SUPLEMEN 2 SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

SUPLEMEN 2

Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

i

KATA PENGANTAR SUPLEMEN 2


Pengarah: Menteri Kelautan dan Perikanan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penanggung Jawab: Agus Dermawan – Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Penyusun: Syamsul Bahri Lubis Suraji Nilfa Rasyid M. Saefudin Dyah Retno Wulandari Ririn Widiastutik Tendy Kuhaja Asri S. Kenyo H Muschan Ashari Antung R. Jannah Ahmad Sofiullah Yusuf Arief Afandi M. Khazali Agdalena

B

uku ini disusun untuk menjelaskan aspek kelembagaan kawasan konservasi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/ KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evauasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Panduan Penyusunan ini merupakan bagian dari seri panduan suplemen E-KKP3K yang terdiri atas: Panduan Identifikasi, Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Panduan Kelembagaan, Panduan Sarana dan Prasarana, Panduan Pendanaan, Panduan Penetapan, Panduan Penataan Batas; Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan Panduan Monitoring Sosial Budaya dan Ekonomi. Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanallahuwata’ala atas terselesaikannya penyusunan panduan ini. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu penyusunan, pembahasan hingga terselesaikannya buku panduan ini terutama kepada LSM mitra yang tergabung dalam konsorsium Marine Protected Area Governance (CI, CTC, TNC, WCS , WWF) serta pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 2014 Tim Penyusun,

Dipersilahkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan mencantumkan sumber sitasi. ©2014 Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lantai 10 Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax: (021) 3522045, Surel: [email protected] Situs resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id ii



iii

Daftar Isi

1. Pendahuluan...............................................................................................................................

1

8. Lampiran 3 ..................................................................................................................................... 80

1.1 Latar Belakang.............................................................................................................................

1

1.2 Tujuan.............................................................................................................................................

1

Struktur Organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Bkkpn) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 23/ Men/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan

2. Unit Organisasi Pengelola dan Sdm.......................................................................

3

2.1 Pengertian....................................................................................................................................

3

2.2 Uraian Rinci..................................................................................................................................

5

2.2.1 Kuning.................................................................................................................................

5

Konservasi Perairan Nasional 9. Lampiran 4 ..................................................................................................................................... 81

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 23/

2.2.2 Hijau..................................................................................................................................... 13

Men/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan

2.2.3 Biru........................................................................................................................................ 17 3. Contoh Struktur Satuan Unit Organisasi Pengelola............................. 20 3.1 Bidang/Seksi................................................................................................................................ 20

Struktur Organisasi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Lkkpn) Berdasarkan

Konservasi Perairan Nasional 10. Lampiran 5 ..................................................................................................................................... 82

Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Teknis Kawasan Konservasi Laut Pada Dinas Kelautan Perikanan Peternakan

3.2 Unit pelaksana teknis............................................................................................................... 22

Dan Kehutanan Kota Batam

3.3 Badan layanan Umum Daerah (Blud) Uptdkkpd.......................................................... 22

11. Lampiran 6 ..................................................................................................................................... 91 4. Penutup ........................................................................................................................................... 27

Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts,72/Bkd-Pk/Iv2011 Tentang Pengangkatan Kepala Dan Kepala Sub Bagian Unit Pengelola Teknis Di Lingkungan Kota Batam

5. Daftar Pustaka ......................................................................................................................... 28 Daftar Tabel 6. Lampiran 1 ..................................................................................................................................... 29

Tabel 1 Uraian Untuk Peringkat 2 (Level Kuning)...................................................................

Contoh Keputusan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan,

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Tabel 2 Uraian Untuk Peringkat 3 (Level Hijau)....................................................................... 14

7. Lampiran 2 ..................................................................................................................................... 68 Contoh Peraturan/Keputusan Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Perairan,

6

Tabel 3 Uraian Untuk Peringkat 4 (Level Biru)......................................................................... 17 Tabel 4 Jenis Dan Tingkat Kompetensi Personil..................................................................... 19

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

iv



v

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Pedoman Teknis E-KKP3K), disusun dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan pedoman untuk (1) mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi, (2) mengembangkan sebuah kawasan konservasi disesuaikan dengan konteks ekologi, sosial-ekonomi dan politik dimana kawasan tersebut didirikan, ketersediaan sumberdaya manusia dan kapasitas teknisnya, serta dana. Oleh karenanya, dengan mengacu pada Pedoman Teknis E-KKP3K, dapat dilakukan perencanaan bagi semua kegiatan yang perlu dilakukan agar arah pengembangan kawasan konservasi sesuai dengan yang diharapkan sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan. Sebuah kawasan konservasi, setelah dicadangkan oleh pemerintah harus membangun perangkat pengelolaan diantaranya adalah unit organisasi pengelola berikut sumberdaya manusianya (SDM). Dengan dibentuknya unit organisasi pengelola beserta SDM, maka terdapat pengelola kawasan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan. Panduan ini merupakan suplemen atau pelengkap dari Pedoman Teknis E-KKP3K dan sebagai bagian dari satu seri panduan yang dikembangkan dalam konteks pengelolaan dan tata-kelola sebuah kawasan konservasi. 1.2. Tujuan Tujuan penyusunan suplemen panduan kelembagaan ini adalah: 1. Memberikan penjelasan dan uraian yang lebih lengkap terkait pertanyaanpertanyaan aspek kelembagaan pengelolaan dalam Pedoman Teknis E-KKP3K. 2. Memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih lengkap dalam penyusunan unit organisasi pengelola dan SDM guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.

vi



1

2. UNIT ORGANISASI PENGELOLA DAN SDM

2.1. Pengertian Unit organisasi pengelola dan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek tata kelola penting dalam kegiatan pengelolaan kawasan yang menentukan efektifitas penyelenggaraan pengelolaan KKP3K. Dalam PP 60 Tahun 2007, Pasal 15, menyebutkan KKP yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan demikian maka unit organisasi pengelola KKP3K merupakan perangkat dari pemerintah atau pemerintah daerah, bukan pihak lain. Secara umum, unit organisasi pengelola diartikan sebagai lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan KKP3K. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, unit organisasi pengelola dapat bermitra dengan stakeholders dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan yang efektif. SDM diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Berikut adalah uraian mengenai kelembagaan (unit organisasi pengelola dan SDM) pengelolaan kawasan konservasi dalam diagram alur:

2



3

8  Kemitraan dengan pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif  Kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan  Jml SDM pada unit Organisasi pengelola sesuai dgn fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sda, sosekbud)  Kualifikasi minimum SDM telah mengikuti 2 kompetensi minimum (berikut perencanaan, monev, pengawasan, penelitian, monitoring sda, sosekbud)  Telah menginisiasi kemitraan dgn pemangku kepentingan

2.2. Uraian Rinci Pembentukan unit organisasi pengelola dan SDM kawasan konservasi pada hakikatnya baru dimulai pada tingkat kawasan konservasi didirikan (kuning). Pada tingkat ini petugas pengelola ditunjuk setelah sebuah KKP3K dicadangkan untuk mempersiapkan pengelolaan kawasan sebagai mandat dari pencandangan KKP3K. Selanjutnya dibentuk unit organisasi pengelola dan SDM-nya yang dikembangkan sampai pada tingkat kawasan konservasi dikelola minimum (hijau) dan dikelola optimum (Biru). 2.2.1. KUNING Unit organisasi pengelola dan SDM untuk pengelolaan kawasan konservasi di peringkat kuning pada Pedoman Teknis E-KKP3K disajikan pada tabel berikut.

 Sudah ada organisasi pengelola  Organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK  Jumlah SDM pengelola di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi  SDM pengelola telah megikuti pelatihan dasar konservasi

Belum ada organisasi pengelola

Kawasan Diinisiasi

Ada organisasi pengelola

Kawasan Didirikan

Organisasi pengelola minimum

Kawasan Dikelola Minimum

Organisasi Pengelola optimum

Kawasan dikelola Optimum

Organisasi Pengelola mandiri dan berkelanjutan

Kawasan Mandiri

4

Berikut adalah prinsip dasar pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi: 1. Kawasan konservasi dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Setiap kawasan konservasi wajib memiliki satuan unit organisasi pengelola sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Daerah sesuai kewenangan dalam ketentuan peraturan yang berlaku; 4. Jumlah SDM, kualifikasi dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



5

Tabel 1 Uraian untuk Peringkat 2 (Level Kuning) Jawaban Kriteria

No.

Pertanyaan Ya

4: Unit Organisasi Pengelola dan SDM

Penjelasan

K9

Apakah sudah ada petugas pengelola kawasan konservasi?

Dokumen Struktur organisasi dan/ atau uraian TUPOKSI.

Terdapat orang/ perorangan atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kawasan. Misal: tanggung-jawab pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian TUPOKSI Seksi Pengawasan Pesisir dan Pulaupulau Kecil.

K10

Apakah unit organisasi pengelola memiliki SDM yang ditetapkan dengan SK?

l SK Kepala Daerah/ Menteri/ Kepala Unit Organisasi. l Dokumen Struktur organisasi dan/ atau uraian TUPOKSI.

Terdapat orang/ perorangan atau organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

K11

Apakah jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi?

l Dokumen Struktur organisasi dan/ atau uraian TUPOKSI. l Dokumen Profil SDM Pengelola.

Tersedianya jumlah orang sesuai kebutuhan TUPOKSI organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum.

Apakah SDM pengelola telah mengikuti pelatihan dasar konservasi?

Laporan pelatihan Setidaknya telah atau sertifikat atau mengikuti 1 (satu) jenis pelatihan dasar bukti lain. sesuai TUPOKSI, misalnya: MPA 101, Pelatihan Konservasi Sumberdaya Ikan, Pelatihan penyelaman dan monitoring, dll.

K12

6

Alat Verifikasi Tidak


K9: Petugas pengelola kawasan konservasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada saat sebuah kawasan konservasi dicadangkan melalui surat keputusan menteri atau surat keputusan gubernur/ bupati (Contoh Keputusan tentang Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana Lampiran 1), terdapat butir-butir ketentuan untuk ditindaklanjuti antara lain penyiapan/ penunjukan unit organisasi pengelola atau dinas terkait urusan kelautan dan perikanan di propinsi atau kabupaten untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Tindak lanjut yang diperlukan misalnya: melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan mensosialisasikan pencadangan kawasan, menyiapkan unit organisasi pengelola, menyusun rencana pengelolaan dan zonasi, dan lainnya. Untuk memenuhi kriteria EKKP3K secara penuh sebagaimana dimaksud pada pertanyaan poin K9, kawasan konservasi minimal harus memiliki Dokumen Legal Struktur organisasi dan/atau uraian TUPOKSI. Artinya, kepala daerah diharuskan telah menunjuk susunan personel penanggungjawab teknis pengelolaan kawasan. Susunan personel pada level ini masih bersifat umum misalnya hanya berupa dokumen struktur organisasi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di daerah tanpa merujuk secara spesifik siapa personel/individu pengelola kawasan (misalnya hanya menunjuk jabatan tertentu). Dokumen semacam ini dapat berupa keputusan kepala daerah atau peraturan mengenai organisasi dan tata laksana pemerintah daerah yang merujuk tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam hal kawasan konservasi merupakan KKPN maka dokumen struktur organisasi dimaksud adalah berupa penunjukan pengelola kawasan yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. K10: Unit organisasi pengelola memiliki SDM dengan SK Untuk memenuhi kriteria kelembagaan sebagaimana pertanyaan pada K10, maka kawasan konservasi harus sudah memiliki personil atau organisasi yang ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan resmi kepala daerah/menteri. Misalnya penunjukan ‘nama’ dan ‘jabatan’ si A sebagai Kepala Pengelola Kawasan oleh Bupati/Walikota. Dalam konteks kawasan konservasi dikelola oleh pemerintah pusat maka diperlukan data dukung berupa dokumen penunjukan pengelola yang ditandatangani oleh Menteri. Misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki sejumlah kawasan konservasi yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang ditetapkan melalui peraturan menteri. UPT KKPN ini merupakan unit organisasi pengelola kawasan yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri


7

Kelautan dan Perikanan No.23 Tahun 2008. Peraturan menteri ini menyebutkan nama UPT, tugas pokok dan fungsi, lokasi, satuan kerja dan wilayah kerja. UPT KKPN terdiri dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN) dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN). Dalam peraturan menteri tersebut, Balai KKPN mengelola delapan KKPN dengan wilayah kerja Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, sedangkan Loka KKPN mengelola dua KKP dengan wilayah kerja Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, DI Nanggroe Aceh Darusalam, Kepulauan Riau, Riau, Jawa Barat, Banten, Daerah Kuhusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bali. Tugas kedua UPT ini adalah melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturanperaturan menteri ini dapat dijadikan contoh dalam penyusunan kelembagaan pengelola kawasan konservasi di daerah. Mengacu pada Pedoman Teknis Penyiapan Kelembagaan KKP di Daerah, unit organisasi pengelola KKP3KD dapat berada pada Bidang, Seksi atau UPTD. Pada PP No. 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa dinas terdiri dari satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak tiga seksi (pasal 29, ayat 1). Selain itu disebutkan bahwa dinas daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Bidang atau Seksi pada dinas yang membidangi kelautan dapat secara spesifik dibentuk menjadi unit organisasi pengelola KKP3KD dengan nomenklatur Bidang/Seksi KKP3KD, atau Bidang/Seksi yang sudah ada, seperti Bidang Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau Seksi Konservasi, memiliki tugas pokok diantaranya sebagai pengelola KKP3KD. Selain itu bupati dengan persetujuan DPRD dapat membentuk UPTD yang khusus sebagai unit organisasi pengelola KKP3D. Penambahan tugas pokok Bidang/Seksi yang ada sebagai pengelola KKP3KD atau membentuk Bidang/Seksi KKP3KD atau UPTD-KKP3KD tergantung dari kondisi masing-masing pemerintah daerah, luasan kawasan konservasi yang dikelola dan tujuan pengelolaan (Lampiran 5). Dalam pembentukan unit organisasi pengelola baik pada Bidang, Seksi atau UPTD harus diikuti dengan penempatan SDM atau personel yang ditunjuk melalui SK Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam SK ini menunjuk nama, jabatan dan tugas-tugas sebagai pengelola kawasan konservasi (Lampiran 6). Dalam rangka pengelolaan KKP3K yang efektif diperlukan unit organisasi pengelola dengan bentuk yang tepat dan SDM yang profesional dan bertanggungjawab. SDM pada unit organisasi pengelola dapat dibedakan atas dua bentuk, yakni (1) Jabatan Struktural

8


dan (2) Jabatan Fungsional. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin satu satuan organisasi negara. Jabatan struktural terbagi atas 4 tingkatan atau Eselon, yang Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Pada umumnya pegawai yang akan dipromosikan pada satu jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan harus memenuhi persyaratan pendidikan, jenjang kepangkatan yang ditetapkan dan prestasi kerja serta persyaratan objektif lainya yang baik sehingga setelah dipromosikan pada satu jabatan yang lebih tinggi akan terjadi peningkatan kinerja. Pengangkatan dalam jabatan struktural diatur melalui PP No.100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Dengan demikian penempatan PNS yang menduduki jabatan struktural pada unit organisasi pengelola KKP3K disesuaikan dengan struktur unit organisasi pengelola dan kompetensi keahlian yang terkait dengan ilmu pengetahuan dibidang kelautan dan konservasi. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional dibagi dalam dua kategori yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyarakatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibadang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni, untuk pemecahan masalah, pemberian pengajaran dengan cara yang sistematik. Persyaratan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian adalah: 1) Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah randahnya berijasah Sarjana (Strata 1) 2) Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan. 3) Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. Jabatan Fungsional keahlian dibagi dalam empat jenjang jabatan yaitu: 1) Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mengsyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, Golongan IV /d sampai dengan Pembina Utama, golongan IV / e. 2) Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional


9

tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 3) Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 4) Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikas profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. Jabatan fungsional keterampilan pelaksanaan tugasnya adalah: 1) Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan /atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3). 2) Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penetapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi. 3) Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. Jabatan fungsional keterampilan dibagi menjadi empat jenjang jabatan, yaitu: 1) Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 2) Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

10


3) Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d 4) Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a. K11: Jumlah SDM unit organisasi pengelola memadai menjalankan organisasi Pada level ini diharapkan jumlah personel yang ada telah sesuai kebutuhan TUPOKSI organisasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan minimum. Dengan kata lain pada tingkatan ini, SDM pada unit organisasi pengelola baru terbatas untuk menjalankan operasional rutin organisasi. Jumlah personel pada level ini hanya memadai untuk menjalankan operasional administrasi perkantoran, misalnya hanya berjumlah sedikitnya 5 personil. Kompetensi pada tingkat untuk menjalankan organisasi ini misalnya terdiri dari: 1. Keuangan dan asset 2. Sumber daya manusia 3. Infrastruktur Ketiga kompetensi diatas dapat merujuk pada Peta Kompetensi yang dibuat oleh Puslat-KP. Kompetensi keuangan dan asset merujuk pada tujuan fungsi 2, kompetensi sumber daya manusia merujuk pada tujuan fungsi 3, dan kompetensi infrastruktur merujuk tujuan fungsi 14. Ketiga kompetensi diatas sudah tersedia karena terkait dengan aspek kelembagaan pada setiap organisasi, termasuk unit organisasi pengelola KKP3K. K12: SDM unit organisasi pengelola mengikuti pelatihan dasar konservasi Kompetensi SDM pengelola kawasan perlu dibangun untuk disesuaikan dengan kebutuhan suatu jabatan. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan pada prinsipnya berfungsi untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan mengisi kesenjangan (gap) di antara kemampuan yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan. Peningkatan kapasitas SDM unit organisasi pengelola dilakukan terutama melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Tujuan dari diklat umumnya adalah untuk meningkatkan semangat pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan serta profesionalisme dalam pengelolaan KKP3K. Diklat yang dikembangkan bagi PNS selama ini ada dua macam, yaitu Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Diklat Dalam Jabatan merupakan


11

suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. Diklat ini dibagi menjadi: 1. Diklat Kepemimpinan, yang bertujuan mencapai persyaratan kompentensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 2. Diklat Fungsional, yang bertujuan mencapai persyaratan kompentensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing masing. Jenis dan jenjang diklatnya untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan yang bersangkutan. 3. Diklat Teknis, yang bertujuan memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi bersangkutan dan pengetahuan yang berkenaan dengan bidang pelayanan teknis yang bersifat umum administrasi dan manajemen yang keberadaanya menunjang tugas pokok. Diklat dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompentensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat ini dilaksanakan berjenjang yang ditetapkan oleh instansi bersangkutan. Diklat fungsional dan teknis penting bagi SDM unit organisasi pengelola untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan KKP3K. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 9 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan/KKP (juga berlaku di KKP3K), maka standar kompetensi dasar atau minimum yang harus dimiliki seorang pengelola kawasan konservasi adalah perencanaan pengelolaan kawasan konservasi. SKK ini merupakan gabungan dua usulan SKK, yaitu SKK Dasar-dasar Pengelolaan KKP3K dan SKK Perencanaan Pengelolaan KKP3K yang digabungkan menjadi satu SKK yang kemudian berjudul SKK Perencanaan Pengelolaan KKP3K. Tujuan SK3 Perencanaan Pengelolaan KKP3K adalah penyiapan kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi bagi SDM pengelola kawasan konservasi perairan, dan acuan program pelatihan beserta perangkat pendukungnya (kurikulum, modul, materi, tata penyelenggaraan, sarana, dan ketenagaan), serta acuan dalam pengusulan penetapan jabatan fungsional pengelola KKP3K. SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ini terdiri atas dua komponen besar, yaitu unit-unit kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap personil pada unit organisasi pengelola dan unit-unit kompetensi terkait teknis penyusunan dokumen rencana pengelolaan. Komponen pertama terdiri atas 6 (enam) unit kompetensi, yaitu: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan; 2. Beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut; 3. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan;

12


4. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konsevasi perairan; 5. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan; dan 6. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan. Unit kompetensi Nomor 1 dan 2 merupakan kompetensi yang sangat mendasar (prinsip) karena mencakup pengetahuan tentang karakteristik sumber daya ikan dan lingkungan dan perspektif serta sikap yang dibutuhkan jika pemanfaatannya diharapkan berkelanjutan. Unit kompetensi Nomor 3 dan 4 merupakan kompetensi dasar untuk menangani perilaku masyarakat karena pengelolaan KKP3K pada prinsipnya adalah mengelola faktor manusia. Unit kompetensi Nomor 5 dan 6 merupakan kompetensi dasar untuk mengendalikan dua jenis kegiatan yang paling populer terjadi di KKP3K. Komponen kedua terdiri atas 6 unit kompetensi lain, yaitu: 1. Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan; 2. Merumuskan masalah yang akan ditangani; 3. Menyusun strategi pengelolaan; 4. Membuat konsep rencana pemantauan Kawasan Konservasi Perairan; 5. Membuat konsep rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif; dan 6. Membuat draft dokumen rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Mengacu pada SK3 ini, pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh petugas pengelola kawasan konservasi atau SDM pada unit organisasi pengelola adalah: 1. Dasar-dasar pengelolaan KKP3K (dikenal dengan nama MPA-101) 2. Perencanaan pengelolaan KKP3K (dikenal dengan nama MPA Management Planning) 3. Perencanaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di KKP (dikenal dengan nama Sustainable Fisheries Management in MPA). Pelatihan-pelatihan tersebut adalah pelatihan berbasis kompetensi yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan BPSDM-KP. Untuk memenuhi kriteria pertanyaan K12, SDM pada unit organisasi pengelola harus memiliki kompetensi minimum/dasar pengelolaan KKP3K yang diperoleh dari pelatihan terkait konservasi yang bersertifikat (misalnya: melalui satu atau beberapa pelatihan diatas). 2.2.2. HIJAU Kriteria Unit organisasi pengelola dan SDM untuk pengelolaan kawasan konservasi di peringkat hijau pada Perdoman Teknis E-KKP3K disajikan pada tabel berikut.


13

Tabel 2 Uraian untuk Peringkat 3 (level hijau) Jawaban Kriteria

No.

Pertanyaan

Alat Verifikasi Ya

4: Unit organisasi pengelola dan SDM

Penjelasan

Tidak

H20

Apakah jumlah SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan (pengawasan, monitoring sumberdaya, sosekbud)?

Dokumen dan/ atau laporan terkait dengan fungsi SDM pengelolaan.

Cukup jelas

H21

Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola memiliki minimal 2 (dua) kompetensi pengelolaan yang dibutuhkan berikut (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud)?

Sertifikat/ijazah yang sesuai kompetensi.

Cukup jelas

Apakah unit organisasi pengelola sudah menginisiasi kemitraan dengan pemangku kepentingan?

Laporan kegiatan komunikasi antar-pemangku kepentingan.

H22

Cukup jelas

H20: Jumlah SDM unit organisasi pengelola sesuai dengan fungsi pengelolaan Semakin meningkatnya tingkatan dan upaya pengelolaan kawasan konservasi, dibutuhkan sejumlah SDM pada unit organisasi pengelola untuk melaksanakan pengelolaan tersebut. Penyelenggaraan pengelolaan KKP3K pada tingkat ini memerlukan input berupa SDM yang kompeten. Jumlah dan kompetensi SDM pada unit organisasi pengelola dapat bertambah/ berkembang atau tetap. Apabila kondisi pemerintah atau pemerintah daerah memungkinkan untuk penambahan pegawai pada UPT KKPN atau Bidang/Seksi/UPTD, maka jumlah SDM pada unit organisasi pengelola dapat ditambah sesuai kebutuhan. Namun

14


apabila kondisi pemerintah atau terutama pemerintah daerah tidak memungkinkan untuk penambahan pegawai pada Bidang/Seksi ataupun pembentukan UPTD, maka tugas-tugas pengelolaan kawasan dapat dilaksanakan oleh Bidang/Seksi lain pada dinas yang sama atau bahkan dilaksanakan oleh dinas lain yang masih terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Sebagai contoh, tugas pengawasan kawasan dapat dilaksanakan oleh PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus (Polsus) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau Satker PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Bidang Kelautan dan Pesisir, tugas pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, tugas pemberdayaan masyarakat dalam dan sekitar kawasan dapat dilaksankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan tugas-tugas lainnya. Meski demikian, untuk memenuhi kriteria pertanyaan H20 ini tetap diperlukan data dukung berupa dokumen yang menunjukan bahwa fungsi-fungsi pokok pengelolaan kawasan (fungsi pengawasan, fungsi monitoring sumberdaya dan fungsi sosekbud) dapat dilaksanakan meskipun dengan personil yang belum memenuhi kualifikasi yang baik. Jumlah personil pada tahapan ini lebih banyak ketimbang di level kuning karena fungsifungsi pokok pengelolaan kawasan tersebut di atas telah dilaksanakan (misalnya jumlah personil sudah mencapai 10 orang). H21: Kualifikasi SDM unit organisasi pengelola memiliki minimal 2 (dua) kompetensi pengelolaan Pada tingkatan ini, ada 2 (dua) kompetensi pengelolaan yang disyaratkan dari beberapa fungsi pengelolaan berikut: perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud. Terkait kompetensi ini, pelatihan-pelatihan yang perlu diikuti oleh SDM pada unit organisasi pengelola antara lain adalah: 1. Monitoring kondisi biofisik KKP3K. 2. Monitoring kondisi sosial-ekonomi KKP3K. 3. Teknik pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KKP3K. 4. Penegakan hukum di dalam KKP3K. 5. Pengelolaan perikanan berkelanjutan di dalam KKP3K. 6. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan di dalam KKP3K. H22: Unit organisasi pengelola menginisiasi kemitraan dengan pemangku kepentingan Pengembangan kelembagaan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, keefektifan dan responsibility kinerja organisasi baik pemerintah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yakni:


15

1. Pendekatan struktural, model ini biasanya mengutamakan peran instansi pemerintah yang berwenang atau instansi yang dibentuk untuk mengelola suatu kegiatan, seperti direktorat jenderal, direktorat, dinas, balai dan lainnya. 2. Pendekatan Non Struktural, bersifat subjektif menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mempunyai kekuasaan berinisiatif dan berbuat untuk kekuasannya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya. Berdasarkan dua pendekatan diatas dengan kelebihan dan kekurangnnya, saat ini banyak dikembangkan gabungan kedua pendekatan tersebut dalam pengelolaan kawasan konservasi, yaitu pendekatan kemitraan. Pendekatan kemitraan merupakan kerjasama pemerintah dengan para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi. Melalui pendekatan kemitraan diharapkan terjadi efisiensi untuk mencapai pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Dalam pengelolaan KKP3K, unit organisasi pengelola dapat melibatkan pemangku kepentingan melalui kemitraan (PP 60 Tahun 2007, pasal 18, ayat 1). Bentuk kemitraan tersebut terdiri dari: 1. Perjanjian Kerjasama 2. Perjanjian Kemitraan Perjanjian kerjasama merupakan bentuk kerjasama kemitraan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah/pemerintah daerah dengan mitra. Mitra dalam bentuk kerjasama ini adalah lembaga berbadan hukum. Perjanjian kemitraan merupakan bentuk kerjasama kemitraan sesuai dengan kebiasaan yang diterima secara umum antara Pemerintah/pemerintah daerah dengan mitra. Perjanjian kemitraan ini tidak didasarkan pada Kesepakatn Bersama dan Perkanjian Bersama. Mitra dalam bentuk ini adalah kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, dan/atau LSM local. Tahapan pembentukan kemitraan terdiri dari: 1. Inisiasi 2. Perjanjian 3. Pelaksanaan; dan 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Inisiasi kemitraan dapat berasal dari satu atau beberapa pihak. Dalam inisiasi ini disampaikan usulan Program Kemitraan yang didasarkan pada rencana pengelolaan dan zonasi KKP3K untuk ditelaah pihak yang akan bermitra. Usulan program kemitraan terdiri dari uraian tugas para pihak, tata waktu pelaksanaan dan kebutuhan pembiayaan. Apabila usulan ini disepakati, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kemitraan. Untuk memenuhi persyaratan pertanyaan ini, dibutuhkan data dukung antara lain surat usulan inisiatif kemitraan, minutes meeting pertemuan inisiasi kemitraan dengan para pihak, dan sebagainya.

16


2.2.3. BIRU Aspek Kelembagaan untuk pengelolaan kawasan konservasi di peringkat biru pada Pedoman Teknis E-KKP3K disajikan pada tabel berikut. Tabel 3 Uraian untuk Peringkat 4 (level biru) Jawaban Kriteria

No.

Pertanyaan

Alat Verifikasi Ya

5: Unit organisasi pengelola dan SDM

B41

Apakah kualifikasi SDM pada unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan?

Penjelasan

Tidak Cukup jelas Dokumen dan/ atau laporan terkait dengan kapasitas SDM pengelolaan (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya, sosekbud). Kualifikasi dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah.

B41: Kualifikasi SDM unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pada level biru kompetensi SDM pada unit organisasi pengelola diharapkan dapat memenuhi seluruh aspek kompetensi pengelolaan secara keseluruhan (perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya dan sosekbud). Untuk mendapatkan kompetensi ini, SDM pada unit organisasi pengelola harus berlatar pendidikan yang sesuai dengan tugas pokoknya dan seyogyanya telah mengikuti sejumlah pelatihan terkait konservasi. Pelatihan-pelatihan yang diikuti sebaiknya adalah pelatihan berbasis kompetensi yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan. Pemenuhan kualifikasi SDM unit organisasi pengelola sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, tergantung pada bentuk organisasi pengelola tersebut (UPT KKPN, Bidang/Seksi/UPTD), jenis/kategori KKP3K, tujuan pengelolaan dan kondisi pemerintah/ pemerintah daerah. Kebutuhan kompetensi SDM untuk perencanaan, monitoring evaluasi, pengawasan, penelitian, monitoring sumberdaya dan sosekbud dapat mengacu


17

pada jenis dan tingkat kompetensi pengelola KKP3K sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan SDM dan kompetensinya disesuaikan dengan karakteristik/potensi kawasan. Mengingat adanya keterbatasan Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengisi SDM (PNS) dengan jabatan struktural pada unit organisasi pengelola, maka perlu dikembangkan SDM (PNS) dengan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan tersebut terdiri dari: 1. Jabatan Fungsional Perencana Konservasi tingkat Ahli dan tingkat Terampil; 2. Jabatan Fungsional Pengendalian dan Evaluasi tingkat Ahli dan tingkat Terampil; 3. Jabatan Fungsional Insentif Pemberdayaan Masyarakat tingkat Ahli dan tingkat Terampil Apabila struktur unit organisasi pengelola dapat terpenuhi dengan jumlah SDM yang ideal baik struktural maupun fungsional, maka kualifikasi SDM pada masing-masing jabatan/posisi harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang/tugasnya. Apabila struktur unit organisasi pengelola tidak dapat terpenuhi dengan jumlah SDM yang ideal akibat kondisi keterbatasan pemerintah atau pemerintah daerah, maka beberapa kompetensi diharapkan dapat terpenuhi dari Bidang/Seksi/UPTD lain pada dinas yang sama atau dinas terkait lainya untuk KKP3D, atau UPT lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau UPT Kementerian terkait lainnya. Sebagai contoh kompetensi pengawasan dapat terpenuhi dari Bidang Pengawasan pada Dinas KP atau UPT PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, kompetensi pengelolaan pariwisata berkelanjutan dapat terpenuhi dari Dinas Pariwisata, dan lainnya.

18



19

kawasan) sehingga dianggap tidak membutuhkan SDM pengelola yang terlalu besar; b. Tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi terutama fokus

3. CONTOH STRUKTUR SATUAN UNIT ORGANISASI PENGELOLA

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007tentang Konservasi Sumberdaya Ikan pada pasal 15 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya melalui satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Po i n u t a m a d a r i p e r a t u r a n i n i a d a l a h b a h w a sifat kelembagaan p e n g e l o l a kawasan utamanya berbasiskan pemerintah atau pemerintah daerah. Meski demikian, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kawasan di beberapa lokasi serta belajar dari keberhasilan sejumlah kelembagaan dalam mengelola sebuah kawasan, maka koridor kelembagaan tersebut dapat dikembangkan melalui model kemitraan antara pemerintah dengan para pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi lokal, perkumpulan adat, perkumpulan nelayan, pihak swasta dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam hal kemitraan ini pemerintah atau pemerintah daerah tetap berada di garis depan pengelolaan kawasan konservasi sementara pemangku kepentingan lain hanya berperan sebagai pendukung fungsi-fungsi pengelolaan kawasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berikut adalah beberapa opsi kelembagaan pengelola kawasan konservasi yang dapat dibentuk pemerintah daerah sesuai kewenangannya: 3.1. Bidang / Seksi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 29, ayat 1 menyatakan bahwa dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masingmasing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Berdasarkan peraturan ini maka satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi dapat dibentuk pada bidang atau seksi pada dinas yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan di daerah sebagaimana diuraikan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Dalam rangka efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, berikut adalah beberapa acuan karakteristik kawasan konservasi yang dapat dikelola oleh satuan unit organisasi setingkat bidang / seksi: a. Kawasan konservasi relatif tidak terlalu luas hanya melingkupi wilayah sekitar 10 ha (dapat terdiri dari satu atau lebih lokasi kawasan) sehingga dianggap tidak membutuhkan SDM pengelola yang terlalu besar; b. Tujuan utama pengelolaan kawasan konservasi terutama fokus pada upaya

pada upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan

perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya sedangkan dan habitatnya sedangkan elemen pemanfaatan kawasan tidak elemen pemanfaatan kawasan tidak menjadi prioritas. Kawasan konservasi menjadi prioritas. Kawasan konservasi kategori ini antara lain: kategori ini antara lain: Suaka Alam Perairan, Suaka Perikanan, Suaka Pesisir dan Suaka Alam Perairan, Suaka Perikanan, Suaka Pesisir dan Suaka Pulau Kecil. Suaka Pulau Kecil.

Kepala Dinas Sekretaris Dinas

Bidang C

Bidang B

Bidang A

Bidang Pengelola Kawasan Konservasi ‘X’

Gambar 2 Model Satuan Unit Organisasi Pengelola di Bawah Bidang

Gambar 2 Model Satuan Unit Organisasi Pengelola di Bawah Bidang

Kepala Dinas

29

Sekretaris Dinas

Bidang A

Bidang B

Bidang C

Bidang D

Seksi A

Seksi B

Seksi Pengelola Kawasan Konservasi ‘X’

Gambar 3 Model Satuan Unit Organisasi Pengelola di Bawah Seksi

Gambar 3 Model Satuan Unit Organisasi Pengelola di Bawah Seksi

Dalam hal Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Dalam hal Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi setingkat bidang setingkat bidang atau seksi, Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola atau seksi, Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola (dalam hal ini Kepala Bidang atau (dalam hal ini Kepala Bidang atau Kepala Seksi) bertanggungjawab secara Kepala Seksi) bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan secara tidak langsung kepada Kepala Dinas dan secara tidak langsung kepada Kepala langsung kepada Kepala Daerah (selaku pejabat pemerintah daerah yang mencadangkan Daerah (selaku pejabat pemerintah daerah yang mencadangkan kawasan kawasan konservasi) atau pejabat sesuai ketentuan. Tugassatuan pokok satuan unit konservasi) atau pejabat lainnya lainnya sesuai ketentuan. Tugas pokok organisasi pengelola tersebut adalah melakukan upaya-upaya teknis pengelolaan kawasan unit organisasi pengelola tersebut adalah melakukan upaya-upaya teknis konservasi secara kawasan rutin seperti: monitoring sumberdaya fisik dan biologi), pengelolaan konservasi secara rutin kawasan seperti: (kondisi monitoring monitoring kondisi sosial(kondisi ekonomi sekitar kawasan konservasi, sumberdaya kawasan fisikdidan biologi), monitoring kondisi patroli sosial pengawasan dan ekonomi penegakan di dalam kawasan danpatroli menyusun standar teknis di peraturan sekitar kawasan konservasi, pengawasan dan pengelolaan penegakan peraturan di dalam kawasan dan menyusun standar teknis

20


pengelolaan di dalam kawasan.

Secara administratif, kualifikasi SDM


yang disarankan untuk kepala satuan unit organisasi pengelola setingkat

kepala bidang adalah eselon IIIb sedangkan untuk setingkat kepala seksi adalah eselon IVa. Meski demikian, kualifikasi utama yang harus

21

di dalam kawasan. Secara administratif, kualifikasi SDM yang disarankan untuk kepala satuan unit organisasi pengelola setingkat kepala bidang adalah eselon IIIb sedangkan untuk setingkat kepala seksi adalah eselon IVa. Meski demikian, kualifikasi utama yang harus dipenuhi yakni memiliki kemampuan dan wawasan dalam pengelolaan sumberdaya ikan secara menyeluruh. Pembentukan satuan unit organisasi pengelola setingkat bidang atau seksi pada prinsipnya dapat dilakukan secara langsung atau bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi lokal. Secara bertahap misalnya dapat dilakukan melalui proses transisi dengan menambah satu tugas pokok fungsi (tupoksi) terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi pada satu bidang atau seksi pada dinas teknis yang sudah ada. Selanjutnya apabila terjadi peningkatan ruang lingkup, potensi atau kebutuhan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut, maka satu bidang atau seksi khusus dapat ditunjuk sebagai satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi. Meski demikian, disarankan agar pengelolaan kawasan konservasi tidak bersifat ad-hoc agar tujuan pengelolaan efektif kawasan konservasi dapat terwujud. 3.2. Unit Pelaksana Teknis Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 14 ayat 6 menyatakan bahwa dinas daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. D engan demik ian, berdasarkan peraturan tersebut maka satuan organisasi pengelola kawasan konservasi dapat dibentuk pada UPT pada dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di daerah. Unit pelaksana teknis tersebut dapat terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Kepala UPT menduduki jabatan setingkat eselon IIIa (untuk Provinsi) dan eselon IVa (untuk Kabupaten/Kota). 3.3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD KKPD PP No. 58 tahun 2005, pasal 145, menyebutkan pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk: menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; a. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61Tahun 2007 secara rinci antara lain menyebutkan persyaratan dan penetapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD (Pasal 4-30), tata kelola (Pasal 31-42), dewan pengawas (Pasal 43-48), renumerasi (Pasal

22


50-54), tarif layanan (Pasal 57-59), pendapatan dan biaya BLUD (Pasal 60-68), dan perencanaan dan penganggaran (Pasal 69-79). Dalam menerapkan PPK-BLUD pada SKPD atau unit kerja harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Untuk persyaratan substantif, PPK-BLUD dapat diterapkan apabila tugas dan fungsi SKPD atau unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Konteks pelayanan umum yang dimaksudnya diantaranya berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk mengingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Mengacu pada kedua peraturan diatas, maka sebuah BLUD-KKPD dapat didirikan di daerah-daerah yang telah membentuk KKPD. Karakteristik KKPD yang dikelola oleh BLUD-KKPD seperti: Luasan KKPD cukup luas sekitar 10.000 ha atau lebih dengan satu, dua atau beberapa KKPD pada satu kabupaten/kota. a. Memiliki beberapa tujuan pengelolaan seperti perlindungan ikan dan habitatnya, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan perikanan dan ekowisata. b. Kepentingan dan ketergantungan para pihak terhadap KKPD tinggi c. Proses pembentukan BLUD-KKPD dilakukan secara bertahap. Sebuah BLUD-KKPD dapat dibentuk melalui UPTD. UPTD dapat menerapkan PPKBLUD melalui Keputusan Kepala Daerah sehingga menjadi BLUD-UPTD, sedangkan UPTD sendiri dibentuk melalui Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah.

Perda Peraturan Kepala Daerah

Dinas KP * )

UPTD-KKPD

UPTD-KKPD

Keputusan Kepala daerah Menerapkan KKPD-BLUD Gambar 4 Proses Pembentukan BLUD-UPT Gambar 4 Proses Pembentukan BLUD-UPT Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Status UPTD-KKPD yang menerapkan PPK-BLUD terdiri 23atas

BLUD-UPTD penuh dan BLUD-UPTD bertahap. Status BLUD-UPTD

(PNS/Non-PNS)

(PNS/Non-PNS)

(PNS/Non-PNS)

Gambar 5 Opsi 1 Struktur Organisasi BLUD-UPTD

Status UPTD-KKPD yang menerapkan PPK-BLUD terdiri atas BLUD-UPTD penuh dan BLUD-UPTD bertahap. Status BLUD-UPTD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinilai memuaskan. Adapaun status BLUD-UPTD bertahap dapat ditingkatkan menjadi BLUD-UPTD penuh apabila memenuhi seluruh persyaratan. Selain itu, UPTD KKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat dicabut statusnya oleh kepala daerah atas usulan sekretaris daerah atau kepala SKPD menjadi UPTD-KKPD kembali. Pendanaan untuk pelaksanaan program / kegiatan terkait dengan pengelolaan KKPD serta operasional BLUD-UPTD KKPD dapat berasal dari pendapatan (PerMendagri No. 61 Tahun 2007, pasal 60): a. Jasa layanan b. Hibah c. Hasil kerjasama dengan pihak lain d. APBD e. APBN Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Seluruh pendapatan diatas kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-UPTD KKPD (pasal 62). BLUD-UPTD KKPD dapat biaya sebagai imbalan barang dan/atau biaya jasa layanan UPTD KKPDmemungut (pasal 62). BLUD-UPTD KKPDatas dapat memungut yang diberikan layananjasa (pasal 57, ayatyang 1 dandiberikan 2). Tarif layanan sebagai imbalandalam atas bentuk barang tarif dan/atau layanan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk tarif layanan (pasal 57, ayat 1 dan 2). Tarif layanan DPRD (pasal 58, ayat 3).

BLUD-UPTD KKPD Kepala/Pemimpin (PNS/PPA/Non-PNS)

Sekretaris (PNS/Non-PNS)

Bendahara (PNS/PPA/Non-PNS)

Manajer KKPD A (PNS/Non-PNS)

Manajer KKPD B (PNS/Non-PNS)

Manajer KKPD C (PNS/Non-PNS)

Manajer KKPD D (PNS/Non-PNS)

Gambar Opsi 2 Struktur Organisasi BLUD-UPTD Gambar 6. 6 Opsi struktur organisasi BLUD-UPTD KKPD

Gambar 6. Opsi struktur organisasi BLUD-UPTD KKPD

34

ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada

pimpinan DPRD (pasal 58, ayat 3). BLUD-UPTD KKPD Kepala/Pemimpin (PNS/PPA/Non-PNS)

Sekretaris (PNS/Non-PNS)

Bendahara (PNS/PPA/NonPNS)

Bidang/Divisi Konservasi (PNS/Non-PNS)

Bidang/Divisi Ekowisata (PNS/Non-PNS)

Bidang/Divisi Perikanan (PNS/Non-PNS)

Bidang/Divisi MCS (PNS/Non-PNS)



BLUD-UPTD

24

KKPD Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepala/Pemimpin (PNS/PPA/Non-PNS)


25

4. PENUTUP

Buku ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan informasi atau penjelasan yang melengkapi Pedoman Teknis E-KKP3K dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan berdasarkan indikator capaian pengelolaannya. Selain itu juga menjadi panduan bagi pengelola kawasan dalam mengembangkan unit organisasi pengelola kawasan dan SDM-nya.

26



27

5. DAFTAR PUSTAKA

Idris, Irwandi. 2012. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan. Laporan. Conservation International Indonesia. Sondita, Fedi. et,al., 2012. Kompetensi Minimum untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (Minimum Competencies of Marine Protected Area Manager). Laporan Workshop. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMENKP/2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Kep.44/ KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K).

28


6. Lampiran 1

Contoh Keputusan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan PulauPulau Kecil 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2009 Tentang Pencadangan Taman Nasional Perairan Laut Sawu; 2. Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012 Tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujung negoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang; 3. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 465/IX/Tahun 2011 Tentang Penetapan Perairan Pulau Kauna dan Perairan Pulau Kayuadi sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kepuauan Selayar; 4. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 466/IX/Tahun 2011 Tentang Penetapan Perairan Pulau Pasi dan Perairan Pulau Gusung sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kepuauan Selayar; 5. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 523/Kep.621-Dislutkan/2012 Tentang Pencadangan Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan Kecamatan Ciracap sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status Taman Pesisir;


29

30



31

32



33

34



35

36



37

38



39

40



41

42



43

44



45

46



47

48



49

50



51

52



53

54



55

56



57

-6/16/);

!!#

% % &"%% -615*)6/

)

*

*)0>) ,-6/)6 5-616/3);6?) ;-3)6)6 -3747/1: ,1 >14)?)0 8-:1:19 ,)6 3)>):)6 376:-9=):1 5-6/)31*);3)6 ;-92),16?) 8-9<*)0)68-9<*)0)6-37:1:;-5,)60)*1;);,18-9)19)64)<; &2<6/6-/797 @ #7*)6,)6:-31;)96?)

+

*)0>) >14)?)0 &2<6/6-/797@#7*)6 ,)6 :-31;)96?) 5-9<8)3)6 >14)?)0 8-:1:19 ?)6/ 5-58<6?)1 ,)?) ;)913 :<5*-9,)?) )4)5 0)?);1 .795):1 /-747/1 ,)6);)< /-2)4) )4)5 ?)6/ ,)8); ,13-5*)6/3)6 <6;<3 3-8-6;16/)6 8-5)6.));)6 8-6/-5*)6/)6 145< 8-6/-;)0<)6 8-6-41;1)6 8-6,1,13)6 ,)6 8-616/3);)6 3-:),)9)6 376:-9=):1 :<5*-9,)?))4)50)?);1>1:);)*)0)91,)69-39-):1

,

58

*)0>),-6/)6 *-94)3<6?) &6,)6/&6,)6/ 7579 %)0<6

;-6;)6/ "-6/-474))6 '14)?)0 "-:1:19 ,)6 "<4)<"<4)< -+14 :-9;) "-9);<9)6 -6;-91 -4)<;)6 ,)6 "-913)6)6 # 7579 %)0<6 ;-6;)6/ )>):)6 76:-9=):1 1 '14)?)0 "-:1:19 ,)6 "<4)<"<4)< -+14 ,18)6,)6/ 8-94< 5-4)3<3)6 8-6?-:<)1)6 ;-90),)8 -8<;<:)6 <8);1 );)6/ 7579 ;-6;)6/ "-6-;)8)6 )>):)6 76:-9=):1 )<; )-9)0 ")6;)1 &2<6/6-/797#7*)6 )*<8);-6 );)6/ :-*)/)15)6) ;-4)0 ,1<*)0 ,-6/)6 -8<;<:)6 <8);1 );)6/ 7579 ;-6;)6/ "-9<*)0)6 ;): -8<;<:)6 <8);1 );)6/ 7579

;-6;)6/ "-6-;)8)6 )>):)6 76:-9=):1 )<; )-9)0")6;)1&2<6/6-/797#7*)6)*<8);-6);)6/

*)0>) *-9,):)93)6 8-9;15*)6/)6 :-*)/)15)6) ,15)3:<, ,)4)5 0<9<. ) 0<9<. * ,)6 0<9<. + 8-94< 5-6-;)83)6 -8<;<:)6 <8);1 );)6/ ;-6;)6/ "-6+),)6/)6 )>):)6 %)5)6 "-:1:19 &2<6/6-/797#7*)6 ,)6 $-31;)96?) ,1 )*<8);-6);)6/


&6,)6/<6,)6/ 7579 %)0<6 ;-6;)6/ "-5*-6;<3)6 )-9)0 %16/3); );)6/ -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) 7579

&6,)6/&6,)6/ 7579 %)0<6 ;-6;)6/ "-913)6)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) 7579 :-*)/)15)6) ;-4)0 ,1<*)0 *-*-9)8) 3)41 ;-9)3019 ,-6/)6 &6,)6/&6,)6/ 7579 %)0<6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) 7579 &6,)6/&6,)6/ 7579 %)0<6 ;-6;)6/ "-5-916;)0)6)-9)0-5*)9)6 -/)9)#-8<*4136,76-:1) %)0<6 7579

%)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) 7579 :-*)/)15)6) ;-4)0 ,1<*)0 *-*-9)8) 3)41 ;-9)3019 ,-6/)6 &6,)6/&6,)6/ 7579

%)0<6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6

7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) 7579 &6,)6/&6,)6/ 7579 %)0<6 ;-6;)6/ "-6);))6 #<)6/ -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579%)5*)0)6-5*)9)6 -/)9)#-8<*4136,76-:1) 7579

&6,)6/&6,)6/ 7579 %)0<6 ;-6;)6/"-6/-474))6 '14)?)0 "-:1:19 ,)6 "<4)<"<4)< -+14 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9)#-8<*4136,76-:1) 7579 "-9);<9)6 "-5-916;)0 7579 %)0<6 ;-6;)6/ "-9<*)0)6);):'14)?)07;)5),1))-9)0%16/3); "-3)476/)6 )*<8);-6 )-9)0 %16/3); "-3)476/)6 ,)6 )*<8);-6 )-9)0 %16/3); );)6/ -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) 7579 "-9);<9)6 "-5-916;)0 7579 %)0<6 ;-6;)6/ "-5*)/1)6 &9<:)6 "-5-916;)0)6 )6;)9) "-5-916;)0 "-5-916;)0)6 )-9)0 "97=16:1 ,)6 "-5-916;)0)6 )-9)0 )*<8);-67;) -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*4136,76-:1) 7579 "-9);<9)6 "-5-916;)0 7579 %)0<6 ;-6;)6/ 76:-9=):1 $<5*-9,)?) 3)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9)#-8<*4136,76-:1) 7579


59

"-9);<9)6 "-5-916;)0 7579 %)0<6 ;-6;)6/ #-6+)6) %);) #<)6/ '14)?)0 ):176)4 -5*)9)6 -/)9) #-8<*413 6,76-:1) %)0<6 7579 %)5*)0)6 -5*)9)6 -/)9) #-8<*4136,76-:1) 7579 "-9);<9)6 -6;-91 -4)<;)6 ,)6 "-913)6)6 7579 "# ;-6;)6/ "-9-6+)6))6 "-6/-474))6 '14)?)0"-:1:19,)6"<4)<8<4)<-+14

"%

"-;) ,)6 *);): 3779,16); "-6+),)6/)6 )>):)6 %)5)6 "-:1:19 &2<6/6-/797#7*)6 ,)6 $-31;)96?) :-*)/)15)6) ;-9:-*<; ;-9+)6;<5 ,)4)5 )5819)6 ?)6/ 5-9<8)3)6 *)/1)6 ;1,)3 ;-981:)03)6,)91-8<;<:)6161

-8)4) 16): -4)<;)6 ,)6 "-913)6)6 )*<8);-6 );)6/ &2<6/6-/797#7*)6 ,)6 $-31;)96?) :-*)/)15)6) ,15)3:<, ,)4)5 ,13;<5$%&,-6/)6;
"-9);<9)6 -6;-91 -4)<;)6 ,)6 "-913)6)6 7579 "# ;-6;)6/ )>):)676:-9=):1,1'14)?)0 "-:1:19,)6"<4)<8<4)<-+14 "-9);<9)6 )-9)0 )*<8);-6 );)6/ 7579 %)0<6 ;-6;)6/ #-6+)6) %);) #<)6/ '14)?)0 )*<8);-6 );)6/ %)0<6 -5*)9)6 )-9)0 )*<8);-6 );)6/ %)0<6 7579

&2<6/6-/797#7*)6,)6$-31;)96?)

;-6;)6/"-6-;)8)6)>):)6 76:-9=):1 )<; )-9)0 ")6;)1 &2<6/6-/797#7*)6 )*<8);-6 );)6/ ,)6 -8<;<:)6 <8);1 );)6/ 7579 ;-6;)6/ "-9<*)0)6 );): -8<;<:)6 <8);1 );)6/ 7579

;-6;)6/ "-6-;)8)6 )>):)6 76:-9=):1 )<; )-9)0")6;)1&2<6/6-/797#7*)6)*<8);-6);)6/ ,1+)*<;,)6 ,16?);)3)6;1,)3*-94)3<4)/1

%&&

"-9);<9)6 <8);1 );)6/ 7579 %)0<6 ;-6;)6/ #-6+)6) $;9);-/1: '14)?)0 "-:1:19 #$'" )*<8);-6 );)6/ %)0<6 -91;) )-9)0 )*<8);-6 );)6/ %)0<6 7579 -58-90);13)6 73<5-6 9-=1-> )>):)6 76:-9=):1 )<; )-9)0 &2<6/6-/797 @ #7*)6 16): -4)<;)6 ,)6 "-913)6)6 )*<8);-6 );)6/%)0<6 -6-;)83)6

"&%&$ &"% % % % " '$ % "$$# && !#!#! $%# (&"% %

$%&

-6-;)83)6 :-*)/1)6 >14)?)0 8-:1:19 ,)6 4)<; ,)-9)0 )*<8);-6 );)6/ ?)361 >14)?)0 8-:1:19 ,)6 4)<; &2<6/6-/797 @ #7*)6 ,)6 :-31;)96?) :-*)/)1 ),)6/)6 )>):)6 %)5)6 "-:1:19 ,1 )*<8);-6);)6/

&

)>):)6 %)5)6 "-:1:19 &2<6/6-/797 @ #7*)6 ,)6 :-31;)96?) :-*)/)15)6),15)3:<,,)4)5,13;<5$%&),)4)05-9<8)3)6 2-61:,)91 )>):)676:-9=):1"-:1:19 ,)6"<4)<"<4)<-+14

%

"-6+),)6/)6 )>):)6 %)5)6 "-:1:19 &2<6/6-/797 @ #7*)6 ,)6 :-31;)96?) :-*)/)15)6) ,15)3:<, ,)4)5 ,13;<5 $%& ;-9,191 );):>14)?)04)<;,)6,)9); 9-) :-4<): ) >14)?)04)<;:-4<): ),)6 >14)?)0,)9);:-4<): )

9-) :-4<): ) >14)?)04)<; 9-) :-4<): ) >14)?)0,)9); -6/)6 4<): ;7;)4 3-:-4<9<0)6 ) ?)6/ 5-418<;1 >14)?)0 4)<; ) ,)6>14)?)0,)9); )

60



61

Tjg. Karosso

119°00'

(

123°

Atedalo

125°

125°

Tjg. Waiwala

Tjg. Mamba

Menangaloku

119°00'

Kodi

123°

Suma Waikasaka

121°

121°

Insert Peta

P. Kelapa

P. Padar

Memboro Ketewil

Tjg. Rua

(

119°30'

Kabupaten Sumba Barat

S u m b a

Tjg. Marongi

T l k. Sipu

Tjg. Wanda

P. Nusakode

P. Rinja

P. Siaba

P. Gililawa Darat P. Sebayor P. Tatawa

S e l a t

P. Langkoi

P. Komodo

119°30'

Bajo

Palmedo

Tjg. Sasar

120°00'

k. N

an

ga

l

120°00'

(

Tjg. Lemu

Nangaramu

(

Lintang Selatan Bujur Timur

Kambaruru

T l k. Nangamessi

Tjg. Ngaruruhu

P. Gelinta

Nangalele

Kabupaten Sumba Timur

Kanata

Tl

e le

Kabupaten Manggarai Barat

Tjg. Toro Kerita

P. Gilimota

Linteh

(

0

10

T

20 Km


SATKER DIREKTORAT KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tahun 2009

Sumber Data : - Peta Potensi Pesisir Kabupaten/Kota,Pusat Data dan Informasi Geografis Ditjen. KP3K - Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal 2008 - Hasil Studi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya Dit. KTNL Ditjen. KP3K DKP, 2005

Wilayah Perairan P. Sabu - Rote - Timor - Batek dan sekitarnya Luas : 2.953.964,37 ha Wilayah Perairan Selat Sumba dan sekitarnya Luas : 567.165,64 ha Total Luas Kawasan : 3.521.130,01 ha Proyeksi Peta : WGS 1984 Indeks Blad Peta : Bakosurtanal

Kabupaten/Kota Pesisir Negara Batas Karang Gosong Ketinggian Daratan (dpl) : 0 - 300 m 301 - 1000 m 1001 - 1750 m 1751 - 2500 m 2501 - 4500 m Batimetri : 0 - 500 m 500 - 1000 m 1000 - 3000 m 3000 - 5000 m > 5000 m Kawasan Konservasi :

Batas Administrasi : Negara Provinsi Batas ZEE Batas Landas Kontinen Batas Laut Teritorial

Sungai Jalan

Garis Pantai Alur Laut Kepulauan Indonesia

Ibu kota : { Ibukota Negara x Y Ibukota Provinsi #

10

Legenda :

S

U

Skala 1 : 250.000

B

Sheet 1 : Selat Sumba

PETA PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LAUT SAWU DAN SEKITARNYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Peta 1 dari 5

Lampiran II: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 38/MEN/2009 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

9°30'

119°

119°

11°

7° 9° 11°

S. W a i k e l o

pe tS a la Se

a nt tL i la Se

8°30' 9°00' 9°30'

lo tM o la Se

9°

pu

7°

mi

ga

S la

in

T l k.

Wa

Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9°00'

S.

62 8°30'

63

121°30'

119°

ju

a

123°

121°

123°

Insert Peta

ai

125°

125°

Tjg. Liegeta

122°00'

Benda Tjg. Batulaga

Tjg. Undu

P. Nusamanuk

Tjg. Warajangga

Tjg. Ngarumangeh

Tjg. Niuwudu

122°00'

120°30'

Tjg. Merebu

P. Sawu

Seba

Tjg. Aimau

125°

9°

tR

121°

la

123°

125°

Tjg. Ngunju

T l k. Watulibu

Mima

Melolo

Tjg. Tuak

122°30'

122°30'

121°00'

121°00'

P. Dao Besar

Tjg. Boa

P. Dao Kecil

P. Nuse Tjg. Tonga

P. Dana

Baa

T l k. Buka

123°00'

P. Manuk P. HalianaP. Landu P. Dana

tR

ai

ju

Bujur Timur

P. R

T l k. Ko

Tjg. Solokaendofo

123°00'

la

Bujur Timur

Se

Tjg. Mesana P. Raijua

Kabupaten Rote Ndao

121°30'

121°30'

11°00'

119°

123°

7°

P. Raijua

Se

Tjg. Mesana

121°

121°

Insert Peta

P. Lahalura

120°30'

10°30'

121°30'

119°

119°

P. Mangudu

Tjg. Hauli

n Sumba Timur

11°

10°00'

7° 9° 11°

10°30' 11°00'

10°30'

Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9°

7°

7° Lintang Selatan

11°00'

11°00'

9°

ng ai W S.

64 10°30'

11°

10°00'

Lintang Selatan

11°


65

0

10

T

20 Km

0

10

T

20 Km






Sungai Jalan



10

Legenda :

S

U

Skala 1 : 250.000

B

Sheet 3 : P. Raijua - P. Rote


Peta 3 dari 5






Sungai Jalan



10

Legenda :

S

U

Skala 1 : 250.000

B

Sheet 2 : P. Mangudu - P. Raijua


Peta 2 dari 5

10°00'

Tjg. Boa

cil

Tonga

10°30' 11°00'

9°30'

121°

123°

123°

123°00'

Insert Peta 121°

P. Dana

123°00'

119°

T l k. Buka

P. Manuk P. HalianaP. Landu

123°00'

119°

Baa

125°

125°

Kabupaten Rote Ndao

P. Rote

Tjg. Oisina

P. Semau

Karang Beatrice

a

123°30'

kat

Tjg. Nakai

124°00'

Tjg. Batuputih

Kabupaten Kupang

Fatuunus

Naikleu

P. Batek

124°00'

7°

T l k. Noilmina

124°00'

Tjg. Batuputih

Kabupaten Kupang

124°00'

121°

121°

(

K

Wini

124°30'

Bujur Timur

125°

125°

(

Bujur Timur

124°30'

Kalban

Kabupaten Timor Tengah Selata

123°

123°

Insert Peta

TIMOR LESTE

119°

119°

T l k. Noilmina

0

10

T

20 Km

0

10

T

20 Km






Sungai Jalan


Ibu kota : x{ Ibukota Negara Y Ibukota Provinsi #

10

Legenda :

S

U

Skala 1 : 250.000

B

Sheet 5 : Teluk Kupang - P. Batek


Peta 5 dari 5

SATKER DIREKTORAT KON SERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tahun 2009





Sungai Jalan


Ibu kota : x{ Ibukota Negara Y Ibukota Provinsi #

10

Legenda :

S

U

Skala 1 : 250.000

B

Sheet 4 : P. Rote - Teluk Kupang


Peta 4 dari 5

Lintang Selatan

P. Usu

So

Tjg. Fukuatu

Tjg. Mali

Oibelo

Kota Kupang

T l k.

(

(

Tjg. Tenou

Y #

T l k. Kupang

P. Kera

Tjg. Pakulak P. Tikus

Barate

Soliu

Tjg. Gumuk

Tjg. Tobo

Oibelo

Kota Kupang

Barate

Karang Beatrice

Tjg. Mali

Y #

T l k. Kupang

P. Kera

Tjg. Mas

Tjg. Kurus

Tjg. Barate

123°30'

123°30'

Tjg. Plakokoli

Tjg. Batuisi

P. Usu

Tjg. Nakai

Tjg. Fukuatu

Tjg. Hansisi

Tjg. Kurong

Tjg. Puleh

(

S el a t Ro t i

Tjg. Oisina

P. Semau

(

Tjg. Tenou

Tjg. Hansisi

Tjg. Kurong

Tjg. Barate

Tjg. Pakulak P. Tikus

123°30'

10°00'

S el a t Ro t i

T l k. Korobafo

Tjg. Solokaendofo

123°00'

u

ma

t S e la Se

7° 9° 11°

9°

10°00'

7° 9°30'

10°30'

Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 11°

u

a Lintang Selatan

ma

kat 9°

t S e

So 11°00'

la

7°

Se

T l k. 9°

66 10°30'

11°

10°00'

10°30'

11°


67

7. Lampiran 2

Contoh Peraturan/Keputusan Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/ MEN/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 2. Keputusan Bupati Batang Nomor 523/195/2012 Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Taman Pesisir Ujung negoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang;

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.24/MEN/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.23/MEN/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dengan adanya peningkatan beban kerja di bidang pengelolaan kawasan konservasi sebagai tindak lanjut penyerahan 8 (delapan) kawasan konservasi perairan nasional oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 1

68



69

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

tentang

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/ MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/ MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA. 01/Menhut - IV/2009; BA. 108/MEN.KP/III/2009

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);

2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PANRB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.23/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL. Pasal I

1. Judul BAB VIII dan ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga BAB VIII dan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

2

70


3


71

LAMPIRAN :

BAB VIII LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA Pasal 25 Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor PER.24 /MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA UPT KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL NO.

UPT

1.

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)

Pasal II

LOKASI

SATUAN KERJA -

Kupang, Nusa Tenggara Timur

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Banda Biak

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2011

Raja Ampat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Pangkep

ttd.

Lombok Utara

FADEL MUHAMMAD 2.

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)

Pekanbaru, Riau

Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Gorontalo Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara, Maluku • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda, Maluku • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido, Papua • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo, Papua Barat • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang, Sulawesi Selatan • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat • Aceh • Sumatera Utara • Riau • Kepulauan Riau • Jambi • Sumatera Selatan • Bengkulu • Bangka Belitung • Lampung • DKI Jakarta • Banten • Jawa Barat • Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta • Jawa Timur • Bali • Kalimantan Timur • Kalimantan Tengah • Kalimantan Barat • Kalimantan Selatan • • • • • • •

Dobo

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

WILAYAH KERJA

5

72

4



73

NO.

UPT

LOKASI

SATUAN KERJA Padang Pariaman

WILAYAH KERJA • Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh, Sumatera Barat

"&%&$ &"%% !!#

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

% %

FADEL MUHAMMAD

&"%% .726+*70

.70270*<

6

74


*

+*1?* -*5*6 :*704* 6.5.;<*:24*7 6.527-=702 -*7 *<*= 6.6*7/**<4*7 ;=6+.:-*@*9.;2;2: -*7.48;2;<.67@*;.,*:* +.:4.5*73=<*7 -29*7-*70 9.:5= 6.5*4=4*7 9.70*<=:*7 -*7 <*<*4.585*?25*@*19.;2;2:;.,*:*+.:4.5*73=<*7

+

+*1?* -.70*7 +.:5*4=7@* ".:*<=:*7 =9*<2 *<*70 7868: %*1=7 <.7<*70".70.585**7*?*;*7%*6*7".;2;2: &3=707.08:8#8+*7 -*7 $.42<*:7@* -2 *+=9*<.7 *<*70 -*7 +.:5*4=7@* .9=<=;*7 =9*<2 *<*70 868:

<.7<*70 ".7,*-*70*7 *?*;*7 %*6*7 ".;2;2: &3=707.08:8#8+*7 -*7 $.42<*:7@* -2 *+=9*<.7 *<*70 -29*7-*70 9.:5= 6.6+.7<=4 .6+*0* ".70.585* *?*;*7 %*6*7 ".;2;2: &3=707.08:8#8+*7 -*7 $.42<*:7@* -2 *+=9*<.7*<*70

,

+*1?* +.:-*;*:4*7 9.:<26+*70*7 ;.+*0*26*7* -26*4;=-*5*6 1=:=/ * -*7 + 9.:5= 6.7.<*94*7 .9=<=;*7 =9*<2 *<*70<.7<*70 ".6+.7<=4*7 .6+*0* ".70.585**?*;*7 %*6*7 ".;2;2: &3=707.08:8#8+*7 -*7 $.42<*:7@* -2 *+=9*<.7*<*70

&7-*70=7-*70 868: %*1=7 <.7<*70 ".6+.7<=4*7 *.:*1 %2704*< *<*70 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* 868:

&7-*70&7-*70 868: %*1=7 <.7<*70 ".:24*7*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* 868: ;.+*0*26*7* <.5*1 -2=+*1 +.+.:*9* 4*52 <.:*412: -.70*7 &7-*70&7-*70 868: %*1=7 <.7<*70 ".:24*7*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+5247-87.;2* 868:


75

&7-*70&7-*70 868: %*1=7 <.7<*70 ".6.:27<*1*7*.:*1.6+*:*7 .0*:*#.9=+5247-87.;2* %*1=7 868:

%*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* 868: ;.+*0*26*7* <.5*1 -2=+*1 +.+.:*9* 4*52 <.:*412: -.70*7 &7-*70&7-*70 868:

%*1=7 ".6.:27<*1*7 *.:*1 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:*#.9=+5247-87.;2* 868: &7-*70&7-*70 868: %*1=7 <.7<*70".70.585**7 '25*@*1 ".;2;2: -*7 "=5*="=5*= .,25 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:*#.9=+5247-87.;2* 868:

".:*<=:*7 ".6.:27<*1 868: %*1=7 <.7<*70 ".:=+*1*7*<*;'25*@*18<*6*-2**.:*1%2704*< ".4*5870*7 *+=9*<.7 *.:*1 %2704*< ".4*5870*7 -*7 *+=9*<.7 *.:*1 %2704*< *<*70 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* 868: ".:*<=:*7 ".6.:27<*1 868: %*1=7 <.7<*70 !:0*72;*;2 ".:*704*< *.:*1 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:*#.9=+5247-87.;2* 868:

".:*<=:*7 =9*<2 *<*70 868: %*1=7 <.7<*70 ".70.585**7 *?*;*7 %*6*7 9.;2;2: &3=707.08:8 A #8+*7 -*7 $.42<*:7@* -2 *+=9*<.7 *<*70 .:2<* *.:*1 *+=9*<.7*<*70%*1=7 868: .9=<=;*7 =9*<2 *<*70 868: <.7<*70 ".7,*-*70*7 *?*;*7 %*6*7 ".;2;2: &3=707.08:8#8+*7 -*7$.42<*:7@*2*+=9*<.7*<*70 .69.:1*<24*7

84=6.7 #.7,*7* ".70.585**7 *?*;*7 %*6*7 ".;2;2: &3=707.08:8#8+*7 -*7 $.42<*:7@* 27*; .5*=<*7 -*7 9.:24*7*7*+=9*<.7*<*70%*1=7 .7.<*94*7

$%&

.6+.7<=4 .6+*0* ".70.585* *?*;*7 %*6*7 ".;2;2: &3=707.08:8 A #8+*7 -*7 $.42<*:7@* @*70 -2926927 85.1 .9*5* .6+*0* ".70.585*@*70+.:*-*-2+*?*1-*7+.:<*700=703*?*+ 4.9*-* .9*5* 27*; .5*=<*7 -*7 ".:24*7*7 6.5*5=2 .9*5* 2-*70 .5*=<*7 -.70*7 +*0*7 ;<:=4<=: 8:0*72;*;2 ;.+*0*26*7* <.:,*7<=6-*5*65*692:*7 @*706.:=9*4*7+*02*7<*4<.:92;*14*7 -*:2 4.9=<=;*7272

&

%=0*; "8484 .6+*0* ".70.585* ;.+*0*26*7* -26*4;=- -24<=6 $%& *-*5*1 6.5*4;*7*4*7 ;.+*02*7 /=70;2 27*; .5*=<*7 -*7 ".:24*7*7 41=;=;7@* -*5*6 9.70.585**7 *?*;*7 %*6*7 ".;2;2:&3=707.08:8#8+*7-*7$.42<*:7@*

%

*5*6 6.5*4;*7*4*7 <=0*;7@* ;.+*0*26*7* -26*4;=- -24<=6 &.9*5*.6+*0*".70.585*-2+*7<=85.1

".:*<=:*7 ".6.:27<*1 868: %*1=7 <.7<*70 87;.:>*;2 $=6+.:-*@* 4*7 .6+*:*7 .0*:* #.9=+524 7-87.;2* %*1=7 868: %*6+*1*7 .6+*:*7 .0*:*#.9=+5247-87.;2* 868: ".:*<=:*7 .7<.:2 .5*=<*7 -*7 ".:24*7*7 868: "# <.7<*70 ".:.7,*7**7 ".70.585**7 '25*@*1".;2;2:-*7"=5*=9=5*=.,25 ".:*<=:*7 .7<.:2 .5*=<*7 -*7 ".:24*7*7 868: "# <.7<*70*?*;*787;.:>*;2-2'25*@*1 ".;2;2:-*7"=5*=9=5*=.,25 ".:*<=:*7 *.:*1 *+=9*<.7 *<*70 7868: %*1=7 ".6+.7<=4*7 $=;=7*7 !:0*72;*;2 -*7 %*<* .:3* 27*; *.:*1 *+=9*<.7 *<*70 .6+*:*7 *.:*1 *+=9*<.7 *<*70%*1=7 868:$.:2 8

76

*;25 :.>2.? *?*;*7 87;.:>*;2 *=< *.:*1 &3=707.08:8 A #8+*7 27*;.5*=<*7-*7".:24*7*7%*1=7

".5*4;*7*-6272;<:*;2 ".5*4;*7*%.472;".6*7/**<*7-*7".70.7-*52*7)87*;2 ".5*4;*7* %.472; #.1*+252<*;2 -*7 ".70.6+*70*7 $=6+.: *@* ".5*4;*7*%.472;".6+.:-*@**7*;@*:*4*<

".:*<=:*7*.:*1*+=9*<.7*<*70 7868:%*1=7 <.7<*70 #.7,*7* %*<* #=*70 '25*@*1 *+=9*<.7 *<*70 %*1=7 .6+*:*7 *.:*1 *+=9*<.7 *<*70 %*1=7 868:

"%

".:*<=:*7 =9*<2 *<*70 868: %*1=7 <.7<*70 %=0*; "8484 =70;2 &:*2*7 %=0*; -*7 %*<* .:3* 27*; .5*=<*7 -*7 ".:24*7*7 *+=9*<.7 *<*70 .:2<* *.:*1 *+=9*<.7 *<*70 %*1=7 868: $.:2 868:

".70*704*<*7 .9*5* .6+*0* ".70.585* *?*;*7 %*6*7 ".;2;2: ".5*4;*7* -6272;<:*;2 -*7 ".5*4;*7* %.472; ;.+*0*26*7* -26*4;=- -24<=6 $%& -*7 % -2<.<*94*7 85.1.9*5*27*;.5*=<*7-*7".:24*7*7

&:*2*7 <=0*; .6+*0* ".70.585* *?*;*7 %*6*7 ".;2;2: &3=707.08:8 A #8+*7 -*7 $.42<*:7@* -2*<=: 85.1 .9*5* 27*; .5*=<*7-*7".:24*7*7



77

$.0*5* +2*@* @*70 <26+=5 *42+*< -2<.<*94*77@* 4.9=<=;*7 272 -2+.+*74*79*-* 700*:*7 ".7-*9*<*7-*7 .5*73* *.:*1;.:<* ;=6+.:*700*:*75*277@*@*70;*1 -*7<2-*46.7024*<

%&&

*692:*7 .9=<=;*7=9*<2*<*70 868:

%*700*5 9:25

" $ &% "# &"% %

" &%

"$ $%#$

78


"$ % $ " % " )! $

"$ % $ #%$ " $&#(

"$ % $ "#( $(#%


79

8. Lampiran 3

9. Lampiran 4 Lampiran II

Struktur Organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Berdasarkan Lampiran I : Peraturan Menteri Nomor Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PER. 23/MEN/2008 Republik Indonesia NOMOR PER. 23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Nasional. Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

: Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Peri

Struktur Organisasi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Berdasarkan Republik Indonesia NOMOR PER. 23/MEN Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pela tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi PerairanNasion Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

STRUKTUR ORGANISASI LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (LOKA KKPN)

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)

LOKA KKPN

BKKPN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENDAYAGUNAAN DAN PENGAWASAN

SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi 80

URUSAN TATA USAHA

SUBSEKSI PENDAYAGUNAAN DAN PENGAWASAN

SUBSEKSI PROGRAM DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,


ttd

Disalin sesuai dengan aslinya MENTERI KELAUTAN DANKecilPERIKANA Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau 81 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

10. Lampiran 5 Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Teknis Kawasan Konservasi Laut Pada Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Kehutanan Kota Batam.

82



83

84



85

86



87

88



89

11. Lampiran 6 Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS,72/BKD-PK/IV2011 Tentang Pengangkatan Kepala dan Kepala Sub Bagian Unit Pengelola Teknis di Lingkungan Kota Batam..

90



91

92



93

Catatan:

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan

94

Gedung Mina Bahari III Lantai 10 Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax: (021)Perairan, 3522045, Surel: [email protected] Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Situs resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id


95

SUPLEMEN 2 SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K

Recommend Documents