SUPLEMEN PEDOMAN PELAKSANAAN POLA KKN UNDIKSHA 2017 PENDAHULUAN Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. KKN merupakan salah satu mata kuliah pengabdian kepada masyarakat yang diprogramkan bagi mahasiswa S-1, baik untuk program studi kependidikan maupun nonkependidikan. Mata kuliah KKN ini merupakan wadah dan wahana bagi mahasiswa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma yang ketiga, yakni pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah KKN termasuk mata kuliah praktik yang bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta belajar memecahkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyarakat dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan. Karena itu, program KKN yang dikembangkan digayutkan dengan bidang ilmu secara interdisiplin. Sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Bapak Rektor dan ditindak lanjuti oleh Bapak Wakil Rektor I, maka dirancang suatu bentuk atau pola Kuliah Kerja Nyata yang inovatif dengan tujuan (1) menjangkau luas wilayah KKN di seluruh Bali dan atau di luar Bali, (2) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkreasi secara mandiri dan kelompok dalam mengembangkan idea dan implementsinya dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, (3) Terfokus pada tema yang disusunnya, dan lebih mendalami secara tajam atas permasalahan yang ada di wilayah yang akan dijadikan lokasi KKN, dan (4) melatih mahasiswa dalam mewujudkan jiwa kemandiriannya baik dalam menentukan desa KKN, menyusun program, memilih DPL, sampai dengan kemammpuan adaptifnya untuk bekerjasama dengan aparat dan stakesholder yang terkait dalam melakukan KKN. Di samping kebijakan yang diambil oleh Bapak Pimpinan Lembaga ini, ada bentuk KKN yang wajib dilaksanakan lagi yakni, memenuhi keberhasilan beberapa dosen yang memenangkan hibah P2M dari Dikti yang dikenal dengan KKN-PPM. Selanjutnya dari Dikti yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada beberapa desa yang diwajibkan untuk “diisi” oleh mahasiswa yang mengambil KKN untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa yang telah ditentukan dari Dikti tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka LPPM Undiksha merancang suatu bentuk pola KKN yaitu Pola KKN Reguler atau Tipe I, Pola KKN Non Reguler, Pola KKN-PPM, dan Pola KKN Insidental. Untuk mengantisipasi pelaksanaan KKN di desa, sesuai dengan pola KKN yang digagas tersebut, maka dipandang perlu untuk dibuatkan suplemen pedoman KKN. Kata suplemen di sini dimaksudkan bahwa pedoman yang disusun ini bersifat tambahan dari Buku Pedoman KKN yang sudah ada, artinya bahwa pedoman KKN yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku sebagaimana mestinya. Namun beberapa tambahan yang sifatnya melengkapi dari berbagai sisi kontekstual terhadap hal-hal yang baru dan penting untuk disampaikan kepada mahasiswa maka disusun pedoman ini dalam bentuk suplemen (tambahan). A. Persyaratan Peserta KKN Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN harus melakukan pendaftaran ke LPPM. Syarat pendaftaran menjadi peserta KKN adalah:
1
a. Memenuhi persyaratan akademik mencapai minimal 110 sks sesuai dengan Buku Pedoman Studi. b. Menyerahkan transkip nilai yang sudah dibubui tanda tangan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan diketahui oleh ketua jurusan/prodi. c. Memprogramkan Mata Kuliah KKN dengan bukti print out input. d. Menyertakan surat keterangan sehat dari puskemas/poliklinik. e. Menyerahkan semua persyaratan yang telah ditentukan seperti di atas ke LPPM dan harus diserahkan secara lengkap saat mahasiswa mendaftar sebagai peserta KKN. f. Mahasiswa melakukan sendiri pendaftaran, tidak boleh mewakilkan kepada siapapun secara on-line. g. Waktu pendaftaran dan jadwal lainnya dapat dilihat pada laman LPPM Undiksha yaitu lppm.undiksha.ac.id. h. Mahasiswa yang tidak mendaftar pada waktu yang telah ditentukan maka dianggup gugur sebagai peserta KKN. i. Pesyaratan ini juga berlaku untuk KKN PPM bagi dosen yang mendapat hibah dari DIKTI. B. Deskripsi Umum KKN merupakan mata kuliah wajib, sebagai implementasi dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa dalam pilihan pola KKN. Untuk tahun ini (2017) rincian pelaksanaan
KKN dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Untuk Kabupaten Karangasem dirancang 50 desa lokasi KKN (KKN Pola Reguler) 2. Untuk Kabupaten Klungkung dirancang 50 desa lokasi KKN (KKN Pola Reguler) 3. Untuk Kabupaten di Bali secara keseluruhan dan luar Bali dirancang 30 desa lokasi KKN (KKN Pola Non-Reguler) 4. Untuk Kabupaten Bangli (Desa Binyan) 1 desa lokasi KKN (Program Dikti) 5. Untuk Kabupaten Bangli (Desa Songan A dan B) dirancang 1 desa lokasi KKN (Program KKN PPM) 6. Untuk Kabupaten Bangli (Desa Suter, Kintamani) 1 desa lokasi KKN (Porgram Penelitian LPDP) Total desa yang dijadikan lokasi KKN untuk tahun 2017 adalah 133 desa untuk kabupaten di Bali dan kabupaten di luar Bali (bila ada). Adapun kegiatan KKN secara umum adalah sebagai berikut. 1 Pendaftaran mahasiswa peserta KKN disertai dengan pembayaran biaya KKN (bagi mahasiswa yang non UKT di Bank BNI dengan nomor rekening:...) 2 Penyelesaian administrasi KKN 3 Pengumuman kelompok KKN, DPL, dan Lokasi KKN; 4 Pembekalan KKN; 5 Observasi Lapangan dan Penyusunan Program; 6 Penerjunan KKN; 7 Pelaksanaan KKN di Desa; 8 Ujian KKN; dan 9 Penarikan KKN. C. Bentuk Pilihan Pola KKN Sebagaimana telah dirancang dalam kegiatan KKN tahun 2017, mahasiswa dapat memilih mengikuti KKN di desa. Pilihan pola KKN dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa, berinovasi, dan upaya mandiri untuk memberdayakan masyarakat. Pola 2
KKN ini dimasukkan ke dalam kategiri KKN Non-Reguler. Namun, bagi mahasiswa yang belum memiliki idea untuk berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan KKN ini, LPPM masih memberikan peluang untuk ikut di dalam pelaksanaan KKN Reguler, sebagaimana telah dijalankan selama ini. Di sisi lain LPPM juga memberikan peluang untuk melibatkan mahasiswa dalam KKN PPM, di mana KKN PPM ini adalah salah satu proposal pengabdian masyarakat oleh dosen, yang diajukan ke DRPM Dikti dan telah disetujui pendanaannya. Dengan demikian ada 3 pola yang dikembangkan dalam kegiatan pelaksanaan KKN di tahun 2017 ini yakni: A. KKN Pola I atau Pola KKN Reguler B. KKN Pola II atau Pola KKN Non-Reguler C. KKN Pola Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) D. KKN Insidental Di samping itu, ada Pola KKN yang bersifat insidental yaitu pola KKN yang dikelola oleh dosen peneliti, di mana proposal penelitian yang diajukan ke PLDP atau ke sumber dana dari instansi tertentu, oleh peneliti tersebut, melibatkan mahasiswa KKN untuk ikut serta dalam melakukan kajian di lapangan. Pola KKN ini tidak dikategorikan sebagai kategori pola KKN yang permanen, tetapi hanya bersifat insidental, yang sangat tergantung nanti atas permintaan peneliti yang mengajukan proposal penelitian. 1. KKN Pola I atau Pola Reguler Perencanaan, tema program, lokasi, penempatan mahasiswa KKN sampai dengan penentuan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN ini, sepenuhnya diatur oleh LPPM Undiksha. Desa yang dijadikan lokasi KKN untuk pola ini dirancang untuk tahun 2017 sebanyak 50 desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Dalam satu desa yang ditunjuk sebagai lokasi KKN ditempatkan satu kelompok mahasiswa dengan jumlah 15-18 orang mahasiswa. Setiap kelompok mahasiswa terdiri atas minimal 2 Fakultas dan 3 Jurusan secara proposional. Persyaratan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil KKN Pola I atau Reguler ini adalah: 1. Secara umum mengikuti kegiatan KKN seperti yang sudah disampaikan di atas. 2. Mengikuti kegiatan pembekalan sebagaimana diatur oleh LPPM. 3. Dari jumlah 15-18 mahasiswa peserta KKN di desa/lokasi KKN, lebih lanjut mahasiswa membentuk kelompok kecil (kluster) dengan anggota 3-4 orang yang multi disiplin ilmu. 4. Setelah mengikuti pembekalan KKN, dilanjutkan dengan melakukan observasi lapangan di lokasi KKN, di mana desa yang dijadikan lokasi KKN, ditentukan oleh LPPM. 5. Observasi lapangan melibatkan dosen pembimbing lapangan (DPL). 6. Setelah melakukan observasi, dilanjutkan penyusunan program umum dan program kluster, yang juga didampingi oleh DPL. 7. Dalam menyusun program umum, hendaknya diikuti tema-tema yang sudah ditentukan oleh LPPM. Ada lima tema yang ditetapkan, yaitu; (1) Ekonomi Kerakyatan; (2) Teknologi Pedesaan/Tepat Guna; (3) Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan; (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (5) dan Sosial Budaya. 8. Mahasiswa KKN wajib memilih minimal 3 tema sebagai kegiatan umum dan ditambah dengan program kluster dalam bentuk keluarga asuh (jumlah keluarga asuh sesuai dengan jumlah anggot kluster). Program keluarga asuh yang disusun oleh kluster mengikuti 1-2 tema (sesuai dengan tema kelompok) tadi dan disesuaikan dengan kondisi keluarga asuhnya. 9. Mahasiswa menyerahkan program kerja yang disusun, yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan DPL-nya. 10. Bantuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan KKN Pola I atau Pola Reguler ini adalah sebesar Rp. 400.000 atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 3
2. KKN Pola II atau Nonreguler KKN Pola II atau Non-Reguler adalah pola KKN di mana Tema Program, Kegiatan dan Lokasi serta DPL KKN merupakan pola mandiri atas inisitif dari mahasiswa untuk membentuk kelompok yang secara bersama-sama melakukan KKN sesuai dengan pilihan desanya dari kelompok tersebut. Pelaksanaan KKN Pola II ini, diawali dengan kegiatan mahasiswa mencari dan menentukan lokasi KKN, membuat proposal, memilih DPL, dan mengajukan proposal tersebut ke LPPM. Lebih lanjut LPPM mempunyai kewenangan untuk menyeleksi proposal yang diajukan tersebut. Penyusunan kelompok, tema program dan kegiatan KKN pola II mengikuti persyaratan sebagai berikut. 1 Mmahasiswa membuat kelompok sendiri. 2 Jumlah dalam satu kelompok 15-20 mahasiswa. 3 Mahasiswa peserta KKN pola II terdiri dari Minimal 2 Fakultas dan 3 Jurusan secara proporsional. 4 Mahasiswa bisa menunjuk dosen pembimbing lapangan (DPL) yang memenuhi syarat, sesuai dengan hasil kesepaktan bersama dalam kelompok tersebut. 5 Lokasi KKN yang dipilih, harus berbasis wilayah (Dusun, Desa/Kelurahan), tidak diperkenankan berbasis sekolah, pesantren, tempat yatim piatu dan sebagainya. 6 Lokasi KKN dapat ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali atau di luar Bali. Jumlah desa yang dijadikan lokasi KKN, untuk tahun 2017 dirancang sebanyak 30 desa. Lebih dari itu akan dipertimbangkan oleh LPPM. 7 Setiap kelompok terlebih dahulu mengadakan komunikasi dengan aparat desa yang akan dijadikan lokasi KKN. 8 Selanjutnya mahasiswa menyusun proposal (Contoh Sistematika Proposal lihat pada Lampiran 1) yang di dalamnya berisikan: (a) analisis situasi, (b) permasalahan yang ada di desa lokasi KKN, (c) masalah yang akan dijadikan prioritas utama untuk dipecahkan/dijadikan objek utama, (d) tujuan, (e) manfaat, (f) luaran, (g) metode pemecahan masalah, (i) khalayak sasaran, (j) program kerja, (k) besaran dana (bila ada), dan (l) instansi yang terlibat. Pada proposal harus diketahui oleh DPL, Kepala Desa, dan Camat setempat. 9 Program kerja hanya membahas 1-2 tema pokok (dari lima tema yang ada), sedangkan program lainnya adalah tema bantu (membantu pekerjaan yang ada di desa). Contoh tema pokok dan tema bantu dapat dilihat pada bahasan Kegiatan dan Tema KKN 10 Setelah proposal disusun, kelompok mahasiswa tadi mengajukan proposalnya ke LPPM. Lebih lanjut LPPM akan melakukan seleksi. 11 Mahasiswa yang proposalnya diterima dapat melanjutkan pelaksanaan KKN di desa pilihannya. Mahasiswa yang proposalnya ditolak akan disertakan dalam KKN Pola I atau KKN Reguler. 12 Terkait dengan biaya pelaksanaan KKN di desa pada Pola KKN Non-Reguler ini, LPPM memberikan bantuan dana sebesar Rp. 400.000 atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, (sama besarnya dengan Pola I atau Pola reguler), sedangkan bagi mahasiswa yang merancang kegiatan KKN nya di luar Bali, biaya yang diberikan sama seperti yang diberikan KKN di Bali. Biaya di luar itu ditanggung oleh kelompok mahasiswa yang bersangkutan. 3. KKN Pola Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Tema, program, kegiatan, DPL, dan lokasi KKN PPM ditentukan oleh individu/kelompok dosen, yang mengajukan KKN PPM ke DRPM Dikti dan telah disetujui/didanai. 4
Syarat pelaksanaan KKN PPM: 1. Dosen yang proposal KKN PPM-nya didanai dari Dikti, terlebih dahulu berkoordinasi dengan LPPM. 2. Proposal KKN PPM yang telah diterima dan dibiayai oleh Dikti, disetorkan ke LPPM. 3. Dosen yang proposalnya diterima tersebut, telah menentukan tema, program, kegiatan dan lokasi KKN dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bukan untuk kuliah lapangan atau magang. 4. Ketua atau Tim pengusul KKN PPM dapat menunjuk DPL secara langsung. 5. LPPM menunjuk/menyiapkan satu kelompok peserta KKN yang terdiri dari 15-18 mahasiswa untuk disertakan dalam KKN PPM. Jumlah kelompok ini disesuaikan dengan pesyaratan proposal yang diajukan KKN PPM ke Dikti atau jumlah desa yang dilibatkan dalam KKN PPM. 6. Setiap kelompok mahasiswa terdiri dari minimal 2 Fakultas dan 3 Jurusan secara proposional. 7. Nama-nama mahasiswa yang dilibatkan dalam KKN PPM ini ditentukan oleh LPPM bersama dengan Ketua pengusul proposal. 8. Mahasiswa menyusun program sebagaimana mestinya dengan mengacu pada proposal KKN PPM (yang didadanai dari Dikti) bersama DPL dan tim pengusul proposal tersebut. 9. Proposal yang telah disusun, diketahui dan ditandatangani oleh DPL, Ketua Pelaksana KKN PPM, dan Kepala Desa. 10. Aturan umum dan kegiatan umum yang disusun oleh LPPM harus tetap diikuti oleh tim pengusul proposal KKN PPM dan mahasiswa yang dilibatkan di dalamnya. 11. Pembekalan yang secara khusus dilakukan oleh tim pengusul proposal KKN PPM, terkait program kerja yang telah dirancang dalam proposal oleh tim pengusul proposal tersebut, diselenggarakan oleh tim pengusul itu sendiri, setelah pembekalan umum selesai diselenggarakan. 12. Penerjunan, ujian, penarikan mahasiswa KKN PPM harus mengikuti jadwal pelaksanaan KKN yang disusun oleh LPPM. 13. Penerjunan/penyerahan mahasiswa KKN PPM kepada pimpinan setempat (Kepala Desa/Camat/Bupati) harus melibatkan dan mengundang LPPM. 14. Semua biaya dari kegiatan ini (KKN PPM), sepenuhnya ditanggung oleh tim pengusul proposal KKN PPM. 4. KKN Pola Insidental Pola KKN ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari pusat dalam hal ini adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau dari instansi tertentu yang mengajukan permohonan ke Undiksha lewat Rektor. Pola KKN Insidental atas permintaan dari Dikti, dimana mahasiswa yang akan ditempatkan di lokasi KKN, DPL, dan lain-lain termasuk segala bentuk kegiatannya sama seperti kegiatan KKN Reguler. Sementara itu, pola KKN insidental atas permintaan dari dosen peneliti, yang telah mengajukan permohonan ijin ke Rektor dan telah disetujui oleh Rektor, maka sistem pelaksanaan kegiatan KKN di lokasi KKN sama seperti pola KKN Reguler. Dalam hal ini, mahasiswa yang terlibat di dalamnya menyusun program sebagaimana halnya seperti KKN Reguler, ditambah dengan kegiatan tambahan sesuai dengan keperluan peneliti. Ketua peneliti, atau salah satu anggota peneliti bertindak sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Adapun pelaksanaan KKN Insidental ini adalah: 1. Jumlah kelompok mahasiswa dan jumlah anggota setiap kelompok, yang diterjunkan ke desa, sesuai dengan jumlah desa yang diminta dari: Kementeriaan Ristekdikti atau
5
2. 3. 4.
dari instansi tertentu yang bekerjasama dengan Undiksha, atau dari dosen peneliti yang telah mengajukan permohonan ke Rektor, Nama-mama mahasiswa yang ditempatkan di desa yang dimaksud, ditentukan oleh LPPM Model pelaksanaan kegiatan KKN yang dilakukan di lapangan, sesuai atau sama dengan kegiatan KKN Pola Reguler, Program tambahan dari KKN Insidental ini disesuaikan dengan kebutuhan dari dosen peneliti.
E. Jadwal Pengumpulan Proposal KKN Untuk kelancaran pelaksanaan KKN dengan empat pola tersebut, maka proposal yang telah dibuat oleh mahasiswa diserahkan kepada LPPM dengan aturan kegiatan sebagai berikut. a. Untuk peserta KKN Pola I atau Reguler dan Pola KKN Insidental, program dibuat setelah ada pengelompokan peserta KKN dan jadwal observasi lapangan. Program dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Juni 2017 (Sebelum Penerjunan) b. Proposal KKN Pola II atau Non-Reguler dikumpulkan di LPPM paling Iambat tanggal 23 Mei 2017 pukul 15.00 WITA (Sebelum Pendaftaran berakhir). c. Proposal KKN PPM dikumpulkan di LPPM paling lambat tanggal 18 Juni 2017 pukul 14.00 WITA (Setelah Pembekalan Khusus). F. Mekanisme Pelaksanaan KKN Untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan KKN 2017, dengan tiga pola tersebut, dapat dibuatkan bagan sebagai berikut. (Lihat Gambar 1). G. Jadwal Pelaksanaan KKN (Lihat Lampiran) H. Persyaratan da Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Persyaratan dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bertugas: 1 Yang boleh menjadi dosen pembimbing lapangan (DPL) adalah dosen yang yang memiliki pangkat Lektor ke atas. 2 Mendampingi mahasiswa dalam orientasi dan observasi ke lokasi KKN serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN. 3 Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar Program KKN dapat terlaksana. 4 Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN dan antara mahasiswa KKN dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait. 5 Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN. 6 Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa dan kepuasan penerima manfaat dalam rangka evaluasi. 7 Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk keberlanjutan kegiatan khusus.
6
Mahasiswa KKN
Pendaftaran Umum
Ikuti Persyaratan
Sosialisasi Pola KKN
KKN PPM
KKN Reguler
KKN INSIDENTAL
KKN Non Reguler
Menyusun Proposal
Seleksi oleh LPPM
Ditolak Verifikasi Data Berdasarkan Pola KKN
Diterima
Pengumuman Lokasi KKN
Pembekalan Umum Pembekalan Khusus KKN PPM
KKN Reguler Observasi Lapangan
Penyusunan Proposal / Program
KKN Non Reguler Penyempurnaan Program
Penerjunan
KKN Reguler Lokasi di Kab. Klungkung dan Kab. Karangasem
KKN Non Reguler Lokasi Kabupaten di Bali dan di Luar Bali
KKN PPM Lokasi Desa Songan A dan Songan B
Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan KKN Tahun 2017
7
KKN INSIDENTAL DESA SUTER DAN BINYAN (BANGLI)
H. Tugas Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa (Kordes) Kordes selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas, yaitu: a. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat desa dalam rangka penempatan dan penarikan mahasiswa tingkat desa, serta mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa dalam satu desa tersebut. b. Memberikan laporan kepada DPL, perangkat desa dan kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi. c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat desa. I. Koordinator Mahasiswa Tingkat Kluster (Korter) (Bagi KKN Reguler) Korter selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN, dan anggota dalam kelompok KKN di desa, juga mempunyai tugas, yaitu: a. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat kluster (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat kluster, pelaksanaan, dan laporan). b. Memberikan laporan kepada Kordes, perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi. c. Melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa. d. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat subunit J. Kegiatan dan Tema KKN Jenis Kegiatan KKN a. Kegiatan Pokok Kegiatan Pokok. Kegiatan Pokok adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh LPPM. Kelompok mahasiswa yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Jumlah tema yang dirancang adalah minimal 3 tema. b. Kegiatan bantu (di luar tema pokok) adalah kegiatan pokok di luar tema yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kepala desa. Tema dan kegiatan yang dirancang, disesuaikan dengan keperluan desa (Kepala Desa). c. Kegiatan Kluster Kegiatan kluster adalah kegiatan yang dilakukan oleh sub/bagian dari kelompok besar dalam bentuk keluarga asuh. Tema dari kegiatan kluster ini adalah bagian tema yang dikerjakan di dalam kegiatan utama. Jumlah tema yang dirancang adalah 1-2 tema, disesuaikan dengan tema kelompok. Ada lima tema KKN yang dapat dikembangkan atau dipilih untuk penyusunan program KKN. Kelima tema tersebut adalah: (1) Ekonomi Kerakyatan; (2) Teknologi Pedesaan/Tepat Guna; (3) Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan; (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan (5) Sosial Budaya. Dari tema-tema tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut. Sebagai contoh: 1. Pengembangan Kehidupan Sosial-Budaya berbasis Kearifan Lokal dan Nasionalisme 2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan 3. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan 4. Perbaikan Tata Pamong dan Tata Kelola Pemerintahan 8
5. Pengembangan Kesadaran Politik dan Hukum 6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 7. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan 8. Pengembangan Sumberdaya Alam 9. Pengelolaan Lingkungan 10. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 11. Pengembangan Infrastruktur Wilayah 12. Energi Terbarukan 13. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer untuk pembangunan berkelanjutan 14. Kebencanaan 15. Peningkatan Ketahanan dan atau Keamanan Nasional 16. Pemberantasan Buta Aksara 17. Perencanaan dan perancangan teknologi tepat guna 18. Pembuatan teknologi tepat guna 19. Pelatihan/workshop/implementasi teknologi tepat guna 20. Pameran/Display Teknologi Tepat Guna 21. Pengembangan pertanian rakyat terpadu 22. Pembinaan teknis persiapan lahan pertanian 23. Pembianaan teknis pembibitan tanaman hortikultur 24. Pembinaan teknis budidaya tanaman pangan 25. Pembinaan teknis budidaya tanaman hortikultura 26. Pembinaan teknis pengendalian penyakit dan hama tanaman Contoh lainnya: Berikut diberikan beberapa contoh tema pokok dan tema bantu. Mahasiswa KKN dapat menyusun program kerja tema pokok dan tema bantu (di luar tema pokok) ini, dilakukan setelah observasi/menyusun dan mempertimbangkan kondisi desa serta didiskusikan dengan DPL. Sekali lagi tema pokok adalah lima tema pokok yang ditentukan oleh LPPM. Tema bantu adalam tema yang dikerjakan di luar tema yang dipilih dan sifatnya membantu pekerjaan yang ada di desa atau kantor kepala desa, di sekolah, rumah pintar, dan lain-lainnya. Tema Pokok (Penjabaran dari Lima Tema)
Tema 1. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, serta Menengah (KUMKM) Program Kerja • Pemetaan potensi KUMKM. • Pembentukan dan pengembangan KUMKM. • Pendidikan dan pelatihan pelaku KUMKM. • Peningkatan kualitas produk (teknologi tepat guna/TTG), keanekaragaan, higinitas, kemasan, efisiensi, dll). • Pemperluasan jaringan pemasaran (Target/segmen, hubungan, distribusi). • Pengembangan SDM (pendidikan, pelatihan, pendampingan, konsultasi, kunjungan). Tema 2. Pemberdayaan masyarakat rawan bencana Program Kerja: • Pemetaan lokasi yang rawan bencana. • Pelatihan kelompok petugas tanggap bencana • Sosialisasi kepada warga masyarakat untuk tanggap bencana. • Membantu penggalian dan pemberian dana kepada masyarakat yang terkena musibah. 9
Tema 3. Pengembangan Desa Wisata Program Kerja • Pendampingan masyarakat desa memetakan potensi wisata. • Penyusunan rencana pengembangan produk wisata. • Pengidentifikasian potensi ekonomi dari produk wisata. • Pendampingan mendesain publikasi/promosi desa wisata. • Penyusunanan jaringan kerja sama meningikatkan kunjungan wisata. Tema Bantu Tema: Penuntasan Wajib Belajar Program kerja • Pendataan anak usia 13-15 tahun yang belum mengikuti pendidikan di SMP dan data individual anak putus sekolah dalam upaya untuk membantu pemerintah dalam penuntasan wajar dikdas. • Pendataan dan identifikasi permasalahan dalam pemantapan dan penuntasan wajar dikdas untuk mencari solusinya. • Penyadaran masyarakat dan pemerintah setempat tentang pentingnya pendidikan bagi peningkatan kesejahteraan yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah peserta program wajar dikdas dengan cara melaksanakan kampanye dan menggunakan strategi yang tepat. • Pengembangkan pola, strategi dan model pemantapan dan penuntasan wajib belajar yang sesuai dengan permasalahan dan kondisi. • Perluasan daya tampung pendidikan setingkat SD. • Peningkatan mutu pendidikan setingkat SD, SMP/MTs dalam rangka menguatkan ketahanan program wajar dikdas. • Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat agar masyarakat berpartisipasi dalam penuntasan wajar dikdas. • Penyusunan action plan pemantapan dan penuntasan wajib belajar. Tema: Pemberdayaan Masyarakat Desa secara Terpadu (PMDT) Program Kerja • Pengidentifikasian potensi wilayah lokal desa bersama aparat desa/warga masyarakat. • Penyusunan profil desa. • Pengenalan dan pelatihan penerapan iptek dan seni. • Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui: penggalakan kewirausahaan, pengembangan sektor informal, pelatihan keterampilan, pengembangan TTG. • Peningkatan fungsi kelembagaan di pedesaan (organisasi desa, lembaga ekonomi, sosial, keagamaan, dll). • Pembudayaan belajar, berusaha, dan bekerja pada masyarakat.
Alokasi Waktu (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) Alokasi waktu mahasiswa dalam mata kuliah KKN dengan bobot 3 SKS adalah 360 jam efektif 384 jam, terdiri atas 48 jam untuk kegiatan prapelaksanaan yang diselenggarakan di kampus dan 366 jam untuk pelaksanaan kegiatan KKN selama tinggal di lokasi KKN (2 bulan). Kegiatan prapelaksanaan terdiri dari observasi 40 jam, pembekalan materi umum 8
10
jam, kegiatan lainnya sebelum penerjunan dan 288 pelaksanaan kegiatan KKN dalam menjalankan program kerjanya.
TATA TERTIB KULIAH KERJA NYATA UNDIKSHA TAHUN 2017 Tata tertib Kuliah Kerja Nyata disusun sebagai pedoman mahasiswa KKN untuk dapat berbuat, bertindak dan berperilaku demi kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan tugas di
11
lapangan. Tata tertib ini mengatur kegiatan mahasiswa saat prapelaksanaan dan selama pelaksanaan di lokasi kerja KKN. I. Pra-Pelaksanaan A. Pembekalan Umum 1. Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun LPPM. 2. Setiap sesi kegiatan pembekalan dilakukan presensi yang harus ditandatangani oleh mahasiswa calon peserta KKN. Presensi pembekalan merupakan salah satu prasyarat mahasiswa ke lapangan. 3. Mahasiswa calon peserta KKN bertanggung jawab atas diri pribadi masing-masing. Apabila ada tanda tangan yang dipalsukan atau terjadi kelebihan tanda tangan, maka presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku. 4. Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok dalam kelas, bersepatu, dan bersikap tenang. 5. Petugas pembekalan berhak menegur, mencatat atau mengeluarkan mahasiswa calon peserta KKN yang mengganggu kelancaran kegiatan pembekalan dan oleh karenanya dihapus dari presensi. B. Pembekalan Khusus Bagi KKN PPM 1. Mahasiswa calon peserta KKN-PPM wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan khusus yang diselenggarakan oleh pengusul KKN PPM. 2. Mahasiswa calon peserta KKN-PPM wajib menandatangani presensi. Presensi dan partisipasi pembekalan khusus merupakan komponen penilaian. II. Pelaksanaan A. Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa wajib : 1. Menjaga nama baik almamater 2. Mengikuti seluruh prosesi penerjunan dan penarikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Menetap di lokasi kerja KKN. Mahasiswa peserta KKN berhak meninggalkan lokasi kerja KKN, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harus menggunakan Surat Izin Meninggalkan Lokasi yang ditandatangani oleh Kordes dan Kepala Desa b. Setiap Surat Izin Meninggalkan Lokasi berlaku maksimal 2 x 24 jam secara berurutan dengan total waktu izin selama waktu pelaksanaan tugas maksimal 5 x 24 jam c. Dalam hal khusus, izin meninggalkan lokasi kerja KKN hanya diberikan oleh Ketua LPPM. d. Lembar surat izin rangkap 4 diberikan kepada (1). DPL., (2). Kepala Desa, (3). Ditempel di lembar presensi, (4). Untuk mahasiswa sendiri 4. Melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi, yaitu pengisian presensi harian dan rencana pelaksanaan kegiatan, penulisan laporan rencana kegiatan/pelaksanaan, dan tugas lapangan sesuai dengan perencanaan. 5. Menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi kerja KKN. 6. Membina kerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.
12
7. Menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KKN (topi, kaos, Surat Ijin Meninggalkan Lokasi). Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan/dipindahtangankan kepada orang lain. Kehilangan salah satu atribut, harus segera dilaporkan ke Ketua LPPM dengan membawa Surat Keterangan dari Kordes dan diketahui oleh Kepala Desa. 8. Menjaga seluruh barang/harta pribadi yang dibawa ke lokasi KKN. Segala kerusakan dan kehilangan barang/harta pribadi di lokasi menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa. 9. Mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh DPL secara tertulis dan atau lisan selama bimbingan dan akhir pelaksanaan KKN B. Selama pelaksanaan KKN mahasiswa dilarang: 1. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater 2. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkades, serta melakukan tindakan asusila 3. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung 4. Membawa/menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dan atau barang mewah lainnya 5. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di pondokan tanpa ijin dari Kepala Desa 6. Menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status peserta KKN 7. Membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan LPPM atau Universitas 8. Mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Ketua LPPM III. Sanksi Akibat Pelanggaran Tata Tertib Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam bentuk Peringatan Tingkat I, II, dan III. A. Peringatan Tingkat I Peringatan Tingkat I dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING I terhadap mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut : 1. Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa izin 2. Tidak mengisi lembar Rencana Pelaksanaan Kegiatan secara kolektif 3. Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan 4. Meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu kelompok selama kurang dari 24 jam 5. Surat Ijin Meninggalkan Lokasi tidak diisi lengkap (belum ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan/rekan/Kades/Lurah/Kadus) 6. Tidak menggunakan salah satu atribut selama melaksanakan program 7. Tidak mengikuti prosesi penerjunan atau penarikan tanpa ijin. B. Peringatan Tingkat II Peringatan Tingkat II dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING II terhadap mahasiswa peserta KKN yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut : 1. Telah diberi Peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran 2. Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKN dan masyarakat, dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KKN setelah tinggal selama 7 hari 3. Membawa kendaraan roda empat dan/atau benda mewah lainnya tanpa sepengetahuan Ketua LPPM, DPL, atau Kades 13
4. Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin selama lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam 5. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi kerja KKN tanpa ijin dari DPL, atau Ketua LPPM atau Kepala Desa 6. Tidak bisa bekerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN. Catatan : Peringatan dengan KARTU KUNING I dan II menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk memberikan Kartu Kuning I dan II adalah DPL, Ketua Panitia KKN, Ketua P2M, Ketua LPPM. C. Peringatan Tingkat III Peringatan Tingkat III dilakukan dengan memberikan KARTU MERAH kepada mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut : 1. Telah diberi Peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran 2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater 3. Meninggalkan lokasi kerja KKN lebih dari 5 x 24 jam selama waktu pelaksanaan KKN 4. Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Ijin Meninggalkan Lokasi 5. Mencari sponsor/bantuan tanpa prosedur yang diijinkan oleh Ketua LPPM/Ketua P2M 6. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkades, dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi kerja KKN maupun di luar lokasi kerja KKN 7. Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/penipuan administratif, yaitu: a. Pemalsuan tanda tangan pada Surat Ijin Meninggalkan Lokasi b. Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya c. Pemalsuan dan atau penipuan identitas 8. Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan LPPM atau Universitas dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar. Peringatan Tingkat III ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 3) Ketua Panitia atau pejabat yang berwenang lainnya atas usulan DPL memanggil mahasiswa peserta KKN yang bersangkutan ke LPPM untuk dilakukan sidang bersama yang dihadiri oleh mahasiswa tersebut, Kordes, DPL, dan Kepala Desa, Ketua LPPM, Ketua P2M untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. 4) Dalam keadaan yang sangat memaksa, sanksi Peringatan Tingkat III dapat diberikan di lokasi kerja KKN oleh Ketua Panitia, Ketua P2M dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Ketua LPPM.
Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa: III A : 1. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja KKN, tetapi mendapatkan penurunan nilai dan bila perlu sampai batas minimal atau 2. Mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri sebagai peserta KKN. III B : 1. Penarikan dari lokasi kerja KKN sehingga dinyatakan gugur atau 2. Merekomendasikan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis lainnya (skorsing dan sebagainya). 14
Catatan: Pejabat yang berwenang untuk memberikan KARTU MERAH tersebut adalah Ketua KKN, Ketua P2M; dan Ketua LPPM.
Lampiran 1 CONTOH SISTEMATIKA PROPOSAL KKN NONREGULER Sampul Muka Halaman Pengesahan A. Judul, hendaknya dirumuskan secara singkat, jelas, dan menunjukkan kegiatan serta daerah (sasaran) yang akan diberdayakan. Sangat baik bila judul tidak 15
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
melebihi 25 kata artinya singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan penerapan KKN yang akan dilakukan. Pendahuluan, mampu menjelaskan fenomena sebenarnya terhadap rencana kegiatan yang dilakukan untuk menjawab dan mengaplikasikan tujuan pelaksana KKN terhadap mayarakat. Analisis situasi. Pada bagian ini hendaknya digambarkan profil atau potret masyarakat sasaran secara jelas dan detail dengan didukung oleh data maupun fakta yang sebenarnya, sehingga tampak ada masalah yang memang memerlukan tindakan atau inovasi melalui kegiatan KKN, artinya gambaran secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan penerapan KKN. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan Identifikasi dan Perumusan Masalah. Pada bagian ini kenalilah masalah-masalah yang memang ada pada masyarakat (sasaran), sehingga menunjukkan memang perlu dilakukan kegiatan KKN. Kemudian rumuskan (formulasikan) masalah tersebut ke dalam masalah KKN yang akan dilaksanakan. Rumusan masalah tidak harus dengan kalimat tanya, melainkan boleh dirumuskan dengan kalimat pernyataan, namun menunjukkan adanya masalah yang perlu penanganan. Rumusan Masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penerapan KKN kepada masyarakat. artinya rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan KKN kepada mayarakat selesai, rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini deskripsikan kepustakaan, teori dan beberapa hasil kegiatan penelitian atau hasil pengabdian masyarakat yang telah p e r n a h dilakukan terdahulu oleh dosen atau orang lainnya. Tinjauan Pustaka sementara boleh tidak begitu mendalam. Nanti akan didalami pada saat penyusunan laporan. Tujuan Kegiatan. Pada bagian ini rumuskan tujuan dilakukannya program KKN. Rumusan Tujuan hendaknya sesuai atau sejalan dengan rumusan masalah, sehingga jelas benang merah dari program KKN yang akan dilaksanakan, artinya rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah pelaksanaan kegiatan KKN kepada mayarakat selesai, rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. Manfaat Kegiatan. Pada bagian ini nyatakan kebermanfaatan dari program KKN yang akan dilakukan. Jelaskan pula kepada siapa program tersebut bermanfaat dan dalam hal apa manfaat tersebut, atau gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran dari sisi ekonomi maupun kegiatan KKN kepada masyarakat, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pelaksanaan KKN selesai. Kerangka Pemecahan Masalah. Pada bagian ini deskripsikan kerangka pemecahan masalah yang akan dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran. Kerangka ini akan lebih baik bilamana menunjukkan alur pelaksanaan kegiatan secara detil dengan disertai penjelasan yang rinci di setiap tahapannya. Atau merupakan kerangka berpikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah yang sudah di identifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih, cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan KKN yang diusulkan penggunaan pustaka sebagai acuan sangat penting. Perlu dijelaskan pula bentuk kegiatan yang cocok untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, serta bagaimana bentuk kegiatannya.
16
I.
Khalayak Sasaran. Pada bagian ini sebutkan dan uraikan siapa sasaran yang akan dikenai dalam pelaksanaan KKN tersebut. Jelaskan pula rasional, mengapa sasaran tersebut yang dipilih dalam kegiatan anda (urgensitas sasaran). J. Metode Kegiatan. Pada bagian ini jelaskan metode yang akan dipilih untuk melaksanakan kegiatan KKN tersebut. Apakah dalam bentuk pelatihan, pendidikan, pendampingan, atau yang lainnya. Metode kegiatan sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah dan kerangka pemecahan masalah. K. Rancangan Evaluasi. Pada bagian ini jelaskan secara detail bagaimana cara mengevaluasi program K K N yang akan dilaksanakan. Akan sangat baik bilamana rancangan evaluasi tersebut mencantumkan matrik indikator kegiatan dan cara pengukurannya sehingga jelas ketercapaian setiap indikator yang dilibatkan dalam kegiatan KKN. Uraikan juga bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang akan dilakukan. L. Rencana dan Jadwal Kerja. Buatlah rencana dan jadwal kerja dalam bentuk bagan atau matrik, sehingga memudahkan DPL dan atau Panitia KKN (Pemonev) mengkaji dan melihat gambaran kegiatan K K N yang akan dilakukan secara utuh dan menyeluruh.
17
