BAB III PROFIL PERUSAHAAN
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan Dalam melaksanaka otonomi daerah, diperlukan sumber-sumber PAD (pendapatan asli daerah), agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 berdasarkan keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989 dan Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2001, instansi yang mempunyai kewenangan untuk menggali pendapata daerah adalah Dispenda. Dengan demikian kedudukan Dispenda merupakan unsure pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung di bidang pendapatan daerah. Sesuai dengan kedudukannya Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungus sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendaptan daerah. b. Meaksanakan tugas teknis operasional bidang perencanaa, pajak, retribusi, pengendalian pendapatan serta PBB dan BPHTB. c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi admnistrasi umum, kepegawainan dan keuangan. 3.2 Struktur Oranisasi Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 sebagai pengganti Keputusan Mendagri No. 10 Tahun 1978 dan Perda No. 5 Tahun 2001 sebagai
1
pengganti Perda No.11 Tahun 1989, secara garis besar susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terdiri dari: 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi: 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Kepegawaian 3. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahi: 1) Seksi Penyuluhan Program dan Litbang 2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi 3) Seksi Penyuluhan 4. Sub Dinas Pajak, membawahi: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2) Seksi Penetapan 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan 5. Sub Dinas Retribusi, membawahi: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2) Seksi Penetapan 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan 6. Sub Dinas Pengendalian, membawahi: 1) Seksi Verifikasi dan Penyitaan 2) Seksi Pengendalian dan Penerimaan lain-lain 3) Seksi Tunggakan dan Keberatan
2
7. Sub Dinas PBB dan BPHTB, membawahi: 1) Seksi Penagihan 2) Seksi Tunggakan dan Keberatan 3) Seksi Administrasi BPHTB 8. Cabang Dinas 9. UPTD 10. Kelompol Jabatan Fungsional 3.3 Deksripsi Pekerjaan Tugas dari bagian Sub Dinas Pajak yang terdapat pada struktur organisasi diatas tersebut dapat di lihat pada uraian berikut: 1. Kepala Sub Dinas Pajak a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi seksi di lingkungan Sub Dinas Pajak. b. Memberikan arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak sesuai kebijakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. c. Menerima laporan kinerja seksi pendaftaran dan pendataan setiap masa pajak atau 1 bulan sekali. d. Menyampaikan laporan 2 mingguan atau bulanan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau setiap kali diperlukan. 2. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan a. Memmimpin, mengatur, mengkoordinaskan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
3
b. Membagi tugas pelaksanaan pendaftaran/pendataan Wajib Pajak. c. Membantu tugas pemantauan pembayaran/penyetiran pajak daerah kepada Wajib Pajak. d. Membantu melakukan penagihan atas pajak terutang kepada Wajib Pajak. e. Meminta daftar relasi penerimaan pembyaran pajak kepada BKP dalam setiap akhir masa pajak (2mingguan) atau rekapitulasi bulanan maupun setiap waktu diperlukan. f. Membuat arahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan kepada para Koordinator Pajak Daerah dan Koordinator Administrasi dan Ketatausahaan berkenaan dengan mekanisme kerja. g. Menyampaikan lapran 2mingguan atau bulanan kepada Kepala Sub Dinas Pajak atau setiap kali diperlukan. h. Daerah dalam setiap 2mingguan atau bulanan maupun setiap kali diperlukan.
4
Kepala Seksi Yandu
Koordinator pajak Restoran & Rumah makan
Koordinator pajak Hotel
1. 2. 3. 4.
Koord.lapangan Koord.lapangan Koord.lapangan Koord.lapangan 3,4,5
1. Petugas 1,2 2. Petugas 3. Petugas 1,2 4. Petugas 3,4,5
1. 2. 3. 4.
pajak pajak pajak pajak
hotel hotel hotel hotel
melati 1,2 melati 3 bintang 1,2 bintang
lapangan pajak hotel melati lapangan pajak hotel melati 3 lapangan pajak hotel bintang lapangan pajak hotel bintang
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi
pajak pajak pajak pajak
hotel hotel hotel hotel
melati 1,2 melati 3 bintang 1,2 bintang 3,4,5
Koordinator pajak Reklame
Koordinator pajak Hiburan
1. Koord.lapangan pajak restoran 2. Koord.lapangan pajak rumah makan wilayah cibeunying 3. Koord.lapangan pajak rumah makan wilayah bojonegara 4. Koord.lapangan pajak rumah makan wilayah karees 5. Koord.lapangan pajak rumah makan wilayah tegalega 6. Koord.lapangan pajak rumah makan wilayah ujung berung & gede bage
1. Koord.lapangan pajak diskotik, pub, nc 2. Koord.lapangan pajak billiard, mpa, bowling 3. Koord.lapangan pajak fitnes, tmpt rekreasi 4. Koord.lapangan pajak karaoke, panti pijat 5. Koord.lapangan pajak bioskop 6. Koord.lapangan pajak insidental
hiburan
1. Ptgs.lapangan pajak restoran 2. Ptgs.lapangan rumah makan wilayah cibeunying 3. Ptgs.lapangan rumah makan wilayah bojonegara 4. Ptgs.lapangan rumah makan wilayah karees 5. Ptgs.lapangan rumah makan wilayah tegalega 6. Ptgs.lapangan rumah makan wilayah ujung berung & gede bage
1. Petugas.lapangan pajak diskotik, pub, nc 2. Petugas.lapangan pajak billiard, mpa, bowling 3. Petugas.lapangan pajak fitnes, tmpt rekreasi 4. Petugas.lapangan pajak karaoke, panti pijat 5. Petugas.lapangan pajak bioskop 6. Petugas.lapangan pajak insidental
1. Administrasi pajak restoran 2. Administrasi pajak rumah makan wilayah cibeunying 3. Administrasi pajak rumah makan wilayah bojonegara 4. Administrasi pajak rumah makan wilayah karees 5. Administrasi pajak rumah makan wilayah tegalega 6. Administrasi pajak rumah makan wilayah ujung berung & gede bage
1. Administrasi pajak hiburan diskotik, pub, nc 2. Administrasi pajak hiburan billiard, mpa, bowling 3. Administrasi pajak hiburan fitnes, tmpt rekreasi 4. Administrasi pajak hiburan karaoke, panti pijat 5. Administrasi pajak hiburan bioskop 6. Administrasi pajak hiburan insidental
hiburan hiburan hiburan hiburan hiburan
hiburan hiburan hiburan hiburan hiburan hiburan
1. Koord.lapangan pajak reklame wilayah cibeunying 2. Koord.lapangan pajak reklame wilayah bojonegara 3. Koord.lapangan pajak reklame wilayah karees 4. Koord.lapangan pajak reklame wilayah tegalega 5. Koord.lapangan pajak reklame wilayah ujung berung & gede bage
1. Petugas.lapangan pajak reklame wilayah cibeunying 2. Petugas.lapangan pajak reklame wilayah bojonegara 3. Petugas.lapangan pajak reklame wilayah karees 4. Petugas.lapangan pajak reklame wilayah tegalega 5. Petugas.lapangan pajak reklame wilayah ujung berung & gede bage
1. Administrasi pajak reklame wilayah cibeunying 2. Administrasi pajak reklame wilayah bojonegara 3. Administrasi pajak reklame wilayah karees 4. Administrasi pajak reklame wilayah tegalega 5. Administrasi pajak reklame wilayah ujung berung & gede bage
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Seksi YANDU 5
Koordinator pajak Retribusi
1. Koord.lapangan pajak retribusi
1. Petugas.lapangan pajak retribusi
1. Administrasi pajak retribusi
6
