“Studi Formulasi Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Surakarta” Muhammad Syarif Strata 1 Ilmu Administrasi Negara Program Studi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 2017 Abstrak Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ialah proses kegiatan secara keseluruhan untuk mengembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah, lembaga litbang, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Penguatan SIDa di Kota Surakarta yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan perekonomian daya saing daerah di Kota Surakarta. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan penguatan SIDa di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta, hambatan yang muncul dari proses formulasi kebijakan penguatan SIDa, serta strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perumusan formulasi kebijakan penguatan SIDa di Kota Surakarta sudah sesuai dasar normatif atau belum. Kata kunci: Formulasi kebijakan. Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Abstract Regional inovation system (SIDa) is the process of overall activity to develop innovations
that
are done between government
institutions of local
governments, Research & Development institutions, education, business, and society. Strengthening regional innovation systems in the city of Surakarta, that
question is how to enhance the competitiveness of the economy of the area in the Surakarta. This study describes and analyzes the policy formulation process of strengthening regional innovation systems in the city of Surakarta, conducted by the Research and Development Planning Agency of the region of Surakarta, barriers that arise from the policy formulation process of strengthening regional innovation systems, as well as strategies to overcome these obstacles. The research method used was a case study with a qualitative approach. The results of this study explained that the formulation of the policy of strengthening the formulation of SIDa in Surakarta normative base is in compliance or not. Keyword: Policy formulation, Regional System Innovation policy (SIDa) PENDAHULUAN Pelaksanaan
pembangunan. Kedua, pembangunan dari
program
pembangunan sistem inovasi yang dilakukan di Kabupaten/Kota disebut Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sistem Inovasi
Daerah
(SIDa)
adalah
keseluruhan proses dalam satu sistem untuk
menumbuhkembangkan
inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, lembaga pendidikan,
pemerintah kelitbangan, lembaga
daerah, lembaga penunjang
inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan untuk memperkuat ekonomi daerah dengan menciptakan inovasi daerah yang ada dijadikan titik sentral proses
sistem
inovasi
menekankan
daerah
pada
lebih
peningkatan
pembangunan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk
menumbuhkembangkan
kapasitas daya saing daerah. Melalui
Peraturan
bersama
Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi
Daerah
(SIDa),
Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama berkaitan
dengan
upaya-upaya
meningkatkan daya saing daerah. Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang menjadi bagian entitas pengembangan
Sistem
Inovasi
Daerah (SIDa) sehingga dituntut
untuk
melakukan
pengembangan
pembangunan Sistem Inovasi Daerah
KAJIAN PUSTAKA 1. Kerangka kerja kebijakan
(SIDa) didaerahnya. Dalam proses berdasarkan
Menurut Ag Subarsono (2006),
Peraturan bersama Menteri Riset dan
kerangka kerja kebijakan publik akan
Teknologi dan Menteri Dalam Negeri
ditentukan oleh beberapa variabel
Nomor 03 dan 36 tahun 2012 tentang
sebagai berikut:
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
1. Tujuan yang akan dicapai
penguatan
SIDa
(SIDa) ditemukan adanya masalah terkait penguatan sistem inovasi
2. Preferensi nilai 3. Sumberdaya yang mendukung
daerah. Dalam kebijakan penguatan SIDa,
4. Kemampuan aktor
ditemukan adanya isu kebijakan yang
5. Lingkungan kebijakan
belum
6. Strategi yang digunakan
menemukan
solusi
untuk
mendorong penguatan sistem inovasi. Pendekatan
sistem
inovasi
ini
Dalam
penelitian
ini
peneliti
menggunakan kerangka kerja untuk
memberikan gambaran bahwa yang
mengidentifikasi
terjadi umumnya adalah kegagalan
komponen-komponen tersebut dalam
sistemik.
proses penyusunan Roadmap SIDa
Karena itu,
diperlukan
kontribusi
pengaruh kebijakan publik untuk
Kota
mendorong penguatan sistem inovasi
digunakan merujuk pada konsep
yang
kerangka kerja kebijakan (Subarsono,
disebut
dengan
kebijakan
inovasi. Pada penelitian ini difokuskan pada sebuah analisis terkait formulasi kebijakan penguatan Sistem Inovasi
Surakarta.
Strategi
yang
2006) yaitu bagaimana Pemerintah Kota Surakarta mengartikan persepsi dan mengatasi berbagai hambatan. 2. Formulasi kebijakan
Daerah (SIDa) di Kota Surakarta, hambatan apa saja yang muncul saat
Riant
Nugroho
(2008)
proses formulasi kebijakan penguatan
menjelaskan
bahwa
SIDa berlangsung serta strategi untuk
kebijakan publik adalah salah satu inti
mengatasi hambatan tersebut.
penting dari kebijakan publik karena
perumusan
disini
dirumuskan
kebijakan
itu
batas-batas
sendiri.
Kebijakan
4. Model Rasional Apakah
pemerintah
sebagai
keputusan
sudah
publik ditujukan sebagai intervensi
pembuat
terhadap kehidupan publik untuk
memberikan manfaat keputusan
meningkatkan kehidupan publik itu
yang
sendiri.
tujuan tertentu yang diinginkan
Teknik
untuk
mencapai
formulasi
Proses formulasi akan dilihat dari
kebijakan publik dapat mengacu pada
Teori Model Formulasi (Thomas. R.
model formulasi kebijakan publik apa
Dye,
yang digunakan. Model formulasi
menggunakan Model Elite, Model
yang dipilih merupakan ukuran yang
Proses, Model Kelembagaan, Model
standar yang digunakan untuk menilai
Rasional atau model campuran dari
proses formulasi tersebut.
keempatnya.
Berikut
evaluasi
efektif
model
formulasi
1995)
dominan
yang Menurut
menjadi acuan peneliti:
(1987: 1. Model Elite Apakah
apakah
Patton
157-167)
dan
Sawicki
kriteria-kriteria
formulasi kebijakan harus dipenuhi
kelompok
elite
telah
oleh aktor pembuat keputusan agar
memainkan peran yang besar dan
kedepannya dapat memaksimalkan
melaksanakan kewenangan atas
produk
kebijakan publik tersebut atau
dirumuskan. Bardach sebagaimana
sebaliknya
dikutip Patton dan Sawicki (1987:
2. Model Proses Bagaimana
157-167) serangkaian
proses
kebijakan
yang
mengajukan
akan
beberapa
kriteria sebagai berikut:
formulasi kebijakan. Bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya
1. Kelayakan teknis: Kriteria ini mencakup
dibuat
sub-kriteria,
yakni
efektivitas dan kecukupan.
3. Model Kelembagaan dimana
2. Aspek ekonomik dan finansial:
kelembagaan pemerintah mampu
Kriteria ini mencakup sub-kriteria
Memaparkan
kondisi
menjawab permasalahan yang ada.
efisiensi ekonomi, keuntungan, dan efisiensi biaya.
kebijakan
yang
mendukung pengelolaan sumber
3. Kelayakan politik: Kriteria ini mencakup
sub-kriteria
acceptability
(tingkat
penerimaan),
appropriateness
(kepantasan),
responsiveness
(daya tanggap), legal, dan equity
daya tersebut untuk mencapai tujuan. Identifikasi
hambatan
proses
formulasi dilihat dari konsep tahapan formulasi (Nugroho, 2008). Tahap penyusunan identifikasi hambatan
(keadilan). 4. Kelayakan administratif: Kriteria ini
3. Menyusun
mencakup
sub-kriteria
authority (otoritas), institutional
juga dilihat dari kriteria proses formulasi (Paton dan Sawicki, 1987) 3. Kebijakan penguatan SIDa
commitment (komitmen institusi), capability(kapasitas),
dan
BPPT (Badan Pengkajian dan
organizational support (dukungan
Penerapan
organisasi).
menjelaskan Sistem Inovasi Daerah
Teknologi,
2008)
(SIDa) ialah proses kegiatan secara Selain
kriteria
hasil,
proses
fomulasi kebijakan yang baik juga dilihat
dari
keruntutan
logika
prosesnya. Riant Nugroho (2008) memberikan
pendapat
merumusan
kebijakan
bahwa yang
berorientasi pada tujuan sewajarnya melalui tahapan sebagai berikut:
dalam
jangka
waktu
tertentu 2. Memeriksa tersedia,
inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah, lembaga (litbang, pendidikan, dunia usaha), dan masyarakat. Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1. Menetapkan tujuan yang hendak dicapai
keseluruhan untuk mengembangkan
Landasan hukum yang mengatur tentang penguatan sistem inovasi daerah tertuang dalam Peraturan
sumberdaya khususnya
manusia, sistem dana.
yang waktu,
Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam
Negeri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012
primer dan sekunder. Sumber data
yaitu
setiap
primer yang didapat dari wawancara
daerah harus melakukan beberapa
yaitu: a. Pihak bidang penelitian dan
poin penting tentang penguatan SIDa,
pengembangan Badan Perencanaan
yaitu
Penelitian dan Pengembangan Kota
menyatakan
kebijakan
bahwa
membuat
tim
koordinasi dan Roadmap SIDa.
Surakarta
yang
merumuskan
kebijakan penguatan SIDa di Kota METODE PENELITIAN
Surakarta; b. Pihak pejabat pelayanan
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal tersebut,
peneliti
mengumpulkan
data
ingin dilapangan
secara jelas dan realistis dari aktor perumus kebijakan penguatan SIDa di Kota Surakarta.
suatu kasus tertentu yaitu proses kebijakan
penguatan
SIDa di Kota Surakarta. Proses formulasi kebijakan akan dilihat dari model formulasi yang digunakan kemudian
peneliti
yang menjadi lembaga penunjang inovasi Kota Surakarta. Sedangkan sumber
data
menganalisis
hambatan apa yang muncul saat proses formulasi berlangsung serta strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis dan sumber data penelitian ini dibedakan dalam 2 sumber yaitu
sekunder
yaitu
dokumentasi terkait proses formulasi kebijakan penguatan SIDa di Kota Surakarta. Pada
Penelitian ini difokuskan pada
penyusunan
dan pengembangan Solo Technopark,
penelitian
ini
langkah-
langkah dalam analisis data mengacu pada
pernyataan
Marshall
dan
(1998)
yaitu;
(1)
Mengorganisasikan
data;
(2)
Rossman
Mengelompokkan
temuan
berdasarkan kategori dan tema; (3) Menguji asumsi atau permasalah yang ada tehadap data; (4) Mencari alternatif penjelasan bagi data yang ada. HASIL DAN PEMBAHASAN Kota
Surakarta
merumuskan
kebijakan
penguatan
pemerintah
daerah
SIDa, melakukan
tahapan
dan
analisis
untuk
mencanangkan kebijakan penguatan SIDa di Kota Surakarta. Dalam melakukan beberapa tahapan dalam formulasi kebijakan penguatan SIDa. Berikut
ini
kebijakan
tahap
penguatan
peninjauan ulang untuk mereview kajian Roadmap. 2. Agenda Penetapan Tema Prioritas Penguatan SIDa Badan Perencanaan Penelitian dan
penyusunan
Pengembangan
SIDa
Surakarta
Kota
Surakarta
Daerah
bidang
Penelitian
Pengembangan
1. Persiapan dan Proses Perumusan Masalah tentang SIDa
dan
mengamanatkan
menggunakan
Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2015
Kegiatan tahapan ini meliputi pembentukan
untuk
Kota
kelompok
tentang Perubahan Peraturan Presiden
kerja
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan
perumusan
Ekonomi Kreatif sebagai pedoman
masalah mengenai sistem inovasi
untuk menentukan tema prioritas
daerah, dan penyusunan agenda kerja.
penguatan SIDa Kota Surakarta.
penyusun Roadmap,
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Surakarta
Daerah
bidang
Kota
Penelitian
dan
Pengembangan merumuskan masalah sesuai
dengan
fokus
pengembangan
SIDa di Kota Surakarta yaitu sebagai berikut: 1. Pengembangan usaha ekonomi
Peraturan
kreatif berbasis seni budaya Solo
bersama Menteri Riset Tekhnologi
terutama sektor: Desain, Fesyen
dan Menteri Dalam Negeri omer 03
(fashion), Kerajinan (craft), Seni
dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan
Pertunjukan (showbiz), Barang
Sistem Inovasi Daerah
Seni, dan Kuliner.
Sehingga
amanat
Agenda
dapat
disimpulkan
2. Pengembangan
bahwa kesiapan pemerintah Kota
fokus
pada
Surakarta sudah terbukti dengan
Incentive,
melakukan beberapa tahapan dalam
Exhibition).
wisata MICE
dengan (Meeting,
Convention,
and
perumusan masalah dan pembahasan
3. Pengembangan Sistem Informasi
lebih lanjut tentang penguatan SIDa
E-Goverment yang terintegrasi
di Kota Surakarta dengan melakukan
dan optimalisasi pemanfaatannya
Berikut ini dokumen perumusan
dalam pelayanan publik.
kebijakan Penguatan
4. Pengembangan ekonomi digital
SIDa Kota
Surakarta 2016-2021.
dan pemanfaatan teknologi dalam manajemen
dan
pemasaran
produk industri. Dalam proses agenda kebijakan ini juga sudah mengikuti tahap-tahap yang seharusnya dilakukan menurut buku panduan penguatan SIDa yang diadopsi
dari
isi-isi
kebijakan
Peraturan bersama Menteri Riset Teknologi dan Menteri Dalam Negeri
Sumber: dokumen Badan Perencanaan
Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang
Penelitian Pengembangan Surakarta,
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
2016
4. Penyiapan
(SIDa). 3. Alternatif Penyusunan dokumen
Badan Perencanaan Penelitian dan
Penetapan
Peraturan Kepala Daerah Disaat
Roadmap Penguatan SIDa
dan
peneliti
penelitian
melakukan
lembaga
yang
Surakarta
bersangkutan masih dalam masa
merumuskan draft Roadmap SIDa
transisi sehingga regulasi penguatan
Kota Surakarta. Roadmap penguatan
SIDa belum ada peraturan daerah nya
SIDa ditujukan untuk menentukan
berupa peraturan walikota. Sehingga,
arah dan memberikan suatu konteks
dalam tahap penetapan kebijakan
perencanaan,
penguatan
Pengembangan
panjang, penggunaan
Kota
pendekatan
menentukan sumberdaya
jangka prioritas secara
masih
SIDa
dalam
Kota tahap
Surakarta menunggu
peraturan walikota di sahkan.
efisien dalam rangka meningkatkan
Model
Formulasi
daya saing daerah.
Penguatan SIDa Kota Surakarta Berdasarkan formulasi
kebijakan
penjelasan
diatas,
tipikal
proses model
formulasi kebijakan penguatan SIDa
SIDa adalah membuat dokumen
di Kota Surakarta adalah Model
Roadmap
Campuran yang terdiri dari Model
membentuk
tim
Kelembagaan, Model Proses dan
Pemerintah
Kota
Model Rasional.
menemukan pilihan-pilihan untuk
Dalam
Model
Penguatan
SIDa
dan
koordinasi. Surakarta
Kelembagaan
menentukan inovasi daerah dengan
diperlihatkan dalam peran aktor-aktor
menemukan tema prioritas untuk
dan lembaga yang terlibat dalam
penguatan SIDa di Kota Surakarta.
proses
Identifikasi Hambatan-Hambatan
penyusunan
kebijakan
penguatan SIDa.
Proses
Dalam Model Proses terlihat pada pemerintah Kota Surakarta yang sedang mengalami proses dari mulai membuat
Roadmap,
melakukan
pendekatan dan mereview Roadmap, menentukan prioritas
program-program Roadmap
SIDa,
mengintegraskan ke dalam RPJMD
Formulasi
Kebijakan
Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Surakarta Dalam tahap penetapan tujuan yang
hendak
dicapai
hambatan
bahwa
pembuat
kebijakan
ditemukan pemahaman dan
para
pemangku kepentingan tentang SIDa masih terbatas.
dan RKPD, kemudian menunggu regulasi nya muncul berupa peraturan
Dalam tahap penyediaan sumber daya
walikota. Dalam Model Rasional terlihat
ditemukan
hambatan
sumberdaya waktu dan sumberdaya
pada Badan Perencanaan Penelitian
kelembagaan, yaitu
dan Pengembangan Daerah bidang
Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kota
Pengembangan
Surakarta yang dihadapkan dengan
mengalami masa transisi pergantian
masalah
walikota dan mengalami perubahan
inovasi
daerah
untuk
meningkatkan daya saing daerah melalui
Kota
dan
Surakarta
nama lembaga. Untuk pengelolaan sumberdaya
Operation
peneliti menemukan hambatan dalam
Procedure dari kebijakan penguatan
hal pengelolaan sumberdaya dalam
Standart
iptek
Penelitian
dan
ekonomi.
pendekatan
ketika Badan
formulasi kebijakan penguatan SIDa
walikota dan masa transisi dalam
di Kota Surakarta yaitu kelemahan
lembaga
dalam sistem inovasi yang sangat
komitmen
memerlukan solusi kebijakan yang
menemukan hambatan dimana belum
lebih baik.
menyatunya
Peneliti menemukan hambatanhambatan yang terjadi yaitu dimana kualitas sumberdaya yang masih lemah dan Dewan Riset Daerah yang seharusnya memberikan kontribusi untuk
penyusunan
kebijakan
penguatan SIDa di Kota Surakarta tetapi tidak berjalan sesuai tugas
tersebut.
Dalam
institusi
hal
peneliti
pemahaman
para
pembuat kebijakan penguatan SIDa Kota Surakarta dan ditemukan bahwa salah satu lembaga yang seharusnya aktif yaitu Dewan Riset Daerah (DRD) dalam penyusunan kebijakan SIDa tetapi tidak berjalan sesuai tugas pokok
fungsinya.
Dalam
hal
dukungan organisasi, belum adanya keterpaduan pengembangan sistem
pokok dan fungsinya.
inovasi dalam pembangunan. Peneliti
mengkategorikan
hambatan-hambatan
tersebut
ke
dalam kriteria formulasi. Peneliti menemukan hambatan yang muncul dari
aspek
tekhnis
dan
aspek
Strategi
mengatasi
hambatan
formulasi
kebijakan
Penguatan
Sistem Inovasi Daerah di Kota Surakarta Strategi
administratif.
Penelitian Hambatan
dari
aspek
Badan dan
Perencanaan Pengembangan
tekhnis
Surakarta untuk mencapai tujuan
ditunjukkan dalam hal efektivitas.
Penguatan SIDa adalah kerjasama
Dalam pelaksanaan di lapangan,
dalam
ditemukan
kelemahan
mewujudkan fokus pilar tema SIDa
sumberdaya. Hambatan dari aspek
Kota Surakarta dengan sosialisasi
administratif ditunjukkan dalam hal
Roadmap
otoritas dimana otoritas yang dimiliki
Surakarta kepada perangkat daerah,
oleh lembaga tersebut masih terbilang
pelaku usaha, perguruan tinggi, dan
terhenti karena ada hambatan luar
unsur masyarakat.
hambatan
yang disebabkan oleh pergantian
inovasi
daerah
Penguatan
SIDa
untuk
Kota
Preferensi
nilai
yang
Strategi
pemerintah
dipertimbangkan pemerintah daerah
Surakarta
Kota Surakarta dalam pembuatan
lingkungan kebijakan yang kondusif
kebijakan penguatan SIDa di Kota
dalam
Surakarta adalah kerangka kerja
penguatan SIDa di Kota Surakarta
kebijakan
adalah
inovasi
yaitu,
sebagai
berikut:
untuk
Kota
menciptakan
penyusunan
melakukan
kebijakan
focus
group
discussion.
1. Mengembangkan
iklim
Strategi yang digunakan untuk
lingkungan yang kondusif bagi
mengatasi hambatan-hambatan atau
inovasi dan bisnis;
tantangan-tantangan dalam kebijakan
2. Memperkuat daya
kelembagaan
dukung
iptek,
dan
penguatan SIDa di Kota Surakarta
serta
telah dicantumkan pada Laporan
meningkatkan kapasitas absorpsi
Sistem
dunia usaha;
Surakarta Tahun 2015-2020.
3. Meningkatkan
interaksi
dan
kemitraan iptek & inovasi, serta pelayanan
berbasis
teknologi/pengetahuan Strategi sumberdaya SIDa
untuk
Penguatan
Surakarta
menyinergikan
adalah
kelembagaan
jaringan-jaringan
SIDa.
dan
Strategi
pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi kemampuan aktor yang terlibat dalam penyusunan kebijakan penguatan SIDa di Kota Surakarta adalah membentuk tim khusus dan melakukan
pendekatan
dan
koordinasi dengan bagian penyusun program.
Daerah
Kota
PENUTUP KESIMPULAN hasil penelitian dan pembahasan terkait formulasi kebijakan Penguatan
mendukung
kebijakan
Kota
Inovasi
Sistem
Inovasi
Daerah
Kota
Surakarta dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Model formulasi yang dianut oleh pemerintah daerah Kota Surakarta, dominan
menggunakan
Model
Campuran yang terdiri dari Model Kelembagaan, Model Proses dan Model Rasional. 2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses formulasi kebijakan Penguatan SIDa ditemukan pada tahap
penetapan
tujuan,
pengelolaan
sumberdaya
dan
Understanding (MOU) dengan
hambatan dalam aspek tekhnis,
pihak-pihak
dan aspek administratif. Hambatan
kerjasama.
lain
yang
muncul
adalah
yang
diajak
SARAN
kelemahan kualitas sumberdaya
Dari hasil penelitian yang telah
dan tidak aktif nya salah satu
dilakukan, maka saya selaku peneliti
organisasi perangkat daerah dalam
memberikan saran, antara lain:
perumusan formulasi kebijakan
1. Para
perumus
kebijakan
Penguatan SIDa. Dalam hal aspek
hendaknya
tekhnis, ditemukan hambatan yang
komunikasi dengan berbagai aktor
muncul dalam segi efektivitas dan
kebijakan sebelum membentuk
kecukupan.
dan menyusun suatu kebijakan
Dalam
aspek
administratif, ditemukan hambatan
publik
yang
perbedaan
muncul
pada
proses
selalu
agar
membuka
tidak
adanya
pemahaman
formulasi kebijakan Penguatan
persepsi
SIDa dalam hal otoritas, komitmen
kebijakan.
institusi, dan dukungan organisasi
dilakukan melalui diskusi publik
3. Strategi Bidang kelitbangan Badan Perencanaan
Penelitian
dan
dalam
dan
merumuskan
Komunikasi
dapat
maupun rapat-rapat koordinasi 2. Organisasi
perangkat
daerah,
Pengembangan Kota Surakarta
Dewan Riset Daerah hendaknya
untuk mengatasi hambatan adalah
dapat berjalan aktif sesuai tugas,
melakukan pendekatan melalui
pokok, dan fungsinya. Kesadaran
focuss group discussion dengan
organisasi
kelompok kerja (pokja) untuk
diharapkan
diskusi rutin setiap satu konsep
menyelesaikan suatu masalah dan
yang akan dijalankan. Strategi
terlibat
Pejabat
perumusan
Pelayanan
Pengembangan Solo
dan
Technopark
tujuan
perangkat
daerah
mampu
untuk
aktif
dalam
kebijakan
dapat
proses sehingga
dicapai,
adalah berusaha aktif dalam hal
dilakukan
menjalin
organisasi perangkat daerah.
melakukan
networking Memorandum
dan Of
evaluasi
perlu kinerja
DAFTAR PUSTAKA
Penyusunan Kajian Pengembangan IKM Bisnis Inovatif Daerah
Peraturan Presiden Nomer 72 Tahun 2015
tentang
Perubahan
Peraturan Presiden Nomer 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
Riset Dan Tekonologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Republik
Indonesia
Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan
BPPT. 2011. Naskah Akademik Buku Putih Penguatan Sistem Inovasi Nasional.
Jakarta:
Deputi
Bidang Pengkajian Kebijakan
Peraturan Bersama Menteri Negara
Negeri
Kota Surakarta 2016.
Sistem
Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Inovasi _____________. 2008. Public Policy.
Daerah
Jakarta: Laporan Akhir Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta 20152019.
PT.
Elex
Media
Komputindo _____________. 2009. Public Policy, Teori
Kebijakan,
Analisis
Laporan Akhir Roadmap Sistem
Kebijakan, Proses Kebijakan,
Inovasi Daerah Kota Surakarta 2016-
Perumusan,
2020.
Evaluasi,
Lampiran Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta Tahun 2015-2019
Implementasi, Revisi
Risk
Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian
Laporan Kegiatan Grand Design Pembangunan
Iptek
Perencanaan
Pembangunan
Surakarta Tahun 2016
Badan
Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Computindo. _____________. 2014. Kebijakan Publik
di
Berkembang. Pustaka Pelajar
Negara-Negara Yogyakarta:
Patton, Carl V dan Sawicki, David S.
______________.
1995.
1987. Basics Methods of Policy
Understanding Public Policy, New
Analysis and Planning. Prntice-
Jersey: Prentice Hall.
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Marshal,
____________.
2012.
Kebijakan
Publik: Teori, Proses, dan Studi Catherine
Gretchen
& Rossman, B. Designing
Qualitative
Kasus. Yogyakarta: CAPS. Internet
Research.
California: Sage Publication,
http://tatang-taufik.blogspot.co.id/
Inc Mcquail, Dennis & Sione,
http://www.surakarta.go.id/
K. (1998) http://www.bappeda.surakarta.go.id/ Rachmat, Saleh dan Susilowati. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan
Perusahaan
Manufaktur.
Jurnal
Bisnis
Strategi Vol.13, 67-80 Subarsono,
Ag.
Kebijakan Teori
2006.
Analisis
Publik:
Konsep,
dan
Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Thomas R. Dye. 1978. Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc, New Jersey. _____________.
1992.
Understanding Public Policy, 7th ed. (Englewood Cliffs, N.J:. Prentice-Hall.
http://jatengprov.go.id
