STRATEGI PENINGKATAN PAD DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi tentang Perusahaan Daerah Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan)
Ahmad Raja Nasution, M. Arif Nasution, Marlon Sihombing
Abstract: Strategy of Rise of Earnings of Original Income (PAD) in Execution of Autonomy Area (Study About Local Company of Area Market to Improve PAD in Medan City) is resulted from a research in Development Studies. There are differences by substantive in arranging organization peripheral of area especially concerning local company of Area Market Medan City as one of the BUMD. To make BUMD the Governmental professional of Town Field also to conduct some strategies especially strategy exploit strength and fill opportunity, strategy integrate all components at environment of external, strategy operation of purchasing tariff and management, strategy improve marketing by existing merchant, providing all requirement of visitor and merchant, passing public facility (place await, park, cafe is including business of center) for need of supporter of customer business activity during residing in market environment. But, from side service of public also not yet expressed goals which have been specified because there are some constraints among others is still difficult to develop; build adequate traditional market facility. Problem of human resource, it’s of orderliness, it’s of hygiene in traditional market which not yet. To overcome the problems require to be conducted by completion and repair, so that can vie with shopping centre side. Effort which is flange at improve the sanitation of company. Increasing of Quality Human Resource and correction of organization. Require to be conducted by inwrought coordination in handling of problem orderliness of merchant of K5 retailer and problem orderliness of traffic lights around market, and in handling of market garbage problem. Require to be done by collection intensification and diversified by effort, which do not digress from rule. Searching the source of cheap fund for the purchasing of farm and development of market to company outside party or through third party cooperation Keywords: original income of the area, local autonomy, local company PENDAHULUAN Setelah reformasi, arus besar untuk mengelola daerah sendiri (otonomi daerah) makin kuat. Untuk mengikuti keinginan masyarakat dalam pengelolaan daerah, DPR bersama pemerintah mengeluarkan perundang-undangan baru berkaitan dengan desentralisasi. Implikasi dari penerapan asas desentralisasi adalah diselenggarakannya otonomi daerah. Dalam Bab I UU No. 22/1999 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan RI. Sementara Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Lebih jauh diungkapkan oleh Yosef Kaho bahwa untuk melihat apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan yang nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan menunjukkan kemampuan self supporting dalam bidang keuangan (Davey, 1988). Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber pembiayaan APBD, memiliki
Ahmad Raja Nasution adalah Staf Dispenda Pemerintah Kota Medan, M. Arif Nasution & Marlon Sihombing adalah Dosen MSP SPs USU
1
Nasution, dkk., Strategi Peningkatan PAD…
peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur konstribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya bagian penerimaan pembangunan dan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Kompas, 11 Agustus 2000). Kajian tentang PAD sendiri sebenarnya bisa dijadikan unit analisis yang sangat menarik dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan core business daerah. Selanjutnya, untuk daerah perkotaan perolehan pada sektor modern seperti industri, sektor perdagangan, sektor jasa-jasa serta sektor transportasi, mempunyai upaya PAD yang lebih tinggi dibanding daerah yang mempunyai perekonomian yang sebagian besar didukung oleh sektor pertanian. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kreatifitas daerah sangat menentukan untuk menggali potensi daerah berdasarkan kondisi geografis daerah tersebut yang masuk dalam kategori daerah perkotaan atau pedesaan. Dalam pandangan Davey salah satu sumber-sumber pendapatan regional yang sangat potensial adalah berasal dari Badan Usaha (enterprise). Banyak kasus Pemerintah Daerah yang melibatkan diri dalam kegiatan yang dasarnya komersial, yang penyajian jasa publiknya bukanlah merupakan motif utama. Namun, yang harus menjadi perhatian adalah bahwa enterprises merupakan satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Sehingga sumbersumber pendapatan daerah tidak hanya diharapkan dari pendapatan rutin seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya, namun kretifitas berwirausaha sangat diperlukan. Kota Medan yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki visi, juga memiliki berbagai kendala untuk memenuhi berbagai program-program pembangunan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Pengumpulan PAD (UPAD) Kota Medan masih bervariasi dalam periode 1994/1995 s/d 1999/2000. Selama kurun waktu pengamatan tersebut, UPAD cenderung menurun. Hal ini terjadi
2
karena pertumbuhan PAD lebih kecil dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil pajak derah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) dana perimbangan, (3) pinjaman dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Struktur APBD Kota Medan selama periode 1996/1997–2002 cederung meningkat, persentase sumbangan/bantuan juga lebih besar daripada PAD Kota Medan sendiri. Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya Kota Medan masih memiliki ketergantungan di sektor pajak dan retribusi. Jika kita bandingkan dengan seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia maka Pendapatan Asli Daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan tugas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Menganalisis struktur penerimaan Kota Medan, selain dari pajak dan retribusi, laba BUMD termasuk sumber penerimaan yang dari beberapa periode anggaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun jumlah penerimaan dari sektor laba BUMD masih relatif kecil, namun sektor ini memiliki peluang yang cukup besar untuk ditingkatkan dalam rangka membiayai pembangunan di Kota Medan. Sekalipun perusahaan daerah diharapkan menjadi penopang kas daerah, tapi dalam kenyataannya daerah-daerah tetap dihadapkan pada berbagai masalah dalam usahanya untuk medayagunakan sektor ini sebagai sumber pendapatannya. Namun, jika dikelola dengan professional tentunya akan menghasilkan tambahan yang cukup signifikan bagi penerimaan daerah. Sehingga kasus-kasus yang melahirkan fenomena lain yaitu adanya satu gejala di daerah untuk meningkatkan PAD dengan iuran-iuran tambahan di luar dari kebiasaan yang ada dapat diminimalisir. Pada posisi inilah persoalan kemandirian daerah diuji kelayakannya. Satu sisi bahwa PAD merupakan sumber dana yang menjadi handalan dari pemerintah daerah, dan disisi lain terdapat dana bantuan/sumbangan dari pemerintah pusat yang selalu tetap ada.
Jurnal Studi Pembangunan, Oktober 2005, Volume 1, Nomor 1
Mencermati permasalahan di atas, tentunya juga menyulitkan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang membawa konsekuensi luasnya kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, terlebih dalam upaya meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan esensi dari otonomi daerah itu sendiri. Untuk kelancaran menggali sumbersumber pendapatan daerah maka diperlukan alternatif kebijakan yang tidak hanya berasal dari penerimaan yang relatif tetap seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya. Namun, juga harus dibarengi dengan kreatifitas dari pemerintah berupa kebijakan yang dapat menggali sumber pendapatan lain dan tidak bertentangan dengan partisipasi masyarakat. Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan di atas, bahwa kualitas Kota Medan untuk menggali sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi pelayanan masyarakat memang masih cukup selama kurun waktu enam tahun pengamatan. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat menuju Medan City sesuai dengan Visi Kota Medan, maka diperlukan kreativitas yang berasal dari usahausaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Perusahaan Daerah. Sehingga diperlukan program dan strategi dalam meningkatkan peran Perusahaan Daerah sebagai satu konstribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji strategi Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, melalui Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar), serta melihat alternatif peluang untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari laba Perusahaan Daerah khususnya melalui Perusahaan Daerah Pasar. Berdasarkan fokus utama diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Faktorfator apa saja yang mempengaruhi pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan PAD melalui Perusahaan Daerah Pasar, Bagaimana strategi dan saran atau rekomendasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan PAD dan untuk menangani persoalan PAD melalui Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer yang di ambil melalui observasi langsung dan wawancara dengan sumber informasi terpilih yang dinilai relevan dengan penelitian. Hasil wawancara kemudian dicek kebenarannya terhadap sumber data sekunder sebagai teknik atau langkah triangulasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen berbagai peraturan daerah, laporan realisasi PAD Kota Medan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, makalah-makalah, tulisan ilmiah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Penelitian yang mengambil lokasi di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ini menganalisis dengan cara melakukan interprestasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan pengalaman empiris. Unit analisis adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, dengan informan penelitian yaitu Walikota Medan, Sekretaris Kota Medan, Kabag Perekonomian, Pemko Medan, Badan Pengawas, Direksi dan Staf Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. PEMBAHASAN Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan atas dasar nirlaba, atau atas dasar mencari laba. Semua kegiatan yang dilakukan harus mengacu pada Visi dan Misi Kota Medan, termasuk semua peraturan dan perangkat daerah. Yang paling menentukan setiap kegiatan adalah bersifat efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan publik dan atau mencari profit. Ada beberapa kegiatan yang bisa dikelola secara komersial atau semi komersial, sehingga kegiatan ini bisa swadana atau bahkan mencetak laba. Kegiatan yang kedua ini umumnya dilakukan dalam bentuk perusahaan, tepatnya perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962, yang
3
Nasution, dkk., Strategi Peningkatan PAD…
modalnya, baik seluruhnya ataupun sebagian, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jika kita melihat perusahaan daerah yang ada di Kota Medan, terdapat tiga perusahaan daerah yang diatur dalam suatu peraturan daerah. Perusahaan tersebut yaitu Perusahaan Daerah Pasar, yang dalam tugas kesehariannya menyelenggarakan pasar untuk para pedagangpedagang yang ada di Kota Medan dan sekitarnya dan juga yang berasal dari luar Kota Medan. Penyelenggaraan pasar-pasar tradisional itu disediakan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi rakyat sekaligus diusahakan untuk mencari tambahan profit bagi penerimaan daerah. Kedua, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, yang membantu dan mengawasi aktivitas ekonomi rakyat dalam sektor penyediaan makanan, mengontrol peredaran jenis makanan yang berasal dari daging. Dan yang ketiga adalah Perusahaan Daerah Pembangunan, yaitu meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam bidang jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan. Dengan demikian, perusahaan yang ada di Kota Medan pada prinsipnya melakukan pelayanan publik namun tidak memberatkan secara teknis dalam penyelenggaraannya. Selain itu, perusahaan daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Memasuki Era Otonomi Daerah, sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2000, Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kota Medan sebagai Perusahaan Badan Hukum Milik Pemerintah Daerah Kota Medan dibidang pengelolaan pasar. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebelumnya adalah Dinas Pasar yang dialihkan menjadi Perusahaan Daerah melalui Tim Likuidasi Penilaian Aset Dinas Pasar. Hasil pekerjaan tim tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 sebagai dasar terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sejak tanggal 7 Juni 1993. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki beberapa Landasan Yuridis dalam menjalankan operasionalisasinya. Landasan Yuridis tersebut merupakan pedoman bagi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, sehingga seluruh kebijakan perusahaan yang dikeluarkan tetap berada dalam koridor peraturan, terutama untuk menggali potensi sumber pendapatan yang baru. Sebab, sebagai perusahaan dan BUMD,
4
Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan cenderung mencari laba yang sebesar-besarnya (provide oriented), namun tetap memperhatikan aspek sosial karena yang menjadi objek pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tidak hanya pasar itu sendiri, tetapi juga pedagang yang menjalankan usahanya di pasar tersebut, yang didominasi oleh pedangang ekonomi lemah serta memiliki tingkat pendidikan rendah dan pola pikir yang masih tergolong konvensional. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan saat ini dihadapkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah dan juga Era Perdagangan Bebas yang menyajikan berbagai tantangan dan serba kompetitif. Apalagi melihat perkembangan situasi politik nasional saat ini yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi/moneter secara global, yang juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat lapisan bawah karena meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi tersebut menuntut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus benar-benar melakukan persiapan, baik finansial maupun kelembagaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan Sosial Ekonomi, Sistem Manajemen Swastanisasi yang profesional, kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja dengan menerapkan sistem kerja yang solid yaitu Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi (KIS), dan sarana pasar yang mapan, sehingga PD Pasar Kota Medan mampu berdiri sebagai Perusahaan yang mandiri. Sumber pemasukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan terdiri dari: kontribusi tempat berjualan (kios/stand); kontribusi prasarana pasar (pelataran), kontribusi perizinan, kontribusi kebersihan pasar, royalti pengelola pihak ketiga dan pendapatan lain-lain. Sistem penagihan kontribusi tempat berjualan dengan sistem bulanan dan harian. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Pasar adalah suatu Perusahaan Badan Hukum Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Medan, yang melaksanakan kegiatan dibidang pengelolaan pasar. Dalam operasionalisasinya, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga berupaya melaksanakan pelayanan dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, turut serta membantu menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang di pasar, serta
Jurnal Studi Pembangunan, Oktober 2005, Volume 1, Nomor 1
menggali potensi pasar berupa ekspansi objek pengelolaan, intensifikasi pungutan dan diversifikasi usaha guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah tentunya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, tentunya banyak factor-factor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Medan secara umum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Medan, dapat berjalan dikarenakan dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah, bahwa daerah harus mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara optimal sebagai prioritas utama. Masalah kemampuan keuangan daerah merupakan masalah utama bagi banyak daerah-daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena luasnya kewenangan yang diemban oleh pemerintah daerah. Dan perwujudannya sangat tergantung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor/syarat yang perlu diperhatikan. Faktorfaktor tersebut adalah (Iglesias, 1976): 1. Sumber Daya. Termasuk manusia (seperti program personnel) dan juga bukan manusia (misalnya pendanaan, peralatan dan perlengkapan fisik, serta material lainnya). 2. Struktur. Mengetahui secara pasti peran dan hubungan organisasi secara seimbang dalam program yang relevan dan juga resep formal atau informal melalui kesepakatan yang dibuat. 3. Teknologi. Pada umumnya menunjukkan pentingnya pengetahuan dan prilaku untuk menjalankan organisasi dan secara lebih khusus untuk kewajiban pengetahuan dan pelatihan-pelatihan untuk pentingnya program tersebut. 4. Dukungan. Menunjukkan keseluruhan jarak pasti atau peran dan prilaku potensial dari individu atau kelompok-kelompok yang cenderung mempromosikan pencapaian tujuan organisasi secara pasti.
5. Kepemimpinan. Merupakan faktor dominan dalam pengertian kemampuan untuk merubah dan memodifikasi kritikan. Adapun faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan PAD melalui Perusahaan Daerah Pasar, antara lain sebagai berikut: a. Masalah Pembangunan (peremajaan) Pasar dan Potensi Antara lain Kurangnya dana yang tersedia, potensi pasar yang kurang baik, potensi pasar cukup strategis akan tetapi areal terbatas. Peluang dan upaya untuk memecahkan masalah-masalah diatas antara lain dengan melakukan renovasi atau peremajaan dengan dana sendiri, mencari dana dari luar atau mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu usaha perawatan dan rehabilitasi pasar sesuai dengan dana yang tersedia dengan pertimbangan skala prioritas teknis dan ekonomis juga dapat dilakukan. b. Masalah Keuangan dan Sumber Daya Manusia Pada umumnya realisasi penerimaan belum bisa tercapai 100%, rata-rata pertahun hanya dapat tercapai ±89%. Hal ini disebabkan beberapa factor yang antara lain Tingkat huni tempat usaha belum tercapai secara maksimum karena faktor strategis yang sangat rendah, adanya pusat-pusat perbelanjaan dengan eceran dalam skala besar dan tumbuhnya pasar-pasar liar serta pertumbuhan pedagang K5 yang cukup tinggi dan kompleks disekitar pasar, metode pencatatan dan pelaporan keuangan yang masih manual, kualitas SDM belum memadai, kondisi ekonomi yang semakin sulit, dan kurangnya tingkat kesadaran pedagang untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya. Adapun peluang dan upaya pemecahan masalah di atas antara lain dengan meningkatkan persaingan sehat ditingkat pelayanan dan harga tempat usaha, melakukan perawatan dan rehabilitasi pasar, serta meningkatkan pelayanan kebersihan dan ketertiban pasar. Mengadakan intensifikasi pungutan dan pengefektifan penagihan piutang. Melakukan upaya diversifikasi usaha dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dengan memanfaatkan lokasi pasar yang strategis tetapi kurang berfungsi. Meningkatkan potensi penerimaan royalti dengan melakukan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga.
5
Nasution, dkk., Strategi Peningkatan PAD…
Meningkatkan potensi penerimaan jasa dari prasarana pasar dengan memfungsikan atau mengadakan sarana yang memadai. Meningkatkan manajemen/organisasi yang didukung dengan penyusunan uraian jabatan (job description), analisis jabatan, analisis beban kerja, kepada suatu lembaga manajemen. Meningkatkan pemasaran tempat usaha (kios/stand) yang lokasinya kurang strategis. Melakukan penyempurnaan dalam sistem pencatatan data keuangan. Menerapkan prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dana perusahaan, sehingga dapat mencapai rentabilitas, profit margin dan asset turn over yang cukup baik. Meningkatkan pelayanan melalui pembinaan dan penyuluhan pedagang, pendidikan dan pelatihan untuk bidang yang mempunyai kaitan langsung dengan pengelolaan pasar. c. Masalah Ketertiban Secara khusus masalah penertiban pasar adalah merupakan masalah yang rumit dan kompleks, hal ini disebabkan beberapa factor antara lain kondisi ekonomi dan sosial yang semakin sulit menyebabkan kecenderungan mencari pekerjaan yang lebih mudah dan cepat sehingga pedegang K5 tumbuh dengan demikian cepat di sekitar pasar, sedangkan kondisi dan daya tampung pasar masih rendah dibandingkan pertumbuhan K5 tersebut. Adanya pungutanpungutan liar yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan dan peraturan. Kondisi tempat penampungan yang tidak tersedia ataupun kurang strategis sehingga minat pedagang K5 untuk pindah ke lokasi tersebut sangat kurang. Penataan lokasi parkir yang kurang baik, keterbatasan waktu dalam sosialisasi peraturan serta kesadaran atau ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang masih rendah. Upaya pemecahan masalah di bidang penertiban khususnya di pasar-pasar yang rawan pedagang K5, dapat dilakukan dengan beberapa Pendekatan (Approach) yaitu pertama melalui Pendekatan secara Persuasif yang sifatnya sementara, tetapi dapat dilakukan lebih cepat dan langsung, misalnya menertibkan pedagang K5 dari badan-badan jalan (protokol) sehingga kemacetan lalu lintas kendaraan dapat dihindari. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan adalah Pendekatan secara Konstruktif yaitu mengupayakan penyediaan lahan atau mengadakan perluasan pasar sehingga daya tam-
6
pung dapat disesuaikan dengan jumlah pedagang K5 yang berada di sekitar pasar. Pendekatan selanjutnya adalah secara Opportunity of Differential, yaitu memberikan kesempatan kepada pedagang K5 untuk menempati tempat usaha pada tempat-tempat yang kurang strategis dengan membedakan harga atau memberikan diskon/dispensasi. Perlu juga diadakan koordinasi yang terpadu (corporate) dengan aparat-aparat yang terkait, sehingga aparat-aparat tersebut dapat diharapkan lebih proaktif didalam melakukan tindakan penertiban, kebersihan dan keamanan pasar. d. Masalah Kebersihan Pada umumnya kebersihan pasar dapat dilaksanakan dengan baik dan dilakukan secara rutin. Namun demikian, di beberapa pasar masih terdapat tempat-tempat yang rawan sampah. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain Sarana pengangkutan sampah dan TPS yang kurang memadai serta pelayanan pengangkutan sampah dari pihak mitra usaha yang tidak tepat waktu ditambah adanya sampah kiriman dari penduduk sekitar pasar yang sulit di pantau dan di hindari menyebabkan sampah bertumpuk. Kondisi dan posisi pasar yang tidak di dukung oleh fasilitas/prasarana yang menguntungkan, serta kurangnya kesadaran pedagang untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Peluang dan upaya pemecahan masalah kebersihan ini dapat dilakukan dengan cara Melakukan koordinasi yang terpadu didalam hal pelayanan pengangkutan sampah pasar dan batasbatas pembuangan sampah, pelayanan sampah penduduk disekitar pasar, serta koordinasi kepada instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum) untuk memperbaiki jalan-jalan dan prasarana umum di sekitar pasar. Melakukan perawatan/renovasi pasar dan prasarana pasar sesuai dengan dana yang tersedia dengan mempertimbangkan skala prioritas. Memperbanyak tempat pembuangan sampah dan mengefektifkan tenaga pekerja kebersihan pasar secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun Strategi Pemerintah Kota Medan untuk Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dalam Rangka Meningkatkan PAD Kota Medan adalah sebagai berikut: (1) Merubah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar yang harus berorientasi pada dua hal yaitu
Jurnal Studi Pembangunan, Oktober 2005, Volume 1, Nomor 1
melakukan pelayanan publik sekaligus mendapatkan profit. (2) Perusahaan Daerah Pasar dapat melakukan networking sistem, yaitu menjalin bentukbentuk kerjasama dengan pihak ketiga dengan memakai konsep BTO, BOT atau KSO yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan Badan Pengawas. Sistem ini sangat memungkinkan mencari alternatif investasi lokal, nasional maupun internasional untuk membangun pasar yang baik dan nyaman serta mampu bersaing secara global. (3) Finansial, dalam hal kebijakan keuangan pembagian laba ke kas Pemerintah Kota Medan yang semula 55% (dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992) menjadi 50% (dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001), di mana 5% dialokasikan untuk pengembangan perusahaan. Audit laporan keuangan sudah diatur secara lebih detail melalui akuntan publik meskipun Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan masih memakai auditor dari BPKP. Dalam pengelolaan pasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnan, yang meliputi: (1) Meningkatkan citra pengelolaan pasar baik mengenai perawatan fisik bengunan, kebersihan, pelayanan dan sumber daya manusia, sehingga dapat bersaing dengan pihak pusat perbelanjaan dan pedagang eceran. (2) Melakukan upaya yang mengarah pada penyehatan keuangan perusahaan dengan berpedoman pada prinsip hasil guna dan daya guna atas penggunaan dana. (3) Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia dan pembenahan organisasi terutama dalam pembuatan Uraian Jabatan, Persyaratan Jabatan dan Analisis Jabatan, sehingga Sumber Daya Manusia dapat menjadi pemasaran yang interaktif, responsif dan empati dalam pelayanan kepada masyarakat (pedagang). Dan juga perlu dipikirkan bentuk rasionalisasi karyawan agar efektif dan efisien. (4) Perlu dilakukan koordinasi yang terpadu dengan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam penanganan masalah ketertiban pedagang K5 dan masalah ketertiban lalulintas jalan disekitar pasar.
(5) Koordinasi yang terpadu dan sinkron juga perlu dilakukan dengan pihak yang melayani pengangkutan sampah pasar (PD. Kebersihan) dan kelurahan dalam penanganan masalah sampah pasar. (6) Selain itu, perlu dilakukan intensifikasi pemungutan dan diversifikasi usaha, yang tidak menyimpang dari ketentuan. Mencari sumber dana yang murah untuk pembelian lahan dan pembangunan pasar kepada pihak luar perusahaan atau melalui kerjasama pihak ketiga. (7) Bantuan dana dari APBD Pemerintah Daerah Kota Medan diperlukan untuk investasi pembangunan pasar. (8) Perlu mengadakan standarisasi proses pelaksanaan jasa pasar di seluruh organisasi (dinas) pasar diseluruh Indonesia, karena hal ini merupakan suatu langkah kearah kontrol kwalitas jasa pengelolaan pasar. KESIMPULAN Penerapan Otonomi Daerah memiliki konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan baik dari aspek administrarif, politik, termasuk juga keuangan daerah. Situasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah malakukan penyesuaian pada perangkat-perangkat daerah. Dalam penelitian ini misalnya, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah satu dari beberapa perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan yang mengatur pengelolaan pasar-pasar tradisioal serta memiliki fungsi sosial dan bisnis. Dalam pengelolaannya, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga banyak mengalami perubahan dalam struktur organisasi serta pengaturan Keuangan dan Sumber Daya Manusia sejak penerapan otonomi daerah tersebut. Namun, dalam proses perjalanan penyesuaian tersebut masih banyak terdapat kendala-kendala yang cukup berarti untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan baik melalui renstra dan aturan main lainnya yang sudah ditetapkan. Dari hasil analisis data temuan atas faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Perusahaan Daerah Pasar dan strategi peningkatan kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Beberapa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan PAD melalui Perusahaan Daerah
7
Nasution, dkk., Strategi Peningkatan PAD…
Pasar adalah pertama, Masalah Pembangunan (peremajaan) pasar berikut potensinya tidak terlaksana dengan baik. Kedua, masalah keuangan dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, masalah ketertiban, secara khusus masalah penertiban pasar adalah merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Keempat, adalah masalah kebersihan diantaranya menyangkut tentang sarana pengangkutan sampah dan TPS yang kurang memadai. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan strategi dalam meningkatkan PAD melalui Perusahaan Daerah Pasar. Diantara upaya tersebut adalah pertama, merubah peraturan daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan secara subtantif dalam peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001. Perubahan tersebut membawa dampak Positif bagi perkembangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Strategi kedua adalah dengan menggunakan analisis SWOT yaitu memanfaatkan kekuatan dan mengisi peluang yaitu dengan cara-cara menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, suplier dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan program ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh para pedagangdalam dunia perdagangan dan industri yang memiliki multiplier effect tinggi, baik bagi peningkatan jumlah pedagang yang berjualan maupun bagi sektor lainnya seperti transportasi dan produk para pengrajin di daerah. Salah satu upaya lainnya yang cukup strategis adalah strategi pengendalian tarif pembelian dan pengelolaan sehingga persaingan antar pasar-pasar modern dan tradisional lainnya di Kota Medan dapat berlangsung secara sehat dan fair, dan hal ini dapat dilakukan melalui wadah para pedagang yang dikoordinir oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai institusi yang berkompeten. Strategi ketiga adalah memanfaatkan kekuatan dan mengatasi ancaman yaitu upaya menyediakan semua kebutuhan pedagang dan pengunjung, sesuai dengan posisi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai institusi yang menyediakan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individual melalui fasilitas publik (tempat tunggu, parkir, cafe, termasuk business centre) bagi keperluan penunjang aktivitas bisnis pelanggan selama berada di lingkungan pasar.
8
Menyelenggarakan pula jasa pelayanan seperti front office atau customer service yang memberikan informasi bagi pelanggan yang membutuhkan. Strategi keempat adalah mengatasi kelemahan dan mengisi peluang dengan cara membuka kesempatan kerjasama dengan pihak ketiga atau stakeholder lainnya dalam bidang pemasaran atau pemakaian jasa kios/stand dilakukan secara terpadu. Bentuk kerjasama ini terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan event peningkatan kualitas produk atau barang dagangan dan pesta budaya yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah daerah maupun oleh sponsor manapun. Yang terakhir dilakukan adalah strategi mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman dengan cara-cara strategi memberikan keleluasaan staf atau karyawan dalam berinovasi atau mengembangkan kreativitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pasar secara keseluruhan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada para pelanggan (pedagang dan pengunjung), karena karyawan inilah yang lebih mampu mengenal apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sebagai konsekuensi interaksi timbal balik antara karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan pelanggannya. Kreatifitas inipun termasuk dalam hal penataan kios/stand maupun peralatan pasar lainnya demi peningkatan kepuasan pelanggan secara optimal.
SARAN Dalam pengelolaan pasar PD. Pasar Kota Medan masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang meliputi: 1. Meningkatkan citra pengelolaan pasar baik mengenai perawatan fisik bengunan, kebersihan, pelayanan dan sumber daya manusia, sehingga dapat bersaing dengan pihak pusat perbelanjaan dan pedagang eceran. 2. Melakukan upaya yang mengarah pada penyehatan keuangan perusahaan dengan berpedoman pada prinsip hasil guna dan daya guna atas penggunaan dana. 3. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dan pembenaan organisasi terutama dalam pembuatan uraian jabatan, persyaratan jabatan dan analisis jabatan, sehingga sumber daya manusia dapat menjadi pemasaran yang
Jurnal Studi Pembangunan, Oktober 2005, Volume 1, Nomor 1
interaktif, responsif dan empati dalam pelayanan masyarakat (pedagang). 4. Perlu dilakukan koordinasi yang terpadu dengan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam penanganan masalah ketertiban pedagang K5 dan masalah ketertiban lalulintas jalan disekitar pasar. 5. Perlu dilakukan koordinasi yang terpadu dan singkron dengan pihak yang melayani pengangkutan sampah pasar (PD Kebersihan) dan kelurahan dalam penanganan masalah sampah pasar. 6. Perlu dilakukan intensifikasi pemungutan dan diversifikasi usaha, yang tidak menyimpang dari ketentuan.
7. Mencari sumber dana yang murah untuk pembelian lahan dan pembangunan pasar kepada pihak luar perusahaan atau melalui kerjasama pihak ketiga. 8. Perlu bantuan dana dari APBD Pemerintah Daerah Kota Medan untuk investasi pembangunan pasar. 9. Perlu mengadakan standarisasi proses pelaksanaan jasa pasar di seluruh organisasi (dinas) pasar di seluruh Indonesia, karena hal ini merupakan suatu langkah kearah kontrol kualitas jasa pengelolaan pasar.
9
Nasution, dkk., Strategi Peningkatan PAD…
DAFTAR PUSTAKA
Davey, KJ. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia, Terjemahan Amanullah. Jakarta, UIPress. Iglesias, Gabriel, U. 1976. Implementation: The Problem of Achieving Result. Manila, EROPA. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Harian Kompas, Kamis, 11 Agustus 2000.
10
