PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN
PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
Sub Bagian Keuangan dan Umum Bagian Tata Usaha Pusat Inteligensia Kesehatan 2014
UU NO 8 TH 1974
Jo.
UU NO 43 TH 1999
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
PP No 4 Th 1966
tentang Pemberhentian Sementara PNS
• Mengatur mengenai pemberhentian PNS • Untuk kepentingan peradilan, PNS yg didakwa melaksanakan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan oleh yg berwajib dikenakan tahanan sementara, maka saat penahanannya hrs dikenakan pemberhentian sementara
Melakukan kejahatan/ pelanggaran jabatan
Pemberhentian sementara
Melakukan pelanggaran pidana tidak menyangkut jabatan
terdapat petunjuk yg cukup meyakinkan
diberhentikan gaji sebesar 50% dari gapok terakhir
belum terdapat petunjuk yang jelas
diberhentikan gaji sebesar 75% dari gapok terakhir
diberhentikan gaji sebesar 75% dari gapok terakhir
PP No 24 Th 1976
tentang Cuti PNS
• Adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. • Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Cuti adalah hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. 6
1. Cuti Tahunan • Lamanya 12 hari kerja dipotong cuti bersama. • Cuti tahunan tdk dapat dipecah-pecah jangka waktu 3 hari. • Cuti yg tdk diambil dlm thn tsb dpt diambil dlm thn berikutnya selama 18 hari kerja. • Cuti yg tdk diambil lebih dari 2 thn berturutturut dpt diambil dlm thn berikutnya selama 24 hari kerja.
2. Cuti Besar • Telah bekerja sekurang-kurangnya 6 thn berturut-turut, berhak cuti selama 3 bulan dan tdk berhak atas cuti tahunan dlm thn yg bersangkutan. • Dapat digunakan untuk memenuhi kwjiban agama. • Dapat digunakan untuk melahirkan anak yg ke 4 (empat).
3. Cuti Sakit • Sakit lebih dari 2 hari sampai 14 hari, harus mengajukan cuti dgn melampirkan surat dokter dan paling lama 1 (satu) thn dan bisa ditambah 6 (enam) bulan jika menurut dokter perlu. • Sakit mengalami kecelakaan dlm tugas kewajibannya dan perlu perawatan berhak atas cuti sampai ia sembuh. • Gugur kandungan, berhak atas cuti sakit selama 1,5 (satu setengah) bln dg surat dokter.
4. Cuti Bersalin • 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan, jumlah 3 (tiga) bulan, untuk persalinan anak ke 1,2 dan 3. dengan melampirkan surat dokter. • Untuk anak ke 4 (empat) diberikan cuti diluar tanggungan Negara (mengambil cuti besar kalau masih ada hak untuk cuti besar).
5. Cuti Alasan Penting
• Jika salah seorang keluarga sakit keras atau meninggal dunia atau harus mengurus hak-hak dari keluarga yg meninggal, paling lama 2 (dua) bulan, penghasilan penuh. • Dapat digunakan untuk pernikahan pertama.
6. CLTN • Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 thn, karena alas an pribadi yg penting, mendesak paling lama 3 (tiga) thn, dpt diperpanjang 1 thn apabila sangat penting, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara. • Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tdk diperhitungkan sebagai masa kerja PNS, setelah cuti tidak melapor lagi maka diberhentikan jadi PNS.
PP No 32 Th 1979
tentang Pemberhentian PNS
Adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.
14
1. Atas permintaan sendiri • PNS yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. • Permintaan dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. • Permintaan dapat ditolak apabila PNS yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah.
2. Mencapai BUP (UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TTG ASN dan SE. KA.BKN nomor K.26-30 lV.7 -3199 tanggal 17 Januari 2014) • PNS yang telah mencapai BUP, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. • BUP PNS adalah : Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; (yang kita kenal saat ini adalah Eselon 3, eselon 4 dan staf) 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional.
PP No 1 Th 1994
tentang Perubahan Atas PP No 32 Th 1979
PASAL 4 Perpanjangan batas usia pensiun (BUP) : →70 tahun bagi jabatan Guru Besar (Profesor). →65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan : a.Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; b.Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi; c.Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
3. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani • Berdasarkan surat keterangan TPK dinyatakan a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri; atau b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri/lingkungan kerjanya; atau c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
4. Meninggal dunia/hilang
• PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. • PNS yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak dinyatakan hilang.
5. Penyederhanaan organisasi
• Apabila penyaluran kelebihan PNS karena penyederhanaan organisasi tidak mungkin dilaksanakan, maka PNS tsb diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
6. Melakukan tindak pidana/penyelewengan • Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena : a. melanggar Sumpah/Janji PNS/Jabatan Negeri atau peraturan disiplin PNS; atau b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun, atau pidana yang lebih berat.
PP No 10 Th 1983 jo. PP 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
→Mengatur mengenai izin beristeri lebih dari seorang bagi PNS pria : Syarat alternatif : 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya; 2. Isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat sembuh; 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat kumulatif : 1. Ada persetujuan tertulis dari isteri; 2. PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya isteri dan anak-anaknya; 3. Ada jaminan tertulis akan berlaku adil thd isteri dan anak-anak.
→Mengatur mengenai izin perceraian bagi PNS Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak : a.berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat atau penjudi. b.meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin/alasan sah. c.mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih. d.melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e.mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
a. Salah satu zina, bukti: 1) Keputusan pengadilan, atau 2) 2 orang saksi yang melihat perzinahan; atau 3) Tertangkap tangan oleh isteri/suami. b. Salah satu pihak pemabok, pemadat, penjudi berat, bukti: 1) Pernyataan 2 orang saksi yang mengetahui; atau 2) Surat keterangan dari dokter/polisi. c. Salah satu meninggalkan yang lain minimal 2 tahun tanpa alasan/izin, bukti: surat keterangan Kades/Lurah. d. Salah satu dihukum penjara minimal 5 tahun atau lebih, bukti: Putusan pengadilan. e. Salah satu melakukan penganiayaan berat, bukti: visum. f. Salah satu mendapat cacat atau penyakit, bukti: surat keterangan dokter. g. Terus menerus terjadi pertengkaran, bukti: surat keterangan Kades/Lurah yang disahkan Camat.
PERSYARATAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN a. Rekomendasi dari Unit Kerja/Sator dan Usulan dari Unit Utama; b. SK CPNS dan SK KP Terakhir; c. Permohonan yang bersangkutan dengan alasan disertai dengan bukti; d. Surat Kesepakatan kedua pihak untuk melakukan perceraian (bermaterai); e. BAP terhadap kedua pihak; f. BP4 bagi yang beragama Islam dan Surat Rekomendasi dari pemuka Agama bagi yang beragama selain Islam; g. Surat Keterangan Lurah yang disahkan oleh Camat (untuk alasan pertengkaran dan perselisihan atau salah satu pihak meninggalkan keluarga selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang jelas).
PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN Perceraian atas kehendak PNS Pria, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya: a.Apabila anak mengikuti bekas istri, maka: 1) 1/3 gaji untuk PNS Pria. 2) 1/3 gaji untuk bekas isterinya. 3) 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya. b.Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi 2 sama rata. c.Apabila anak mengikuti PNS Pria, maka: 1) 1/3 gaji untuk PNS Pria. 2) 1/3 gaji untuk bekas isterinya. 3) 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada PNS Pria. d.Apabila sebagian anak mengikuti PNS Pria dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
HUKUMAN BERDASARKAN PP NO. 10 TH1983 JO. PP NO. 45 TH1990
Hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Disiplin PNS dijatuhkan bagi: a.PNS yang beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang; b.PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang; c.PNS yang tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian; dan d.PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji. e.PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
ALUR MEKANISME IZIN PERKAWINAN/PERCERAIAN BAGI PNS Ybs. 1
SATKER UNIT UTAMA/UPT 6
2 3
UNIT UTAMA
Keterangan : 1. Yang bersangkutan membuat usul ke Satuan Kerja (Satker) Unit Utama atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes. 2. Tiap-tiap Satker/UPT membuat usulan ke Unit Utama Kemenkes. 3. Unit Utama berkoordinasi dengan tiap-tiap Satker/UPT untuk pembinaan, pemeriksaan, kelengkapan berkas, dsb. 4. Tiap-tiap Unit Utama meneruskan usulan dari Satker/UPT ke Biro Kepegawaian. 5. Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan tiap-tiap Unit Utama untuk pembinaan, pemeriksaan, kelengkapan berkas, dsb. 6. Biro Kepegawaian mengusulkan SK kepada Menteri Kesehatan, SK tsb. kemudian ditembuskan kepada Pimpinan UPT dan Unit Utama (Untuk PNS dengan Golongan Ruang III/a ke atas). 7. Biro Kepegawaian mengembalikan usulan PNS dengan Golongan Ruang II/d ke bawah kepada masing-masing Unit Utama.
4 5
7
ROPEG
PROSES PENYELESAIAN SK PERKAWINAN/PERCERAIAN SK KAWIN/CERAI
USUL ONLINE ENTRY PROSES
AGENDA TU AGENDA BAG
1
VALIDASI
2
PENYELESAIAN SK
3
KIRIM SK
4
Keterangan : Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan SK Pemberian/Penolakan Izin untuk Beristeri Lebih dari Seorang/untuk Melakukan Perceraian di Biro Kepegawaian adalah 22 hari kerja.
ALUR MEKANISME IZIN PERKAWINAN PERCERAIAN PNS 2
PENYELENGGARA
KASUBAG 3 4
1
EKSPEDISI
11
5
AGENDARIS
KABAG 6
KAROPEG 7
KARO HUKOR 8
U. UTAMA 9 Keterangan : 1. Agenda surat masuk, disposisi dan distribusi. 2. Membaca, mempelajari permasalahan dan menyiapkan data & bahan, kelengkapan berkas. 3. Memeriksa, mempelajari dan pertimbangan konsep Pemberian Izin. 4. Pemberian Izin (NET/verbal) dan paraf Kasubag. 5. Paraf Pemberian Izin oleh Kabag. 6. Paraf Pemberian Izin oleh Karopeg. 7. Paraf Pemberian Izin oleh Karo Hukor. 8. Paraf Pemberian Izin oleh Unit Utama.
10
SESJEN MENKES
9. Paraf Pemberian Izin oleh Sesjen. 10.Tanda tangan Pemberian Izin oleh Menkes. 11.Mengetik nomor, tanggal dan membubuhi stempel pada Pemberian Izin, mengirim melalui ekspedisi dan dokumentasi/Pengarsipan.
PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
Tujuan Hukuman Disiplin /sanksi Sebagai Pembinaan : > terhadap PNS yang melanggar > terhadap PNS yang tidak melanggar
Kondisi disiplin PNS masih belum optimal
Penerapan jenis HD sangat variatif
LATAR BELAKANG
Beberapa substansi materi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan strategis yang terus berkembang 32
PP 30 Tahun 1980 telah 30 (tiga puluh) tahun masa berlakunya
Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
DISIPLIN PREVENTIF
DISIPLIN KOREKTIF
• Tindakan yang dilakukan untuk mendorong PNS menaati norma sehingga tidak terjadi pelanggaran
• Tindakan setelah terjadinya pelanggaran, tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut
DISIPLIN PROGRESIF • Tindakan pencegahan terhadap pengulangan pelanggaran
1. mengucapkan sumpah/janji PNS 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan 3. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah 4. menaati ketentuan peraturan perundangundangan 5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS 7. mengutamakan kepentingan negara 8. memegang rahasia jabatan 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat
10. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 13. memelihara barang-barang milik negara 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
1. menyalahgunakan wewenang 2. menjadi perantara untuk keuntungan pribadi 3. tanpa izin menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain/lembaga/ organisasi internasional 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing 5. memindahtangankan barang-barang bergerak atau tidak bergerak/ dokumen/surat berharga secara tidak sah 6. melakukan kegiatan bersama untuk keuntungan pribadi/golongan 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu baik secara langsung/tidak untuk diangkat dalam jabatan 8. menerima hadiah/pemberian yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaannya
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 10. melakukan suatu tindakan menghalangi pelayanan sehingga mengakibatkan kerugian 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan 12. memberikan dukungan kepada capres, cawapres, DPR, DPD atau DPRD 13. memberikan dukungan kepada capres, cawapres 14. memberikan dukungan kepada calon anggota DPR, DPD atau DPRD 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Ringan
Sedang
Berat
Teguran lisan
Teguran tertulis
Pernyataan tidak puas secara tertulis
Penundaan KGB selama 1 tahun
Penundaan KP selama 1 tahun Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
Pembebasan dari jabatan
PemberhentiPemberhentian dengan hormat tidak an tidak atas dengan hormat permintaan sendiri sebagai PNS sebagai PNS
Wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja
Keterlambatan dan/atau pulang cepat
7,5 jam dikonversi menjadi 1 hari kerja
Pelanggaran terhadap masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
Teguran lisan
• bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja
Teguran tertulis
• Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja
Pernyataan tidak puas secara tertulis
• Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja
Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan
Pelanggaran terhadap angka 11 (masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja)
Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun • bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja
Penundaan KP selama 1 (satu) tahun
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
• bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja
• bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja
45
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
•bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja
•bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja
Pembebasan dari •yang tidak masuk kerja tanpa jabatan bagi PNS yang alasan yang sah selama 41 (empat menduduki jabatan puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja struktural atau fungsional tertentu
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
•bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih
Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja DIHITUNG SECARA
KUMULATIF SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN BERJALAN
48
Hukuman disiplin berat dijatuhkan pula pada pegawai yang pencapaian SKP pada akhir tahunnya kurang dari 25 % (dua puluh lima persen)
49
Dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat kecuali PNS wanita yang menjadi isteri ke 2/3/4 (dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat) Surat Ka BKN Nomor : K.26-30/V.252-2535/99 Tanggal 22 Agustus 2011
Alur penjatuhan hukuman disiplin
PNS diduga melanggar disiplin
diidentifikasi
Hukuman disiplin sedang/berat
TIM PEMERIKSA Pejabat Pembina Kepegawaian Pemanggila n
Pejabat/atasan secara hierarki
Penjatuhan hukuman disiplin
BAP/LHP atasan langsung • pejabat yg lebih tinggi
Periksa
PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dipanggil untuk diperiksa atasan langsung dilakukan identifikasi
Pelanggaran apa yg dilakukan ?
Pasal apa yg dilanggar ? Hukuman disiplin tingkat apa yg akan dijatuhkan ?
Siapa yg memanggil & memeriksa
HDtingkat tingkat HD ringan
Atasan langsung
HD tingkat sedang/berat
Dapat dibentuk TIM
ringan
SANKSI PEJABAT YANG TIDAK MENJATUHKAN HD KEPADA PNS YANG MELANGGAR DISIPLIN PNS
- Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin - Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi HD oleh atasannya
Pemanggilan • oleh atasan langsung • oleh TIM Pemeriksa, terdiri dr : atasan langsung unsur pengawasan unsur kepegawaian atau pejabat lain
• Pangkat dan jabatan Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dr PNS yg diperiksa
A.
PEMANGGILAN PNS YG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMANGGILAN I SECARA TERTULIS O/ ATASAN LANGSUNG
HADIR
PEMERIKSAAN
7 HARI Kerja sebelum tgl pemeriksaan
TDK HADIR
PEMANGGILAN I I
HADIR
PEMERIKSAAN
TDK HADIR PENJATUHAN HD O/ PEJABAT YANG BERWENANG BERDSRKAN ALAT BUKTI & KETERANGAN YG ADA TANPA DILAKUKAN PEMERIKSAAN
7 HARI kerja sejak tgl seharusnya ybs diperiksa pd pemanggilan 1
57
B. PEMERIKSAAN PNS YG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN
PEMERIKSAAN O/ ATASAN LANGSUNG/TIM
Tujuan : - Benar/tidak - Latar belakang -hukuman disiplin berat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya - Wajib menjawab
TERTUTUP TTD PEJABAT YG MEMERIKSA & PNS YG DIPERIKSA
BAP
PNS TDK BERSEDIA MENANDATANGANI BAP PNS DIBERI PHOTO COPY BAP
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
DISEBUTKAN JENIS PELANGGRAN DISIPLIN YG DILAKUKAN 58
Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat Dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa
BAP HARUS DAPAT MENCERMINKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM & UNTUK MEMPERMUDAHNYA DIGUNAKAN RUMUS (5 W + 1 H). WHO
60
: SIAPA YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.
WHAT : APA PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN. WAKTU DILAKUKANNYA WHEN : KAPAN PELANGGARAN DISIPLIN. WHERE : DIMANA LOKASI TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN. WHY
: MENGAPA LATAR BELAKANG / FAKTOR YANG MENDORONG / YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN.
HOW
: BAGAIMANA CARA YANG DITEMPUH DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.
C. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 1. Tujuan penjatuhan pembinaan;
hukuman
disiplin
adalah
2. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin Pejabat yang berwenang menghukum wajib: a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan; b. Memperhatikan latar belakang & faktor 2 yang mendorong pelanggaran. 3. Setiap penjatuhan hukuman disiplin dengan keputusan.
ditetapkan
4. Wujud pelanggaran sama, tapi latar belakang & faktor2 yang mendorong berbeda, maka jenis hukuman disiplin berbeda pula;
6.
PNS melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yg terberat;
7. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan. 8. Kewenangan menjatuhkan > Atasan langsung
hukuman
disiplin:
> Pejabat yang lebih tinggi 9. Khusus pelanggaran tidak masuk kerja, hukumannya : a. secara berjenjang sesuai dengan pelanggaran b. tidak berjenjang apabila pada panggilan kedua untuk pemeriksaan tidak hadir c. hanya berlaku pada tahun ybs
D. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN Harus di ruang tertutup, oleh Pejabat yang berwenang menghukum/Pejabat lain yang ditunjuk Pejabat yang ditunjuk, pangkat/jabatan harus lebih tinggi dari PNS yang diberi hukuman. Paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan
Diberitahukan hak - hak kepegawaiannya. Apabila tidak hadir, keputusan disiplin dikirim ke alamat PNS ybs.
hukuman
64
UPAYA ADMINISTRATIF I. Hukuman displin yg dapat diajukan keberatan: Yg dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum berupa: Hukuman disiplin Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, dan c, yaitu: 1. Penundaan KGB selama 1 tahun 2. Penundaan KP selama 1 tahun 3. Penurunan KP selama 1 tahun
II.HD yg dapat diajukan banding administratif: Yg dijatuhkan Pejabat Pembina Kepegawaian & Gubernur, berupa: 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
65
TENGGANG WAKTU KEBERATAN
(tanggapan 6 hr)
Pejabat yg berwenang menghukum
- kuat, ringan, berat, a/ batal - dengan keputusan Atasan pejabat yang berwenang menghukum - Final & mengikat
21 Hari kerja Atasan Pejabat yg berwenang menghukum;
- batal demi hukum - atasan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin -batal demi hukum
PNS yang dihukum
14 hr kalender -atasan pybwmk HD
1. Hukuman disiplin yg dijatuhkan oleh ::
a. Presiden; b. Pejabat pembina kepegawaian, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat c. Gubernur untuk jenis hukuman disiplin, berupa : • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan • pembebasan dari jabatan. d. Kepala Perwakilan RI.
e. Pejabat yg berwenang menghukum utk hukuman disiplin ringan. Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Hukuman disiplin yg dijatuhkan Pejabat yang berwenang menghukum apabila : • Tidak keberatan > hari ke 15 stlh hukuman diterima. • Keberatan > keberatan.
pd
tgl
ditetapkannya
keputusan
atas
3.HD yg dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Gubernur berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila : Tidak banding administratif > hari ke 15 keputusan hukuman diterima. Banding administratif > pd tgl ditetapkannya keputusan banding administratif
4.Apabila PNS tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman maka hukuman disiplin berlaku pd hari ke 15 sejak tanggal yg ditentukan untuk penyampaian keputusan 67 hukuman disiplin.
1. Kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin menjadi meningkat 2. Setiap PNS diharapkan mengetahui mana yang patut dan yang tidak patut untuk dilakukan 3. Setiap pejabat struktural harus dapat menjadi teladan yang baik bagi bawahannya 4. Ketaatan bukan karena ada ancaman sanksi 5. Reformasi birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud
1. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat struktural 2. Pejabat yang berwenang menghukum wajib melakukan pemeriksaan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin 3. Upaya pemanggilan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran wajib dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan 4. Untuk penjatuhan hukuman disiplin sedang/berat dapat dibentuk tim pemeriksa 5. Penyerahan SK hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SK ditetapkan
