PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014-2015 (STUDI EVALUASI PADA KECAMATAN BINTAN TIMUR)
NASKAH PUBLIKASI
OLEH ESTI DORA OKTRIVIANI SON HAJI BISMAR ARIANTO
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN P0LITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama
: Esti Dora Oktriviani
Nim
: 110565201178
Jurusan/Prodi
: Ilmu Pemerintahan
Alamat
: Perumnas Lengkuas Blok c No.8 Kijang Kota
Nomor Telp
: 083184582444
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014-2015 (STUDI EVALUASI PADA KECAMATAN BINTAN TIMUR)
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan Tanjungpinang, 09 Agustus 2016 Yang menyatakan, Dosen Pembimbing 1
Drs. Son Haji, M.Si
Dosen Pembimbing 2
BismarArianto, M.Si
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014-2015 (STUDI EVALUASI PADA KECAMATAN BINTAN TIMUR)
ESTI DORA OKTRIVIANI SON HAJI BISMAR ARIANTO Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Izin Mendirikan Bangunan merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persayaratan administratif dan persyaratan teknis. penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana penerbitan IMB di Kecamatan Bintan Timur. Dasar kebijakan dalam Penerbitan IMB ini diatur dalam Perda No 1 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari suyanto dan memakai metode deskriptif kualitatif yang berusaha mengungkapkan fakta bagaimana adanya memberikan secaraobjektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi serta ingin menjelaskan secara rinci mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bintan Timur sudah baik walaupun masih ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan seperti kurangnya kemampuan pegawai didalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, tidak adanya anggaran khusus dari pemerintah daerah terkait penerbitan IMB, rendahnya kesadaran masyarakat didalam pengurusan IMB, tidak adanya tenaga ahli bangunan yang ditempatkan di Kecamatan Bintan Timur.
Kata Kunci : Penerbitan IMB, Evaluasi Kebijakan
ABSTRACT
The building permit is licensing granted by the local Government to the owner to build a new, modify, expand, reduce and/or treat building according to the requirements of the administrative and technical requirements of the administrative and technical requiremens. This research was conducted to evaluate how the issuance of building permits in bintan. The basic policy in building permit issuance set in Perda Number 1 year 2013. . This research uses evaluation theory of suyanto and qualitative descriptive method of wear that seeks to reveal the facts of how the existence of objectively provide about the circumstances or problems that may be encountered and want to explain in detail about the issuance of a building permits. Based on the analysis done that the issuance of a building Permit in East of Bintan is already well although still found some deficiencies such as lack of ability of the employes in the issuance of a building permit, the absence of a special budget of local government related building permit issuance, low public awareness in the management of the building permit, the absence of building exstationed in district of ortigas East. Key Words : The Issuance of building permits, Evaluation policy
dimaksud pada ayat (2) adalah
A.PENDAHULUAN Otonomi Daerah bertujuan
urusan Pemerintahan Wajib yang
untuk lebih mendekatkan tentang
sebagian susbtansinya merupakan
kendali pelaksanaan pemerintahan
Pelayanan Dasar pemerintahan
dan
Kabupaten/Kota
pembangunan.
Dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
pilihan
2014
yang
tentang
Pemerintahan
yang
meliputi secara
bersifat
pemerintahan
nyata
ada
dan
Daerah, dalam Pasal 11 ayat (2)
berpotensi untuk meningkatkan
dijelaskan
urusan
kesejahteraan masyarakat sesuai
Pemerintahan Wajib sebagaimana
dengan kondisi, kekhasan, dan
dimaksud ayat (1) terdiri atas
potensi unggulan Daerah yang
Urusan
bersangkutan.
bahwa;
Pemerintahan
yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang
salah
satunya
mengatur
Secara prinsip kewenangan yang
diberikan
kepada
suatu
mengenai pekerjaan umum dan
pemerintahan dimaksudkan untuk
tata ruang serta perumahan rakyat
memaksimalkan
dan kawasan pemukiman dalam
utama
pengendalian pembangunan.
pelayanan,
fungsi-fungsi
pemerintahan,
yaitu
pemberdayaan
dan
Ayat (3) pasal 11 tersebut
pembangunan. Salah satu bentuk
diatas disebutkan pula bahwa
pelayanan yang diberikan oleh
urusan Pemerintahan Konkuren
pemerintah,
dalam
wajib
Pemerintah
Daerah
yang
Pelayanan
berkaitan Dasar
dengan
sebagaimana
hal
ini
Kabupaten
Bintan kepada masyarakat, adalah
pelayanan dalam perizinan Izin
mendirikan bangunan. Sehingga
Mendirikan
(IMB)
nantinya
yang diatur berdasarkan Peraturan
terdapat
Pemerintah
Kabupaten
suatu bangunan yang menyalahi
Bintan Nomor 1 Tahun 2013
atau tidak sesuai dengan Tata
Tentang Bangunan Gedung.
Ruang Wilayah (RTRW) yang
Bangunan
Daerah
Izin Mendirikan Bangunan
telah
di
harapkan,
adanya
ditetapkan
tidak
pembangunan
Pemerintah
(IMB) menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan. Selain itu,
Kabupaten
tidak
Bintan
Nomor
1
adanya
bangunan
yang
Tahun 2013 adalah “perizinan
dibangun tidak sesuai dengan
yang diberikan oleh Pemerintah
bestek atau gambar yang terdapat
Daerah kepada pemilik untuk
dalam Izin Mendirikan Bangunan
membangun
yang telah dikeluarkan.
baru,
mengubah,
memperluas, mengurangi dan/atau
Izin Mendirikan Bangunan
merawat bangunan gedung sesuai
(IMB) sangat penting artinya bagi
dengan persyaratan administratif
Pemerintah Daerah maupun si
dan persyaratan teknis”
pemohon.
Ketentuan tentang perizinan
Bagi
Pemerintah
Daerah Kabupaten Bintan, IMB
IMB dari Pemerintah
Daerah
bertujuan yang dibangun oleh
Kabupaten
Bintan
tersebut
masyarakat tersebut, telah sesuai
diharapkan
akan
dapat
atau tidak melanggar tata ruang
meningkatkan
kepedulian
dan
wilayah yang direncanakan atau
dalam
di tetapkan Pemerintah Kabupaten
kesadaran masyarakat
Bintan Selanjutnya IMB dapat di
bahan-bahan,
jadikan
ukuran
salah
satu
sumber
bahan
campuran
dan
(analisa),
KTP
Pendapatan dari retribusi IMB
pemohon, pas foto si pemohon
yang dibayar oleh masyarakat
sebanyak 3 lembar ukuran 4 x 6
yang mengurus izin IMB.
cm, Surat keterangan tidak terlibat
Untuk pihak si Pemohon,
perkara Perdata maupun Pidana
IMB itu bertujuan memberikan
atas tanah maupun bangunan yang
status hukum yang jelas terhadap
akan diperbaiki atau dirombak
bangunan yang akan didirikan
dari pejabat yang berwenang,
tersebut.
yang
untuk jenis bangunan tertentu
dibutuhkan untuk mendapatkan
(sesuai dengan sifat penggunaan
Izin Mendirikan Bangunan yaitu
dan pemilikan) harus dilengkapi
2(dua)
berkas
pula dengan beberapa persyaratan
permohonan lengkap dan tidak
yang diperlukan untuk itu, seperti
bermasalah.
surat
Jangka
minggu
waktu
jika
Persyaratan IMB yaitu surat permohonan
kepada
Bupati
Kabupaten Bintan, tanda bukti
izin
rekomendasi berwenang
prinsip
atau
dari
instansi
setempat
dimana
bangunan tersebut didirikan.
pemilikan tanah (sertifikat hak
Ruang lingkup IMB yaitu
tanah), tanda buki lunas Pajak
untuk : mendirikan bangunan
Bumi
baru,
dan
Bangunan
(PBB),
baik
gambar bangunan yang terperinci
seluruhnya,
ukurannya, uraian-uraian tentang
memperbaiki
sebagian
maupun
merombak atau
atau
memugar
bangunan lama, baik sebagian
perumahan,
maupun seluruhnya, pemugaran
bangunan usaha lainnya. Dalam
dengan
pelaksanaan
menggunakan
bahan
pertokoan, maupun
pembangungan
bangunan kecuali pagar hidup,
gedung dan bangunan ini tidak
membuat
terkecuali juga berlangsung pada
bangunan parkir atau
gedung
olahraga
Kecamatan
Bintan
mempergunakan bahan bangunan,
Keterlibatan
Pihak
membangun teras tidak beratap
dalam
atau tempat pencucian dan lain-
diajukan sipemohon bukan pada
lain, membangun tembok penahan
teknis administrasi tetapi kepada
tanah
rekomendasi
atau
turap
dengan
dan
lain
penerbitan
Timur
.
Kecamatan IMB
yang
kesesuaian antara
sejenisnya, membangun instalasi
bangunan yang diberi izin tersebut
untuk tempat penampungan bahan
sesuai
baku
wilayah yang ada di Kecamatan
cair,
penampungan
air,
pembuangan air, gudang dan lainlain
sejenisnya,
jembatan bersifat
yang
permanent
dengan
menggunakan bahan
bangunan
kecuali titian kayu.
Tata
Ruang
tersebut.
membuat
penghubung
dengan
Kantor camat Bintan Timur adalah suatu instansi pemerintah yang
berfungsi
dan
bertugas
sebagai pemberi pelayanan dan informasi dari pemerintah daerah.
Saat ini Kabupaten Bintan
Adapun pelayanan publik yang
sedang giat-giatnya melakukan
disediakan Kantor Camat Bintan
pembangunan,
Timur Kabupaten Bintan adalah :
baik
itu
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Izin
Mendirikan
Kabupaten
Bintan
untuk
menangani
sebagian
Otonomi
Daerah meliputi aspek :
Bangunan (IMB) 3. Izin
a. Perizinan
Gangguan
dan
b. Rekomendasi
SKTU 4. Surat
c. Koordinasi Izin
Usaha
d. Pembinaan
Perdagangan
e. Pengawasan
5. Tanda
Daftar
f. Fasilitas
Perusahaan (TDP)
g. Penetapan
6. Izin Perbengkelan
h. Penyelenggaraan
7. Rekomendasi
Kewenangan lain yang
Permohonan
Bantuan
dilimpahkan.
Tempat Ibadah
Pelimpahan
8. Rekomendasi
Izin
Keramaian
kewenangan kepada
9. Rekomendasi
Izin
Penelitian
yang
diberikan
pemerintah
Kecamatan
di
tingkat lingkungan
Kabupaten Bintan sebagai berikut :
Pelimpahan
Sebagian
a. Pemberian
Kewenangan Bupati Kabupaten
Mendirikan
Bintan
(IMB)
kepada
lingkungan
Camat
di
Pemerintah
Izin Bangunan
rumah
tempat
tinggal 1 (satu lantai
dengan luas bangunan
terhadap pertumbuhan berdirinya
<200 m2.
bangunan-bangunan
b. Pemberian Mendirikan
yang
Izin
berkembang di Kabupaten Bintan
Bangunan
, agar sesuai dengan Rencana Tata
(IMB) kantor swasta 1
Ruang
(satu) lantai dengan luas
Bintan. Diperlukan adanya upaya
bangunan <200 m2.
komunikasi
c. Pemberian Mendirikan
Izin Bangunan
Wilayah
yang
Kabupaten
baik
dalam
pelaksanaan
IMB,
terutama
penyampaian
atau
sosialisasi
(IMB)
kebijakan
perdagangan/pertokoan
serta penjelasan kebijakan kepada
1 (satu) lantai dengan
pelaksana (mulai aparatur Lurah,
luas bangunan <200 m2.
Kecamatan,
d. Pemberian
masyarakat
Dinas
Pekerjaan
Izin
Umum Kabupaten Bintan , sampai
(SITU)terhadap
dengan Badan Promosi,Investasi
usaha perorangan tidak
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
berbadan hukum, seperti
(BPIPPT
Kabupaten
Bintan).
kedai,toko, dan usaha
Adanya
ketersediaan
sumber
ekonomi masyarakat.
daya,
Usaha
Surat
kepada
baik
pegawai
maupun
sarana dan pra sarana kerja dalam Melihat besarnya peranan IMB
dalam
pengaturan
hal dan
penataan, pengawasan
menunjang pelaksanaan kebijakan IMB kepada masyarakat.
Selanjutnya juga diperlukan
penerbitan IMB yaitu adanya
sikap pelaksana kebijakan yang
pembangunan bangunan baru dan
harus memiliki kemampuan untuk
rehap yang wajib memiliki IMB
melaksanakan IMB tersebut. Serta
hanya
adanya kerjasama dan pembagian
bangunan yang tidak memiliki
tugas kepada pihak terkait, dalam
IMB, dan masih adanya bangunan
pelaksanaan kebijakan IMB bagi
seperti bangunan usaha yang di
masyarakat.
bangun tidak sesuai dengan Tata
ditujukan
Hal
tersebut
supaya,
Peraturan
sedikit,
Ruang
masih
adanya
Wilayah(RTRW)
yang
Daerah Kabupaten Bintan Nomor
telah dikeluarkan, atau di tetapkan
1 Tahun 2013 tentang penerbitan
di Kabupaten Bintan.
IMB
betul-betul
dengan
baik.
terlaksana Dalam
Misalnya dalam Rencana
arti
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
masyarakat memiliki kesadaran
Bintan telah di tetapkan bahwa
untuk
daerah
mengurus
IMB,
tidak
kawasan
bibir
pantai
adanya bangunan yang melanggar
dijadikan hutan bakau tidak boleh
Tata Ruang Wilayah yang telah
dibangun apapun diatasnya karena
ditetapkan Pemerintah Kabupaten
berfungsi
Bintan, dan lainnya.
Namun kenyataan yang terjadi, di
Fakta berdasarkan
yang
terlihat pengamatan
dilapangan di Kecamatan Bintan Timur
sehubungan
dengan
area
untuk
bakau
bangunan
itu
resapan
telah
tempat
air.
berdiri tinggal
masyarakat, karena itu sampai
sekarang
tersebut
masih
2.
bermasalah.
Masih
adanya
bangunan rumah yang
Berdasarkan
dari
dilakukan masyarakat
Penerbitan
di Kecamatan Bintan
Izin Mendirikan Bangunan di atas
Timur , yang tidak
dapat saya tarik kesimpulan ,
sejalan
terdapat beberapa gejala dalam
dengan Rencana Tata
Penerbitan
Ruang
pemaparan
tentang
Izin
Mendirikan
atau
sesuai
Wilayah
Bangunan di Kabupaten Bintan
(RTRW)
(Studi pada Kecamatan Bintan
ditetapkan Pemerintah
Timur yaitu :
Kabupaten Bintan
1.
Masih
rendahnya
3.
yang
Ketersediaan pegawai
kesadaran Masyarakat
yang
Kecamatan
Kecamatan
Bintan
Timur
dalam
Timur
Bintan untuk
kurang
pada
mengurus IMB hal ini
penerbitan
terlihat dari sejumlah
terutama
bangunan yang masih
yang mensosialisaikan
tidak memiliki IMB
IMB
seperti
masyarakat
bangunan
usaha,rumah,ruko dan
pegawai
sejumlah
IMB
lainnya.
bangunan
IMB, pegawai
kepada serta penerbitan yang
dikeluarkan.
telah
Melihat dari uraian masalah tersebut sehingga dalam penelitian ini peneliti merumuskan
permasalahan
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk : 1. Penelitian
ini
diharapkan
penelitian yang harus dijawab dalam
berguna bagi peneliti untuk
penelitian ini yaitu :
studi
Bagaimana
Evaluasi
pendalaman
evaluasi
penerbitan
tentang Izin
Penerbitan Izin Mendirikan
Mendirikan Bangunan (IMB)
Bangunan Bintan
di
Kabupaten
di Kabupaten Bintan (Studi
Tahun
2014-2015
pada
(Studi
Evaluasi
pada
Kecamatan Bintan Timur)
Kecamatan
Timur) 2. Secara praktis penelitian ini
Adapun yang menjadi tujuan
diharapkan
dalam penelitian ini adalah :
masukan
Untuk
Kecamatan
mengevaluasi
Bintan
memberikan bagi
pihak Kecamatan
penerbitan Izin Mendirikan
Bintan
Bangunan
Penerbitan Izin Mendirikan
2014-2015
(IMB)
Tahun
(Studi
pada
Kecamatan Bintan Timur) Untuk
Mengetahui
faktor
Timur
dalam
Bangunan (IMB). 3. Sumbangan pemikiran dalam pengembangan
ilm
penghambat dan pendorong
pengetahuan pada fakultas
Penerbitan Izin Mendirikan
ilmu sosial dan ilmu politik
Bangunan
Universitas Maritim Raja Ali
(IMB)
Kecamatan Bintan Timur
pada
Haji khususnya program studi
Ilmu
Pemerintahan
yang
pembahasan karya ilmiah ini dan
berkaitan dengan objek yang
konsep-konsep
dimaksud.
penerbitan izin mendirikan bangunan
4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti
lainnya
berkenaan
tentang
evaluasi
(imb). 1. Perizinan
dengan Evaluasi Penerbitan
Spelt dan Ten Berge (dalam
Izin Mendirikan Bangunan di
Pudyatmokoc(2009:7),
Kabupaten
(Studi
menyatakan bahwa “ izin
Bintan
merupakan suatu persetujuan
Pada
Bintan
Kecamatan
Timur)
dari penguasa berdasarkan Undang-Undang
B. KONSEP TEORITIS
Peraturan pemerintah dalam
Setelah dipaparkan mengenai halhal
yang
atau
melatar
belakangi
keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan
larangan
penelitian, rumusan masalah,, tujuan
1perundang-undangan”,
dan
Sedangkan
kegunaan
selanjutnya
dalam
akan
penelitian,
dikemukakan
landasan-landasan
Der
Pot
terdapat pada (Pudyatmoko
yang
(2009:7), berpendapat bahwa
merupakan tuntutan bagi penulis
“Izin merupakan keputusan
dalam
yang
masalah penyajian
teori
Van
melakukan lebih terdiri
pembahasan
lanjut, dari
adapun beberapa
pengertian istilah penting dalam
memperkenankan
dilakukannya perbuatan yang pada
prinsipnya
tidak
dilarang
oleh
pembuat
peraturan”.
konseku1ensi
(hasil
atau
akibat ), yaitu out-put atau hasil
2. Evaluasi
dan
Suatu kebijakan yang sudah
masukan’’.
dijalankan perlu dilakukan
Berdasarkan
evaluasi,
tersebut,
untuk
melihat
input
atau
pendapat
dapat
dijalankan
sejauh mana efektifitas dari
bahwa kebijakan yang dibuat
program atau kebijaksanaan
itu diturunkan dalam bentuk
tersebut
program atau kegiatan. Dan
dalam
mencapai
sasaran yang telah ditetapkan
program
sebelumnya
mempunyai
Jadi
dalam
tujuan.
dengan
dilakukan
pengevaluasian
terhadap
program
yang
telah
tersebut
harus
akan
tujuan
dicapai
melakukan
yang dengan
upaya
tindakan-tindakan
atau tertentu,
dijalankan, maka di ketahui
dan upaya atau tindakan itu
kekurangannya,
akan
tingkat
dapat
pencapaiannya dan lainnya.
kepada
Dunn (2000:280) berpendapat
dayayang
yaitu
hasil (tujuan) yang tercapai.
“
kebijakan
diterjemahkan
kedalam
program dan proyek dengan tindakan kebijakan
fisik,
sehingga
menimbulkan
masukan
berdampak (sumber
digunakan)
dan
bersifat
3. Pelaksanaan Kebijakan
kualitatif
atau
Suatu kebijakan merupakan
kuantitatif, publik atau privat,
kaidah, arahan, panduan, atau
atau suatu rencana yang akan
ketentuan-ketentuan
dilaksanakan
yang
atau
akan
harus dijadikan pedoman dan
diterapkan dalam mencapai
acuan,
sesuatu”.
pegangan
atau
petunjuk bagi setiap usaha
4. Izin Mendirikan Bangunan
dan kegiatan dari aparatur pemerintah
atau
(IMB)
pegawai.
Menurut
Peraturan
Istilah kebijakan itu sendiri
Daerah Kabupaten Bintan nomor
sering
penggunaanya
1 tahun 2013 adalah “perizinan
dipertukarkan dengan istilah-
yang diberikan oleh Pemerintah
istilah lain seperti tujuan-
Daerah kepada pemilik untuk
tujuan program, keputusan,
membangun
Undang-Undang
memperluas, mengurangi dan/atau
dan
ketentuan. Menurut
baru,
mengubah,
merawat bangunan gedung sesuai Wahab
(2001:2)
dengan persyaratan administratif
menyatakan bahwa kebijakan
dan
itu bermakna, Suatu pedoman
Lingkup
untuk bertindak, pedoman itu
Bangunan, yaitu :
bisa sederhana atau komplek,
a. Mendirikan
bersifat khusus,luas
umum
atau
atau
sempit,
persyaratan Izin
baik seluruhnya.
teknis”Ruang Mendirikan
bangunan
baru,
sebahagianatau
b. Merombak atau memperbaiki
h. Membuat
jembatan
atau memugar bangunan lama,
penghubung
baik
permanen
sebahagian
atau
seluruhnya.
yang
bersifat dengan
menggunakan
c. Pemugaran
dengan
bangunan
kecuali titian kayu.
menggunakan bahan bangunan
Untuk
kecuali pagar hidup.
kesalahan dalam penafsiran terhadap
d. Membuat bangunan parkir atau gedung
oleh
raga
mempergunakan
dengan bahan
bangunan.
Menghindari
adanya
definisi yang dikemukakan dalam penelitian
ini,
maka
diperlukan
konsep operasional sebagai mana berikut ini yaitu :
e. Membangun teras tidak beratap
Konsep operasional merupakan
atau tempat pencucian dan
unsur
penelitian
yang
lain-lain.
memberitahukan bagaimana caranya
f. Membangun tembok penahan
mengukur suatu variabel. Fungsi dari
tanah atau turap dan lain
konsep operasional yakni sebagai
sejenisnya.
alat
g. Membangun
isntalasi
untuk
untuk
mengidentifikasi
fenomena yang diamati dengan jelas,
tempat penampungan bahan
logika
atau
baku cair, penampungan air,
digunakan
pembuangan air, gudang dan
menerangkan fenomena yang diteliti
lain-lain sejenisnya.
atau dikaji. Adapun konsep yang
oleh
penalaran
yang
peneliti
untuk
operasional yang digunakan dalam
penelitian
ini
Kebijakan
adalah
Menurut
Evaluasi
b. Kemampuan
kerja
Suyanto
pegawai,
yaitu
(2003:58) dengan dimensi yaitu : 1. Tenaga
Kerja
pegawaiYaitu sumber
atau
pelaksanaan penberbitan
tersedianya
daya
2. Biaya Adalah tersedianya dana
yang
atau biaya yang diperlukan
dimilikiKecamatan dalam
IMB.
manusia
(pegawai)
Timur
kemampuan kerja dalam
Bintan
Kecamatan
menunjang
untuk
Bintan
membiayai Izin
Timur, kegiatan
penerbitan
Izin
Mendirikan
penerbitan
Mendirikan
Bangunan
pada
Kecamatan
Bangunan yang dilakukan baik
Bintan Timur , indikator dari
itu
tenaga atau pegawai ini, dapat
mensosialisasikan
dilihat dari, yaitu :
pada masyarakat, dan lainnya,
a. Ada pegawai, misalnya tersedia
pegawai
yang
biaya
dalam kebijakan
Indikator dari pada biaya ini dapat dilihat dariMencukupi
bertugas
dalam
biaya
pemrosesan
berkas
kebijakan IMB.
permohonan
IMB,
pegawai
yang
berlakuYaitu
mensosialiasikan
IMB,
peralatan kerja yang diperlukan
pegawai
untuk
pegawai
pengawasan.
untuk
3. Peralatan
IMB,
pelaksana
kerja
dalam dengan
yang
tersedianya
penerbitan tersedianya
peralatan kerja ini, diharapkan
Bintan
pegawai dalam penerbitan IMB
pelaksanaan
penerbitan
dapat maksimal, Indikator ini
Mendirikan
Bangunan
dilihat dari, yaitu :
dilakukan
a.
Tersedianya
oleh
dalam Izin yang
masyarakat
peralatan
tersebut. Indikator dari taat
kerja, misalnya komputer,
kerja atau metode kerja ini bisa
printer,
(in
dilihat dari adanya tata kerja
blanko-blanko
atau alur kerja yang jelas dalam
prosedur pengurusanIMB
penerbitan IMB, misal tata cara
dan lain.
penggunaan IMB, tata cara
overhead
fokus),
b.
Timur
Pemanfaatan
atau
penggunaan
peralatan
kerja,
dapatnya
yaitu
pegawai dalam
yang
pengawasan dan lainnya.
C. METODE PENELITIAN
bertugas
penerbitan
menggunakan
IMB
Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif,
dengan
peralatan
pendekatan kualitatif. Faisal dala,
kerja yang ada, baik itu
Bungind (2005:34) menyatakan
komputer,
bahwa
printer
dan
lainnya.
penelitian
berlakuYaitu
adanya
suatu
fenomena
sosial
pelakunya
itu
berlaku
Sedangkan
Sugiono
Kecamatan
sesuai
dengan dunia pemahaman para
urutan atau sistem kerja yang pada
deskriptif
adalah upaya untuk memahami
5. Tata kerja atau metode kerja yang
“
sendiri”
,
(2005:6)
menyatakan bahwa “ penelitian
sedang giat-giatnya melaksanakan
deskriptif adalah penelitian yang
pembangunan, maka adanya IMB di
dilakukan
variabel
bangunan
mandiri, yaitu tanpa membuat
bangunan
usaha,rumah
pertandingan
sebagainya
sangat
terhadap
atau
menghubungkannya
dengan
variabel lainnya”.
yang
baik dan
diwajibkan
mempunyai/mengurusi Mendirikan
Dalam penelitian deskriptif
dibangun
Izin
Bangunan
tersebut,
Karena Kecamatan Bintan Timur
ini nantinya, hanya melihat atau
merupakan
memberikan gambaran mengenai
Kabupaten Bintan sebelum pindah ke
fenomena-fenomena sosial yang
Sribayintan
terdapat
kecamatan dengan jumlah penduduk
atau terjadi
masyarakat. mengenai,
ditengah Khususnya
evaluasi
penerbitan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Ibu
Kota
dan
sementara
merupakan
terbesar. Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :
Di Kabupaten Bintan (Studi pada
a. Data Primer
Kecamatan Bintan Timur)
Adalah data yang di dapat
Penelitian ini dilakukan pada
secara langsung dari pada
Kecamatan Bintan Timur Kabupaten
responden
Bintan, alasan mengambil objek
yang
penelitian di sini Karena Kecamatan
pengurusan
Bintan Timur
Kecamatan Bintan Timur,
adalah salah satu
Kecamatan di Kabupaten Bintan dan
data
yaitu
petugas
terlibat
yang
IMB
didapat
dalam pada
data
prosedur pengurusan IMB,
maka
data persyaratan IMB, data
beberapa
tarif retribusi IMB, dan
yaitu sebagai berikut :
pelaksanaan
IMB
dan
lainnya.
menetapkan
narasumber/informan
1.
Camat Bintan Timur
2.
Pegawai
Kecamatan
b. Sekunder
Bintan Timur bagian
Yaitu data yang diperoleh
PMD
dengan
tidak
melalui
3.
Masyarakat
wawancara, namun melalui
mengurus
dokumen-dokumen
Mendirikan
dan
yang Izin Bangunan
literatur, seperti sejarah lahir
di Kecamatan Bintan
Kecamatan,
Timur
gambaran
(
Data
umum Kecamatan, visi dan
diperlukan
misi,
Validitasi Data)
uraian
tugas
dan
di
ini
dalam
fungsi Kecamatan, uraian
D. PEMBAHASAN
tugas unit kerja dan lainnya.
Setelah mengadakan penelitian dan
Dalam penelitian ini tidak
peneliti
menggunakan
melainkan
informan
melakukan
sampel
melalui
sebagai
melakukan
pengumpulan
teknik
wawancara
pengamatan
data dan secara
sumber data. oleh karena itu
langsung maka diperoleh data dari
informan harus melalui pemilihan
informan yang sehubungan dengan
yang benar-benar selektif. Sesuai
penerbitan
dengan konteks penelitian ini,
Bangunan . data yang diperoleh
Izin
Mendirikan
peneliti selama melakukan penelitian
Karena itu perlu aturan
akan disajikan dalam bentuk analisis
tentang
Izin
berdasarkan
Bangunan
(IMB)
teori
yang
peneliti
gunakan dalam penelitian ini.
Mendirikan sebagaimana
yang dimuat dalam Peraturan
Evaluasi
Daerah Kabupaten Bintan Nomor
Penerbitan Izin Mendirikan
1 Tahun 2013 tentang Bangunan
Bangunan
Gedung.
A. Analisis
(IMB)
di
Kecamatan Bintan Timur Bahwa ditetapkannya
dengan
telah
Undang-Undang
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Bintan
Nomor
1
Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Tahun 2013 adalah “perizinan
Pembentukan Kabupaten Bintan,
yang diberikan oleh Pemerintah
perlu untuk dilakukan penataan,
Daerah kepada pemilik untuk
pengaturan, pengawasan terhadap
membangun
pertumbuhan
berdirinya
memperluas, mengurangi dan/atau
bangunan-bangunan yang berdiri
merawat bangunan gedung sesuai
semakin
dengan persyaratan administratif
pesat
di
Wilayah
Kabupaten Bintan, khususnya di kecamatan Bintan Timur yang aturannya
disesuaikan
baru,
mengubah,
dan persyaratan teknis” Untuk melihat penerbitan
dengan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Rencana Tata Ruang Wilayah
Di Kabupaten Bintan (Studi pada
(RTRW) Kabupaten Bintan.
Kecamatan Bintan Timur). Maka
mengacu pada pendapat Suyanto
mencukupi
tersebut,
maka
(2003:58), dengan dimensi, yaitu :
diharapkan
pelaksanaan
tugas
1. Tenaga Kerja atau pegawai
penerbintan IMB itu semakin
Yaitu sumber daya manusia
cepat dan terlaksana dengan baik,
yang dimiliki Kecamatan Bintan
dalam arti masyarakat memiliki
Timur
dalam
menunjang
kesadaran untuk mengurus IMB,
penerbitan
Izin
Mendirikan
tidak
Bangunan
pada
Kecamatan
melanggar Rencana Tata Ruang
Bintan Timur. Indikator dari
Wilayah yang telah ditetapkan
tenaga atau pegawai ini, dapat
oleh
dilihat dari yaitu:
Bintan dan lainnya
a. Ada pegawai Adalah
adanya
bangunan
Pemerintah
yang
Kabupaten
b. Kemampuan Kerja Pegawai
tersedianya
para
Kemampuan kerja pegawai
tenaga pelaksana atau pegawai
yang bertugas dalam penerbitan
dalam
penerbitan
IMB pada kecamatan Bintan
IMB pada Kecamatan Bintan
Timur, untuk melakukan tugas
Timur,
yang
penerbitan IMB sesuai dengan
pemrosesan
aturan dan ketentuan yang telah
berkas permohonan IMB, pegawai
diberikan. Misalnya Peraturan
yang
Daerah
pelaksanaan
seperti
bertugas
dalam
pegawai
mensosialisasikan
IMB,
Kabupaten
Bintan
pegawai untuk pengawasan IMB
Nomor 1 Tahun 2013, Rencana
dan
dengan
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
tersedianya jumlah pegawai yang
Bintan dan lainnya. Jadi dengan
lainnya.
Jadi
mampunya
pegawai
yang
bertugas dalam penerbitan IMB bekerja
sesuai
kebijakan IMB
dan
Merupakan tersedianya atau
diharapkan
adanya anggaran yang mencukupi
kesalahan-kesalahan kerja dapat
untuk kebijakan penerbitan IMB,
dihindari
khususnya bagi masyarakat di
prosedur
aturan
a. Biaya untuk pelaksanaan
kerja
seperti
IMB
tidak
sejalan dengan RTRW yang ada,
Kecamatan
bangunan yang tidak sejalan
Misalnya
dengan gambar yang terdapat
untuk
dalam IMB dan lainnya
Kabupaten
2. Biaya
Tahun 2013 tentang Bangunan
Adalah atau
biaya
tersedianya yang
dana
diperlukan
Bintan
Timur.
ketersediaan
biaya
mensosialisasikan
Gedung
Bintan
kepada
ketersediaan
Perda
Nomor
1
masyarakat,
biaya
untuk
Kecamatan Bintan Timur untuk
pengawasan IMB, ketersediaan
membiayai kegaiatan penerbitan
biaya untuk peninjauan lapangan
Izin Mendirikan Bangunan yang
dari bangunan yang akan diberi
dilakukan. Baik itu biaya dalam
izin
mensosialisasikan kebijakan pada
tersedianya dana atau biaya untuk
masyarakat,
pelaksanaan kebijakan penerbitan
pelaksanaan
pengawasan kebijakan
dan
lainnya.
Dengan
dan
IMB ini, diharapkan kebijakan itu
lainnya. Indikator dari pada biaya
dapat tersosialisasi dengan baik,
ini dapat di lihat dari :
kebijakan dapat terlaksana sesuai aturan
dan
prosedur
yang
diberikan dan lainnya. Responden menyatakan
“
Sudah
3.Peralatan Kerja yang ada
cukup
Yaitu tersedianya peralatan
memadai jumlah anggaran yang di
kerja yang diperlukan pegawai
gunakan
pelaksanaan
dalam penerbitan IMB, dengan
kebijakan penerbitan IMB pada
tersedianya peralatan kerja ini
Kecamatan Bintan Timur”.
diharapkan pegawai yang bertugas
untuk
Sebab dalam kegiatan pelaksanaan
dalam
kebijakan
penerbitan
bekerja secara maksimal, baik dari
kontinyuitas
atau
dari
kesinambungan
pelaksanaan
kebijakan,
IMB,
sosialisasi
pengawasan
penyesuaian
bangunan
serta dengan
RTRW yang ada dilapangan, sangat menentukan tidaknya
sekali
behasil
pelaksanaan
atau
hasil
penerbitan
kerja
penyelesaian
IMB
dapat
maupun
waktu
kerja
yang
dilaksanakan. Indikator peralatan kerja ini, dilihat dari yaitu : a. Tersedianya peralatan kerja
kebijakan
Yaitu tersedianya peralatan
penerbitan IMB yang dilaksanakan
kerja yang di butuhkan oleh para
tersebut. Untuk itu dibutuhkan sekali
pegawai
adanya anggaran biaya atau dana
tugas
yang mencukupi penggunaan media
Kecamatan
sosialisasi, transportasi pengawasan
misalnya
dilapangan dll.
overhead (in fokus), blankoblanko
dalam
penerbitan
pelaksanaan IMB
pada
Bintan
Timur,
komputer,
printer,
prosedur
pengurusan
IMB dan lain. Dengan adanya
tersedia pelatan kerja ini, maka
dapat meningkatkan efisiensi dan
diharapkan
tugas
penerbitan
efektifitas kerja pegawai dalam
diberikan
kepada
penerbitan IMB, terutama dari
masyarakat itu dapat terlaksana
segi waktu pengurusan IMB yang
dengan
diberikan dan lainnya
IMB
baik,
waktu
terutama
kerjanya,
dari
kualitas
kerjanya dan lainnya.
4. Tata kerja atau metode kerja yang berlaku Yaitu adanya urutan atau
b. Pemanfaatan atau penggunaan peralatan
sistem kerja yang berlaku pada
kerja.
Kecamatan Bintan Timur dalam
Yaitu
kesanggupan
atau
penerbitan Izin Mendirikan
kemahiran pegawai yang bertugas
Bangunan yang dilakukan oleh
dalam
masyarakat tersebut. Adapun alur
penerbitan
IMB
pada
Kecamatan Bintan Timur, dalam
bagi masayarakat yang ingin
pemanfaatan
mengurus Izin Mendirikan
atau
penggunaan
peralatan kerja yang tersedia, baik itu
komputer,
mesin
tik,
Bangunan tersebut yaitu : 1. Masyarakat harus melengkapi
printer,faximile, dan lainnya. Jadi
persyaratan seperti
dengan
a.
adanya
kemampuan
pegawai yang bertugas dalam penerbitan
IMB
menggunakan
peralatan
yang
ini,
tersedia
dalam kerja
diharapkan
Surat permohonan pada Bupati Kabupaten Bintan.
b. Tanda bukti tanah tanah).
pemilikan
(sertifikat
hak
c. Tanda bukti lunas Pajak Bumi
dan
Bangunan
(PBB).
pemilikan)
harus
dilengkapi juga dengan surat izin prinsip atau
d. Gambar bangunan yang
rekomendasi dari instansi
terperinci ukurannya.
yang berwenang dimana
e. Uraian-uraian
tentang
bahan-bahan,
campuran
dan
ukuran
2. Setelah
f. KTP pemohon. foto
didirikan.
bahan
(analisa).
g. Pas
bangunan tersebut akan
si
melengkapi
syarat-
syarat yang telah di lengkapi pemohon
kemudian
sebanyak 3 lembar ukuran
2.Rekomendasi ke kelurahan
4 x 6 cm.
3. Setelah
h. Surat
keterangan
tidak
dari
keluar
rekomendasi
kelurahan
maka
terlibat perkara Perdata
rekomendasi tersebut dibawa
atau Pidana atas tanah
ke kantor camat untuk di
maupun bangunan yang
proses. penerbitan IMB di
akan
atau
tingkat
dari
Timur kurang lebih seminggu
diperbaiki
dirombak tersebut
pejabat yang berwenang. i. Untuk
jenis
bangunan
Kecamatan
Bintan
apabila berkas permohonan tersebut tidak bermasalah.
tertentu (sesuai dengan
Indikator dari alur atau tata kerja
sifat
yang berlaku, bisa dilihat dari :
penggunaan
dan
a.adanya tata kerja atau alur kerja
E. PENUTUP Berdasarkan penelitian yang
yang jelas dalam penerbitan IMB Yaitu
terdapatnya
telah dilakukan peneliti, maka dapat
mekanisme atau tata kerja
ditarik kesimpulan Penerbitan Izin
yang jelas dan baku dalam
Mendirikan Bangunan di Kecamatan
penerbitan
IMB
pada
di Kabupaten Bintan tahun 2014-
Kecamatan
Bintan
Timur,
misalnya
tata
cara
pengurusan IMB, tata cara
2015
(
Studi
Evaluasi
pada
Kecamatan Bintan Timur) 1. Pelaksanaan
penerbitan
pengawasan IMB, tata cara
IMB
penghitungan
tarif
Bintan Timur sudah baik
retribusi dari bangunan yang
walaupun masih terdapat
akan dibangun dan lainnya.
kekurangan
Jadi dengan adanya tata kerja
dilihat dari ketersediaan
yang atau mekanisme yang
tenaga,
baku dalam penerbitan IMB
ketersediaan tenaga dalam
ini,
penerbitan IMB mapun
nilai
diharapkan
akan
ada
di
Kecamatan
Terutama
baik
kejelasan tugas dan fungsi
kemampuan
dari
penerbitan IMB .
pihak-pihak
yang
terlibat, selain itu ditujukan untuk
memudahkan
masyarakat pengurusan IMB.
dalam
itu
dalam
2. Tidak adanya SDM di bidang sehingga
ahli
bangunan
proses
dalam
penerbitan IMB pun tidak
bisa
dipastikan
jangka
kesadaran masyarakat di
waktu penyelesainnya. 3. Rendahnya
kesadaran
masyarakat
Kecamatan
Bintan
Timur
mengurus
penerbitan Faktor
untuk
IMB
(3)
anggaran
atau
biaya
pelaksanan
mengurus IMB kondisi
kebijakan penerbitan IMB
ini juga ditunjang karena
yang terbatas
belum
meratanya
sosialisasi pelaksanaan penerbitan
Berdasarkan
Penelitian
yang
tentang
didapatkan peneliti dilapangan, maka
kebijakan
peneliti memberi masukan atau saran
IMB
diberikan
4.
dalam
yang
yang
dapat
dijadikan
bahan
kepada
pertimbangan untuk mengevaluasi
masyarakat yang ada di
penerbitan izin mendirikan bangunan
Kecamatan Bintan Timur.
di Kecamatan Bintan Timur yahun
Faktor
2014-2015.
penghambat
dalam penerbitan
IMB
pada Kecamatan Bintan Timur
yaitu
kurang
Adapun
saran-saran
tersebut sebagai berikut : 1. Diharapkan kedepannya, pimpinan
Kecamatan
tersedianya tenaga dalam
Bintan Timur memberi
pengurusan
pelatihan kepada petugas
penerbitan
IMB, khususnya seperti
yang
terlibat
dalam
SDM bagian Teknis Ahli
penerbitan IMB, terutama
Bangunan, (2) Rendahnya
bagi tenaga yang kurang
memiliki
pengetahuan
terhadap
RTRW
Kabupaten
Bintan
Peraturan
dan
perencanaan yang matang dan
pengawasan
yang
baik,
dalam
upaya
Daerah
menciptakan kerja yang
Kabupaten Bintan Nomor
baik dari pegawai dalam
1 Tahun 2013 tentang
penerbitan
Bangunan Gedung.
kecamatan Bintan Timur
2. Perlunya
peningkatan
IMB
4. Diharapkan
pada
pimpinan
suatu pola kerja yang
Kecamatan Bintan Timur
terpadu
dapat
agar
persamaan atau
dicapai
mengkaji
ulang
pandangan
kembali penentuan beban
terhadap
kerja dalam penerbitan
persepsi
tujuan yang ingin dicapai,
IMB
antara
pegawai yang dibutuhkan.
pemerintah
Kabupaten masyarakat Bintan
Bintan
dan
Kecamatan
Timur
sebagai
objek pengurusan IMB. 3. Perlunya
peningkatan
pengetahuan, ketrampilan petugas, sistim
melaksanakan prosedur
kerja
yang baik, menerapkan
dengan
jumlah
Hal ini ditujukan agar terdapat
keseimbangan
antara beban kerja dengan jumlah
pegawai
yang
bertugas dalam penerbitan IMB 5. Perlunya pembentukan
dipikirkan tim
supervisi yang bertugas
dalam
pengawasan,
MPKD Universitas Gadjah
perbaikan
atau
Mada.
terhadap
revisi
pelaksanaan
kebijakan penerbitan IMB
Dunn, William N, 2000. Analisa
yang dijalankan ini. Hal
Kebijakan Publik. Jakarta :
ini
Bumi Aksara
ditujukan
agar
kebijakan penerbitan IMB
Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005.
itu dapat diawasi dan
Perencanaan , Implementasi
dievaluasi,
dan EvaluasiKebijakan atau
sehingga
pengkoreksian mencari
untuk
keberhasilan,
Program
(Suatu
Teoritis
dan
Kajian Praktis).
hambatan dan kekurangan
Surakarta : Pustaka Cakra
terhadap kebijakan yang
Surakarta
dilaksanakan
dapat
dilihat.
Keban, T. Yeremias. 2004. Enam
DAFTAR PUSTAKA
Dimensi
Agustino,
Leo.
2006.
Dasar
Kebijakan
Strategis
Dasar-
Administrasi Publik, Konsep
Publik.
Teori dan Isu. Yogyakarta :
Bandung : CV. Alfabeta
Penerbit Gaya Media
Aprilia, Hera. 2009. Evaluasi Pelaksanaan
Program
Transmigrasi. Yogyakarta:
Ghozali, imam. 2006. Sumber Daya
Manusia
Produktivitas
dan Kerja,
Bandung : PT Grafindo Persada
Sugiono, 2005. Metode Penelitian Administratif. Bandung : PT. Alfabeta
Moleong, J.Lexy.2004. Metode Penelitian
Kualitatif.
Jakarta : Rajawali Pers Nugroho,Riant. 2003. Kebijakan Publik
(
Umar, Husein, 2002. Evaluasi Kinerja Perusahaan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
Formulasi.
Implementasi dan Evaluasi).
Wahab, Solihin Abdul, 2001.
Jakarta : PT. Elex Media
Analisis Kebijaksanaan dan
Komputindo
Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara, Jakarta :
Soehartono, Irawan. 2002. Metode
Bumi Aksara
Penelitian Sosial. Jakarta : remaja rosdakarya.
Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.
Suyanto,
2003.
Penelitian
Evaluasi Program, Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia
Yogyakarta
:
Media
Presindo Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Masyuri dan Zainudin, 2011, Metode
Penelitian
Edisi
2. Dokumen Karianto,
2011
,
jurnal:
Peran
Satuan
Revisi, Bandung: PT. Refika
Implementasi
Aditama
Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah
Susanto Eko Hary, Komunikasi
Nomor 4 Tahun 2005 Tentang
Politik dan Otonomi Daerah
Izin Mendirikan Bangunan di
Tinjauan Pustaka Terhadap
Kelurahan
Dinamika
Tanjung Pinang, Fisip Umrah
Politik
Pembangunan,
dan Jakarta:
Mitra Wacana Media
Batu
IX
Kota
Deny Saputra, 2013, jurnal: Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah
Silalahi, Ulber, 2009, Metode
Potong
Hewan,
Retribusi
Penelitian Sosial, Bandung:
Pelayanan Parkir dan Retribusi
PT.Refika Aditama
Izin
Mendirikan
Bangunan
Terhadap Retribusi Daerah ( 1. Peraturan
Studi Kasus Pada Pemerintah
Peraturan Daerah Kabupaten
Kota TanjungPinang), Fekon
Bintan Nomor 1 Tahun 2013
Umrah
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011
