Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Kerangka Meningkatkan SDM di Indonesia Oleh: Masduki *

Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Kerangka Meningkatkan SDM di Indonesia Oleh: Masduki* Abstrak Rencana pembangunan pendidikan jangka panjang dimaksudkan sebagai pedoman penentu pelaksana kebijakan demi tercapainya visi dan misi pendidikan nasional sebagai realisasi program kerja yang realistis. Masyarakat juga mempunyai peranan yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dalam hal penyediaan sarana prasarana, pendanaan, dan tenaga pendidik sebab mereka juga pengguna pendidikan bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan-nya dikemudian hari. Strategi pembangunan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Penataan pengelolaan pendidikan dan penegakan hukum di bidang pendidikan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrument peraturan perundangan, kebijakan, pedoman standard dan aturan pelaksanaan teknis lainya. Kata kunci: kebijakan, pembangunan, pendidikan, SDM A. Pendahuluan Pada hakekatnya setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam rangka untuk memperluas wawasan dan kualitas hidupnya, sehingga setiap warga mayarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan mencakup penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, pendanaan, dan tenaga pendidik.1 Hal tersebut telah ditegaskan dalam perubahan Keempat Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan *

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung Jawa Timur Sudarsono, Juwono “Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia”, Prisma, No. 8 tahun XIX, l990. 1

SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009

Masduki: Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional…

702

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdasakan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang-undang”.

Tanggungjawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bisa mencakup perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan. Peran masyarakat bukan hanya sebagai penyelenggaran pendidikan, tetapi bisa juga sebagai pengguna hasil pendidikan dan penyedia dana pendidikan, karena pada hakekatnya tanggungjawab pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerinah, pemerintah daerah dan masyarakat2. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia, No 20 Tahun 20033, tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XV, Pasal 54, ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1)

”Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusahan dan organisasi kemasyarakatan…(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan”.

Pada bab XIII, Pasal 46, ayat (1) dan (2) juga menyatakan bahwa: (1)

“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.4

Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran dan tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraannya. Peran pemerintah dalam mendidik anak bangsa saat ini adalah berusaha tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, antara guru negeri dan guru swasta. Antara sekolah negeri dan swasta saat ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerintahan daerah, baik dalam penyediaan pendanaan maupun perbaikan sarana dan prasarana. Sekolah swasta saat ini juga mendapatkan bantuan dana operasional sekolah (BOS) dan bantuan perbaikan sarana prasarana. Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru dan dosenpun pemerintah memperlakukan sama, antara guru dan dosen yang diangkat pemerintah dengan guru dan dosen yang diangkat oleh 2

Haris Supratno, Rencana Strategis Departemen Pendidikan 2007, (Jakarta: Depdiknas.

2007). 3

Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Bandung: Rosda Karya, 2006). 4 Ibid. SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009


703

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1945 tentang Guru dan Dosen, bab IV, Pasal 16 ayat (1) dan (3) bahwa:5 (1)

“Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. (2) Tunjangan profesi dialokasikan pada Anggaraan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABD)”

Berdasarkan uraian di atas pemerintah dan masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab mendidik anak bangsa dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraannya. Saat ini pemerintah berusaha untuk memberikan peran dan tanggung jawab, dan perhatian kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggrakan oleh masyarakat, karena masyarakat saat ini mempunyai peran, tanggungjawab, dan perhatian besar dalam mendidik anak bangsa untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraannya. B. Misi dan Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misi pendidikan nasional adalah:6 (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh; (c) meningkatkan kualitas pembelajaran; (d) meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan (e) memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan RI. Di samping itu, tata nilai dalam sebuah keberhasilan pendidikan sangat menentukan proses pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dalam visi dan misinya7, oleh karena tata nilai merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan prilaku semua pegawai dalam 5 Undang-undang RI, Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, (Jakarta Depdiknas, 2005). 6 Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Bandung: Rosda Karya, 2006). 7 Charles K. Coe, Public Financial Management, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, l989).


704


menjalankan tugas sehari-hari serta menyatukan hati dan pikiran semua pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misinya. Untuk melihat tata nilai yang dikembangkan oleh Depdiknas dapat dilihat dalam grafik di bawah ini8: Grafik Tata Nilai Depdiknas INPUT VALUES Nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam setiap pegawai

PROCESS VALUES Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pekerjaan, dalam rangka menuju keunggulan

OUTPUT VALUES Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pegawai

PEMERATAAN & PEGAWAI

1. Amanah. 2. Profesional 3. Antusiasme dan bermotivasi tinggi. 4. Bertanggungjawab dan mandiri. 5. kreatif 6. Disiplin inklusuf 7. Peduli dan menghargai orang lain. 8. belajar sepanjang hayat

KEPEMIMPINAN MANAJEMEN PRIMAMEN

PENYELENGGARAAN

1. Visioner dan berwawasan 2. memotinasi 3. mengilhami 4. memperdayakan 5. membudayakan 6. taat azas 7. koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim 8. akuntabel

1. Produktif 2. Gandrung mutu tinggi 3. Dapat dipercaya 4. Responsive dan aspiratif 5. Antisipatif dan inovatif 6. Demokratis,dan berkeadilan.

PENDIDIKAN BERMUTU

C. Kebijakan Pokok Pembanguan Pendidikan Nasional Dalam rencana strategis Depdiknas 2005-20099 telah dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, pembangunan pendidikan jangka menengah dalam dokumen RPJM nasional dilaksanakan melalui beberapa program, yang terdiri dari 10 program pada fungsi pendidikan dan 5 program pada fungsi pelayanan pemerintahan umum dan fungsi perlindungan sosial10 . Program pada fungsi pendidikan adalah program pendidikan anak usia dini, program wajar 9 tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan tinggi, program pendidikan non formal, program peningkatan 8 Undang-undang RI, Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, (Jakarta Depdiknas, 2005). 9 Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 10 Umar Juoro, “Persaingan Global dan Ekonomi Indonesia dekade 1990-an”, Prisma No. 8 tahun XIX, 1990.



705

mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, program penelitian dan pengembangan, program penelitian dan pengembangan iptek, dan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program fungsi pelayanan pemerintahan umum dan fungsi perlindungan sosial, mencakup program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan, program pengelolaan sumber daya manusia aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak11. Program pembangunan Departemen Pendidikan Nasional diarahkan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Kondisi umum pendidikan yang diharapkan dicapai pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Pemerataan dan Perluasan Akses Salah satu tugas renstra Depdikanas adalah pemerataan dan perluan akses pendidikan. Tugas pokok tersebut diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 pemerintah telah melakukan langkah sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 95% memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 98,0% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5% .12 Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini 13:

11 Anwar Nasution, “Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi”, Prisma No. 8 tahun XIX, l990. 12 Undang-Undang RI, No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 13 Mudrajat Kuncoro dan Anggito Abimanyu “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, KELOLA, No. 10/IV, 1995.



706

Grafik Kebijakan dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendanaan biaya operasional wajar 9 tahun

Perluasan akses SMA/SMK dan SMA Terpadu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peningkatan Peran serta masyarakat dan perluasan akses SMA/SMP/SD

Pemerataan &Perluasan Akses Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar

Rekrutmen Pendidikan dan tenaga kependidikan

Perluasan Akses pendidikan Wajar pada jalur nonformal Perluasan akses pendidikan keaksaraan >15 Tahun Perluasan akses sekolah luar bisaa dan sekolah inklusif Pengembangan pendidikan layanan khusus dan PADU

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasaan akses pendidikan harus dilakukan melalui penguatan program-program sebagai berikut14: a. Pendanaan biaya operasi wajar Diknas 9 tahun; b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajar. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI sederajat mencakup penambahan sarana dengan membangun sekolah baru dan ruang kelas baru, untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak; c. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional diberbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan secara geografis, keahlian, dan kesetaraan gender; d. Perluas akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk >15 tahun; merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi penduduk buta aksara.

14

Mardiasmo dan Wihana Kirana Jaya, “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik”, KOMPAK STIE YO, Yogyakarta, Oktober, 1999. SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009


707

e. Pendidikan kecakapan hidup;merupakan kebijakan strategies bagi peserta didik yang orang tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan /atau pengangguran. f. Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu; arah kebijakan ini lebih untuk memperluas SMK untuk mencapai komposisi jumlah SMA yang seimbang pada tahun 2009. g. Perluasan akses perguruan tinggi; pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi menargetkan pencapaian jumlah mahasiswa meningkat dari 14% tahun 2004 menjadi 18% pada tahun 2009. h. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh; kegiatan prioritas ini ingin mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh (distance learning) di perguruan tinggi, pendidikan formal dan pendidikan non formal untuk mendukung perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan nonformal. 2. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya.15 Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta beraklak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut dilaksanakan atau didelegasikan kepada gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di propinsi. Manajemen mutu tersebut dilaksanakan melalui kebijakan strategis sebagai berikut16: a. Mengembangkan dan menetapkan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian 15 Anwar Shah, Balance, Accountability and Responsiveness, Lesson about Decentralization, (Washington D.C: World Bank, l997). 16 Asri Umar, “Kerangka Strategis Perubahan Manajemen Keuangan Daerah Sebagai Implikasi UU RI No. 22 tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999”, PSPP, Jakarta: Juli-Desember, l999.


708


pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan program pendidikan, serta upaya penjaminan mutu pendidikan. b. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah oleh sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yang Bandan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik berdasarkan standar kompetensi. c. Melaksanakan penjaminan mutu (Quality Assurance) melalui proses analisis yang sistematis terhadap hasil ujian nasional dan evaluasi lainnya untuk menentukan faktor pengungkit dalam upaya peningkatan mutu baik antar satuan pendidikan, antar kabupaten, antar propinsi. d. Melakukan tindakan affirmative dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan yang kualitasnya rendah, baik dilihat dari input, proses, maupun output. e. Melaksanakan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan untuk menentukan status akreditasinya. Kebijakan untuk peningkatan mutu dan relevansi dan daya saing pendidikan dilakukan melalui penguatan antara lain:17 (1) implementasi dan penyempurnaan SNP; (2) pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu SNP; (3) survey bencmarking mutu pendidikan terhadap standar internasional yang bertujuan untuk membandingkan anak didik Indonesia dengan anak didik negara laim; (4) perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM,BAN-PNF dan BAN PT; (5) pengembangan guru sebagai profesi; (6) pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal; (7) perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana; (8) perluasan pendidikan kecakapan hidup; (9) pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten; (10) pembangunan sekolah bertaraf internasional di setiap propinsi; (11) akselarasi jumlah program studi kejuruan, fokasi dan profesi dengan investasi untuk pengembangan satuan pendidikan pada perguruan tinggi dan sekolah kejuruhan.18 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan 17 Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan. (Jakarta: BP, Cipta Jaya, 2005). 18 Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Rakyat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, l999).



709

perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan19: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan; (b) kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas. Pengembangan kapasitas bagi setiap tingkat pemerintahan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan sebagai berikut20: a. Pada tingkat pemerintah, prioritas pengembangan kapasitas mencakup penataan kelembagaan, penguatan sistem advokasi strategis dan monitoring. b. Pada tingkat propinsi, pengembangan kapasitas harus diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi, yaitu kemampuan propinsi mewakili pemerintahan pusat. c. Pada tingkat kabupaten, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. d. Pada pendidikan tinggi, pengembangan kapasitas dilakukan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki keleluasaan dalam pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu secara sehat dan akuntabel. e. Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Hasil dari kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan secara keseluruhan diharapkan adanya peningkatan sistem pengendalian internal yang terkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih efektif, efisien, produktif dan akuntabel. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 19 Haris Supratno, Rencana Strategis Departemen Pendidikan 2007. (Jakarta: Depdiknas, 2007). 20 Fasli Jalal, “Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru Pasca Disyahkannya UU Guru Dan Dosen”. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Kompas” Menata Ulang Profesionalisme dan Pendidikan Guru”, Jakarta, 24 Januari 2006.



710

nasional dalam perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis kinerja, melalui: (a) perbaikan kapasitas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program-program Renstra Diknas; (b) pengembangan manajemen kurikulum, bahan ajar, dan manajemen pembelajaran untuk identifikasi, advokasi, dan penyebarluasan praktik-praktik pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten/kota/dan atau satuan pendidikan; dan (c) mengembangkan sistem kerjasama untuk perencanaan, pengelolaan, monitoring kinerja sistem pendidikan secara menyeluruh21 D. Kesimpulannya Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat; untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan perlu dilakukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah baik di pusat dan di daerah demi tercapainya ketaatan pada peraturan perundang-undangan, terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan, melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Di samping itu, perlu dilakukan penataan pengelolaan pendidikan dan penegakan hukum di bidang pendidikan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrumen peraturan perundangan, kebijakan, pedoman standard dan aturan pelaksanaan teknis lainya.

21

Kenichi Ohmae, The borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economic, (London: Harper Collins, 1991). SOSIO-RELIGIA, Vol. 8, No. 3, Mei 2009


711

Daftar Pustaka Coe, Charles K., Public Financial Management, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, l989. Haris Supratno, Rencana Strategis Departemen Pendidikan 2007. Jakarta: Depdiknas, 2007. Jalal,

Fasli, “Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru Pasca Disyahkannya UU Guru Dan Dosen”. Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel Kompas” Menata Ulang Profesionalisme Dan Pendidikan Guru”. Jakarta, 24 Januari 2006.

Juoro, Umar “Persaingan Global dan Ekonomi Indonesia dekade 1990an”, Prisma No. 8 tahun XIX, 1990. Kuncoro, Mudrajat dan Anggito Abimanyu, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, KELOLA, No. 10/IV, 1995. Kuncoro, Mudrajat, “Otonomi Daerah dalam Transisi”, pada Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global, 12 April, Yogyakarta, 1997. Mardiasmo dan Wihana Kirana Jaya, “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik”, KOMPAK STIE YO, Yogyakarta, Oktober, 1999. Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002. Nasution, Anwar, “Globalisasi Produksi, Pengusaha Nasional dan Deregulasi Ekonomi”, Prisma No. 8 tahun XIX, l990. Ohmae, Kenichi, The borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economic, London: Harper Collins, 1991. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19, tahun 2005, tentang Standar Pendidikan, Jakarta: BP, Cipta Jaya, 2005. Shah, Anwar, Balance, Accountability and Responsiveness, Lesson about Decentralization, Washington D.C.: World Bank, l997. Sudarsono, Juwono, “Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia”, Prisma, No. 8 tahun XIX, l990. Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Rakyat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, l999.


712


Umar, Asri, “Kerangka Strategis Perubahan Manajemen Keuangan Daerah Sebagai Implikasi UU RI No. 22 tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999”, PSPP, Jakarta, Juli-Desember, l999. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang RI, Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, Jakarta Depdiknas, 2005. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Rosda Karya, 2006.


Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Kerangka Meningkatkan SDM di Indonesia Oleh: Masduki *

Recommend Documents