STRATEGI PENINGKATAN KONTRIBUSI USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO Andi Ratu, Nurdin Brasit dan Jusni
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan 10. mengetahui efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak dalam meningkatkanb kontribusi usaha pertambangan dan 2) mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam meningkatkan kontribusi usaha pertambangan dari aspek penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif dan kualotatif. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman digunakan analisis SWOT yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan energi Kota Palopo dalam pengambilan dan pengelolaan pajak bahan galian golongan C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Efektifitas pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C sebesar 76,43% berdasarkan kriteria kinerja keuangan adalah kurang efektif dan efisiensi pemungutannya rata rata sebesar 11, 26% berdsasarkan criteria kinerja keuangan adalah sangat efisien. Kedua factor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah factor kekuatan yaitu a). adanya regulasi b) keberadaan obyek pajak C) upah pungut d) adanya standar harga e) cara menghitung besarnya pajak. Faktor kelemahan yaitu a). jumlah petugas lapangan, b)kesejahteraan petugas lapangan C) penetapan target d). upaya penegakan hukun dan e) kegiatan social. Faktor peluang yaitu a) adanya kebijakan pemerintah pusat b) kemungkinan kerjasama c) potensi pajak, harga, pasar dan e. peningkatan pembangunan infrastruktur. Adapun factor ancaman yaitu : a) keberatan wajib pajak b) kejujuran wajib pajak c)kesadaran membayar d) situasi dan kondisi politik politik serta ekonomi dan e) pelaporan hasil eksplorasi Kata kunci : Kontribusi dan pertambangan
ABSTRACT This research aims to 1) determine the efektifitas dan efficiency of tax collection in enhamcing the contribution of mining enterprise 2) find out the strengths, weakneses, opportunities and threats in the effort to increase the contribution of mining enterprise from the aspects of tax on the collection and processing of class C minerals. The methods of analysis used in this study were quantitative and qualitative analysis. The results reveal that, firstly the tax on the collection and processing of class C minerals (with a percentage of 76,43%) based on the criteria of financial performance, is less effective but the collection efficiency average (11,26) based on financial performance criteria is very efficient. Secondly factor that become the strengts are regulation, the existence of tax objects, collection wage, price standard and the tax calculation procedure, while factors that become the weaknesses are the number of field workers, the welfare of the field workers, target setting, law enforcement and socialization activities,
Furtmore the opportunity factors include the existence of central government policy, collaboration, possibilities the tax potential, market price and the increase in construction/ infrastructure while the threat factors include taxpayers objection, taxpayers honestly, the awareness of paying taxes, political and economic conditions and the reporting of exploration results. To know the strengths, weakness, opportunities and threats a SWOT analysis was conducted by the office of mining and energy in Palopo city in the collection and processing of tax from class C mining material. Keywords : mining contribition
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini daerah diharapkan, terutama Kabupaten dan Kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber – sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seperti dikemukakan Koswara (2000:50) bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.
Sebagaimana disebutkan pada pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu : a. hasil pajak Daerah, b. hasil retribusi Daerah, c. hasil perusahaan milik Daerah , hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 2. Dana perimbangan; 3. Pinjaman Daerah; 4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2000:88-91) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten maupun Kota tidak pernah dapat menutupi pengeluarannya dengan pendapatannya sendiri. Penerimaan Asli Daerah Kabupaten maupun Kota berada jauh di bawah total pengeluaran daerah yang bersangkutan. Bahkan Pendapatan Asli Daerah-nya hanya dapat menutupi sebagian dari pengeluaran rutin. Artinya untuk menutupi pengeluaran rutin saja masing-masing daerah harus mengharapkan transfer dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya. Tidak berbeda dengan hasil penelitian tersebut di atas, selama ini sumbangan atau kontribusi usaha pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo masih relatif kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 1. Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap PAD
2
KONTRIBUSI TAHUN
USAHA PERTAMBANGAN
PROSENTASE PAD (%)
2005
368,689,108
13,829,522,017
2.67
2006
346,621,931
15,579,253,987
2.22
16,902,268,571
1.45
17,790,121,374
2.23
26,481,047,391
2.08
2007 2008 2009
244,768,559 397,027,546 550,038,418
Rata – Rata
2.13
eksternal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo” Penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C dalam wilayah Kota Palopo dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo kemudian hasilnya dilaporkan kepada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo sebagai salah suatu pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo B.
Sumber : Dinas PPKAD Kota Palopo Dari tabel di atas memberikan gambaran bahwa sumbangan atau konstribusi usaha pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, sehingga penerimaan daerah masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Kontribusi usaha pertambangan terhadap PAD di Kota Palopo selama periode Tahun 2005 sampai dengan 2009 berturut-turut adalah 2,67 %, 2,22 %, 1,45 %, kemudian 2,23%, dan 2,08% dengan demikian usaha pertambangan hanya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD selama lima tahun rata – rata 2,13 % . Analisis SWOT merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman atau hambatan (Threats) yang terdapat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo, sebagai pengumpul/ pemungut pajak tambang galian golongan C. Dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi dituntut untuk mencari langkah- langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi usaha pertambangan dapat dilihat melalui penerimaan dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C. Kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman adalah merupakan aspek penilaian dari faktor
C.
D.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Apakah pungutan pajak sudah efektif dan efisien dalam meningkatkan kontribusi usaha pertambangan terhadap pajak pendapatan asli (PAD) 2. Faktor apa saja yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol.C Tujuan Penelitian Adapun tujuan diadakannya penelitian adalah : 1. Mengetahui efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak dalam meningkatkan kontribusi usaha pertambangan terhadap PAD . 2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman dalam upaya meningkatkan kontribusi usaha pertambangan dari aspek penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C Manfaat Penelitian a.
Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 2
b.
kepada Pemerintah Kota Palopo dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kontribusi usaha pertambangan, khususnya pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C Kegunaan Praktis Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Palopo dalam penentuan target penerimaan pajak daerah, khususnya penentuan target penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian
TINJAUAN PUSTAKA A.
Penelitian Terdahulu Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan bahan galian telah beberapa kali dilaksanakan. : Purnomo (2000) meneliti tentang kontribusi penerimaan retribusi bahan galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah maupun efektivitas pengelolaannya. Hasil analisis dari penelitiannya yang dilakukan di Kotamadya Jayapura menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi bahan galian ini terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 8%, sedangkan efektivitas pengelolaannya rata-rata adalah sebesar 96% dan tingkat pertumbuhannya rata-rata adalah sebesar 23%. Firman Hendriwan (2007) menganalisis tentang strategi peningkatan potensi pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor kajian ini mengungkapkan bahwa efektivitas PAD di Kabupaten Bogor selama periode kajian 2000 – 2006 berfluktuatif dan relative tinggi. Efisiensi PAD cenderung mengalami peningkatan. Elastisitas PAD terhadap PAD memiliki nilai positif. Rasio kemandirian cenderung menunjukkan peningkatan. Rasio kontribusi BUMD juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian dan retribusi yang merupakan salah satu komponen dari pajak daerah.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maka pungutan dari hasil penambangan bahan galian golongan c merupakan salah satu komponen pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari pajak tambang galian golongan C dan retribusi usaha pertambangan yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo ini pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 368.689.108, tahun 2006 Rp 346.621.931, tahun 2007 Rp. 244.768.559, tahun 2008 Rp. 397.027.546, dan pada tahun 2009 Rp. 550.038.418 Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah mengenai periode penelitian, daerah penelitian atau lokasi penelitian. Selain itu dalam menghitung efektivitas pemungutan pajak, dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara realisasi pajak dengan potensi pajak. B. 1.
Landasan Teori Pengertian Manajemen Strategis Olsen dan Eadie (1982:4) mendefinisikan manajemen strategis sebagai “upaya yang disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entintas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu”. Sedangkan Bryson dan Einsweiler dalam Bryson (1995:4) berpendapat bahwa “manajemen strategis adalah sekumpulan konsep, prosedur, dan alat, serta sebagian karena sifat khas praktik perencanaan sektor publik ditingkat lokal”. Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.
3
2.
C.
Manajemen Strategis Meningkatkan Pajak Daerah Logika dasar dari manajemen strategis adalah bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk mengadakan perubahan pada perencanaan maupun manajemen secara tepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penelaahan kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasarat bagi organisasi untuk tetap strategis. (Bryson, 1995:3) Dengan berdasar pada pendapat di atas, Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo (Distamben) sebagai suatu organisasi yang merupakan pengumpul/ pemungut pajak pengelolaan bahan galian golongan C perlu menetapkan suatu manajemen strategis untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan manajemen strategis dapat diidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang dimiliki oleh organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo (Distamben) dalam mengelola serta meningkatkan pajak pengelola bahan galian golongan C. Kerangka Pikir Usaha Pertambangan Pajak Galian Gol.C
Efektifitas
Gambar 1. Kerangka Pemikiran “ Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha PertambanganTerhadap PAD di Kota Palopo METODOLOGI PENELITIAN A.
Rancangan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo, data-data yang diperoleh. memberikan gambaran serta penjelasan dan uraian berdasarkan data ataupun informasi yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian digambarkan faktor yang mempengaruhi peningkatan kontribusi usaha pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. ditinjau dari aspek penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C yang memberikan gambaran serta permasalahan yang diteliti yaitu berkaitan dengan penghitungan potensi, efektivitas potensi, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c B. Obyek dan Waktu Penelitian Obyek Penelitian ini adalah : (1) Lembaga atau institusi pemerintah daerah terkait dengan peningkatan usaha pertambangan, dengan lokus pada Kantor Dinas Pertambagan dan Energi Kota Palopo, Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). (2) Masyarakat / swasta yang terkait dengan Usaha Pertambangan (3). Daerah atau lokasi pengambilan bahan galian gol, C dan lokasi pengambilan Air tanah Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah 1 (satu ) bulan, yakni Bulan September 2010 sampai dengan Oktober 2010
Efisiensi C.
Kontribusi Usaha Pertambangan
PAD
Variabel Penelitian Dalam menghitung potensi pajak pengambilan bahan galian golongan c digunakan variabel-variabel: volume bahan galian gol. C yang di eksploitasi dalam satuan meter kubik (m3), harga standar yang berlaku sesuai dengan masing-masing jenis bahan galian gol. c serta tarif pajak yang dikenakan.
4
D.
Teknik Pengumpulan Data
Data – data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur – literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, bahan – bahan perkuliahan serta dokumen – dokumen yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo, Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo bagian Penerimaan Pajak Daerah Data primer diperoleh dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan para petugas lapangan serta pejabat instansi yang terakit dengan pajak pengambilan bahan galian golongan C selain itu wawancara ini juga dilakukan dengan para pengusaha tambang baik yang mempunyai Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) maupun yang tidak memiliki SIPD dan Pengguna Air Tanah yang mempunyai Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA). Data – data yang diperoleh tersebut disingkronkan atau dicros cek dengan hasil diobservasi/ pengamatan dilapangan pada setiap lokasi pengambilan dan pengolahan bahan galian gololongan C E.
Sumber Data Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, bahan-bahan perkuliahan serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo dan Dinas PPKAD Kota Palopo Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan jalan melakukan wawancara dengan para petugas lapangan yang melakukan secara langsung pengawasan/ monitoring dalam pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol. C. selain itu wawancara ini juga dilakukan dengan para pengusaha tambang baik yang mempunyai Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) maupun yang tidak memiliki SIPD. dan Pengguna Air Tanah (SIPA)
F.
Metode Analisis Data – data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif Dalam penelitian digambarkan faktor yang mempengaruhi peningkatan kontribusi usaha pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. ditinjau dari aspek penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C yang memberikan gambaran serta permasalahan yang diteliti yaitu berkaitan dengan penghitungan potensi, efektivitas potensi, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C Analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Analisis SWOT (Strenghts,Weaknesses,Opportunities,Threats). Dengan cara memadukan interaksi faktor internal dan faktor eksternal G. Analisa Data Dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini dipergunakan alat analisis sebagai berikut. 1. Potensi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C Secara matematis perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : n Pt = ∑ ( Vi X Hrgi X 12 X 19%) i=1 Keterangan : Pt = Potensi pajak Vi = Volume bahan galian golongan c yang dieksploitasi sesuai dengan jenisnya dalam m3 tiap bulan Hrgi = Harga standar sesuai dengan jenis bahan galian golongan c 12 = 1 ( satu ) tahun sama dengan 12 ( dua belas) bulan 19 % = Tarif pajak yang dikenakan 2.
Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
5
Besaran ini mengukur hubungan antara hasil pajak terhadap potensi pajak, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak dan seluruh tunggakan pajak yang terhutang (Insukindro dkk, 1994:6), formulanya sebagai berikut. Realisasi Pajak Efektivitas = X 100% Potensi Pajak Nilai efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Tingkatan efektivitas dikatagorikan sebagai; a) sangat efektif yaitu > 100%, b) efektif antara 90% - 100%, c) cukup efektif antara 80% - 90%, d) kurang efektif antara 60% 80%; dan e) tidak efektif bila lebih kecil dari 60%, (Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996) 3. Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Besaran ini mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan. Efisiensi akan lebih besar apabila untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin (Insukindro dkk, 1994:6), sedangkan formulanya adalah sebagai berikut: Biaya Pemungutan Pajak Efisiensi = X 100% Realisasi Penerimaan Pajak Nilai efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900327 tahun 1996, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Tingkatan efisien dikatagorikan sebagai; a) tidak efisien yaitu > 100%, b) kurang efisien antara 90% - 100%, c) cukup efisien antara 80% - 90%, d) efisien antara 60% - 80%; dan sangat efisien bila lebih kecil atau dibawah dari 60%, ( Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996) 4.
Analisis SWOT Analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths),
kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman atau hambatan (Threats) yang terdapat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo, khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan kontribusi usaha pertambangan dapat dilihat melalui penerimaan dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C. Dalam hal ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman adalah merupakan aspek penilaian dari faktor eksternal, dapat digambarkan melalui diagram SWOT Gambar 2. Analisis SWOT
O
III
I
W
S II
IV
T
Dari diagram Analisis SWOT tersebut di atas dapat dijelaskan posisi masing-masing kuadran. Kuadran 1 : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy). Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.
6
Kuadran 3 : Pada posisi ini organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain fihak organisasi juga menghadapi kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal organisasi sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Kuadra 4: Posisi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, sebab organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. H. Defenisi Operasional Variabel Dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian dasar tentang variabelvariabel yang di amati dalam penelitian ini. 1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa adanya imbalan langsung, yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang dipungut oleh daerah didasarkan pada perundang – undangan yang berlaku 3. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak yang di kenakan atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c. 4. Usaha Pertambangan adalah Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang merupakan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang 5. Jenis bahan galian golongan c yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari batu kali, batu pecah. pasir, kerikil, sirtu, tasirtu, tanah liat, tanah urug, pasir kuarsa, silica batu koral/agregat . 6. Potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan adalah jumlah pendapatan yang seharusnya dapat diterima oleh Pemerintah Daerah, perhitungannya dengan cara mengalikan tarif pajak yang dikenakan dengan nilai jual hasil eksploitasi masing-masing jenis bahan galian golongan c.
7. Nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan c merupakan hasil perkalian antara volume hasil eksploitasi bahan galian golongan c dengan harga standar masingmasing jenis bahan galian golongan c. 8. Harga standar adalah harga dari masingmasing jenis bahan galian golongan c yang ditetapkan secara periodik oleh Walikota Palopo 9. Tarif pajak adalah tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo, yang besarnya adalah 19% (sembilanbelas persen). 10. Realisasi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c adalah realisasi penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran. 11. Efektivitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai terhadap potensi yang ada; Semakin kecil angka efektivitas berarti semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya berarti semakin efektif. Nilai Efektivitas tersebut diukur dengan kriteria penilian kinerja keuangan berdasarkan Depdagri, Kepmen No. 690.900.327 tahun 1996 12. Efisiensi pemungutan pajak adalah perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan atau merealisasikan penerimaan pajak pengambilan dan pengelohan bahan galian gol. C dengan realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun anggaran. Semakin kecil angka yang diperoleh berarti semakin efisien, sebab tingkat biaya yang harus dikeluarkan semakin rendah jika dibandingkan dengan tingkat penerimaan yang diperoleh. Nilai Efisiensi tersebut diukur dengan kriteria penilian 13. kinerja keuangan berdasarkan Depdagri, Kepmen No. 690.900.327 tahun 1996 14. Biaya pemungutan atau biaya pengumpulan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo dalam mengelola pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
7
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Dan Pembahasan Dari data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 1. Potensi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol.C Besarnya potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan potensi pajak bahan galian gol.C keseluruhan adalah Rp 719.672.500 2.
Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai terhadap potensi yang ada dengan anggapan bahwa wajib pajak daerah dapat membayar seluruh pajak yang terhutang. Semakin kecil angka efektivitas ini berarti semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya berarti semakin efektif. Dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan potensi yang ada maka akan didapatkan tingkat efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dapat dilihat tabel :Tabel 2. Efektivitas Pemungutan Bahan galian Gol.C
Pajak (Rp)
Realisasi Penerimaan Pajak
Efektivitas
2005
585,670,000
368,689,000
62,95 %
2006
630,570,000
346,621,931
54,97 %
2007
670,250,000
244,768,559
36,52 %
2008
690,700,000
397,027,546
57,48 %
2009
719,672,500
550,038,418
76,43%
Tahun
Potensi
2.
Efisiensi Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Efisiensi yang dimaksud di sini merupakan perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan atau merealisasikan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c dengan realisasi penerimaan pajak tersebut dalam satu tahun anggaran. Semakin kecil angka yang diperoleh berarti semakin efisien, sebab tingkat biaya yang harus dikeluarkan semakin rendah jika dibandingkan dengan tingkat penerimaan yang diperoleh. Efisiensi pemungutan pajak bahan galian golongan C dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 3. Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Pajak (Rp)
Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
Efektivitas
2005
585,670,000
368,689,000
62,95 %
2006
630,570,000
346,621,931
54,97 %
2007
670,250,000
244,768,559
36,52 %
2008
690,700,000
397,027,546
57,48 %
2009
719,672,500
550,038,418
76,43%
Tahun
Potensi
Prosentase
Prosentase
3.
Analisis SWOT
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman atau hambatan (Threats) yang terdapat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan penerimaan dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Dalam hal ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman adalah
8
merupakan aspek penilaian dari faktor eksternal. Nilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman merupakan perkalian antara rating dan bobotnya dapat dilihat pada tabel dibawah ;
Nilai Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threat) Pemungutan Pajak Pengambilan danPengolahan Bahan Galian Gol. C Di Kota Palopo
Tabel 4 Nilai Kekuatan(strength) dan Kelemahan (Weaknesses) Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C di Kota Palopo
NO
Faktor Internal
Ra tin g
Bobot
Nila i (Rx B)
KEKUATAN (STRENGTH)p 1
Adanya regulasi
2
0.20
0.40
2
Keberadaan obyek
3
0.25
0.75
NO
Faktor Eksternal
Ra tin g
Bobot
Nila i (Rx B)
PELUANG ( OPPORTUNITIES) 1
Adanya kebijakan Pusat
3
0.20
0.60
2
Adanya kerjasama dengan
2
0.25
0.50
Kelurahan 3
Potensi Pajak
3
0.25
0.75
4
Harga pasar
3
0.15
0.45
5
Peningkatan pembangunan /
2
0.15
0.30
1.00
2.60
2
0.15
0.30
Infrastruktur
Pajak 3
Upah Pungut
2
0.30
0.60
4
Adanya Harga Standar
1
0.15
0.15
5
Cara menghitung
2
0.10
0.20
besaran pajak 1.00
2.10
KELEMAHAN (WEAKNESSES) 6
Jumlah petugas lapangan
3
0.30
0.90
7
Kesejahteraan petugas Lapangan
2
0.25
0.50
Lapangan 8
Penetapan target
2
0.20
0.40
9
Penegakan hokum
2
0.15
0.30
10
Kegiatan Sosialisasi
2
0.10
0.20
1.00
2.30
ANCAMAN (THREAT) 6
Keberatan terhadap tarif pajak
7
Kejujuran Wajib Pajak
2
0.25
0.50
8
Kesadaran membayar pajak
2
0.20
0.40
9
Keadaan politik serta
3
0.20
0.60
2
0.20
0.40
1.00
2.20
Ekonomi 10
Laporan hasil eksploitasi
Berdasarkan penilaian tersebut dapat dihitung koordinat sumbu X (sumbu horizontal) dan sumbu Y (sumbu vertikal), yang sekaligus menunjukkan posisi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo dalam mengelola pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C
Tabel 5
9
1. Sumbu X = nilai kekuatan – nilai kelemahan = 2,10 – 2,30 = - 0,20 2. Sumbu Y = nilai peluang – nilai ancaman = 2,60 – 2,20 = 0,40 Selanjutnya dengan menggunakan nilai koordinat pada sumbu X dan sumbu Y tersebut dapat dipetakan posisi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo pada kuadran III. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai peluang yang cukup besar tetapi di lain fihak juga mengahadapi beberapa kelemahan internal. Pembahasan Analisis efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai terhadap potensi yang ada. Semakin kecil angka efektivitas ini berarti semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya berarti semakin efektif. Dengan meihat nilai efektifitas, yang diukur dengan kriteria kinerja keuangan tersebut maka efektifitas pemungutan pajak bahan galian gol. C adalah kurang efektif hanya mencapai ( 76,43 %) Analisis efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C rata – rata efisiensi 11,26 % adalah sangat efisien Analisis diagram SWOT tersebut dapat dilihat bahwa posisi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo dalam mengelola pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c adalah pada kuadran III. Teknik penyusunan strategi yang digunakan adalah strategi dengan melihat posisi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo dalam mengelola pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c adalah pada kuadran III keadaan tersebut dapat diartikan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai peluang yang cukup besar tetapi dilain fihak juga menghadapi beberapa kelemahan internal. Formulasi strategi yang digunakan adalah memperbaiki kelemahan yang masih potensial dengan mendukung kekuatan meraih peluang atau sasaran yang ingin dicapai. Strategi untuk memecahkan masalah tersebut sebagai berikut :
1.
A.
2.
Memanfaatkan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendukung sumber penerimaan pajak daerah dengan melakukan penyempurnaan/ perubahan terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai lagi Peraturan daerah tentang retribusi dan tarif penarikan pajak bahan galian golongan C daerah yang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini harus segera disempurnakan ataupun dilakukan perubahan. Hal ini sangat mungkin untuk dilaksanakan karena Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Palopo kualitas pegawai yang cukup memadai yang dapat memberikan usulan, saran dan masukan kepada DPRD untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Palopo dapat memberikan usulan, saran dan masukan kepada DPRD tentang peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah baik perbaikan terhadap peraturan daerah yang telah ada maupun usulan tentang peraturan daerah yang belum ada. Karena yang paling mengetahui situasi dan kondisi di lapangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) yang terjun dan berinteraksi dengan subjek dan objek pajak secara langsung. Memaksimalkan pemungutan potensi pajak Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo dalam hal pengambilan dan pengelolaan potensi pajak yang belum dikelola dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada hasil penelitian pada tahun 2009 potensi pajak yang didapatkan hanya 76.43 %. Artinya masih ada sekitar 23,57 % potensi pajak belum dipungut Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Palopo yang sangat penting adalah masih rendahnya sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman para pegawai terhadap tupoksi 10
Langkah strategi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo adalah : a)Peningkatan Sikap Mental, Disiplin, dan Motivasi Kerja, dan Pemahaman Tufoksi Sikap mental para pegawai Distamben Kota Palopo masih perlu dibina terutama sikap mental yang selalu menunggu diperintah baru bertindak. Selain itu masih perlu ditingkatkan disiplin kerja, motivasi kerja maupun pemahaman para pegawai terhadap tupoksi organisasi. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang menurut peneliti perlu diambil oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo (Distamben) untuk memecahkan permasalahan di atas : • Meningkatkan motivasi pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi, baik yang hanya berupa pujian, promosi jabatan ataupun pemberian kesempatan kepada pegawai yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan. • Memberikan sanksi yang tegas kepada para pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan organisasi , baik peringatan lisan, tertulis, penurunan nilai DP-3, pemotongan insentif, pembebasan dari jabatan ataupun pemberian sanksi lainnya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. 3. Melakukan kerjasama dengan pihak kelurahan dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak bahan galian gol. C Salah satu cara untuk meningkatkan pemungutan pajak adalah menjalin kerjasama dengan pihak kelurahan dalam memungut dan mengelola pajak bahan galian golongan C Lokasi pengambilan dan pengolohan bahan galian golongan C dilakukan pada wilayah dusun, desa ataupun kelurahan hal ini dapat dilihat secara langsung oleh pihak/aparat kelurahan sehingga pihak kelurahan dapat mengontrol secara
langsung pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang tentunya akan menekan atau mengurangi kebocoran pemungutan pajak sehinga meningkatkan efektifitas dan efisinsi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C 4. Peningkatan infrastruktur / pembangunan Peningkatan infrastruktur, khususnya jalan di sekitar lokasi penambangan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan akan bahan galian golongan C. Di samping itu wajib pajak juga akan merasa ikut membangun sekaligus masyarakat merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan kepada Pemerintah Daerah. 5. Harga bahan galian golongan C Kenaikkan harga pasar yang mempengaruhi kenaikan harga material bahan galian golongan C yang di dalamnya termasuk pasir bangunan, batu bangunan kerikil, sirtu maupun galian golongan C lainnya merupakan kesempatan bagi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo untuk selalu mengadakan evaluasi terhadap peraturan yang ada. Dengan demikian Keputusan Walikota tentang Harga Standar pajak tambang Galian Golongan C hendaknya secara berkala perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga dalam penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak akan lebih realistis. 6. Target belum sesuai dengan potensi Penetapan target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya (incremental), sehingga belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Begitu pula dalam penetapan target Pajak pemungutan bahan galian golongan C. Hal ini akan berdampak pada upaya pencapaiannya cenderung hanya untuk memenuhi target yang ditetapkan dan bukan potensi yang ada. Potensi pajak dan retribusi daerah serta potensi ekonomi 11
7.
8.
Jumlah petugas lapangan Keterbatasan jumlah petugas lapangan merupakan suatu kelemahan karena akan berpengaruh pada kinerja pemungutan, sebab akan menghambat proses pencatatan yang tentunya mempengaruhi penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah petugas lapangan yang melakukan pemungutan pajak bahan galian gol C belum mencukupi atau masih kurang pada setiap lokasi pengambilan bahan galian golongan C Untuk memaksimalkan pemungutan pajak bahan galian golongan C pada setiap lokasi pengambilan bahan galian golongan C dapat dilakukan dengan cara yaitu: a) Penambahan jumlah petugas lapangan / aparatur yang mampu melaksanakan pemantauan dan pemungutan bahan galian golongan C b) Peningkatan frekwensi pengawasan terhadap pemungutan pajak bahan galian golongan C c) Mengidentifikasi kualitas data temuan pengawasan dalam pemungutan pajak serta mempelajari pelaporan hasil produksi dari masing-masing wajib pajak Kegiatan sosialisasi kurang Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak oleh aparat masih jarang dilakukan, dilain fihak kondisi pengetahuan wajib pajak masih relatif rendah. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan masih banyaknya penambang yang tidak mempunyai Surat Izin Penambangan Daerah. Mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan baik secara formal maupun informal Kesadaran penduduk dan kemampuan membayar pajak dan retribusi daerah yang masih rendah merupakan kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Palopo dalam meningkatkan pajak dan retribusi
9.
daerah. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan penyuluhan yang lebih intensif baik secara formal maupun informal karena didukung oleh kualitas pegawai yang cukup memadai. Kesadaran tersebut dapat ditingkatkan melalui penyuluhan. Penyuluhan ini dapat dilakukan secara langsung oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kota Palopo dengan mengundang masyarakat ke tempat yang telah ditentukan kemudian diberikan informasi mengenai pajak dan retribusi daerah disertai dengan peringatan maupun saknsi apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Ataupun dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan/kelurahan secara berkala), maupun dengan memanfaatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama melalui kegiatan kemasyarakatannya Upaya penegakan hukum Belum adanya tindakan tegas terhadap usaha penambangan tanpa SIPD dan SIPA maupun sanksi terhadap penambang yang lalai dalam penyampaian laporan produksi akan berakibat terjadinya pelanggaran ini secara berkelanjutan. Tindakan tegas ataupun sanksi yang diberikan kepada pengusaha tambang adalah pencabutan izin usaha pertambangan dengan demikian kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tidak dapat dilakukan /beroperasi Dengan dilaksanakannya tindakan tegas tersebut maka pengusaha tambang akan lebih taat pada aturan pertambangan, lebih tertib dan akurat dalam menyampaikan laporan produksinya
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2005 sebesar 12
2.
62,95%, tahun 2006 sebesar 54,97%, tahun 2007 sebesar 36,52%, tahun 2008 sebesar 57,48 % dan tahun 2009 adalah sebesar 76,43 %, berdasarkan kriteria kinerja keuangan adalah kurang efektif Sedangkan efisiensi pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C pada tahun 2005 sebesar 6,90%, tahun 2006 sebesar 14,86 %, tahun 2007 sebesar 14,81%, tahun 2008 sebesar 12,56% dan tahun 2009 sebesar 7,18%, dan rata –rata efisiensi sebesar 11,26% berdasarkan kriteria kinerja keuangan adalah sangat efisien Faktor yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya meningkatkan penerimaaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah: Faktor Kekuatan yaitu, a) adanya regulasi, b) keberadaan obyek pajak, c) upah pungut, d) adanya harga standar dan e) cara menghitung besarnya pajak. Faktor kelemahan yaitu; a) jumlah petugas lapangan, b) kesejahteraan petugas lapangan, c) penetapan target, d) upaya penegakan hukum dan e) kegiatan sosialisasi. Faktor peluang yaitu; a) adanya kebijakan pemerintah pusat, b) kemungkinan kerjasama, c) potensi pajak, harga pasar dan e) peningkatan pembangunan/infrastruktur. Faktor ancaman yaitu; a) keberatan wajib pajak, b) kejujuran wajib pajak, c) kesadaran membayar pajak, d) situasi dan kondisi politik serta ekonomi, dan e) pelaporan hasil eksplorasi
Saran Berdasarkan uraian dalam kesimpulan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : 1. Guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak ini perlu menjalin kerjasama dengan pihak dusun atau kelurahan pada lokasi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan, dimana pihak aparat dusun/ kelurahan dapat mengontrol secara langsung pemungutan pajak yang tentunya akan mengurangi kebocoran
2.
3.
Disamping itu perlu juga menambah jumlah petugas lapangan/aparatur yang mampu melakanakan pemantuan, meningkatkan frekwensi pengawasan, dan mengidentifikasi kualitas data temuan pengawasan dalam pemungutan pajak serta mempelajari pelaporan hasil produksi Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemungutan pajak perlu lebih meningkatkan kesejahteraan petugas lapangan, sebab selama ini timbul kesan bahwa yang menikmati sebagian besar dari upah pungut adalah aparat yang tidak terkait langsung dengan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C ini. Disamping itu dengan kesejahteraan upah yang cukup memuaskan tentunya akan mempengaruhi semangat, motivasi dan kinerja petugas lapangan Guna meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ini, perlu dipikirkan adanya upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan yang ada sehingga dapat memanfaatkan peluang yang tersedia. Antara lain : dengan menambah jumlah petugas lapangan maupun kesejahteraannya, adanya kecenderungan harga bahan galian golongan C untuk naik maka perlu diadakan evaluasi secara periodik terhadap harga standar yang telah ditetapkan; perlu adanya tindakan tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan yang ada, maupun melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin.
B.
DAFTAR PUSTAKA 1.
2.
3.
…………Himpunan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penerbit CV. Eka Jaya Jakarta ………..Keputusan Walikota Palopo Nomor : 59/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Harga Standar Pajak Tambang Galian Golongan C …………Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2005 13
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah Kota Palopo ……….. Peraturan Walikota Palopo tentang Tugas Pokok dan Rincian Jabatan Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palopo ……… Undang-Undang RI, No 22 tahun 1999, 2000, Pemerintahan Daerah. Penerbit Citra Umbara, Bandung. Departemen Dalam Negeri, 1997, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU. no. 18, cetakan pertama, Harvanindo, Jakarta. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 2009, Pengusahaan Pertambangan MIneral dan Batubara, Jakarta Devas, N., Binder, B., Booth, A., Davey, K., Kelly, R., 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia , Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Kheng-Hor, K. 2002. Applying Sun Tzu’s Art of War in Corporate Planning. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer Koswara, E, 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999: suatu telaahan dan Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS xxix no.1: 51-52. Insukindro, Mordiasmo, Widayat W.K, Purwanto, B.M, Halim A, Suprihanto, J, Purnomo, A,B, 1994, Peranan dan Pengelolaan Keuangan daerah dalam usaha Peningkatan PAD, Kursus Keuangan Daerah, FE UGM, Yogyakarta. Rangkuti, Freddy, 1988, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
13.
14.
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit Alfabeta www. RiauOnline.com, diunduh, Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau
14
