PEDOMAN TEKNIS SIKLUS KOTA

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan

PEDOMAN TEKNIS SIKLUS KOTA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA

i


ii

PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA


KATA PENGANTAR

U

paya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pada keterlibatan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif tersebut, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam mengenali kebutuhan, menentukan prioritas kegiatan untuk kelompok dan lingkungannya serta mengelola kegiatan sehingga tercipta kemampuan dan rasa memiliki terhadap program dan kegiatan yang dapat mengentaskan diri mereka dari kemiskinan. Untuk lebih menguatkan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri Perkotaan menilai perlu untuk mengoptimalkan peran dari Pemerintah Daerah sesuai dengan semangat desentraliasi dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan semangat tersebut Pemda diharapkan bisa menjadi regulator dan fasilitator dari upaya penanggulangan kemiskinan. Di PNPM Mandiri Perkotaan upaya optimalisasi peran Pemda tersebut dilakukan salah satunya dengan pendampingan kegiatan Siklus Kota yang mendorong terjadinya pro poor policy, pro poor planning, pro poor budgeting dan pro poor program dari pemerintah daerah, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil. Dengan Buku Pedoman Teknis Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan ini dan dokumen-dokumen teknis lainnya diharapkan bisa menjadi panduan bagi berbagai pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam melaskanakan dan mendampingi Siklus Kota secara optimal dan bisa mendorong sinergi peran dan program dalam penanggulangan kemiskinan. Jakarta, September 2012 Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC


iii


DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN | 1

1.1 1.2 1.3

LATAR BELAKANG | 1 TUJUAN | 2 KELUARAN dan INDIKATOR | 2

II. PENDEKATAN DAN STRATEGI | 3

2.1 2.2

PENDEKATAN | 3 STRATEGI | 4

2.2.1 Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kota/Kab | 4 2.2.2 Pelibatan masyarakat dalam forum tingkat kota/kab sebagai mitra TKPKD | 5 2.2.3 Penguatan metodologi perencanaan pembangunan daerah | 5 2.2.4 Penguatan Sistem Komunikasi dan Informasi tingkat Kota/Kab. | 6 2.2.5 Pengembangan sistem peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat | 6

III. TAHAPAN PELAKSANAAN | 9

3.1

MEMBANGUN KOMITMEN | 9

3.1.1 3.1.2 3.1.3

Silaturahmi dan Lobby kepada kelompok strategis | 9 Pelatihan Dasar untuk Pemangku Kepentingan di tingkat kota/kab | 10 Lokakarya Orientasi dan Sosialisasi tingkat kota/kab | 10

3.2 Penguatan Kelembagaan | 10 3.2.1 Pembentukan/Revitalisasi TKPKD | 11

3.2.2 Membangun Relawan Kota | 11 3.2.3 Membangun Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) | 11

ivi



3.3 ADVOKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PRO POOR | 12 3.3.1 Analisa Kemiskinan Partisipatif | 13

3.3.2 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) | 16 3.3.3 Penyusunan Program Kemiskinan Berorientasi pada MDGs | 16 3.3.4 Integrasi Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Perencanaan Daerah | 17 3.3.5 Mendorong Penganggaran Pro Poor | 18

3.4.

Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi | 19

IV. TATA PERAN PELAKU PELAKSANAAN SIKLUS KOTA | 21

A. Tingkat Pusat | 21 B. Tingkat Provinsi | 22 C. Tingkat Kota/Kabupaten | 22

LAMPIRAN | 25


vii


iiivi



I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan Pedoman PNPM Mandiri disebutkan bahwa tujuan dari PNPM Mandiri adalah ”Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Secara khusus, PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai tujuan ”Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/desa peserta program mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik.” Upaya yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan strategi: (1) Mondorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya, mandiri dan madani; dan (2) Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan; Peningkatan kapasitas dan kemandirian Pemda dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk lebih menjamin terjadinya keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan semangat dari Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi ruang bagi terselenggaranya Pemerintahan di Daerah secara demokratis dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, temasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberian peran yang lebih besar dan otonom kepada Pemda juga bertujuan agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan efisien. Menyadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, maka Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 mendorong terbentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota yang keanggotaannya melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya; Untuk mendorong sinergi program dan peran antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lain, PNPM Mandiri Perkotaan perlu melakukan pendampingan di tingkat Kota/Kabupaten. Pedoman Teknis Pendampingan Tingkat Kota/Kabupaten merupakan dokumen turunan dari Pedoman PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA

1


Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang secara khusus memberi pedoman kepada para pelaku dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dalam kerangka Pendampingan di tingkat ditingkat Kota/Kabupaten.

1.2 TUJUAN Tujuan umum pendampingan di tingkat Kota/kab adalah untuk menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sudah dirintis oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Berdasarkan tujuan keberlanjutan, maka tujuan antara intervensi PNPM Mandiri Perkotaan di aras kota/kab adalah : 1. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan berbagai elemen di tingkat kota/kab baik itu pemerintah, kelompok peduli maupun masyarakat untuk bekerjasama dalam penangggulangan kemiskinan. 2. Perencanaan dan penganggaran untuk program – program pembangunan adil bagi semua pihak termasuk warga miskin dan perempuan, berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan berorientasi pada pencapaian IPM/MDGs 3. Program penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien dengan mengintegrasikan program masyarakat dengan program pembangunan daerah melalui musrenbang dan program lainnya. 4. Metodologi pembangunan partisipatif, prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sudah diperkenalkan PNPM Mandiri Perkotaan diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan 5. Proses peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sudah dirintis oleh PNPM Mandiri Perkotaan melembaga dalam sistem pemerintahan daerah.

I.3

KELUARAN dan INDIKATOR

Keluaran yang diharapkan dan indikator keberhasilan pendampingan di tingkat kota/kab didasarkan kepada tujuan – tujuan antara yang ingin dicapai seperti dijelaskan dalam Lampiran

2



II. PENDEKATAN DAN STRATEGI

2.1 PENDEKATAN Menyadari bahwa upaya percepatan penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, maka dalam pendampingan di tingkat kota/kabupaten yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan perlu merumuskan berbabgai faktor yang akan mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan penanggulangan akan berkelanjutan jika terjadi pro poor policy, pro poor planning, pro poor budgeting dari pihak pemerintah dan terjadi pro poor programing melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan sinergi dan kemitraan tersebut diharapkan terjadi tepat sasaran, tidak terjadi duplikasi kegiatan, transparan dan akuntabilitas lebih terjamin. Pendampingan di tingkat Kota/Kabupaten dilakukan mengikuti alur seperti dalam gambar 1 berikut:


3


Pendampingan di tingkat Kota/kabupaten perlu melakukan advokasi bagi terbentuknya kebijakan yang memrioritaskan masyarakat miskin (pro poor policy). Kebijakan ini diharapkan menjadi payung hukum bagi berbagai pihak dalam berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Setelah ada kebijakan, diharapkan ada perencanaan dan penganggaran akan mengikuti kebijakankebijakan yang sudah diterbitkan. Bagi pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran didorong agar memrioritaskan penanggulangan kemiskinan (pro poor planning and budgeting). Upaya dilakukan dengan arah agar: (1) Rencana dan anggaran bertujuan untuk mengatasi penyebab kemiskinan dan membantu masyarakat miskin mengakses dan memanfaatkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan; (2) Masyarakat miskin memperoleh perhatian khusus/lebih, misalnya prioritas kegiatan lebih banyak dan anggaran lebih besar daripada kelompok masyarakat lainnya; (3) Rencana dan anggaran berbagai sektor diarahkan pada wilayah – wilayah dengan jumlah penduduk miskin cukup besar atau memiliki masalah kemiskinan, baik bersifat langsung seperti misalnya penanganan kasus gizi buruk, maupun tidak langsung misalnya pembangunan prasarana air minum, pasar atau pabrik untuk penjual atau pekerja informal; (4) Rencana pembangunan yang disusun ditujukan untuk member manfaat maksimal bagi rakyat miskin terkait pencapaian target – target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs); dan (5) Masyarakat miskin secara aktif berperan serta dalam seluruh proses pembangunan dimulai dari identifikasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi program/ kegiatan pengurangan kemiskinan. Dengan berpedoman pada kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang pro poor dari pemerintah diharapkan peran organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha dengan melakukan sinergi dan kemitraan dalam kegiatan penanganggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan sinergi dan kemitraan tersebut diharapkan: (1) Terdapat “Ruang Partisipasi” bagi semua stakeholder; (2) Terbina Hubungan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; (3) Sumber daya yang semakin besar; (4) Terjadi program dan tepat sasaran; dan (5) Terhindar dari duplikasi program. Kemitraan yang terjadi antar berbagai pihak dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan pola hubungan yang harmonis dan sinergis tersebut diharapkan bisa menjadi awal dari tatanan masayrakat madani dan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

2.2 STRATEGI Berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai dalam intervensi di tingkat kota/kab dan pendekatan yang digunakan, PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan beberapa strategi operasional yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan metodologi perencanaan pembangunan daerah, pengembangan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan kemiskinan daerah dan pengembangan sistem peningkatan kapasitas pelaku.

2.2.1 Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kota/Kab

Berdasarkan kepada Perpres 15/2010 pasal 15 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri no 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah , Koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPK – D). Berdasarkan kepada kedua kebijakan di atas, maka TKPKD mempunyai peran – peran komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara ketiga pilar pembangunan yaitu masyarakat – pemerintah dan kelompok peduli (LSM, swasta, Perguruan Tinggi, dan lain lain).

4



TKPKD dinilai mempunyai posisi yang strategis dalam mengupayakan pro poor policy, planning, budgeting, dan programing. TKPKD bisa melakukan advokasi secara “vertikal/struktural” dan “horisontal/sosial”. TKPKD bisa memberi rekomendasi untuk terbitnya berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat. TKPKD juga mendorong terjadinya proses perencanaan dan penganggaran yang pro poor. TKPKD juga bisa menjadi “tempat” koordinasi bagi berbagai pihak agar program-program penanggulangan kemiskinan menjadi sinergis.

2.2.2 Pelibatan masyarakat dalam forum tingkat kota/kab sebagai mitra TKPKD Persoalan kemiskinan adalah urusan bersama dimana semua pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Potensi sumberdaya manusia di tingkat kota/kab perlu diorganisir untuk mempercepat pencapaian upaya – upaya yang dilakukan. Pengorganisasian berbagai pihak didorong melalui pengembangan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Komunitas Belajar Perkotaan adalah kumpulan individu (masyarakat peduli) di tingkat kota/kabupaten yang berkumpul dalam suatu forum belajar untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, pengalaman dan nilai – nilai untuk mengkaji berbagai persoalan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai forum komunikasi, KBP merupakan ruang komunikasi para pihak untuk membangun kesamaan perspektif dan pemikiran dalam upaya – upaya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai forum partisipatif, KBP menjadi ruang partisipasi pemangku kepentingan di tingkat kota/kab untuk melakukan kajian – kajian kebijakan, perencanaan dan monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan. Kajian dan pemikiran – pemikiran yang diproduksi oleh KBP, didorong untuk dikomunikasikan dan menjadi masukan bagi TKPKD khususnya dan pemerintah daerah. Dengan demikian KBP akan menjadi mitra TKPKD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dan dalam penanggulangan kemiskinan. 2.2.3 Penguatan metodologi perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah pada umumnya tidak berbasis kepada hasil kajian berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Pada sisi lain data pada berbagai Dinas/ instansi biasanya berbeda – beda, sehingga sulit untuk menyusun perencanaan berbasis pada data yang sama. Kondisi ini berdampak pada pengembangan program dan penganggaran yang tidak tepat dan tidak sinkronnya program SKPD dengan hasil perencanaan masyarakat sehingga penanggulangan kemiskinan kurang efektif dan efisien. Penguatan metodologi perencanaan pembangunan dan penganggaran diperlukan agar program dan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah lebih efektif dan efisien untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Penguatan metodologi yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan menekankan pada penguatan perencanaan berdasarkan kepada penyatuan data kemiskinan yang sama untuk semua SKPD dan persoalan – persoalan yang didasarkan pada penggalian kebutuhan nyata masyarakat berdasarkan persepsi masyarakat pada akar rumput dan para pihak di tingkat kota melalui Analisa Kemiskinan Partisipatif dengan menggunakan instrument Pro Poor Planning and Budgeting (P3B). Data dan informasi yang didapat dari proses tersebut menjadi acuan bagi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), yang akan diturunkan ke dalam PJM Pronangkis Kota/Kab dan pada akhirnya didorong menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA

5


Dinas (RKPD). Jika hal ini dilakukan perencanaan masyarakat dan SKPD yang akan bertemu dalam musrenbang tingkat kecamatan tidak akan jauh berbeda sehingga sinergi perencanaan dan program bisa terjadi. Proses perencanaan tersebut, didorong untuk melembaga sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. Dengan demikian pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan menjadi keniscayaan dalam program – program SKPD

2.2.4 Penguatan Sistem Komunikasi dan Informasi tingkat Kota/Kab.

Penguatan good governance, tidak terlepas dari proses – proses transparansi dan akuntabilitas. Proses ini dapat terus didorong dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar masyarakat mendapatkan informasi yang terkini dalam pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan permasalahan dan program penanggulangan kemiskinan. Penting untuk diupayakan agar Pemda mempunyai sistem komunikasi dan informasi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Sistem Kominfo yang terbuka kepada publik di samping menampilkan informasi perencanaan, anggaran dan pelaksanaan program – program pembangunan juga bisa digunakan sebagai alat kontrol dan monitoring evaluasi bagi publik. Melalui sistem komunikasi dua arah, masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan diberikan kesempatan untuk terlibat bukan hanya dalam proses identifikasi kebutuhan, akan tetapi juga sampai kepada monitoring evaluasi pembangunan. Di lain pihak pemerintah dapat melakukan monitoring program – program penanggulangan kemiskinan dan secara terbuka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada publik Sistem komunikasi yang didorong adalah pengembangan SIM program dan pengembangan media – media komunikasi dan informasi baik itu media cetak, media internet maupun media lainnya. Sistem Komunikasi dan Informasi ini bisa sejalan dan berjaringan dengan sistem komunikasi yang dikembangkan pada tingkat kelurahan/desa melalui media warga dan sistem kkomunikasi nasional baik yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan maupun yang dikembangkan oleh Bappenas, TNP2K, dan para pihak terkait lainnya di tingkat pusat.

2.2.5 Pengembangan sistem peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat.

Keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat terjadi dengan memandirikan pemerintah daerah melalui otonomi dan desentralisasi. Proses otonomi dan desentralisasi akan berjalan dengan baik jika dibarengi dukungan kapasitas yang memadai para pelaku, terutama kapasitas aparat pemerintah daerah. PNPM Mandiri Perkotaan memberikan dukungan peningkatan kapasitas kepada pelaku Pemda untuk dapat menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dan penanggulangan kemiskinan secara umum. Peningkatan kapasitas diberikan melalui beberapa kegiatan yaitu pelatihan, sosialisasi, advokasi dan pendampingan langsung dalam pelaksanaan intervensi tingkat kota/kab. Pemberian kapasitas terutama diberikan kepada TKPKD, KBP dan SKPD yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan pada tingkat kota/kab dan BKM, Relawan, KSM pada tingkat kelurahan/desa. Program peningkatan kapasitas dilakukan melalui sistem yang dikembangkan secara periodik tahunan, mengingat setiap tahun selalu terjadi perpindahan penempatan aparat Pemda dan

6



mengantisipasi terjadinya pegawai baru di tingkat kota, relawan baru, anggota BKM baru, KSM baru di tingkat kelurahan sehingga selalu akan ada pelaku baru yang berkaitan langsung dengan program maupun penanggulangan kemiskinan. Program peningkatan kapasitas yang dilakukan secara periodik, diharapkan pelan – pelan akan menjadi kebutuhan nyata pemerintah daerah dan masyarakat dan jajaran pelaku tingkat Kota/ Kab. Dorongan awal yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, pada akhirnya diharapkan menjadi kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah baik dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan dan anggaran sehingga proses peningkatan kapasitas menjadi berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan program, khususnya dalam peningkatan kapasitas, PNPM Mandiri Perktoaan memfasilitasi pengembangan Pemandu Nasional Pemda, yang diharapkan sebagai motor penggerak perubahan yang berasal dari jajaran aparat Pemda yang tergabung dalam KBP dan aktif dalam penanggulangan kemiskinan khususnya PNPM Mandiri Perkotaan. Peningkatan kapasitas Pemandu Pemda dilakukan melalui serangkaian aktifitas Training of Trainers secara berkala setiap tahun. Keberadaan Pemandu pemda didasarkan kepada kepedulian bukan jabatan, dengan demikian diharapkan mereka masih tetap akan berkiprah walaupun jabatan mereka berubah atau berganti. Pelaksanaan transformasi sosial untuk tujuan penguatan penanggulangan kemiskinan pada tingkat kota/ kab dilaksanakan melalui serangkaian tahapan.Tahapan intervensi dalam pendampingan tingkat kota

bisa dibagi ke dalam 3 bagian besar seperti digambarkan dalam bagan gambar 2 .

Gambar 12. Gambar Tahapan Pendamingan Tingkat Kota/Kab Tahapan Pendampingan Tingkat Kota/Kabupaten PNPM Mandiri PNPM MandiriPerrkotaan Perkotaan 3.1 MEMBANGUN KOMITMEN Pada tahap ini kegiatan dilakukan untuk membangun kesepakatan dari pelaku di tingkat kota/kab untuk bersama melaksanakan penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi oleh PNPM PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA MP. Tahapan kegiatan ini terdiri dari 3.1.1

Silaturahmi dan Lobby kepada kelompok strategis

Komitmen para pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci guna terlaksananya

7


8



III. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Siklus Kota mencakup kegiatan: (1) Membangun Komitmen; (2) Penguatan Kelembagaan; dan (3) Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran yang Pro poor. Masingmasing tahapan terdiri dari beberapa kegiatan. Pelaksanaan tahapan dan kegiatan tersebut dapat dilakukan secara serial dan paralel disesuaikan dengan kondisi dan status pelaksanaan di masing-masing kota/kabupaten. Penjelasan untuk masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

3.1 MEMBANGUN KOMITMEN Pada tahap ini kegiatan dilakukan untuk membangun kesepakatan dari pelaku di tingkat kota/kab untuk bersama melaksanakan penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi oleh PNPM MP. Tahapan kegiatan ini terdiri dari :

3.1.1 Silaturahmi dan Lobby kepada kelompok strategis

Komitmen para pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci guna terlaksananya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan.Mendorong dan mengajak para pemangku kepentingan dilaksanakan baik melalui kegiatan formal dan informal. Kegiatan informal dapat dilakukan dengan melakukan silaturahmi, lobby kepada Ka Daerah (Bupati/walikota), DPRD, Pejabat Pemkot/kab terutama yang berhubungan dengan kemiskinan dan MDGs, kelompok peduli dan tokoh – tokoh informal yang berpengaruh di kota/kab setempat. Sebelum melakukan lobby dan silaturahmi perlu dipetakan terlebih dahulu kelompok strategis yang menjadi pemangku kepentingan pembangunan di tingkat kota/kab, kekuatan dan kelemahannya, tata hubungan di antara para pemangku Kegiatan ini dilakukan pada awal program di lokasi sasaran dan menerus pada kota/kab yang mengalami pergantian ka Daerah, DPRD dan pejabat – pejabat yang mengalami perpindahan PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA

9


posisi kepentingan untuk merumuskan strategi kerjasama dengan para pelaku tersebut. Pada awal program kegiatan dilakukan oleh Koordinator Kota dan Tim sedangkan untuk kegiatan lanjutan Korkot dapat bekerjasama dengan KBP dan pelaku lain agar kegiatan ini secara menerus dilanjutkan oleh para pelaku tingkat kota/kab dan menjadi milik mereka.

3.1.2 Pelatihan Dasar untuk Pemangku Kepentingan di tingkat kota/kab;

Pelatihan ini bertujuan untuk merubah paradigma para pelaku mengenai pendekatan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat, .penyebab kemiskinan. Pelatihan diberikan kepada TKPKD, PJOK, SKPD terkait dan kelompok peduli pada awal program dan dilanjutkan secara periodik pada tahun – tahun berikutnya untuk para pelaku baru. Untuk pelatihan pada tahun pertama, pemandu pelatihan adalah Pemandu Nasional dari Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan sedangkan dalam tahun – tahun selanjutnya Pemandu Pelatihan gabungan antara Pemandu Nasional Konsultan dan Pemandu Nasional Pemda.Dalam manajemen penyelenggaraan Korkot bekerjasama dengan pemda, dimana peranan Korkot harus terus dikurangi secara bertahap sehingga pada akhir program pemda dapat melakukan pelatihan secara mandiri dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan dari luar atau diklat yang mereka miliki. Biaya pelatihan pada tahap awal diberikan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, sedangkan pada tahap selanjutnya penyelenggaraan pelatihan dibiayai bersama antara PNPM Mandiri Perkotaan sampai pada tahun terakhir pendampingan Pemda harus sudah membiayai sendiri pelatihan yang dilakukan.

3.1.3 Lokakarya Orientasi dan Sosialisasi tingkat kota/kab;

Lokakarya Orientasi merupakan pengenalan program yang dilakukan pada awal program kepada para pemangku kepentingan. Proses sosialisasi dilanjutkan secara menerus melalui berbagai kegiatan komunikasi dan informasi dengan menggunakan media massa seperti TV, Radio dan media cetak serta media – media lain baik itu lewat pendekatan kelompok maupun individu. Korkot dengan dibantu oleh Tenaga Ahli Sosialisasi bertanggungjawab untuk mengembangkan strategi sosialisasi dan komunikasi tingkat kota/kab, menjadi pelaku sosialisasi dan mendorong pelaku lain sebagai agen sosialisasi. Dalam kegiatan – kegiatan sosialisasi, Korkot bekerjasama dengan pelaku pemda, KBP dan Pemandu Nasional dari Pemda sehingga proses sosialisasi menjadi bagian dari kegiatan pelaku di tingkat kota. PNPM Mandiri Perkotaan memberikan stimulan dana untuk kegiatan – kegiatan komunikasi dan sosialisasi, diharapkan pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan ini secara menerus. 3.2 Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan TKPKD dilakukan melalui serangkaian kegiatan agar dapat mengeluarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang lebih terukur, mudah diimplementasikan untuk menjadi acuan program – program dan mampu memuat target – target yang jelas guna penurunan angka kemiskinan dan pencapaian indikator MDGs.

10



3.2.1 Pembentukan/Revitalisasi TKPKD;

Pada beberapa daerah yang belum terbentuk TKPKD PNPM Mandiri Perkotaan mendorong agar TKPKD dapat dibentuk. Walaupun kelembagaan TKPKD sebagai Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan sudah termuat dalam peraturan pemerintah akan tetapi belum semua daerah membentuk TKPKD. Untuk daerah yang sudah membentuk TKPKD berdasarkan pada Perpres 13/2009 perlu dilakukan revitalisasi mengacu kepada Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah . Revitalisasi ini juga diperlukan untuk mendorong TKPKD menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan perundang – undangan dan memiliki program kerja sehingga TKPKD mampu menjadi motor penggerak kebijakan – kebijakan, program dan anggaran pro poor.

Dokumen rujukan : • Perpres 15/2010 • Permendagri 42/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan • Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

3.2.2 Membangun Relawan Kota

Permasalahan kemiskinan yang kompleks tidaklah mungkin hanya dipecahkan oleh pemerintah saja. Perlu kerjasama berbagai pihak baik itu antara pemerintah, swasta dan kelompok peduli. Pada tingkat kota untuk menggerakkan kepedulian berbagai pihak PNPM MP mengidentifikasi dan mengajak individu – individu untuk bekerja bersama sebagai relawan – relawan penanggulangan kemiskinan (pembangunan) yang diharapkan menjadi pelopor perubahan di tingkat kota.

3.2.3 Membangun Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Para pelaku harus mampu membangun sinergi untuk menggerakkan perubahan agar lebih efektif. Wadah untuk bersinergi di antara pelaku yang difasilitasi oleh PNPM MP adalah Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), sebagai mitra bagi TKPKD dalam menjalankan peran dan fungsinya. Komunitas Belajar Perkotaan merupakan nama generik dari kumpulan individu peduli - relawan – relawan di tingkat kota/kabupaten - yang berkumpul dalam suatu forum belajar untuk berbagi pengetahuan, pemikiran, pengalaman dan nilai – nilai untuk mengkaji berbagai persoalan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh nilai – nilai good governance.KBP merupakan titik awal membangun jaringan antar kelompok, organisasi, atau lembaga – lembaga ; yang dimulai dengan memperkuat relasi-relasi antar individunya, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan tindakan – tindakan yang dilahirkan oleh lembaga / organisasinya masing-masing. Konsepsi KBP dapat digambarkan dalam gambar 3.


11


G Gambar 2 Gambar 3. Konsepsi KBP Konsepsi KBP

Sebagai forum komunikasi, KBP merupakan ruang komunikasi para pihak untuk membangun kesamaan perspektif dan pemikiran dalam upaya – upaya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai forum partisipatif, KBP n menjadi ruang partisipasi kota/kab forum komu unikasi, KBP P merupakan ruang kom munikasi para pihak stakeholders untuk membangun Sebagai perspekt tif dan peemikiran d dalam upay ya monitoring – upayya pemban ngunan berrbasis kesamaan kajian untuk melakukan – kajian kebijakan, perencanaan dan evaluasi penanggulangan dayaan massyarakat. Sebagai forum partisiipatif, KBP menjadi r upayapartis sipasi yang pemberd kemiskinan. Pada akhirnya KBP bersama TKPKD merupakan rintisan upaya –ruang pemda stakehold ders kota/ka ab untuk me elakukan kaj ian – kajian perencanaan n dan monit kebijakan, p oring mengarah pada penyusunan kebijakan yang pro poor.

evaluasi penanggulangan kemiskinan. Padaa akhirnya KBP K bersamaa TKPKD meerupakan rin ntisan upaya pemd da yang men penyusunan n kebijakan y yang pro poo or. dan komitmen upaya – u KBP merupakan forum yang terbuka,garah pada keanggotaan didasarkan pada kerelawanan untuk membangun masyarakat dan kota. Pada prinsipnya setiap individu dari berbagai kalangan KBP mer upakan foru um yang terb gotaan didas sarkan pada kerelawana an dan komit tmen peduli bisa bergabung ke dalam KBPbuka, keangg , baik itu dari LSM, Pemerintah, perguruan Tinggi, wartawan, embangun m masyarakat d dan kota. Pa ada prinsipny ya setiap ind dividu dari b erbagai kala angan untuk me pelaku sektor bisnis, tokoh agama/adat/masyarakat, anggota BKM dan lainnya. peduli bisa b bergabu ung ke dalaam KBP , baik b itu darri LSM, Pem merintah, perguruan Tiinggi, n, pelaku se ektor bisnis, t tokoh agam Kegiatanwartawa kegiatan yang bisa dilakukan oleh KBPa/adat/mas yaitu : yarakat, angggota BKM ddan lainnya. tema –kukan oleh K tema mengenai kemiskinan dan pembangunan • Diskusi dengan kegiatan ya ang bisa dilak KBP yaitu : Kegiatanrutin D dengan tem ma – tema meengenai kem miskinan dan n pembangunan • Diskusi rutin • Kunjungan lapangan ke berbagai lokasi program – program pemberdayaan masyarakat • Kunjungan lapangan ke b berbagai lokkasi program m – program m pemberdayyaan masyarakat dimulaidimulai deng dengan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan an lokasi PN NPM Mandiri i Perkotaan mbangunan khususnya penanggulaangan • Kajian – kajjian kebijakkan dan evvaluasi pem • Kajian – kajian kebijakan dan evaluasi pembangunan khususnya penanggulangan keemiskinan

kemiskinan

• Workshop, seminar mengenai isu – isu pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. (termasuk di dalamnya isu – isu mengenai MDG’s)

Hasil – hasil diskusi dan kajian kemiskinan yang dilakukan KBP menjadi masukkan bagi TKPKD dan para pengambil kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pada akhirnya diharapkan KBP menjadi mitra pemerintah terutama TKPKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi penanggulangan kemiskinan sehingga semua semua pemangku kepentingan mempunyai ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses – proses pembangunan. 3.3

ADVOKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PRO POOR

Siklus kota merupakan rangkaian kegiatan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan yang ditujukan untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin.

12



Bantuan teknis yang diberikan oleh PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangkaian kegiatan siklus Kota terutama ditujukan sebagai pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mulai dari identifikasi persoalan kemiskinan, perbaikan data – data warga miskin, penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan program – program SKPD dan didukung oleh anggaran untuk pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan. Gambar 3.2. Tahapan Siklus Pendampingan Kota/Kabupaten Rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan Tingkat dapat terus berlanjut dalam sebuah siklus yang terus berulang dan dimasukkan menjadi bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

1

MEMBANGUN KBP

2

LOBBY KELOMPOK STRATEGIS

MEMBANGUN RELAWAN KOTA

Gambar 3.2. Tahapan Siklus Pendampingan Tingkat Kota/Kabupaten

1

MEMBANGUN KBP

3

2

MEMBANGUN RELAWAN KOTA

MEMBANGUN KOMITMEN

KETERANGAN :

- ANALISA AWAL REFLEKSI KEMISKINAN - PENILAIAN CAPAIAN MDGs - PEMETAAN KEMISKINAN

ANALISA KEMISKINAN PARTISIPATIF

34

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBENTUKAN LOKAKARYA / REVITALISASI / PENANGGULANGAN ORIENTASI PENGUATAN TK KOTA KEMISKINAN / KAB TKPKD

PENGUATAN KELEMBAGAAN

REVIEW

SIKLUS KOTA

ANALISA KEMISKINAN PARTISIPATIF

PELATIHAN DASAR TKPKD, TKPP & PJOK

PEMBENTUKAN / REVITALISASI / PENGUATAN TKPKD

5

- ANALISA AWAL REFLEKSI KEMISKINAN - PENILAIAN CAPAIAN MDGs - PEMETAAN KEMISKINAN

5

REVIEW

PENGUATAN KELEMBAGAAN

SIKLUS KOTA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4

RKPD RKPD MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG DAN KOTA KECAMATAN DAN KOTA

RENSTRA SKPD

RENSTRA SKPD

SIKLUS KOTA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SIKLUS KOTA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

APBD

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENYUSUNAN PROGRAM PENYUSUNAN PROGRAM PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERORIENTASIKEMISKINAN BERORIENTASI KEMISKINAN PADA MDGs PADA MDGs

APBD

KEGIATAN INTERVENSI PEMDA/REGULER DENGAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

KEGIATAN SIKLUS REGULER PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEGIATAN SIKLUS REGULER PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Gambar 4, Tahapan Siklus Kota PNPM Mandiri Perkotaan

KEGIATAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

KEGIATAN INTERVENSI PEMDA/REGULER DENGAN INTERVENSI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

Pelaksanaan pendampingan siklus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran regular, sehingga penguatan metodologi yang didorong oleh program menjadi bagian dari siklus perencanaan regular untuk tahun – tahun selanjutnya. Jika metodologi yang sudah diperkenalkan ini dilakukan secara menerus oleh pemda, maka keberlanjutan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi keniscayaan. 3.3.1 Analisa Kemiskinan Partisipatif

Analisa Kemiskinan Partisipatif dibagi ke dalam beberapa kegiatan yaitu : 1) Analisa awal kemiskinan tingkat kota/kab ; 2) Konsultasi Komunitas ; 3) Rumusan permasalahan kemiskinan kota/kab

1)

Analisa awal kemiskinan tingkat kota/kab

Merupakan reflleksi kemiskinan para pelaku untuk menumbuhkan kesadaran kritis para pelaku pembangunan di tingkat kabupaten/kota , mengetahui permasalahan kemiskinan dari data dan hasil – hasil kajian para pemangku kepentingan di tingkat kota dan akar penyebab kemiskinan.

Tujuan utama dari analisa awal kemiskinan di tingkat kota adalah sebagai berikut: • Mendapatkan gambaran awal permasalahan kemiskinan dan capaian MDGs di tingkat kabupaten/kota. • Membangun kesadaran pelaku pembangunan akan pentingnya pengumpulan dan penggunaan data yang sama untuk penanggulangan kemiskinan PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA

13


• Membangun kesadaran kritis para pelaku pembangunan di tingkat kabupaten/kota (pemerintah dan masyarakat peduli) mengenai permasalahan dan akar masalah kemiskinan.

• Membangun kesadaran pelaku pembangunan di kabupaten/kota untuk menjadi bagian dari pemecahan masalah kemiskinan dengan berpartisipasi aktif dalam upaya – upaya penanggulangan kemiskinan.

Keluaran yang diharapkan:

•

Rumusan Kriteria kemiskinan di kabupaten/kota

•

Data capaian MDGs kabupaten/kota

•

Kesepakatan konsolidasi data – data kemiskinan

• Peta tematik permasalahan kemiskinan dan MDGs baik peta spatial maupun peta permasalahan kualitatif berdasarkan persepsi pelaku tingkat kota

• Rencana kerja konsultasi komunitas dan lokakarya rumusan permasalahan kemiskinan kota/kab Analisa awal kemiskinan dilakukan melalui kegiatan :

• Penilaian capaian MDGs , untuk mengetahui kesenjangan antara capaian MDGs tingkat kota dan target nasional dengan menggunakan data – data kuantitatif.

• Pemetaan kemiskinan kota dengan menggunakan peta spatial, untuk melihat secara visual untuk memperoleh gambaran tingkat kemiskinan setiap kecamatan dan lokasi – lokasi yang mempunyai - tingkat kemiskinan dan persoalan – persoalan yang berkaitan dengan MDGs dan pelayanan dasar - yang paling parah.

• Refleksi kemiskinan melalui focuss group discussion (fgd) pada setiap SKPD terkait, KBP dan lembaga – lembaga lain yang mempunyai kaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

• Refleksi kemiskinan kota/kab, dalam bentuk lokakarya antar SKPD dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kepada hasil MDGs Score Card, pemetaan spatial dan kajian – kajian yang sudah dilakukan oleh berbagai Dinas dan lembaga.

2) Konsultasi Komunitas Isu – isu dan peta kemiskinan serta permasalahan MDGs yang diihasilkan dari kegiatan analisa awal adalah data dan informasi berdasarkan kajian para pelaku tingkat kota tanpa melibatkan masyarakat akar rumput. Pengetahuan dan sudut pandang para pemangku kepentingan di tingkat kota belum tentu sesuai dengan realitas persoalan yang terjadi di tingkat akar rumput. Pada sisi lain persoalan – persoalan terebut tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah, karena permasalahan pada tingkat kota/kab belum tentu merupakan persoalan yang sama untuk semua kecamatan atau desa/kelurahan, begitu juga bila dilihat dari sisi geografis ataupun sumber mata pencaharian, setiap wilayah dengan tipologi tertentu (pertanian, industri, perkebunan, dll) mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda. Agar kajian menjadi lebih tepat dan aspirasi dari masyarakat dapat ditangkap, isu – isu kemiskinan dan permasalahan MDGS yang sudah didapatkan pada analisa awal harus ditelusuri dan dikaji lebih mendalam baik kuantitatif maupun kualitatif bersama para pelaku pembangunan pada tingkat akar rumput.

14



Tujuan utama dari konsultasi komunitas adalah : • Melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat miskin pada tingkat akar rumput dalam identifikasi persoalan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan.

• Mendapatkan data dan informasi yang lebih tepat mengenai isu – isu kemiskinan dan MDGs baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif, berdasarkan kepada kondisi nyata di lapangan dan yang dirasakan oleh masyarakat

•

Keluaran yang diharapkan : • Data dan informasi persoalan kemiskinan dan MDGs baik kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan kepada masing – masing tipologi wilayah dan kondisi nyata di lapangan.

Mendapatkan isu – isu kemiskinan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.

Konsultasi komunitas dilakukan melalui kegiatan : • Pengembangan metodologi dan teknik yang akan digunakan dalam konsultasi komunitas termasuk penentuan sampling lokasi berdasarkan kepada isu – isu yang sudah dirumuskan dalam analisa awal kemiskinan.

• Konsultasi dengan masyarakat miskin dan atau BKM dan lembaga – lembaga di tingkat kelurahan/desa yang sudah ditetapkan sebagai lokasi sampling.

• Penyusunan dokumentasi hasil konsultasi komunitas di setiap lokasi sampling yang akan dipergunakan sebagai masukan dalam rumusan permasalahan kemiskinan kota/kab.

3) Rumusan Permasalahan Kemiskinan Kota/Kab Hasil analisa awal kemiskinan dan konsultasi komunitas, dibahas kembali dalam forum para pemangku kepentingan di tingkat kota/kab.

Tujuan utama : • Terjadi kesepemahaman terhadap permasalahan kemiskinan di tingkat kota/kab berdasarkan berbagai kajian yang sudah dilakukan termasuk kajian yang dilakukan melalui konsultasi komunitas. • Kesadaran para pemangku kepentingan akan permasalahan dan kebutuhan nyata masyarakat miskin berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan sudut pandang masyarakat. Keluaran yang diharapkan : • Rumusan persoalan kemiskinan kota/kab berdasarkan tipologi wilayah dan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan MDGs.

• Kesepakatan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan PJM pronangkis Kota/Kab berdasarkan kepada hasil rumusan kemiskinan yang sudah dihasilkan.

•

Rencana kerja penyusunan SPKD dan PJM Pronangkis Kota/Kab


15


Dokumen Rujukan : • Undang Undang no 25/2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Permendagri 54/2010 tentang Tata Cara Musrenbang • Buku Pedoman P3B – Bappenas 3.3.2 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Dokumen SPKD merupakan dokumen strategi dan rencana aksi untuk mempercepat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Sebagai strategi dan rencana aksi dari pemerintah, Dokumen SPKD tidak berdiri sendiri, tapi merupakan terjemahan dari rumusan Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat kebijakan pembangunan dan rencana kerja pemerintah selama lima tahun. Secara khusus, strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJM. Dengan demikian, dokumen SPKD selanjutnya dapat menjadi arah dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan prorgam penanggulangan kemiskinan. Arah kebijakan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan seharusnya merupakan strategi yang tepat sesuai dengan persoalan dan potensi masing – masing wilayah kota/kabupaten sehingga penyusunan SPKD didasarkan kepada hasil – hasil pemetaan kemiskinan partisipatif. Pada kota/kabupaten yang sudah mempunyai SPKD, hasil analisa kemiskinan partisipatif dijadikan sebagai bahan kaji ulang guna memperbaiki SPKD yang ada agar lebih tepatguna bagi penyelesaian persoalan kemiskinan yang dihadapi. Bagi kota/kab yang belum mempunyai SPKD, hasil analisa kemiskinan partisipatif menjadi dasar bagi penyusunan SPKD. Selain itu, Dokumen SPKD mengacu juga kepada Dokumen SNPK yang telah disusun berdasarkan peraturan Presiden. Sehingga menjadi ”gerakan bersama” semua pelaku pembangunan, dengan demikian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan akan terwujud dan sejalan dengan perencanaan ditingkat Nasional dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan. 3.3.3 Penyusunan Program Kemiskinan Berorientasi pada MDGs

Untuk operasionalisasi lebih lanjut, SPKD dijabarkan ke dalam program – program penanggulangan kemiskinan untuk menjawab permasalahan kemiskinan dan MDGs . PNPM MP memfasilitasi penyusunan program ini ke dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan - PJM Pronangkis - Kabupaten / Kota yang memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kota / Kabupaten dalam menanggulangi kemiskinannya. Program ini didorong untuk menjadi acuan bagi renstra SKPD agar termuat dalam program – program SKPD yang akan diusulkan dalam Musrenbang. Pada akhirnya secara otomatis program – program SKPD akan memuat pemecahan persoalan – persoanal kemiskinan dan MDGS secara lebih nyata.

Tujuan Utama Penyusunan Program Kemiskinan Berorientasi pada MDGs :

16

• Menurunkan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan yang sudah termuat dalam SPKD ke dalam program dan kegiatan yang lebih bisa diukur dan dilaksanakan • Mendorong renstra dan program SKPD memuat isu – isu kemiskinan dan MDGs • Mendorong program – program SKPD yang diusulkan dalam musrenbang kecamatan



berdasarkan kepada kebutuhan nyata masyaarakat sehingga tidak akan berbeda jauh dengan usulan – usluan warga yang termuat dalam RPJM Des maupun PJM Pronangkis Kelurahan/Desa.

Keluaran yang diharapkan:

• Adanya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan MDGS - PJM Pronangkis Kota/kab • Adanya kesepakatan dari SKPD untuk memuat usulan – usulan program yang sudah termuat dalam PJM Pronangkis Kota/kab dalam rencana kerja SKPD Tahapan kegiatan :

• Penyusunan program dari setiap SKPD berdasarkan kepada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang sudah disahkan oleh Ka daerah dan TKPKD

• Lokakarya penentuan prioritas program berdasarkan usulan – usulan SKPD dan penyusunan PJM Pronangkis Kota/kab.

Dokumen rujukan : • Undang Undang no 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Permendagri no 54/2010 tentang Tata Cara Musrenbang

3.3.4 Integrasi Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Perencanaan Daerah

Perencanaan masyarakat yang sudah disusun melalui PJM Pronangkis di tingkat kelurahan/desa didorong terintegrasi dalam perencanaan desa (RPJM Des/Renstra Kelurahan). PJM Pronangkis merupakan perencanaan masyarakat sebagai masukkan pengarusutamaan kemiskinan bagi RPJM Desa/Renstra kelurahan yang disusun secara partisipatif . PNPM Mandiri Perkotaan melakukan advokasi agar Program dan Kegiatan yang tertuang dalam PJM Pronangkis bisa terintegrasi ke dalam proses pembangunan reguler. Skema integrasi pada tingkat kelurahan/Desa dilakukan melalui skenario siklus penanggulangan kemiskinan pada tingkat kelurahan/Desa, dengan membangun kerjasama antara pemerintah desa/kel dengan BKM/LKM. Dalam konteks waktu, agar integrasi tersebut dapat dilaksanakan, maka skenario siklus kel/desa disesuaikan skenario waktu musrenbang. Penyusunan PJM Pronangkis/Renta kelurahan/Desa termasuk proses – proses review partisipatif tahunan harus sudah selesai bulan November, agar bisa masuk ke dalam proses musrenbang tingkat kelurahan pada bulan Januari. Pada tingkat kota, pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan pada program – program yang termuat dalam PJM Pronangkis kota didorong untuk diakomodir dalam renstra SKPD. Renstra SKPD akan menjadi acuan bagi SKPD terkait untuk menyusun perencanaan (teknokratik) dan diusulkan pada musrenbang tingkat kecamatan. Secara teoritis, penyusunan program SKPD yang sudah melalui proses konsultasi komunitas akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang termuat dalam PJM Pronangkis/RPJM Des karena keduanya berasal dari proses identifikasi kebutuhan bersama masyarakat. Melalui proses integrasi yang diawali dengan intervensi siklus kota/kab dan siklus kel/desa, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan program – program SKPD yang selama ini mendominasi musrenbang akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gambaran keterkaitan


17

Melalui proses integrasi yang diawali dengan intervensi siklus kota/kab dan siklus kel/desa, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan program – program SKPD yang selama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri - Perkotaan ini mendominasi musrenbang akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gambaran keterkaitan antara siklus PNPM Mandiri Perkotaan dengan perencanaan reguler dapat dilihat pada gambar 3 antara siklus PNPM Mandiri Perkotaan dengan perencanaan reguler dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3 Gambar 5 Integrasi Integrasisiklus siklusKota Kota––siklus siklusKel/Desa Kel/Desadengan denganMusrenbang Musrenbang

Dokumen rujukan : • UU no 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Permendagri no 54/2010 tentang Tata Cara Musrenbang

3.3.5 Mendorong Penganggaran Pro Poor

Penyusunan anggaran daerah – APBD – merupakan bagian yang tidak terpisah dalam proses perencanaan. Program – program yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semestinya konsisten dan tercermin dalam APBD. Berdasarkan kepada Permendagri 59/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , APBD berbasis kinerja dapat diartikan sebagai APBD yang disusun berdasarkan keluaran maupun hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai. Artinya penerapan sistem ini mengharuskan bahwa setiap perencanaan dan anggaran Daerah harus fokus pada hasil yang terukur baik itu outcomes maupun dampak jangka menengah dan panjang (impacts). Dalam konteks pro poor, perencanaan dan anggaran harus bisa mengatasi permasalahan kemiskinan sehingga dapat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan pencapaian MDGs. Guna menjamin konsistensi RKPD - yang sebelumnya sudah difasilitasi melalui proses integrasi

18



perencanaan yang pro poor - dengan APBD, proses – proses fasilitasi pada tingkat kota juga dilanjutkan dengan advokasi anggaran.

Tujuan utama kegiatan ini adalah : • Para pihak yang terkait dengan penyusunan anggaran daerah mempunyai kapasitas untuk menyusun anggaran pro poor

• Memastikan program – program yang sudah disusun dalam PJM Pronangkis kota/kab dan program masyarakat yang sudah masuk ke dalam musrenbang menjadi acuan dalam penyusunan APBD

•

Keluaran yang diharapkan : • APBD memuat anggaran untuk program – program yang termuat dalam PJM Pronangkis Kota/kab

Memastikan DDUB untuk PNPM Mandiri Perkotaan termuat dalam APBD

• APBD memuat anggaran untuk program – program yang diusulkan dalam PJM Pronangkis Kelurahan/Desa

•

DDUB untuk PNPM Mandiri Perkotaan tersedia.

Proses fasilitasi dilakukan dengan bantuan teknis kepada pihak – pihak yang terkait dengan proses penanggaran untuk menganalisa anggaran yang ada (apabila sudah ditetapkan) dan atau menyusun anggaran baru. Proses ini dimulai dari penyusunan draft rancangan anggaran yang disusun dalam dokumen RKPD dan membantu masyarakat dan pemerintah untuk advokasi DPRD agar anggaran yang diusulkan dapat termuat dalam dokumen APBD.

Tahapan kegiatan : • Pelatihan penyusunan anggaran pro poor

•

• Melakukan berbagai kegiatan untuk menginformasikan PNPM Mandiri Perkotaan, permasalahan kemiskinan daerah dan PJM Pronangkis kepada DPRD melalui lobby, dengar pendapat dan diskusi – diskusi.

Menurunkan PJM Pronangkis Kota/kab ke dalam kebutuhan anggaran.

Dokumen Rujukan : • Permendagri 59/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • Buku Pedoman P3B – Bappenas 3.4. Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Data dan informasi yang sudah dihasilkan dari intervensi siklus perencanaan baik di tingkat kota/kab maupun tingkat kel/desa, didorong untuk dikemas dalam dan dikomunikasikan kepada publik yang lebih luas. Selain sebagai media transparansi dan akuntabilitas, proses dan hasil kegiatan di tingkat kelurahan/desa dan kota/kab merupakan kekayaan pengetahuan yang berharga untuk dibagikan kepada pihak lain sehingga menjadi inspirasi dan pelajaran bagi para pelaku pembangunan mulai dari tingkat kel/desa, kota/kab dan nasional - di masa kini dan di masa yang akan datang.


19


Pemerintah Daerah/TKPKD diharapkan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi melalui website atau media lainnya. PNPM Mandiri Perkotaan mendorong pengembangan sistem kominfo bekerjasama dengan lembaga – lembaga lain berupa pelatihan dan pendampingan dengan dana pengembangan dari Pemda. Sistem Kominfo yang dikembangkan merupakan jaringan yang tidak terpisah dengan sistem kominfo yang dikembangkan melalui media warga di tingkat kelurahan/desa. Jaringan tersebut bisa diperluas pengembangannya dalam skala antar kota/kab dan nasional. Beberapa komponen yang dapat dikembangkan melalui sistem ini adalah : • Database kemiskinan, potensi dan persoalan yang menerus diperbaharui, data dan informasi ini bisa diakses oleh berbagai stakeholder sehingga bisa menjadi rujukan bagi perencanaan dan pengembangan program – program penanggulangan kemiskinan. Database ini menjadi penting dikembangkan karena ketepatan perencanaan dan anggaran sangat bergantung pada data dan informasi yang benar. • Informasi – informasi kebijakan dan pelayanan publik termasuk mekanismenya, sehingga masyarakat dari setiap golongan bisa mendapatkan informasi yang sama. • Informasi – informasi pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan dan pelajaran – pelajaran yang bisa dipetik dari pelaksanaan program sehingga menjadi bagian belajar baik bagi TKPKD, KBP maupun masyarakat lainnya.

20



IV. TATA PERAN PELAKU PELAKSANAAN SIKLUS KOTA

Untuk melaksanakan Siklus Kota dilakukan pembagian peran untuk tingakt Pusat, Provinsi, Kota/ Kabupaten. Secara umum peran dari masing-masing pelaku di masing-masing tingkatan adalah sebagai berikut: A.

TINGKAT PUSAT

Pelaku: 1. PMU dan Satker P2KP/PNPM Perkotaan-DJCK Kementerian PU: a. Menentukan kebijakan umum di tingkat pemerintahan; b. Melakukan komunikasi dan sosialisasi lintas kementrian dan stakeholder lain di tingkat pusat; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Siklus Kota di tingkat nasional bersama stakholder lainnya; d. Menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai panduan dalam melaksanakan Pedoman Teknis; 2.

KMP PNPM Mandiri Perkotaan a. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Satker, PMU atau Kementrian PU; b. Menyusun dokumen pendukung teknis pelaksanaan Siklus Kota yang diberlakukan secara nasional; c. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tahapan Siklus Kota di tingkat provinsi untuk bersama stakholder lainnya; d. Melakukan sosialisasi dan melaksaakan pelatihan untuk pelaksanaan Siklus Kota; e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Siklus Kota di tingkat pusat bersama stakholder lainnya; f. Memfasilitasi pelaku pelaksanaan Siklus Kota di daerah dalam mengatasi kendala pelaksanaan; g. Memfasilitasi terjadinya kemitraan dalam program pemberdayaan masyarakat di tingkat Pusat; PEDOMAN TEKNIS | SIKLUS KOTA

21


Dalam melaksanakan perannya, KMP berkoordinasi secara intensif dengan Tim Advisory PNPM Perkotaan B.

TINGKAT PROVINSI

Pelaku 1. Pemerintah Provinsi (Satker PBL, SKPD atau TKPK Provinsi) a. Menindaklanjuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satker Pusat, PMU atau Kementrian Pekerjaan Umum; b. Mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Siklus Kota di tingkat Provinsi; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Siklus Kota di tingkat provinsi bersama stakholder lainnya; 2.

C.

KMW Provinsi a. Memfasilitasi pelaksanakan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satker Kota/ Kabupaten; b. Menyusun dokumen pendukung teknis pelaksanaan Siklus Kota yang diberlakukan di tingkat kota/kabupaten; c. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mendukung pelaksanaan Siklus Kota; d. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tahapan Siklus Kota di tingkat provinsi untuk bersama stakholder lainnya; e. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pelatihan untuk pelaksanaan Siklus Kota di tingkat provinsi; f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Siklus Kota di tingkat provinsi bersama stakholder lainnya; g. Memfasilitasi pelaku pelaksanaan Siklus Kota di wilayah provinsi untuk mengatasi kendala pelaksanaan; h. Memfasilitasi terjadinya kemitraan dalam program pemberdayaan masyarakat di tingkat Provinsi; TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Pelaku 1. Satker PIP Kota/Kabupaten atau Pemerintah Kota/Kabupaten a. Menindaklanjuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satker Provinsi; b. Mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Siklus Kota di tingkat Kota/ Kabupaten; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Siklus Kota di tingkat provinsi bersama stakholder lainnya; 2.

22

Komunitas Belajar Perkotaan a. Memfasilitasi terjadinya pertemuan lintas pelaku (stakholder) pembangunan; b. Merumuskan berbagai rekomendasi upaya penanggulangan kemiskinan; c. Mendorong terjadinya kemitraan dalam program pemberdayaan masyarakat;



3.

4.

Koordinator Kota dan Tim Korkot a. Memfasilitasi pelaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Satker Provinsi atau Pemerintah Provinsi; b. Menyusun dokumen pendukung teknis pelaksanaan Siklus Kota yang diberlakukan secara di tingkat provinsi sesuai dengan kondisi di wilayahnya; c. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Siklus Kota; d. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tahapan Siklus Kota di tingkat kota/kabupaten bersama stakholder lainnya; e. Melakukan sosialisasi dan melaksanakan pelatihan untuk pelaksanaan Siklus Kota di tingkat kota/kabupaten; f. Mengoordinasikan Tim Korkot dan Tim Faskel dalam mendukung pelaksanaan Siklus Kota; g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Siklus Kota di tingkat kota/kabupaten bersama stakholder lainnya; h. Memfasilitasi pelaku pelaksanaan Siklus Kota di wilayah provinsi untuk mengatasi kendala pelaksanaan; i. Memfasilitasi terjadinya kemitraan dalam program pemberdayaan masyarakatdi tingkat Kota/kabupaten; Forum Komuniaksi BKM/LKM (FK BKM/LKM) a. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dengan peluang dan pelaksanaan kemitraaan; b. Melakukan kerjasama dengan Tim Korkot dalam melaksanakan Siklus Kota; c. Mengoordinasikan BKM dalam pelaksanaan Siklus Kota; d. Melakukan inisiasi kemitraanbagi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kota/ Kabupaten;


23


24



LAMPIRAN

Keluaran dan Indikator Pendampingan Kota/KabupatenPNPM Mandiri Perkotaan Tujuan antara 1 : Pemerintah Daerah mengoordinasikan berbagai elemen di tingkat kota/kab baik itu pemerintah, kelompok peduli maupun masyarakat untuk bekerjasama dalam penangggulangan kemiskinan Keluaran Indikator • 80% TKPKD di Kota/Kab dampingan sesuai dengan Tim Koordinasi Penanggulangan peraturan terbaru; Kemiskinan Daerah (TKPK – D) mengoordinasikan program • SPKD tersusun di 70% kota/kabupaten dampingan; dan pemeran penanggulangan kemiskianan • 60% TKPKD di lokasi dampingan mempunyai peta persoalan kemiskinan; • KBP terbentuk di 70% kota/kab lokasi dampingan; Para pemangku kepentingan • 70% KBP yang terbentuk mempunyai anggota dari Foberperan aktif dan bekerjasama baik rum BKM; dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam penanggulangan • 70 % KBP melakukan pertemuan lintas stakholder sekemiskinan banyak minimal 6 kali dalam setahun; Tujuan antara 2 : Perencanaan dan penganggaran untuk program – program pembangunan adil bagi semua pihak termasuk warga miskin dan perempuan, berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan berorient asi pada pencapaian IPM/MDGs Keluaran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah – RKPD - memuat sasaran/ target penanggulangan kemiskinan sesuai indikator IPM/MDGs

Indikator • 70% kota/kabupaten mempunyai satu data KK miskin yang menjadi acuan semua SKPD; • 70% kota/kabupaten mempunyai Peta Kesenjangan Capaian dan Target MDGs Nasional; • 70 % Kota/kab dampingan melakukan Analisa Kemiskinan Partisipatif; • 70% Kota/kab dampingan memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian MDGs; • 90% Kota/Kab memenuhi DDUB;

APBD memuat program dan anggaran penanggulangan kemiskinan untuk mencapai tujuan IPM/MDGs dan pelayanan dasar

• 70% Kota/Kab mengalokasikan anggaran untuk membiayai program usulan masyarakat atau RAD Pencapaian MDGs;


25


Tujuan antara 3 : Program penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien dengan mengintegrasikan program masyarakat dengan program pembangunan daerah melalui musrenbang, program pusat dan daerah serta kemitraan masyarakat dengan dinas – dinas, CSR, perguruan tinggi, LSM dan kelompom peduli lainnya Keluaran Indikator Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah – SPKD - efektif mendorong pengarusutamaan kemiskinan dalam program pembangunan daerah

• 70% Kota/Kab dampingan telah menyusun atau mereview SPKD;

• 20% BKM/LKM di Kota/Kab dampingan melakukan kemitraan dengan SKPD; Integrasi program masyarakat dengan Musrenbang, program pusat dan daerah serta program – program lain baik itu dengan dinas, sektor swasta maupun kelompok peduli.

• 20% BKM/LKM di Kota/kab dampingan melakukan kemitraan dengan dunia usaha; • 20% BKM/LKM di Kota/Kab dampingan melakukan kemitraan dengan LSM/Perguruan Tinggi; • 5% BKM/LKM di Kota/Kab dapingan melakukan kemitraan dengan Program Pusat /Provinsi; • 5% BKM/LKM di Kota/Kabupten melakukan kemitraan dengan PNPM Mandiri selain PNPM Mandiri Perkotaan;

Tujuan antara 4 : Metodologi pembangunan partisipatif, prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sudah diperkenalkan PNPM Mandiri Perkotaan diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan Keluaran Replikasi metodologi PNPM Mandiri Perkotaan dalam pembangunan daerah khususnya untuk penanggulangan kemiskinan

Indikator • 10% Kota/kab di masing-masing provinsi melakukan Replikasi metodologi PAKET; • 10% Kota/kab di masing-masing provinsi melakukan Replikasi metodologi PLPBK;

Pengembangan sistem dan • 70% Kota/Kab dampingan memuat dalam perenpenerapan transparansi dan canaan, anggaran dan pelaksanaan PNPM Mandiri akuntabilitas dalam penanggulangan Perkotaan dimuat dalam media komunikasi milik Pemkemiskinan kot/Pemkab; Tujuan antara 5 : Peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemda yang dirintis PNPM Mandiri Perkotaan diadopsi oleh Pemda Keluaran Indikator • 70% Kota/Kab dampingan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pelatihan bagi BKM, UP, Relawan dan Peningkatan kapasitas masyarakat KSM minimal setahun satu kali; dan Pemda yang dirintis PNPM Mandiri Perkotaan diadopsi oleh • 50% Kota/kab dampingan memiliki Pemandu dari unPemda sur Pemda;

26


KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

PEDOMAN TEKNIS SIKLUS KOTA

Recommend Documents