IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : RIA ASYUNA NIM : 100565201381
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN RIA ASYUNA Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Apabila retribusi parkir tepi jalan umum dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka peneriman retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum. Namun pencapaian penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang diperoleh akan berkurang apabila petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum tidak bekerja maksimal. Oleh sebab itu kemampuan petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum sangat di butuhkan untuk bisa melakukan penerimaan secara maksimal, serta meminimalisir penyelewengan penyelewengan dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Misalnya ada petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang nakal, dengan tidak menyetorkan hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut pada jalan-jalan tertentu. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelaksanaan parkir di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang mana nantinya akan mengambarkan tentang kampanye politik. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan belum berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambat adalah sebagai berikut penyampaian informasi sudah dilakukan kepada masyarakat dan pihak terkait. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya karena sosialisasi hanya sebatas memberikan spanduk atau panflet tanpa penjelasan lebih lanjut. Dari dimensi sumber daya belum berjalan dengan baik karena petugas juru parkir resmi yang ada selama ini tidak sesuai dengan lingkup wilayah yang ditetapkan sehingga target dari pemungutan retribusi parkir tidak dapat terealisasi dengan baik. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Di wilayah Kijang sangat butuh perhatian berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasana nya. Karena tidak hanya petugas yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan retribusi parkir yang baik. Tindakan nyata di Kijang dengan membuat dan melengkapi sarana prasana penunjang juga menjadi hal penting. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi.
1
PARKING POLICY IMPLEMENTATION STREET FRONT GENERAL LEVY IN THE CITY KIJANG BINTAN EAST DISTRICT DISTRICT BINTAN RIA ASYUNA Science Student Government, Faculty of Social UMRAH
ABSTRACT If the edge of the public road parking fees are managed by serious and the right strategy, the acceptance of curbside parking fees in general will make a major contribution to the acceptance of special levies and local revenues in general. However, the achievement of revenue, general-street parking obtained will be reduced if the officer collector curbside parking fees in general does not work optimally. Therefore, the ability of officers collector curbside parking fees in general is in need to be able to perform to the maximum acceptance, and minimize diversion fraud in revenue, public parking on the roadside. For example, there are attendant collector roadside parking fees in general are mischievous, by not depositing the proceeds of roadside parking fees levied on the public certain roads. The purpose of this study is basically to determine the implementation of policy implementation in the City parking Deer District of East Bintan Bintan regency. In this study the authors used qualitative descriptive type of research which will be a portrait of a political campaign. In this study informants consisted of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. After doing the research that the implementation of policies on the edge of a public street parking charges in the city of Deer District of East Bintan Bintan regency has not been going well. The limiting factor is as follows delivery of information has been made to the public and other interested parties. But there are still people who do not know because socialization merely provide banners or panflet without further explanation. From the dimensions of the resources have not been going well for the officer's official parking attendants who have so far not in accordance with the scope of the designated areas so that the target of collecting parking fees can not be realized well. Human resources are not memadahi (number and capacity) result in the implementation of the program can not be perfect because they can not control well. Deer in the area desperately need attention with regard to the improvement of its facilities and infrastructures. Because not only officers who are the size of the implementation of good parking fees. The real action in Kijang with build and equip a means of supporting infrastructures also be important Keywords: Policy Implementation, Retribution.
2
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN
A. Latar Belakang Perkembangan Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kabupaten Bintan yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parker sebagai unsure terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Seperti kita ketahui pertumbuhan volume kendaraan dan lahan parkir harus tumbuh seimbang karena bertambahnya jumlah kendaraan begitu pula kebutuhan ruang parkir akan bertambah. Kebutuhan akan ruang parkir akan semakin bertambah apabila sebagian besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk bepergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir. Pemungutan Retribusi Parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan 3
upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai
suatu usaha untuk
melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Peraturan Daerah yang mengatur Parkir Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bab VI Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Dalam peraturan daerah No 3 tahun 2011, pasal 15 Ayat 2 menyatakan Objek Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana disebut dengan Ayat 1 Adalah Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undangan. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namum parkir di sisi jalan
4
umumnya diperbolehkan. Parkir tepi jalan umum adalah menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu dibangunan khusus parkir ataupun dihalaman terbuka. Berdasarkan kewenangan yang telah diterima oleh Dinas Perhubungan, maka instansi ini diwajibkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum semaksimal mungkin. Dari data yang diperoleh bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Frekuensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Karena salah satu kriteria penetapan target penerimaan retribusi daerah adalah berdasarkan target pada tahun sebelumnya yang memperhitungkan kenaikan target setiap tahunnya ± 5 %. Salah satunya dengan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan yang selama ini sudah dilakukan, dalam upaya menemukan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penerimaan retribusi daerah. Sebab apabila penerimaan retribusi daerah selalu mengalami penurunan akan memberikan dampak negatif bagi penerimaan PAD dan APBD. Jenis retribusi daerah yang perlu ditingkatkan penerimaannya adalah retribusi parkir di tepi umum.
5
Tabel. 1 Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Bintan NO
TAHUN
TARGET
REALISASI
1
2011
Rp. 72.000.000
Rp. 75.000.000
2
2012
Rp. 77.950.000
Rp. 67.430.000
3
2013
Rp. 84.000.000
Rp.79.000.000
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2013 Artinya apabila retribusi parkir tepi jalan umum dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka peneriman retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum. Namun pencapaian penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang diperoleh akan berkurang apabila petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum tidak bekerja maksimal. Oleh sebab itu kemampuan petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum sangat di butuhkan untuk bisa melakukan penerimaan secara maksimal, serta meminimalisir penyelewengan dalam penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Misalnya ada petugas pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang nakal, dengan tidak menyetorkan hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut pada jalan-jalan tertentu. Dengan mengamati gejala-gejala dimaksud maka hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memang suatu masalah yang sangat perlu mendapat perhatian semua pihak. Disatu sisi implementasi kebijakan didasarkan pada perumusan-perumusan masalah yang terjadi namum di sisi lain masih
6
adanya ketidak sesuaian dalam mengiimplementasikan kebijakan guna mencapai tujuan yang di harapkan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat digambarkan adanya kinerja atau tindakan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan terhadap pengelolaan parker yang tidak maksimal, oleh karena itu peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan ditengah masyarakat sehingga mendorong penulis
memilih
judul
penelitian:
“IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KOTA KIJANG KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014” B. Landasan Teoritis Agustino
(2012:138),
menjelaskan
tentang
implementasi
bahwa
implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Selain hal tersebut, menurut Eugene Bardach (Agustino 2012:138) melukiskan kerumitan dalam proses implementasi, yaitu : “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”
7
Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:43) merumuskan tentang implementasi yang menyatakan bahwa : “Proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.“ Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:43), menjelaskan makna implementasi yaitu : “Memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu peristiwa.” Jadi berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan setelah adanya suatu keputusan, dimana suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, dengan melakukan serangkaian aktivitas. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusankeputusan eksekutif yang penting atau keputusanbadan peradilan. Lazimnya keputusan
tersebut
mengidentifikasikan
masalah
yang
ingin
diatasi,
8
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustio, 2012: 35) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan -tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Nawawi (2007:138) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: a. Teori George C. Edward III. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implmentor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target groups), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oeh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan
9
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.
Oleh
mempertimbangkan/
karena
itu,
untuk
memperhatikan
mengantispasinya,
aspek
penempatan
dapat pegawai
(pelaksana) dan insentif. 4) Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pegawasan dan menimbulkan red-tape yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fregmentasi. C. Hasil Penelitian 1. Komunikasi Penyampaian informasi sudah dilakukan kepada masyarakat dan pihak terkait. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya karena sosialisasi hanya sebatas memberikan spanduk atau panflet tanpa penjelasan lebih lanjut. Padahal Retribusi tersebut adalah bentuk pelayanan parkir di tepi jalan umum
10
yang ditentukan oleh pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. 2. Sumber Daya Dari dimensi sumber daya belum berjalan dengan baik karena petugas juru parkir resmi yang ada selama ini tidak sesuai dengan lingkup wilayah yang ditetapkan sehingga target dari pemungutan retribusi parkir tidak dapat terealisasi dengan baik. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program retribusi parkir. Di wilayah Kijang sangat butuh perhatian berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasana nya. Karena tidak hanya petugas yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan retribusi parkir yang baik. Tindakan nyata di Kijang dengan membuat dan melengkapi sarana prasana penunjang juga menjadi hal penting. Dari hasil observasi juga ditemukan hal yang sama bahwa memang di Kijang sangat memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasana.Parkir merupakan salah satu potensi utama pendapatan daerah yang potensial sehingga perlu dikelola dengan baik.
11
3. Disposisi Dimensi ketiga adalah disposisi, dimana diukur dari insentif yang diberikan dari pemerintah kepada juru parkir agar pekerjaan mereka dilapangan lebih baik dan bertanggungjawab. Namun sangat disayangkan fenomena yang terjadi adalah gaji di terima adalah ketentuan umum dari pemerintah, sesuai dengan kemampuan dan tingkat golongan ruang lingkup yang harus mereka terima, tapi kalau insentif petugas juru parkir tidak ada. 4. Struktur birokrasi struktur birokrasi terlihat bahwa sebenarnya sudah ada SOP, namun belum semua mengetahuinya secara baik Standar pelaksanaan kerja atau SOP juga memberikan penjelasan mengenai proses ini juga menyangkut kepada penentuan para juru pungut parkir dan juru pungut kepada petugas parkir yang berada ditepi jalan umum. Selain itu juga kepatuhan dapat ditinjau dari pembayar retribusi parkir di tepi jalan umum, dimana kepatuhan ini dilihat dari keinginan masyarakat untuk membayar retribusi parkir ditepi jalan umum dan juga kepatuhan petugas parkir dalam meminta retribusi parkir yang dibebankan kepada masyarakat. Proses ini tentunya dilakukan melalui pengawasan terhadap petugas pemungut parkir ditepi jalan umum yang sudah ditunjuk dalam upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
12
D. Penutup 1. Kesimpulan Dari hasil penelitian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari beberapa faktor dalam implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik, seperti komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi. 2. Saran Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan selaku implementor dalam kebijakan ini, kemudian juru parkir yang ada di lapangan serta masyarakat adalah : 1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir tentang isi dan tujuan dibuatnya aturan tersebut sehingga semua pihak berkepentingan memahami mengenai permasalahan tersebut. 2. Sebaiknya juru parkir di wilayah Kota Kijang kembali di data dan ditambah sesuai dengan kebutuhannya sehingga antara target dan realisasi dapat dicapai. 3. Sebaiknya ada perbaikan sarana dan prasarana untuk lahan parkir, kemudian petugas parkir diberikan karcis agar pihak dari Dinas Perhubungan dapat mengkontrol pemasukan retribusi parkir setiap harinya.
13
4. Sebaiknya ada insentif yang sesuai untuk diberikan kepada petugas juru parkir agar para juru parkir dapat bekerja dengan tanggungjawab. 5. Sebaiknya SOP harus dibuat dalam perda pemungutan retribusi parkir agar ada kejelasan dalam pelaksanaan kerja. 6. Sebaiknya juru parkir yang ada juga diberikan pembekalan agar memahami tentang pentingnya retribusi parkir untuk Kota Kijang. 7. Masyarakat juga harus memahami tentang tanggungjawabnya dalam memberikan retribusi parkir saat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
14
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Sumber Abidin, Said Zaenal. 2004. Kebijakan Publik. Edisi Revisi Cetakan kedua. Jakarta: Pancur Siwah Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta. Aminullah, Erman. 2004. Berpikir Sistemik Untuk Pembuatan Kebijakan Publik,. Bisnis dan Ekonom. Jakarta: Penerbit PPM Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta. Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro. Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Raja Grafindo. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1995. Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas. Departemen Perhubungan, Jakarta Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Dwiyanto, Indiahono.2009. Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media. Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja. Jakarta: Persada. Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika. Jakarta.
15
Hill, Michael.(ed). 1994. The Policy Process: A Reader. New York: Haverster Wheatsheaf Iskandar, Wirjokusumo dan Soemardji Ansori.2009. Metode Penelitian Kualitatif “Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora (Suatu Pengantar)”, Surabaya : UNESA University Press. Islamy, M. Irfan, 2004. Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Karunika. Marpaung, Happy. 2002. Pengantar Pariwisata, Bandung : Alfabeta. Mazmanian, David A,and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy.USA: Scott, Foreman Company Moleong, Lexy J., 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Nawawi, Barda Arif. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana. Ndraha, Taliziduhu.2003. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2. Jakarta: Rineka Cipta Nugroho, Riant. D, 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : Alfabeta. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
16
Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Sugiantoro, Ronny. 2000. Pariwisata : Antara Obsesi dan Realita Yogyakarta : Mitra Gama Widya. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”. Bandung : Alfabeta. Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan. Yogyakarta : UNY Press. Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik “Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”, Bandung : Alfabeta. Surbakti, A. Ramlan. 1984. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia..
Umar, Husain. 2007. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Bisnis. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Wahab, Solichin Abdul, 2008. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Ketujuh, Jakarta: Bumi Aksara.
Wardoyo, 1980, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Warpani S. 1988. Rekayasa Lalu Lintas. Jakarta: Bhatara Karya Aksara
Warpani, S. 1990. Merencanakan sistem pengangkutan. Bandung: Penerbit ITB
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Jakarta : Media Pressindo.
17
B. Sumber Lainnya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah
18
