STRATEGI PERANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BOGOR
EDY WIBOWO
SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul Strategi Perancangan Kebijakan Umum APBD Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bogor adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Bogor, Juli 2008 Edy Wibowo NRP A153054125
ABSTRACT EDY WIBOWO. Strategic Planning Of General Policy Of Local Government Budgeting (APBD) To Increase The Quality Of Human Development In Bogor District. Under Direction of SRI HARTOYO and SAID RUSLI. Main goal of many countries in the world is to give prosperity to their people through development. However some countries have been fighting for their goal for many years. Indonesia is one of some countries in the world with the situation mentioned above. According to UNDP (2005), Human Development Index (HDI) of Indonesia is 68,7 and is placed Indonesia in 110 among 117 countries in the world. The low HDI level of Indonesia is very disappointing. Since 1999 when the decentralization era in Indonesia has been declared, every local government has responsibility to increase HDI as well as central government. Main source of local government in this case is development budget or Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). The problem raised is how to manage APBD in order to fit the goal. This study was carried out to plan the strategies that produce programs which are suitable for optimizing HDI growth. This study was carried out in Bogor District and uses it as a case study. According to mathematical method (multiple regression), real public expenditure in APBD is significantly influenced HDI (Alfa = 0.05). HDI will increase 0.019 point if real public expenditure is increase Rp. 1 billion. During 19972006, proportion of real public and officer expenditure in Bogor’s APBD was unbalanced (i.e. 32.1 percent : 67.9 percent). This unbalanced proportion of APBD expenditure has caused non optimum of HDI growth. Shortfall reduction analysis of HDI also showed that HDI growth in Bogor was very low. Some strategic planning and programs have been chosen to improve HDI growth by using SWOT and AHP analysis. Best strategy for developing education sector in Bogor is S-T strategy. Alternative programs which match for this strategy are : free study cost for elementary and junior high school level, building and reconstruction of school facilities. Best strategy for developing health sector is S-T strategy. Alternative programs in charge are : free cost health service especially for the poor, building and reconstruction of health facilities. Best strategy for economic sector is also S-T strategy and the suitable programs are : investment aid of small scale business as well as training and motivating unskilled labor force. Key words :
strategic planning of general policy of APBD, human development index
RINGKASAN EDY WIBOWO. Strategi Perancangan Kebijakan Umum APBD Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh SRI HARTOYO dan SAID RUSLI. Tujuan utama pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Hanya saja setelah sekian lama mendeklarasikan kemerdekaannya, tidak semua negara berhasil mencapai tujuan yang diinginkannya. Berbagai macam kendala dihadapi oleh setiap negara dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan tujuan bernegara tersebut setelah merdeka selama lebih kurang 62 tahun. Dalam hal pelaksanaan pembangunan manusia, Indonesia masih dalam tahap memulai sehingga belum memberikan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan angka IPM 68,7, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 67,7 pada tahun 1999. Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (urutan 61, IPM : 79,6), Thailand (urutan 73, IPM : 77,8), Filipina (urutan 84, IPM : 75,8) dan Vietnam (urutan 108, IPM : 70,4). Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, maka upaya meningkatkan IPM selain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Salah satu modal dasar utama bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia adalah dana pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kecenderungan yang terjadi di tiap-tiap daerah di Indonesia adalah bahwa peningkatan APBD tidak serta merta menaikkan angka IPM secara optimal. Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga cenderung kurang optimal dalam memanfaatan APBD untuk kepentingan peningkatan IPM. Pada tahun 2000 APBD Kabupaten Bogor adalah sebesar Rp. 250,27 milyar dan pada tahun 2005 menjadi Rp. 1,32 triliun. Pada tahun 2000 angka IPM Kab. Bogor adalah sebesar 63,32 dan pada tahun 2006 menjadi 69,45 poin. Jika dilihat pertambahan kenaikan (increment), maka terjadi kecenderungan menurun dari 3,38 poin pada tahun 2000 menjadi 1,04 poin di tahun 2006. Untuk dapat memanfaatkan APBD secara optimal bagi kenaikan angka IPM diperlukan tahapan-tahapan perencanaan APBD yang baik terutama dalam hal penyusunan program dan kegiatan dalam APBD atau yang biasa disebut sebagai kebijakan umum APBD. Tahapan yang harus dilakukan dalam hal ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan IPM. Seperti diketahui angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu (1) indeks pendidikan yang dipengaruhi oleh angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH), (2) indeks kesehatan yang dipengaruhi oleh angka harapan hidup (AHH) dan (3) indeks daya beli yang dipengaruhi oleh pendapatan per kapita per tahun. Pengetahuan akan faktor-faktor tersebut di atas akan mengarahkan kita pada penentuan fokus program dan kegiatan dalam APBD. Program-program yang dihasilkan tersebut kemudian ditentukan skala prioritasnya. Program-program yang menjadi prioritas inilah kemudian yang dijadikan sebagai program yang dicantumkan dalam kebijakan umum APBD.
Berdasarkan metode reduksi Shortfall yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan IPM di Kabupaten Bogor sejak tahun 1997-2006 ternyata diketahui bahwa angka reduksi Shortfall tahun 1997-2006 di Kabupaten Bogor adalah sebesar 1,37 poin. Menurut UNDP angka reduksi Shortfall Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori pertumbuhan IPM lambat. Hal ini menujukkan bahwa pengelolaan pembangunan di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya berhasil meningkatkan IPM secara optimal. Metode analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh belanja publik dan belanja aparatur dalam APBD terhadap IPM di Kabupaten Bogor memperlihatkan bahwa belanja publik riil dan belanja aparatur riil berpengaruh nyata terhadap IPM pada alfa = 0,05 (nilai p-value ANOVA = 0,00143) dengan koefisien determinasi sebesar 0,8874. Belanja publik berpengaruh positif terhadap IPM pada alfa = 0,05 dan belanja aparatur berpengaruh positif terhadap IPM pada alfa = 0,1. Daya ungkit belanja publik terhadap IPM menurut hasil analisis regresi berganda adalah sebesar 0,019 poin untuk setiap kenaikan Rp. 1 milyar belanja publik riil. Kecenderungan selama ini proporsi belanja publik dan belanja aparatur di Kabupaten Bogor tidak seimbang. Proporsi belanja aparatur dan belanja publik sejak 1997-2006 adalah rata-rata sebesar 67,9 persen berbanding 32,1 persen. Inilah salah satu penyebab kurang optimalnya pertumbuhan IPM di Kabupaten Bogor. Metode analisis SWOT yang dilakukan terhadap komponen IPM berupa pendidikan, kesehatan dan perekonomian memperlihatkan bahwa strategi pembangunan yang dapat diterapkan di sektor pendidikan dan sektor perekonomian adalah strategi diversifikasi (strategi S-T). Adapun strategi pembangunan yang dapat diterapkan untuk sektor kesehatan adalah berupa pilihan strategi diversifikasi (strategi S-T) atau strategi progresif (strategi S-O). Strategi S-T yang dapat dilakukan untuk sektor pendidikan adalah menyeimbangkan rasio guru dan siswa terutama untuk tingkat SLTP dan SLTA dengan menambah jumlah siswa SLTP dan SLTA, meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, memberikan subsidi pendidikan untuk mengatasi daya beli yang rendah, dan mengurangi angka putus sekolah. Strategi S-T untuk sektor kesehatan yang dapat dilakukan adalah menekan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatkan cakupan pelayanan persalinan medis, memberikan subsidi kesehatan untuk mengatasi daya beli yang rendah, dan meningkatkan kelembagaan masyarakat di sektor kesehatan. Strategi S-T yang dapat diterapkan untuk sektor perekonomian adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketersediaan SDM tenaga kerja, menaikkan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatkan kelembagaan masyarakat di sektor perekonomian. Berdasarkan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditujukan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah diketahui bahwa pelaku pembangunan yang paling dominan adalah aparatur dibanding masyarakat dan swasta. Berdasarkan kendala pembangunan daerah, maka faktor yang paling berpengaruh berturut-turut adalah aspek aparatur, biaya, kebijakan, manfaat dan partisipasi masyarakat. Program-program pembangunan yang dapat dijadikan rekomendasi berdasarkan AHP adalah : pelayanan kesehatan gratis, penyelenggaraan sekolah gratis SD-SLTP, pemberian bantuan permodalan bagi koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja, pembangunan sarana kesehatan dan penyelenggaraan perijinan investasi satu atap. Kata kunci : perancangan kebijakan umum APBD, Indeks Pembangunan Manusia
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
STRATEGI PERANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BOGOR
EDY WIBOWO
Tugas Akhir Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir : Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MAEc
Judul Tugas Akhir : Strategi Perancangan Kebijakan Umum APBD Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bogor Nama : Edy Wibowo NRP : A 153054125
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Sri Hartoyo, M.S. Ketua
Ir. Said Rusli, M.A. Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Dr. Ir. Yusman Syaukat, MEc
Tanggal Ujian : 7 Juli 2008
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodipuro, M.S.
Tanggal Lulus :
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam karya ilmiah berupa kajian pembangunan daerah ini adalah optimalisasi pemanfaatan APBD untuk meningkatkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bogor. Adapun judul yang digunakan adalah Strategi Perancangan Kebijakan Umum APBD Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bogor. Melalui prakata ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Sri Hartoyo, M.S. dan Bapak Ir. Said Rusli, M.A. selaku dosen pembimbing, serta segenap staf pengajar dan karyawan di Program Studi Manajamen Pembangunan Daerah (MPD) yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan MPD Bogor angkatan ke-2 (2006-2007) atas kekompakannya selama ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak (Alm) Marsono dan Ibu Markeri serta adik-adik tercinta atas dukungan moral dan do’a yang diberikan. Hal yang sama juga penulis sampaiakan untuk istri tercinta Widyastuti, STp dan anak-anak : Ahmad Syamil Fiddin, Asma Khoirunnisa, Ahmad Faqih dan Aisyah Syahidatunnisa atas do’a dan kebersamaannya selama ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Bogor, Juli 2008 Edy Wibowo
i
