BAB XXXVIII BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 732 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Terdiri Atas: a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat, terdiri atas: - 867 -
1.
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3.
Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas: 1.
Seksi Pencegahan; dan
2.
Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; 1.
Seksi Penanganan Kedaruratan; dan
2.
Seksi Pengadaan Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas 1.
Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; dan
2.
Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana. Bagian Kesatu Kepala Pelaksana Pasal 733
(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana; dan b. penyelenggaraan
koordinasi
dan
pengkomandoan
dalam
melaksanakan penanggulangan bencana. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut: a.
merumuskan
rencana
operasional
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah; b.
menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
c.
memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
d.
merumuskan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
e.
merumuskan penyelenggaraan koordinasi, memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana;
f.
merumuskan penyelenggaraan fasilitasi yang berkaitan dengan program,
kesekretariatan,
pencegahan
dan
kesiapsiagaan,
kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi; - 868 -
g. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Badan mengenai penanggulangan bencana; h. menyelenggarakan
koordinasi,
pembinaan
dan
pengendalian
Satgas; i.
merumuskan Laporan
dan
menetapkan
Akuntabilitas
Kinerja
Rencana Instansi
Strategis Pemerintah
(Renstra), (LAKIP),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan; j.
menyelenggarakan
koordinasi
dengan
SKPD
Provinsi,
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang berkompeten k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; l.
membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membawahkan: a. Sekretaris; b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Bidang Kedaruratan dan Logistik; d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 734 (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan
dan
program,
penyusunan
program,
pengelolaan
keuangan, kepegawaian, dan umum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan
koordinasi,
perencanaan,
dan
penyusunan
program Unsur Pelaksana; b. penyusunan perencanaan dan program kesekretariatan, dan c. pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Badan;
- 869 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f.
merencanakan penyelenggaraan
bahan
rumusan
kearsipan,
rancangan
kebijakan
kerumahtanggaan,
teknis
pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana badan; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membawahkan: a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi PasaI 735 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program dan evaluasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) Badan; - 870 -
e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) Badan; f.
mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan, bahan rencana
pembangunan
jangka
menengah
daerah,
Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Badan; g. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan; h. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja Badan yang bersumber dari APBD maupun APBN; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
j.
melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota;
k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Badan; l.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 736 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan umum dan perlengkapan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut: a.
menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b.
menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
c.
memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
d.
melaksanakan administrasi ketatausahaan badan;
e.
melaksanakan urusan rumah tangga badan;
f.
melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
g.
melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang badan;
h. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset badan; - 871 -
i.
melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup badan;
j.
melaksanakan fungsi kehumasan;
k.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
l.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Keuangan Pasal 737
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan badan; e. menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja badan; f. mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja badan dari sumber APBD maupun APBN; g. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan badan; h. menyusun laporan keuangan badan; i.
melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketiga Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 738
(1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan
koordinasi,
fasilitasi,
pengkajian
dan
bahan
penyelenggaraan
kesiapsiagaan kebencanaan. - 872 -
kebijakan
teknis,
pencegahan
dan
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi: a. pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan; dan b. penyelenggaraan
koordinasi
dan
fasilitasi
pencegahan,
dan
kesiapsiagaan kebencanaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional Bidang
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan pengkajian kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan. meliputi pedoman dam pengarahan, standardisasi, prosedur tetap, sistem data dan inforniasi; e. merencanakan bahan pengkajian dan koordinasi pencegahan, dan kesiapsiagaan kebencanaan; f.
merencanakan bahan pengkajian dan fasilitasi pencegahan, dan kesiapsiagaan kebencanaan;
g. merencanakan
penyelenggaraan
pengarahan,
dan
supervisi
pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan; h. merencanakan bahan penyusunan rencana kontinjensi (Renkon); i.
merencanakan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD);
j.
merencanakan bahan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
k. merencanakan bahan standarisasi dan prosedur tetap; l.
merencanakan
bahan
koordinasi
dengan
SKPD
Provinsi
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang berkompeten m. merencanakan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; n. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 873 -
(4) Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan, membawahkan: a. Kepala Seksi Pencegahan; b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan. Paragraf I Kepala Seksi Pencegahan Pasal 739 (1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi pencegahan kebencanaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Pencegahan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan kebencanaan; e. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pencegahan kebencanaan; f.
melaksanakan
penyusunan
bahan
dan
fasilitasi
pencegahan
kebencanaan; g. melaksanakan
pengelolaan
sistem
data
dan
informasi
kebencanaan, h. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap kebencanaan; i.
melaksanakan penyusunan bahan dan pencegahan kebencanaan;
j.
melaksanakan penyusunan peta dan pemetaan kebencanaan;
k. melaksanakan kegiatan Early Warning kebencanaan melalui media cetak dan elektronik; l.
melaksanakan kegiatan pendidikan kebencanaan yang terintegrasi melalui lembaga pendidikan formal dan non formal;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; n. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. - 874 -
Paragraf 2 Kepala Seksi Kesiapsiagaan Pasal 740 (1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Kesiapsiagaan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesiapsiagaan kebencanaan; e. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaan; f.
melaksanakan penyusunan bahan dan fasiitasi kesiapsiagaan kebencanaan;
g. melaksanakan standardisasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaan; h. melaksanakan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan; i.
melaksanakan penyusunan rencana kontinjensi;
j.
melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kebencanaan;
k. melaksanakan pembuatan jalur dan tempat evakuasi sementara; l.
melaksanakan
rapat
koordinasi
kesiapsiagaan
siaga
darurat
bencana; m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; n. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keempat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pasal 741 (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.
- 875 -
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan; dan b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Kedaruratan dan logistik; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik kebencanaan; e. merencanakan bahan pengkajian dan koordinasi kedaruratan dan logistic; f.
merencanakan bahan pengkajian dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pemenuhan kebutuhan dasar;
g. merencanakan bahan pengumpulan penyaluran uang dan barang; h. merencanakan bahan pengkajian pertanggungawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik kebencanaan; i.
merencanakan penyelenggaraan supervisi kedaruratan dan logistik kebencanaan;
j.
merencanakan penyelenggaraan bahan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya;
k. merencanakan
bahan
rekomendasi
status
keadaan
darurat
bencana; l.
merencanakan penyelenggaraan pengerahan sumberdaya manusia dan peralatan;
m. merencanakan penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang berkompeten; - 876 -
n. merencanakan penyelenggaraan fasilitasi pemadam kebakaran kabupaten/kota; o. merencanakan penyelenggaraan koordinasi pemadam kebakaran dengan lembaga pemadam kebakaran kabupaten/kota, serta dengan dunia usaha maupun lembaga lainnya; p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; q. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; r.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
(4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan: a. Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan; b. Kepala Seksi Pengadaan Logistik. Paragraf 1 Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan Pasal 742 (1) Kepala Seksi Penanganan dan Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penanganan dan Kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun
rencana
operasional
Seksi
Penanganan
dan
Kedaruratan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis kedaruratan bencana; e. menyusun bahan dan pengolahan data, serta infomasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; f.
melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kedaruratan bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, dan pengurusan pengungsi;
- 877 -
g. melaksanakan
fasilitasi
kedaruratan,
bencana,
meliputi
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi; h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana; i.
melaksanakan fasilitasi pemadam kebakaran kabupaten/kota;
j.
melaksanakan
koordinasi
pemadam
kebakaran
dengan
kabupaten/kota, serta dunia usaha maupun lembaga lainnya; k. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban, dan harta benda; l.
melaksanakan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
m. melaksanakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan; n. melaksanakan
penyusunan
bahan
pertanggungjawaban
penggunaan anggaran kedaruratan bencana; o. melaksanakan supervisi kedaruratan bencana; p. menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumberdaya; p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; q. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; r.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Seksi Pengadaan Logistik Pasal 743
(1) Kepala
Seksi
Pengadaan
Logistik
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengadaan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Pengadaan Logistik b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 878 -
d. melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis logistik kebencanaan; e. melaksanakan
pengelolaan
data
dan
informasi
logistik
melaksanakan
penyusunan
bahan
dan
koordinasi
logistik
kebencanaan,
meliputi
kebencanaan; f.
pengendalian,
pengumpulan
dan
penyaluran uang serta barang, pertanggung jawaban penggunaan Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah
Provinsi
Banten,
penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pemenuhan kebutuhan dasar; g. melaksanakan kebencanaan,
penyusunan meliputi
bahan
dan
pengendalian,
fasilitasi
logistik
pengumpulan
dan
penyaluran uang serta barang, pertanggung jawaban penggunaan Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah
Provinsi
Banten,
penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pemenuhan kebutuhan dasar; h. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik kebencanaan; i.
melaksanakan
pengadaan
barang/jasa
untuk
kebutuhan
pemadam kebakaran; j.
melaksanakan pelatihan bagi relawan pemadam kebakaran tingkat provinsi;
k. melaksanakan pengerahan logistik kebencanaan; l.
melaksanakan supervisi logistik kebencanaan;
m. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban uang dan barang, n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; o. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Kelima Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 744 (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan. - 879 -
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi: a. pengkajian
bahan
kebijakan
teknis,
koordinasi
dan
fasilitasi
rehabiitasi dan rekonstruksi kebencanaan; b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi, dan rekonstruksi kebencanaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis rehabilitasi, dan rekonstruksi kebencanaan; e. merencanakan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi, dan rekonstruksi kebencanaan; f. merencanakan
pengkajian
bahan
dan
fasiitasi
rehabilitasi
kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum,
pemberian
bantuan
perbaikan
rumah
masyarakat,
pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik,
serta
pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, serta fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; g. merencanakan kebencanaan,
pengkajian meliputi
bahan
dan
pembangunan
fasilitasi
kembali
rekonstruksi
prasarana
dan
sarana, serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran, serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosiai, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat; h. merencanakan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dan unit kerja yang terkait; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; - 880 -
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
(4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan: a. Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; b. Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana. Paragraf 1 Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana Pasal 745 (1) Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis rehabilitasi kebencanaan; e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan; f. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rehabilitasi kebencanaan; g. melaksanakan
penyusunan
bahan
dan
fasilitasi
rehabiitasi
kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasana dan sarana umum,
pemberian
bantuan
perbaikan
rumah
masyarakat,
pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik,
serta
pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, budaya, keamanan darat ketertiban, serta fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; h. melaksanakan
fasilitasi
rehabilitasi
kebencanaan,
meliputi
perbaikan lingkungan, prasana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial,
ekonomi,
budaya,
keamanan
- 881 -
dan
ketertiban,
fungsi
pemerintahan
dan
pelayanan
publik
yang
diakibatkan
oleh
kebakaran; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis Paragraf 2 Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana Pasal 746 (1) Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kajian dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan dan kebijakan teknis rekonstruksi kebencanaan e. menyusun bahan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan; f. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi kebencanaan; g. melaksanakan
fasilitasi
rekonstruksi
kebencanaan,
meliputi
pembangunan kembali prasarana dan sarana, serta sarana sosial masyarakat, masyarakat,
pembangkitan penerapan
penggunaan
peralatan
partisipasi
dan
kembali
rancang yang
peran,
lebih serta
kehidupan Bangun baik
dan
lembaga
sosial
yang
tepat
tahan dan
budaya dan
bencana, organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam masyarakat; h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 882 -
i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 883 -
