rata sekitar 65 persen dari total pengeluaran kesehatan sepanjang tahun 2001-2005. Pengeluaran rutin meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp 4,6 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 10,8 milyar pada tahun 2005. Porsi pengeluaran pembangunan telah menurun sejak tahun 2001, dari 58

48



BAB 5 Kesehatan

persen total pengeluaran pada tahun 2001 menjadi hanya 22 persen pada tahun 2004. Tidak mengejutkan bahwa kabupaten Nias Selatan menghabiskan porsi yang lebih besar dari belanja kesehatannya untuk fungsi-fungsi rutin dalam rangka membentuk administrasi yang diperlukan untuk mendukung kabupaten yang baru dibentuk pada tahun 2004. Meskipun demikian, sejak itu alokasi yang lebih besar bergeser ke arah pengeluaran pembangunan, naik menjadi 53 persen pada tahun 2005. Alokasi yang lebih besar untuk pengeluaran pembangunan di kabupaten Nias Selatan telah berdampak menaikkan alokasi keseluruhan kedua kabupaten untuk pengeluaran pembangunan (Tabel 5.3) sebagai konsekuensinya. Tabel 5.3 Pengeluaran kesehatan di Nias dan Nias Selatan menurut rutin dan pembangunan, 2001-2005 Dalam Rp juta dengan harga konstan tahun 2000 2001

2002 %

Rutin

4,651

Pembagunan Total

2003 %

42

9,898

72

2004

2005

% 11,633

%

70

13,191

78

% 10,806

63

6,428

58

3,792

28

5,045

30

3,738

22

6,398

37

11,079

100

13,690

100

16,678

100

16,928

100

17,203

100

Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD.

Kabupaten Nias mengalokasikan porsi yang besar dari pengeluaran rutinnya untuk membayar gaji, sementara kabupaten Nias Selatan mengalokasikan lebih banyak untuk barang dan jasa. Sebagai kabupaten yang baru dibentuk, Nias Selatan mengeluarkan investasi besar untuk bangunan dan peralatan pada tahun 2004. Meskipun demikian, belanja barang dan jasa melambat pada tahun 2005, digantikan oleh kenaikan pengeluaran untuk personil. Kedua kabupaten mengalokasikan porsi anggaran yang sangat kecil untuk pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu hanya kurang lebih 3 persen dari total pengeluaran rutin (Gambar 5.8). Alokasi yang lebih besar untuk pengoperasian dan pemeliharaan akan sangat penting di tahun-tahun mendatang setelah selesainya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan. Gambar 5.8 Komponen-komponen pengeluaran rutin untuk kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Nias

Nias Selatan

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0% 2001

Personil

Barang/jasa

2002

2003

Operasional/pemeliharaan

2004

2005

Perjalanan dinas

Lain

2004 Personil

Barang/jasa

2005 Operasional/pemeliharaan

Perjalanan dinas

Lain

Sumber: perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu/SIKD (harga konstan tahun 2000).

Sebagian besar pengeluaran untuk pembangunan di Nias dan Nias Selatan pada tahun 2005 diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan Puskesmas dan Pustu. Sebagian besar pendanaan untuk rehabilitasi oleh pemerintah kabupaten berasal dari bantuan DAK dan dana padanan yang dipersyaratkan untuknya dari anggaran pemerintah kabupaten. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi juga tengah dilaksanakan oleh BRR dan donor-donor serta LSM lain. Di samping bangunan pelayanan kesehatan, belanja pembangunan juga telah dialokasikan untuk menyediakan layanan kesehatan, seperti perawatan preventif dan perawatan pasien yang menderita TBC dan malaria, serta untuk bahan persediaan medis.


49

BAB 5 Kesehatan


Dampak Tsunami dan Gempa Bumi terhadap Sarana Kesehatan Gempa bumi menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang meluas pada sistem kesehatan yang sudah lemah di pulau Nias. Gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan yang parah pada kedua rumah sakit yang ada di pulau tersebut, dan sebagian besar sarana perawatan kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu dan Polindes – di mana sarana-sarana kesehatan ini adalah yang paling sering digunakan – rusak parah dan tidak dapat digunakan (Tabel 5.4). Secara keseluruhan, 41 persen sarana kesehatan rusak parah dan 34 persen rusak sebagian. Kondisi yang buruk ini diperparah oleh perginya tenaga medis dari pulau ini tidak lama setelah bencana. Meskipun jumlah dokter sedikit bertambah pada tahun 2005, total jumlah tenaga medis (perawat dan bidan) menurun secara signifikan setelah gempa bumi, dari 704 pada tahun 2004 menjadi 471 pada tahun 2005 (Lampiran Tabel B.8.3). Tabel 5.4 Dampak gempa bumi terhadap sarana kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005 Nias Sarana Rumah sakit Rumah bersalin Poliklinik Puskesmas Pustu Praktek dokter Praktek bidan Posyandu Polindes Apotik Toko obat Total Sumber: BPS (Podes, 2005).

Sebelum Bencana 1 3 4 25 88 9 6 89 263 9 7 505

Nias Selatan

Rusak Parah Rusak Sedang 1 2 1 11 45 5 3 34 125 5 3 236

0 0 2 12 38 2 1 26 100 4 2 187

Sebelum Bencana 1 0 2 8 40 4 11 75 68 1 8 219

Rusak Parah

Rusak Sedang

1 0 2 1 14 0 1 11 30 0 0 60

0 0 0 6 19 1 0 8 23 0 0 58

Upaya yang serius telah ditempuh untuk memulihkan dan mendukung penyediaan layanan perawatan kesehatan di pulau ini setelah gempa bumi (BRR, 2006). Sampai akhir tahun 2006, 1 rumah sakit dan 19 sarana kesehatan di pulau ini telah dibangun kembali atau diperbaiki. BRR bersama WHO, Unicef dan Mercy Malaysia bersamasama menjalankan program bernilai US$ 6 juta untuk melakukan rekonstruksi dan memperbaiki gedung sarana kesehatan, menyediakan obat-obatan dan peralatan medis, serta membangun angkatan kerja medis yang terampil. Sampai bulan Desember 2006 BRR telah mengalokasikan US$ 5 juta untuk proyek-proyek kesehatan. Meskipun demikian, pencairan lambat dan dari dana yang dialokasikan hanya 35 persen atau US$ 3,7 juta telah dibelanjakan. Donor dan LSM telah bekerja bersama-sama untuk menyediakan obat-obatan, peralatan medis, dan bantuan lainnya ke RS Gunung Sitoli. Untuk memperluas akses layanan perawatan kesehatan di wilayah terpencil yang saat ini terbatas, BRR telah menyediakan beasiswa bagi petugas kesehatan di kedua kabupaten. Pada tahun 2006, beasiswa disediakan untuk pendidikan 16 dokter umum, 14 spesialis dan 9 magister kesehatan, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

50



BAB 5 Kesehatan

Rekomendasi Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam rangka memperbaiki penyediaan perawatan kesehatan di pulau Nias. Prioritas yang mendesak adalah memastikan bahwa sarana kesehatan yang sudah ada dijalankan oleh pekerja kesehatan yang terampil. Di samping itu, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, alokasi harus ditentukan dengan lebih ketat berdasarkan hasil yang diharapkan dalam hal perbaikan taraf kesehatan. Pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa berdasarkan hal ini mereka dapat menghasilkan taraf kesehatan yang setidak-tidaknya sebanding dengan standar provinsi. Meningkatkan pengeluaran kesehatan untuk operasional dan pemeliharaan dalam rangka pemeliharaan peralatan medis dan sarana kesehatan secara efektif. Di masa lalu, pemerintah kabupaten belum memberikan perhatian yang cukup bagi pemeliharaan. Sarana yang ada perlu dipelihara dengan benar dan hal ini kini semakin penting, mengingat adanya program pembangunan dan rekonstruksi BRR. Menyediakan mekanisme insentif yang sesuai untuk menambah jumlah dokter dan tenaga medis di pulau Nias. Perhatian khusus perlu diberikan untuk memperbaiki distribusi tenaga kesehatan ke daerah-daerah yang jauh dan terpencil serta menyediakan tambahan bidan berkualifikasi di daerah pedesaan. Dampak dari kurangnya penyediaan tenaga perawatan kesehatan sudah jelas: sedikitnya kelahiran yang dibantu oleh petugas medis terlatih dan angka kematian bayi yang secara signifikan lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Pemerintah kabupaten perlu mengembangkan mekanisme insentif yang baik untuk menarik petugas medis untuk mengabdi di daerah-daerah yang terpencil, misalnya dengan menyediakan perumahan bagi stafnya, tunjangan khusus dan kendaraan. Selain itu, untuk jangka panjang, pemerintah kabupaten harus memperbaiki kemampuan lokal dengan cara mendorong para siswa sekolah di pulau ini untuk menempuh pendidikan tinggi dalam bidang kedokteran melalui penyediaan beasiswa. Upaya ini telah diawali oleh BRR, namun pemerintah kabupaten perlu memastikan kelanjutan program ini setelah masa bakti BRR berakhir pada tahun 2009 nanti. Mengingat skala pengeluaran BRR untuk bidang kesehatan di pulau ini, sangatlah pentng agar pemerintah kabupaten dilibatkan sepenuhnya dalam menentukan bagaimana sumber daya ini dibelanjakan. Koordinasi dan pengambilan keputusan bersama yang lebih baik di masa sekarang akan memberikan hasil yang jauh lebih baik di masa depan. Khususnya, pemerintah kabupaten dan BRR perlu memastikan bahwa investasi yang telah dikeluarkan oleh BRR dalam melatih tenaga kesehatan dipusatkan untuk memenuhi sasaran hasil kesehatan yang didefinisikan dengan jelas dan pengembalian atas investasi ini akan terus berlanjut hingga jauh sesudah masa bakti BRR berakhir.


51

BAB 5 Kesehatan

52



BAB 6 Infrastruktur Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

BAB 6 Infrastruktur


Kondisi Infrastruktur di Pulau Nias Akses ke prasarana dasar di kedua kabupaten di Nias, seperti air bersih, sanitasi dan listrik, tetap tertinggal dari akses rata-rata di Sumatera Utara dan Indonesia. Di kebanyakan kasus, Nias dan Nias Selatan adalah kabupaten yang memiliki akses terendah ke prasarana dasar di Sumatera Utara, di mana Nias Selatan selalu menjadi kabupaten yang memiliki akses terendah. Nias dan Nias Selatan masing-masing memiliki akses ketiga terendah dan terendah untuk akses ke air bersih, jauh di bawah angka rata-rata untuk Sumatera Utara dan Indonesia (Gambar 6.1). Buruknya akses sebagian besar rumah tangga ke prasarana dasar di Nias merupakan akibat dari tingkat pembangunannya yang rendah. Jarak pulau ini yang relatif jauh dari Sumatera, serta banyaknya populasi yang bermukim di pedesaan yang terpencil (terutama di kabupaten Nias Selatan), menjadikan akses ke layanan-layanan dasar ini lebih bermasalah daripada di daerah lain provinsi ini. Gambar 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2005 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%


Kota Sibolga

Kota Tanjung Balai

Kota Medan

Kab. Tanah Karo

Kab. Simalungun

Kab. Deli Serdang

Indonesia


Kab. Asahan

Provinsi Sumatera Utara

Kota Binjai

Kab. Langkat

Kota Tebing Tinggi




Kab. Dairi

Kab. Tapanuli Utara


Kab. Toba Samosir

Kab. Samosir


Kab. Labuhan Batu

Kab. Nias

Kab. Pakpak Bharat

Kab. Nias Selatan


Akses air bersih di pulau Nias telah memburuk secara signifikan sejak awal dasawarsa ini. Meskipun pada tahun 2002 40 persen lebih dari semua rumah tangga di pulau ini sudah memiliki akses air bersih, angka ini turun menjadi 15 persen di kabupaten Nias dan kurang dari 8 persen di kabupaten Nias Selatan pada tahun 2005, terutama akibat gempa bumi, meskipun tren menurun ini sudah mulai tampak sebelum gempa bumi. Di samping itu, porsi rumah tangga yang memiliki akses air ledeng atau air pompa sangat kecil dan menurun (sekitar 2,5 persen di kabupaten Nias dan kurang dari 2 persen di kabupaten Nias Selatan pada tahun 2005). Ini antara lain adalah akibat gempa bumi, yang menyebabkan hampir seluruh pasokan air ledeng menjadi rusak. Sumber-sumber air bersih lainnya (sumur dan mata air) menyediakan akses bagi sebagian besar penduduk, tidak seperti kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi ini, di mana akses air ledeng dan air pompa jauh lebih tinggi. Nias dan Nias Selatan masing-masing memiliki akses listrik nomor dua terendah dan terendah di Sumatera Utara (Gambar 6.2).18 Pada tahun 2005, listrik hanya tersedia untuk sekitar sepertiga dan seperempat jumlah rumah tangga di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Umumnya, listrik dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), meskipun di kabupaten Nias Selatan sekitar sepertiga rumah tangga yang memiliki akses listrik menggunakan alternatif PLN, seperti generator. Meskipun demikian, sumber-sumber listrik alternatif umumnya lebih mahal dari PLN. Upaya rekonstruksi yang menyusul gempa bumi tahun 2005 telah menaikkan permintaan atas listrik di pulau ini dan pemutusan hubungan listrik menjadi sesuatu yang sering terjadi di ibu kota Gunung Sitoli dan Teluk Dalam. 18 Data Podes 2000 dan 2003 juga menunjukkan bahwa Nias memiliki akses listrik terendah di Sumatera Utara.

54



BAB 6 Infrastruktur

Gambar 6.2 Persentase rumah tangga yang memiliki listrik di Sumatera Utara, 2005 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%


Kota Tebing Tinggi

Kota Sibolga

Kota Binjai

Kota Medan


Kab. Simalungun

Kab. Asahan

Kab. Tanah Karo

Kab. Deli Serdang

Kab. Langkat

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Toba Samosir

Kota Tanjung Balai

Kab. Samosir



Kab. Labuhan Batu


Rata-rata Nasional



Kab. Dairi


Kab. Pakpak Bharat

Kab. Nias

Kab. Nias Selatan


Jaringan jalan di daerah pedesaan sangat terbatas, sementara pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada sangat mahal dan memakan waktu. Hal ini disebabkan kurangnya mesin yang tersedia di pulau ini dan perlunya mengimpor sebagian besar material. Nias memiliki total panjang jalan lebih dari 2,500 km. Jaringan jalan ini, meskipun jelas tidak cukup untuk melayani kebutuhan penduduk, masih belum diperluas sejak awal dasawarsa lalu. Hanya 20 persen jaringan jalan di pulau ini yang diaspal. Meskipun sebagian besar jalan (63 persen) di kabupaten Nias Selatan terbuat dari batu kerikil, 64 persen jalan di kabupaten Nias adalah jalan tanah, yang tidak dapat digunakan di musim hujan. Kualitas jaringan jalan terus memburuk sejak awal dasawarsa ini, dan gempa bumi tahun 2005 makin memperburuk situasi yang sudah kritis (Tabel 6.1). Kondisi jalan yang parah ini dapat menjelaskan mengapa hanya sekitar 44 persen desa di pulau ini – masing-masing 42 persen dan 50 persen untuk kabupaten Nias dan kabupaten Nias Selatan – dapat diakses oleh kendaraan beroda 4.19 Tabel 6.1 Kondisi jalan di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Persen Nias Baik Sedang Rusak Rusak parah Nias Selatan Baik Sedang Rusak Rusak parah Sumber: BPS.

2001

2002

2003

2004

2005

19 12 32 38

26 22 22 31

11 10 8 71

12 10 7 71

6 5 9 81

59

60 7 24 9

9 0 13 78

27 14

Irigasi adalah satu bidang lain di mana pulau ini tertinggal dari bagian lain Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan. Meskipun 50 persen sawah di Sumatera Utara dan 60 persen sawah di Indonesia memiliki irigasi, hanya 22 persen dari sawah di pulau Nias beririgasi. Hanya satu kabupaten, Labuhan Batu, dan beberapa kota di Sumatera memiliki porsi sawah irigasi yang lebih rendah.

19 Desa-desa yang hanya dapat diakses dengan angkutan air tidak dimasukkan.


55

BAB 6 Infrastruktur


Pembelanjaan Infrastruktur Secara riil, pengeluaran keseluruhan untuk infrastruktur di Nias dan Nias Selatan turun secara signifikan dari Rp 58 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 25 milyar pada tahun 2005.20 Sebagai porsi dari total pengeluaran, pengeluaran infrastruktur juga menurun dari 29 persen pada tahun 2001 menjadi 11 persen pada tahun 2005 (Gambar 6.3). Rendahnya prioritas yang diberikan pada sektor yang penting ini pada tahun-tahun terakhir telah menghambat upaya pembangunan untuk membuka akses ke desa-desa terpencil di kabupaten Nias dan Nias Selatan. Tren penurunan ini perlu dibalikkan untuk memenuhi program kebijakan pemerintah kabupaten tahun 2006, yaitu memperbaiki kondisi jalan dan transportasi, terutama setelah gempa bumi tahun 2005. Pemerintah pusat menghabiskan jumlah yang signifikan untuk infrastruktur di tahun 2006 melalui dana dekonsentrasi di Nias dan Nias Selatan. Sampai bulan Maret 2006, pemerintah pusat telah mencairkan sekitar Rp 19,3 milyar ke kedua kabupaten tersebut, dengan perincian Rp 10,9 milyar untuk kabupaten Nias dan Rp 8,3 milyar untuk kabupaten Nias Selatan. Sebagian besar anggaran tahun 2006 dialokasikan untuk pembangunan daerah dan perumahan, sektor-sektor yang terkena dampak paling parah akibat gempa bumi.

Milyar rupiah

Gambar 6.3 Pengeluaran prasarana dan porsi total pengeluarannya di pulau Nias, 2001-2005 70

35%

60

30%

50

25%

40

20%

30

15%

20

10%

10

5%

0

0% 2001

2002

2003

Total infrastructure expenditure

2004

2005

% total expenditure

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara, Nias dan Nias Selatan memiliki tingkat pengeluaran infrastruktur per kapita yang termasuk paling rendah. Pengeluaran infrastruktur per kapita di Nias dan Nias Selatan masing-masing Rp 64.096 dan Rp 28.676 pada tahun 2004. Kedua tingkat ini jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional (Gambar 6.4).

20 Pengeluaran prasarana mencakup pekerjaan umum, transportasi, pemukiman dan pembangunan daerah, telekomunikasi dan energi

56



BAB 6 Infrastruktur

Gambar 6.4 Pengeluaran infrasruktur per kapita per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Kab. Deli Serdang

Kab. Nias Selatan

Kab. Simalungun


Kab. Asahan

Kab. Nias

Kab. Labuhan Batu


Kab. Tapanuli Utara

Kab. Toba Samosir

Kab. Langkat


Kota Medan

Kab. Tanah Karo

Kota Binjai

Nasional

Sumatera Utara


Kab. Dairi


Kota Tebing Tinggi

Kota Tanjung Balai

Kota Sibolga

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Infrastruktur masih menghabiskan lebih dari 30 persen dari pengeluaran pembangunan di pulau Nias pada tahun 2005, meskipun proporsinya dalam pengeluaran pembangunan telah menurun selama tahun-tahun terakhir. Infrastruktur menghabiskan porsi yang relatif kecil terhadap total pengeluaran, yaitu sekitar 11 persen pada tahun 2005, sedikit menurun dari 13 persen di tahun 2004. Tidak seperti sektor pendidikan dan kesehatan, sebagian besar pengeluaran untuk sektor infrastruktur diarahkan untuk pengeluaran pembangunan (Tabel 6.2). Pengeluaran pembangunan menghabiskan rata-rata 93 persen sepanjang tahun 2001-2005, antara lain karena besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun kembali prasarana yang sangat kurang terpelihara. Tabel 6.2 Pengeluaran rutin dan pembangunan untuk infrastruktur 2001-2005 Dalam Rp juta 2001

2002 %

Rutin

2003 %

2004 %

2005 %

%

1,983

3

2,636

7

3,246

6

2,819

10

3,078

12

Pembagunan

56,080

97

34,161

93

48,843

94

24,429

90

22,052

88

Total

58,064

100

36,797

100

52,089

100

27,248

100

25,130

100


Pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur di Nias dan Nias Selatan terutama dipusatkan pada pekerjaan umum dalam subsektor transportasi, jalan, air dan irigasi. Pekerjaan umum rata-rata menghabiskan 81,5 persen belanja pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2001-2005. Meskipun demikian, terlepas dari pangsanya yang besar, secara riil belanja pembangunan pekerjaan umum menurun dari Rp 37,7 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 21,4 milyar pada tahun 2005. Perumahan dan pembangunan daerah menghabiskan rata-rata 17 persen dari total belanja pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2001-2005. Alokasi ini telah menurun sejak desentralisasi dan tidak ada alokasi untuk subsektor ini pada tahun 2005. Penurunan ini mungkin dikarenakan kedua pemerintah kabupaten mengharapkan BRR untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan (Gambar 6.5). Kedua pemerintah kabupaten tersebut perlu mengevaluasi kembali kurangnya fokus mereka pada bidang perumahan dan pembangunan daerah, terutama mengingat perumahan di pulau ini yang tidak cukup.


57

BAB 6 Infrastruktur


Gambar 6.5 Pembelanjaan pembangunan rata-rata dalam berbagai subsektor, 2001-2005 Telekomunikasi dan pariwisata; 1,86%

Energi; 0,01%

Pembangunan daerah, perumahan, dan pemukiman; 16,62%

Pekerjaan umum (transportasi, air dan irigasi); 81,50%


Nias dan Nias Selatan sangat kurang memberikan perhatian pada pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan aset-aset insfrastruktur. Belanja untuk pegawai menghabiskan porsi pengeluaran rutin terbesar di kabupaten Nias: rata-rata 68 persen dari total belanja infrastruktur rutin sepanjang tahun 2001-2005 (Gambar 6.6). Pada tahun 2005, 18 persen dari belanja rutin digunakan untuk barang dan jasa, sedangkan operasional dan pemeliharaan menerima porsi 10 persen dari belanja infrastruktur rutin di kabupaten Nias, sedangkan di kabupaten Nias Selatan angka tersebut hanya 1 persen. Ini lebih rendah dari pengeluaran rata-rata di tingkat nasional, yaitu sekitar 11 persen dari total pengeluaran rutin. Pengeluaran untuk perjalanan dinas menghabiskan porsi besar dari belanja rutin prasarana pada tahun 2005, terutama di kabupaten Nias Selatan (17 persen). Belanja untuk kebutuhan perjalanan dinas perlu dikurangi dan dialihkan ke belanja operasional dan pemeliharaan dalam rangka memelihara dan mempertahankan kelangsungan sarana dan prasarana umum, terutama setelah BRR mulai mengalihkan asetaset sebelum keluar dari Nias pada tahun 2009. Gambar 6.6 Komponen-komponen pengeluaran rutin prasarana di Nias dan Nias Selatan, 2001-2005 Nias

2001

2002

2003

2004

Nias Selatan

2005

Lain-lain

Lain-lain

Perjalanan dinas Operasional & pemeliharaan

Perjalanan dinas Operasional & pemeliharaan

Barang/jasa

Barang/jasa

Personil

Personil 2004

2005


58



BAB 6 Infrastruktur

Dampak Gempa Bumi dan Pengeluaran Rekonstruksi pada Infrastruktur Buruknya kondisi sebagian besar infrastruktur, bahkan sebelum gempa bumi bulan Maret 2005, teleh memperlambat proses rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan. Gempa bumi merusak sekitar 800 km jalan kabupaten, 200 km jalan provinsi, dan menghancurkan 12 pelabuhan besar maupun kecil (Tabel 6.3). Panjang jalan yang tidak memadai dan kondisi jaringan jalan yang buruk, ditambah kurangnya akses ke banyak desa, merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh upaya rekonstruksi, belum lagi kurangnya pompa bensin dan kapasitas angkutan truk yang terbatas, yang ikut menyebabkan kekurangan persediaan material konstruksi. Tabel 6.3 Kerusakan prasarana dan kemajuan rekonstruksi Sektor

Kerusakan/Kebutuhan

Kemajuan sampai Maret 2006

Kemajuan sampai Desember 2006

Prasarana

- 3 jembatan. - 800 km jalan kabupaten rusak - 266 km jalan provinsi rusak -12 pelabuhan/ dermaga besar dan kecil rusak

-Memperbaiki 130 km jalan provinsi - 37 jembatan dibangun dan 126 km jalan kabupaten - 309 km jalan dibangun, 250 km - Mempersiapkan 12 pelabuhan dalam perbaikan - 3 pelabuhan/dermaga dan 2 bandara sedang dibangun

Sumber: BRR.

Terlepas dari awal yang lambat, sampai bulan Desember 2006 sudah ada kemajuan yang menggembirakan dalam pembangunan kembali prasarana di pulau Nias. Secara keseluruhan, 309 km jalan dan 37 jembatan baru telah diperbaiki atau dibangun kembali, sedangkan 3 pelabuhan/dermaga dan 2 bandar udara sedang dibangun. BRR menaikkan alokasi untuk infrastruktur dalam anggaran tahun 2006-nya, hingga mencapai nilai US 38 juta dolar atau sekitar 31 persen dari total portofolio untuk tahun 2005-2006. Mengingat pentingnya infrastruktur yang baik bagi keberhasilan upaya rekonstruksi, baik BRR maupun para pelaku lainnya perlu mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk sektor ini. Sampai bulan Desember 2006, BRR telah mencairkan US 24 juta dolar, atau 63 persen dari anggaran yang dialokasikan, untuk infrastruktur. Sampai Desember 2006, 5440 unit perumahan dari 13.500 unit yang dibutuhkan telah dibangun atau diperbaiki. Secara keseluruhan, US 52 juta dolar atau 45 persen dari total anggaran BRR dialokasikan untuk perumahan. Meskipun demikian, perumahan tidak menerima alokasi anggaran yang terpisah pada tahun 2005, karena disatukan dengan subsektor-subsektor infrastruktur yang lain, seperti jalan dan transportasi. BRR sudah mencairkan sekitar US 23 juta dolar, atau kurang lebih 46 persen dari total anggaran yag dialokasikan, sebelum Desember 2006. Hal ini berarti bahwa rekonstruksi perumahan mungkin akan mencapai puncaknya pada tahun 2007. Di samping mempercepat laju rekonstruksi perumahan, BRR dan para pelaku lainnya perlu menyediakan prasarana yang berhubungan dengan perumahan seperti listrik, air dan sanitasi.

Rekomendasi Kedua pemerintah kabupaten dan BRR perlu menambah alokasinya untuk infrastruktur. Pemerintah kabupaten Nias dan Nias Selatan hendaknya memperbaiki tren pengeluaran untuk infrastruktur yang menurun, dan BRR perlu mempercepat tingkat pembangunannya. Bersama-sama, BRR dan kedua pemerintah kabupaten perlu mengembangkan rencana dan program pembangunan prasarana yang bersifat jangka panjang dan terpadu. BRR dapat memimpin upaya ini untuk jangka pendek, sedangkan pemerintah kabupaten lebih berkonsentrasi pada jangka menengah sampai panjang. Kedua pemerintah kabupaten sebaiknya berinvestasi untuk memperbaiki keterampilan teknis staf yang bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur. Keterlibatan para donor dan LSM dalam proses rekonstruksi dan kerjasama mereka dengan kedua pemerintah kabupaten sebaiknya digunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan teknis melalui transfer pengetahuan. Di samping itu, pemerintah kabupaten dapat bernegosiasi dengan BRR dan para pelaku lainnya untuk mengalokasikan sebagian dananya guna mengembangkan kemampuan teknis, terutama dalam bidang memonitor dan evaluasi proyek.


59

BAB 6 Infrastruktur


Keterampilan ini akan sangat berguna saat BRR mulai keluar dari Nias dan pemerintah kabupaten mengambil alih pelaksanaan dan pengawasan proyek. Kedua pemerintah kabupaten hendaknya memusatkan perhatian untuk meningkatkan akses listrik. BRR perlu merencanakan dan menyusun anggaran investasi untuk prasarana listrik dasar. Perhatian khusus perlu diberikan pada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan karena letak pulau yang terpencil dan penduduknya yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Pemerintah kabupaten perlu memastikan kelanjutan program seperti ini dengan cara mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk pengoperasian dan pemeliharaan yang diperlukan untuk jaringan listrik yang memadai. Kedua pemerintah kabupaten perlu menambah alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan. Pemeliharaan akan sangat penting dalam rangka memastikan kelangsungan prasarana yang sudah ada maupun prasarana yang saat ini sedang dibangun. Hal ini akan membutuhkan perimbangan alokasi yang lebih baik antara pengeluaran rutin dan pembangunan, serta antara kategori-kategori pengeluaran rutin, seperti pegawai, barang dan jasa, dan operasional dan pemeliharaan. Sementara itu, pemerintah kabupaten perlu membatasi pengeluaran untuk perjalanan dinas. Tingkat pengeluaran untuk perjalanan dinas saat ini perlu ditinjau dengan cermat dan diturunkan, dan dana yang tersedia digunakan untuk menaikkan pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan.

60


BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

BAB 7 Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah


Desentralisasi dan Pemekaran Kabupaten/Kota Desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan dan sumber daya yang lebih besar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Desentralisasi bukan saja memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah, struktur pemerintahan dan pegawai negeri sipil, bersamaan dengan itu juga telah menimbulkan tekanan pada kemampuan pengelolaan daerahnya. Sebelum desentralisasi, pemerintah kabupaten/kota merupakan wakil pemerintah pusat, yang diharapkan untuk melaksanakan kebijakan dan program-program dari pemerintah pusat. Di masa sekarang, pemerintah kabupaten menjadi pengambil keputusan. Desentralisasi telah mengakibatkan maraknya pembentukan pemerintahan kabupaten/kota baru dan penambahan pegawai negeri sipil pemerintahan kabupaten/kota. Dua dampak desentralisasi yang tampak jelas di pulau Nias adalah bertambahnya jumlah pemerintahan kabupaten dan kecamatan, dan kenaikan signifikan jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang desentralisasi memungkinkan pembentukan pemerintahan kabupaten dan kecamatan. Antara tahun 1999 sampai 2003, di kabupaten Nias telah dibentuk 5 kecamatan baru (yang kemudian mencakup seluruh pulau). Kemudian pada tahun 2003, kabupaten Nias itu sendiri dimekarkan menjadi 2 kabupaten yang terpisah dengan dibentuknya kabupaten Nias Selatan. Pembentukan 5 kecamatan baru di kabupaten Nias seperti yang dinyatakan oleh Keputusan Bupati No. 136/1180/K/2004 masih belum dilaksanakan. Pada saat ini, sudah ada 32 kecamatan di kabupaten Nias dan 8 kecamatan di kabupaten Nias Selatan (Nias Dalam Angka, 2006 dan Nias Selatan Dalam Angka, 2006). Ada usulan untuk memekarkan lagi kabupaten Nias menjadi 2 kabupaten baru dan satu wilayah kota, yaitu Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli. Meskipun letak geografis dan karakteristik daerah tertentu adakalanya memang dapat membenarkan pembentukan pemerintahan kabupaten atau kecamatan baru, kecenderungan ini menimbulkan keprihatinan yang serius. Wilayah administratif yang lebih kecil dapat mengakibatkan berkurangnya efisiensi dan skala ekonomis dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum, yang akan disertai dengan peningkatan pengeluaran rutin untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kabupaten. Kecenderungan pemekaran ini seharusnya didorong oleh motivasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibandingkan dengan kepentingan elite setempat untuk meraih jabatan dan sumber daya keuangan daerah. Total jumlah pegawai negeri sipil di pulau Nias bertambah setelah pelaksanaan desentralisasi. Jumlah pegawai negeri sipil bertambah dari 5872 orang pada tahun 2000 menjadi 7337 orang pada tahun 2001 karena mutasi pegawai negeri sipil dari pemerintah pusat. Setelah pembentukan kabupaten Nias Selatan pada tahun 2003, jumlah pegawai negeri sipil di kabupaten Nias turun 24 persen dari tahun 2003 sampai 2005, kurang dari penurunan jumlah penduduk sebesar 38 persen di kabupaten yang telah menyempit itu. Pada tahun 2006, kedua pemerintah kabupaten membuka penerimaan pegawai negeri sipil, yang mengakibatkan kenaikan tipis sebesar 338 pegawai negeri di pulau ini. Sejalan dengan kenaikan jumlah pegawai negeri sipil, belanja pegawai juga telah meningkat tidak proporsional. Meskipun jumlah pegawai negeri sipil hanya tumbuh rata-rata 0,7 persen per tahun, belanja pegawai naik 5 persen sepanjang tahun 2001-2005 di pulau Nias. Terus naiknya belanja pegawai mungkin disebabkan oleh penyesuaian kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang beberapa kali terjadi dan tunjangan untuk pegawai yang sudah pensiun. Belanja pegawai yang terdiri atas gaji, tunjangan dan pembayaran tambahan menghabiskan sebagian besar pengeluaran rutin. Proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran rutin naik dari rata-rata 61 persen sebelum desentralisasi menjadi rata-rata 76 persen untuk kedua kabupaten setelah desentralisasi. Di kabupaten Nias, proporsi belanja untuk pegawai terhadap total pengeluaran rutin telah melonjak menjadi 80 persen pada tahun 2005, sementara di kabupaten Nias Selatan porsi tersebut naik dari 59 persen pada tahun 2004 menjadi 67 persen pada tahun 2005 (Gambar 7.1).

62




Gambar 7.1 Belanja untuk pegawai dan jumlah pegawai negeri sipil di Nias dan Nias Selatan, 2000-2006 Nias Selatan

8,000

140 120

6,000

100

5,000

80

Nias

4,000

60

3,000

Milyar rupiah

7,000

40

2,000

20

1,000

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

Jumlah pegawai negeri

2005

2006

Pengeluaran untuk pegawai

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun 2000) dan BKD Provinsi Sumatera Utara. Catatan: Data untuk belanja pegawai tahun 2006 adalah proyeksi.

Bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara, jumlah pegawai negeri sipil di Nias dan Nias Selatan masih di bawah rata-rata. Pada tahun 2004, rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk di kabupaten Nias sekitar 1:80, sedangkan di kabupaten Nias Selatan rasio tersebut adalah 1:176. Rata-rata kabupaten di Sumatera Utara memiliki rasio 1:70 orang (Gambar 7.2). Gambar 7.2 Rasio penduduk terhadap pegawai negeri sipil per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Tapanuli Utara

Padang Sidempuan

Sibolga

Pematang Siantar

Karo

Dairi

Tebing Tinggi

Toba Samosir

Binjai

Simalungun

Tapanuli Tengah


Tanjung Balai

Tapanuli Selatan

Mandailing Natal

Nias

Langkat

Labuhan Batu

Asahan

Deli Serdang

Medan

Nias Selatan

Sumber: BPS, 2004.


63



Serupa dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara, tingkat pendidikan sebagian besar pegawai negeri sipil di pulau Nias hanyalah lulus sekolah menengah atas. Sekitar 70 persen pegawai negeri sipil di pulau Nias telah menyelesaikan sekolah menengah atas. Ini disusul oleh mereka yang telah menamatkan pendidikan tingkat diploma yaitu 11 persen, dan sarjana 8 persen (Gambar 7.3). Kabupaten yang memiliki persentase pegawai negeri sarjana yang tertinggi di Sumatera Utara lebih banyak dijumpai di wilayah sekitar kota besar, seperti Medan, Tebing Tinggi dan Sibolga. Gambar 7.3 Tingkat pendidikan pegawai negeri per kabupaten/kota di Sumatera Utara, 2004 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Padang Sidempuan

Binjai

Medan

S1

Tebing Tinggi

Pematang Siantar

Tanjung Balai

Diploma

Sibolga

Langkat

Deli Serdang

Karo

SMA

Dairi

Simalungun

SMP

Asahan

Labuhan Batu

Toba Samosir

Tapanuli Utara

Tapanuli Tengah

Tapanuli Selatan

Mandailing Natal

Nias

Sekolah dasar

S2

Sumber: BPS, 2004.

Pengelolaan Keuangan Daerah Proses anggaran dimulai dengan penyusunan program rencana kerja kabupaten/kota pada bulan Januari tahun sebelumnya. Rencana anggaran diajukan ke DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah yang disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif pada minggu pertama bulan Oktober. Pihak yang berwenang di provinsi (gubernur) selanjutnya harus menyetujui rancangan tersebut sebelum anggaran ditandatangani sebagai peraturan daerah oleh pihak yang berwenang di kabupaten/kota (bupati/walikota) (Bank Dunia, 2007a).21 Meskipun APBD harus disetujui pada awal tahun anggaran bulan Januari, dalam akhir belakangan ini hal tersebut tidak terlaksana di Nias dan Nias Selatan. Pada tahun 2006, anggaran untuk kabupaten Nias baru disahkan pada bulan Agustus 2006, sedangkan anggaran kabupaten Nias Selatan baru disetujui pada bulan Desember 2006. Ada beberapa faktor yang ikut menyebabkan penundaan ini, yaitu (i) gempa bumi bulan Maret 2005 menunda proses persetujuan anggaran tahun 2005 dan mengakibatkan keterlambatan pengajuan rencana anggaran tahun 2006 ke DPR masing-masing; (ii) pemilihan bupati, yang baru mulai menduduki jabatannya pada bulan Mei 2006, dan (iii) serangkaian perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif tingkat kabupaten/kota, yang terutama didasarkan pada perbedaan kepentingan politik dan beda persepsi tentang isi rencana anggaran. Ketiga faktor ini akhirnya ikut memperlambat proses pengesahan anggaran. Kemampuan pemerintah kabupaten di kabupaten Nias untuk mengelola keuangan daerah setempat dengan efektif dianggap buruk, dan di kabupaten Nias Selatan sangat buruk. Bank Dunia mengadakan survei Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) yang mencakup 9 bidang strategis antara tanggal 22 Mei sampai 2 Juni 2006, untuk menilai kemampuan pemerintah daerah. Kabupaten Nias mencatat skor keseluruhan 38 persen (buruk) dan skor rata-rata kabupaten Nias Selatan adalah 14 persen (sangat buruk). Skor tersebut juga sangat rendah bila dibandingkan dengan skor rata-rata pemerintah kabupaten di Aceh, yaitu 41 persen (Lampiran Tabel B.8.2). 21

64

Lihat UU No. 32/2004.




Kinerja dalam berbagai bidang strategis PFM sangat bervariasi, namun masih dapat dikategorikan sangat buruk dan buruk. Kabupaten Nias Selatan mencatat skor sangat buruk dalam 6 bidang dan buruk di ketiga bidang yang lain, sedangkan kabupaten Nias mencatat skor sedang dalam 4 bidang dan buruk di kelima bidang yang selebihnya (Gambar 7.4). Gambar 7.4 Kinerja PFM di Nias dan Nias Selatan Nias

Nias Selatan

Kerangka peraturan daerah Skor rata-rata

Audit & pengawasan dari luar

100 80 60 40 20 0

Pengelolaan aset

Perencanaan & penyusunan anggaran

Pengelolaan kas

Pengadaan

Pembukuan dan pelaporan

Utang publik dan investasi investment Audit internal

Sumber: Bank Dunia, Hasil Survei PFM USAID, 2006.

Rekomendasi Kedua pemerintah kabupaten/kota perlu mengembangkan kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya. Mengingat tingkatnya yang “sangat buruk”, kabupaten Nias Selatan perlu memusatkan perhatian kepada hal ini sebagai masalah yang mendesak. Kerangka peraturan daerah perlu diperbaiki secara substansial di kedua kabupaten. Sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perlu diperbaiki, dan praktek pembukuan dan pelaporan perlu dibenahi. DPRD juga sebaiknya memainkan peran kunci dalam menyediakan check and balance bagi pemerintah kabupaten/ kota. Sistem audit eksternal maupun internal yang memadai tidak ada, sehingga pengawasan atas pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah kabupaten secara efektif sangat kurang. Kedua pemerintah kabupaten/kota perlu merancang strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam struktur pemerintah. Dalam rangka mengoptimalkan hasil pembangunan, diperlukan pegawai negeri sipil yang lebih profesional dan berkualifikasi, bukan birokrasi pemerintah yang terlalu banyak namun kurang terlatih. Meskipun pelatihan tambahan mungkin dapat bermanfaat, adalah lebih penting memastikan adanya perbaikan proses seleksi pegawai negeri agar posisi yang lowong mulai diisi oleh calon-calon yang tepat. Usulan untuk memekarkan Nias dan Nias Selatan menjadi lebih banyak lagi kabupaten, kota dan kecamatan sebaiknya dipertimbangkan dengan jauh lebih cermat mengingat dampak pembentukan kabupaten Nias Selatan pada tahun 2003. Hasil pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Nias Selatan menjadi gambaran risikonya. Pemerintah provinsi perlu mencermati segala himbauan pembentukan kabupaten baru di pulau tersebut. Ketika pembentukan kabupaten baru disetujui, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa persiapan yang memadai telah dilakukan dan sudah tersedia prasarana fisik serta pegawai negeri untuk mengelola pemerintahan yang baru. Demikian pula, pembentukan kecamatan-kecamatan baru berarti akan ada tambahan biaya aparatur pemerintah yang mungkin tidak dapat dijustifikasikan dari segi perbaikan layanan atau pun hasil.


65


66



LAMPIRAN Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

68

Belanja

Pendapatan

Bab

Rekomendasi

Lembaga terkait

Memperbaiki alokasi transfer antar kabupaten dengan cara Pemerintah pusat. mempertimbangkan faktor kemiskinan dan indikator-indikator sosial lainnya. Rumus alokasi DAU sebaiknya lebih peka terhadap kemiskinan dan kesenjangan keuangan, dan bukan menguntungkan kabupaten-kabupaten yang memiliki rekening gaji pegawai negeri sipil yang besar.

Menetapkan batas pada pembelanjaan rutin dan membatasi pembelanjaan Pemerintah kabupaten. yang dikategorikan sebagai “pengeluaran lain-lain” untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Pembelanjaan rutin untuk perjalanan dinas juga hendaknya dibatasi. Alokasi pengeluaran pembangunan untuk aparatur pemerintah hendaknya diteliti, layanan dan prasarana umum hendaknya menjadi prioritas pengeluaran pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota harus memastikan bahwa anggarannya Pemerintah kabupaten, BRR. terencana dengan baik dan terlaksana dengan baik. Memperbaiki proses persetujuan anggaran dan kemampuan pemerintah kabupaten. BRR harus mengidentifikasi daerah penyempitan (bottleneck) dalam penyaluran dana. Siklus anggaran yang ketat mungkin tidak memadai untuk upaya rekonstruksi.

Belanja rutin telah menghabiskan porsi total pengeluaran yang tidak proporsional. Aparatur pemerintah telah meningkat di bawah pengeluaran pembangunan.

Rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah kabupaten/kota dan BRR.

Penundaan persetujuan anggaran menggangu Memperbaiki perencanaan dan pembukuan anggaran dan mengenakan Pemerintah kabupaten, perencanaan dan arus kas tahun anggaran yang sanksi terhadap kabupaten-kabupaten yang secara signifikan terlambat Pemerintah pusat. bersangkutan. dalam proses persetujuan anggarannya. Proses persetujuan anggaran perlu dirampingkan dan transfer pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat harus dilakukan setiap triwulan.

Alokasi DAU yang relatif rendah karena sedikitnya jumlah pegawai negeri per kapita dan ketidakseimbangan keuangan antara kabupaten belum teratasi dengan transfer antar pemerintah.

Kabupaten Nias Selatan tidak menerima alokasi bagi Pemerintah kabupaten sebaiknya meminta klarifikasi dari pemerintah Pemerintah kabupaten, hasil bukan pajak yang menjadi haknya pusat dan pihak yang berwenang di provinsi guna memastikan bahwa pemerintah pusat. setiap kabupaten menerima porsi bagi hasil masing-masing dengan benar. Pemerintah pusat juga perlu mengevaluasi dan meneliti kabupatenkabupaten yang tidak menerima alokasi pendapatan bagi hasilnya yang benar.

Peraturan pajak/retribusi daerah baru hanya Pemerintah kabupaten/kota hendaknya memusatkan perhatian untuk Pemerintah kabupaten/kota. berdampak sedikit pada pendapatan asli daerah merangsang kegiatan ekonomi dan bukan berupaya memaksimalkan (PAD) yang memang sudah kecil. pendapatan asli daerah jangka pendek. Petimbangan dan perencanaan yang lebih cermat ketika menyusun peraturan pajak daerah baru perlu diambil untuk memastikan bahwa setiap pungutan dapat ditanggung dari segi ekonomi oleh pemerintahan kabupaten/kota itu sendiri.

Permasalahan Kunci

Lampiran A: Permasalahan Kunci dan Rekomendasi



Kesehatan

Pendidikan

Evaluasi ulang perencanaan dan program anggaran agar memiliki BRR, donor dand LSM. perbandingan yang seimbang antara kedua kabupaten. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, donor, dan LSM untuk proyek dan alokasi program guna mengatasi kesenjangan keuangan.

Kesenjangan regional yang signifikan antara kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam hal alokasi dana rekonstruksi.

Menilai kebijakan penerimaan guru untuk memastikan distribusi guru yang Pemerintah kabupaten, memadai dan merata di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penyediaan pemerintah pusat. insentif untuk guru yang berkualifikasi agar bersedia mengajar di daerah terpencil sangat dianjurkan, misalnya dengan merubah status guru bukan pegawai negeri menjadi pegawai negeri.

Menaikkan alokasi anggaran di sektor kesehatan dengan lebih memusatkan Pemerintah kabupaten. perhatian pada mutu pegawai kesehatan dan pengembalian yang diharapkan dari segi perbaikan hasil kesehatan.

Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan BRR Memperbaiki koordinasi dan pengambilan keputusan bersama untuk Pemerintah kabupaten, BRR. dalam menentukan bagaimana sumber daya akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Memastikan bahwa dibelanjakan masih lemah. investasi yang dikeluarkan oleh BRR untuk melatih petugas kesehatan dipusatkan untuk memenuhi sasaran hasil kesehatan yang telah didefinisikan dengan jelas dan pengembalian investasi ini akan dinikmati sampai jauh setelah masa bakti BRR.

Kekurangan pegawai kesehatan yang berkualifikasi Menyediakan mekanisme insentf yang sesuai untuk menambah jumlah Pemerintah kabupaten, dan distribusi pegawai kesehatan yang tidak dokter dan petugas kesehatan di pulau Nias, seperti menyediakan pemerintah provinsi. merata. perumahan untuk pegawai, tunjangan khusus, dan kendaraan transportasi. Meningkatkan kemampuan dengan cara menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dari kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Kecilnya porsi pengeluaran untuk kesehatan.

Kerusakan yang parah di banyak ruang kelas sekolah Mempercepat dan memperbaiki pencairan untuk proyek-proyek rehabilitasi Pemerintah kabupaten, BRR, dasar dan sekolah menengah pertama. oleh pemerintah kabupaten, BRR dan para pelaku rekonstruksi lainnya. donor/LSM. Membatasi pembangunan sekolah-sekolah baru sampai jumlah guru sudah cukup dan sudah ada pendanaan yang memadai untuk memelihara gedung-gedung sekolah yang sudah ada.

Kekurangan guru dan distribusi guru yang tidak merata antar kecamatan di Nias dan Nias Selatan.

Angka melek huruf dan partisipasi rendah dan jauh Menggunakan momentum yang ada saat ini dan mengalokasikan arus dana Pemerintah kabupaten, BRR, di bawah rata-rata nasional. rekonstruksi yang sangat deras itu untuk memperbaiki hasil pendidikan, donor/LSM, pemerintah misalnya dengan beasiswa. Meneruskan pengalokasian DAK untuk pusat. mendukung perbaikan hasil.

Memperbaiki alokasi untuk pemeliharaan dan menetapkan porsi yang sesuai Pemerintah kabupaten. dari pengeluaran berjalan.

Keberlanjutan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi mengkhawatirkan mengingat kecilnya alokasi untuk pemeliharaan.

Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007 LAMPIRAN


69

70 Menyusun program pembangunan infrastruktur jangka pendek dan jangka Pemerintah kabupaten, BRR. panjang bersama. BRR dapat memegang pimpinan untuk jangka pendek, sedangkan pemerintah kabupaten sebaiknya memusatkan perhatian pada jangka menengah dan panjang. Pemerintah kabupaten dapat memulai perencanaan jangka menengah dan jangka panjang dengan cara membuat simulasi dan plafon anggaran untuk pembelanjaan modal dan rutin untuk masing-masing komponen infrastruktur berdasarkan proyeksi pendapatan.

Tidak tersedia rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang dan terpadu.

Alokasi rendah untuk pengoperasian dan pemeliharaan akan memperburuk kondisi infrastruktur yang memang sudah buruk.

Memperbaiki kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/ Pemerintah kabupaten, BRR, kota. Menjalin kerjasama dengan BRR, donor/LSM untuk menyelenggarakan donor/LSM. pelatihan yang didanai bersama dan pengembangan kemampuan lainnya, terutama yang berkaitan dengan PFM. Memperlambat pembentukan kabupaten/kecamatan baru dan memastikan Pemerintah kabupaten. bahwa persiapan yang memadai sudah dilakukan dan infrastruktur fisik serta sumber daya manusia sudah ada untuk mengelola pemerintahan yang baru sebelum ijin diberikan. Pembentukan kecamatan baru memerlukan tambahan biaya aparatur yang mungkin tidak dapat sepenuhnya dibenarkan.

Kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya publik masih sangat lemah. Kemampuan sangat diperlukan mengingat meningkatnya arus dana dari rekonstruksi.

Kemungkinan adanya pemekaran kabupaten lebih lanjut menimbulkan tekanan pada anggaran pemerintah kabupaten.

Memperbaiki alokasi anggaran untuk pemeliharaan. menetapkan Pemerintah kabupaten keseimbangan yang tepat antara pengeluaran rutin dan pembangunan, serta antara pengeluaran-pengeluaran yang termasuk pengeluaran rutin.

Kurangnya keterampilan dan kemampuan teknis Pemerintah kabupaten perlu lebih dilibatkan dalam proses rekonstruksi Pemerintah kabupaten, BRR, pemerintah daerah dalam menjalankan pemantauan dan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan donor/LSM. dan evaluasi proyek. dan kemampuan melalui alih pengetahuan. Bernegosiasi dengan BRR dan para pelaku rekonstruksi lainnya untuk mengalokasikan sebagian dana rekonstruksinya untuk pengembangan kemampuan teknis, terutama dalam hal pemantauan dan evaluasi proyek.

Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik dasar oleh BRR. Menyusun BRR, pemerintah kabupaten. rencana jangka menengah untuk memastikan keberlanjutan pasokan listrik di masa depan.

Akses listrik terbatas bagi penduduk pulau Nias.

Berkurangnya porsi pengeluaran untuk infrastruktur Mengevaluasi ulang prioritas anggaran pembangunan. Keterlibatan Pemerintah kabupaten, BRR. meskipun kondisi infrastruktur sangat buruk. pemerintah kabupaten dalam rekonstruksi infrastruktur hendaknya diperkuat untuk mengembangkan rasa kepemilikan proyek-proyek tersebut dalam diri pemerintah kabupaten. Keterlibatan pemerintah kabupaten dalam rekonstruksi akan mendukung keterampilan dan kemampuan mereka dalam perencanaan di masa depan.

Kemampuan pemerintah kabupaten/kota

Infrastruktur




LAMPIRAN

Lampiran B: Gambar dan Tabel Tabel B.8.1 Kemajuan rekonstruksi pulau Nias Sektor

Kerusakan/Kebutuhan

Kemajuan sampai Maret 2006

Kemajuan sampai Desember 2006 • 5.440 rumah permanen dibangun/ diperbaiki • 350 rumah non-permanen/ rumah transisi

Perumahan

• 13.500 unit perumahan

• 1.448 rumah permanen

Pendidikan

• 755 dari 879 sekolah rusak/ hancur

• 12 sekolah baru dibangun, 98 sedang dibangun • 200 tenda sekolah

Kesehatan

• 2 rumah sakit • 170 sarana kesehatan memerlukan perbaikan

• Revitalisasi rumah sakit Gunung • 1 rumah sakit dibangun kembali Sitoli • 19 sarana kesehatan diperbaiki • 16,000 anak diimunisasi terhadap campak

Infrastruktur

• 3 jembatan. • 800 km jalan kabupaten rusak • 266 km jalan provinsi rusak • 12 pelabuhan/ dermaga besar dan kecil hancur

• Memperbaiki 130 km jalan provinsi dan 126 km jalan kabupaten • Penyiapan 12 pelabuhan

• 124 sekolah permanen dibangun/ diperbaiki • 214 sekolah sementara

• 37 jembatan dibangun • 309 km jalan dibangun, 250 km dalam perbaikan • 3 pelabuhan/ dermaga dan 2 bandara sedang dibangun

Sumber: BRR Aceh-Nias.

Gambar B.8.1 PAD per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Kab. Nias Selatan Kab. Pakpak Bharat Kab. Tapanuli Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Langkat Kab. Dairi Kab. Mandailing Natal Kab. Deli Serdang Kab. Asahan Kab. Tapanuli Tengah Kota Padang Sidempuan Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Tapanuli Utara Kota Binjai Kab. Toba Samosir Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Sibolga Kota Medan

Rata-rata nasional

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu dan basis data Desentralisasi Bank Dunia. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun 2000)


71

LAMPIRAN


Gambar B.8.2 Pendapatan bagi hasil pajak Nias dan Nias Selatan, 1997-2006

Juta rupiah

20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 1997

1998

1999

2000

2001

Nias

2002

2003

2004

2005

2006_rencana

Nias Selatan

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS-SK. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Gambar B.8.3 Bagi hasil pajak per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2005

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu.

72


Kab. Nias

Kab. Nias Selatan

Kab. Tanah Karo


Kab. Simalungun

Kab. Deli Serdang

Kab. Asahan


Kab. Dairi


Kab. Tapanuli Utara


Kab. Samosir

Kab. Labuhan Batu

Kota Tanjung Balai


Kab. Langkat


Kab. Toba Samosir

Kota Medan


Kota Tebing Tinggi

Kota Binjai


Kota Sibolga

Rata-rata Nasional

0

Kab. Phakpak Barat

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000


LAMPIRAN

Gambar B.8.4 Bagi hasil bukan pajak dan porsi total pendapatannya di Nias dan Nias Selatan22

0.8

Juta Rp

1500

0.6 1000 0.4 500

0.2

0

Porsi total pendapatan (%)

1

2000

0

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

Porsi total pendapatan (%)

B agi hasil bukan pajak

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan basis data Desentralisasi Bank Dunia. Data ini dalam angka riil (harga konstan tahun 2000).

Gambar B.8.5 Penduduk, luas wilayah dan alokasi DAU per kabupaten di Sumatera Utara 17000

15000

13000

Luas

11000

9000

7000

Nias Nias Selatan

5000

3000

1000

-500

-1000

0

500

1000

1500

2000

2500

Penduduk (000)

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari Depkeu.

22 Angka agregat ini hanya untuk kabupaten Nias, karena kabupaten Nias Selatan tidak mencatatnya dalam anggarannya. Kegiatan kehutanan di kabupaten Nias Selatan yang dijalankan oleh PT Geruti dan PT Teluk Nauli telah dihentikan sejak tahun 2004. akibatnya, Nias Selatan tidak memperoleh pendapatan dari hak pengusahaan hutan atau pun dari royalti. Untuk pendapatan perikanan dan minyak dan gas bumi dari Sumatera Utara, ada kemungkinan bahwa pendapatan ini dikuasai oleh kabupaten Nias.


73

LAMPIRAN


Gambar B.8.6 DAU dan bagi hasil per kapita (2005) dan tingkat kemiskinan (2004) per kabupaten di Sumatera Utara 1,200

DAU per kapita 2005 (Rp 000)

1,000

800

600 Nias 400

31.3

17.9

Simalungun

31.9 200

Nias Selatan

0 -10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Bagi hasil per kapita 2005

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari APBD, SIKD/Depkeu, BPS. Catatan: Besar bulatan mewakili jumlah penduduk miskin.

Gambar B. 8.7 DAU per kapita 2006 dan Indeks Pembangunan Manusia, 2005 4,000

DAU per kapita 2006

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500

Nias Selatan

Nias

1,000 500 0 62

64

66

68

70

72

74

76

78

HDI 2005

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu dan laporan Indeks Pembangunan Manusia UNDP.

74



LAMPIRAN

Gambar B. 8.8 Alokasi DAK per kapita per kabupaten di Sumatera Utara, 2006 Kab. Pakpak Barat Kab. Serdang Bedagai Kab. Humbang Hasundutan Kab. Toba Samosir Kab. Nias Selatan Kab. Dairi Sumatera Utara Kab. Tapanuli Utara Kota Tebing Tinggi Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Kota Binjai Kab. Tanah Karo Kab. Nias Kota Pematang Siantar Kota Padang Sidempuan Kab. Mandailing Natal Kab. Tapanuli Selatan Kab. Simalungun Kab. Samosir Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Deli Serdang Kota Medan

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Rp '000

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Kab. Nias Selatan

Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Kab. Deli Serdang

Kota Medan

Kab. Langkat*

Kab. Nias

Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan


Rata-rata nasional (kabupaten)

Rata-rata provinsi Kab. Humbang Hasundutan

Kab. Toba Samosir

Kota Tanjung Balai

Kab. Dairi

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Tanah Karo

Kota Pematang Siantar*

Kab. Pakpak Bharat Kota Binjai

Kota Sibolga

Kota Tebing Tinggi

% share

% share of total expenditure

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -

Kota Padang Sidempuan*

Rupiah

Gambar B.8.9 Belanja rutin per kapita dan porsi belanja rutin per kabupaten di Sumatera Utara, 2004

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu. Catatan: * Kabupaten Langkat menggunakan data tahun 2003.


75

LAMPIRAN


Gambar B.8.10 Pengeluaran pembangunan per kapita dan porsi pengeluaran pembangunan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004 60

800,000 700,000

Rupiah

% share

500,000

40

400,000

30

300,000

20

200,000

10

100,000 0 Kab. Nias Selatan

Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data dari SIKD/Depkeu. Catatan: * Kabupaten Langkat menggunakan data tahun 2003.

Gambar B.8.11 Format anggaran pemerintah kabupaten: format anggaran lama vs baru FORMAT LAMA

FORMAT BARU

1. Pendapatan • Pendapatan yang bersifat carry over dari tahun sebelumnya • Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Pinjaman daerah • Pendapatan lain-lain

1. Pendapatan

2. Belanja 2.1 Belanja Rutin

3. Belanja 3.1 Belanja pegawai dan personalia • Administrasi umum • Operasi dan pemeliharaan • Modal 3.2 Belanja Publik • Administrasi umum • Operasi dan pemeliharaan • Modal

2.2 Belanja Pembangunan

• Pendapatan asli daerah • Dana perimbangan • Pendapatan lain-lain 2. Pinjaman

Sumber: Analisis Pengeluaran Publik Papua, Pemerintah Daerah Papua, dan Bank Dunia 2005.

76


Kab. Deli Serdang

Kab. Simalungun

Kab. Nias

Kab. Asahan

Kab. Langkat*


Kota Medan

Kab. Humbang

Kab. Labuhan Batu


Kab. Tanah Karo

Kab. Dairi

Kota Binjai

Kab. Tapanuli Utara


Kab. Toba Samosir

Provincial average

Rata-rata nasional (kabupaten)

Kota Tebing Tinggi


Kota Tanjung Balai

Kab. Pakpak Bharat

Kota Sibolga

0

% share of total expenditure

50

600,000


LAMPIRAN

Tabel B. 8.2 Hasil survei PFM di Nias dan Nias Selatan Nias

Nias Selatan

Rata-rata Pemerintah Daerah Aceh

1

Bidang Strategis Kerangka peraturan daerah

29

4

37

2

Perencanaan dan penyusunan anggaran

39

34

43

3

Pengelolaan kas

44

25

35

4

Pengadaan

54

15

60

5

Pembukuan dan pelaporan

29

12

38

6

Audit internal

48

28

52

7

Utang publik dan investasi

22

0

28

8

Pengelolaan aset

54

5

37

9

Audit luar dan pengawasan

21

0

37

Skor rata-rata

38

14

41

Sumber: Hasil Survei PFM 2006.

Tabel B.8. Petugas kesehatan di pulau Nias, 2000-2005 Petugas kesehatan Dokter umum

2000

2001

2002

2003

2004

2005 Total

Nias

Nias Selatan

30

15

15

36

38

47

40

7

Dokter gigi

6

2

2

6

7

3

1

2

Spesialis

3

1

1

2

2

n.a

n.a

n.a

Juru rawat

442

390

390

293

375

351

221

130

Bidan

171

321

321

102

329

120

70

50

Total

652

729

729

439

751

521

332

189

Sumber: BPS, (Nias dalam Angka, berbagai tahun).


77

LAMPIRAN


Tabel B.8.4 Distribusi petugas kesehatan di Nias dan Nias Selatan, 2005 Kabupaten/ kecamatan

Penduduk

Nias Idanogawo

Jumlah juru rawat

Jumlah dokter gigi

441.832

Jumlah dokter 40

Jumlah bidan 70

221

1

32.820

2

4

10

0

Bawolato

22.728

1

2

13

0

Gido

49.593

4

12

21

0

Lolofitu Moi

32.516

2

1

8

0

Sirombu

16.620

2

3

10

0

Mandrehe

45.812

4

3

21

0

Hiliduho

28.901

5

4

20

0

Gunung Sitoli

76.017

5

28

37

0

Tuhemberua

41.290

2

6

22

0

Lotu

11.643

2

1

10

0

Alasa

30.576

4

2

16

0

Namohalu Esiwa

13.937

1

0

11

0

Lahewa

29.908

3

3

14

1

9.471

3

1

8

0

288.233

7

50

130

2

18.671

1

9

13

-

8.771

-

-

7

-

Teluk dalam

79.284

5

29

56

2

Amandraya

36.182

-

1

5

-

Lahusa

32.204

1

3

16

-

Afulu Nias Selatan Pulau-pulau batu Hibala

Gomo

52.686

-

2

14

-

Lolowau

33.736

-

6

9

-

Lolomatua

26.699

-

-

10

-

Sumber: BPS dan Nias, 2006, BPS dan Nias Selatan, 2006.

Gambar B. 8.12 Alokasi dan pencairan sektoral BRR, 2005 dan 2006

Sekretariat & Keuangan

61%

Anggaran Pembangunan Ekonomi

Pencairan

68%

Agama, Sosial & Budaya

72%

Kelembagaan

46%

Kesehatan dan Pendidikan

75%

Perumahan dan Prasarana

56% 0

20

40

60 Juta USD

80

100

Sumber: perkiraan staf Bank Dunia/BRR.

78


120


LAMPIRAN

Tabel B.8.5 Perkiraan alokasi anggaran dan pencairan dana rekonstruksi di Aceh dan Nias, Desember 2006 Dalam juta dolar AS GoI

Kabupaten PROV. NAD KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. ACEH BESAR KAB. ACEH JAYA KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH SINGKIL KAB. ACEH TAMIANG KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH TENGGARA KAB. ACEH TIMUR KAB. ACEH UTARA KAB. BENER MERIAH KAB. BIREUN KAB. GAYO LUES KAB. NAGAN RAYA KAB. PIDIE KAB. SIMEULUE KOTA BANDA ACEH KOTA LANGSA KOTA SABANG KOTA LHOKSUMAWE KOTA MEULABOH TOTAL NAD PROV. SUMATRA UTARA KAB. NIAS KAB. NIAS SELATAN TOTAL SUMATERA UTARA Total Sumber: BRR, Bank Dunia.

NGO

Alokasi 372.0 66.9 1.3 14.0 4.2 1.3 2.8 0.9 2.9 0.9 4.0 3.7 0.9 5.0 0.9 2.6 7.5 8.0 639.0 3.6 1.4 5.2

Dicairkan 230.5 45.1 0.3 10.9 2.1 0.4 1.6 0.4 0.8 0.8 2.2 2.0 0.2 4.2 0.6 1.2 3.8 5.6 376.1 2.5 0.3 3.9

1,149.2 32.6 127.0 4.3 163.8 1,313.1

695.5 19.2 75.4 1.5 96.0 791.5

Alokasi 51.9 175.2 17.2 415.1 297.6 8.4 10.8 5.3 12.4 5.3 10.2 73.6 10.3 68.6 5.3 44.3 102.2 89.3 26.0 0.6 13.0 0.0 38.3 1,480.9 0.0 99.2 60.5 159.8 1,640.7

Dicairkan 32.1 137.1 7.3 257.8 151.6 5.5 9.2 3.8 5.7 3.6 5.7 54.9 5.2 55.1 3.6 30.0 85.9 74.0 16.1 0.4 8.0 0.0 1.5 954.1 0.0 45.7 14.7 60.4 1,014.5

Donors Alokasi 115.6 224.6 22.1 531.9 381.4 10.8 13.9 6.8 15.9 6.8 13.1 94.3 13.1 87.9 6.8 56.8 130.9 114.4 33.3 0.8 16.6 0.0 0.0 1,897.8 0.0 127.2 77.6 204.8 2,102.6

Dicairkan 22.8 93.1 5.0 175.1 102.9 3.7 6.3 2.6 3.9 2.5 3.9 37.3 3.5 37.4 2.4 20.4 58.3 50.3 10.9 0.3 5.5 0.0 0.0 648.0 0.0 31.1 10.0 41.0 689.0

Total Alokasi 539.6 466.7 40.6 961.0 683.2 20.5 27.5 13.0 31.2 13.0 27.3 171.5 24.3 161.5 13.1 103.7 240.5 211.7 698.2 5.1 31.1 5.2 38.3 4,527.9 32.6 353.4 142.4 528.4 5,056.3

Dicairkan 285.4 275.3 12.6 443.8 256.7 9.6 17.1 6.8 10.4 6.9 11.9 94.2 8.9 96.7 6.6 51.5 148.0 129.9 403.1 3.2 13.8 3.9 1.5 2,297.5 19.2 152.2 26.2 197.5 2,495.0


79

80

-

111,110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111,110

152

-

-

58,986

40,522

669

8,461

2,319

Total

85,777

-

33,208

45,421

-

-

147

5,444

1,556

Nias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nias Selatan

Nias Selatan

85,777

-

33,208

45,421

-

-

147

5,444

1,556

Total

Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan.

Total

152

DAK

Lain-lain

-

58,986

DAU

40,522

669

Bagi Hasil bukan Pajak

INPRES

8,461

Bagi Hasil Pajak

SDO

2,319

Pendapatan Asli Daerah

Nias

2000

1999

206,597

4,671

-

182,584

-

-

758

13,472

5,111

Nias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nias Selatan

2001

206,597

4,671

-

182,584

-

-

758

13,472

5,111

Total

205,932

2,473

616

180,448

-

-

1,127

15,950

5,319

Nias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nias Selatan

2002

205,932

2,473

616

180,448

-

-

1,127

15,950

5,319

Total

216,101

1,001

1,292

189,456

-

-

1,650

13,733

8,969

Nias

Tabel B. 8.6 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan Dalam juta rupiah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nias Selatan

2003

216,101

1,001

1,292

189,456

-

-

1,650

13,733

8,969

Total

163,477

21,789

7,085

118,296

-

-

917

9,690

5,701

Nias

63,364

2,708

-

52,500

-

-

-

7,438

718

Nias Selatan

2004

226,841

24,497

7,085

170,796

-

-

917

17,127

6,419

Total

162,069

14,508

10,515

122,033

-

-

268

10,373

4,371

Nias

82,721

6,247

9,772

57,891

-

-

-

7,755

1,056

Nias Selatan

2005

244,790

20,755

20,287

179,924

-

-

268

18,128

5,427

Total

265,446

9,648

22,781

222,780

-

-

582

6,064

3,591

Proyeksi Pendapatan Kab. Nias

170,410

4,902

22,132

136,944

-

-

-

4,734

1,698

Nias Selatan

Anggaran 2006

435,856

14,550

44,913

359,724

-

-

582

10,798

5,290

Total



Kabupaten

PAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

% 10.3 6.5 7.8 12.2 11.1 5.6 5.9 9.5 9.3 9.3 8.9 11.1 5.7 9.4 17.6 6.6 10.3 7.8 8.7 4.9 24.5 11.7 12.6 9.9 4.9 24.5

Bagi hasil pajak

% Kab. Asahan 22,653 6.0 39,065 Kab. Dairi 17,938 2.6 44,814 Kab. Deli Serdang 21,913 7.1 23,817 Kab. Labuhan Batu 29,448 7.1 51,102 Kab. Langkat* 17,345 3.9 49,187 Kab. Mandailing Natal* 19,127 3.4 31,394 Kab. Nias 17,326 3.5 29,446 Kab. Simalungun 17,344 3.5 47,825 Kab. Tanah Karo 29,305 3.9 69,524 Kab. Tapanuli Selatan 11,291 2.1 49,449 Kab. Tapanuli Tengah 24,483 3.6 61,176 Kab. Tapanuli Utara 32,818 4.3 84,394 Kab. Toba Samosir 41,767 5.6 42,809 Kota Binjai 38,604 4.8 75,167 Kota Medan 128,310 24.0 94,321 Kota Pematang Siantar* 59,783 7.0 56,624 Kota Sibolga 91,368 6.3 149,822 Kota Tanjung Balai 59,235 6.2 73,821 Kota Tebing Tinggi 72,197 6.3 100,422 Kota Padang Sidempuan* 25,749 2.7 47,615 Kab. Pakpak Bharat 8,271 0.7 309,699 Kab. Nias Selatan 3,343 1.1 34,645 Kab. Humbang Hasundutan 11,593 1.8 79,513 Rata-rata (kabupaten) 34,835 5.1 71,550 Minimum (kabupaten) 3,343 0.7 23,817 Maksimum (kabupaten) 128,310 24.0 309,699 Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan. Catatan:* Kabupaten/Kota ini menggunakan data tahun 2003.

No.

Bagi hasil bukan pajak % 1,080 0.3 8,532 1.2 1,096 0.4 1,346 0.3 15,451 3.5 5,144 0.9 2,786 0.6 1,472 0.3 3,630 0.5 2,824 0.5 3,058 0.4 6,365 0.8 4,895 0.7 5,326 0.7 542 0.1 2,453 0.3 12,493 0.9 6,590 0.7 8,113 0.7 6,305 0.7 n.a n.a n.a n.a 1,183 0.2 4,794 0.6 542 0.1 15,451 3.5

Tabel B. 8.7 Komposisi pendapatan pemerintah kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Rp per kapita dan peresentase porsi pendapatan

271,767 507,385 230,388 287,114 286,369 443,593 359,492 366,273 615,998 401,303 484,135 545,325 556,070 568,593 201,419 616,256 1,067,167 695,926 859,154 723,584 757,210 244,546 467,926 502,478 201,419 1,067,167

DAU % 71.5 74.1 75.2 68.8 64.9 79.0 72.4 73.0 82.6 75.1 70.4 71.6 74.2 71.2 37.7 71.8 73.6 73.2 74.6 75.2 60.0 82.9 74.4 71.6 37.7 82.9 11,745 32,875 n.a 9,648 11,933 26,557 21,530 15,764 27,474 17,501 43,847 37,823 31,309 40,906 3,233 39,214 73,573 36,987 47,998 86,477 116,754 n.a 26,226 36,161 3,233 116,754

DAK % 3.1 4.8 n.a 2.3 2.7 4.7 4.3 3.1 3.7 3.3 6.4 5.0 4.2 5.1 0.6 4.6 5.1 3.9 4.2 9.0 9.2 n.a 4.2 4.4 0.6 9.2 33,777 72,814 29,273 38,715 60,993 35,880 40,671 53,310 n.a 52,128 71,429 54,574 72,286 69,492 106,916 83,891 55,109 78,145 63,854 72,274 70,647 11,113 42,897 57,736 11,113 106,916

Lain-lain % 8.9 10.6 9.6 9.3 13.8 6.4 8.2 10.6 n.a 9.8 10.4 7.2 9.6 8.7 20.0 9.8 3.8 8.2 5.5 7.5 5.6 3.8 6.8 8.8 3.8 20.0

380,086 684,359 306,487 417,372 441,278 561,695 496,794 501,987 745,931 534,496 688,128 761,298 749,135 798,088 534,742 858,220 1,449,533 950,704 1,151,738 962,003 1,262,581 295,150 629,336 701,548 295,150 1,449,533

Total



LAMPIRAN

81

LAMPIRAN


Tabel B.8.8 Belanja rutin dan pembangunan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Dalam rupiah per kapita dan persentase porsi total pengeluaran No Kabupaten/Kota

Rutin

Pembangunan

Total

% 1 Kab. Asahan

285,875

%

72.6

108,105

27.4

393,980

2 Kab. Dairi

551,366

73.2

202,202

26.8

753,568

3 Kab. Deli Serdang

246,109

89.0

30,315

11.0

276,424

4 Kab. Labuhan Batu

264,011

60.8

169,968

39.2

433,979

5 Kab. Langkat*

289,105

66.8

143,592

33.2

432,697

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

7 Kab. Nias

357,512

75.0

119,366

25.0

476,878

8 Kab. Simalungun

392,288

81.8

87,475

18.2

479,763

9 Kab. Tanah Karo

569,225

75.0

189,672

25.0

758,896

10 Kab. Tapanuli Selatan

385,733

73.7

137,665

26.3

523,398

11 Kab. Tapanuli Tengah

422,000

57.5

311,568

42.5

733,568

12 Kab. Tapanuli Utara

528,145

70.2

223,836

29.8

751,981

6 Kab. Mandailing Natal

13 Kab. Toba Samosir

487,470

67.7

232,406

32.3

719,876

14 Kota Binjai

586,665

74.5

200,575

25.5

787,240

15 Kota Medan

346,602

69.4

153,107

30.6

499,709

16 Kota Pematang Siantar*

584,286

73.8

207,829

26.2

792,115

17 Kota Sibolga

658,387

47.3

733,753

52.7

1,392,140

18 Kota Tanjung Balai

488,186

52.1

448,388

47.9

936,574

19 Kota Tebing Tinggi

642,218

62.1

392,573

37.9

1,034,791

20 Kota Padang Sidempuan*

676,251

78.9

181,259

21.1

857,510

21 Kab. Pakpak Bharat

624,576

58.1

450,745

41.9

1,075,320

22 Kab. Nias Selatan

177,080

70.0

75,958

30.0

253,037

23 Kab. Humbang Hasundutan

450,972

74.2

156,541

25.8

607,513

Rata-rata (Kab/Kota)

455,185

69.3

225,314

30.7

680,498

Minimum (Kab/Kota)

177,080

47.3

30,315

11.0

253,037

Maksimum (Kab/Kota)

676,251

89.0

733,753

52.7

1,392,140

Sumber: SIKD/Depkeu. APBD Nias dan Nias Selatan. Catatan:* Kabupaten/Kota ini menggunakan data tahun 2003.

82


221,432 211,060

4 Kab. Labuhan Batu

5 Kab. Langkat*

223,244 439,601 518,996 353,191 465,740 441,411 419,120 103,869

15 Kota Medan

16 Kota Pematang Siantar*

17 Kota Sibolga

18 Kota Tanjung Balai

19 Kota Tebing Tinggi

20 Kota Padang Sidempuan*

21 Kab. Pakpak Bharat

22 Kab. Nias Selatan

%

90.3

58.7

75.9

79.5

58.7

67.1

65.3

72.5

72.3

78.8

75.2

64.4

75.2

80.7

86.5

70.8

77.9

80.5

90.3

81.8

n.a

73.0

83.9

84.2

67.9

82.4

95,301

9,602

48,197

25,536

45,906

85,084

95,301

90,041

54,001

59,183

61,209

53,404

80,590

34,348

31,092

57,342

32,904

75,987

16,716

20,819

n.a

41,180

9,602

21,762

44,654

23,673

%

25.9

3.6

10.7

5.7

25.9

13.6

14.1

14.0

11.1

9.0

10.5

15.4

13.7

7.0

5.9

13.6

8.5

13.3

4.3

5.8

n.a

14.2

3.6

8.8

8.1

8.3

Barang & Jasa


103,869

441,451

14 Kota Binjai

518,996

393,614

13 Kab. Toba Samosir

Maksimum (Kab/Kota)

456,612

12 Kab. Tapanuli Utara

Minimum (Kab/Kota)

298,865

11 Kab. Tapanuli Tengah

358,687

300,472

10 Kab. Tapanuli Selatan

344,053

458,171

9 Kab. Tanah Karo


354,204

8 Kab. Simalungun

23 Kab. Humbang Hasundutan

292,307

7 Kab. Nias

n.a

207,225

3 Kab. Deli Serdang

6 Kab. Mandailing Natal

374,346

2 Kab. Dairi*

Pegawai & Personalia 235,551

Kabupaten/Kota

1 Kab. Asahan

No

31,162

0

8,881

5,429

1,401

12,532

15,964

18,123

14,289

-

12,822

1,089

31,162

4,086

6,476

10,059

7,692

19,788

1,411

3,942

n.a

6,454

3,905

2,582

14,632

1,552

5.3

0.0

1.8

1.2

0.8

2.0

2.4

2.8

2.9

0.0

2.2

0.3

5.3

0.8

1.2

2.4

2.0

3.5

0.4

1.1

n.a

2.2

1.5

1.0

2.7

0.5

%

Operasi & Pemeliharaan

37,492

1,676

10,353

9,719

7,022

37,492

10,682

9,712

17,713

12,114

4,357

4,926

14,911

13,801

11,111

8,174

13,917

15,151

5,207

10,720

n.a

2,284

2,327

1,676

12,494

2,244

6.0

0.7

2.2

2.2

4.0

6.0

1.6

1.5

3.6

1.8

0.7

1.4

2.5

2.8

2.1

1.9

3.6

2.7

1.3

3.0

n.a

0.8

0.9

0.7

2.3

0.8

%

Perjalanan Dinas

Tabel B.8.9 Belanja rutin menurut klasifikasi ekonomi dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Dalam rupiah per kapita dan persentase porsi total pengeluaran rutin

75,547

0

8,168

-

11,050

-

56,556

-

-

-

27,309

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n.a

9,233

-

-

75,547

-

0.0

1.6

-

6.2

-

8.4

-

-

-

4.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n.a

3.2

-

-

13.7

-

%

13.7

Lain-lain

67,428

0

27,071

49,379

-

67,428

-

58,439

44,558

63,310

316

61,339

18,336

38,141

21,851

46,867

22,579

-

14,296

26,477

n.a

4,033

24,119

11,445

-

22,654

%

0.0

6.1

10.9

0.0

10.8

0.0

9.1

9.1

9.6

0.1

17.7

3.1

7.8

4.1

11.1

5.9

0.0

3.6

7.4

n.a

1.4

9.1

4.7

0.0

7.9

17.7

Subsidi & Keuangan

56,336

128

8,461

2,223

7,831

2,919

56,336

162

4,434

4,784

38,672

2,601

215

3,480

1,003

693

8,169

128

454

3,246

n.a

14,861

2,625

1,420

29,692

202

%

0.5

4.4

0.5

8.3

0.0

0.9

0.7

6.6

0.8

0.0

0.7

0.2

0.2

2.1

0.0

0.1

0.9

n.a

5.1

1.0

0.6

5.4

0.1

8.3

0.0

1.8

Belanja Tak Terduga

676,251

177,080

455,185

450,972

177,080

624,576

676,251

642,218

488,186

658,387

584,286

346,602

586,665

487,470

528,145

422,000

385,733

569,225

392,288

357,512

n.a

289,105

264,011

246,109

551,366

285,875

Total



83

84

Kab. Tanah Karo



Kab. Tapanuli Utara

Kab. Toba Samosir

Kota Binjai

Kota Medan


Kota Sibolga

Kota Tanjung Balai

Kota Tebing Tinggi


Kab. Pakpak Bharat

Kab. Nias Selatan

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

16,940

450,745

46,294

59,611

85,139

190,577

47,601

25,826

61,024

75,871

73,067

68,490

51,476

46,214

29,873

%

100.0

11.7

29.0

35.8

22.3

100.0

25.5

15.2

19.0

26.0

22.9

16.9

30.4

32.6

32.6

22.0

37.4

24.4

34.2

22.7

n.a

17.2

21.6

33.2

11.7

34.4

22,737

0

8,023

10,042

2,717

-

5,343

8,803

11,968

3,458

3,103

1,124

1,880

12,786

14,668

22,737

15,347

19,148

7,870

8,769

n.a

5,720

5,827

1,160

11,004

3,029

%

11.1

0.0

4.4

6.4

3.6

0.0

2.9

2.2

2.7

0.5

1.5

0.7

0.9

5.5

6.6

7.3

11.1

10.1

9.0

7.3

n.a

4.0

3.4

3.8

4.6

2.8

Pertanian & Kehutanan

4,673

0

403

-

-

-

-

-

-

-

4,673

-

-

-

-

883

-

-

335

-

n.a

1,337

-

-

1,351

293

2.2

0.0

0.2

-

-

-

-

-

-

-

2.2

-

-

-

-

0.3

-

-

0.4

-

n.a

0.9

-

-

0.6

0.3

%

Pertambangan & Energi


10,077

Kab. Simalungun

8

n.a

27,140

450,745

Kab. Nias

7

Maksimum (Kab/Kota)


6

24,733

Minimum (Kab/Kota)

Kab. Langkat*

5

36,732

10,077

56,042

Kab. Labuhan Batu

4

70,402

Kab. Deli Serdang

3

28,162


Kab. Dairi*

2

37,205

Aparatur Pemerintah


Kab. Asahan

1

Kabupaten/Kota

10,893

0

2,566

1,256

3,848

-

2,728

861

2,470

5,530

10,893

885

2,567

4,143

1,247

1,841

1,569

791

492

1,022

n.a

4,372

501

291

7,885

1,263

5.2

0.0

1.4

0.8

5.1

-

1.5

0.2

0.6

0.8

5.2

0.6

1.3

1.8

0.6

0.6

1.1

0.4

0.6

0.9

n.a

3.0

0.3

1.0

3.3

1.2

%

Perdagangan & Usaha

5,052

0

487

-

-

-

529

-

939

297

200

63

357

5,052

-

521

708

-

-

-

n.a

666

361

-

678

352

%

-

-

-

0.3

-

0.2

0.0

0.1

0.0

0.2

2.2

-

0.2

0.5

-

-

-

n.a

0.5

0.2

-

0.3

0.3

2.2

0.0

0.2

Tenaga Kerja

106,750

0

15,470

10,959

4,290

-

16,831

27,636

6,303

106,750

12,960

9,741

17,276

14,767

20,740

11,152

9,328

8,796

6,461

9,141

n.a

5,672

17,036

1,660

19,280

3,553

14.5

0.0

6.5

7.0

5.6

-

9.3

7.0

1.4

14.5

6.2

6.4

8.6

6.4

9.3

3.6

6.8

4.6

7.4

7.7

n.a

4.0

10.0

5.5

8.0

3.3

%

Kesehatan & Kesejahteraan Sosial

58,925

0

20,525

3,396

10,643

-

27,000

40,486

43,500

58,925

29,506

1,529

23,070

32,223

36,129

19,125

11,362

8,956

6,773

14,171

n.a

16,826

22,149

604

32,847

12,328

16.1

0.0

9.4

2.2

14.0

-

14.9

10.3

9.7

8.0

14.2

1.0

11.5

13.9

16.1

6.1

8.3

4.7

7.7

11.9

n.a

11.7

13.0

2.0

13.7

11.4

%

Pendidikan & Kebudayaan

Tabel B. 8.10 Belanja pembangunan menurut sektor dan kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Dalam rupiah per kapita dan persentase porsi total belanja pembangunan

48,648

0

6,399

1,073

1,578

-

9,481

-

9,829

48,648

7,464

19,451

3,713

4,847

4,870

6,234

3,386

2,353

111

-

n.a

1,584

13,791

627

1,443

295

12.7

0.0

2.6

0.7

2.1

-

5.2

-

2.2

6.6

3.6

12.7

1.9

2.1

2.2

2.0

2.5

1.2

0.1

-

n.a

1.1

8.1

2.1

0.6

0.3

%

Lingkungan & Ruang

301,988

0

33,880

-

1,600

-

6,911

253,760

-

301,988

50,762

6,092

7,167

-

13,352

-

41,311

-

8,618

-

n.a

18,165

-

2,582

33,054

-

0

66,497

73,300

21,990

-

63,430

1,415

285,725

10,995

38,706

88,352

81,953

74,470

58,277

180,175

2,687

101,421

26,244

56,621

n.a

62,403

73,279

12,817

99,553

49,128

63.7

0.0

34.5

46.8

29.0

-

35.0

0.4

63.7

1.5

18.6

57.7

40.9

32.0

26.0

57.8

2.0

53.5

30.0

47.4

n.a

43.5

43.1

42.3

41.5

45.4

%

Transportasi, Air & Irigasi

64.6 285,725

0.0

10.2

-

2.1

-

3.8

64.6

-

41.2

24.4

4.0

3.6

-

6.0

-

30.0

-

9.9

-

n.a

12.7

-

8.5

13.8

-

%

Pembangunan Daerah

9,720

0

1,274

473

9,720

-

709

-

2,515

2,916

111

44

1,383

2,504

1,486

411

490

328

339

1,994

n.a

1,250

291

408

-

659

12.8

0.0

1.0

0.3

12.8

-

0.4

-

0.6

0.4

0.1

0.0

0.7

1.1

0.7

0.1

0.4

0.2

0.4

1.7

n.a

0.9

0.2

1.3

-

0.6

%

Kependudukan & keluarga

5,744

0

1,112

-

2,632

-

2,001

-

-

3,667

1,849

-

185

5,744

-

-

-

1,664

359

509

n.a

864

-

90

4,895

-

3.5

0.0

0.6

-

3.5

-

1.1

-

-

0.5

0.9

-

0.1

2.5

-

-

-

0.9

0.4

0.4

n.a

0.6

-

0.3

2.0

-

%

Telekomunikasi & Pariwisata



158,577

155,653

125,524

Kab. Deli Serdang

Kab. Labuhan Batu

Kab. Langkat*

311,643

208,838

213,188

316,454

302,237

235,493

136,193

267,038

283,065

170,017

258,990

326,971

Kab. Tanah Karo



Kab. Tapanuli Utara

Kab. Toba Samosir

Kota Binjai

Kota Medan


Kota Sibolga

Kota Tanjung Balai

Kota Tebing Tinggi


220,418

83,245

326,971



Minimum (Kab/Kota)

Maksimum (Kab/Kota)

%

100

80

92

98.2

88.7

n.a

93.3

86.5

79.6

82.8

95.0

98.9

91.1

90.4

89.8

91.8

94.8

97.2

97.5

92.8

n.a

91.6

87.5

99.6

90.6

93.1

58,925

604

20,179

3,396

10,643

n.a

23,465

40,486

43,500

58,925

14,199

1,492

23,070

32,223

36,129

19,125

11,362

8,956

6,773

14,171

n.a

11,524

22,149

604

29,237

12,328

20

0

8

1.8

11.3

n.a

6.7

13.5

20.4

17.2

5.0

1.1

8.9

9.6

10.2

8.2

5.2

2.8

2.5

7.2

n.a

8.4

12.5

0.4

9.4

6.9

%

Pembangunan

352,583

93,888

240,597

183,917

93,888

n.a

350,436

299,476

213,517

341,991

281,237

137,685

258,563

334,460

352,583

232,313

220,200

320,599

269,556

197,397

n.a

137,047

177,803

159,182

311,423

179,268

Total


83,245

180,521

Kab. Nias Selatan

n.a

262,783

Kab. Simalungun

Kab. Pakpak Bharat

183,227

Kab. Nias

n.a

282,187

Kab. Dairi*


166,940

Rutin

Kab. Asahan

Kabupaten/Kota

Pendidikan

57.6

22.8

38.3

30.3

37.1

n.a

40.9

28.9

22.8

24.6

35.5

27.6

32.8

46.5

46.9

31.7

42.1

42.2

56.2

41.4

n.a

31.7

41.0

57.6

41.3

45.5

%

% Pendidikan dari Total Belanja

72,202

18,266

39,964

23,012

18,266

n.a

55,773

62,888

48,301

65,098

65,451

38,995

72,202

35,717

42,044

23,166

24,265

72,169

24,647

28,168

n.a

25,835

20,439

21,604

51,461

19,750

Rutin %

93

38

76

67.7

84.3

n.a

80.1

69.5

88.5

37.9

87.1

80.0

83.0

70.7

67.0

67.5

72.2

89.5

79.2

75.5

n.a

83.3

54.5

92.9

73.8

84.8

1,660

15,658

10,959

3,399

n.a

13,833

27,636

6,303

106,750

9,663

9,725

14,757

14,767

20,740

11,152

9,328

8,460

6,461

9,141

n.a

5,184

17,036

1,660

18,308

3,553

21,665

55,622

33,971

21,665

n.a

69,606

90,524

54,605

171,848

75,114

48,720

86,958

50,483

62,784

34,318

33,594

80,629

31,107

37,309

n.a

31,019

37,475

23,264

69,769

23,303

Total

62 171,848

7

24

32.3

15.7

n.a

19.9

30.5

11.5

62.1

12.9

20.0

17.0

29.3

33.0

32.5

27.8

10.5

20.8

24.5

n.a

16.7

45.5

7.1

26.2

15.2

%

Pembangunan

Kesehatan

12

5

8

5.6

8.6

n.a

8.1

8.7

5.8

12.3

9.5

9.7

11.0

7.0

8.3

4.7

6.4

10.6

6.5

7.8

n.a

7.2

8.6

8.4

9.3

5.9

%

% Kesehatan dari Total Belanja % 8.5

n.a

8.7

4.7

9.9 5.0 9.8

8.8

6.1

5.8

39,386

2,454

13,888

4,203

2,454

32

5

14

5.4

8.6

n.a

34,430 32.2

24,517

18,499

19,595

39,386 29.1

14,663 13.4

27,621 23.6

8,744

11,818 14.2

9,483

10,089 18.7

11,306

11,890 25.1

6,966 10.9

7,915

3,624

5,290 25.5

12,964

6,183 11.1

Rutin

316,650

15,489

106,745

73,300

26,223

72,342

255,176

285,725

316,650

95,990

94,444

89,306

80,214

71,629

181,058

43,998

103,085

35,556

57,130

82,770

73,279

15,489

138,853

49,421

77,503

28,676

n.a

106,773

279,693

304,224

336,245

135,376

109,107

116,926

88,958

83,446

190,541

54,087

114,391

47,446

64,096

n.a

90,685

76,904

20,779

151,817

55,604

Total

20,779 95 336,245

68

86 120,632

94.6

91.4

n.a

67.8

91.2

93.9

94.2

70.9

86.6

76.4

90.2

85.8

95.0

81.3

90.1

74.9

89.1

n.a

91.3

95.3

74.5

91.5

88.9

%

Pembangunan

Infrastruktur

32.5

7.5

16.8

12.8

11.3

n.a

12.5

27.0

32.5

24.2

17.1

21.8

14.9

12.4

11.1

26.0

10.3

15.1

9.9

13.4

n.a

21.0

17.7

7.5

20.1

14.1

%

% Infrastruktur dari Total Belanja

1,392,140

253,037

680,498

607,513

253,037

1,075,320

857,510

1,034,791

936,574

1,392,140

792,115

499,709

787,240

719,876

751,981

733,568

523,398

758,896

479,763

476,878

n.a

432,697

433,979

276,424

753,568

393,980

Total Belanja

Tabel B. 8.11 Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menurut belanja rutin dan pembangunan dan per kabupaten di Sumatera Utara, 2004 Dalam rupiah per kapita, persentase porsi total sektor, dan % porsi sektor total belanja



85

LAMPIRAN


Lampiran C: Catatan Metodologi A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten adalah anggaran tahunan yang dialokasikan dan/atau dihabiskan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Anggaran ini terdiri atas dua kategori, yaitu rencana (usulan untuk persetujuan DPRD) dan realisasi (pembelanjaan yang sebenarnya atau laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah). Data berasal dari tahun 1994-2006 dari beberapa sumber. Untuk tahun 1994-1999, data disediakan oleh BPS. Untuk tahun 2000-2003, data diturunkan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Data untuk tahun 2004 dan 2006 diperoleh dari pemerintah kabupaten di Nias dan Nias Selatan. Sebuah proyeksi dibuat untuk beberapa komponen jumlah anggaran Nias tahun 2006.

B. Perkiraan Keuangan Rekonstruksi Kebutuhan Perkiraan kebutuhan rekonstruksi dihitung berdasarkan data dari Post Disaster Damage Assessment on Nias and Simeulu Island, yang dilaksanakan oleh IOM, 2005. Penilaian ini umumnya mencakup kerusakan infrastruktur dan bangunan, dan tidak memperhitungkan kerugian potensial di sektor ekonomi dan sosial. Dengan dibantu data kerusakan IOM, sektor agregat dan dampak keuangan telah dihitung dalam menerapkan metodologi ECLAC standar internasional data yang juga telah digunakan untuk memperkirakan kerusakan dan kerugian akibat tsunami. Pembiayaan rekonstruksi Sumber pembiayaan telah dikategorikan menjadi 3 sumber utama: Pemerintah RI, LSM dan donor. Data telah dihimpun dari mekanisme persetujuan nota konsep BRR untuk masing-masing LSM atau proyek donor, serta konfirmasi langsung dari donor, NGO dan BRR untuk alokasi anggaran dan pencairan. Alokasi dana mengacu kepada dana yang telah dicadangkan untuk suatu proyek tertentu, sedangkan pencairan adalah dana yang sudah ditransfer dari sumber dana ke pelaksana (mis. dari donor ke LSM). Alokasi Geografi Perkiraan data alokasi proyek per kabupaten berasal dari mekanisme Persetujuan Nota Konsep BRR, yang juga menyediakan infomasi tentang sektor dan distrik sasaran untuk proyek-proyek tersebut. Meskipun demikian, adakalanya informasi mendetil tentang definisi sektor dan cakupan wilayah proyek terbatas atau diserahkan ke beberapa sektor dan mencakup lebih dari satu kabupaten (kecuali BRR), sehingga diterapkan perkiraan untuk pembagian geografis yang menggunakan bobot kerusakan dan penilaian kerugian. Penghitungan dua kali Angka-angka pembiayaan untuk rekonstruksi rawan penghitungan dua kali, di mana dana dapat disalurkan dari lebih dari satu organisasi ke beberapa pelaksana sekaligus (mis. satu donor ke donor dan LSM lain, atau satu LSM ke LSM lain). Telah ditempuh upaya untuk menghindari terjadinya penghitungan dua kali seperti ini. Karena angka-angka diperoleh berdasarkan pelaksana proyek di lapangan (kebanyakan LSM), donor (kebanyakan bilateral) angka-angka yang disajikan mungkin terlalu rendah sekaligus menghitung terlalu tinggi untuk LSM.

C. Kerangka PFM: Bidang Strategis, Hasil dan Indikator Kerangka PFM disusun oleh Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri Pemerintah RI untuk menilai kemampuan pengelolana keuangan pemerintah kabupaten. Kerangka ini dibagi menjadi 9 bidang strategis yang menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan publik secara efektif oleh pemerintah kabupaten, yaitu: (1) Kerangka Peraturan, (2) Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, (3) Pengelolaan Kas, (4) Pengadaan, (5) Pembukuan dan Pelaporan, (6) Audit Internal, (7) Utang Publik dan Investasi, (8) Pengelolaan Aset, dan (9) Audit Eksternal dan Pengawasan.

86



LAMPIRAN

Masing-masing bidang strategis dibagi menjadi 1-5 hasil, dan untuk setiap hasil disediakan daftar indikator. Hasil tersebut menyatakan prestasi yang ingin dicapai dalam setiap bidang strategis, dan indikator digunakan untuk menilai bagaimana kinerja pemerintah kabupaten dalam bidang tersebut. Perlu dicatat bahwa praktek terbaik internasional belum digunakan untuk menjadi dasar hasil karena pada prakteknya, kesenjangan antara praktek tersebut dan kenyataan yang ada terlalu besar untuk memberikan hasil yang layak. Responden diharuskan menjawab “ya” atau “tidak” untuk setiap pernyataan yang diwakili oleh masing-masing indikator. Jawaban yang positif untuk masing-masing hasil kemudian dijumlahkan, dan skor dihitung menurut persentase jawaban “ya”. Beberapa bidang strategis memiliki indikator yang lebih banyak dari yang lain, sehingga memiliki bobot lebih besar dalam hasil keseluruhan. Sebagai contoh, perencanaan dan penyusunan anggaran memiliki 49 indikator, namun utang dan investasi publik hanya memiliki 8. Indikator-indikator strategis lain yang diberi bobot lebih besar antara lain adalah pengadaan (41 indikator) dan pengelolaan kas (31 indikator).

Pemberian bobot bidang-bidang strategis menurut indikator 4% 9%

Kerangka peraturan Perencanaan dan Penyusunan anggaran Pengelolaan kas

10%

3% 7%

21%

Pengadaan Pembukuan dan pelaporan Audit internal

10%

Utang publik dan Investasi publik Pengelolaan aset 15% 21%

Audit eksternal dan pengawasan

Sumber: Pengelolaan Keuangan Publik BD dan Depdagri 2005.

Lokasi survei Kerangka PFM di pulau Nias dilaksanakan di kabupaten Nias maupun Nias Selatan. Kedua kabupaten di Nias sangat menderita dampak gempa bumi bulan Maret 2005. Para peneliti yang terlibat berasal dari universitas terkemuka dengan latar belakang yang kuat dalam bidang akuntansi dan keuangan daerah. Universitas Sumatera Utara menyediakan peneliti untuk pulau Nias. Survei PKP didanai oleh LGSP-USAID dan diselenggarakan oleh Bank Dunia.


87

LAMPIRAN


Metodologi Hasil diperoleh melalui wawancara dan FGD (diskusi kelompok focus) dengan perwakilan pemerintah daerah di departemen-departemen teknis. Ini mencakup Bappeda, bagian keuangan, DPRD, bagian pendapatan daerah, kantor kas daerah; instansi pekerjaan umum; dan instansi pengawasan daerah. Untuk memastikan akurasi data, jawaban “ya” harus didukung oleh dokumentasi yang relevan dan/atau dicek silang dengan responden tambahan. Penafsiran hasil Untuk setiap bidang strategis dan lokasi survei diberikan skor, dan skor keseluruhan diberikan untuk masing-masing lokasi survei. Untuk pembandingan dan evaluasi, skor bidang strategis dapat diperingkatkan menurut kategorikategori yang ditunjukkan di bawah ini. Skor keseluruhan (%)

88

80–100

Luar biasa/dapat diterima sepenuhnya

60–79

Sangat baik/dapat diterima secara substansil

40–59

Baik/cukup dapat diterima

20–39

Sedang/dapat diterima sebagian

0–19

Buruk/tidak dapat diterima



LAMPIRAN

Lampiran D: Program Analisis Pengeluaran Publik Nias (NPEA) Pendahuluan Kebijakan keuangan daerah, terutama yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran, di Nias kini menjadi semakin rumit dan berkepanjangan karena semakin bertambahnya tantangan yang berhubungan dengan beberapa kondisi di bawah ini: (i)

Pelaksanaan 2 undang-undang desentralisasi, yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta perwujudan UU No. 9/2002 tentang pembentkan kabupaten Nias Selatan. Kebijakan desentralisasi dan pemekaran kabupaten Nias yang semula menjadi 2 kabupaten yaitu Nias dan Nias Selatan bukan saja memberikan otonomi dan kebebasan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola proses penyusunan anggaran, tetapi juga menimbulkan masalah dalam hal penyelarasan kebijakan keuangan pi tingkat antar pemerintah dan keraguan tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proses penyusunan anggaran yang efisien dan efektif. Meskipun sampai batas-batas tertentu desentralisasi fiskal mungkin telah meningkatkan kemampuan pendapatan keuangan daerah yang disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pun bertambahnya transfer pendapatan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu pemanfaatan optimal dari pendapatan yang tersedia serta pembentukan sumber pendapatan berkelanjutan milik kabupaten serta mekanisme alokasi belanja yang efisien menjadi sangat pentung untuk menghasilkan pertumbuhan yang memadai dalam jangka panjang.

(ii)

Pelaksanaan salah satu proses rekonstruksi dan pembangunan kembali yang bermasalah dan rumi di salah satu daerah terbelakang di Sumatera Utara setelah gempa bumi yang melanda pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005. Aktivitas tektonik berkekuatan 8,7 skala Richter membawa kesengsaraan dan penderitaan yang meluas bagi penduduk pulau Nias, dan semakin memperpanjang masalah sosial dan ekonomi di daerah tertinggal ini, yang lebih banyak mengandalkan pertanian atau perikanan, umumnya di pedesaan, dan kekurangan prasana dan layanan umum. Tragedy ini telah menaikkan angka kemiskinan sampai lebih dari 50 persen dalam jangka pendek. Akibat gempa bumi, perekonomian pulau ini diramalkan akan berkontraksi sebesar 20 persen pada tahun 2005. Meskipun pemerintah pusat, dan juga donor dan LSM swasta telah menjalankan beberapa upaya dan program untuk proses pemulihan dan bantuan untuk Nias, kemajuannya sangat lambat. Kondisi geografis, tidak adanya sumber daya alam, dan penyelenggaraan prasrana dan layanan umum yang buruk, serta perhatian yang tidak memadai kepada pulau Nias, bila dibandingkan dengan Aceh, kesemuanya telah membatasi kemampuan perekonomian daerah untuk mengembangkan dan menggalang dananya sendiri. Hal ini pada gilirannya membatasi kemampuan untuk melaksanakan program-program rekonstruksi yang memadai yang menawarkan hasil yang cepat dan positif. Sampai saat ini, lebih dari 2/3 dana perbaikan dan bantuan serta pengelolaan rekonstruksi telah bergantung pada dana rekonstruksi pemerintah pusat, yang diarahkan melalui BRR. Meskipun demikian, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah kabupaten akan diharapkan untuk memainkan peran yang semakin besar dalam proses rekonstruksi dan sesudahnya. Diharapkan bahwa dengan memperluas peran pemerintah kabupaten hal ini akan membantu mempercepat proses rekonstruksi dan pembangunan kembali di pulau Nias.

(iii)

Kemampuan kedua pemerintah kabupaten untuk mengelola kebijakan keuangan dengan efisien dan kemampuan rakyat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memantau proses penyusunan anggaran sangat terbatas. Sumber daya yang terbatas, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia serta sumber pendapatan yang rendah, serta sistem demokrasi yang belum berkembang telah membatasi kemampuan pemerintah kabupaten untuk mengelola proses penyusunan anggarannya dengan cara yang responsif dan transparan. Selain itu, gempa bumi yang telah menghancurkan pranata ekonomi dan politik, baik dari segi fisik maupun kelembagaan, juga telah melebihlebihkan kemampuan keuangan daerah di Nias. Keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah kabupaten dan orang-orang yang mereka wakili dalam rekonstruksi dan pembangunan kembali pulau ini pasca gempa bumi sangat diperlukan utnk mencapai hasil rekonstruksi yang cepat dan memadai untuk jangka pendek, serta pertumbuhan yang berkesinambungan dan merata untuk jangka panjang.


89

LAMPIRAN


Untuk memastikan penggunaan sumber daya publik dengan paling efektif dan transparan serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Nias, tantangan-tantangan yang baru timbul ini telah menambah arti penting proses penyusunan anggaran partisipatif yang melibatkan baik pemerintah (daerah maupun pusat) dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rekonstruksi dan pembangunan kembali Nias. Dalam kaitan ini, adalah penting memiliki pemahaman proses anggaran secara mendalam, serta mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi dengan baik, yang disusun dan diperkuat dengan dorongan dari kemampuan setempat untuk mengelola dan memantau proses pengelolaan keuangan.

1. Tujuan Analisis Pengeluaran Publik Nias (NPEA) dimaksudkan untuk mencapai 2 tujuan utama, yang masing-masing memiliki subkomponen tersendiri:

90

(i)

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan keuangan, proses penyusunan anggaran, dan struktur anggaran pulau Nias, termasuk pendapatan, belanja, dan mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk Nias. Penekanan khusus akan diberikan pula pada program rekonstruksi dan rehabilitasi Nias. • Menganalisis pendapatan dan belanja kedua kabupaten di Nias, khususnya berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dari pendapatan asli daerah, transfer keuangan pemerintah pusat, dan sumber daya alam. Penekanannya akan diberikan pada peningkatan kemampuan kabupaten untuk menciptakan pendapatan asli daerahnya sendiri yang potensial serta mengoptimalkan alokasi pengeluarannya sehingga membawa kondisi keuangan yang berkelanjutan. • Mengevaluasi dampak kebijakan desentralisasi keuangan dan pemekaran kabupaten Nias yang lama menjadi Nias dan Nias Selatan terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan layanan publik dan distribusi geografis sumber daya keuangan vs. hasil pembangunan; • Memberikan penyelidikan yang menyeluruh mengenai alokasi sumber daya vs. hasil untuk sektor-sektor kunci penyelenggaraan layanan umum, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi secara umum di Nias. • Membantu BRR dan kedua pemerintah kabupaten untuk melaksanakan peninjauan belanja publik partisipatif yang membantu para pemangku kepentingan di Nias untuk memahami total jumlah komitmen keuangan yang dibuat untuk rekonstruksi pulau Nias dan bagaimana pengalokasiannya. • Membantu kedua pemerintah kabupaten untuk mencari strategi dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangannya dalam hal pendapatan dan belanja publik. • Menyediakan rekomendasi yang akan mendukung BRR dalam merencanakan dan mengelola dana rekonstruksi; • Memberikan rekomendasi umum untuk alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif, dan saran-saran khusus untuk alokasi pengeluaran anggaran tahun 2007.

(ii)

Mengembangkan dan meninggalkan sistem yang lebih baik untuk kedua kabupaten untuk menganalisis dan memantau anggaran kabupaten: • Menyusun jaringan antar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain di Nias, termasuk universitas setempat, LSM, sektor swasta, yang akan melaksanakan APEA. Jaringan ini bukan hanya akan mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis belanja publik di masa mendatang, tetapi juga memperkuat demokratisasi dan keterlibatan masyarakat madani di Nias. • Menyediakan bantuan teknis/perbaikan kemampuan kepada jaringan ini untuk melaksanakan analisis yang serupa di masa mendatang. • Memfasilitasi penciptaan lingkungan kelembagaan (dengan masyarakat, pemerintah provinsi dan daerah, BRR, LSM, lembaga internasional, dsb.) yang bersifat kondusif bagi sosialisasi dan penyerapan analisis ini serta analisis belanja publik di masa depan.



REFERENSI

Hasil yang diharapkan dari NPEA adalah: • Mencapai alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik sehingga menghasilkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan publik daerah yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan setempat. • Mencapai keterlibatan masyarakat madani yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan setempat dalam hal pengidentifikasian prioritas-prioritas belanja publik serta pengelolaan urusan keuangan yang akan membawa ke pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan dan lebih baik. • Meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan sendiri analisis anggaran yang serupa di masa depan. • Mendorong adanya debat publik tentang proses anggaran di Nias (melalui laporan media dan konferensi/seminar rutin).

2. Sifat partisipatif NPEA Pencapaian terakhir APEA akan bergantung pada kemampuannya untuk: (i) didukung dan digerakkan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya di Nias; (ii) mengembangkan kemampuan daerah untuk melaksanakan peninjauan belanja publik. Pengembangan dukungan dan kemampuan daerah akan dicapai melalui cara-cara berikut: (i)

(ii) (iii)

(iv)

Prakarsa NPEA didukung oleh Gubernur provinsi Sumatera Utara, serta bupati Nias dan Nias Selatan, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), anggota DPR, universitas setempat, LSM, dan pemimpin informal (masyarakat madani, tokoh masyarakat maupun agama). Tim yang akan menjalankan analisis teknis untuk NPEA akan melibatkan pula para ahli dari cendekiawan dan universitas setempat. Untuk mencapai perhatian dan partisipasi yang lebih besar pada kegiatan rekonstruksi dan pembangunan kembali Nias, serangkaian dengar pendapat, lokakarya teknis dan seminar dapat diselenggarakan bukan saja di Nias tetapi juga di Jakarta dan Medan. Kegiatan-kegiatan ini akan dihadiri oleh wakil pejabat pemerintah dari Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, cendekiawan dan universitas setempat serta lembaga-lembaga bantuan internasional (UNDP, USAID, ME dan Bank Dunia). Pelatihan dan keikutsertaan para perwakilan dari universitas dan lembaga penelitian setempat (TARI) dalam kerja lapangan yang berhubungan dengan NPEA untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam melaksanakan kerja survei.


91

REFERENSI


Lampiran E: Berita Acara Seminar NPEA dan Diskusi Kelompok Fokus Hotel Soliga, 4 September 2006 Peserta: Pejabat pemerintah daerah dari kabupaten Nias dan Nias Selatan, anggota DPRD kabupaten, organisasi-organisasi non-pemerintah di kabupaten Nias dan Nias Selatan, ketua BRR Nias dan para perwakilan lainnya dari BRR, tokoh masyarakat, tokoh akademia setempat, wartawan dari “Analisa”, “Bar-Bar”, RRI, dan Wakil Bupati kabupaten Nias dan Sekretaris Daerah kabupaten Nias. SESI PRESENTASI SEMINAR Dr. Suahasil Nazara (Lembaga Kependudukan) “ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK NIAS: STUDI PENDAHULUAN” Gambaran keseluruhan pendapatan Pelaksanaan desentralisasi di pulau Nias telah memberikan hasil yang positif maupun negatif dalam jangka pendek. Dari tahun 1999 sampai 2003, baik total pendapatan maupun transfer antar pemerintah meningkat lebih dari 50 persen. Porsi transfer antar pemerintah rata-rata menyumbangkan sekitar 95 persen dari total pendapatan sebelum desentralisasi dan sekitar 90 persen setelah desentralisasi. Kecilnya porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai ketergantungan dan keberlanjutan kemampuan keuangan Nias, meskipun total jumlah uang dari pendapatan asli daerah meningkat setelah desentralisasi. Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki total pendapatan yang termasuk paling rendah di Sumatera Utara. Ketidakpastian sumber pendapatan juga merupakan salah satu tantangan lain dalam proses penyusunan anggaran kabupaten Nias. Pendapatan asli daerah kabupaten Pendapatan asli daerah kabupaten telah mengalami sedikit peningkatan. Setelah desentralisasi, kontribusi pajak daerah turun menjadi rata-rata sekitar 25 persen antara tahun 2001-2004 dan telah banyak digantikan oleh bea-bea setempat. Pajak penerangan jalan dan pajak perolehan dan pengolahan sumber daya tambang jenis C merupakan penyumbang utama pajak daerah di tahun 2004. rendahnya pendapatan asli daerah kabupaten juga disebabkan oleh kekuasaan pengenaan pajak yang terbatas. Pajak-pajak yang penting masihdikuasai oleh pemerintah pusat. Sumbersumber PAD umumnya berasal dari kecamatan-kecamatan tertentu. Pada tahun 2004, kecamatan Lahewa adalah penyumbang PAD terbesar di kabupaten Nias. Dana Bagi hasil Porsi dana bagi hasil dari total pendapatan pemerintah daerah juga telah meningkat setelah desentralisasi, bahkan setelah pemekaran kabupaten Nias sekalipun. Secara historis, pajak bumi dan bangunan (PBB) telah menjadi penyumbang utama bagi hasil pajak, sementara pajak penghasilan juga memainkan peran kecil dalam bagi hasil pajak di pulau Nias karena sektor informal yang besar dalam perekonomian setempat, terutama pertanian dan perikanan. Porsi bagi hasil bukan pajak terhadap total pendapatan juga telah meningkat setelah desentralisasi. Pendapatan sumber daya migas dan pendapatan dari perikanan telah mendominasi komposisi bagi hasil bukan pajak di kabupaten Nias. DAU dan DAK DAU telah menjadi sumber utama pendapatan pemerintah kabupaten setelah desentralisasi. Meskipun demikian, kabupaten Nias dan Nias Selatan masih di bawah rata-rata provinsi dalam hal DAU per kapita. Kabupaten Nias Selatan

92



REFERENSI

samasekali tidak menerima DAK dalam rencana anggarannya (2004). Kabupaten Nias menerima Rp 21.000 per kapita. Pengeluaran keseluruhan Desentralisasi telah merubah pola pengeluaran di kabupaten Nias. Belanja rutin telah meningkat secara dramatis dan pembelanjaan untuk pembangunan hanya naik sedikit. Karena terbatasnya kapasitas pendapatan keuangan dan besarnya kebutuhan rutin (terutama untuk gaji pemerintah daerah), dana hanya tersedia untuk tujuan pembangunan. Belanja rutin dan pembangunan Pembelanjaan untuk pegawai dan barang dan jasa merupakan butir pengeluaran terbesar dari belanja rutin, sebelum dan sesudah desentralisasi. Belanja pegawai berangsur-angsur menurun sementara belanja untuk barang dan jasa berangsur-angsur meningkat. Pembelanjaan untuk infrastruktur, pendidikan dan budaya, serta kesehatan, masih merupakan tiga besar belanja untuk pembangunan. Pendapatan dan pembelanjaan rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias (BRR) Alokasi pembelanjaan rekonstruksi dan rehabilitasi lebih terpusat pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, perumahan, dan sarana kesehatan serta pendidikan. Untuk memastikan kelangsungan rekonstruksi dan rehabilitasi serta memenuhi tujuan pembangunan jangka panjang pulau Nias, pemberdayaan ekonomi hendaknya ditingkatkan. Keberlanjutan rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias bergantung pada pemenuhan janji para donor dan pemerintah pusat untuk menyediakan dana bagi program-program rekonstruksi dan rehabilitasi. Pendidikan Porsi pengeluaran untuk pendidikan terhadap total belanja telah menurun dalam tahun-tahun terakhir. Terlepas dari hal ini, ada beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan dalam bidang pendidikan. Rasio partisipasi bersih telah naik di semua tingkat pendidikan, meskipun angka 90 persen partisipasi bersih untuk tingkat sekolah dasar masih dbawah rata-rata nasional yaitu 97 persen. Tingkat kemampuan membaca adalah yang paling rendah di Sumatera Utara. Infrastruktur Kondisi infrastruktur sangat buruk. Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi yang dijalankan oleh BRR harus mampu memperbaiki infrastruktur. Sebagian besar jalan masih terbuat dari tanah dan kebanyakan di antaranya rusak. Sebagian besar listrik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sangatlah penting menambah kapasitas listrik untuk menarik investor swasta.


93

REFERENSI


Kesehatan Porsi pembelanjaan untuk kesehatan terhadap total belanja telah menurun dalam tahun-tahun terakhir. Jumlah sarana kesehatan mengalami sedikit peningkatan. Puskesmas tersebar cukup merata antar kecamatan. Hasil kesehatan tetap sangat rendah. Binahati Baeha, SH. (Bupati Nias) Kami harus sependapat bahwa kontribusi sumber-sumber pendapatan lokal selama ini sangat rendah. Setelah pelaksanaan desentralisasi, kami menetapkan sasaran 3 sumber daya pendapatan. Yang pertama adalah dana desentralisasi (DAU dan DAK). Yang kedua adalah dana dekonsentrasi, yang telah menjadi masalah dan mungkin akan dihapuskan. Yang ketiga adalah dana tugas perbantuan. Dalam sejarahnya, dana ini sulit diterima. Di era desentralisasi ini, kami didorong untuk meningkatkan otonomi daerah. Meskipun demikian, tujuan tersebut sulit dicapai karena desentralisasi juga telah memutasikan pejabat-pejabat pemerintah dari pemerintah pusat dan provinsi. Oleh karena itu, sebagian besar pembelanjaan dialokasikan untuk membayar gaji pemerintah. Sekitar 80 persen DAU, yang merupakan pendapatan terbesar dalam anggaran daerah, telah dialokasikan untuk gaji pemerintah, sedangkan PAD sangat rendah. Di samping itu, pemekaran Nias juga mengurangi pendapatan PAD potensial di kabupaten Nias dan telah mengakibatkan menurunnya pengeluaran di beberapa sektor. Pemanfaatan sumber daya alam setempat masih belum optimal, sehingga kontribusinya bagi pendapatan daerah juga rendah. Alokasi DAU dari pemerintah pusat belum transparan dan tidak konsisten. Sampai saat ini, pemerintah daerah masih belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pinjaman. APBD selalu disetujui terlambat dan hal ini telah menyulitkan penghimpunan. Drs. Nehemia Harefa, MM. (Bappeda kabupaten Nias) “ANALISIS SEKTORAL PENGELUARAN PEMERINTAH; DULU DAN SEKARANG” Kondisi Umum Pemanfaatan pengeluaran pemerintah di masa lalu didominasi oleh belanja rutin, sedangkan proporsi belanja publik sangat rendah, meskipun berangsur-angsur telah meningkat. Sumber-sumber pendapatan daerah sangat terbatas dan sebagian besar pendapatan berasal dari transfer antar pemerintah. Kerumitan masalah pembangunan di Nias telah menghalangi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri. Bencana tsunami dan gempa bumi telah memperparah masalah ekonomi dan sosial di Nias. Masalah Sumber pendapatan daerah terbatas. Sumber-sumber pendapatan selama ini tidak sepadan dengan beban pengeluaran, yang berarti sebagian besar belanja pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja rutin. Alokasi transfer antar pemerintah, melalui bagi hasil, tidak dibagikan dengan adil mengingat letak geografi Nias dan statusnya sebagai salah satu daerah terbelakang. Kekurangan peralatan untuk mengelola keuangan daerah. Ketentuan atau undang-undang tentang keuangan daerah seringkali berubah tanpa diberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya secara optimal.

94



REFERENSI

Analisis sektoral pengeluaran pemerintah Anggaran 2002 Dari 226 milyar rupiah belanja rutin, 68,85 persen dialokasikan untuk belanja rutin dan 31,15 persen dialokasikan untuk belanja pembangunan. Dari 155 milyar rupiah belanja rutin, 75,3 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan 24,7 persen untuk belanja non-pegawai. Dari 70 milyar rupiah belanja untuk pembangunan, porsi yang terbesar dialokasikan untuk sektor transportasi (35,41 persen), sektor pendidikan (14,60 persen) dan sektor pejabat pemerintah dan pemantauan (9,88 persen). Anggaran 2003 Dari 272 milyar rupiah belanja rutin, 66,47 persen dialokasikan untuk belanja rutin dan 33,53 persen dialokasikan untuk belanja pembangunan. Dari 181 milyar rupiah belanja rutin, 71,64 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan 28,36 persen untuk belanja non-pegawai. Dari 91 milyar rupiah belanja untuk pembangunan, porsi yang terbesar dialokasikan untuk sektor transportasi (48,6 persen), sektor pendidikan (13,83 persen) dan sektor pembangunan daerah (13,83 persen). Dari tahun 2002 sampai 2003, total belanja naik 20,27 persen, sedangkan belanja rutin naik 16,1 persen dan belanja untuk pembangunan naik 29,48 persen. Anggaran 2004 Dari 207 milyar rupiah total belanja, belanja untuk pegawai (74,27 persen), belanja publik (25,51 persen) dan belanja modal (0,22 persen). Dari 153 milyar rupiah belanja untuk pegawai, 91,36 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sedangkan 7,18 persen dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan dan 1,47 persen untuk belanja modal. Dari 52 milyar rupiah belanja publik, 2,87 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sementara 63,76 persen dialokasikan untuk belanja pengoperasian dan pemeliharaan dan 9 persen untuk belanja modal. Bantuan keuangan dan pembagian pengeluaran menghabiskan 21,72 persen.


95

REFERENSI


Anggaran 2005 Dari 224 milyar rupiah total belanja, belanja terdiri dari belanja untuk pegawai (70,97 persen), belanja publik (28,89 persen) dan belanja modal (0,14 persen). Dari 159 milyar rupiah belanja untuk pegawai, 88,75 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sedangkan 7,76 persen dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan dan 3,49 persen untuk belanja modal. Dari 64 milyar rupiah belanja publik, 3,07 persen dialokasikan untuk belanja administrasi umum sementara 48,76 persen dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan dan 29,74 persen untuk belanja modal. Bantuan keuangan dan pembagian pengeluaran menghabiskan 15,18 persen. Antara tahun 2004 sampai 2005, total belanja naik 8,29 persen, sedangkan belanja rutin, belanja publik dan belanja modal naik masing-masing 3,48 persen, 22,64 persen dan 30,52 persen. Rekomendasi Upaya dan komitmen bersama diperlukan untuk mengurangi beban belanja rutin dan menaikkan belanja untuk pembangunan. Alokasi belanja publik di beberapa sektor sebaiknya dirubah agar didasarkan pada kebutuhan. dalam rangka mencapai pemanfaatan pengeluaran pemerintah yang efektif, efisien dan transparan, adalah penting melibatkan keikutsertaan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengeluaran pemerintah. Mengembangkan sistem pengelolaan kebijakan keuangan daerah yang didasarkan pada teknologi informasi.

96



REFERENSI

Referensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias (2006). Nias Dalam Angka 2006. Kabupaten Nias, BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan (2006). Nias Selatan Dalam Angka 2006. Kabupaten Nias, BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (2004). Sumatera Utara Dalam Angka 2004. Kabupaten Nias, BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) (2005). SPAN: Sensus Penduduk Nias dan Nias Selatan 2005. BPS. Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP (2001). Indonesia Human Development Report. “Towards a new consensus: Democracy and Human Development in Indonesia.” Jakarta. Indonesia. Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP (2004). Indonesia Human Development Report. “The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia.” Jakarta. Indonesia. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dan Bank Dunia (2005a). “Rebuilding a stronger Nias: Turning Challenges into Opportunities”. Jakarta, Indonesia. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias dan Bank Dunia (2005b). “Rebuilding a Better Aceh and Nias: Stocktaking of the Reconstruction Effort.” Jakarta, Indonesia. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dkk. (2006). “Aceh and Nias: Two Years after the Tsunami.” Jakarta, Indonesia. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (2006). Profil Kesehatan Sumatera Utara. Medan.,Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias (2005). Laporan Profil Pendidikan Kabupaten Nias. Nias, Indonesia. Fitrani, Fitria, Bert Hofman dan Kai Kaiser (2005). “Unity in Diversity?: The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.41, No.1, 2005: 57-79, Routledge, Australian National University,Australia. Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., Suharnoko, B. (2006). „Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia“ by Bert Hofman, Kadjatmiko, Kai Kaiser, and Bambang Suharnoko Sjahrir. WB Policy Working Paper WPS 3911. Bank Dunia. Lewis, Blane (2003). “Property Tax in Indonesia: Measuring and Explaining Administrative (Under-) Performance.” Research Triangle Institute. North Carolina, USA. Lewis, Blane dan Jasmin Chakeri (2004c). “Development Spending in the Regions”. Bank Dunia Jakarta (dokumen tidak dipublikasikan). Pemerintah Daerah Papua dan Bank Dunia (2005). “Papua Public Expenditure Analysis: Regional Finance and Service Delivery in Indonesia’s Most Remote Region”. Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (2006). Konsep Naskah Kebijakan Umum APBD TA 2006. Nias Selatan. Indonesia. Pemerintah Indonesia (2000). Keputusan Menteri Keuangan N0. 556 tahun 2000 tentang Tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus. _________ (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


97

REFERENSI


_________ (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. _________ (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. _________ (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. _________ (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. _________ (2005a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. _________ (2005b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. _________ (2005c). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. _________ (1997). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. _________ (1999a). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. _________ (1999b). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. _________ (2000). Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. _________ (2001). Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. _________ (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. _________ (2004). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sidik, M. (2002). “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal”. Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta 2002. Bank Dunia (2002). “Decentralizing Indonesia”. World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report. World Bank East Asia and Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit. Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri (2005). Indonesia: Local Government Financial Management. A Measurement Framework. Jakarta, Indonesia. Bank Dunia (2006a). “Making Services Work for the Poor in Indonesia: Focusing on Achieving Results on the Ground”. East Asia and Pacific Region. Jakarta, Indonesia. Bank Dunia (2006b). “Aceh Public Expenditure Analysis: Spending for Reconstruction and Poverty Reduction”. Indonesia Bank Dunia (2007a). Indonesia Public Expenditure Review. “Spending on Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities”. Jakarta, Indonesia.

98



REFERENSI

Bank Dunia (2007b). Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh. “Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh”. Jakarta, Indonesia Unesco (2003). “Education Indicators”. Institute for Statistics. Paris.


99

NPEA. Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali dan Mewujudkan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias. Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007

Recommend Documents