PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (STUDI PADA PELABUHAN SRI BINTAN PURA PT.PELINDO (PERSERO) DI KOTA TANJUNGPINANG)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh: RIO SUSANTO AGUS HENDRAYADY WAHJOE PANGESTOETI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini :
Nama
: RIO SUSANTO
NIM
: 110563201102
Jurusan / Prodi
: Ilmu Administrasi Negara
Alamat
: Perumahan Lembah Asri Blok B2 No.15 Km. IX Tanjungpinang.
Nomor Telp
: 085263953932
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.Pelindo (persero) di Kota Tanjungpinang.
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah selesai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, Agustus 2016 Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
AGUS HENDRAYADY, M.Si NIDN. 1005087301
WAHJOE PANGESTOETI, M.Si NIDN. 0713097001
1
PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (STUDI PADA PELABUHAN SRI BINTAN PURA PT.PELINDO (PERSERO) DI KOTA TANJUNGPINANG)
RIO SUSANTO AGUS HENDRAYADY WAHJOE PANGESTOETI
Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
ABSTRAK Pentingnya SDM yang sehat dan dinamis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama pada peningkatan kualitas pelayanan parkir bagi para pengguna jasa parkir menjadikan pihak pengelola jasa parkir harus lebih meningkatkan perhatian kepada pengguna jasa parkir. Disamping itu juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang sistem perparkiran yang digunakan. Sarana dan Prasarana sangat mempengaruhi kelancaran proses perparkiran demi terjaganya ketertiban dan kenyamanan yang diharapkan oleh pengendara di wilayah Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pemungutan Retribusi parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Parasuraman, Zeithaml, dan Bery (Tjiptono, 2000: 72). Dasar-dasar kualitas pelayanan jasa sekaligus sebagai ukuran di dalam melihat kualitas jasa yang dipersepsikan konsumen yaitu yang menjelaskan wujud atau bukti langsung (tangibility), kehandalan (reliability), koresponsif atau daya tanggap (responsiveness), keyakinan atau jaminan (assurance), dan empati (empathy). Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik Sampling accidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.
Kesimpulan dari Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir (Studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT. PELINDO (Persero) di Kota Tanjungpinang ) jika dilihat dari Aspek Kehandalan, Keyakinan atau Jaminan, dan Empati sudah berjalan lancar. Tetapi jika dilihat dari Aspek Wujud atau Bukti langsung dan Aspek Daya tanggap belum berjalan lancar. Diharapkan kepada pihak pimpinan PT. Secure Park dan PT. Pelindo (Persero) Tanjungpinang untuk bisa mengatasi aspek wujud dan daya tanggap para petugas pelayanan lapangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan retribusi parkir yang diberikan terhadap pengendara. Kata Kunci : Pelayanan, Pemungutan, Retribusi Parkir.
2
ABSTRACT The importance of a healthy and dynamic human resources in the achievement of national development goals, particularly on improving the quality of parking services for users of parking makes the manager of parking services should further improve the user's attention to parking services. Besides, it also needs to pay attention to facilities and infrastructure in order to support the parking system that is used. Infrastructures greatly affect the smooth process of parking the sake of keeping order and comfort expected by motorists in the area of the Port of Sri Bintan
Pura
Tanjungpinang.
The purpose of this study was to investigate the implementation of parking levies collection services in the Port of Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Books used in this study is "Parasuraman, Zeithaml, and Bery (Tjiptono, 2000: 72). The basics of service quality as well as size in view of service quality perceived by consumers, namely that explain the matter or direct evidence (tangibility), reliability (reliability), koresponsif or responsiveness (responsiveness), assurance or guarantee (assurance), and empathy (empathy). This type of research is descriptive qualitative. Researcher using accidental sampling technique, the sampling technique based on chance.
Keywords: Care, Collection, parking levies. kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah
Pembangunan
nasional
integral
daerah
dari
dilaksanakan
sebagai
meningkatakan daya guna dan hasil
pembangunan
guna penyelenggaraan pemerintah dan
berdasarkan
pelayanan masyarakat. Sebagai daerah
prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah kesejahteraan
untuk
subsistem
pemerintah daerah dimaksudkan untuk
A. PENDAHULUAN
bagian
sebagai
daerah
kewenangan
dan
menyelenggarakan
meningkatkan
masyarakat
otonom,
mempunyai tanggung
jawab
kepentingan
mayarakat berdasarkan prinsip - prinsip
menuju
keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan
masyarakat madani yang bebas korupsi,
3
pertanggung
jawaban
kepada
melaksanakan pelayanan publik (publik
masyarakat.
service function), dan melaksanakan
Di dalam era otonomi daerah
pembanguanan (development function).
seperti saat ini, dihendaki agar suatu
Dari sumber-sumber Pendapatan Asli
daerah untuk berkreasi dalam mencari
Daerah sesuai dengan Undang - undang
sumber
dapat
No. 32 Tahun 2004 dan Undang -
membiayai pengeluaran pemerintah dan
undang No. 33 Tahun 2004, salah satu
pembangunan. Setiap daerah memiliki
pendapatan yang paling besar adalah
hak dan kewajiban umtuk mengatur dan
retribusi parkir. Selain merupakan salah
mengurus rumah tangganya sendiri
satu pendapatan paling besar, dari
dalam
dan
retribusi parkir memberikan pengaruh
meningkatkan
dalam meningkatnya pendapatan asli
penenerimaan
bentuk
yang
desentralisasi
dekonsentrasi
untuk
efisiensi
dan
penyelenggaraan
efektifitas pemerintah
daerah
dan
dan
Dalam
pembangunan
Undang-Undang
daerah. Negara
pelayanan kepada masyarakat. Untuk
Republik Indonesia tahun 1945 yang
menyelenggarakan
menempatkan perpajakan sebagai salah
pemerintahan
tersebut, daerah berhak mengenakan
satu
pungutan terhadap masyarakat.
tegaskan bahwa penempatan beban
Salah satu faktor determinan kunci
perwujudan
terhadap
masyarakat
kenegaraan,
seperti
di
pajak,
dalam pelaksanaan otonomi daerah
retribusi, dan pungutan lainnya yang
adalah
bersifat memaksa diatur dengan undang
tersedianya
penerimaan
sumber-sumber
keuangan
memadai
daerah
untuk
penyelenggaraan
keuangan
daerah
menentukan
akan
- undang.
membiayai
Berdasarkan amanat Undang -
daerah.
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
pemerintah
Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan
kapasitas
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
otonomi
Kemampuan
yang
pemerintah daerah dalam menjalankan
merupakan
fungsi
pendapatan daerah yang penting guna
-
fungsi
pemerintah
yaitu
4
salah
satu
sumber
membiayai pelaksanaan pemerintahan
peralatan dan sebagainya. Oleh karena
daerah dan dalam rangka meningkatkan
itu,
yang
seharusnya
dilakukan
pelayanan kepada masyarakat serta
Pemerintah
Daerah
adalah
kemandirian daerah, perlu dilakukan
mengembangkan
perluasan obyek pajak daerah dan
mampu melaksanakan perannya dan
retribusi daerah dan pemberian diskresi
mengingat secara efektif, efisien dan
dalam penetapan tarif. Dijelaskan pada
akuntabel.
Bagian Retribusi
Kedua Jasa
pasal Umum
109
tentang
Untuk
kelembagaan
agar
menyelenggarakan
disebutkan,
pemerintahan, pelayanan masyarakat,
bahwa obyek retribusi jasa umum
dan pembangunan, pemerintah suatu
adalah pelayanan yang disediakan atau
negara pada hakekatnya mengemban
diberikan Pemerintah Daerah, untuk
dua fungsi utama yakni Fungsi alokasi
tujuan kepentingan dan kemanfaatan
yang
umum serta dapat dinikmati oleh orang
ekonomi dalam bentuk barang dan jasa
pribadi atau badan. Selanjutnya pada
pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi
pasal 110 disebutkan terdapat 14 jenis
yang meliputi pertahanan - keamanan,
retribusi jasa umum dan salah satu
ekonomi dan moneter. Namun, dalam
diantaranya adalah retribusi parkir di
pelaksanaannya
tepi jalan umum.
kondisi dan situasi yang berbeda-beda
meliputi
Sumber
perlu
-
sumber
diperhatikan
Mengingat luasnya kewenangan
dari masing-masing wilayah. Dengan
daerah dalam pemerintahan, maka pada
demikian, pembagian kedua fungsi ini
masa yang akan datang daerah dituntut
sangat penting sebagai landasan dalam
untuk memiliki kemampuan yang lebih
penentuan dasar - dasar keseimbangan
besar dari kemampuan yang dimiliki
antara keuangan Pemerintah Pusat dan
saat ini. Kemampuan tersebut mencakup
Daerah.
kemampuan di berbagai bidang yaitu
Sumber - sumber Pendapatan Asli
bidang pemerintahan termasuk bidang
Daerah sesuai dengan Undang - undang
kelembagaan,
No. 32 Tahun 2004 dan Undang -
personil,
keuangan,
5
undang No. 33 Tahun 2004, salah satu
tertentu. Selanjutnya pada pasal 110
pendapatan yang paling besar adalah
disebutkan terdapat 14 jenis retribusi
retribusi parkir. Selain merupakan salah
jasa umum dan salah satu diantaranya
satu pendapatan yang paling besar, dari
adalah retribusi parkir di Pelabuhan Sri
retribusi parkir memberikan pengaruh
Bintan Pura PT. Pelindo (Persero) .
dalam meningkatnya pendapatan asli
Fasilitas perparkiran menyangkut
daerah dan pembangunan daerah.
pemakaian prasarana yang dibangun
Berdasarkan amanat Undang -
oleh pihak Badan Usaha Milik Negara
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
(BUMN) ini adalah untuk kepentingan
Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan
umum
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah
kelancaran lalu lintas dan ketertiban di
merupakan
area
salah
satu
sumber
serta
berhubungan
Pelabuhan
Sri
dengan
Bintan
Pura,
pendapatan daerah yang penting guna
perparkiran di area pelabuhan tersebut
membiayai pelaksanaan pemerintahan
dapat dikategorikan sebagai objek yang
daerah dan dalam rangka meningkatkan
dapat dikenakan retribusi perparkiran
pelayanan kepada masyarakat serta
yang pungutannya termasuk kedalam
kemandirian daerah. Untuk itu perlu
retribusi daerah.
dilakukan perluasan obyek pajak daerah
Lahan parkir sangat diperlukan
dan retribusi daerah dan pemberian
ditengah - tengah pembangunan yang
diskresi
tarif.
pesat tersebut, dengan adanya lahan
Dijelaskan pada bagian kedua pasal 109
parkir yang luas dan kerapian dalam
tentang
Umum,
perparkiran
juga
akan
disebutkan bahwa obyek retribusi jasa
pemasukan
untuk
PT.
umum
yang
(Persero),
serta
pengawasan
disediakan atau diberikan Pemerintah
terstruktur
juga
akan
Daerah untuk tujuan kepentingan dan
lancarnya
kemanfaatan
mengurangi
dalam
penetapan
Retribusi
adalah
Jasa
pelayanan
umum
serta
dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan
pemasukan
Pelindo
I
yang
mendukung daerah
kemacetan
Pelabuhan Sri Bintan Pura.
6
menambah
di
serta area
Area sekitar Pelabuhan Sri Bintan
Menurut PT. Pelindo (Persero)
Pura Tanjungpinang adalah salah satu
Tanjungpinang
tempat yang di sediakan oleh PT.
selaku pengelola jasa parkir, Retribusi
Pelindo I (persero) untuk dijadikan
Pelayanan Parkir di Area Pelabuhan Sri
lahan
Securindo
Bintan Pura tarif normal untuk jenis
Packatama Indonesia. Melihat kondisi
kendaraan roda empat adalah sebesar
di sepanjang jalan Pelabuhan Sri Bintan
Rp. 2.000 untuk sekali parkir dan
Pura yang terkadang macet di saat pagi
setelah 1 jam parkir dikenakan tarif
dan siang hari, beberapa penyebabnya
menjadi Rp. 3.000, sedangkan untuk
adalah karena sempitnya lahan parkir
jenis kendaraan roda dua adalah sebesar
dan tidak teraturnya kendaraan yang
Rp. 1000 untuk sekali parkir dan setelah
digunakan
Di
1 jam parkir dikenakan tarif menjadi
Pelabuhan Sri Bintan Pura sendiri
Rp. 1500. Tetapi dalam pelaksanaannya
terdapat
PT.
tidak demikian, kendaraan roda empat
Securindo yang bertugas memberikan
pernah dikenakan tarif sebesar Rp.
jasa pelayanan parkir. Di beberapa area
4.000 setelah 1 jam parkir sedangkan
parkir pelabuhan juga tampak beberapa
kendaraan roda dua dikenakan tarif
petugas dari PT. Securindo yang tampak
sebesar Rp. 2.000. Hal inilah yang
mengawasi mereka.
kemudian menjadi keluhan dari para
parkir
oleh
oleh
PT.
pengendara.
beberapa
juru parkir
dan
PT.
Securindo
Sarana yang kurang mendukung
pengendara terutama bagi pengendara
dan minimnya pengawasan dari petugas
sepeda motor yang masuk ke Pelabuhan
parkir
parkir
hanya mengantar orang saja tetapi tidak
menyebabkan banyak sekali keluhan
memarkirkan kendaraannya. Namun hal
dan kritikan dari pengendara. Berbagai
tersebut
masukan dari pengendara yang parkir di
normal setelah keluarnya peraturan baru
Pelabuhan Sri Bintan Pura seharusnya
dari PT. Pelindo (Persero) terhadap PT.
dapat
Securindo selaku pihak pengelola jasa
untuk
diolah
menertibkan
demi
kenyamanan
masyarakat.
parkir.
7
akhirnya
kembali
menjadi
Tentu
ada
baiknya
jika
a.
Untuk
mengetahui
pelaksanaan
pengambilan kebijakan PT. Pelindo I
pelayanan
(Persero) terhadap PT. Securindo ini
parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura
dapat
Tanjungpinang.
meringankan
beban
parkir
pengendara kendaraan bermotor. Karena
b.
pemungutan
Untuk
retribusi
mengetahui
faktor
sebelumnya banyak keluhan dari para
penghambat pemungutan retribusi
pengendara yang keluar masuk serta
parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura
parkir di area pelabuhan Sri Bintan Pura
Tanjungpinang.
tersebut.
Sedangkan Kegunaan dari Penelitian ini
Berdasarkan fenomena tersebut,
adalah :
maka Peneliti tertarik untuk mengambil judul
penelitian
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
yaitu
1.
:
Pelindo (Persero) tentang Pelaksanaan
PELAYANAN
Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir di
RETRIBUSI
2.
Bintan Pura PT. Pelindo (Persero) DI KOTA TANJUNGPINANG ) . uraian
yang
Pelabuhan
Sri
Bintan
Pura
Tanjungpinang.
PARKIR ( Studi pada Pelabuhan Sri
Dari
Memberikan masukan kepada pihak PT.
Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat
telah
pemungutan
retribusi
parkir di pelabuhan Sri Bintan Pura.
dikemukakan diatas, maka rumusan
3.
Hasil penelitian ini juga diharapkan
masalah yang akan dijawab dalam
dapat berguna bagi peneliti - peneliti
penelitian ini adalah :
selanjutnya yang meneliti masalah yang
Bagaimana
Pelaksanaan
Pelayanan
sama.
Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.
A. Konsep Teoritis
Pelindo
1. Kebijakan Publik
(Persero)
Di
Kota
Tanjungpinang ) ?
Menurut Harold D Laswell dan
Adapun Tujuan dari Penelitian ini
Abraham
adalah :
kebijakan sebagai “ a project program
8
Kaplan
memberi
arti
of goals, values and practise” (suatu
Aturan atau peraturan tersebut
program pencapaian tujuan, nilai - nilai
secara sederhana kita pahami sebagai
dan praktek - praktek yang terarah).
kebijakan publik, jadi kebijakan publik
Sedangkan publik adalah mengenai
dapat
orang atau masyarakat.
hukum.
Kebijakan
publik
kita
artikan
Akan
sebagai
suatu
tetapi tidak hanya
adalah
sekedar hukum namun kita harus
kebijakan yang di bangun oleh badan
memahaminya secara utuh dan benar.
dan
pemerintahan.
Ketika suatu isu yang menyangkut
Implikasinya adalah kebijakan tersebut
kepentingan bersama dipandang perlu
mempunyai
pejabat
tertentu
berisi
untuk diatur, maka formulasi isu
benar
benar
tersebut menjadi kebijakan publik yang
dilakukan pemerintah, bersifat positif
harus dilakukan dan disusun serta
dan berdasarkan peraturan perundang-
disepakati oleh para pejabat yang
undangan.
berwenang. Ketika kebijakan publik
tindakan
tujuan
pemerintah,
Dari berbagai kepustakaan dapat
ditetapkan menjadi suatu kebijakan
diungkapkan bahwa kebijakan publik
publik apakah menjadi Undang -
dalam
Internasional
Undang, apakah menjadi Peraturan
disebut sebagai public policy, yaitu
Pemerintah atau Peraturan Presiden
suatu aturan yang mengatur kehidupan
termasuk
bersama yang harus ditaati dan berlaku
kebijakan publik tersebut
mengikat seluruh warganya. Setiap
menjadi hukum yang harus ditaati.
kepustakaan
pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan
bobot
pelanggarannya
Peraturan
Daerah
maka berubah
2. Evaluasi Kebijakan Publik
dan
Putra
(2003:100-101)
sanksi dijatuhkan didepan masyarakat
mengemukakan tiga macam Evaluasi
oleh lembaga yang mempunyai tugas
Kebijakan publik, yaitu: (1) Evaluasi
menjatuhkan sanksi ( Nugroho Riant,
administratif,
2004 ; 1 – 7) .
dilakukan
yaitu Evaluasi di
dalam
yang
lingkup
pemerintahan atau di dalam instansi-
9
instansi. Sorotan
dari
evaluasi
ini
kegiatan evaluasi, yaitu : Pertama,
adalah hal-hal yang berkaitan dengan
terfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi
prosedur kebijakan publik dan aspek
difokuskan
pada
finansial (2) Evaluasi yudisial, yaitu
kebijakan,
atau
Evaluasi yang berkaitan dengan objek-
keterpenuhan kepentingan atau manfaat
objek
dari
hukum.Apakah
terdapat
nilai
keberadaan
dari
suatu
penilaian
atas
suatu
program.
pelanggaran hukum atau tidak dari
Kegiatan evaluasi ini tidak sekedar
kebijakan
mengumpulkan
publik
yang
sedang
dievaluasi tersebut (3) Evaluasi Politik,
apakah
yaitu
dilaksanakan,
Evaluasi
yang
menyangkut
pertimbangan-pertimbangan
politik
informasi
seluruh
tindakan
tidak
juga
tentang telah sekedar
mengenai hasil dari suatu kebijakan.
dari suatu kebijakan.
Lebih jauh dari itu, evaluasi mencakup
Fungsi dari evaluasi kebijakan
aspek ketercapaian sasaran dan tujuan
publik menurut Putra (2003:93) ada
kebijakan.
tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi
Kedua, fakta
kebijakan (2) untuk menilai kepasan
bahwa
tujuan atau target dengan masalah yang
mencapai tujuan optimal bagi individu,
dihadapi
kelompok, maupun masyarakat secara
sumbangan
(3) untuk memberi pada
kebijakan
lain
nilai.Untuk
antara
informasi yang valid tentang kinerja
dan
dan
interdependensi
sebuah
keseluruhan,
menyatakan
kebijakan
kegiatan
telah
evaluasi
terutama segi metodologinya. Ketiga
membutuhkan fakta - fakta yang
fungsi
menunjukkan
memadai yang menjelaskan bahwa
kebijakan
hasil-hasil yang telah dicapai benar-
tersebut
pentingnya
evaluasi
dilakukan agar proses kebijakan secara
benar
keseluruhan dapat berlangsung secara
dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh
baik.
karenanya, kegiatan evaluasi harus Secara
(empat)
umum,
karakteristik
terdapat pokok
4
merupakan
akibat
dari
berdasar pada hasil-hasil pemantauan.
dari
10
Ketiga, berorientasi pada masa
dilaksanakan. Disamping itu Umar
kini dan masa lampau. Berbeda halnya
(2004:29) menjelaskan bahwa :
dengan rekomendasi kebijakan atau
“Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dicapai bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh ”.
peramalan yang berorientasi waktu masa
depan,
kebijakan
penilaian
lebih
atas hasil
diarahkan
pada
tuntutan-tuntutan masa kini dan masa lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi bersifat retroaktif.
Berdasarkan pendapat tersebut, Keempat, bernilai ganda. Nilaidapat dilihat bahwa evaluasi kebijakan nilai yang mendasari kegiatan evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana mempunya kualitas ganda, di satu sisi keefektifan
kebijakan
guna
di
ia dapat dipandang sebagai tujuan, dan pertanggungjawabkan
kepada
pihak
di sisi yang lain dapat dipandang yang terkait. Sejauh mana tujuan itu sebagai cara. Di samping itu evaluasi dicapai oleh instasi pemerintah serta dapat juga dipandang intrinsik, yakni dampak yang dirasakan oleh pelaksana keberadaannya
diperlukan
untuk kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk
tujuannya
sendiri
dan
sekaligus melihat kesenjangan antara harapan
ekstrinsik yakni pencapaian tujuannya dan kenyataan. Evaluasi mempunyai mempengaruhi
pencapaian
tujuantujuan pokok yakni bukanlah untuk
tujuan kegiatan lainnya. menyalahkan melainkan untuk melihat Sehubungan
dengan
evaluasi seberapa besar kesenjangan antara
kebijakan
guna
pencapaian
tujuan pencapaian dan harapan dari suatu
maka evaluasi kebijakan merupakan kebijakan. Kemudian tugas selanjutnya salah
satu
aspek
dalam
fungsi adalah bagaimana mengurangi atau
manajemen
suatu
organisasi, menutupi kesenjangan tersebut. Jadi,
mengingat dalam organisasi inilah evaluasi fungsi-fungsi dan pencapaian tujuan
11
kebijakan
publik
harus
dipahami sebagai sesuatu yang bersifat
evaluasi
positif.
Evaluasi
mengidentifikasi masalah, kondisi,
mencari
kekurangan
bertujuan dan
untuk
menutup
dan
kekurangan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua
program
meraih
hasil
kebijakan yang
ini
evaluator
dapat
aktor
yang
mendukung
keberhasilan
atau
kegagalan
kebijakan.
publik
•
Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat
diinginkan.
diketahui apakah tindakan yang
Seringkali terjadi kebijakan publik
dilakukan oleh para pelaku, baik
gagal meraih maksud atau tujuan yang
birokrasi maupun pelaku lainnya
telah ditetapkan sebelumnya. Dengan
sesuai dengan standar dan prosedur
demikian,
yang ditetapkan oleh kebijakan.
Winarno
(2002:165)
menegaskan lagi bahwa: “ evaluasi
•
Audit.
Melalui
evaluasi
dapat
kebijakan ditujukan untuk melihat
diketahui, apakah output benar-
sebab
suatu
benar sampai ketangan kelompok
mengetahui
sasaran kebijakan, atau justru ada
-
kebijakan
sebab atau
kegagalan untuk
apakah kebijakan publik yang telah dijalankan
meraih
dampak
kebocoran atau penyimpangan.
yang
•
diinginkan.”
diketahui apa akibat sosial ekonomi
Wibawa Nugroho
Akunting. Dengan evaluasi dapat
dkk
yang
(2004:186)
dikutip
dari kebijakan tersebut.
mengatakan
Evaluasi memberi informasi yang
evaluasi kebijakan publik memiliki
valid dan dapat dipercaya mengenai
empat fungsi, yaitu:
kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh
•
Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat
kebutuhan, nilai dan kesempatan telah
dipotret
dapat dicapai melalui tindakan publik.
realitas
pelaksanaan
program dan dapat dibuat suatu
Menurut
generalisasi tentang pola - pola
mengatakan bahwa “Evaluasi memberi
hubungan antar berbagai dimensi
sumbangan pada klarifikasi dan kritik
realitas
yang
diamatinya.
Dari
12
Nugroho
(2004:185)
terhadap nilai-nilai yang mendasari Berdasarkan penjelasan di atas, pemilihan tujuan dan target”. karakteristik evaluasi terdiri dari empat Berdasarkan
pendapat
Dunn, karakter. Yang pertama yaitu fokus
evaluasi
merupakan
suatu
proses nilai, karena evaluasi adalah penilaian
kebijakan yang paling penting karena dari suatu kebijakan dalam ketepatan dengan evaluasi kita dapat menilai pencapaian
tujuan
dan
sasaran
seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kebijakan.
Kedua
yaitu
kesempatan dengan melalui tindakan interdependensi fakta - nilai, karena publik, dimana tujuan-tujuan tertentu untuk menentukan nilai dari suatu dapat dicapai. Sehingga kepantasan kebijakan bukan hanya dilihat dari dari kebijakan dapat dipastikan dengan tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari alternatif kebijakan yang baru atau bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat merevisi
kebijakan.
Evaluasi memecahkan masalah tertentu. Ketiga
mempunyai
karakteristik
yang yaitu orientasi masa kini dan masa
membedakannya dari metode - metode lampau,
karena
tuntutan
evaluatif
analisis kebijakan lainnya yaitu: diarahkan pada hasil sekarang dan •
Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. • Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”. • Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutantuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. • Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003:608-609)
masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan
nilai
dari
kebijakan
tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena
nilai-nilai
mempunyai
arti
dari
evaluasi
ganda
baik
rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan
dalam
mempengaruhi
pencapaian tujuan - tujuan lain. 3. Bentuk – bentuk Kebijakan Publik
13
Nugroho ( 2004 : 54 – 57 )
abad pencerahan di Prancis abad 7.
membagi jenis - jenis kebijakan publik
Demokrasi adalah sebuah suasana
berdasarkan 3 kategori. Pembagian
dimana seorang penguasa dipilih buka
jenis
kategori
atas dasar kelahiran atau kekerasan,
pertama berdasarkan pada makna dari
namun atas dasar sebuah kontrak yang
kebijakan
Berdasarkan
dibuat bersama melalui mekanisme
maknanya, maka kebijakan publik
pemilihan umum baik langsung atau
adalah hal - hal yang diputuskan
tidak langsung dan siapa pun yang
pemerintah untuk dikerjakan dan hal-
berkuasa harus membuat kontrak sosial
hal yang diputuskan pemerintah untuk
dengan rakyatnya. Kebijakan publik
tidak
adalah kontrak sosial itu sendiri.
kebijakan
publik
dikerjakan
Kebijakan
publik
publik
.
atau
dibiarkan. makna
Kedua, kebijakan publik yang
kebijakan publik dengan demikian
dibuat dalam bentuk kerjasama antara
terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-
legislatif dengan eksekutif. Model ini
hal yang diputuskan pemerintah untuk
bukan menyiratkan ketidakmampuan
dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal
legislatif,
yang diputuskan pemerintah untuk
tingkat
tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kedua,
yang tidak memungkinkan legislatif
pembagian jenis kebijakan publik yang
bekerja sendiri. Di Indonesia produk
didasarkan pada lembaga pembuat
kebijakan publik yang dibuat oleh
kebijakan publik tersebut. Pembagian
kerjasama kedua lembaga ini adalah
menurut kategori ini menghasilkan tiga
undang - undang di tingkat nasional
jenis
dan
kebijakan
berdasar
public.
Pertama,
namun
mencerminkan
kompleksitas
permasalahan
peraturan
daerah
di
tingkat
kebijakan publik yang dibuat oleh
nasional untuk hal - hal tertentu yang
legislatif. Kebijakan publik ini disebut
bersifat sementara sampai Undang -
pula sebagai kebijakan publik tertinggi.
Undangnya
Hal ini mendasarkan teori
Politica
Indonesia yang mengesahkan Undang -
yang diajarkan oleh Montesquieu pada
Undang adalah Presiden. Undang -
14
dibuat.
Bahkan
di
Undang sendiri disahkan setelah ada
(4) dan seterusnya, misalanya Instruksi
persetujuan
Menteri.
dari
legislatif
dan
eksekutif. Dalam persetujuan setelah 30
hari
eksekutif
tidak
4. Fungsi Kebijakan Publik
segera
Widodo
berpendapat
mengesahkan, maka sesuai dengan
Pemerintah
sebagai
Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, Rancangan
implementasi
Undang - Undang tersebut dianggap
memiliki dua fungsi yang berbeda
sah dengan sendirinya. Di sini tampak
yakni
bahwa keluaran legislatif relatif lebih
administratif. Fungsi politik terkait
tinggi dari pada eksekutif.
dengan fungsi pemerintah sebagai
fungsi
pelaku
kebijakan
politik
utama publik
dan
fungsi
Ketiga, kebijakan publik yang
pembuat kebijakan sedangkan fungsi
dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam
administrasi terkait dengan fungsi
perkembangannya,
pemerintah
tidak
cukup
peran
hanya
eksekutif
melaksanakan
sebagai
pelaksana
kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah
kebijakan yang dibuat legislatif karena
sebagai
dengan
meningkatnya
pelaksana kebijakan publik memiliki
kompleksitas permasalahan kehidupan
kekuatan diskretif dalam pembuatan
bersama sehingga diperlukan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- kebijakan publik pelaksanaan yang
Oleh karena itu, aktor - aktor lain juga
berfungsi
sebagai
dari
harus memainkan peran pengawasan
kebijakan
publik
Di
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
semakin
turunan di
atasnya.
lembaga
pembuat
dan
Indonesia ragam kebijakan publik yang
Sebuah kebijakan publik akan
ditangani eksekutif bertingkat sebagi
disusun berdasarkan sebuah proses
berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2)
sebagai berikut: identifikasi, formulasi,
Keputusan Presiden (keppres), (3)
adopsi, implementasi dan evaluasi.
Keputusan Menteri (Kepmen) atau
Dalam proses identifikasi, pemerintah
Lembaga Pemerintah Nondepartemen,
merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan
15
dengan
pembuatan
kebijakan.
Berdasarkan
identifikasi
membayar retribusi yang menikmati
tersebut
dilakukanlah
formulasi
balas jasa dari Negara. Hal ini berarti
disusun
hak mendapat jasa dari pemerintah
-
alternatif
didasarkan pada pembayaran retribusi
partisan.
Setelah
yang telah ditetapkan oleh pemerintah
partisipan
daerah dan dipenuhi oleh orang yang
disusun, maka proses adopsi dilakukan
menginginkan jasa tersebut. Sesuai
dengan
dengan
kebijakan.
Kebijakan
berdasarkan
alternatif
tindakan
dan
alternatif
tindakan
dengan
memilih
dan
alternatif
memperhatikan
terbaik
peraturan
perundang
syarat
undangan
di
pelaksanaan, partisipan, proses dan
penarikan
retribusi
muatan kebijakan. Tahap selanjutnya
dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi,
adalah
retribusi yang dipungut di Indonesia
implementasi
kebijakan.
Implementasi kebijakan terkait dengan
Indonesia
saat
-
hanya
ini dapat
dewasa ini adalah retribusi daerah.
pihak - pihak yang terlibat, tindakan
Berdasarkan Undang-Undang No
yang dilakukan dan dampak terhadap
34 Tahun 2000 tentang pajak daerah
muatan kebijakan itu sendiri. Setelah
dan retribusi daerah, pasal 1 angka 26,
implementasi
retribusi daerah adalah:
kebijakan
dilakukan,
evaluasi kebijakan harus dilaksanakan.
“pungutan
daerah
sebagai
Pertanyaan yang timbul dalam evaluasi
pembayaran atas jasa atau pemberian
antara
lain
adalah:
bagaimana
izin tertentu yang khusus disediakan dan
dan
kesangkilan
atau diberikan oleh pemerintah daerah
kebijakan, siapa yang terlibat, apa
untuk kepentingan orang pribadi atau
konsekuensi implementasi dan apakah
badan” ( UU No. 34/2000 ) .
kemangkusan
ada tuntutan untuk mencabut atau
Dalam hal ini retribusi daerah tidak
mengubah kebijakan tersebut.
mencari keuntungan atas hasil tersebut. Karena yang terpenting dari hasil
5. Retribusi Daerah Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat
langsung,
yaitu
retribusi adalah untuk pemeliharaan atas
hanya
kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa
16
masyarakat, disamping agar sarana dan
komersial karena pada dasarnya dapat
prasarana unit - unit jasa pelayanan
disediakan oleh sektor swasta.
dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik
mungkin
perkembangan
sesuai masyarakat
•
dengan serta
retribusi
atas
Tertentu,
kegiatan
Daerah
yaitu tertentu
dalam
rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
6. Objek dan Golongan Retribusi Undang - Undang Nomor 34 2000
Perizinan
Pemerintah
peradaban zaman.
Tahun
Retribusi
Pasal
18
ayat
pembinaan, pengaturan, pengendalian,
1
dan
pengawasan
atas
ruang,
kegiatan
menentukan bahwa objek retribusi
pemamfaatan
penggunaan
adalah berbagai jasa tertentu yang
sumber daya alam, barang, sarana,
disediakan oleh pemerintah daerah.
prasarana, atau fasilitas tertentu guna
Tidak semua jasa yang diberikan oleh
melindungi kepentingan umum dan
pemerintah daerah dapat dipungut
menjaga kelestarian lingkungan.
retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial
ekonomi
dijadikan
Jenis - jenis retribusi tersebut adalah
objek
sebagai berikut:
retribusi.
•
•
Jasa retribusi tersebut dibagi menjadi
• Retribusi Pelayanan Kesehatan;
tiga golongan, yaitu:
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas
Jalan Umum.
jasa yang disediakan oleh Pemerintah
•
Jenis - jenis Retribusi Jasa Usaha:
Daerah untuk tujuan kepentingan dan
• Retribusi Tempat Khusus Parkir;
kemamfaatan
• Retribusi
umum
serta
dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. •
Jenis - jenis Retribusi Jasa Umum:
Pelayanan
Pelabuhan
Kapal;
Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas
Golongan atau jenis - jenis
jasa yang disediakan oleh Pemerintah
retribusi jasa umun dan retribusi jasa
Daerah
usaha, ditetapkan dengan peraturan
dengan
menganut
prinsip
17
pemerintah
berdasarkan
kriteria
pemerintah. Pengenaan retribusi berlaku
tertentu. Penetapan jenis - jenis retribusi
umum dan dapat dipaksakan. Misalnya
jasa umum dan jasa usaha dengan
retribusi terhadap pakir di pelabuhan Sri
peraturan pemerintah dimaksudkan agar
Bintan Pura apabila pengguna jasa parkir
tercipta ketertiban dalam penerapannya
tidak membayar retribusi parkir, maka akan
sehingga dapat memberikan kepastian
ada tindakan - tindakan tertentu yang
bagi
bertujuan
masyarakat
dan
disesuaikan
dengan kebutuhan nyata daerah yang
sebagai
pemaksaan
seperti
pengenaan denda, dan sebagainya.
bersangkutan. Adapun penetapan jenis -
Menurut Siahaan (2005;5), retribusi
jenis retribusi perizinan tertentu dengan
adalah pembayaran wajib dari penduduk
pemerintah dilakukan karena perizinan
kepada Negara karena adanya jasa tertentu
tersebut,
yang
walaupun
merupakan
diberikan
oleh
perorangan”.
bagi
kewenangan pemerintah daerah tetap
penduduknya
memerlukan koordinasi dengan instansi
tersebut dapat dikatan bersifat langsung,
- instansi teknis terkait.
yaitu
hanya
secara
Negara
membayar
retribusi
Jasa
yang
menikmati balas jasa dari Negara. Hal
7. Retribusi Retribusi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah
sebagai
didasarkan pada pembayaran retribusi yang
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau
tertentu yang khusus disediakan dan atau
suatu badan dan dipenuhi oleh orang yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mengingkan jasa tersebut.
kepentingan
pungutan
daerah
berarti hak mendapat jasa dari pemerintah
pribadiatau
badantertentu.
8. Retribusi Parkir
Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam
Menurut Undang-Undang Nomor
retribusi, hubungan antara prestasi yang
18 Tahun 1997 mendefinisikan retribusi
dilakukan
pembayaran)
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
dengan kontraprestasi itu bersifat langsung.
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
Pembayar retribusi justru menginginkan
khusus disediakan dan atau diberikan oleh
adanya jasa timbal balik langsung dari
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
(dalam
wujud
18
pribadi atau badan tertentu, pengertian yang
keuangannya
sama juga dimuat dalam Pasal 1 ayat (28)
retribusi
UU No. 34 Tahun 2000.
sepanjang memenuhi kriteria yang telah
Sedangkan menurut parkir
Pignataro adalah
menyimpan
selain
pengertian
parkir
ditetapkan
menjelaskan
bahwa
masyarakat.
memberhentikan
kendaraan
(mobil,
sesuai
Secara
ditetapkan,
dengan umum
aspirasi Retribusi
merupakan pembayaran wajib dari penduduk
sepeda
kepada negara karena adanya jasa tertentu
sementara
penduduknya
suatu
telah
jenis
dan
yang
pada
menetapkan
yang
dan
motor, sepeda, dan sebagainya) untuk waktu
dengan
ruang
diberikan
oleh
secara
negara
bagi
perorangan,
atau
tertentu.Ruang tersebut dapat berupa tepi
pungutan yang dilakukan daerah karena
jalan, garasi atau pelataran yang disediakan
adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang
untuk
tersebut.
nyata yang diberikan oleh pemerintah
Retribusi diharapkan menjadi salah satu
daerah. Soelarno dalam buku Administrasi
sumber
penyelenggaraan
Pendapatan Daerah mendefinisikan bahwa
pemerintahan dan pembangunan daerah,
Retribusi adalah :“Pungutan pemerintah
untuk
(pusat/daerah) kepada badan atau orang
menampung
kendaraan
pembiayaan
meningkatkan
dan
memeratakan
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan
berdasarkan norma - norma yang telah tersebut,
ditetapkan berhubungan dengan jasa yang
merupakan
diberikan, atas permohonan secara langsung
pemasukan yang berasal dari usaha - usaha
dan untuk kepentingan orang atau badan
Pemerintah
yang memerlukan”.
maka
retribusi
ketentuan
tidak
Daerah
lain
untuk menyediakan
sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau koorporasi
B. METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah bersifat
dengan kewajiban memberikan pengganti
deskriptif
berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah
kabupaten/kota
kualitatif.
Penelitian
ini
berupaya untuk memberikan gambaran
diberi
tentang
peluang dalam menggali sumber - sumber
19
suatu
fenomena
secara
terperinci,
yang
pada
akhirnya
belakang penelitian yaitu mengenai
memberikan pemahaman yang jelas
retribusi parkir yang sangat tinggi dan
mengenai fenomena yang akan diteliti,
berubah
yaitu memberikan gambaran tentang
keluhan para pengendara kendaraan
evaluasi
pemungutan
bermotor yang parkir dan keluar -
retribusi parkir di pelabuhan Sri Bintan
masuk area pelabuhan Sri Bintan Pura.
Pura Kota Tanjungpinang. Menurut
Dengan melihat gejala - gejala tersebut ,
Sugiono
peneliti
pelaksanaan
(2005:11)
deskriptif
adalah
“Penelitian
tertarik
sehingga menjadi
untuk
mengetahui
yang
bagaimana pelaksanaan retribusi parkir
dilakukan untuk mengetahui variabel
yang dilakukan oleh pimpinan PT.
mandiri, baik satu variabel atau lebih
Pelindo (Persero) terhadap tarif jasa
tanpa
atau
parkir yang diberikan kepada pihak
menghubungkan antara satu variabel
pengendara kendaraan bermotor yang
dengan variabel yang lain”. Desain yang
memasuki area pelabuhan Sri Bintan
digunakan dalam penelitian ini adalah
Pura.
membuat
penelitian
- ubah
perbandingan
deskriptif kualitatif. Menurut Faisal Menurut
Arikunto (2006:130)
dalam Bungin (2003:34), penelitian “Populasi adalah keseluruhan objek deskriptif kualitatif adalah upaya untuk penelitian. Berkenaan dengan itu, yang memahami suatu fenomena sosial sesuai menjadi populasi dalam penelitian ini dengan
dunia
pemahaman
para adalah pengendara kendaraan bermotor
pelakunya itu sendiri. yang menunggu kedatangan penumpang Penelitian ini dilakukan di Kota
didalam area pelabuhan Sri Bintan pura
Tanjungpinang tepatnya di Pelabuhan
Tanjungpinang yang berjumlah 500
Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.
orang.
Adapun alasan penulis memilih lokasi
Menurut Hasan (2002:58) “Sampel
penelitian ini adalah karena penulis
adalah
melihat adanya gejala-gejala seperti
diambil melalui cara-cara tertentu yang
yang
juga memiliki karakteristik tertentu,
telah
dipaparkan
pada
latar
20
bagian
dari
populasi
yang
jelas dan lengkap yang dianggap bisa
dari
mewakili populasi”. Sampel merupakan
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
bagian dari populasi atau populasi dari
Retribusi
parkir
unit
yang
Pelabuhan
Sri
secara
PELINDO
analisis
maupun
dianggap mewakili keseluruhan. penulis
area,
populasi
Dalam
penelitian
menggunakan
ini
informan,
berkaitan
dengan
(Studi
Bintan
(Persero)
pada
Pura di
PT. Kota
Tanjungpinang).
sampling
b.
Data Sekunder
accidental. Sampling accidental adalah
Yaitu data yang diperoleh dari
teknik penentuan sampel berdasarkan
pihak kedua dan sudah diolah
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara
menjadi laporan, dokumen.
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
Pada penulisan ini, penulis
digunakan
sebagai
dipandang
orang
sampel,
bila
menggunakan
teknik
observasi
yang kebetulan
langsung turun ke lapangan dengan
ditemui itu cocok sebagai sumber data
mewawancarai pengguna jasa parkir
(Sugiyono,
Menurut
yang bertempat di Pelabuhan Sri
menyatakan
Bintan Pura. Dengan menggunakan alat
bahwa dalam teknik ini pengambilan
pengumpulan data berdasarkan dasar
sampel tidak ditetapkan lebih dahulu.
kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota
Peneliti langsung mengumpulkan data
Tanjungpinang
dari unit sampling yang ditemui yang
Retribusi Parkir Nomor 2 Tahun 2004
berjumlah 150 orang.
oleh
Margono
2001: (2004:
60). 127)
Untuk memperoleh data yang
penulis
menggunakan
jenis
Walikota
berdasarkan
diperlukan maka dalam penelitian ini
tentang
Pelayanan
Tanjungpinang dan
dengan
implementasi,
retribusi dan tata daerah parkir Kota
data Tanjungpinang.
sebagai berikut : 1. Sumber dan Jenis Data
Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
merupakan teknik atau cara yang
Yaitu data yang masih mentah atau
dilakukan untuk mengumpulkan data.
belum diolah yang diterima langsung
Metode menunjuk suatu cara sehingga
21
dapat
diperlihatkan
penggunaannya
penulis memperoleh data checlist dari
angket,
wawancara,
hasil observasi, data Setoran Retribusi
pengamatan, tes, dokumentasi dan
Parkir dari PT. Securindo Park, dan
sebagainya.
beberapa
melalui
Sedangkan
Instrumen
data
dari
peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan
Pengumpul Data merupakan alat yang
daerah Kota Tanjungpinang.
digunakan untuk mengumpulkan data.
Teknik yang digunakan dalam
Karena berupa alat maka instrumen
Pengumpulan data adalah teknik yang
dapat berupa lembar ceklis, kuesioner
mengacu kepada metode penelitian
(angket terbuka / tertutup), pedoman
yang disesuaikan dengan kebutuhan
wawancara, dan lainnya.
peneliti,
Sumber data terbagi menjadi dua
yaitu data
primer
dan
adapun
penelitian
ini
menggunakan teknik pengumpulan data
data
sebagai berikut :
sekunder. Data primer adalah data yang
a. Observasi
diperoleh peneliti secara langsung (dari
Yaitu teknik pengumpulan data
tangan pertama) yang pada laporan ini
dengan mengamati objek penelitian
tim penulis melakukan observasi atau
secara langsung dan meninjau lokasi
wawancara
-
langsung
terhadap
lokasi
yang
menjadi
objek
pengguna jasa parkir yang ada di
penelitian, serta mencatat hal-hal
Pelabuhan Sri Bintan Pura tersebut,
yang ada hubungannya dengan bahan
sementara data sekunder adalah data
penelitian.
yang diperoleh peneliti dari sumber
langsung
yang sudah ada yang berupa catatan
mengamati masalah - masalah yang
atau dokumentasi perusahaan berupa,
terjadi di lokasi penelitian. Adapun
laporan
cara
perusahaan,
keuangan
yang
lapangan
digunakan
dengan
dalam
melakukan observasi adalah dengan
lain
mengambil catatan - catatan ketika
sebagainya. Pada laporan ini tim
mengamati berbagai fenomena yang
dari
majalah,
data
di
dilakukan
yang
diperoleh
laporan,
publikasi
Observasi
dan
22
terjadi di lokasi penelitian, dengan
Brett Mathews. Secure Parking kini
menggunakan panduan. Sedangkan
telah
alatnya adalah check list.
perusahaan penyedia jasa pelayanan
b. Wawancara
berkembang
dan
menjadi
pengelolaan perparkiran terbesar di
Wawancara atau interview adalah
Australia
suatu bentuk komunikasi verbal
Parking menjadi seperti saat ini
jadi semacam percakapan yang
karena
bertujuan memperoleh informasi.
menjaga dan memperkuat hubungan
Tujuan
kemitraan
wawancara
mengumpulkan bukan
untuk
untuk
informasi
Indonesia.
keinginan
Secure
untuk
melalui
setiap
selalu
aspek
pelayanan operasionalnya.
ataupun
Di Indonesia, Secure Parking
mempengaruhi pendapat informan.
telah melayani negeri ini sejak tahun
Wawancara adalah proses tanya
1992 dan telah memiliki lokasi parkir
jawab
dalam
dalam
merubah
dan
dan
penelitian
yang
operasional
sebanyak
400
berlangsung secara lisan dimana
lokasi yang tersebar di beberapa kota
dua orang atau lebih bertatap muka
besar
mendengarkan
secara
Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta,
informasi
informasi
-
langsung
di
Indonesia,
yakni
atau
Surabaya, Malang, Medan, Batam,
keterangan - keterangan. Alat yang
Pekanbaru, Palembang, Manado dan
digunakan
Jambi dengan total pengelolaan lebih
adalah
pedoman
wawancara.
dari
800.000
petak
parkir
dan
didukung lebih dari 12.000 putra putri Indonesia terpilih dan terlatih. C. SEJARAH
SINGKAT
PT.
Salah satu kunci sukses Secure
SECURINDO PARK
Parking hari ini adalah bahwa Secure
Secure Parking didirikan sejak
Parking menggabungkan teknologi-
tahun 1979 di Sydney Australia oleh
teknologi terbaru terhadap semua
2 (dua) bersaudara Garth Mathews &
aspek manajemen perparkiran untuk
23
menjadikan setiap pemilik properti
memupuk jaringan kerjasama yang
dan para pengguna dan fasilitas
kuat
pelayanan.
mengoperasikan
Dan
Secure
Parking
dan
dinamis
dengan
beraneka
ragam
merupakan satu-satunya perusahaan
sarana parkir seperti pusat - pusat
pengelola
perbelanjaan,
meraih
jasa
perparkiran
sertifikat
ISO
yang
9001:2000
perkantoran,
hotel,
komplek campuran, ruko,
rumah
(Systems and Services Certification)
sakit, mulai dari lokasi yang kecil
untuk
hingga lokasi besar serta didukung
Car
Park
Management
Systems.
oleh para staf training yang handal Secure Parking memupuk
dan
efisien
dengan
dan membina kerjasama yang kokoh
program-program
dan
dan luar negeri.
dinamik
dengan
setiap
mengadopsi
pelatihan
dalam
pengelola/pemilik properti yang telah menjadi bagian dari jaringan Secure Parking
untuk
dan
Menjadi perusahaan parkir termaju dan
dan
terkemuka dan mempunyai reputasi baik
meningkatkan kualitas pelayanan di
di Asia melalui sumber daya manusia
lokasi secara berkesinambungan, serta
yang mempunyai kompetensi tinggi.
konsisten
secara
aktif
a. Visi PT. Securindo Park
memelihara
secara agresif membentuk program -
b. Misi PT. Securindo Park
program pertambahan nilai pelayanan
Menjalankan bisnis parkir berdasarkan
bersinergi
tim
inovasi dan menyelenggarakan prinsip-
setiap
prinsip operasional yang terbaik, sumber
properti guna memenuhi harapan dan
daya manusia yang kompeten, memiliki
meningkatkan
hubungan keluar yang baik dengan
dengan
pemasaran/promosi
dari
kepuasan
para
pengguna jasa parkir.
semua pihak yang terkait. Konsep -
Sejak 15 tahun berkiprahnya Secure
Parking
di
konsep manajemen yang sesuai dengan
Indonesia,
acuan internasional.
Securindo Packatama Indonesia telah
c. Kebijakan Mutu
24
Kami bertekad untuk tetap menjadi
Struktur
Organisasi
perusahaan yang terkemuka dibidang
untuk
jasa
wewenang dan tanggung jawab secara
perparkiran
mengedepankan pelayanan
yang kualitas
melalui
senantiasa dan
nilai
kejujuran,
sikap
membedakan
diperlukan batas-batas
sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/
keterkaitan
antara
setiap
proaktif, keramahan dan pengembangan
bagian untuk mencapai tujuan yang telah
diri serta terus menerus mengupayakan
ditetapkan. Demi tercapainya tujuan
tindakan perbaikan di segala bidang.
umum suatu instansi diperlukan suatu
d. Tujuan PT. Securindo Park
wadah untuk mengatur seluruh aktivitas
Pada umumnya perusahaan memiliki tujuan
yang
Setiap
Pengaturan ini dihubungkan dengan
perusahaan memiliki sasaran yang akan
pencapaian instansi yang telah diterapkan
dicapai, baik yang bersifat jangka pendek
sebelumnya. Wadah tersebut disusun
maupun memperoleh
harus
jangka laba,
dicapai.
maupun kegiatan instansi tersebut.
panjang,
yaitu
dalam suatu struktur organisasi dalam
menguasai
pasar,
instansi. Melalui struktur organisasi yang
menaikkan nilai perusahaan, dan demi
baik,
menjaga
hidup
diterapkan,
perusahaan, begitu pula dengan PT.
efektivitas
Securindo Packatama Indonesia. Selain
melalui kerja sama dengan koordinasi
itu PT. Securindo Packatama Indonesia
yang baik, sehingga tujuan instansi dapat
bertujuan untuk menjadi perusahaan jasa
dicapai. Inilah hal menunjukkan bahwa
perparkiran termaju dan terkemuka dan
begitu pentingnya rentang manajemen
mempunyai reputasi baik di Asia melalui
dalam suatu organisasi.
kelangsungan
sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi
tinggi
menampung
para
dan pekerja
pengaturan
pelaksanaan
sehingga kerja
efisiensi
dapat
dapat dan
diwujudkan
Suatu instansi terdiri dari berbagai
mampu
unit kerja yang dapat dilaksanakan
guna
perseorangan, maupun kelompok kerja
mengurangi pengangguran di Indonesia.
yang
e. Struktur Organisasi dan Personalia
serangkaian
25
berfungsi kegiatan
melaksanakan tertentu
dan
mencakup tata hubungan secara vertikal
kebenarannya,
melalui saluran tunggal. Keunggulan dari
informan adalah sebagai berikut :
struktur organisasi, antara lain adanya
1.
dilakukan
dengan
baik,
karakteristik
Jenis Kelamin
pembagian tugas yang jelas, koordinasi dapat
adapun
Dari karakteristik informan
dan
berdasarkan jenis kelamin dapat kita
keahlian khusus yang diperlukan dalam
lihat melalui penjelasan tabel dibawah
melaksanakan tugas tertentu.
ini :
Struktur Organisasi PT. Securindo
Tabel III. 1
Park adalah sebagai berikut :
Karakteristik Informan
1.
Car Park Manager
2.
Administrasi Pelayanan Pos
3.
Staf Pelayanan Pos
N
Jenis
si
4.
Staf Pelayanan Lapangan
O
Kelamin
( Orang
Berdasarkan Jenis Kelamin Frekuen Persenta se (%) ) 1.
D. PEMBAHASAN
Laki-laki
menganalisa
membahas tentang
dan
Pelaksanaan
Jumlah
40
10
100%
Sumber Data : Hasil Wawancara, 2016
( Studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PELINDO
4 an
Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir
PT.
60
Perempu 2.
Sebelum
6
(Persero)
Kota
informan yang berjenis kelamin laki- laki
Tanjungpinang ), maka akan dimulai
yaitu sebanyak (60 %), dan perempuan
dengan
mengenai
sebanyak (40 %), hal ini menerangkan
karakteristik informan yang berguna
bahwa informan dengan jenis kelamin
untuk mendapatkan informasi yang
laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis
tepat serta akurat dalam menganalisa
kelamin perempuan dikarenakan 6 orang
data yang pada akhirnya dapat diketahui
tersebut ialah pengguna jasa parkir
membahas
di
Tabel III. 1 menunjukkan bahwa
terbanyak.
26
2.
Kelompok Umur
3. Populasi
Adapun karakteristik informan berdasarkan
tingkat
Adapun karakteristik informan
pendidikan
berdasarkan populasi Pengguna jasa
Pengguna jasa retribusi, dapat kita lihat
retribusi , dapat kita lihat melalui
melalui penjelasan tabel dibawah ini :
penjelasan tabel dibawah ini :
Tabel III.2
Tabel III. 3
Karakteristik Informan
Karakteristik Informan
Berdasarkan Kelompok Umur
N
Berdasarkan Jabatan
Frekue
Persenta
nsi
se
Sam pel
Persent
(
ase
Oran
(%)
N O
( Orang
(%)
Jabatan O
) 1.
21 – 30
4
40
2.
31 – 40
1
10
g) Pegawai 1.
3.
41 – 50
4
40
4.
51 – 60
1
10
10
100%
Jumlah
2.
Perawat
Data
:
Hasil
Penelitian
10
3
30
1
10
2
20
3
30
10
100%
Pegawai 4. Honorer
Tabel III.2 menunjukkan bahwa informan
1
wasta
Wawancara, 2016
mayoritas
10
Swasta/Wiras 3.
Sumber
1 BUMN
5.
berdasarkan
Mahasiswa/I Ibu
kelompok umur yang paling banyak
Rumah
6. adalah usia 21 – 30 dan 41 – 50, hal ini
Tangga / IRT
menerangkan bahwa responden dengan
Jumlah
usia 21 – 30 dan 41 - 50 lebih banyak
Sumber
dibandingkan dengan usia 31-40 dan 51-
Wawancara, 2016
60 dikarenakan orang tersebut ialah
Data
Tabel
pengguna jasa parkir terbanyak.
:
Hasil
III.2
Penelitian
menunjukkan
jumlah sampel informan terbanyak
27
berdasarkan jabatan adalah karyawan
1. Lokasi parkir yang kurang memadai
swasta dan ibu rumah tangga yaitu
Lokasi parkir yang sangat kecil di
sama sama berjumlah 3 orang (30%) .
Pelabuhan Sri Bintan Pura membuat
Dalam penelitian ini mengenai PELAKSANAAN
Pengendara
PELAYANAN
PEMUNGUTAN
kesulitan
dalam
memarkirkan kendaraannya. Dengan
RETRIBUSI
keterbatasan
area
tersebut,
pengendara
memilih
PARKIR (Studi pada Pelabuhan Sri
sering
Bintan Pura PT. PELINDO (Persero)
untuk memarkirkan kendaraannya di
di Kota Tanjungpinang ) dimana dalam
area parkir mamak den atau pun
Pelaksanaan
sekitaran jalan merdeka.
pemungutan
retribusi
terutama dalam retribusi perparkiran yang
dijalankan
serta
sekali
parkir
2. Rambu - rambu perparkiran yang
diberikan
kurang lengkap
mencakup beberapa indikator yang
Rambu - rambu perparkiran yang
dapat dioperasionalkan sesuai dengan
tersedia di Pelabuhan Sri Bintan Pura
teori dasar-dasar bukti oleh Bery yang
hingga kini masih kelihatan kurang
mencakup antara lain : Wujud atau
lengkap dan terdapat beberapa rambu -
Bukti
(Tangibility),
rambu yang sudah kurang jelas tetapi
Kehandalan (Realibity), Daya Tanggap
masih tetap dipasang dan tidak diganti
(Responsiveness),
dengan yang baru.
Langsung
Jaminan
Keyakinan
(Assurance),
atau Empati
3. Kesigapan yang kurang dari petugas
(Empathy). Adapun
pelayanan lapangan
Hambatan-Hambatan
yang
Kesigapan yang masih belum cukup
dijumpai dalam Pelaksanaan Pelayanan
dari
Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi
kadang - kadang membuat area parkir
pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.
di Pelabuhan Sri Bintan Pura tersebut
Pelindo
(persero)
Tanjungpinang
)
petugas
pelayanan
lapangan
di
Kota
jadi semakin semrawut dan kendaraan
adalah
sebagai
bermotor jadi kelihatan tidak tertata
berikut :
dengan rapi dan benar.
28
memiliki kehandalan yang cukup baik karena mereka telah dijelaskan tentang E. PENUTUP
peraturan – peraturan perparkiran dan
Berdasarkan Penelitian yang telah
bagaimana
dilakukan,
kendaraan serta menyusunnya dengan
maka
Penulis
mendapatkan Hasil yaitu sebagai
cara
memindahkan
rapi.
berikut :
3. Daya tanggap
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
Dilihat dari Daya Tanggap, Kesigapan
Retribusi Parkir jika dilihat dari Aspek
petugas parkir dalam mengeluarkan
Kehandalan, Keyakinan atau Jaminan,
kendaraan yang parkir di Pelabuhan Sri
dan Empati sudah berjalan lancar.
Bintan Pura masih kurang baik dan
Tetapi jika dilihat dari Aspek Wujud
kemampuan
atau Bukti langsung dan Aspek Daya
menangani keluhan pengendara juga
tanggap belum berjalan lancar. Berikut
masih terlihat kurang.
dijelaskan sesuai dengan Indikatornya :
4. Keyakinan atau jaminan
1. Wujud atau bukti langsung
petugas
Dilihat dari segi
parkir
dalam
Keyakinan atau
Dilihat dari segi wujud, lokasi parkir di
jaminan, lokasi parkir di Pelabuhan Sri
Pelabuhan Sri Bintan Pura masih
Bintan Pura termasuk aman, mungkin
kurang memadai karena lokasi parkir
dikarenakan kantor polsek KP3 yang
yang sempit dan rambu – rambu
berdekatan dengan area parkir.
perparkiran yang juga masih kurang
5. Empati
lengkap. Disamping itu, penampilan
Dilihat dari segi Empati, petugas parkir
petugas parkir kadang – kadang juga
terlihat cukup baik dalam memberikan
tidak rapi dan atribut yang digunakan
perhatian kepada pengendara karena
juga kurang lengkap.
selalu mengecek kendaraan yang parkir
2. Kehandalan
dan setiap malam petugas parkir juga
Dilihat dari segi kehandalan, petugas
selalu
parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura
menginap.
29
mengecek
kendaraan
yang
Adapun Hambatan - Hambatan yang
aspek wujud dan daya tanggap para
dijumpai dalam memberikan pelayanan
petugas pelayanan lapangan dalam
kepada para informan adalah lokasi
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
parkir yang kurang memadai sehingga
retribusi
membuat
terhadap pengendara.
informan harus mencari
parkir
yang
diberikan
tempat parkir yang benar – benar tepat,
Dalam mengatasi kendala dan
kendala kedua adalah rambu-rambu
hambatan yang terjadi perlu adanya
perparkiran
lengkap
perhatian dan kerjasama dari pimpinan
sehingga pengendara banyak yang
PT. Securindo Park dan PT. Pelindo
tidak
seharusnya
(Persero) Tanjungpinang agar lokasi
memarkirkan
parkir yang kurang memadai, rambu -
yang
tahu
kurang
dimana
pengendara kendaraannya
dan
kendala
yang
rambu
perparkiran
lengkap
yang kurang dari petugas pelayanan
Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan
lapangan membuat pengendara sering
Retribusi Parkir (Studi pada Pelabuhan
kesulitan dalam memarkirkan dan
Sri
mengeluarkan kendaraannya sehingga
(Persero) di Kota Tanjungpinang )
kemudian
dapat berjalan lebih maksimal dan
keluhan
para
informan.
Bintan
diatasi
kurang
terakhir ditemukan adalah kesigapan
menjadi
bisa
yang
Pura
sehingga
PT.
PELINDO
pengendara kendaraan bermotor yang
Pelaksanaan
Pelayanan
parkir di wilayah Pelabuhan Sri Bintan
Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi
Pura Tanjungpinang bisa merasakan
pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.
kenyamanan
PELINDO
sebagaimana yang diharapkan.
(Persero)
Tanjungpinang
)
cukup
di
Kota
dan
ketenangan
berjalan DAFTAR PUSTAKA
dengan Optimal. Sebagai masukan Agustino,
Leo.
2006.
Dasar-Dasar
diharapkan kepada pihak pimpinan PT. Kebijakan Publik. Bandung: Secure Park dan PT. Pelindo (Persero) Alpabeta. Tanjungpinang untuk bisa mengatasi
30
Anggota IKAPI. 2009. Pajak Daerah dan
Implementasi
Retribusi Daerah, Bandung:
Jakarta: Gramedia.
FOKUSMEDIA. Arikunto,
Suharsimi.
2006.
Nurmantu, Prosedur
Prasetyo,
Praktik. Jakarta Rineka Cipta.
2004.
Metodologi
:
J.
2005.
Aplikasi,
Penelitian
Jakarta:
Kebijakan, Jakarta: PT Bumi Aksara. Tjiptono,
(2004).
Metode
Solichin Abdul Wahab, M.A. 2012 Analisis
Cipta. L.
Pengantar
RajaGraf
Pendidikan. Jakarta : Rineka
Moleong,
Bambang.
dan
Ghalia Indonesia. Margono.
2003.
Pemelitian Kuantitatif, Teori
Hasan, Iqbal, 2002. Metodologi penelitian aplikasinya.Jakarta
Safri,
Perpajakan. Granit, Jakarta.
Penelitian Suatu Pendekatan
dan
dan Evaluasi
Metodologi
Fandi.
Parasuraman, Zeithaml dan Berry:Total
Penelitian Kualitatif, Bandung
Quality Management.
: PT Remaja.
Winarno budi. 2013. Kebijakan publik.
Muqodim. 1999. Perpajakan, Yogyakarta:
Yogyakarta: CAPS.
UII Press dan EKONISIA. Moleong,
L.
J.
(2004).
Metodologi
Siahaan, P. Marihot, 2005, Pajak Daerah
Penelitian Kualitatif, Bandung
dan Retribusi Daerah, PT.
: PT Remaja
Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Rosdakarya. Napitupulu,
Suharto Edi. 2006. Analisis Kebijakan
Taimin.
2007.
Pelayanan
Publikk
dan
Customer
Publik, ALFABETA.
Satisfaction, Bandung: PT.
Sugiyono.
Alumni. Nugroho,
Riant
D.
Publik,
Bandung:
2005.
Metode
Administrasi. (2004).
Kebijakan
Alfabeta.
Formulasi,
31
Penelitian
Bandung: CV.
Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial.Jakarta
:
•
Kencana
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Persada Media Group.
Daerah.
Umar, Husein. 2004. Metode Riset Imu Administrasi.Jakarta
:
•
PT.
Solichin
Abdul.
•
2005.Analisis
32 tahun
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi
Undang-Undang Nomor
2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Gramedia Pustaka Utama. Wahab,
Undang-Undang Nomor 34 Tahun
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kebijakan
•
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Negara. Jakarta: PT. Bumi
Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Retribusi
Aksara.
Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan
SUMBER INTERNET :
Publik.
www.securindopark.com
Yogyakarta: Media Presindo. DOKUMEN :
32
