PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI
(Studi Penelitian Bappeda Kabupaten Bintan)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh RUDI SUBIAKTO WAHJOE PANGESTOETI AGUNG SATRIA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
1
PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI
(Studi Penelitian Bappeda Kabupaten Bintan) Agung Satria Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok yang melaksanakan penelitian, perencanaan dan pengembangan daerah dalam rangka mendukung penyelengaraan tugas-tugas pemerintah daerah. Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagai badan peencanaan yang ada didaerah agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik perlu dirumuskan suatu keputusan yang menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha pencapaian tujuan, dari kedua fungsi tugas pokok Badan Perencana Pembanguna Pembangunan Daerah itu, sekiranya daerah dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan perencanaan yang matang sehinggah daerah dapat memperluas dan menggali lebih dalam aset apa yang sudah ada.Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi peran dan fungsi Bappeda Kabupaten Bintan dalam melaksanakan penelitian, perencanaan dan pengembangan daerah dan mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi Bappeda Kabupaten Bintan dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya secara strategis dan efektif.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian jenis deskriptif dimana berusaha untuk menjelaskan gambaran yang nyata tentang Peran dan Fungsi BAPPEDA dalam Merencanakan Pembangunan Sosial Ekonomi (studi di BAPPEDA Bintan). Maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala Bappeda serta pegawai Bappeda Bintan 5 (lima) orang serta dari tokoh dan pengamat sebagai pembanding yang ditentukan secara purposive sampling. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah tehnik Analisa Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil dari penelitian ini adalah dimana melalui variabel peran, fungsi, maka BAPPEDA telah berhasil melaksanakan semua peran, fungsinya dalam merencanakan pembangunan sosial ekonomi. Saran yang perlu diberikan kepada Bappeda Bintan yaitu Bappeda harus lebih mempertahankan lagi masing-masing variable yang telah memiliki nilai baik, supaya kinerja peran dan fungsi Bappeda dapat lebih menjadi baik terutama dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dalam merencanakan pembangunan sosial ekonomi. Kata kunci : Peran dan Fungsi
2
ABSTRACT
Badan perencanaan pembangunan daerah which has the principal task of carrying out research, planning and regional development in order to support the organization of local government tasks. Badan perencanaan pembangunan daerah as an entity existing plan regional development areas in order to work well is necessary to formulate a decision which determines the activities to be carried out in the framework of the achievement of business goals, the principal duties of both functions with establishment of the badan perencanaan pembangunan daerah that, in case the area can developing the potential of the area so that careful planning to expand and dig deeper into what assets already exist. The purpose of this research is to identify the role and function of Bintan Bappeda in conducting research, planning and development of the area and identify the problems still faced Bappeda Bintan in an effort to carry out the role and function strategically and effectively. The research was conducted by using descriptive type of research which seeks to explain the real picture on the Role and Function BAPPEDA in (studies in BAPPEDA Bintan). So who will be the population in this study is (1) one person Bappeda heads and employees Bappeda Bintan 5 (five) as well as from leaders and observers as a comparison determined by purposive sampling. Using interview data collection tool. Analysis of the data used is a qualitative analysis technique is the procedure of research that produces descriptive data in the form of words written or spoken from the people and behaviors that can be observed. The results of this study is the variable through which the role, function, and autonomy, then BAPPEDA has successfully implemented all the roles, functions in the implementation of regional autonomy. Advice needs to be given to the government officials should be Bappeda Bintan ie retain more of each variable that already has a good value, so that the performance of the role and function of Bappeda can be bettered, especially in the context of regional development planning in the implementation of regional autonomy. Keyword : Role and Funtion
3
I.PENDAHULUAN
ini, pemerintah daerah berharap dapat
Dalam implementasi perencanaan daerah,
memanfaatkan
ternyata
muncul.
perekonomian ini dengan memusatkan pada
Permasalahan lain yang seringkali muncul di
upaya perluasan pertumbuhan ekonomi yang
lapangan adalah Program Pembangunan
inklusif dan berkeadilan. Tetapi pada saat
Nasional
Program
yang bersamaan di tahun 2013 Kabupaten
Pembangunan Daerah (Propeda) bukanlah
Bintan juga dihadapkan pada tantangan
rencana
hanya
dengan adanya kebijakan pemerintah pusat
dipersiapkan lima tahun sekali. Seperti
menaikkan harga bahan bakar minyak serta
halnya dengan Pola Dasar Pembangunan
tarif
Daerah (Poldas), perencanaan tersebut tidak
Diprediksikan
menjelaskan output dan hasil serta tidak
berdampak terhadap ekonomi masyarakat
berhubungan dengan anggaran, definisinya
terutama menyangkut daya beli, pendapatan
secara
program
per kapita serta perlambatan di beberapa
terdapat
sektor ekonomi. Dalam hal pembangunan,
banyak
masalah
(Propenas)
yang
kontinu
umum
pembangunan.
dan
sebab
sebagai
Masih
belum
dasar
momentum
listrik
di
kebijakan
masyarakat. tersebut
pemerintah
perencanaan
top-down
mengikuti strategi yang diarahkan oleh
terintegrasi.
Begitu
juga
bertanggung
jawab
untuk
bottom-up siapa
yang
pemerintah
pusat
Bintan
akan
kejelasan mengenai bagaimana dan kapan dan
kabupaten
percepatan
yaitu
pada
masih
strategi
memastikan
pertumbuhan ekonomi yang mendorong
integrasi atau apa yang terjadi jika daerah
pertumbuhan (Pro Growth), memperluas
otonom memutuskan untuk mengabaikan
kesempatan kerja (Pro Job), menanggulangi
propenas.
kemiskinan (Pro Poor), dan merespon
Perencanaan
di
lapangan
menunjukan kesenjangan yang besar dalam
persoalan-persoalan
memperhitungkan
finansial.
Environtment). Pendefinisian perencanaan
Hanya perencanaan daerah tahunan yang
mengandung sifat pengalaman. Dikatakan
memasukkan kemampuan fiskal tersebut.
demikian
Perencanaan tersebut terlalu memfokuskan
perencanaan dilakukan, ia tetap tidak bebas
diri pada anggaran dan proyek pembangunan
dari ketidakpastian, sebab faktor-faktor yang
daripada
secara
berpengaruh dan turut menentukan wujud
keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi daerah
masa depan yang diinginkan itu sulit
Kabupaten
oleh
didefinisikan secara pasti. Memang dengan
meningkatnya produksi beberapa sektor
menggunakan premise dan asumsi tertentu
ekonomi, menurunnya prosentase penduduk
yang terpilih setelah melalui analisis yang
miskin, naiknya daya beli masyarakat,
mendalam, risiko ketidaktepatan rencana
naiknya pendapatan per kapita masyarakat,
dapat
dan
mungkin (Fathoni, 2006:115).
kemampuan
memandang
Bintan
naiknya
anggaran
yang
tingkat
ditandai
investasi.
Dari
momentum meningkatnya produksi ekonomi
4
karena
diperkecil
lingkungan
(Pro
secermat-cermatnya
hingga
seminimum
Badan perencana pembangunan daerah mempunyai
tugas
pokok
1.
memberikan
melaksanakan
dibidang
kebijakan
perencanaan
dan
Penelitian
Adapun
tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan
Tujuan
a.
Mengidentifikasi peran dan fungsi
daerah
Bappeda Kabupaten Bintan dalam
penendalian
melaksanakan
penelitian,
pembangunan. Dalam melaksanakan tugas
merencanakan pembangunan sosial
sebagai mana yang di maksud pada ayat ( 1 )
ekonomi.
pasal ini, Badan Perencana Pembangunan
b.
Mengidentifikasi
Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Pemberian
yang
dukungan
masih
permasalahan
dihadapi
Bappeda
atas
Kabupaten Bintan dalam upaya
penyelenggaraan pemerintah daerah
merencanakan pembangunan sosial
dibidang
ekonomi yang baik dan strategis.
perencanaan
dan
pengendalian pembangunan. b. Pembinaan
pelaksaan
perencanaan
dan
2.
Kegunaan penelitian Adapun kegunaan
tugas
penelitian ini adalah sebagai berikut :
pengendalian
Diharapkan hasil penelitian ini dapat
pembangunan. c. Pelaksanaan
dijadikan tata
usaha
Badan
bahan
masukan
bagi
Pemerintah Kabupaten Bintan dalam
Perencana pembangunan.
rangka merencanakan pembangunan
d. Pelaksanaan yang diberikan oleh
sosial ekonomi.
Bupati.
I.
Persoalan-persoalan di atas penulis
LANDASAN TEORI A. Peran
menganggap penting untuk mengadakan
Menurut
Soerjono
Soekamto
penelitian secara mendalam yang berjudul
(2004;212) Peranan (role) merupakan aspek
“Peran Dan Fungsi Badan Perencanaan
dinamis
Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam
pendapatnya
Merencanakan
(2009;212) apabila seseorang melakukan
Pembangunan
Sosial
dari lebih
lanjut
menjelaskan
hak
Bintan)’’.
kedudukanya, dia menjalankan suatu peran,
dengan
perbedaan antara kedudukan dan peranan
masalah yang telah ditulis di atas maka
adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan
penulis membuat perumusan masalah yaitu:
keduanya tak dapat dipisahkan karena yang
“Bagaimana
satu tergantung pada yang lainnya.
peran
dan
latar
sesuai
belakang
Perencanaan
dari
kewajibanya
Dalam
Ekonomi (Studi Penelitian di Bappeda
Berdasarkan
dan
kedudukan,
fungsi
Pembangunan
Badan Daerah
Levinson
dalam
Soekamto
(2009;213)
Kabupaten Bintan dalam Merencanakan
menyatakan peranan mencakup tiga hal
Pembangunan Sosial Ekonomi ?”
yaitu :
Tujuan Dan Kegunaan
1.
Peranan
meliputi
norma-norma
yang dihubungkan dengan posisi
5
atau
tempat
seseorang
dalam
2)
merupakan
rangkaian
pelaksanaan.
peraturan
yang
peraturan-
membimbing
dalam
Sehubungan
kehidpan
peranan
efektif. dikatakan
juga
struktur
peranan
itu
melaksanakan,
ialah
melakukan
informasi, dan memadukan (integrating)”. Pada prinsipnya, peranan manajemen yang dimaksudkan Adizes tersebut di atas
Dari beberapa pendapat diatas dalam kehidupan
sosial
nyata,
peran
berarti
menduduki
suatu
posisi
sosial
dalam
adalah peranan yang lazim dilakukan oleh manajer-manajer
Selain
pendapat Henry Mintzberg dalam Thoha
atau kelompok harus patuh pada skenario
(2005:264-274) : “Ada 3 peranan utama
yang berupa norma sosial, tuntutan sosial Dapat
perusahaan.
pendapat Adizes, dapat juga kita lihat
masyarakat. Dalam hal ini seorang individu
yang dimainkan oleh setiap orang/manajer
disimpulkan
dimanapun letak hierarkinya. Dari 3 peranan
bahwa seseorang yang memiliki suatu posisi
utama ini kemudian diperinci menjadi 10
tertentu, maka dia harus memahami apa-apa
peranan yaitu :
saja yang harus dilakukan dan yang tidak semestinya dilakukan dalam menjalankan
a.
fungsinya dalam posisi tersebut sebagai
Peranan
Hubungan
Antar
pribadi
(Interpersonal Role) yang terdiri dari:
bentuk dari tanggungjawabnya. Ketika orang tersebut mampu
harus
social
masyarakat.
kaidah-kaidah.
Empat
memproduksi,
sebagai prilaku inndividu yang bagi
yang
yang dipimpinnya bisa berjalan secara
organisasi. dapat
manajemen
dilaksanakan oleh manajer jika organisasi
oleh individu dalam masyarakat
penting
peranan
Adizes dalam Thoha (2005:264): “ada empat
Peranan merupakan suatu konsep
Peranan
dengan
manajemen dapat dilihat dari pendapat Ichak
tentang apa yang dapat dilakukan
dan
yaitu
mengerjakan hal secara benar atau
masyarakat.
3.
manajemen
masyarkat. Peranan dalam arti ini
seseorang
2.
Peranan
a.
menjalankan fungsi dan
Peranan sebagai Figurhead, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk
tanggungjawabnya yang seharusnya berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Dalam sebuah organisasi, menurut Rivai
mewakili
organisasi
dipimpinnya
di
yang
dalam
setiap
kesempatan dan persoalan yang
(2004:147-148) ada terdapat dua peranan
timbul secara formal.
yang berbeda yaitu : 1)
Peran
kepemimpinan
b.
yaitu
Peranan sebagai pemimpin (leader),
mengerjakan hal yang benar. Ini
dalam
ada hubungannya dengan visi dan
bertindak sebagai pemimpin.
arah.
6
peranan
ini
manajer
c.
Peranan sebagai pejabat perantara
perubahan yang terkendali dalam
(liaison manager), di sini manajer
organisasinya.
melakukan
peranan
yang
b. Peranan
berinteraksi dengan teman sejawat,
peranan ini
berada di luar organisasinya, untuk
membawa
manajer
untuk bertanggung jawab terhadap
mendapatkan informasi.
organisasi
ketika
organisasinya
Peranan yang Berhubungan dengan
terancam bahaya, misalnya: akan
Informasi (Informational Role), yang
dibubarkan, terkena gosip, isu-isu
terdiri dari :
kurang baik, dan lain sebagainya.
a.
Sebagai
monitor,
peranan
mengidentifikasikan manajer
sebagai
pengumpul mampu
c. Peranan sebagai pembagi sumber
seorang penerima
informasi,
untuk
ini
(resource
dan
agar
b.
membagi
ia
pembuatan
keputusan.
sini
manajer
suatu pengertian yang baik bagi
peranan
untuk
memutuskan
organisasi yang dipimpinnya, dan
mana
sumber
dana
mempunyai
didistribusikan ke bagian-bagian
pemahaman
yang
memainkan ke akan
organisasinya.
Sebagai Disseminator, peranan ini manajer
diminta
Di
mengembangkan
melibatkan
d. Peranan
untuk
peranan
sebagai ini
negosiator,
meminta
kepada
menangani proses transmisi dari
manajer untuk aktif berpartisipasi
informasi-informasi
dalam arena negosiasi”.
ke
dalam
organisasi yang dipimpinnya. c.
allocator),
sumber dana adalah suatu proses
komplit tentang lingkungannya.
Menurut Rivai, peran dapat diartikan
Sebagai juru bicara (spokesman),
sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan
peranan ini dimainkan manajer
dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey
untuk
dalam Rivai (2004:149), membagi peran
penyampaian
informasi
keluar lingkungan organisasinya. c.
penghalau
gangguan (disturbande handler),
staf dan orang-orang lain yang
b.
sebagai
Peranan
Pembuat
menjadi tiga bagian yaitu :
Keputusan
1. Pencarian alur (Pathfinding) yaitu peran
(Decisional Role), terdiri dari : a. Peranan dalam
sebagai peranan
untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
entrepreneur, ini
2. Penyelaras (Aligning) yaitu peran untuk
manajer
memastikan bahwa struktur, sistem, dan
bertindak sebagai pemrakarsa dan
proses
perancang dari banyak perubahan-
7
operasional
organisasi
memberikan dukungan pada pencapaian
Sedangkan
visi dan misi.
pemerintahan dibagi menjadi dua bagian
3. Pemberdaya (Empowering) yiatu peran
menurut
Donner
fungsi
yaitu:
untuk menggerakkan semangat dalam
1.
Fungsi politik (membuat peraturan)
diri orang-orang dalam mengungkapkan
2.
Fungsi
administrasi
bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten
peraturan).
untuk mampu mengerjakan apa pun dan
fungsi utama bagi pemerintah dalam
konsisten dengan prinsip-prinsip yang
artian
disepakati.
eksekutif.
B. Fungsi
Fungsi
(pelaksanaan
bahwa
ini
merupakan
pemerintah
sebagai
Beberapa pengertian fungsi pemerintah
Menurut vollenthoven
(Salam, 2003:33)
oleh
para
ahli
tersebut
sebenarnya
bahwa pemerintah dibagi empat fungsi:
menyiratkan arti pemerintah secara luas
1.
Fungsi bestuur atau pemerintah dalam
yakni
arti sempit
pemerintahan diantaranya fungsi legislatif
2.
Fungsi
prefentive
rechtszorg
4.
menjalankan
(kekuasaan
membuat
tiga
fungsi
peraturan
(pencegahan timbulnya pelanggaran-
Undang-undang),
pelanggaran terhadap tata tertib hokum
menjalankan
dalam usahanya untuk memelihara tata
yudikatif (penguasaan peradilan).
tertib masyarakat 3.
yang
eksekutif
atau
(kekuasaan
peraturan/Undang-undang),
Menurut Ryaas Rasyid dalam Ndraha kekuasaan
(2005;58) menjelaskan bahwa “ada tiga
untuk menjamin keadilan di dalam
fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan,
Negara.
pemberdayaan, dan pembangunan. Beranjak
Fungsi regeling, yaitu kekuasaan untuk
dari ketentuan itu, orang membedakan
membuat
pemerintah
Fungsi
peradilan,
yaitu
peraturan
umum
dalam
pembangunan
dan
pembinaan masyarakat”. Sedangkan Ndraha
negara. Beberapa
dengan
pendapat
tentang
fungsi
menyanggah
pendapat
teersebut
dan
pemerintahan didalam Istianto (2009;27)
menyatakan bahwa.
adalah sebagai berikut : Pendapat Lemail:
“fungsi pembangunan itu tidaklah hakiki
disebut sebagai panca praja adalah:
sebagai ikut didunia ketiga. Disamping itu,
1.
Fungsi
bestuurzorg,
melaksanakan
pembangunan sebagai fungsi pemerintahan
kesejahteraan umum
di
Fungsi bestuur menjalankan undang-
sesungguhnya diharapkan hanya sementara
undang
tidak
3.
Fungsi kepolisian
prinsipnya,
4.
Fungsi mengadili
pemerintahan, tetapi fungsi ekonomi”.
5.
Fungsi pembuat peraturan
2.
8
Negara
untuk
berkembang
selamanya. pembanguna
jumlah
Jadi
pada
bukan
fungsi
Lebih lanjut tentang fungsi pemerintahan,
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan
Ndraha (2005;57) juga menambahkan bahwa
pada Badan Perencanaan Pembangunan
:
Daerah Kabupaten Bintan yang terletak di
“Berdasarkan
definisi
pertama
fungsi
Jalan
Jend.
Ahmad
Yani
KM.
5
adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi
Tanjungpinang. Telpon 29647, Fax (0771)
pemerintahan adalah kegiatan pemerintah.
29646, Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
Pemerintah dianggap given, dan kegiatan
Diambilnya
itulah pemerintahan. Definisi ini yang
Pembangunan Daerah dikarenakan Badan
dianut oleh birokrasi pemerintah. Di dalam
Perencanaan
sususan dan tata kerja organisasi, tugas
Kabupaten Bintan yang merupakan satu-
pokok dulu baru fungsi. Menurut definisi
satunya
yang menunjukkan maksud yang menjadikan
merencanakan sengketa perencanaan dan
dasar alasan pengadaan (adanya) lembaga
pembangunan di Kabupaten Bintan yang
yang disebut pemerintah sebagai alat yang
pada kenyataannya sejak dibentuk sampai
dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang
sekarang terdapat fenomena-fenomena yang
telah ditetapkan menganut dan menganut
berkaitan dengan peran dan fungsi yang
definisi kedua”.
dilakukanya. 2.
A. Jenis penelitian ini
Perencanaan
Pembangunan
Badan
Perencanaan
Daerah
yang
Jenis dan sumber data Menurut Moleong dalam Arikunto
II. METODE PENELITIAN
Penelitian
Badan
(2010:22), sumber data penelitian kualitatif dilakukan
dengan
adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau
menggunakan penelitian jenis deskriptif
tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan
dimana
menjelaskan
benda-benda yang diamati sampai detailnya
gambaran yang nyata tentang Peran dan
agar dapat ditangkap makna tersirat dalam
Fungsi BAPPEDA dalam Merencanakan
dokumen atau bendanya.
Pembangunan Sosial Ekonomi (studi di
Teknik
BAPPEDA Bintan).
data
berusaha
untuk
Menurut Sugiyono
pengumpulan
yang
(2009:11) : “Penelitian deskriptif adalah
dalam
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
adalah :
variabel
mandiri,
yang
tidak
hubungan atau pengaruh antara
mencari
a.
digunakan
penelitian
ini
Data Primer
satu
Menurut Arikunto (2010:22), data
variabel dengan variabel yang lain”. Adapun
primer adalah data dalam bentuk
jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
verbal atau kata-kata yang diucapkan
pendekatan kualitatif yaitu memaparkan data
secara
yang diperoleh dari hasil penelitian apa
perilaku yang dilakukan oleh subjek
adanya sesuai fakta di lapangan.
yang dapat dipercaya, dalam hal ini
1.
Lokasi penelitian
lisan,
gerak-gerik,
atau
adalah subjek penelitian (responden)
9
b.
yang berkenaan dengan variabel yeng
dari sampel itu, kesimpulannya akan
diteliti.
dapat diberlakukan untuk populasi.
Data sekunder
Untuk itu sampel yang diambil dari
Arikunto (2010:22) mengemukakan
populasi
data sekunder adalah data yang
representatif
diperoleh
penelitian ini, peneliti menggunakan
grafis,
dari
dokumen-dokumen
foto-foto,
film,
rekaman,
a.
(mewakili).
Dalam
mengambil
video, benda-benda, dan lain-lain
sampel terhadap 1 orang kepala
yang dapat memperkaya data primer.
Bappeda serta
Data sekunder dalam penelitian ini,
yaitu sebanyak 5
peneliti peroleh dari catatan dan
mendapatkan informasi, jawaban atau
dokumentasi kegiatan pemberdayaan
pun data yang akurat maka peneliti
berupa
laporan
juga akan bertanya langsung ke
mengenai produk yang telah di
beberapa tokoh masyarakat, tokoh
produksi,
agama
absensi
dan
angota,
dokumen-dokumen
pegawai Bappeda
dan
orang.
pengamat
Untuk
secara
purposive sampling dengan jumlah
Populasi dan sampel
sebanyak
Populasi
keberadaan
6
orang
tentang
dan
peran
Kantor
Populasi
menurut
Sugiyono
Bappeda Bintan pembanding dari
(2009:90)
yakni:
“Wilayah
informasi, jawaban dan data dari
generalisasi
yang
objek/subjek
b.
betul-betul
sampling jenuh untuk
lain. p 3.
harus
yang
terdiri
atas
pegawai Kantor Bappeda, ke 6 orang
mempunyai
tersebut yaitu
: 1 orang pengamat
kualitas dan karakteristik tertentu
politik, 1 orang tokoh masyarakat, 1
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
orang praktisi hukum, 1 orang tokoh
dipelajari
agama 1 orang kalangan parpol serta
dan
kemudian
ditarik
kesimpulannya.” Maka yang akan
1
menjadi populasi dalam penelitian ini
sampling
adalah 1 orang kepala Bappeda serta
dilakukan
pegawai Bappeda Bintan 5 (lima)
tertentu
orang serta dari tokoh dan pengamat
pertimbangan tertentu yaitu mereka
sebagai pembanding yang ditentukan
dianggap
secara purposive sampling.
tentang peran dan fungsi Bappeda
Sampel
Bintan.
Sampel menurut Sugiyono (2009:91) “adalah
4.
bagian dari jumlah dan
karakteristik
yang
dimiliki
orang
akademis. adalah dengan
Purposive
penelitin
yang
pertimbangan
(Sugiono;2005,195),
paham
dan
mengerti
Teknik Dan Alat Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan,
oleh
peneliti menjadi instrumen utama penelitian
populasi tersebut. Apa yang dipelajari
atau merupakan alat pengumpul data utama,
10
karena peneliti yang melakukan segala
apabila peneli ingin melakukan
sesuatunya dari seuruh proses penelitian
studi
baik dalam perencanaan,
melaksanakan
menemukan
pengumpulan
menganalisis,
harus diteliti, dan juga apabila
menafsirkan data dan melaporkan hasil
peneliti ingin mengetahui hal-hal
penelitian. Hal ini sesuai dengan apa yang
dari
dikemukakan oleh Moleong (2011:121)
mendalam
bahwa “dalam kualitatif peneliti bertindak
respondennya
sebagai instrumen utama”. Peneliti sebagai
pengumpulan data yang diginakan
instrumen
adalah
data,
penelitian
dapat
memahami
makna interaksi antar manusia, membaca gerak
muka,
memahami
perasaan dan
penelitian,
permasalahan
responden
yang
yang
lebih
dan
jumlah
sedikit/kecil.
lembaran
Alat
pedoman
5.
Teknik analisis data Menurut Moleong (2013:6) Penelitian
sehinggah
Kualitatif adalah penelitian yang bermaksut
meskipun digubakan alat perekam, peneliti
untuk memahami fenomena tentang apa
tetap memegang peran utama sebagai alat
yang
penelitian.
misalnya
1.
subjek
untuk
wawancara.
nilaiyang terkandung dibalik ucapan atau perbuatan
pendahuluan
oleh
perilaku,
subjek
penelitian
persepsi,
motovasi,
Observasi
tindakan, serta peran dan fungsi dsb, secara
Menurut Hadi dalam Sugiyono
holistik dan dengan cara deskripsi dalam
(2011:166),
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
teknik
observasi
merupakan
suatu
proses
yang
konteks khusus yang alamiah dan dengan
kompleks,
suatu
proses
yang
memanfaatkan berbagai metode alamiah.
proses
Sehinggah penelitian yang dilakukan penulis
Dua
adalah dengan menggunakan teknik analisa
tersusun
dari
berbagai
biologis
dan
psikologis.
diantara yang terpenting adalah
kualitatif.
proses-proses
(2008:95), analisa data didefinisikan sebagai
pengamatan
dan
ingatan, dalam penelitian ini yang
berikut :
menjadi
“proses
objek
obsevasi
adalah
Sedangkan
penyusunan
menurut
data
agar
Saebani
dapat
lingkungan fisik, yaitu tempat yang
diinterprestasi. Penyusunan data berarti
menjadi
klasifikasi data dengan pola, tema, atau
lokasi
penelitian
doselenggarakanpelatihan pemberdayaan
perempuan,
katagoritertentu. dan
Analisa
data
secara bersamaan, yaitu :
Wawancara
Reduksi
data
Sugiyono (2011:157), mengatakan
proses
pemilihan,
bahwa
perhatian
wawancara
secra
sistematis dilakukan dengan tiga langkah
keadaan sarana dan prasarana. 2.
dialami
1.
digunakan
sebagai teknik pengumpulan data
data,
11
pada
diartikan
sebagai
pemusatan
penyederhanaan
pengabstrakan
transformas
2.
data besaryang muncul dari catatan-
konfigurasi yang mungkin, dan alur
catatan tertulis dilapangan.
sebab akibat serta proposisi”.
Penyajian data, yakni penyajian sekumpulan
informasi
sitematis
III. PEMBAHASAN
yang member kemungkinan adanya penarikan
3.
kesimpulan
Sebelum di uraikan panjang lebar
dan
tentang
hasil
wawancara
dengan
para
pengambilan tindakan. Penyajian
responden, berikut ini akan di uraikan
tersebut dapat berbentuk matrik,
terlebih dahulu identitas responden yang
grafik, jaringan, dan bagan.
memberikan dan menjelaskan tentan Peran
Penarikan
kesimpulan
atau
Dan
Fungsi
Badan
Perencanaan
verifikasi.
Langkah
verifikatif
Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan
dilakukan
sejak
permulaan,
Pembangunan Sosial Ekonomi peran dan
pembuatan
fungsi bappeda yang sesungguhnya.
pengumpulan
data,
pola-pola, penjelasan konfigurasia.
Peran
Bappeda dalam pelaksanaan Otonomi
Berikut ini akan dapat kita ketahui
Daerah. Peranan hubungan antar pribadi
jawaban responden tentang peran dan fungsi
(Interpersonal Role) dapat dilihat dari :
badan perencanaan pembangunan daerah
a.
Peranan sebagai Figurhead
dalam Merencanakan Pembangunan Sosial
b.
Peranan
Ekonomi, peranan ini dapat dilihat dari
Peranan
Hubungan
c. Antarpribadi
3.
Peranan
sebagai
pejabat
perantara (liaison manager),
(Interpersonal Role) 2.
pemimpin
(leader)
beberapa pengukuran yaitu : 1.
sebagai
Berikut ini akan dapat kita
Peranan yang Berhubungan dengan
ketahui jawaban dari responden terhadap
Informasi (Informational Role)
masing-masing indikator yang berkaitan
Peranan
dengan Peranan Hubungan Antar pribadi
Pembuat
Keputusan
(Decisional Role)
(Interpersonal Role): a. Peranan sebagai Figurhead, yaitu
Dari indikator diatas berikut ini dapat
mekanisme baku yang digunakan
kita lihat jawaban dari masing-masing
Bappeda
responden denga menggunakan pengukuran
masalah
yang ada sebgai berikut :
fomal
bahwa
memecahkan masalah yang timbul secara
(Interpersonal Role)
formal
yaitu
Bappeda
bertindak sebagai koordinator yang
Peranan hubungan antar pribadi Role),
secara
memecahkan
bagaimana peranan Bappeda dalam
1. Peranan Hubungan Antar pribadi
(Interpersonal
dalam
membawahi
merupakan
SKPD
dalam
memecahkan masalah dan melakukan
peranan yang harus dijalankan oleh
12
koordinasi
yang
kebutuhan
tingkat
sesui
dengan
masalah
2. Peranan
yang
yang
berhubungan
dengan
Informasi (Informational Role), peranan
dihadapi.
yang berhubungan dengan informasi
b. Peranan sebagai pemimpin (leader),
dapat dilihat dari beberapa indikator
Bagaimana peranan Bappeda yang
diantaranya :
bertindak sebagai pemimpin dalam
a. Sebagai monitor.
perencanaan
b. Sebagai Disseminator,
pembangunan
di
Kabupaten Bintan bahwa Bappeda
c. Sebagai juru bicara (spokesman).
adalah sebagai titik asistensi yang mengkoordinator menyusun
SKPD
anggaran
pembangunan
Untuk lebih jelas peranan dari
dalam
masing-masing
perencanaan
Kabupaten
dalam
Bintan
indikator
dimensi
dengan
yang
informasi
yang
ada
berhubungan
dapat
kita
lihat
sehingga dengan anggaran terbatas
jawaban responden dari indikator yang
dapat melakukan kegiatan RPJMD
ada.
Kabupaten Bintan.
a. Peranan sebagai monitor peranan
c. Peranan sebagai pejabat perantara
peranan
ini
(liaison manager),
bappeda
sebagai
Bagaimana peranan Bappeda dalam
pengumpul informasi, agar ia mampu
memberikan
untuk
informasi,
Bappeda
mengidentifikasikan penerima
mengembangkan
dan
suatu
dalam menyediakan informasi yaitu
pengertian yang baik bagi organisasi
di berbagi segala aspek media salah
yang dipimpinnya, dan mempunyai
satunya yaitu seperti buku, majalah,
pemahaman yang komplit tentang
atau website yang disediakan atau
lingkungannya
bisa
dilakukan atau dilaksanakan Bappeda
langsung
berbagai
meminta
di
masing-masing
apa
yang
Bintan
dalam Peranan sebagai
kewenangan, selain itu mendapatkan
monitor
dimana
informasi yaitu melalui mekanisme
mengidentifikasikan Bappeda Bintan
yang baku seperti
sebagai penerima dan pengumpul
keputusan
bidang
data
bahwa
rapat pleno dan
kelembagaan
serta
peranan
ini
informasi, agar ia mampu untuk
melaksanakan keterbukaan informasi
mengembangkan
baik secara formal maupun informal
yang baik bagi organisasi yang
dalam artikata menggunakan saluran
dipimpinnya,
yang
pemahaman yang komplit tentang
ada
kelembagan
baik
pribadi
agar
maupun
masyarakat
lingkungannya
suatu
dan
dapat
pengertian
mempunyai
ditarik
mengerti Peran dan Fungsi dari
kesimpulan bahwa Bappeda Bintan
Badan Perencanaan Pemabangunan
telah melaksanakan tugasnya dengan
Daerah Kabupaten Bintan.
baik karena telah melakukan terlebih
13
dulu apa aja yng menjadi kebutuhan
Bappeda Bintan
di
melakukan
peranannya hanya saja masih kurang
musrenbang dan dilaksanakan sesuai
merata dalam memberikan informasi
dengan
kepada
daerah
dengan
Undang-Undang
yang
berlaku.
telah menjalankan
masyarakart
awam
yang
kurang maksimal.
b. Sebagai Disseminator, peranan ini
3. Peranan dalam Pembuat Keputusan
melibatkan Bappeda Bintan untuk
(Decisional Role), Untuk lebih jelas
menangani
peranan dari masing-masing indikator
proses
transmisi
dari
informasi-informasi yang ada bahwa
yang
Bappeda
dalam
menjalankan
berhubungan
perananya
sebagai
Disseminator,
peranan
ini
melibatkan
ada
dalam
dimensi
dengan
yang
pembuatan
keputusan dapat kita lihat jawaban
Bappeda
responden dari indikator yang ada ;
untuk menangani proses transmisi
a.
Peranan sebagai entrepreneur.
dari informasi-informasi yang ada
b.
Peranan
harus lebih aktif lagi dan tidak hanya c.
terjadi tetapi juga dengan mencari
Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator).
apa yang menjadi penyebab dari
d.
Peranan sebagai negosiator.
terjadinya masalah tersebut.
Untuk lebih jelas peranan dari
c. Sebagai juru bicara (spokesman), ini
dimainkan
penghalau
gangguan (disturbande handler)
mencari solusi dari masalah yang
peranan
sebagai
masing-masing
Bappeda
dalam
indikator
dimensi
yang
yang
ada
berhubungan
Bintan untuk penyampaian informasi
dengan pembuatan keputusan dapat kita
keluar
lihat jawaban responden dari indikator
lingkungan
organisasinya.
dalam
menjalankan
Bappeda
yang ada.
peranannya sebagai juru bicara telah
a.
Peranan
sebagai
memanfatkan media yang ada dalam
dalam
menyampaikan
keluar
bertindak sebagai pemrakarsa dan
organisasi tetapi masih ada sedikit
perancang dari banyak perubahan-
masyarakat
perubahan yang terkendali dalam
mengetahui
informasi
awam
yang
tentang
kurang
apa
peranan
entrepreneur, ini
yang
organisasinya,
dilakukan oleh Bappeda jadi bisa
meningkatkan
dikatakan
yang
Bappeda melakukan survei atau
disampaikan tidak merata kesemua
memonitoring antara layak atau
pihak. Dimensi Peranan Hubungan
tidakah suatu pembangunan yang
Berhubungan
bersifat fisik maupun non fisik
informasi
dengan
Informasi
(Informational Role), dapat kita tarik
sehinggah
kesimpulan bahwa pada prinsipnya
menyusun
14
bahwa
Bappeda
dalam
pembangunan
Bappeda
dapat
perencanaaan
pembangunan berdasarkan aspirasi
kebutuhan masyarakat
mengacu
b.
yang
baik
ditetapkan
serta
prioritasnya.
dengan
peraturan
d.
Peranan
serta
sebagai
dengan
negosiator
(kordinasi), peranan ini di jalankan
kebujakan-kebijakan yang ada.
Bappeda untuk aktif berpartisipasi
Peranan
penghalau
dalam arena koordinasi”. Bappeda
gangguan (disturbande handler),
memiliki tingkat koordinasi yang
peranan ini membawa Bappeda
tinggi yang tetap mengacu pada
untuk bertanggung jawab terhadap
RPJMD
organisasi
organisasinya
sehingga Bappeda tetap dengan
terancam bahaya, misalnya : akan
baik berkoordinasi sesuai dengan
dibubarkan, terkena gosip, isu-isu
kaidah-kaidah dan peraturan yang
kurang baik, dan lain sebagainya,
ada. Bappeda telah melaksnakan
dalam
peranannya dengan baik, misalnya
sebagai
ketika
mendapatkan
isu
yang
Kabupaten
saja
internal sehingga Bappeda harus
maslah yang terjadi Bappeda telah
melakukan dua hal yaitu usaha
meninjau secara langsung dimana
prifintif
temoat
dan
melakukan
rapat
dalam
hal
Bintan
kurang baik terhadap organisasi
menyelesaikan
terjadinya
masalah,
internal yang bersifat insidentil
Bappeda juga telah memberikan
artinya tetap harus melakukan
informasi secara terbuka kepada
evaluasi dengan baik yang terkait
masyarakat mengenai informasi
dengan
yang diperlukan bai masyarakat
melakukan
intropeksi
dengan
langkah-langkah
melalui
perbaikan. c.
sesuai
media
masa
maupun elektronik.
Peranan sebagai pembagi sumber (resource
berbagai
allocator),
b.
Fungsi
membagi
Berikut ini akan dapat kita ketahui
sumber dana adalah suatu proses
jawaban responden tentang fungsi Bappeda
pembuatan
keputusan.
sini
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, fungsi
Bappeda
Kabupaten
Bintan
ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu
Di
diminta memainkan peranan untuk
:
memutuskan ke mana sumber dana
1. Fungsi
akan didistribusikan ke bagian-
2. Fungsi Administrasi (pelaksana
diberikan kepada SKPD sesuai kebutuhanya
(membuat
peraturan)
bagian organisasinya, dana yang
dengan
Politik
peraturan)
melalui Dari indikator diatas berikut ini
evaluasi program-program prioritas
akan dapat kita lihat jawaban dari masing-
daerah sehinggah anggara yang
15
masing responden dari indikator dengan
2. Fungsi Administrasi (pelaksana
pengukuran yang ada sebagai berikut :
peraturan) Fungsi administrai (pelaksana
1. Fungsi Politik (membuat peraturan)
peraturan),
Fungsi politik (membuat peraturan), merupakan fungsi Bappeda
membuat
artian
peraturan
Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban dari responden terhadap masing-
jawaban dari responden terhadap masing-
masing indikator yang berkaitan dengan
masing indikator yang berkaitan dengan
fungsi administrasi (pelaksana peraturan):
fungsi politik (membuat peraturan):
a. Implementasi kebijakan, fungsi ini
a. membuat perencanaan daerah, fungsi dilakukan
Bappeda
dilakukan
dalam
Bappeda
dalam
fungsinya
sebagai
Bappeda
menjalankan fungsi
kebijakan dalam
yaitu,
menjalankan
dalam melaksanakan implementasi kebijakan Bappeda telah menjalankan
daerah berfungsi sebagai koordinator
kebijakan yang telah dibuat seuai
perencanaan
dengan aturan undang-undang yang
pembangunan yang dibutuhkan oleh
berlaku supaya tidak terjadi salah
daerah. b. Pelaksanan
dalam
fungsinya sebagai fungsi administrasi
dalam
membuat perencanaan pembangunan
membuat
Bappeda
pelaksanaan
pelaksanaan pembangunan daerah.
guna dalam pelaksanaan kebijakan. pembangunan
daerah,
b. Evaluasi
fungsi ini dilakukan Bappeda dalam melaksanakan
implementasi
kebijakan bahwa Bappeda dalam menjalankan
fungsinya dalam
pembangunan
daerah
fungsi
ini
dilakukan
Bappeda
dalam
melaksanakan
evaluasi
kebijakan
fungsinya sebagai fungsi administrasi
pelaksanaan
dalam
berfungsi
pembangunan
kebijakan,
bahwa Bappeda dalam menjalankan
sebagai
pelaksanaan
kebijakan
berfungsi sebagai evaluasi kebijakan
sebagai koordinator dalam membuat perencanaan
sebagai
b. Evaluasi kebijakan
Berikut ini akan dapat kita ketahui
fungsi
pemerintah
a. Implementasi kebijakan
pembangunan
daerah
dalam
bahwa
yaitu:
a. Membuat perencanaan daerah
ini
merupakan
eksekutif, dengan skala pengukuran
perencanaan daerah dapat dilihat dari :
b. Pelaksanaan
ini
fungsi utama bagi pemerintah dalam
yang harus dijalankan
dalam
Fungsi
yaitu Bappeda telah melakukan rapat
yang
rutin
dibutuhkan oleh daerah.
setiap
mengetahui
tri
wulan
untuk setiap
pertanggungjawaban masing-masing bidang yang ada di Bappeda. Dari
16
keseluruhan terhadap
jawaban
variabel
dijalankan
oleh
Bappeda
responden
fungsinya dengan baik sesuai dengan
fungsi
yang
aturan yang berlaku, karena Bappeda
Bappeda
maka
dalam melaksanakan fungsinya telah
telah
melaksnakan
disesuaikan.
dengan upaya penciptaan daya saing bagi
IV. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan
para industri lokal sehingga perannya dalam
Lahirnya Undang-Undang Nomor 32
mendukung pertumbuhan industri besar
Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-
menjadi lebih optimal. Sejalan dengan itu
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
dukungan dari sisi pembiayaan perbankan
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
lokal
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
menstimulus perekonomian regional selain
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan
itu harus dapat mengidentifikasi tantangan
Daerah menjadi tonggak penting dimulainya
dan
pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga
pertahunnya ke arah kebijakan ekonomi
daerah memiliki kewenangan yang lebih
makro
luas untuk mengatur rumah tangganya
ekonomi tahun 2015 yang lebih baik.
sendiri.
Konsekuensi
semakin
prospek
penting
dalam
perekonomian
dengan
prospek
daerah
perkembangan
pelaksanaan
Setelah dilakukan pembahasan dan
Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah
penganalisaan data dari responden pada bab
Daerah harus dapat lebih meningkatkan
IV
kinerjanya
penyelenggaraan
Perencanaan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
(BAPPEDA)
kepada masyarakat.
ekonomi Kabupaten Bintan, maka penulis
dalam
dari
menjadi
yang
dilakukan
di
Kantor
Badan
Pembangunan tepatnya
Daerah
dibidang
sosial
Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai
dapat menagmbil kesimpulan dari penelitian
lembaga teknis daerah yang bertanggung
yang berjudul Peran dan Fungsi Badan
jawab terhadap perencanaan pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ,
Merencanakan
ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Ekonomi (Studi Penelitian di BAPPEDA
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk
Bintan), kemudian penulis menyimpulkan
itu bidan ekonomi sosial memerlukan upaya
sebagai berikut :
menciptakan
kekuatan
ekonomi
yang
a.
Dari
Pembangunan
keseluruhan
Sosial
jawaban
berbasis domestik dengan memberikan peran
responden terhadap variabel peran
yang lebih besar terhadap industri lokal
yang dijalankan oleh bidang sosial
dalam mendukung operasional industri-
ekonomi
industri
paradigma
melaksnakan peranannya dengan
keunggulan komparatif melalui upah buruh
baik, misalnya saja dalam hal
yang murah sebaiknya mulai digantikan
menyelesaikan masalah yang terjadi
besar.
Selain
itu,
17
maka
Bappeda
telah
Bappeda telah meninjau secara
ketentuan dan peraturan yang ada dan hasil
langsung dimana tempat terjadinya
pelayanan dalam menyediakan sarana dan
masalah,
prasarana
Bappeda
memberikan terbuka
juga
telah
informasi kepada
mengenai
masyarakat
dengan dilihat dari minimnya pengaduan
yang
dan kumpulan dari masyarakat baik secara
masa
langsung mauoun tidak langsung.
maupun
Adapun perwujudan dari kemampuan
elektronik. b.
Dari
yang
diberikan kepada masyarakat dinilai cukup
diperlukan baik masyarakat melalui media
daerah
secara
informasi
berbagai
pembangunan
Bappeda
keseluruhan
disektor
perencanaan
jawaban
pembangunan sosial ekonomi adalah bahwa
responden terhadap variabel fungsi
Bappeda membantu kepala daerah yang
yang dijalankan oleh bidang sosial
dimulai
ekonomi
telah
Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana
dengan
Strategis Daerah (Renstrada), dan Anggaran
maka
melaksanakan
Bappeda
fungsinya
baik sesuai dengan aturan yang
fungsinya
perumusan
Program
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
berlaku, karena Bappeda dalam melaksanakan
dari
B. Saran
telah
Berdasarkan
pembahasan
pada
disesuaikan. Seperti dalam fungsi
kesimpulan hal-hal yang perlu diperhatikan
politik Bappeda telah melakukan
oleh Bappeda Kabupaten Bintan khususnya
perencanaan pembangunan dengan
dibidang sosial ekonomi agar diformulasikan
sesuai
yang
langkah-langkah kongkrit penanganan dan
daerah.
antisipasi guna peningkatan kualitas peran
fungsi
dan fungsi Bappeda dibidang perencanaan
administrasi juga Bappeda telah
pembangunan sosial ekonomi itu sendiri.
melakukan
Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :
dengan
sedang
kebutuhan
dihadapi
Kemudian
oleh
dalam
rapat
melakukan
rutin
untuk
evaluasi
setiap
a.
Untuk lebih meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan disektor
sumber daya manusia yang lebih
sosial ekonomi.
baik perlu diusahakan program
Selain itu tingkat kemampuan Bappeda
pendidikan
pendidikan
khususnya dalam bidang sosial ekonomi
kejenjang
yang
dalam menyediakan sarana dan prasarana
sehingga
pembangunan
kepengangkatanyapun lebih baik.
daerah
dijabarkan
dan
dijelaskan, kemampuan antara target dan realisasin Kabupaten
program Bintan
kerja
di
tepatnya
b.
Bappeda
lebih
lanjutan tinggi
golongan
dan
Dalam
membantu
kesuksesan
kinerja
bidang
perencanaan
pada
pembangunan sosial ekonomi perlu
pembangunan sosial ekonomi dinilai cukup
memperkuat jaringan dan kerja
hal ini terlihat dengan adanya kesesuaian
sama dari pihak luar yang baik.
18
c.
Agar lebih terarahnya kerja-kerja
forum seminar yang dihadiri oleh
organisasi
hanya
praktisi, akedemisi, dan tokoh-
yang
tokoh masyarakat, media massa
tercantum dalam struktur organisasi
cetak maupun elektronik (internet)
terhadap setiap unit kerja yang ada
dan tidak hanya sebatas kotak
pada
saran.
dan
mengandalkan
bidang
tidak
arus
sosial
kerja
ekonomi,
diperlukan adanya program kerja
Saran yang perlu diberikan kepada
yang lebih terdefinitif. d.
Perlu
disediakan
Bappeda
Bintan
khususnya
dibidang
fasilitas
ekonomi sosial yaitu Bappeda harus lebih
pengaduan dari masyarakat berupa
mempertahankan lagi masing-masing varia
DAFTAR PUSTAKA
19
A. Buku
Riwu, Josep, K. 2010, Prospek Otonomi
Ali, Hasyimi. A 2002. Organisasi Dan
Daerah
Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara
Indonesia,
Bryson,
Rajagrafindo Persada
Jhon,
M,
2007.
Perencanaan
Strategis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Salam,
Fathoni, Abdurrahmat, 2006,
pemerintahan
Organisasi
Dharma,
dan manajemen sumber daya manusia.
Negara
Republik
Jakarta
S,
PT.
2007,
Indonesia,
Manajemen Jakarta
:
Djambatan
Jakarta : PT. Rineka Cipta
Setiawan, Aris. M. 2007. Peranan Badan
Gany, Radi. A. 2002. Menyongsong Abad Baru
di
Dengan
Pendekatan
Pemabgnunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pembangunan
Dalam
Berbasis
Kawasan Perbatasan Antar Negara
Kemandirian Lokal. Makassar :
Indonesia-Malaysia Di Kabupaten
Hasanauddin University Press
Nunukan
Istianto, 2009, Manajemen Pemerintahan Dalam
Perspektif
Provinsi
Kalimantan
Timur, Jatinangor
Pelayanan
Soekanto, Soerjono, 2012, Sosiologi Suatu
Publik, Jakarta : Mitra Wacana
Pengatar, Jakarta, Raja Grafindo
Media.
Sugiyono,
2001,
Persada.
Metode
Penelitian
Administrasi, Bandung. Alfabeta. Kaplan, David & Robert A. Manners. 2002.
------------,
Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka
------------,
Moleong, Lexi.J, 2007, Metode Penelitian
Metode
Penelitian
2002.
Ekonomi
Publik.
Yogyakarta: Total Media . Thoha, Miftah, 2005, Perilaku Organisasi,
Nasir, Moh, 1999, Metode Penelitian,
Konsep Dasar Dan Aplikasinya,
Jakarta. Ghalia Indonesia. 2005.
Rekontruksi
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan
Ilmu
Pengembangan Bahasa, 1995, Baru
Cipta
Bahasa Indonesi”, Cet Ke -4,
Yuliati.
Perspektif Ekonomi, Sosial Dan :
“Kamus
Jakarta : Balai Pustaka.
Nugroho, Iwan. Pembangunan Wilayah:
Jakarta
Jakarta :
PT. Rajagrafindo Persada
Kybernology
Pemerintahan. Jakarta : Rineka
Lingkungan.
2009,
Suparmoko.
Rosdakarya.
Sebuah
Penelitian
Administrasi, Bandung : PT. Alfabeta.
Kualitatif, Jakarta : PT Remaja
Taliziduhu
Metode
Administratif, Bandung : PT. Alfabeta.
Pelajar.
Ndraha,
2005,
2001.
Analisis
Kemampuan
Keuangan Daerah Dalam Menghadapai
Pustaka
Otonomi
LP3ES Indonesia. 2004
Keuangan
Rivai, Veithzal, 2004, Kepemimpinan Dan
Daerah.
YKPN.
Perilaku Organisasi, (Edisi Kedua), Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
20
Daerah,
Manajemen
Yogyakarta:
UPP
B. Dokumen UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (2010-2015)
21
