SUPLEMEN PEDOMAN TEKNIS PRBBK

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

SUPLEMEN PEDOMAN TEKNIS PRBBK KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK) KEBAKARAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN (P2KP) UNTUK PENANGANAN PRIORITAS KUMUH TAHUN 2015

SUPLEMEN PEDOMAN TEKNIS PRBBK KEBAKARAN PERMUKIMAN

i

KATA PENGANTAR Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) merupakan upaya nyata dari P2KP dalam mengembangkan konsep pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat sesuai tahapan perencanaan pembangunan lingkungan permukiman yang dilaksanakan secara partisipatif. Dalam perkembangannya, PRBBK dikembangkan fokus pada pengurangan risiko bencana untuk wilayah permukiman yang rentan terhadap kebakaran. Kegiatan ini dinamakan PRBBK Kebakaran Permukiman, merupakan bagian dari PRBBK dengan komponen kegiatan meliputi; Penguatan kapasitas masyarakat, pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pendampingan untuk mendukung pelaksanaan program. PRBBK Kebakaran Permukiman di Perkotaan memberikan peluang dan mendorong munculnya peran aktif masyarakat terutama dilokasi rawan bencana kebakaran untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan mengelola sendiri dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan PRBBK Kebakaran Permukiman diharapkan juga dapat membangun munculnya kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan tentang bahaya kebakaran permukiman di wilayahnya. Buku ini merupakan Suplemen dari Pedoman Teknis PRBBK dan Petunjuk Teknis PRBBK yang ada. Suplemen ini akan menjadi acuan bagi para pelaku pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kelurahan/desa sasaran PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya dan secara khusus di kelurahan/desa pada kota/kabupaten terpilih sebagai lokasi percontohan PRBBK Kebakaran Permukiman. Kami harapkan, buku ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-‐baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Koordinator Pengendali Program P2KP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Rina Farida, MT NIP. 110041190


iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | iii Daftar Isi | v BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang | 2 Tujuan | 3 Keluaran | 3 Komponen Kegiatan | 4

BAB 2 KETENTUAN UMUM 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Lokasi Sasaran | 8 Jenis Kegiatan | 8 Jenis Kegiatan yang di Larang (Negatif List)| 9 Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM | 10

BAB 3 TAHAPAN PENYELENGGARAAN

3.1 3.2 3.3 3.4

Tahapan Kegiatan | 14 Tahapan Persiapan | 15 Tahapan Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran | 16 Tahap Pembangunan dan Keberlanjutan | 25

LAMPIRAN-‐LAMPIRAN Lampiran 1 -‐ Perencanaan Partisipatif | 31 Lampiran 2 -‐ Kajian Risiko Kebakaran Permukiman| 71


v

BAB 1 | PENDAHULUAN


1

1.1. LATAR BALAKANG Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non-‐alam, maupun bencana sosial. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari BNPB (http://dibi.bnpb.go.id/) menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana dan korban meninggal per jenis kejadian bencana dalam periode antara tahun 1815-‐2014 terus meningkat. Salah satu kejadian bencana tersebut adalah kebakaran permukiman yang merupakan bencana sosial. Kebakaran permukiman menunjukkan data kejadian dan korban meninggal terus meningkat, hal ini merupakan kejadian yang nampaknya sebagai konsekuensi dari meningkatnya perumahan atau permukiman padat penduduk di perkotaan yang kerap kumuh sehingga kurang memperhatikan ketentuan dan persyaratan keamanan terhadap bahaya kebakaran. Pemicu bahaya kebakaran diwilayah permukiman biasanya berasal dari faktor manusia yaitu kelalaian dalam melakukan kegiatan sehari-‐hari didalam dan diluar rumah tangga. Selain oleh faktor manusia, kejadian kebakaran permukiman juga dapat disebabkan oleh faktor alam seperti petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan dan sebagainya. Bencana kebakaran permukiman menghancurkan bangunan perumahan dan harta benda penduduk, prasarana dan sarana permukiman yang ada jelas berimplikasi luas terhadap aspek sosial, ekonomi, psikologis dan lingkungan. Dampak kebakaran dapat memiskinkan masyarakat oleh karena itu upaya penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan bencana kebakaran yang terjadi di wilayahnya secara partisipatif, sehingga risiko bencana dapat dikurangi, dicegah atau bahkan dihilangkan. Upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penanganan kebakaran permukiman telah banyak dilakukan, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran yang efektif dan efisien. Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan meningkatkan peran dan keberdayaan masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang siap siaga didalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui PNPM Mandiri Perkotaan, telah melakukan kegiatan percontohan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di 16 kelurahan dalam penanggulangan bencana alam yaitu gempa, tsunami, banjir

2


dan tanah longsor. Kegiatan PRBBK telah memfasilitasi masyarakat kelurahan sehingga mampu mengenalidan menganalisis potensi risiko bencana alam dilingkungannya yang dituangkan didalamDokumen Rencana Tindak Pengurangan Risiko Bencana (RTPRB) serta mampu melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana secara partisipatif. Melihat perkembangan bencana kebakaran permukiman semakin meningkat di wilayah perkotaan, untuk mengantisipasi peningkatan bahaya kebakaran permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan dukungan pendanaan dari GFDRR mengembangkan kegiatan PRBBK yang fokus pada pengurangan risiko bencana kebakaran permukiman di lokasi P2KP. Kegiatan ini di namakan kegiatan “PRBBK Kebakaran Permukiman” dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama kegiatan. Buku Suplemen Pedoman Teknis Kebakaran Permukiman, kemudian disebut Suplemen Kebakaran Permukiman, ini merupakan bagian tambahan dari Buku Pedoman Teknis Pengurangan Risiko Bencana yang terbit tahun 2012. Buku Petunjuk Teknis Pengurangan Risiko Bencana digunakan bersama-‐sama dengan Suplemen Kebakaran Permukiman dalam seluruh siklus kegiatan. Suplemen Kebakaran Permukiman ini diperuntukkan bagi masyarakat, pemerintah daerah, fasilitator, konsultan, dan kelompok peduli.

1.2. TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan PRBBK Kebakaran Permukiman ini adalah sesuai dengan Pedoman Teknis PRBBK PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai berikut : a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana kebakaran permukiman b. Menyusun rencana pembangunan masyarakat berbasis pengurangan risiko bencanakebakaran permukiman secara partisipatif. c. Melaksanakan model pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana kebakaran permukiman.

1.3. KELUARAN Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan PRBBK Kebakaran Permukiman ini adalah sebagai berikut : a. Masyarakat rentan, miskin dan perempuan berpartisipasi aktif di dalam proses

perencanaan dan pengambilan keputusan.


3

b. Dokumen rencana tindak pengurangan risiko bencana kebakaran permukiman berbasis

komunitas (RTPRB Kebakaran permukiman). c. Pembangunan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang mendukung upaya

pengurangan risiko bencana kebakaran permukiman.

1.4. KOMPONEN KEGIATAN Komponen 1: Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan lainnya Penguatan kapasitas mencakup pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, lokakarya bagi pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan kelompok peduli/pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan P2KP. a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan resiko bencana melalui kegiatan: -

Pelatihan dan sosialisasi termasuk didalamnya bahan cetakan berupa spanduk, poster, leaflet, media warga, dll.

-

Pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan siklus, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pembangunan dan keberlanjutan.

b. Menambahkan modul pelatihan PRBBK Kebakaran Permukiman dalam pelatihan penguatan perangkat pemerintah daerah, konsultan dan fasilitator. c. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kota/kabupaten dan lembaga-‐lembaga pegiat pengurangan risiko bencana (BPBD, DAMKAR, Universitas, KBP, SAR, LSM, dll). Komponen 2 : Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) a. Alokasi BLM Untuk lokasi percontohan disediakan BLM sebesar Rp 200 juta per kelurahan sebagai dana stimulan yang digunakan untuk peningkatan kapasitas, pendampingan dan pembangunan prasarana prioritas berdasarkan rencana pengurangan risiko bencana. b. Pemanfaatan BLM Dana BLM dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan (a)pengembangan kapasitas masyarakat, (b) biaya Tenaga Ahli Perencana Pendamping (TAPP), (c) dukungan perencanaan partisipatif, (d) membangun prasaranadan sarana prioritas mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan (e)BOP BKM/LKM termasuk untuk mendukung kegiatan Tim Inti Perencana Partisipatif (TIPP).

4


Dana tersebut hanya merupakan bagian kecil dari seluruh dana yang diperlukan kelurahan untuk mewujudkan hasil perencanaan partisipatif. Oleh karena itu perlu mendorong masyarakat untuk menjalin kemitraan dengan pihak-‐pihak lainnya (dunia usaha, LSM dan kelompok peduli lainnya). Komponen 3 : Bantuan Teknis Pendampingan konsultan dan fasilitator untuk melakukan kegiatan : a. Pendampingan kepada pemerintahdan para pemangku kepentingan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, lokakarya dan pelatihan penguatan perangkat pemerintah kota/kabupaten sampai dengan lurah/kades dan kelompok peduli serta bantuan teknisuntuk memperkuat mereka dalam melaksanakankegiatan PRBBK kebakaran Permukiman. b. Pendampingan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas warga dan fasilitasi pertemuan warga, diskusi kelompok terfokus, musyawarah atau rembug warga dalam pelaksanaan kegiatan PRBBK Kebakaran Permukiman tingkat kelurahan/desa.


5

BAB 2 | KETENTUAN UMUM


7

2.1. LOKASI SASARAN Lokasi sasaran kegiatan PRBBK Kebakaran Permukiman adalah lokasi percontohan merupakan kelurahan yang memiliki data potensi tingkat risiko kebakaran permukiman yang tinggi, diantaranya sebagai berikut : a. Kelurahan seringkali mengalami kejadian kebakaran permukiman; b. Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi; c. Belum memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran permukiman. Calon lokasi sasaran diusulkan Pemerindah Daerah Kota/Kabupaten. Penetapan lokasi sasaran akan diatur kemudian oleh Koordinator Pengendali Program P2KP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktotat Jenderal Cipta Karya.

2.2. JENIS KEGIATAN Jenis pelayanan prasarana dan sarana yang dapat diselenggarakan dengan dana BLM PRBBK Kebakaran Permukiman adalah sarana prasarana fisik dan non fisik yang bermanfaat dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran. I. Prasarana dan Sarana Fisik a. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran, antara lain : -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Penyediaan jangkauan sistem hidran kebakaran Penyediaan penampungan air, Rehabilitasi sumber-‐sumber air alam maupun pembuatan sumber air buatan Pengembangan jaringan jalan sesuai lebar kenderaan pemadam kebakaran Bangunan stasiun/pos kebakaran Jaringan atau sistem komunikasi.

b. Sarana adalah kelengkapan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bahaya kebakaran, antara lain : -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

8

Kendaraan motor pemadam kebakaran Alat pemadam api ringan (APAR) Peralatan pompa tekanan tinggi (high pressure) Peralatan bantu pemadam kebakaran (misalnya, gergaji mesin utk merubuhkan bangunan bahan kayu, dll) Peralatan keamanan personil pemadam kebakaran


-‐ -‐

Rehabilitasi jaringan/instalasi listrik rumah. Peralatan komunikasi

c. Dan lain-‐lain kegiatan yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana kebakaran permukiman. II. Kegiatan Non Fisik Kegiatan dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran permukiman, antara lain : a. Pembentukan relawan masyarakat siaga bencana kebakaran; b. Pelatihan/simulasi penanganan bahaya kebakaran bagi masyarakat. c. Pengembangan media warga menghadapi bahaya kebakaran permukiman. d. Sosialisasi dan implementasi aturan bersama Seluruh usulan kegiatan harus berdasarkan hasil perencanaan masyarakatyang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi pengurangan risiko bencana kebakaran permukiman kelurahan.

2.3. JENIS KEGIATAN YANG DILARANG (NEGATIF LIST) Pengunaan dana BLM PRBBK kebakaran permukiman tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-‐hal yang tidak berkaitan dengan upaya penanganan bahaya kebakaran, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-‐norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM PRBBK Kebakaran adalah sama dengan PNPM Mandiri Perkotaan seperti tercantum dalam Buku PedomanPelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.


9

2.4. PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM I. Pencairan Dana BLM Pencairan dana BLM PRBBK Kebakaran Permukiman ke masyarakat melalui rekening BKM/LKM dilakukan dalam satu tahap sebesar Rp 200 juta. Pencairan dana BLM dapat dilaksanakan jika telah memenuhi syarat atau ketentuan pada tabel dibawah ini. Tabel. 2.1 Syarat Pencairan Dana BLM BLM Jumlah Rp 200 juta

PENGGUNAAN DANA

SYARAT PENCAIRAN

a. Pengembangan kapasitas Masyarakat, dukungan proses perencanaan partisipatif sebesar Rp 25juta, termasuk DED.

a. Berita Acara Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) yang berisi Komitmen Bersama.

c. BOP BKM/LKM sebesar Rp 5 juta.

c. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan PJOK.

b. Rencana Kerja Kegiatan (termasuk b. Honorarium Tenaga Ahli Perencana RAB dan Jadwal) yang disepakati Pendamping (TAPP) masyarakat dan kelayakannya telah diverifikasi sebesar Rp 25 juta. Korkot/Askorkot. d. Pelaksanaan pembangunan kegiatan prioritas dari PRBBK Kebakaran Permukiman Tahap I sebesar Rp 145 juta.

d. Melengkapi berkas pencairan lainnya (SPP BLM, Kwitansi, dll)

Dana BLM untuk pembangunan sebesar Rp 145 juta hanya dapat dilaksanakan setelah dokumen RTPRB Kebakaran Permukiman selesai disusun dan disepakati dan mendapatkan persetujuan dari Koordinator Kota.

II. Pemanfaatan Dana BLM Setelah dana BLM PRBBK Kebakaran Permukiman masuk ke rekening BKM/LKM, maka dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui panitia/KSM dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

10

§

KSM/Panitia mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai proposal yang telah dinyatakan layak oleh UPL dan telah diverifikasi oleh Korkot dan melampirkan dokumen proposal yang telah dinyatakan layak.

§

UPL dan BKM/LKM melakukan verifikasi RPD yang disampaikan KSM/Panitia/Tim dengan alat bukti proposal layak.


§

BKM/LKM menyalurkan dana kepada KSM/Panitia sesuai RPD yang telah diverifikasi.

§

KSM/Panitia menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) kepada UPL, UPK dan BKM/LKM setelah dana BLM yang disampaikan pada tahap sebelumnya minimal 90% telah dimanfaatkan/dibayarkan kepada pekerja, selanjutnya UPL, UPK dan BKM/LKM melakukan verifikasi validitas LPD dibantu oleh fasilitator

Pemanfaatan BLM Kebakaran Permukiman harus mengikuti pedoman teknis, pedoman teknis dan Petunjuk Teknis PNPM Perkotaan, misalnya mengenai infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta pengamanan sosial dan lingkungan. Alur penyaluran, pemanfaatan dan pelaporan dana BLM tersaji pada gambar 2.2 dibawah ini : Gambar 2.2. Bagan Alir Penyaluran, Pemanfaatan dan Pelaporan Dana BLM BKM/LKM Y

T

Y

Verifikasi RPD oleh UPL

Verifikasi LPD Oleh UPL/UPK

T

UPL

KSM/Panitia

Pekerja

Keterangan : Pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Proses Verifikasi RPD dan LPD Penyampaian Laporan Penggunaan Dana (LPD) Penyaluran Dana BLM P4IP ke KSM/Panitia


11

BAB 3 | TAHAPAN PENYELENGGARAAN


13

3.1. TAHAPAN KEGIATAN Tahapan pelaksanaan kegiatan PRBBK Kebakaran diwilayah percontohan dilaksanakan mengikuti siklus masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap penyelenggaraan yaitu: 1) tahap persiapan; 2) tahap perencanaan partisipatif dan pemasaran; 3) tahap pembangunan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan secara garis besar dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 3.1. Tahapan Kegiatan PRBBKKebakaran

Tahapan lebih rinci dari kegiatan diatas dijabarkan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.

14


3.2. TAHAPAN PERSIAPAN Pada tahap persiapan ini meliputi kegiatan, sosialisasi tingkat kota, klarifikasi lokasi sasaran, sosialisasi tingkat kecamatan/kelurahan, pelatihan dan penguatan kapasitas TIPP, sebagaimana terlampir pada tabel 3.1. dibawah ini:

NO 1

Tabel 3.1. Kegiatan Tahap Persiapan

KEGIATAN Sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota

KELUARAN

PELAKU Pelaksana : Pemerintah Kab/Kota Peserta : SKPD terkait, Kecamatan dan Kelurahan lokasi sasaran PRBBKKebakaran permukiman Fasilitator : Korkot

1. Peserta paham tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran permukiman. 2. Peserta paham mekanisme pelaksanaan PRB BK kebakaran permukiman di PNPM Mandiri Perkotaan 3. Terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan permukiman terhadap bahaya kebakaran permukiman 4. Terbentuk Tim Teknis PRBBK. 5. Rencana Aksi Penanganan bahaya kebakaran permukiman.

2

Klarifikasi profil rawan Pelaksana : Korkot dan Tim Faskel bahaya kebakaran. Fasilitator : KMW

3

Pelatihan fasilitator

Pelaksana : KMP Peserta : Faskel, Askot Mandiri/Korkot

Data/hasil klarifikasi lokasi sasaran PRBBKKebakaran Permukiman. Fasilitator siap dan mampu mendampingi kegiatan PRBBK Kebakaran permukiman.

Fasilitator : Pemandu Nasional

4

Pelaksana : Sosialisasi tingkat Kecamatan/Kelurahan Kecamatan/Kelurahan Peserta : BKM/LKM, Lembaga tingkat Kec/Kel, Perwakilan Aparat kec/kel Fasilitator : Tim Faskel

1. Peserta paham tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran permukiman 2. Peserta paham mekanisme pelaksanaan PRB BK kebakaran permukiman di PNPM Mandiri Perkotaan 3. Terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan keselamatan


15

NO

KEGIATAN

KELUARAN

PELAKU

dan keamanan permukiman terhadap bahaya kebakaran 4. Terbentuk TIPP 5. Rencana Aksi Kegiatan PRBBKKebakaran tingkat masyarakat.

5

Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

6

7

Pelaksana : Tim Fasilitator Peserta : TIPP (anggota BKM, Relawan Permukiman, Tokoh Masyarakat, Aparat Kel, lembaga lokal)

1. TIPP siap melaksanakan tahapan kegiatan PRBBKKebakaran tingkat masyarakat. 2. TIPP mampu memfasilitasi penyusunan RTPRB Kebakaran Permukiman

Fasilitator : Tim Faskel / Korkot / Stakeholder

Rekrutmen dan Tenaga Ahli Perencana Pendamping (TAPP)

Pelaksana : Kelurahan

Pelatihan TAPP

Pelaksana : Korkot

1. Terpilih TAPP yang memiliki kapasitas baik dalam perencanaan PRBBKKebakaran Permukiman. 2. TAPP menandatangani kontrak kerja dengan BKM. 1. TAPP siap dan mampu mendampingi masyarakat dalam kegiatan PRBBKkebakaran permukiman 2. TAPP bersama TIPP mampu menyusun RTPRB kebakaran permukiman.

Peserta : BKM/LKM, TIPP. Fasilitator : Tim Faskel

Peserta : TAPP Fasilitator : Tim Faskel

3.3. TAHAP PERENCANAAN PARTIFIPATIF DAN PEMASARAN Pada tahap perencanaan ini terdiri dari beberapa kegiatan proses perencanaan sebagai berikut : a. Refleksi Perkara Kritis (RPK) tentangbencana kebakaran permukiman b. Review pemetaan swadaya dan kajian tingkat risiko bencana kebakaran permukiman c. Penyusunan dokumen RTPRB Kebakaran Permukiman d. Pemasaran RTPRB Kebakaran Permukiman

16


A. Refleksi Perkara Kritis (RPK) RPK masyarakat tentang bencana kebakaran permukiman, untuk membangun visi permukiman yang siap terhadap ancaman/bahaya kebakaran permukiman. NO 1

KEGIATAN

PELAKU

Refleksi Perkara Kritis dengan topik FGD/DKT: § Kenapa tempat kita sering mengalami kebakaran? § Identifikasi wilayah yang rawan terhadap bahaya kebakaran § Keteraturan bangunan § Penyebab dan dampak bahaya kebakaran § Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran masyarakat § Penegakan hukum § Dan lain-‐lain sesuai kebutuhan

KELUARAN

Pelaksana : RT dan RW a. Menemukenali persoalan Peserta : warga lingkungan permukiman masyarakat b. Kriteria lingkungan Fasilitator : Team permukimanyang aman terhadap Fasilitator dan TIPP dan bahaya kebakaran. TAPP c. Harapan dan Komitmen masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman yang aman terhadap bahaya kebakaran.

B. Review Pemetaan Swadaya dan Kajian Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Permukiman NO 1

KEGIATAN

PELAKU

Pemetaan Swadaya Masyarakat

a. Persiapan § Membentuk Tim Pemetaan Swadaya (PS) § Mempersiapkan Peta Dasar Kawasan dengan Skala 1:1000 § Mempersiapkan data dan informasi (data primer dan sekunder) § Pembagian area pemetaan

Pelaksana : RT dan RW Peserta : warga masyarakat Fasilitator : TIPP, TAPP, tim fasilitator dan Tim Teknis

KELUARAN a. Terbentuk tim PS tkt basis (RT/RW) b. Peta dasar dengan Skala 1:1000 atau 1 : 5000 c. Terkumpul data dan informasi • Data dan informasi primer : - SDM, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran permukiman - Potensi rawan bahaya kebakaran atl, permukiman padat, sentra industri, kawasan perkantoran, sentra perdagangan.


17

NO

KEGIATAN

PELAKU

§ Mempersiapkan peralatan pemetaan (Camera, meteran, gps dll)

b. Pelaksanaan Pemetaan § Transek, melengkapi dan mencatat data dan informasi lapangan (data primer dan sekunder)

c. Pengolahan data dan informasi

d. Ploting data dan informasi ke dalam peta-‐ peta tematik. § Penyusunan rona/profil kawasan

e. Analisis permasalahan § Tingkat risiko kebakaran § Membangun Gagasan Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman

18


KELUARAN -

Data sumber air untuk pemadam kebakaran Daerah potensi rawan bencana lain, atl. banjir, tanah longsor, perlintasan kereta api.

• Data dan Informasi sekunder : - Peta RTRW, peta topografi,

peta peruntukan lahan, peta tematik atl jaringan jalan, kereta api, sungai, pipa bahan bakar atau gas. - Data Bangunan (permanen, semi permanen dan non permanen) - Kepadatan penduduk dan komunitasnya - Luas wilayah kelurahan - Lokasi pusat-‐pusat kegiatan (pemerintahan, ekonomi, sosial, ibadah, dll) - Lingkungan permukiman (tertata dan padat tidak tertata) - Sumber-‐sumber air dan kapasitasnya - Lokasi peletakan stasiun/pos kebakaran dan bangunan penunjang - Cakupan daerah pelayanan Instalasi DAMKAR, peralatan dan SDMnya - Sarana transportasi dan aksebilitas bagi mobil pemadam. - Sarana komunikasi d. Ploting data dan informasi ke dalam peta-‐peta tematik atau per tema. • Peta rona awal/ eksisting kelurahan

NO

KEGIATAN

PELAKU

KELUARAN Peta topografi Peta tata guna lahan Peta adminstrasi kelurahan Peta jaringan jalan, air bersih,drainase, pipa bahan bakar/gas, • Peta persampahan dan pengolahan air limbah • Peta kepadatan penduduk • Peta kepadatan bangunan • Peta potensi bahaya kebakaran permukiman wilayah khusus (jikalau ada) • Peta potensi bencana alam (banjir, tanah longsor, dll) • Peta sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran permukiman (stasiun/pos kebakaran, bangunan penunjang, instalasi Damkar, sumber-‐sumber air dan kapasitasnya, dll) e. Peta risiko kebakaran permukiman(ringan, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi). • • • •

2

Review Kebijakan dan Rencana Penanganan Kebakaran Kota : a. Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTR) b. Peraturan Bangunan dan Gedung c. RTBL, SPPIP, RISPAM, RISPK, Rencana sistem pengolaan air limbah, sampah dan sanitasi d. PJM Pronangkis dan Renta

Pelaksana : TAPP dan TIPP Peserta : BKM dan relawan Fasilitator : Tim Fasilitator, Tim Teknis

a. Arahan pertumbuhan jumlah dan kepadatan penduduk b. Kesesuaian pola ruang, jaringan sarana dan prasarana lingkungan (jalan, drainase, limbah, gas, dll) c. Kesesuaian rencana penataan bangunan dan lingkungan d. Kesesuaian rencana sistem pelayanan air minum, sistem sanitasi dan persampahan. e. Kesesuaian rencana dengan wilayah manajemen kebakaran (WMK) kota. f. Kesesuaian program nangkis dan renta di WMK.


19

NO 3

KEGIATAN Analisis kebutuhan penanganan lokasi rawan bencana kebakaran permukiman § Analisis dilakukan berdasarkan hasil Kajian dan kesepakatan Review PJM Pronangkis dan Renta, Review Kebijakan dan rencana Pembangunan tkt. Kota/ Kabupaten.

PELAKU Pelaksana : Camat / Lurah Peserta : TIPP, TAPP Fasilitator : Tim Fasilitator dan Tim Teknis

KELUARAN Kesepakatan penanganan kawasan/lokasirawan bencanakebakaran, yaitu: a. Skenario rencana PRB Kebakaran permukiman, meliputi upaya : • Pencegahan bahaya kebakaran • Mitigasi atau pengurangan risiko bencana • Kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran. b. Rancangan Rencana Aksi PRB kebakaranpermukiman, meliputi : • Ketersediaan kebutuhan air kebakaran dan tempat penampungannya. • Ketersediaan kebutuhan air kebakaran termasuk sistem proteksi kebakaran di wilayah khusus menjadi tanggungjawab pemilik. • Peletakan dan kebutuhan stasiun/pos kebakaran • Kebutuhan kenderaan DAMKAR • Kebutuhan jangkauan sistem hidran • Kebutuhan jaringan jalan • Sarana komunikasi • Pembentukan relawan masyarakat kebakaran permukiman • Perlunya pelatihan kebakaran bersama-‐sama masyarakat dengan IPK (instansi Pemadam Kebakaran) serta pihak-‐ pihak terkait. • Kebutuhan besaran biaya dan sumber-‐sumber

20


NO

KEGIATAN

PELAKU

KELUARAN pembiayaan dari para pihak yang terkait. c. Penetapan Rencana Kegiatan Prioritas pembangunan d. Ploting kegiatan rencana aksi dan kegiatan prioritas didalam peta eksisting.

C. Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengurangan Risiko Bencana (RTPRB) Kebakaran Permukiman Dokumen RTPRB kebakaran permukiman adalah dokumen masyarakat yang memuat seluruh proses dan kegiatan penyusunan rencana PRBBK kebakaran permukiman di kelurahannya. Dokumen RTPRB Kebakaran Permukiman disusun dengan sekurang-‐kurangnya mememenuhi seperti draft outline (keluaran) dibawah ini. NO KEGIATAN 1 Penyusunan draft RTPRB Kebakaran Permukiman kelurahan percontohan

PELAKU Pelaksana: TIPP dan TAPP Peserta: UP-‐UP BKM, dan kelompok peduli

KELUARAN Draft Dokumen RTPRB Kebakaran permukiman disusun sesuai draft outline, sebagai berikut :

Fasilitator: Tim fasilitator, a. Pendahuluan Tim Korkot dan Tim • Latar belakang Teknis • Maksud dan tujuan • Lingkup kegiatan

b. Gambaran Umum Wilayah, meliputi • Lokasi sasaran (akses dari kota/kab, kecamatandan kelurahan sasaran) • Kondisi geografis • Kependudukan • Perekonomian • Prasarana dan sarana permukiman • Kelembagaan di masyarakat • Potensi dan permasalahan permukiman.


21

NO

KEGIATAN

PELAKU

KELUARAN

c. Analisis Risiko Bencana Kebakaran Permukiman : § Identifikasi risiko kebakaran § Analisis permasalahan § Penetapan tingkat risiko bahaya kebakaran

d. Rekomendasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Permukiman § Rancangan skenario PRB kebakaran permukiman § Rencana Aksi PRB Kebakaran permukiman § Kegiatan Prioritas PRB Kebakaran permukiman

e. Lampiran-‐lampiran : § Peta rona awal/ eksisting § § § §

§ § § §

§ §

§ §

22


kelurahan Peta topografi Peta tata guna lahan Peta adminstrasi kelurahan Peta jaringan jalan, air bersih,drainase, pipa bahan bakar/gas, Peta persampahan dan pengolahan air limbah Peta kepadatan penduduk Peta kepadatan bangunan Peta potensi bahaya kebakaran permukiman wilayah khusus Peta potensi bencana alam (banjir, tanah longsor, dll) Peta sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran (stasiun/pos kebakaran, bangunan penunjang, instalasi Damkar, sumber-‐sumber air dan kapasitasnya, dll) Peta Rencana Aksi PRB Kebakaran permukiman Peta kegiatan prioritas PRB Kebakaran Permukiman.

NO KEGIATAN 2 Sosialisasi hasil perencanaan partisipatif (Draft RTPRB Kebakaran Permukiman)

3

4

PELAKU Pelaksana: BKM, Lurah Peserta: TIPP, TAPP, Warga kelurahan dan Kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan bersama tim Korkot.

KELUARAN Masyarakat kelurahan mengetahui dokumen RTPRB Kebakaran Permukiman kelurahannya. Forum konsultasi untuk Pelaksana: Pokja PKP • RTPRB Kebakaran Permukiman disepakati dan selaras dengan penyepakatan RTPRB Peserta :TIPP, TAPP, BKM, Rencana/kebijakan KebakaranPermukiman Lurah, Camat, SKPD penanggulangan kebakaran sebagai dokumen terkait dan kelompok Kabupaten/Kota perencanaan permukiman peduli • Penetapan kegiatan prioritas kelurahan dan Fasilitator: Tim Korkot yang akan diselenggarakan penyepakatan kegiatan dan Tim Teknis. oleh BKM prasarana dan sarana • Komitmen implementasi yang akan Aturan bersama diselenggarakan oleh BKM. Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dengan tahapan : § Penyiapan data dan

informasi

Pelaksana : TIPP dan TAPP Fasilitator : Askot Teknik dan Faskel Teknik serta Tim Teknis.

• Dokumen Detail Engineering

Pelaksana : TIPP dan TAPP Fasilitator : Askot Teknik dan Faskel Teknik serta Tim Teknis.

• Dokumen Aturan Bersama yang

Design (DED) kegiatan prioritas. • Paket pekerjaan KSM

Permukiman

§ Pengukuran situasi § Penggambaran

5.

(potongan memanjang skala 1:100, melintang skala 1:100, detail bangunan skala 1:10) § Kriteria perencanaan standar SNI. § Perhitungan Rencana Anggran Biaya (RAB) konstruksi. Penyusunan Aturan Bersama : § Identifikasi kegiatan-‐

kegiatan didalam Rencana Aksi yang memerlukan dukungan aturan bersama atau peraturan kelurahan

disepakati oleh warga dan disyahkan oleh Lurah/Kades. • Aturan Bersama disosialisasikan kepada warga melalui media warga yang ada.


23

NO

§ §

§

§

§

KEGIATAN (Perkel)/ peraturan desa (Perdes) Menyusun draft aturan bersama Konsultasi draft aturan bersama kepada Lurah/Kades dan Tim teknis. Musyawarah Warga penetapan Aturan Bersama. Pengesahan Aturan Bersama oleh Lurah/Kades menjadi Peraturan Kelurahan/Peraturan Desa. Sosialisasi Aturan Bersama kepada warga.

PELAKU

KELUARAN

D. Pemasaran RTPRB Kebakaran Pemasaran program RTPRB Kebakaran adalah strategi “menjual” gagasan melalui proses dan hasil perencanaan partisipatif untuk mengubah pemikiran, sikap dan perilaku masyarakat dan menyelesaikan persoalan permukiman secara menyeluruh. NO KEGIATAN

KELUARAN

1

Coaching/pelatihan pemasaran program

Pelaksana : Korkot Peserta : TIPP dan BKM Fasilitator : Praktisi ahli pemasaran sosial

Peserta paham cara menyusun dokumen pemasaran dan cara mempromosikan

2

Penyusunan dokumen Strategi Pemasaran Sosial

Pelaksana : TIPP dan BKM Fasilitator : Tim Faskel dan Tim teknis

Dokumen strategi pemasaran Sosial

3

Proses advokasi dengan pemerintah Kab/Kota :

Pelaksana : TIPP, BKM, Lurah Fasilitator : Tim Faskel

• RTPRB Kebakaran

§ Promosi metodologi partisipasi § Promosi penanganan bahaya

24

PELAKU


Permukiman diakomodasi dalam Rencana Penanggulangan Bahaya

NO

4

5

KEGIATAN

PELAKU

kebakaran berbasis komunitas § Promosi kegiatan rencana aksiRTPRB Kebakaran kedalam perencanaan reguler. § Pengajuan anggaran kegiatan untuk indikasi program yang diusulkan didanai dari APBD. Proses menjalin kemitraan dengan pihak swasta : § Identifikasi partner potensial § Presentasi RTPRB Kebakaran § Lobi-‐ negosiasi calon partner § Kampanye media. Kampanye dan sosialisasi program dalam rangka proses penyadaran kritis masyarakat : § Sosialisasi gagasan perubahan sosial § Pengembangan media warga § Pemulihan modal sosial warga § Pengembangan kapasitas warga

KELUARAN KebakaranKab/Kota. • Replikasi

Penanganan bahaya kebakaran Terpadu Kab/Kota

Pelaksana : TPP, BKM, Lurah, Fasilitator : Tim Faskel

Pelaksana : TPP, BKM, Lurah Fasilitator : Tim Faskel

Investasi pembangunan (In cash & In kind) dari pihak swasta

Perubahan sikap dan perilaku dengan basis aturan bersama

Catatan: Apabila dalam satu wilayah Kabupaten/Kota sudah memiliki Rencana Penanggulangan bahaya Kebakaran, maka pelaksanaan kegiatan pemasaran RTPRB Kebakaran tingkat kabupaten/Kota dapat dilakukan bersama dengan pembiayaan bersama.

3.4. TAHAP PEMBANGUNAN DAN KEBERLANJUTAN A. Tahap Pembangunan Pembangunan yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan rencana aksi yang disepakati menjadi kegiatan prioritas masyarakat. Sebelum pelaksaan pembangunan dilaksanakan, atas dasar uraian kegiatan yang tercantum dalam proposal, maka KSM selaku pelaksana pembangunan diwajibkan menyusun dokumen perencanaan teknis yang berisi gambar


25

perencanaan, RAB dan jadwal pelaksanaan. Proses kegiatan perencanaan tersebut KSM didampingi dan difasilitasi oleh konsultan pendamping (tim faskel PNPM Mandiri Perkotaan). Selain itu KSM juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya anggota KSM bersangkutan mengenai keseluruhan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara detail untuk langkah-‐langkah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dapat mengacu pada buku petunjuk teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah ada. I.

Prasarana dan sarana Fisik : NO KEGIATAN 1 Persiapan pelaksanaan Fisik : § Penyusunan proposal kegiatan KSM Permukiman § Verifikasi kelayakan teknis dan biaya oleh faskel teknik § Penyiapan KSM Permukiman § Penyusunan rencana waktu pekerjaan § Musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K) § Coaching tata cara pelaksanaan konstruksi dan pelaporan § Pembuatan papan nama kegiatan (papan proyek) 2 Pelaksanaan Fisik : § Pencairan dana ke rekening KSM Permukiman dari BKM § Mobilisasi tenaga kerja bahan dan alat § Musyawarah pengadaan bahan dan alat § Praktek kerja lapangan/OJT § Pelaksanaan pekerjaan fisik § Supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik § Evaluasi kemajuan pekerjaan secara berkala termasuk pemantauan dampak lingkungan

26

PELAKU Pelaksana : BKM/UPL Peserta : calon anggota KSM Permukiman Fasilitator : Faskel Teknik dan UPL

KELUARAN § Proposal kegiatan layak § Tim KSM Permukiman § Rencanawaktu pekerjaan § Papan Nama Kegiatan/Proyek

Pelaksana : KSM Permukiman Peserta Para Pekerja, Tukang dan Mandor Fasilitator : Faskel Teknik dan UPL

§ Pekerjaan fisik sesuai dengan DED dan spesifikasi pekerjaan § Kualitas fisik sesuai dengan spesifikasi teknis atau standar yang ada (standar PU). § LPJ KSM Permukiman yang disetujui BKM/UPL


NO

3

KEGIATAN § Pelaporan pelaksanaan kegiatan fisik dari KSM Permukiman Kegiatan paska pelaksanaan Fisik: § Pembentukan / Revitalisasi KPP (KelompokPemanfaat dan Pemelihara) § Penyusunan Aturan Bersama dalam O&P § Penggalian sumber-‐sumber pembiayaan § Melakukan Inventarisasi Kondisi Prasarana § Menyusun Rencana teknis pemanfaatan dan pemeliharaan § Penyusunan RAB dan jadwal perbaikan § Melaksanakan rapat rutin dan pelaporan secara berkala.

PELAKU

Pelaksana : KPP yang berasal dari anggota KSM Permukiman Fasilitator : UPL dan Faskel Teknik

KELUARAN

§ Terbentuk KPP § Data invetarisasi prasarana dan kondisi prasarana § RKTL Pemanfaatan dan Pemeliharaan § RAB dan Jadwal Perbaikan infrastruktur § Laporan berkala

II. Kegiatan Non Fisik : NO KEGIATAN 1 Persiapan kegiatan non Fisik : § Penyusunan proposal kegiatan KSM Permukiman § Verifikasi kelayakan dan biaya oleh faskel § Penyiapan KSM Permukiman § Penyusunan Schedule pelaksanaan. § Musyawarah persiapan pelaksanaan § Coaching tata cara pelaksanaan dan pelaporan 2 Pelaksanaan kegiatan non Fisik : § Pencairan dana ke rekening panitia pelaksana. § Musyawarah pengadaan bahan dan alat § Simulasi/Praktek kerja lapangan

PELAKU Pelaksana : BKM/UPL Peserta : calon anggota panitia/KSM Permukiman Fasilitator : Faskel dan UPL

KELUARAN § Proposal kegiatan layak § Panitia/KSM Permukiman § Schedule pelaksanaan

Pelaksana : Panitia/KSM Permukiman Peserta pokja-‐ pokja/anggota panitia Fasilitator : Faskel Teknik dan UPL

§ Pelaksanaan sesuai dengan proposal/KAK yang telah disetujui. § LPJ panitia/KSM Permukiman yang disetujui BKM/UPL


27

NO

3

KEGIATAN § Pelaksanaan kegiatan lapangan § Supervisi pelaksanaan lapangan § Pelaporan dari panitia pelaksana kegiatan. Kegiatan pasca Pelaksanaan non Fisik: § Pengesahan Aturan bersama dalam peraturan Kelurahan/Desa § Penyusunan rencana teknis pelaksanaanmonitoring dan pengawasan § Penggalian sumber-‐sumber daya /pembiayaan dalam monitoring dan pengawasan § Melaksanakan rapat rutin dan pelaporan secara berkala.

PELAKU

KELUARAN

Pelaksana : KPP yang berasal § Terbentuk KPP dari anggota KSM § Data invetarisasi/ Permukiman sumberdaya yang Fasilitator : UPL dan Faskel ada. § Aturan Bersama yang telah disepakati § Rencana teknismonitoring dan pengawasan § Laporan berkala

B. Tahap Keberlanjutan Tahapan keberlanjutan dilaksanakan dalam kerangka pencegahan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang telah ditangani dan penyelenggaraan kegiatan dalam Rencana Aksi yang belum dapat dilaksanakan karena terkait dengan masalah pembiayaan dan pengelolaan rencana kegiatan. a. Perencanaan wilayah manajemen kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran. § Penyusunan Aturan bersama yang memuat rencana pemeliharaan, pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; § Penyusunan Aturan bersama rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur yang menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap bahaya kebakaran. § Penegakan peraturan daerah yang mewajibkan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati peraturan yang ada. b. Ruang lingkup/cakupan dalam Pencegahan. §

28

Mencegah penurunan kualitas lingkungan permukiman pada kawasan/WMK yang telah ditetapkan terhadap penanganan bahaya kebakaran.


§

§

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang berpotensi menjadi rawan bahaya kebakaran (seperti: ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitasumum; dan Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruangwilayah dan mengikuti persyaratan teknis yang berlaku.

c. Pola pelaksanaan kegiatan pencegahan dilaksanakan dengan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. 1) Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan maupun lembaga kemasyarakatan. Kegiatan pengawasan dan pengendalian mencakup proses pemeliharaan dan pengawasan pembangunan yang mengindikasikan adanya pelanggaran perijinan IMB, kesesuaian rencana tata ruang,keteraturan bangunan, standar teknis dan kelaikan fungsi melalui pemeriksanan secara berkala. 2) Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan dimaksud dilakukan oleh BKM, UPL, Relawan Permukiman, Aparat kelurahan bidang pembangunan dengan melakukan pendampingan pelayanan informasi dan proses edukasi kepada masyarakat agar mau menata lingkungan permukiman secara bersama dan berkelanjutan serta mencegah potensi bahaya kebakaran.


29

PENANGANAN PRIORITAS TAHUN

PELAMPIRAN 1

PANDUAN PERENCANAAN PARTISIPATIF

PRBBK Kebakaran Permukiman PROGRAM 100 0 LANGKAH-‐LANGKAH PERENCANAAN PARTISIPATIF

Langkah-‐langkah Perencanaan Partisipatif dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar yaitu:

§

Tahap Persiapan: Yang dilakukan di dalam tahap persiapan terutama menyangkut penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan (baik di level kota/kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan) yang akan dipergunakan dalam proses pemetaan bersama masyarakat. Dalam tahapan ini juga dilakukan pembekalan kepada TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) dan TAPP (Tenaga Ahli Perencana Partisipatif) agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memfasilitasi proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat.

§

Tahap Pemetaan Swadaya; Yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat dengan melihat masalah dan potensi terkait dengan bahaya kebakaran permukiman, dilakukan dengan cara FGD dengan masyarakat, transek (observasi lapangan), dan cara lain dengan prinsip-‐prinsip partisipatif dan juga triangulasi. Rumusan hasil pemetaan ini akan menjadi bahan dalam merumuskan Rencana Aksi PRB Kebakaran dan Rencana Kegiatan Prioritas PRBBK Kebakaran Permukiman.

§

Tahap Penyusunan Rencana Program/Kegiatan; Bahan-‐bahan hasil Pemetaan Swadaya kemudian di analisis dan digunakan sebagai bahan untuk merumuskan Rencana Aksi PRB Kebakaran dan disepakati dengan warga. Rencana Aksi PRB Kebakaran akan dijadikan dasar untuk menentukan kegiatan yang akan channeling/dibiayai oleh pihak-‐pihak yang terkait.

§

Tahapan proses perencanaan partisipatif sebagaimana di deskripsikan melalui alur sebagai berikut:


31

Gambar 1. Diagram Alir Proses Perencanaan Partisipatif Gambar&1.&Diagram&Alir&Proses&Perencanaan&Partisipatif&

KEGIATAN& &

HASIL& &

' 1' Koordinasi''&'Penggalian'

! ' Dokumen'Data'Sekunder'tkt.'Kota/kab' ! ' Peta'kota'dan'peta'kel/desa.'

Data'Tkt.'Kota/kab.'

' 2' Koordinasi'&'Penggalian'

PERSIAPAN'

Data'tkt.'Kel/desa'

'

3'

Penyiapan'peta'dasar''&' Pemetaan'Kondisi'Eksisting'

' 4' Pembekalan'TIPP'dan'TAPP'

'

5' Tinjauan'Dokumen'Perencanaan'

PELAKSANAAN&PS&

Pembangunan'yang'ada'

Jadwal'kegiatan.'

! !

' Peta'Rencana'Pembangunan'kota/Kel' Daftar'kegiatan'program' ' pembangunan.'

! !

'

! !

2'

Observasi'Lapangan'

' ' ' Peta'Masalah'kel/desa' Tabel'masalah'kel/desa.' ' ' ' Peta'tematik'bahaya'kebakaran' ' Rekap'kuisioner'masalah'lingkungan.'

' '

Penyebaran'Kuisioner'

3'

' '

Matrik'permasalahan' ' Peta'masalah'kel/desa.'

' '

! ' Peta'Risiko'bahaya'kebakaran' ! ' Matrik'analisis'masalah.'

5' Analisis'Risiko'Bahaya' Kebakaran' 1'

! ' Rekapitulasi'hasil'kuisioner.' ! !

' 4' Konsolidasi'Data'tkt.' Kel/desa'

'

PENYUSUNAN&RENCANA& PROGRAM&

!

' 1' FGD'&'Pemetaan'Masalah' Awal'Kelurahan/desa' '

'

32

' ! ' Data'sekunder'tkt.'Kel/desa' ' ! Peta'dasar'kel/desa'skala'1:5000'dan' ' 1:1000'untuk'kawasan.' ' Peta'' ! ! Peta'rona/Eksisting'skala'1:1000' ! ' Peta'tematik'bahaya'kebakaran'skala' 1:'1000.' ' ' ! ' Kesiapan'TIPP'dan'TAPP'

'

Perumusan'Indikasi' Program'

! ' Draft'indikasi'program/Rencana'Aksi' ' kebakaran' ! ' Draft'Peta'Rencana'Aksi'Kebakaran' ! ' Draft'kegiatan'prioritas'PRBBK.'

' '

'

2' Konsultasi'dengan'Pemda' dan'Stakeholder'

3'

' Rencana'Aksi'Kebakaran' ' Kegiatan'prioritas'PRBBK'Kebakaran' ' Peta'Rencana'Aksi'Kebakaran' ' Draft'Dokumen'RTPRB'Kebakaran.' ' ' ! ' Dok.'RTPRB'Kebakaran'kel/desa' ' ditandatangani.' '

! ! ! !

Pengesahan'Dokumen' RTPRB'Kebakaran'


Berikut adalah uraian secara lengkap proses perencanaan partisipatif: A. PERSIAPAN

1. Koordinasi dan Penggalian Data Sekunder tingkat Kota/Kabupaten a. Uraian: § Proses koordinasi dengan pihak pemkot/pemkab terkait pendataan kawasan rawan kebakaran yang menjadi sasaran penanganan § Proses penggalian data sekunder yang dibutuhkan di tingkat kota/kabupaten § Membahas Kondisi kawasan rawan kebakaran (Kondisi infrastruktur permukiman yang buruk), rencana pembangunan kota,legalitas lahan, land used dan lain-‐lain. b. Pelaksana: § Tim Korkot c. Peserta : § Walikota/Bupati, BAPPEDA (Dinas Tata Ruang), BPN, Dinas PU, Camat, Lurah d. Keluaran: § Diperolehnya data-‐data sekunder seperti dalam table 1 § Diperolehnya peta dasar kota, peta rencana pembangunan kota, peta penggunaan lahan/zonasi § Data dan Peta kepemilikan dan status lahan § Deliniasi awal peta kawasan rawan kebakaran/sasaran (bila ada) e. Alat & Bahan : -‐ f. Media Bantu : § List Kebutuhan Data g. Langkah-‐langkah : § Melakukan pertemuan untuk koordinasi dengan pihak Pemkot/Pemda dan dinas terkait § Perkenalan Tim dan penjelasan maksud dan tujuan kedatangan Tim § Pemaparan kebutuhan data § Pengumpulan data-‐data sekunder yang dibutuhkan termasuk peta-‐peta yang terukur dan memiliki skala yang jelas (peta kelurahan skala 1:5000) § Diskusi, untuk mendapatkan penyepakatan lokasi kawasan rawan kebakaran sasaran/prioritas Tabel 1. Kebutuhan Data Sekunder tingkat Kota/Kabupaten No. DATA 1. DOKUMEN (Data Sekunder)

• Data peruntukan Lahan • Data Kependudukan • Data Jaringan jalan, drainase/sungai dan sanitasi • Data kepemilikan lahan • Data ekonomi masyarakat • Data Bangunan (Permanen ,

SUMBER DATA RDTR/RBWK Profil Kota/kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran )

§ §

INSTANSI § BAPPEDA § Dinas Pemdadam Kebakaran § BPBD § Kesbanglinmaspol


33

No.

2. 3.

DATA semi permanen dan tidak permanen) • Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) • Data lokasi dan kejadian kebakaran (dlm 5 tahun terakhir) • Data lokasi stasiun/pos pemadam kebakaran Data Kependudukan Peta-‐peta i. Peta Dasar Kelurahan berskala 1:5000 ii. Peta Dasar Kawasan

iii. Peta SPPIP iv. Peta Jaringan (jalan, drainase/sungai, air bersih)

v.

Peta kawasan/wilayah rawan kebakaran permukiman vi. Peta Zonasi/ Landused

SUMBER DATA

PODES 2014

INSTANSI

BPS

1. RTRW 2. RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kab.) 3. RBWK (Rencana Bagian wilayah Kota) 4. buku fakta dan analisa 1. Buku Putih 2. RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) 3. Master Plan Drainase

BAPPEDA/ Dinas Tata Ruang

Peta wilayah Risiko Kebencanaan Wilayah

RTRW/RDTRK

a. Bappeda b. Dinas tata Kota/ Dinas

Pe gawasan Perijinan Bangunan c. Pokja AMPL d. (Air minum, Penyehatan lingkungan) Tingkat kota § Dinas Kebakaran § BPBD § Kesbanglinmaspol BAPPEDA/ Dinas Tata Ruang

2. Koordinasi dan Penggalian Data Sekunder Di Tingkat Kelurahan a. Uraian: § Proses koordinasi dan sosialisasi dengan pihak kelurahan terkait pendataan kawasan rawan kebakaran/prioritas yang menjadisasaran penanganan § Proses penggalian data sekunder yang dibutuhkan mulaidari level kelurahan b. Pelaksana : Tim Fasilitator Kelurahan c. Peserta : § Camat, Lurah, Tokoh masyarakat d. Keluaran : § Inisiasi lokasi kawasan prioritas/sasaran § Diperolehnya data-‐data sekunder tingkat kelurahan (tabel-‐2) § Data dan Peta kepemilikan dan status lahan e. Alat &Bahan : -‐

34


Media Bantu : § List Kebutuhan Data g. Langkah-‐ langkah: § Melakukan pertemuan untuk koordinasi dengan pihak kelurahan § Perkenalan Tim dan penjelasan maksud dan tujuan kedatangan Tim § Pemaparan kebutuhan data § Pengumpulan data-‐data sekunder dan peta-‐peta yang dibutuhkan § Diskusi penggalian data dan informasi dilokasi sasaran § Survey Pendahuluan/Sosial Mapping/Orientasi Lapangan § Menemu kenali key persons untuk membantu kelancaran survey § Memahami kondisi awal kawasan (sosial masyarakat, kegiatan ekonomi dan lingkungan) § Kompilasi data dan informasi serta Penyiapan peta dasar skala 1:5000 dan skala 1:1000 f.

Tabel 2. Kebutuhan Peta dan data tingkat kelurahan /desa No. 1. 2.

DATA Peta Kondisi eksisting terakhir

SUMBER DATA

§ Wilayah

Administrasi DOKUMEN (Sekunder) : § Data PODES § Data monografi desa 2014 § Data profil masyarakat rumah tangga tentang pelayanan air minum. § Data profil masyarakat rumah tangga rentan kebakaran § Data profil masyarakat rumah tangga tentang pengelolaan sanitasi dan persampahan rumah tangga. § Data fisik bangunan § Profil (permanen, semi permanen kelurahan/ dan tidak permanen) Desa § Data kepadatan bangunan § Data keberadaan industri, SPBU, Gudang bahan kimia dan pedangang bahan-‐bahan yang mudah terbakar didalam lingkungan § Data sumber-‐sumber air untuk pemadaman kebakaran. § Data lokasi dan kejadian kebakaran (dlm 5 tahun terakhir) § Data lokasi stasiun/pos pemadam kebakaran.

INSTANSI Kantor Kelurahan Kantor Kecamatan

KETERANGAN § Hard copy dan soft copy § Peta Dasar ada di kecamatan atau kelurahan § (Berikan contoh peta dimaksud pada saat coaching)

Kantor Kelurahan Kantor Kecamatan

Ploting data-‐data didalam peta eksisting.


35

3. Penyiapan Peta dasar dan Peta Tematik a. Uraian : Pada tahap persiapan ini TIPP bersama TAPP didampingi oleh Tim Fasilitator perlu memahami tentang profil kawasan rawan kebakaran dari Pemda (jika ada), mengacu kepada Kebijakan Pemda tentang kawasan rawan kebakaran baik batasan wilayah kawasannya, kriteria / indikator dan parameternya. Sehingga profil ini merupakan basis data awal yang akan memudahkan untuk melaksanakan tahap berikutnya b. Pelaksana: §

Tim Faskel & TIPP

c. Peserta: § BKM, RT/RW, Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama, Wanita,Tua Muda, dll

d. Keluaran : § TIPP dan Tim Fasilitator mendapatkan gambaran tentang kriteria / indikator rawan kebakaran, parameter/hasil pendataan, dan koordinat peta yang terdapat pada profil § Contoh Profil Kawasan rawan kebakaran yang harus dipelajari dapat dilihat pada Profil Kawasan Rawan Kebakaran Kota § Peta tematik kondisi eksisting Kawasan e. Alat & Bahan : § Spidol Warna § Plester, Kertas Plano, dll f. Media Bantu : § Profil Kawasan Rawan Kebakaran (Bila ada) Peta Skala 1:5000 dan 1:1000 sesuai kebutuhan § Peta Tematik (kawasan rawan kebakaran) g. Langkah-‐langkah : § Pelajari terlebih dahulu profil rawan kebakaran dari Pemda kota/kabupaten atau Profil rawan kebakaran lainnya Lihat titik koordinat area yang menjadi kawasan rawan kebakaran yang ada dalam profil § Kemudian buatlah peta skala 1:1000 berdasarkan delineasi koordinat dari profil rawan kebakaran § Bila tidak ada peta yang dimaksud dari penggalian data sekunder, maka dapat dilakukan dengan cara Digitasi peta Google Earth. § Penyepakatan kode-‐kode/simbol-‐simbol legenda yang akan digunakan dalam menandai peta survey (mengacu pada ketentuan simbol/legenda standar PU) § Berdasarkan data sekunder yang yang sudah diperoleh sebelumnya, selanjutnya buatlah peta Kondisi eksisting, yang terdiri dari: - Peta rona awal/eksisting - Peta Tata Guna lahan - Peta administrasi kelurahan - Peta Kependudukan - Peta Kondisi Bangunan

36


Peta Jaringan Jalan Peta Jaringan drainase & Sanitasi Peta Persampahan Peta wilayah rawan/risiko kebakaran, prasarana dan sarana penanggulangan bencana kebakaran permukiman. Peta potensi bencana alam (banjir, tanah longsor,dll) bila ada. Contoh : Profil Kawasan Bahaya kebakaran KRITERIA / INDIKATOR 1. Keteraturan bangunan 2. Kepadatan bangunan 3. Kondisi fisik dan jarak antar bangunan 4. Instalasi listrik didalam rumah 5. Jaringan pemasangan sambungan listrik 6. Keberadaan industri, SPBU atau Gudang bahan kimia dan pedangang bahan-‐bahan yang mudah terbakar di dalam lingkungan 7. Jalan lingkungan 8. Sumber-‐sumber air untuk pemdaman kebakaran 9. Pos/stasiun pemadam kebakaran, 10. Kejadian kebakaran (dalam 5 tahun terakhir) 11. Pengelolaan persampahan rumah tangga

PARAMETER < 35 % bangunan tidak memiliki IMB > 80 unit Ha > 60 % bangunan permanen > 60 % di sesuai standar PLN ≤ 7 sambungan dlm 1 tiang listrik (Standar PLN) Ada 3 unit

lebar < 3,5 meter < radius 1 km < 7,5 km < 2 kali Tidak dikelola/ dibakar


37

Peta Kota/Kab. Citra satelit/Google Map

Peta Kelurahan/Desa Peta garis, skala 1 : 5000

Peta Kawasan Rawan Kebakaran, Peta garis, skala 1 : 1000

38


4. Pembekalan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif) dan TAPP (Tenaga Ahli Perencana

Pendamping) a. Uraian :

b. c. d.

e.

Setelah seluruh data sekunder dan peta yang ada sudah dipastikan tersedia, maka tahap berikutnya adalah melakukan Pembekalan kepada TIPP dan TAPP agar siap melaksanakan proses perencanaan partisipatif. TIPP yang dilatih bisa dari TIPP yang sudah ada, bilamana belum ada, maka perlu dibentuk terlebih dahulu. Harus dipastikan seluruh data sekunder (sesuai list kebutuhan data sebelumnya) telah siap terutama peta dasar kelurahan. Pelaksana: § Tim Korkot & Faskel Peserta: § TIPP dan TAPP Alat & Bahan : § Peta Dasar § Spidol Plester § Kertas Plano, dll Media Bantu: Media audio visual Proses Perencanaan Partisipatif dan peta. Modul Pelatihan/Pembekalan TIPP dan TAPP : § Konsep Penanganan bahaya kebakaran § Memahami peta dan data Panduan Perencanaan Partisipatif § RKTL

Keluaran : § Anggota TIPP dan TAPP memahami dan siap melaksanakan kegiatan perencanaan partisipatif § Rencana kegiatan pelaksanaan perencanaan partisipatif (Pemetaan swadaya dan penyusunan RTPRB Kebakaran Permukiman. § TIPP, TAPP dan Tim Fasilitator mendapatkan gambaran tentang indikator kerentanan lingkungan terhadap bahaya kebakaran permukiman yang berbasis peta. § Peta Kondisi eksisting Kawasan yang memuat batas administrasi, blok plan, jaringan jalan, dll. g. Langkah langkah: § Pelatihan perencanaan partisipatif yang terdiri dari Konsep dan Mekanisme pelaksanaan pemetaan swadaya dan Penyusunan dokumen RTPRB kebakaran permukiman. § Pembagian peserta menjadi pokja-‐pokja, pokja tersebut sekurang-‐kurangnya terdiri dari: 1. Pokja Penggalian data tingkat rumah tangga (air minum, sanitasi, kondisi fisik dan jarak antar bangunan, kondisi instalasi listrik rumah, dll).

f.


39

2. Pokja Penggalian data tingkat lingkungan : - Kepadatan bangunan, - Jaringan pemasangan sambungan listrik - Keberadaan industri, SPBU atau Gudang bahan kimia dan pedangan bahan-‐bahan yang mudah terbakar didalam lingkungan - Kondisi dan lebar jalan-‐jalan lingkungan - Sumber-‐sumber air untuk pemdaman kebakaran - Pos/stasiun pemadam kebakaran, - Kejadian kebakaran (dalam 5 tahun terakhir) - Drainase dan sistem persampah 3. Lainnya apabila diperlukan : 4. Pokja – pokja yang terdiri dari tim: - FGD - Transek § Penyusunan rencana Kegiatan Pelaksanaan perencanaan partisipatif (Pemetaan swadaya dan penyusunan RTPRB Kebakaran). 5. Tinjauan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang ada a. Uraian :

Pada tahap ini TIPP dan Tim Fasilitator melakukan diskusi untuk menelaah dokumen perencanaan yang sudah ada (RPJM des/RKP kel/PJM Pronangkis/RTPLP/dll) berdasarkan data profil rawan kebakaran dari Pemda Kota/kabupaten yang ada (cermati prioritas kriteria / indikator, parameter / hasil yang ada) dengan tujuan Mendapatkan informasi / data kegiatan yang ada di dokumen perencanaan yang sesuai dan terkait dengan indikator rawan kebakaran yang belum dilaksanakan kawasan rawan kebakaran setempat.

b. Pelaksana : §

TIPP, Tim Fasilitator

c. Peserta : §

Anggota BKM/LKM, Kelurahan/Desa, RW, RT

d. Alat & Bahan :

§ Kertas Plano § Spidol § Catatan,dll

e. Media Bantu :

§ Peta rona awal/eksisting § PJM Ponangkis, RPJM, RTRW, RDTR, dll f.

40

Keluaran : § Daftar Program/Kegiatan yang sesuai dengan profil serta indikator bahaya kebakaran permukiman yang belum ada kegiatannya.


g. Langkah-‐langkah :

Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan TAPP didampingi Tim Fasilitator menyiapkan hal-‐hal berikut : § Profil kelurahan/kawasan rawan bencana kebakaran yang sudah diklarifikasi KMW/Korkot § Peta dasar 1 : 1000, dan peta eksisting yang sudah dilengkapi § Data perencanaan pembangunan kelurahan terkait (PJM Pronangkis, RKP, RPJM des dll) § TIPP dan TAPP didampingi Tim Fasilitator melakukan pertemuan dengan BKM, Kelurahan / Desa untuk meninjau tentang program / kegiatan yang ada di dalam PJM Pronangkis, § Sandingkan PJM Pronangkis (dan Dokumen perencanaan lain) yang ada, apakah ada kegiatan yang berkesesuaian dengan penanganganan bahaya kebakaran, berikut kurang lebih prosesnya: -‐ Identifikasi kegiatan yang mendukung upaya penanganan bahaya kebakaran -‐ Identifikasi kegiatan prasarana dan sarana yang belum dilaksanakan dan sesuai dengan kegiatan penanganan bahaya kebakaran permukiman. -‐ Identifikasi pula kegiatan penanganan bahaya kebakaran permukiman yang belum direncanakan kegiatannya dalam dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan tersebut. -‐ Tuangkan ke dalam Tabel 3 dibawah ini -‐ Dan kemudian tuangkan pula ke dalam peta dasar skala 1:1000 dan peta tematik yang telah diperoleh dalam kegiatan A3

Tabel 3. Contoh Daftar Kegiatan PJM Pronangkis dll yang sesuai indikator rawan kebakaran (yang belum terlaksana) No.

Indikator Bahaya Kebakaran

Cheklist kegiatan Datar Sumber Lokasi Keterangan Tidak Kegiatan dokumen ada ada

1

Keteraturan bangunan dan Kepadatan bangunan

2

Kondisi fisik dan jarak antar bangunan

3

Instalasi listrik didalam rumah dan Jaringan pemasangan sambungan listrik

4

Keberadaan industri, SPBU atau Gudang bahan kimia dan pedangan bahan-‐bahan yang mudah terbakar didalam lingkungan

5

Jalan lingkungan

6

Sumber-‐sumber air untuk pemdaman kebakaran


41

7

Pos/stasiun pemadam kebakaran,

8

Kejadian kebakaran (dalam 5 tahun terakhir)

9 Pengelolaan persampahan rumah tangga

B. PEMETAAN SWADAYA 1. FGD Penggalian Data Awal Persoalan Kebakaran Permukiman a. Uraian :

FGD penggalian gagasan pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran permukiman adalah suatu bentuk pendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkan mental, rasa dan karsa secara terstruktur untuk membangun kesadaran kritis peserta (masyarakat) mengenai bahaya kebakaran serta kaitannya dengan pola prilaku dan pola pikir sehari-‐hari masyarakat setempat. b. Pelaksana : §

TIPP, TAPP dan Faskel

c. Peserta: §

Masyarakat dan RT/RW di lokasi kawasan rawan kebakaran

d. Alat & Bahan :

§ Kertas Plano § Spidol warna § Dll e. Media Bantu :

§ Panduan FGD § Peta dasar dan Peta Tematik f.

Keluaran : § Rumusan penyebab dan bahaya kebakaran § Harapan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan § Peta Awal Persoalan bahaya kebakaran § Rencana Transek (Observasi Lapangan)

g. Langkah-‐ langkah :

§ § §

§

42

Rembug warga pembentukan Tim Pemandu FGD atau TIPP yang terdiri dari relawan Faskel memberikan bimbingan parkatek FGD penggalaian gagasan penanganan bahaya kebakaran kepada Tim pemandu. Menyelenggarakan FGD tingkat kelurahan dengan mengundang seluruh relawan, lembaga2 RT dan RW/Lingkungan, Aparat dan Lembaga2 dilevel kelurahan, perwakilan perempuan dan warga kawasan miskin rawan kebakaran. Menyusun informasi dan data awal gagasan penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran permukiman (disusun dlm matrik/tabel dan peta tematik)


§ § §

Penyelenggaraan FGD di kawasan prioritas rawan kebakaran (RT/RW/Bloh) tindak lanjut dari FGD tingkat kelurahan. Menyusun kembali kesepakatan dan komitmen bersama serta rencana tindak lanjut penanganan bahaya kebakaran permukiman. Sosialisasi hasil gagasan penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran permukiman.


43

Hasil Awal FGD Penggalian Gagasan Penanganan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Permukiman Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kota/Kabupaten : Berikut ini adalaha hasil FGD Penggalian Gagasan Penanganan dan Pencegahan Bahaya kebakaran Permukiman yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan pada hari .................. tanggal .............. jam.....s/d............. bertempat di ............. yang dihadiri .......... peserta (terlampir) Kawasan Uraian profil Aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan dan Permukiman Permukiman pencegahan bahaya kebakaran di lingkungannya Rawan rawan kebakaran Serangkaian upaya/ Serangkaian upaya/ Pelibatan peran Harapan warga Kebakaran tindakan tindakan penanganan serta pencegahan kebakaran masyarakat kebakaran 1. Hasil FGD Keteraturan dan Kepadatan bangunan 2. Hasil FGD Kondisi fisik dan jarak antar bangunan 3. Hasil FGD Instalasi listrik didalam rumah dan Jaringan pemasangan sambungan listrik 4. Hasil FGD Keberadaan industri, SPBU atau Gudang bahan kimia dan pedangan bahan-‐bahan yang mudah terbakar didalam lingkungan 5. Hasil FGD Kondisi jalan lingkungan 6. Hasil FGD Sumber-‐sumber air untuk pemdaman kebakaran 7. Hasil FGD Pos/stasiun pemadam kebakaran 8. Hasil FGD Kejadian kebakaran (dalam 5 tahun terakhir 9. Hasil FGD Pengelolaan persampahan rumah tangga

Demikian FGD penggalian gagasan penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran permukiman ini dibuat untuk dijadikan pertimbangan dan landasan utama dalam pelaksanaan penanganan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah kami.

Tim Pemandu FGD : Nama/Wakil dari Tandatangan 1. ........................................ (........................) 2. ........................................ (........................) 3. ........................................ (........................) 4. ........................................ (........................) 5. ........................................ (........................) 6. ........................................ (........................) Mengetahui : Kelurahan/desa, (.................................)

44

Koordinator BKM,

(................................)


Yang!menjadi!akar!permasalahan!permukiman!rawan!kebakaran! adalah!:! Buatkan,pohon/akar,masalah,penyebab,kawasan,rawan,bahaya, kebakaran,permukiman., , ,

bangunan,)Instalasi)listrik)didalam)rumah)dan)Jaringan)pemasangan) sambungan)listrik,)Keberadaan)industri,)SPBU)atau)Gudang)bahan) kimia)dan)pedangan)bahan?bahan)yang)mudah)terbakar)didalam) lingkungan,))Kondisi)jalan)lingkungan,))Sumber?sumber)air)untuk) pemdaman)kebakaran,)Pos/stasiun)pemadam)kebakaran,)Kejadian) kebakaran)(dalam)5)tahun)terakhir,)Pengelolaan)persampahan)rumah) tangga).,

indikator/,profil,kawasan,rawan,kebakaran,,sebagai,berikut,:, (Keteraturan)dan)Kepadatan)bangunan,)Kondisi)fisik)dan)jarak)antar)

d. Pandu,diskusi,arahkan,ke,pembahasan,pertanyaan,kunci,

bencana,yang,akan,ditangani,saat,ini,?,,

Harapan!warga!kawasan!terhadap!pencegahan!dan!penanganan!bahaya!kebakaran!:! ! Apakah,bapak/ibu,ikut,terlibat,dalam,pencegahan,dan,penanganan,bahaya,kebakaran?, ! Bagaimana,seharusnya,bapak/ibu,terlibat,dalam,penanganan,atau,pencegahan?, ! Bagaimana,bentuk,keterlibatan,yang,diharapkan,bapak/ibu?, ! Bentuk,dan,jenis,manfaat,apa,yang,diharapkan?, ! Bagaimana,agar,manfaat,yang,diharapkan,itu,dapat,berdampak,pada,peningkatan, kualitas,hidup?,

REFLEKSI!BENCANA!KEBAKARAN!:! Identifikasi!Masalah,!Klasifikasi!Masalah!dan!Hubungan!Sebab?akibat!Kebakaran!Permukiman! Apakah!yang!menyebabkan!kondisi!di!atas!?! a. Adakah,lokasi,kawasan,rawan,bahaya,kebakaran,?, ! Sebutkan,penyebab,dan,akibat,bahaya,kebakaran,di,lingkungan,permukiman., b. Sepakati,kriteria,kawasan,rawan,bahaya,kebakaran, ! Gunakan,instrumen,pertanyaan,indikator,bahaya,kebakaran, c. Apakah,kriteria,diatas,cocok,dengan,lokasi,kawasan,rawan,

Desa/Kelurahan,,,, :, Kecamatan, , :, Kota/Kabupaten, :, , Berikut,ini,adalaha,hasil,FGD,Penggalian,Gagasan,Penanganan,dan,Pencegahan,Bahaya,kebakaran,Permukiman,yang,diselenggarakan,oleh,Tim,Pemandu, FGD, dan, perangkat, RT/RW/Kelurahan, pada, hari, .................., tanggal, .............., jam.....s/d............., bertempat, di, ............., yang, dihadiri, .........., peserta, (terlampir), !

,

! Lampiran!:!Catatan!Proses!Hasil!FGD!Tingkat!Kelurahan!


45

2. Observasi Lapangan (Transek) a. Uraian :

Pada tahap ini TIPP didampingi Tim Fasilitator melakukan observasi lapangan / survey lapangan / transek berdasarkan hasil FGD. Tujuannya untuk mendapatkan informasi kondisi persoalan bahaya kebakaran setempat dan potensi yang ada. b. Pelaksana : §

TIPP dan RT/RW Kawasan rawan kebakaran

c. Peserta: §

Warga Masyarakat, RW, RT

d. Alat & Bahan :

§ Kamera § Spidol Warna § Meteran/ laser measure / GPS

e. Media Bantu :

§ Peta Tematik hasil FGD § Rumusan Persoalan Hasil FGD § Instrumen Penggalian data Aspek Lingkungan

f.

Keluaran : • Data permasalahan kebakaran dan rinciannya di lokasi setempat. • Peta tematik permasalahan yang lebih lengkap • Data dan Rekap masalah kebakaran terkait aspek lingkungan


TIPP dan TAP menyiapkan hasil-‐hasil FGD sebagai berikut : -‐ Rumusan persoalan kebakaran permukiman -‐ Peta Awal persoalan-‐persoalan kebakaran permukiman -‐ Sepakati bersama peserta lokasi-‐lokasi penting yang akan dikunjungi serta topik-‐ topik kajian yang akan dilakukan. -‐ Amati keadaaan sepanjang perjalanan dan biarkan responden (masyarakat) menunjukkan hal-‐hal yang dianggap penting untuk diperlihatkan dan dibahas keadaannya. -‐ Buatlah catatan-‐catatan hasil diskusi dengan mengisi instrumen yang ada. -‐ Mintalah masyarakat untuk memploting hasil transek di atas peta dasar yang sebelumnya telah dipersiapkan. -‐ Selama penggambaran, tim TIPP mendampingi karena pembuatan symbol atau lambang yang dipergunakan untuk menggambarkan data atau informasi yang ditemukan kemungkinan sulit dilakukan. -‐ Pergunakan hasil gambar transek tersebut ke dalam peta tematik hasil FGD sebagai fungsi klarifikasi untuk masing-‐masing tema permasalahan bahaya kebakaran permukiman. -‐ Buatlah catatan-‐catatan hasil diskusi dan klarifikasi hasil inputing instrumen profil kebakaran permukiman.

46


-‐

Cantumkan nama-‐nama atau jumlah peserta, pemandu, tanggal dan tempat lokasi kunjungan dan pelaksanan diskusi. Contoh Hasil Transek Kondisi Jalan Lingkungan

Contoh Hasil Transek Kondisi Drainase


47

Contoh Hasil Transek Kondisi Persampahan

Contoh Hasil Transek Kondisi Air Bersih

48


Contoh Hasil Transek Kondisi dan Kepadatan Bangunan

3. Penyebaran Kuisioner a. Uraian :

Pendataan profil kawasan rawan bahaya kebakaran mempunyai sasaran untuk menyediakan informasi yang lengkap tentangrisiko kebakaran, memahami faktor-‐faktor penyebab bahaya kebakaran dan memahami ketidak-‐leluasan rumah tangga untuk meningkatkan standar kehidupan mereka. Pendataan bahaya kebakaran akan mengumpulkan data tentang : 1. Aspek legalitas hunian 2. Kepadatan bangunan 3. Kondisi fisik dan jarak antar bangunan 4. Instalasi listrik di dalam rumah 5. Jaringan sambungan listrik 6. Akses air minum 7. Pengelolaan sanitasi dan sampah rumah tangga b. Pelaksana: § TIPP dan TAPP c. Sasaran: § Rumah Tangga di lokasi kawasan rawan kebakaran


49

d. Alat & Bahan:

§ § § §

Lembar Kuisinoner Rumah Tangga untuk pendataan profil bahaya kebakaran Alat tulis Meteran Kamera

e. Media Bantu : § f.

Panduan Pengisian Kuisioner Rumah Tangga

Keluaran: §

Data dan Rekap profil bahaya kebakaran

g. Langkah-‐ langkah: § Secara lengkap Format kuisioner adalah seperti berikut ini :

50


KUISIONER PENDATAAN KAWASAN RAWAN BAHAYA KEBAKARAN Provinsi

: .........................

Kelurahan/desa

: .........................

Kota kabupaten

: .........................

Kawasan (RW/RT)

: .........................

Kecamatan

: .........................

Tanggal Pendataan

: .........................

Isilah titik-‐titik dengan nilai yang sesuai dengan hasil wawancara/ observasi lapangan dan tanda “√” kotak-‐kotak apabila sesuai dengan pilihan dibawah ini. A. KEPADATAN BANGUNAN HUNIAN 1.

Berapa luas wilayah di RT/RW*)

: .......... Ha

2.

Berapa jumlah bangunan hunian di wilayah RT/RW*)

: .......... unit

3.

Berapa kepadatan bangunan diwilayah RT/RW*)

: .......... unit/Ha

B. AKSEBILITAS LINGKUNGAN 1.

2.

Jangkauan Pelayanan Jaringan jalan a.

Berapa jumlah rumah hunian dengan lebar jalan akses < 3,5 meter

: ........... unit

b.

Berapa jumlah rumah hunian dengan lebar jalan akses ≥ 3,5 meter

: ............ unit

c.

Berapa panjang jalan dengan lebar < 3,5 meter

: ........... meter

d.

Berapa panjang jalan dengan lebarnya ≥ 3,5 meter

: ............ meter

Kondisi Fisik/Kualitas Jaringan Jalan a.

Berapa panjang jalan dengan lebar ≥ 3,5 meter yang belum diperkeras

: ........... meter

b.

Berapa panjang jalan dengan lebar ≤ 3,5 meter yang belum diperkeras

: ........... meter

c.

Berapa jumlah rumah hunian dengan akses jalan lebar ≥ 3,5 meter kondisinya rusak : ........... unit

d.

Berapa jumlah rumah hunian dengan akses jalan lebar < 3,5 meter kondisinya rusak : ........... unit

C.

POTENSI SUMBER BAHAYA KEBAKARAN : 1.

Keberadaan Jaringan pemasangan sambungan listrik dalam satu tiang a.

2.

c. 7 sambungan

Diluar pemukiman;

b. didalam permukiman

Keberadaan SPBU/ pedangan bensin eceran a.

4.

b. ≤ 7 sambungan

Keberadaan pedagang minyak tanah/LPG a.

3.

≥ 7 sambungan;

Didalam permukiman

b. diluar permukiman,

Keberadaan industri rumah tangga dengan produksi mudah terbakar a.

Ada didalam permukiman .... unit

b. tidak ada dipermukiman


51

5.

Penyalaan api secara langsung untuk pembakaran sampah a.

Selalu dilakukan

b. tidak selalu

c. tidak pernah

D. BAHAYA KEBAKARAN : 1.

Kejadian kebakaran dalam 5 tahun terakhir a.

2.

≤ 2 kali

b. 3 kali

c. ≥ 3 kali

d. Tidak pernah terjadi

Penyebab kebakaran a.

Tungku/kompor masak

b. Konseliting listrik c. Pembakaran sampah d. Lain-‐lain

E.

SARANA PENCEGAHAN KEBAKARAN : 1.

2.

Sarana Pencegahan Bergerak yang dimiliki : a.

Mobil pemadam kebakaran.... unit

b. Motor gerobak pemadam kebakaran ..... unit

c.

Sarana pemadam kebakaran lainnya (sebutkan) ..................... unit

d.

Tidak ada sarana pemadam kebakaran

Sarana Pencegahan Tetap yang dimiliki : a.

Pos/stasiun pemadam kebakaran

b. Hidran air ............... unit

c.

Lain-‐lainnya

d. Tidak ada sarana

F.

SUMBER-‐SUMBER AIR PEMADAMAN KEBAKARAN : 1.

Jenis sumber air pemadaman kebakaran a.

2.

Sungai

c. Sumur dalam

d. Tidak ada

Perkiraan Kapasitas Sumber Air : a.

500 – 1.000 m3

c. ≥ 500 m3 3.

b. Kolam

b. lebih dari 1.000 m3

d. Tidak ada

Perkiraan Jarak Sumber Air dari permukiman a.

< 100 m

b. 100 m s/d 3 Km

c. ≥ 3 Km

*) coret yang tidak perlu Nama Surveyor : ......................................

Mengetahui:

Koordinator Tim

Responden

(........................)

(.............................)

52


KUISIONER RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN PROFIL RAWAN BAHAYA KEBAKARAN Provinsi

: .........................

Kelurahan/desa

: .........................

Kota kabupaten

: .........................

Kawasan (RW/RT)

: .........................

Kecamatan

: .........................

Isilah titik-‐titik dengan nilai yang sesuai dengan hasil wawancara/ observasi lapangan dan tanda “√” kotak-‐kotak apabila sesuai dengan pilihan dibawah ini. A. KETERATURAN BANGUNAN 1. 2.

Posisi bangunan/rumah hunian terhadap jalan

a.

b. membelakangi jalan

Menghadap jalan

Posisi bangunan /rumah hunian terhadap sungai a. Menghadap sungai

3.

4.

5.

b. membelakangi sungai

Akses jalan ke bangunan /rumah hunian a.

Mempunyai akses langsung kejalan

b.

Tidak mempunyai akses ke jalan karena terhalang bangunan lain

Kondisi akses jalan ke bangunan/rumah hunian a.

Lebar jalan kurang dari 3,5 meter

b.

Lebar jalan lebih dari 3,5 meter

Lokasi bangunan/rumah hunian o

a.

Berada di kemiringan/lahan (kemiringan ≥ 15 )

b.

Berada di atas lahan sempadan sungai/jalan/rawa/gambut/dana*)

c.

Berada di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)

d.

Berada dikawasan lindung

B. KONDISI BANGUNAN/RUMAH HUNIAN 1.

Kondisi bangunan/rumah hunian a.

2.

3.

Permanen

b. Semi permanen

c. Tidak permanen 2

Luas lantai bangunan/rumah hunian

: ................m

a.

Jumlah penghuni

: ................Jiwa

b.

Luas rata-‐rata lantai bangunan terhadap penghuni

: ................ m /Jiwa

2

Jarak bangunan/rumah hunian dengan bangunan sebelahnya a.

Kurang dari 1 meter

b. 1s/d 3 meter

c. Lebih dari 3 meter


53

4.

Jenis konstruksi bangunan i.

Jenis material penutup atap

ii.

a.

Seng

b. Asbes

d.

Bahan kayu

e. fiber

c. genting

Jenis material kerangka atap a.

iii.

Kayu

b. Baja

Jenis material dinding bangunan a.

iv.

Bata/batako

b. kayu/papan

c. GRC

b. Plester

c. tanah

b. Rusak ringan

c. Rusak berat

d. Fiber/plastik

Jenis lantai bangunan a.

v.

Keramik

Kondisi lantai bangunan a.

5.

Baik

Instalasi listrik bangunan/rumah hunian i.

Sumber/meteran listrik rumah hunian a.

ii.

Sendiri

b . Tersambung dari rumah tetangga

Instalasi listrik bangunan a.

iii.

tertutup

b. terbuka dan rapi,

c. terbuka tidak rapi

Jumlah daya listrik bangunan a.

iv.

450 -‐ 900 VA,

b. 1300 VA,

c. lebih dari 1300 VA

Kecukupan daya listrik a.

tidak cukup sehingga sering mati

b. Cukup tapi sering mati,

c. v.

Cukup dan jarang mati Jumlah sambungan dalam 1 stop kontak

a. 6.

1 sambungan,

b. 2 sambungan,

c. lebih dari 2 sambungan

Kegiatan Dalam Rumah Hunian i.

Penggunaan peralatan masak a.

ii.

Kompor listrik

b. Kompor Minyak tanah

Penyimpanan minyak tanah/LPG a.

Baik

b. Tidak baik

iii. Kegiatan industri dalam rumah hunian a.

Ada

b. Tidak ada

54


c. Kompor gas LPG

C.

AKSES AIR MINUM : 1.

Dari mana sumber air minum diperoleh

2.

a.

PDAM sambungan langsung /SR

c.

Sumur gali/bor

b. PDAM Eceran

d. Mata Air

e. Air Hujan

Jika sumber air dari sumur gali, sumur bor atau mata air, jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat : a.

3.

< 10 meter

b. ≥ 10 meter

Bagaimana kualitas air yang diperoleh a.

4.

Keruh/berwarna

b. bau

c. berasa

Apakah kebutuhan air sehari-‐hari terpenuhi sepanjang tahun a.

Terpenuhi

b. Tidak terpenuhi

D. PENGELOLAAN SANITASI 1.

Dimana biasanya anggota keluarga dewasa bila ingin BAB

2.

a.

Jamban sendiri b. MCK/Jamban Umum

c.

Sungai/pantai/kebun d. Lainnya (sebutkan)........

Jenis kloset yang digunakan

3.

a.

Closet leher angsa

b. cubluk

c.

WC gantung

d. Lainnya (sebutkan) ......

Pembuangan limbah tinja kemana a.

Septictank pribadi

b. septictank komunal

c. sungai/saluran/danau/laut*) d. 4.

Sewer perpipaan

e. Lainnya (sebutkan).......................

Kemana pembuangan limbah cair dari rumah tangga a.

Septicktank

b. saluran limbah RT/SPAL

c. lainnya ..........

E.

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

1. Pembuangan sampah rumah tangga a.

Tempat sampah pribadi

b. tempat sampah umum

c. lainnya ...............

2. Adakah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) a.

Tersedia

b. Tidak tersedia

3. Alat pengangkut sampah a.

Gerobak dorong

b. Gerobak dorong

c. truk/mobil sampah

4. Sistem pembuangan sampah a.

Terpilah basah kering

b. Tidak terpilah (disatukan)


55

5. Penanganan/pegolahan sampah rumah tangga a.

Dibakar sendiri

b. dikelola bersama

F.

ASPEK LEGALITAS RUMAH HUNIAN

1. Status kepemilikan rumah a.

Milik sendiri

b. sewa/kontrak

c. Menumpang/milik saudara

2. Status legalitas bangunan a.

Memiliki IMB

b. Tidak memiliki IMB

3. Status kepemilikan lahan a.

Milik sendiri

b. Tanah negara/adat

c. lainnya...............

b. Tidak memiliki SHM/HGB

c. lainnya................

4. Legalitas lahan hunian a.

Memiliki SHM/HGB

*) coret yang tidak perlu Nama Surveyor : ......................................

Mengetahui

Koordinator Tim

Responden

(........................)

(.............................)

56


4. Konsolidasi Data Tingkat Kelurahan a. Uraian :

Setelah proses PS, (Pemetaan, FGD, transek, dll) seluruh hasilnya dikonsolidasikan. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk mengolah hasil Pemetaan swadaya baik melalui FGD, Pemetaan maupun transek ke dalam matrik.

b. Pelaksana : §


c. Peserta: §


d. Alat & Bahan:

§ Kertas Plano § Spidol, dll e. Media Bantu :

§ § § § f.

Hasil FGD Hasil Pemetaan Hasil transek Rekap kuesioner, dll

Keluaran : § Matrik permasalahan terkait dengan bahaya kebakaran § Peta Analisis indikator bahaya kebakaran

g. Langkahlangkah :

§ Tim PP melakukan konsolidasi data dan informasi di tingkat Desa/Kelurahan untuk melihat hasil dari kuisioner, FGD awal dan transek § Masing-‐masing Tim mempresentasikan hasil pemetaan swadaya, yaitu: -‐ Rekap hasil kuisioner RT -‐ Rekap Hasil FGD Lingkungan -‐ Hasil observasi lapang (transek) berupa peta masalah § Menuangkan ketiga hasil tersebut kedalam matrik permasalahan. § Melakukan analisis kajian mendalam, untuk mengetahui hal-‐hal sebagai berikut : -‐ Faktor penyebab permasalahan yang terjadi -‐ Faktor penyebab permasalahan terjadi -‐ Akibat yang ditimbulkan -‐ Potensi internal maupun eksternal yang bisa didayakan gunakan untuk menyelesaikan masalah. -‐ Alternatif solusi (upaya-‐upaya yang dilakukan) dalam menyelesaikan masalah -‐ Harapan – harapan kedepan -‐ Komitmen dan kontribusi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan permukiman rawan kebakaran.


57

Tabel 4. Contoh Matrik Permasalahan sumber No indikator informasi 1 Keteraturan Hasil Bangunan Kuisioner 2 Kepadatan Bangunan 3 Kondisidan jarak Fisik Bangunan

4 5

Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan

6

Penyediaan Air Bersih & Air Minum Pengelolaan persampahan Instalasi listrik di dalam rumah Jaringan sambungan listrik

7 8 9

58

Pengamatan Lapangan

Uraian Masalah Lokasi (kondisi saat ini) -‐ 60 % membelakangi sungai RT 01 -‐ 40 % dikemiringan di atas 15 % 100 unit / Ha RT 01

Jml KK 56

-‐ 60 % kondisi hunian semi permanen -‐ 60 % jarak bangunan < dari 3 meter Lebar kurang dari 3 meter Tinggi genangan 50 cm selama 4 jam 70% terhubung dengan PDAM

RT 01

RT 01 RT 01

RT 01

60 % dikelola 40 % dibakar sendiri 50 % sesuai standar PLN 30 % melebihi 7 sambungan (standar PLN)

RT 01

RT 01

RT 01


Keteraturan Bangunan

Kepadatan Bangunan

2

indikator

1

No

! !

100 unit / Ha

60 % membelaka ngi sungai 40 % dikemiringa n diatas 15 %

RT 01

RT 01

300 unit

400 KK

Sumber informasi dari hasil kompilasi data sebelumnya Uraian Masalah Dimensi Jml (kondisi Lokasi (Ukuran) KK/KRT saat ini) • mengikuti pembangunan rumah sebelumnya • belum ada aturan pembangunan rumah • kondisi sungai tidak nyaman dan aman

Faktor Penyebab • sungai menjadi wabah penyakit • aliran sungai tersumbat karena penumpukan sampah • air sungai bau •

•

ada kemauan masyarakat ada lahan untuk pembangunan jalan pinggir sungai

Potensi yang ada untuk mencapai upaya tersebut

Sumber informasi dari hasil FGD

Akibat yg Ditimbulkan

Tabel 5 Contoh Matrik Hasil FGD Tematik Di Tingkat Basic RT ... RW .... Desa/Kelurahan ...................

PANDUAN'PERENCANAAN'PARTISIPATIF'

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan • melakukan sosialisasi dan penyadaran mengenai aturan bangunan dan lingkungan • penataan sungai untuk bebas sampah • menyepakati aturan bersama mengenai pembangunan rumah • membuat pengelolaan sampah • membangun jalan dipinggir sungai


20# PROGRAM'PENANGANAN'KUMUH#

! !

59

5. Analisis Risiko Bahaya Kebakaran a. Uraian : Pengkajian risiko kebarakan Permukiman bertujuan untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi pemadaman kebakaran diwilayah perencanaan pengelolaan kebakaran. Dari kebutuhan air total yang dibutuhkan, serta dengan memperhitungkan laju pengiriman air (delivery rate) dan laju penerapan air efektif (application rate) untuk pemadaman kebakaran, maka dapat ditentukan kebutuhan pos atau stasiun kebakaran yang memadai, termasuk sarana hidran, mobil tangki dan titik-‐ titik pengisapan air yang diperlukan untuk menjamin efektifitas pemadaman kebakaran. Dari volume kebutuhan ini, maka dapat direncanakan jumlah dan kualifikasi personil, sarana, peralatan dan kelengkapan penunjang lainnya. b. Pelaksana: §

TAPP

c. Peserta: §

TIPP dan Faskel

d. Alat & Bahan : § Kertas Plano § Spidol, dll e. Media Bantu : § Matrik Hasil FGD Ditingkat Komunitas § Peta Tematik § Permen PU No. 20/PRT/M/2009, tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan f. Keluaran : § Kebutuhan air minimum pemadaman kebakaran § Penetuan kebutuhan pos/stasiun kebakaran § Kebutuhan sarana hidran,mobil tangki, dan titik-‐titik pengisapan air yang diperlukan. § Sarana dan prasarana (kelngkapan dan peralatan penunjang) yang dibutuhkan. g. Langkah-‐langkah : Langkah-‐langkah analisis/kajian risiko bahaya kebakaran selengkapnya terdapat pada lampiran 2 tentang “Kajian Risiko Kebakaran Permukiman” C. TAHAP PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM 1. Perumusan Indikasi Program/Rencana Aksi Penanganan Bahaya Kebakaran Permukiman Perumusan indikasi program/Rencana Aksi merupakan kegiatan untuk merangkum hasil dari konsolidasi tingkat kelurahan, Konsolidasi tingkat Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten dan Hasil Konsolidasi data menjadi indikasi program atau Rencana Aksi Penanganan Bahaya Kebakaran Permukiman.

60


a. Pelaksana: §


b. Peserta: §

BKM, Aparat Desa/Kelurahan, lembaga desa/Kel

c. Alat & Bahan : § Kertas Plano § Spidol, dll d. Media Bantu : § Matrik Hasil FGD Ditingkat Komunitas § Peta Tematik § Analisis Risiko Kebakaran Permukiman § Komitmen dan aturan bersama e. Keluaran : § Rencana Aksi penanganan bahaya kebakaran § Prioritas kegiatan penanganan bahaya kebakaran § Peta kegiatan proritas penanganan bahaya kebakaran § Aturan bersama f. Langkah-‐langkah : § TAPP, TIPP dan Tim Fasilitator melakukan kompilasi data dari seluruh hasil FGD tingkat komunitas menjadi matrik analisis tingkat kelurahan. § Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan BKM untuk penyelenggaraan lokakarya § Mengundang TIPP, BKM, Lembaga Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan lokakarya § Pelaksanaan lokakarya secara umum sebagai berikut : - Sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan pemetaan swadaya di tingkat Komunitas oleh Ketua TIPP - Penjelasan pelaksanaan perumusan masalah dan analisa di setiap RT atau kawasan - Menjelaskan data rekap hasil FGD tematik diseluruh lokasi basis - Melakukan diskusi kelompok berdasarkan tematik untuk merumuskan skenario penanganan bahaya kebakaran permukiman sampai menghasilkan indikasi program penanganan bahaya kebakaran permukiman dan penyepakatan aturan bersama sesuai matrik rencana Aksi penanganan bahaya kebakaran permukiman. (alternatif solusi yang ada dalam matrik hasil FGD Tematik, digunakan menjadi masukan perumusan rencana Aksi) - Diskusi pleno penyepakatan hasil diskusi kelompok sampai menghasilkan indikasi program/ Rencana Aksi penanganan bahaya kebakaran di tingkat Desa/Kelurahan - Melakukan musyawarah prioritas kegiatan penanganan bahaya kebakaran permukiman. - Kemudian tuangkan Rencana-‐rencana tersebut ke dalam peta rencana aksi penanganan bahaya kebakaran permukiman.


61

62

#

Kelurahan# Non#Fisik# # #

#

#


# #

# # & &

#

#

#

#

# #

#

&

Jenis&Kegiatan&

RT.#01,#RT# #Fisik# 06#dan#RT# 09# # # #

Lokasi&

Uraian&Kegiatan& 1. Pelebaran#dan#perkerasan#jalan# akses#rumah#hunia# 2. Pembuatan#hidran#air# 3. Pembangunan#Pos#Pemadam# Kebakaran# 4. Pembuatan#papan# peringatan/larangan#membakar# sampah# 5. Pompa#Diesel#dan#peralatan# selang/pipa#(lengkap)## 6. Membuat#aturan#bersama# 7. Mengadakan#latihan# pemadaman#kebakaran# 8. Dan#lainAlainnya.............#

:&Suka@suka&& :&Marga&jaya& :&Bandar&&

1.#

No.&

& Desa/&Kelurahan&& Kecamatan& & Kota/Kabupaten& &

#

ls# ls#

set#

unit#

unit# unit#

M’#

Satuan&

#

1# 1#

2#

3#

2# 1#

120#

Volume&

#

Seluruh#warga# Seluruh#warga#

56#KK#

14#KK# 2#kelurahan# (Kel.#A#&#kel.#B)## 56#KK#

Penerima& Manfaat&(KK)& 28#KK#

TABEL&CONTOH&MATRIKS&INDIKASI&PROGRAM& (RENCANA&AKSI&PRB&KEBAKARAN)&

#

Rp.#200.000,A# Rp.#20.000.000,A#

Rp.#72.000.000,A#

Rp.#1.800.000,A#

Rp.#21.000.000,A# Rp.#250.000.000,A#

#

BKM# Dinas#Damkar/# BPBD#

BKM#

BKM# Dinas#Damkar/# BPBD# BKM#

Perkiraan&Biaya& Rencana& (Rp)& Penanggungjawab& Rp.#48.000.000,A# BKM#

&

# #

#

#

#

#

#

#

1.#

No.&

:&Suka@suka&& :&Marga&jaya& :&Bandar&&

Lokasi&

Jenis& Uraian&Kegiatan& Kegiatan& RT.#01,#RT# #Fisik# 1. Pelebaran#dan# 06#dan#RT# perkerasan#jalan# 09# akses#rumah# hunian#(L#=#3#m)# # 2. Pembuatan#hidran# air# # # 3. Pembangunan#Pos# Pemadam# Kebakaran# # # 4. Pembuatan#papan# peringatan/larang an#membakar# sampah# # # 5. Pompa#Diesel#dan# peralatan# selang/pipa# (lengkap)## Kelurahan# Non# 6. Membuat#aturan# Fisik# bersama# # # 7. Mengadakan# latihan# pemadaman# kebakaran# # # 8. Dll.# # # Jumlah&

Desa/&Kelurahan&& Kecamatan& & Kota/Kabupaten& &

#

ls#

ls#

set#

unit#

unit#

unit#

M’#

# &

1#

1#

2#

3#

1#

2#

120#

#

Satuan& Volume& BLM&

Swadaya&

Sumber&Dana& CSR&

1.800.000,A#

#

#

#

200.000,A#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# 10.000.000,A#

#

#

#

423.000.000,@& 135.000.000,A# 20.000.000,A# 11.000.000,A# 260.000.000,A#

#

30.000.000,A# 20.000.000,A#

#200.000,A#

APBD&

# 250.000.000,A##

# 6.000.000,A#

#

72.000.000,A# 58.000.000,A# 9.000.000,A# 5.000.000,A#

1.800.000,A#

250.000.000,A##

21.000.000,A# 15.000.000,A#

48.000.000,A# 40.000.000,A# 8.000.000,A#

Perkiraan& Biaya&(Rp)&

TABEL&CONTOH&KEGIATAN&PRIORITAS&PRB&KEBAKARAN&

#

#

#

#

#

#

#

#

#

lainnya&

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Keterangan& &


63

Gambar 4 Contoh Peta Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan

Gambar 5 Contoh Peta Rencana Pembangunan Drainase

64


Gambar 6 Contoh Peta Rencana Pengelolaan Sampah

Gambar 7 Contoh Peta Rencana Penyediaan Air Bersih


65

Gambar 8 contoh Peta Rencana Perbaikan Bangunan

Gambar 9 Contoh Peta Rencana Pengamanan Kebakaran

66


2. Konsultasi dengan Pemda dan Stakeholder a. Uraian :

Konsultasi hasil perumusan indikasi program dengan pemda dan stakeholder merupakan kegiatan untuk mensikronkan hasil perencanaan partisipatif dengan perencanaan dan kebijakan kota serta memperoleh masukan dari berbagai pihak. b. Pelaksana: §

Lurah/kades/BKM dan tim fasilitator

c. Peserta: §

TIPP, TAPP, Anggota BKM, Kelurahan/Desa, RW, RT, utusan warga

d. Alat & Bahan: §

Plano, Spidol, Infokus, lapto, dll

e. Media Bantu:

§ § § § f.

Peta Rencana Aksi Penanganan bahaya kebakaran Permukiman Indikasi program/ Rencana Aksi penanganan bahaya kebakaran permukiman Kegiatan Prioritas penanganan bahaya kebakaran permukiman Aturan bersama

Keluaran: § Rencana Aksi Penanganan bahaya kebakaran hasil konsultasi § Komitmen pemda dan stakeholder dalam pelaksanaan penanganan bahaya kebakaran permukiman


§ Melakukan koordinasi dengan Lurah/Kades, BKM, pemda dan stakeholder untuk penyelenggaraan Konsultasi § Menyiapkan media bantu hasil perumusan indikasi kegiatan § Mengundang TAPP, TIPP, BKM, Lembaga Desa/Kelurahan Pemda, stakeholder kota, untuk pelaksanaan konsultasi § Pelaksanaan konsultasi secara umum sebagai berikut : -‐ Sosialisasi proses pelaksanaan Pemetaan Swadaya hingga tahap perumusan indikasi kegiatan oleh Ketua TIPP atau TAPP -‐ Penjelasan pelaksanaan Konsultasi -‐ Menjelaskan hasil perumusan rencana aksi penanganan bahaya kebakaran -‐ Pemda dan stakeholder lainya memberikan masukan terhadap kegiatan/rencana aksi penagnan bahaya kebakaran -‐ Penyempurnaan rencana aksi penanganan bahaya kebakaran dan rencana kegiatan prioritas. -‐ Membangun komitmen terhadap rencana pelaksanaan kegiatan didalam rencana aksi penanganan bahaya kebakaran.


67

3. Pengesahan Dokumen RTPRB Kebakaran Permukiman a. Uraian : Draft Dokumen RTPRB kebakaran Permukiman yang telah direvisi berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah ditetapkan ditandatangani oleh BKM/LKM dan Lurah /Kepala Desa dan dan pihak-‐pihak terkait. Selanjutnya Dokumen ini akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dokumen pembangunan kelurahan/desa. b. Tujuan : Memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen RTPRB yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaaan rencana kegiatan PRBBK di kelurahan/desa terkait. c. Keluaran : Dokumen RTPRB yang sudah ditandatangani BKM/LKM dan Lurah/Kepala Desa. d. Pelaksana: § TAPP, TIPP, BKM/LKM dan difasilitasi Tim Fasilitator. e. Peserta: § Kepala Desa, § Tim Teknis. § Pihak-‐pihak terkait f. Langkah Pelaksanaan: § Menyiapkan Dokumen RTPRB yang sudah direvisi berdasarkan hasil-‐hasil konsultasi. § Dokumen dicetak sesuai kebutuhan dan ditandatangi oleh BKM/LKM dan Lurah/Kepala Desa. § Dokumen yang sudah ditandatangani di tingkat Kelurahan/desa diserahkan ke Tim Teknis untuk diketahui. 4. Sosialisasi RTPRB a. Uraian: Sosialisasi kegiatan PRBBK Kebakaran Permukiman dilakukan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat luas terhadap RTPRB Kebakaran Permukiman termasuk didalamnya rencana kegiatan prioritas PRBBK. b. Tujuan: Memberikan kesempatan kepada warga untuk membangun kepedulian terhadap kegiatan RTPRB. b. Keluaran: § Masyarakat mengetahui kegiatan RTPRB Kebakaran permukiman.

68

c. Pelaksana : § TAPP, TIPP, BKM/LKM, Fasilitator.


d. Peserta : § Warga kelurahan/desa sasaran § Perangkat sekolah mitra PRBBK (komite sekolah, guru ataupun murid) § Relawan dan kelompok peduli lainnya.

e. Langkah Pelaksanaan : i. Hasil-‐hasil penyusunan dokumen RTPRB Kebakarann dipubikasikan secara terbuka. ii. Dokumen RTPRB kebakaran Permukiman diumumkan secara terbuka pada lokasi-‐lokasi yang startegis dari tingkat kelurahan hingga RW/RT sehingga memudahkan warga masyarakat untuk mengetahuinya atau diinformasikan pada kelompok-‐kelompok masyarakat (pengajian, arisan, dsb). iii. Publikasi bisa melalui bazar pembangunan tingkat kelurahan atau kecamatan.


69

70


PELAMPIRAN 2

KAJIAN RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN

Pengkajian risiko kebarakan Permukiman bertujuan untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi pemadaman kebakaran diwilayah perencanaan pengelolaan kebakaran. Dari kebutuhan air total yang dibutuhkan, serta dengan memperhitungkan laju pengiriman air (delivery rate) dan laju penerapan air efektif (application rate) untuk pemadaman kebakaran, maka dapat ditentukan kebutuhan pos atau stasiun kebakaran yang memadai, termasuk sarana hidran, mobil tangki dan titik-‐titik pengisapan air yang diperlukan untuk menjamin efektifitas pemadaman kebakaran. Dari volume kebutuhan ini, maka dapat direncanakan jumlah dan kualifikasi personil, sarana, peralatan dan kelengkapan penunjang lainnya.

I. ANALISIS TINGKAT RISIKO BAHAYA KEBAKARAN KAWASAN PERMUKIMAN A. Interpensi Bencana kebakaran : 1. Kepadatan Bangunan Kepadatan Bangunan merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam bencana kebakaran karena faktor “penjalaran” atau perluasan wilayah kebakaran lebih mudah pada daerah padat bangunan/permukiman. Kepadatan Bangunan adalah perbandingan antara luas bangunan (atap) dengan luas blok permukiman Tabel 1. Kelas dan Kriteria Kepadatan Bangunan (%) Kepadatan Bangunan

Kepadatan

Jarak Rata-‐rata antar bangunan

Nilai/Bobot

> 75 %

Tinggi (rapat)

< 1 m

3

50 – 75 %

Sedang (agak rapat)

1 – 3 m

2

< 50 %

rendah

> 3 m

1

Bukan Bangunan

(Non bangunan)

Sumber : Ditjen Cipta Karya Pekerja Umum (1979) dengan perubahan. Keterangan : Semakin besar Nilai/Bobot semakin besar pengaruh Kriteria Kepadatan Bangunan terhadap penilaian resiko kebakaran

2. Bahan/kualitas Bangunan Parameter Bahan / Kualitas Bangunan juga digunakan dalam Bencana Kebakaran. Bahan bangunan sangat identik dengan kualitas bangunan. Jadi jika bahan bangunan yang terbuat dari kayu (wood), tripleks (plywood) atau atap


71

rumah berupa asbes dan sejenisnya maka kualitas bangunan tergolong tidak baik dan mudah terbakar. Tabel 2. Kelas dan Kriteria bahan/kualitas bangunan untuk Bencana Kebakaran Type I (konstruksi tahan api)

Konstruksi Nilai/Bobot Bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-‐lain dengan bahan logam yang 1 dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api

II (tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat)

Bangunan gedung yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan gedung konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm

III (biasa/konstruksi bangunan gedung rumah tinggal) IV (kerangka kayu)

Bangunan gedung dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan gedung lainnya terdiri dari kayu atau bahan yang mudah terbakar

2

3

2

Bangunan gedung ( luas > 10 m , kecuali bangunan gedung rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi bangunan gedung biasa (tipe III)

4

Sumber : Kepmen PU No. 20 Tahun 2009, dengan modifikasi untuk PRBBK. Keterangan : Semakin besar Nilai/Bobot semakin besar pengaruh Kriteria Bahan / Kualitas Bangunan terhadap penilaian resiko kebakaran

3. Lebar jalan masuk Parameter ini digunakan karena terkait kendala pemadaman yaitu akses ke tempat sasaran yang pada umumnya permukiman padat yang dibelah oleh jalan/gang kecil. Lebar jalan/gang yang dapat dimasuki oleh mobil/ alat pemadam kebakaran adalah minimal 3,5 meter (sumber : Dinas Pemadam Kebakaran). Tabel 3. Kelas dan Kriteria Lebar Jalan masuk Buffer Jarak dari Jalan yang memiliki lebar > 3,5m > 100 m 25 m – 100 m

72

Akses ke sasaran

Nilai/Bobot

Mobil Pemadam tidak bisa masuk dan di luar jangkauan ( >100 m ) selang maks. pemadam kebakaran

(-‐1)

Mobil Pemadam tidak bisa masuk, namun dapat menggunakan selang yang bersambungan

(-‐2)


Buffer Jarak dari Jalan yang memiliki lebar > 3,5m < 25 m

Akses ke sasaran

Nilai/Bobot

Mobil Pemadam bisa masuk dengan hanya menggunakan 1 selang saja

(-‐3)

Sumber : Dinas pemadam Kebakaran DKI Jakarta, 2006. dengan analisis. Keterangan : Semakin kecil Nilai/Bobot semakin besar pengaruh Kriteria Lebar Jalan Masuk terhadap penilaian resiko kebakaran

4. Sumber Air Parameter sumber air terkait dalam kemudahan dalam pemadaman kebakaran. Semakin jauh atau tidak tersedianya sumber air untuk pemadaman maka pemadaman kebakaran juga terkendala. Sumber air yang dapat digunakan dalam pemadaman yaitu : Waduk, Situ, Rawa, Sungai/ Kali / Selokan, Pompa Hidrant, Kolam Air (renang). Khusus pompa hidrant kurang optimal digunakan untuk pemadaman, karena debit airnya kecil. Tabel 4. Kelas dan Kriteria Sumber Air Pemadam Kebakaran Jarak Radius Sumber Air

Nilai/Bobot

> 3 km

(-‐1)

100 m – 3 km

(-‐2)

< 100 m

(-‐3)

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, 2006 dengan analisis. Keterangan : Semakin kecil Nilai/Bobot semakin besar pengaruh Kriteria Lebar Jalan Masuk terhadap terjadinya Kebakaran.

5. Jarak Terhadap Pos Pemadam Kebakaran Parameter Jarak terhadap Pos Pemadam Kebakaran merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi penilaian dalam pemetaan resiko bahaya kebakaran bangunan. Hal ini dikarenakan kecepatan respon dalam pemadaman kebakaran dipengaruhi oleh keberadaan mobil pemadam kebakaran Tabel 5. Kelas dan Kriteria Jarak terhadap Pos Pemadam Kebakaran Jarak Radius Pos PemadamKebakaran > 3 km 500 m – 3 km

Nilai/Bobot (-‐1) (-‐2)

< 500 m

(-‐3)

Sumber : Analisis Data Sekunder Keterangan : Semakin kecil Nilai/Bobot semakin besar pengaruh Kriteria Jarak terhadap Pos Pemadam Kebakaran terhadap terjadinya Kebakaran


73

B. Penilaian Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Penilaian tingkat risiko bencana kebakaran merupakan analisis tumpang susun dari penilaian parameter-‐parameter yang telah diukur. Hasil penilaian tingkat risiko dituangkan pada peta risiko bencana kebakaran permukiman. Tabel 6. Nilai Nilai/Bobot dan Pembobot Parameter Bencana Kebakaran Parameter Jenis Penggunaan lahan (Kerentanan) Kepadatan Bangunan (Kerentanan) Bahan/Kualitas Bangunan (Kerentanan) Lebar Jalan Masuk (Kapasitas) Sumber Air (Kapasitas) Pos Pemadam Kebakaran (Kapasitas)

Bobot (a)

Nilai/Bobot Bobot x Nilai/Bobot Total Nilai (b) (ab) (Min – Max)

2

0 – 4

0 – 8

2

0 – 3

0 – 6

3

0 – 4

0 – 12

(-‐21) – 19

3 2 2

(-‐3) – (-‐1) (-‐3) – (-‐1) (-‐3) – (-‐1)

(-‐9) – (-‐3) (-‐6) – (-‐2) (-‐6) – (-‐2)

Sumber : Analisis data sekunder Keterangan : -‐ Semakin Besar Bobot semakin besar pengaruh parameter tersebut terhadap resiko Kebakaran . -‐ Semakin Besar Nilai/Bobot dan Nilai Total semakin besar resiko kebakaran

Tabel 7. Kelas Penilaian Resiko Bencana Kebakaran Kelas Resiko Kebakaran

Interval Nilai Total

Sangat Tinggi

11 – 19

Tinggi

2 – 10

Sedang

(-‐6) – 1

Rendah

(-‐14) – (-‐7)

Sangat Rendah

(-‐21) – (-‐15)

Sumber : Analisis data sekunder Keterangan : Semakin Besar Nilai Total semakin besar resiko kebakaran

II. ANALISIS KEBUTUHAN AIR PEMADAM KEBAKARAN Menganalisis atau menghitung kebutuhan air minimum untuk pemadaman kebakaran, mengiktu langkah-‐langkah sebagai berikut : 1. Identifikasi bangunan gedung yang paling rawan/ berisiko tinggi kebakaran didalam kawasan, untuk menentukan hal-‐hal, sebagai berikut : a. Jarak stasiun/pos damkar ke sumber pasokan air b. Kapasitas tangki air mobil pemadam kebakaran dan jumlah unitnya c. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran d. Jarak sumber air pemasok ke lokasi kebakaran. Pasokan air diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki atau hidran).

74


e. Jalan lingkungan dengan lebar jalan pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya kenderaan pemadam kebakaran (untuk mobil DAMKAR lebar jalan minimum 3,5 meter). f. Jenis konstruksi bangunan gedung g. Fungsi bangunan gedung h. Volume bangunan gedung (panjang x lebar x tinggi) i. Jarak bangunan gedung yang berdekatan 2. Menentukan Nilai fisik bangunan a. Menghitung volume bangunan (dalam satuan ft) Panjang x lebar x tinggi = ft3 *)1meter = 3,05 ft b. Nilai klasifikasi risiko kebakaran/ARK (gunakan tabel 8 dibawah ini) Kalsifikasi dimulai dari angka/skala 3 -‐ 7 : §

Skala 3 : Sangat Tinggi -‐ Peruntukan bangunan (tabel 8.1) -‐ Jarak bangunan berdekatan 15 meter atau kurang tanpa melihat luasnya.

§

Skala 4 : Tinggi -‐ Peruntukan bangunan (tabel 8.2) -‐ Jarak bangunan berdekatan 15 meter atau kurang tanpa melihat luasnya.

§

Skala 5 : Sedang -‐ Peruntukan bangunan (tabel 8.3) -‐ Ketingian bangunan tidak melebihi dari 3,7 meter.

§

Skala 6 : Rendah -‐ Peruntukan bangunan (tabel 8.4) -‐ Ketingian bangunan tidak melebihi dari 3,7 meter.

§

Skala 7 : Ringan -‐ Peruntukan bangunan (tabel 8.5) -‐ Ketingian bangunan tidak melebihi dari 3,7 meter.

NO

PERUNTUKAN BANGUNAN

Tabel 8-‐1. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 3 1. 2. 3. 4. 5.

Pabrik Tepung Minyak hidrolik mudah terbakar Pabrik pemintalan kapas Pengecoran logam Pabrik dan penyimpanan bahan peledak dan piroteknik


75

NO

PERUNTUKAN BANGUNAN

Tabel 8-‐1. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 3 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Pabrik biji padi-‐padian Pengecatan/penyemprotan dengan cairan mudah terbakar Pelapisan/pencelupan Pabrik minyak biji rami Perakitan rumah modular Pengolahan metal (metal extruding) Pabrik plastik Pabrik plywood dan semacamnya Percetakan menggunakan tinta mudah terbakar Daur ulang karet Penggergajian kayu Percetakan menggunakan tinta mudah terbakar Tempat penyimpanan jerami Pelapisan furnitur dengan busa plastik

Tabel 8-‐2. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 4 1. Kandang kuda komersial 2. Gudang bahan makanan 3. Pusat perbelanjaan 4. Ruang pamer, auditorium dan teater 5. Tempat penyimpanan bahan pangan 6. Terminal pengangkutan 7. Pertokoan/perdagangan 8. Pabrik kertas dan pulp 9. Pemrosesan kertas 10. Pelabuhan 11. Bengkel 12. Pabrik dan penyimpanan produk karet 13. Gudang untuk : furnitur, umum, cat, kertas dan minuman keras dan produk kayu Tabel 8-‐3. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 5 1. Tempat hiburan 2. Pabrik pakaian 3. Gudang pendingin 4. Gudang kembang gula 5. Gudang hasil pertanian 6. Binatu ruang pamer dagang 7. Pabrik produk kulit 8. Perpustakaan (dengan gudang buku yang besar) 9. Kios sablon 10. Toko mesin 11. Toko besi 12. Ketun bibit

76


13. Pabrik farmasi 14. Percetakan 15. Rumah makan 16. Pabrik tali 17. Pabrik gula 18. Penyamakn (kulit) 19. Pabrik tekstil 20. Gudang tembakau 21. Bangunan kosong Tabel 8-‐4. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 6 1. Gudang/pabrik senjata 2. Garasi parkir mobil 3. Pabrik roti 4. Salon kecantikan dan potong rambut 5. Pabrik minuman/bir 6. Ruang boiler 7. Pabrik bata, ubin dan produk tanah liat 8. Pabrik kembang gula 9. Pabrik semen 10. Rumah ibadah 11. Pabrik susu 12. Tempat praktek dokter 13. Pabrik elektronik 14. Tungku/dapur 15. Pabrik pakaian bulu hewan 16. Pompa bensin 17. Pabrik gelas 18. Kandang kuda 19. Kamar mayat 20. Gedung pemerintah 21. Kantor pos 22. Rumah pemotongan hewan 23. Kantor telepon 24. Pabrik produk tembakau 25. Pabrik arloji/perhiasan 26. Pabrik anggur Tabel 8-‐5. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7 1. Apartemen 2. Universitas 3. Kelab 4. Asrama 5. Perumahan 6. Pos kebakaran


77

Tabel 8-‐5. Bangunan dengan Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran 7 7. Rumah sakit 8. Hotel & motel 9. Perpustakaan (kecuali gudang buku) 10. Museum 11. Rumah perawatan 12. Perkantoran 13. Kantor polisi 14. Penjara 15. Sekolah 16. Teater tanpa panggung c. Nilai klasifikasi konstruksi bangunan/AKK (gunakan tabel 9. dibawah ini)

Tabel 9. Klasifikasi Konstruksi Gedung Type I (konstruksi tahan api) II (tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat) III (biasa/konstruksi bangunan gedung rumah tinggal) IV (kerangka kayu)

Konstruksi

Angka klasifikasi

Bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-‐lain dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api

0,5

Bangunan gedung yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan gedung konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm

0,75

Bangunan gedung dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan gedung lainnya terdiri dari kayu atau bahan yang mudah terbakar

1,0

2

Bangunan gedung ( luas > 10 m , kecuali bangunan gedung rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi bangunan gedung biasa (tipe III)

1,5

3. Menghitung pasokan Total Air Minimum Kebutuhan air minimum dengan memperhitungkan faktor bahaya bangunan gedung yang berdekatan (dalam satuan US galon atau m3). Pasokan air Minimum = V x AKK x FB/ARK ..... (US galon/m3) Dimana : V = volume bangunan (ft3) AKK = angka klasifikasi konstruksi

78


FB ARK

= faktor bahaya dari bangunan berdekatan, sebesar 1,5 = angka klasifikasi risiko kebakaran *) 1 US galon = 3,785 liter 1 m3 = 1000 liter

4. Laju Pengiriman Air (Delivery Rate) Waktu tanggap instansi Pemadam Kebakaram terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 menit yang terdiri dari : a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman, b. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi, c. Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan. Selang waktu mulai penyulutan (saat kejadian) sampai diterimanya informasi sampai ke Instansi Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap. Laju pengiriman dengan mempertimbangkan lokasi pasokan air ke lokasi kejadian kebakaran, kecuali pasokan air tersedia dilokasi kejadian atau tersambung dengan sistem hidran. Tabel 10. Laju Pengiriman Air berdasarkan pasokan air total yang diperlukan Pasokan air total yang diperlukan (liter)

Laju pengiriman yang diperlukan

(galon)

(liter/menit)

(galon/ menit)

kurang dari 2.499

946

250

9.460 – 37.849

2.500 – 9.999

1.893

500

37.850 – 75.699

10.000 – 19.999

2.839

750

75.700 atau lebih

20.000 atau lebih

3.785

1.000

kurang dari 9.459

Panduan dalam Tabel ini hanyalah sebagai patokan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak bangunan/struktur dan situasi yang mempunyai potensi untuk melebihi aliran 3785 liter (1000 US gallon). 5. Laju Penerapan Air (Application Rate) Kebutuhan pasokan air total bersama dengan laju pengiriman didasarkan kepada jumlah maksimum air yang akan diperlukan untuk mengendalikan sebuah kebakaran bangunan. Pemadaman yang berhasil bergantung kepada penerapan air


79

ke api kebakaran secara cukup cepat untuk menyerap panas lebih cepat dari panas yang dihasilkan. Bila usaha pemadaman dari pasukan pemadam kebakaran awal berhasil, kebakaran akan dikendalikan dalam beberapa menit untuk mencegah penyebaran ke bagian bangunan yang belum terbakar. a. Laju penerapan air (dalam satuan liter) ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut: (Panjang x Lebar x Tinggi) meter

= …. (liter/menit)

0,7483 b. Laju penerapan air (dalam satuan galon) ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut: (Panjang x Lebar x Tinggi) feet

= …. (galon/menit)

100

6. Potensi Pengangkutan Air untuk Pemadaman Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penerapan pasokan air dengan tangki adalah: a. Jumlah/kapasitas air yang diangkut oleh unit yang merespons pertama kali terhadap pemberitahuan kebakaran. b. Jumlah air yang diangkut secara terus menerus dan berulang kali. Dalam operasi lapangan pemadaman kebakaran, terutama untuk meningkatkan faktor keselamatan dan efisiensi waktu, sering instansi pemadam kebakaran mengirimkan kendaraan pengangkut air (mobil tangki) ke sumber air melalui satu rute dan kembali ke lokasi kebakaran melalui rute lain. Oleh karena itu waktu yang ditempuh oleh petugas pemadam untuk bergerak dari lokasi kebakaran ke sumber air (T1) dapat berbeda dengan waktu kembali ke lokasi kebakaran (T2). Pengurangan kepadatan di jalan akan memberikan operasi yang lebih aman dan meningkatkan jumlah air yang benar-‐benar diangkut. Rumus yang tepat untuk menghitung kemampuan aliran maksimum yang terus menerus (maximum continuous flow capability) pada lokasi kebakaran adalah: Q = V -‐ 10 % V A + (T1 + T2) + B

Dimana : Q = kemampuan dalam mengeluarkan air secara terus menerus dan maksimum (liter/menit) atau (galon/menit). V = kapasitas pasokan air oleh kendaraan pemadam dalam liter atau gallon. A = waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air) dalam menempuh, dalam rangka menghisap air dari sumber air ke mobil tangki dan kembali ke titik awal atau lokasi kebakaran. rumus laju pengirimin air (4)

80


T1= Waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air) untuk menempuh perjalanan dari lokasi kebakaran ke sumber air, dihitung dengan rumus: T1 = 0,65 + X D1 ………………………………… (Lihat Tabel 3 ) T2 = Waktu dalam menit untuk kendaraan pemasok air yang sama untuk menempuh perjalanan dari lokasi kebakaran ke sumber air, dihitung dengan rumus: T2 = 0,65 + X D2 ………………………………… ( Lihat Tabel 2 ) B = Waktu dalam menit (untuk kendaraan pemasok air) untuk menempuh jarak 61 m (200 feet), mengisi kendaraan pemasok air di sumber air dan kembali menempuh jarak 61 m (200 feet) ke lokasi kebakaran. -‐10% Jumlah pasokan air (dikaitkan dengan kapasitas kendaraan pemasok air) yang dianggap tidak ada atau hilang karena kebocoran, kekurangan dalam pengisian dan proses pengangkutan yang tidak cermat. T = 0,65 + X D dimana : T = waktu dalam menit menempuh perjalanan satu arah D = jarak yang ditempuh satu arah. X = nilai pra kalkulasi dengan menggunakan kecepatan konstan rata-‐rata

contoh kecepatan konstan 56,3 = km/jam (35 mph). = 60 = 60/35 mph = 1,70 Kecepatan konstan aman rata-‐rata (mph)

*(mph = miles per hour) Tabel 11. Nilai Kalkulasi harga X berdasarkan kecepatan konstan aman rata-rata T = 0,65 + 1,7 D

kecepatan konstan

35 mph

56,3 km/jam

T = 0,65 + 2,0 D

kecepatan konstan

30 mph

48,3 km/jam

T = 0,65 + 2,4 D

kecepatan konstan

25 mph

40,2 km/jam

T = 0,65 + 3,0 D

kecepatan konstan

20 mph

32,2 km/jam

T = 0,65 + 4,0 D

kecepatan konstan

15 mph

24,1 km/jam

Contoh Perhitungan : Sebuah bangunan gedung peruntukan gudang dengan tipe konstruksi rangka kayu ukuran panjang x lebar x tinggi 24,4 m x 18,3 m x 6,1 m (80 ft x 60 ft x 20 ft). Di dekatnya berjarak 9,15 m (30 ft) terdapat bangunan peralatan ukuran 12,2 m x 6,1 m (40 ft x 20 ft).


81

Jarak dari lokasi kebakaran (D1) ke sumber air adalah 3,38 km (2,10 miles) saat kendaraan pemasok air kembali ke lokasi kebakaran melalui jalan yang berbeda, jarak (D2) dari sumber air ke lokasi kebakaran adalah 2,9 km (1,80 miles). Penyelesaian : 1. Hitung Pasokan Air minimum : §

Volume bangunan (V) = 80 x 60 x 20 = 96.000 ft3

§

AKK, sesuai klasifikasi bangunan (tabel.3), nilai AKK = 1,5

§

ARK, sesuai fungsi bangunan (tabel 2-‐3), nilai ARK = 5

§

FB, ada bangunan yang berdekatan, nilai FB = 1,5

§

Volume pasokan air minimum :

= V x AKK x FB / ARK = 96.000 x 1,5 x 1,5 /5 = 43.200 US galon

= 163.512 liter atau

= 163,5 m3

2. Laju Penerapan Air : (Panjang x Lebar x Tinggi) 0,7483

= …. (liter/menit)

2,724 m3 0,7483

= 3.640 (liter/menit)

96.000 ft3 100

= 960 (gallon/menit)

3. Kemampuan Aliran Maksimum : Q = V -‐ 10 % V A + (T1 + T2) + B

V = volume pasokan air oleh kenderaan = 5000 liter = 1321 gallon T1, dengan kecepatan konstan rata-‐rata = 56,3 km/jam (35 mph) = 0,65 + 1,70 D = 0,65 + 1,7 x 2,10 = 0,65 + 3,57 = 4,22 menit T2, dengan kecepatan konstan rata-‐rata = 48,3 km/jam (30 mph) = 0,65 + 2,1 D = 0,65 + 2,1 x 1,80 = 0,65 + 3,60 = 4,25 menit A = Waktu tempuh dari pos stasiun ke sumber air, A = 3 menit

82


B = Waktu pengisian air ke dalam tangki, B = 4 menit

Q = V -‐ 10 % V A + (T1 + T2) + B Q = 1321 -‐ 10 % V 3 + (4,22 + 4,25) + 4 Q = 1321 -‐ 10 % V 15,47 Q

= 85,39 – (0,1 x 85,39)

Q

= 76,85 galon per menit

= 290,89 liter per menit

Dari volume kebutuhan ini, maka dapat direncanakan jumlah dan kualifikasi personil, sarana, peralatan dan kelengkapan penunjang lainnya.


83

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110

|

www.pu.go.id

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUPLEMEN PEDOMAN TEKNIS PRBBK

Recommend Documents