STRATEGI KOPERASI INDUSTRI KAYU DAN MEUBEL (KIKM) JAKARTA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

STRATEGI KOPERASI INDUSTRI KAYU DAN MEUBEL (KIKM) JAKARTA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh: ANDI IRMANSYAH 203046101670

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008 M

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat serta hidayah –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada jujungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemikir besar yang telah meletakan dasa-dasar ekonomi Islam dalam kehidupan demi kemashalatan seluruh umat manusia Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyakbanyaknya atas segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang ditunjukan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini. Untuk itu, patut kiranya ucapan terima kasih yang besar-besarnya penulis sampaikan kepada : 1. Prof. DR. Amin Suma, SH. MA. MM, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Euis Amalia, M.Ag., selaku ketua Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bpk AH Azharuddin Latif, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Dedy Nursyamsy, SH. M Hum. dan Bapak Drs. H. Ahmad Yani M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi. 5. Pimpinan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengadakan studi kasus serta bantuan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 6. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perustakaan 7. Ayahanda H. Mihar dan Ibunda Hj. Fatimah selaku orang tua kandung dari penulis. Saudari Siti Khodijah dan Syifa Fauziah serta seluruh anggota keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Muamalat Program Non Reguler angkatan 2003 khususnya Fahmi, Ichan, Inal, Waiz, Arif, Yayat, Widie, babe, luhfi sobat dan rekan-rekan Perbankan Syariah C dan rekan-rekan khususnya Khaerul, Jaenal, Ahmad Mastur, Acho, Anam, Faiz yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 9. Serta pihak-pihak lain yang memberikan bantuan, yang tidak mungkin disebutkan semua.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih terlampau dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan besar hati Harapan penulis semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pihak dan instansi yang membutuhkannya. Seiring dengan itu semoga amal kebaikan mereka yang telah membantu, memperoleh ridha dan balasan dari Allah SWT, Amiin

Jakarta, 11 Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………….i DAFTAR ISI……………………………………………………………...…………iv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…………………………………………..1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah……………………………..7 C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan….……………………...8 D. Kajian Pustaka…………………………………………………….9 E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep…………………………..11 F. Objek Penelitian…...…………………………………………….12 G. Metodelogi Penelitian………….………………………………..13 H. Sistematika Penulisan……………………………………………15

BAB II

TINJAUAN TEOIRITIS TENTANG KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN

MENENGAH

SERTA

KONSEP

PEMBERDAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM A. Koperasi 1. Pengertian Koperasi…………………………………….……16 2. Landasan hukum, Asas dan Tujuan Koperasi………….……19 3.

Fungsi, Peran. dan Prinsip koperasi…………………………21

4. Jenis – jenis Usaha Koperasi………………………………....24 5. Manajemen Koperasi..………………………………….…...32 B. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah……..……………….35 2. Jenis- jenis Usaha Kecil dan Menengah……………………..39 3. Manajemen Usaha Kecil dan Menengah………………...…..41 4. Permasalahan/ Hambatan yang dihadapi Usaha kecil dan Menengah (UKM) ……………………………………...45 5. Konsep Pemberdayaan dalam Ekonomi Islam………….…...47 BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI INDUSTRI KAYU dan MEUBEL (KIKM) JAKARTA TIMUR A. Sejarah Berdirinya, Tujuan dan Keanggotaan……………………56 B. Manajemen Operasional Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur…………………………...………………58 C. Usaha-Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu Meubel (KIKM) Jakarta Timur……………………………60

BAB IV

ANALISA STRATEGI KOPERASI INDUSTRI KAYU DAN MEUBEL

(KIKM)

JAKARTA

TIMUR

DALAM

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM A.

Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam Pemberdayaan UKM …………………………………………………………………… 63

B. Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan UKM………………………………66 C. Kegiatan-kegiatn yang telah dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur……………………….74 D. Analisa Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Menurut Persepektif Ekonomi Islam……………………76 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………82 B. Saran……………………………………………………………...84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

86

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1. Skripsi ini merupakan hasil asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 12 Mei 2008

Andi Irmansyah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dilihat dari sejarahnya, koperasi memang dilahirkan sebagai badan usaha dengan tujuan lugas untuk memajukan kepentingan ekonomi dari anggotaanggotanya. Latar belakang kelahirannya telah memberikan ciri khusus kepada koperasi berbeda dengan bentuk usaha yang lain. Koperasi sebagai bentuk seperti yang kita kenal sekarang ini dilahirkan kira-kira satu setengah abad yang lalu di Eropa Barat dalam suatu sistem sosial ekonomi kapitalis liberal yang dirasakan sebagai penekannan dan penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Oleh karena itu koperasi selalu menampakan wataknya yang selalu cenderung untuk membela diri, menunjukan ciri-ciri manusiawi yang kuat dan menjujung tinggi keadilan dan pemerataan.1 Salah satu cara mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual adalah dengan berkoperasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengaskan didalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam 1

Ninik Widiyanti.Dra, Manajemen Koperasi, (Jakarta : Rineka Cipta,2002), edisi terbaru , h.1

1

pembukaan yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.2 Pasal 3 UURI No. 25/1992 tentang perkoperasian dikatakan bahwa: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” Dari bunyi pasal 3 diatas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas kemasyarakat disekitarnya, karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.3 Secara operasional dapat dijabarkan ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, dan hasil yang ditunjukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat. Bentuk usaha yang sesuai dengan konsep ini adalah koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM)4

2

Muhammad Firdaus, S.P.,M.M., Agus Edhi Susanto, S.E.(PERKOPERASIAN : Sejarah, Teor dan Praktek, Jakarta:Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.),h.37 3 4

Ibid., h.43

Sri Edi Sasono, Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1987), h.166

Adanya persamaan falsasafah antara koperasi dan ajaran Islam, bisa ditemukan dalam Al-Qur’an, dalam penekanan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (ta’awun), persaudaraan (Ukhuwah) dan padangan hidup demokrasi (Musyawarah). Sebagaiman firman Allah menyatatakan dalam Surat Al-Maidah ayat yaitu:

( ٢: ‫) ااﻟﻤﺎﺋﺪاﻩ‬

⌧

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2) Adapun pengertian usaha kecil dan menengah dibeberapa Negara tidak selalu sama. Tergantung kepada konsep yang digunakan untuk Negara tersebut. Oleh karena itu pengertian usaha kecil dan mengah ternyata berbeda di satu Negara dengan Negara yang lainnya. Dalam pengertiannnya mencakup sedikitnya dua aspek, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokkan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut, (Range of The Member of Employes).5 Menurut Undang-Undang no 9 th 1995, tentang usaha kecil, bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan yang memenuhi 5

Titik Sartika Partomo, M.s dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Sekala Kecil ,Menenga dan Koperasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-1,h.16

kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan perusahaan. Kekayaan perusahaan maksimal Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usha. Sedangkan menurut Inpres No. 10 Th. 1999, tentang usaha menegah bahwa usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan lebih besar dari Rp. 200 juta sampai maksimal Rp. 10 Milyar6 Dalam wawasan Islam, ditegaskan bahwasanya Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.yaitu : Surat Ar-Ra’d ayat 11

(١١:‫)اﻟﺮاد‬ Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Qs.Ar-Ra’d:11). Ayat di atas membuktikan dengan nyata, bahwa untuk mewujudkan perkonomian nasional yang baik, tentunya tidak akan berjalan dengan sendirinya artinya diperlukan peran dari seluruh pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Karena masyarakatlah yang lebih tahu bagimana kebutuhan masyarakat itu sendiri. Keberadaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran usaha kecil dan menengah (UKM) yang besar ditunjukkan oleh 6

Direktorat Jendral Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan ketentuan skim kredit Program koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, (Jakarta: tpn, 1999), h. 49

kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Masalah yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia dalam perkembangannya yang tingkat intensitas dan sifatnya berbeda, namun masalah yang sering disebut adalah keterbatasan dana dan kesulitan dalam pemasaran.7 Tantangan ke depan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mampu bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama. Pertama, lingkungan internal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus diperbaiki, yang mencakup aspek kualitas SDM, terutama kewirausahaan (entrepreneurship), penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Kedua, lingkungan eksternal harus juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Secara nasional, pilihan strategi dan kebijakan untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memasuki era pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan8. 7

8

Titik Sartika, Ekonomi Sekala Kecil ,Menenga dan Koperasi h. 27 Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (www.bappenas.go.id)

Latar belakang yang mendasari dibentuknya Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Klender Jakarta Timur tersebut, tidak lain karena posisi Jakarta Timur saat ini yang merupakan sentra meubel terbesar tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Indonesia bahkan di negara-negara ASEAN (Assosiation South East Asian Nation). Berdirinya Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) di Klender Jakarta Timur yang merupakan koperasi binaan Suku dinas Industri dan Perdagangan Kodya Jakarta Timur ini, didukung pula dengan berdirinya gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) di Jatinegara Kaum Jakarta Timur. Salah satu tujuannya untuk mengembangkan kualitas produk para perajin kayu dan meubel yang tergabung dalam koperasi, yang nota bene merupakan pengusaha kecil ini, Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dengan mengadakan pelatihan kepada para pengrajin dan pengusaha agar mutu produk meubel yang dibuat dapat diminati oleh konsumen baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam mengembangkan kualitas9 Terdorong dari pemikiran inilah, penulis mencoba untuk menyusun sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul ” STRATEGI KOPERASI INDUSTRI KAYU

DAN

MEUBEL

(KIKM)

JAKARTA

TIMUR

DALAM

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ”

9

www.jaktim.beritajakarta.com

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menganalisa terhadap strategi yang dilakukan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah menurut perspektif ekonomi Islam. Khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur yaitu para perajin meubel. Adapun yang dimaksud strategi dalam pembahasan ini adalah segala bentuk perencanaan, program-program dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur. Sedangkan perumusan masalah dalam skripsi ini, penulis merumuskan masalahnya ke dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana manajemen operasional dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)? 2. Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Meubel serta faktor-faktor yang dihadapi oleh Usaha kecil dan Menengah (UKM) pada industri meubel ? 3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah?

4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Koperasi industri Kayu dan Meubel Jakarta Timur dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah menurut perspektif ekonomi Islam? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : a) Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen operasional dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur 2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menegah (UKM) serta faktor-faktor yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada usaha permebeulan. 3. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur 4. Untuk mengetahui menurut persepektif ekonomi Islam terhadap strategi yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta timur Pemberdayaan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). b) Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi alat ukur khususnya bagi sebuah koperasi Industri, dan Pemerintah serta Instansi terkait dalam pemberdayaan UKM 2. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi sebuah koperasi Industri, dan Pemerintah serta Instansi terkait dalam pemberdayaan UKM 3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan Usaha Kecil dan Menengah khususnya di Industri kayu dan Meubel Jakarta Timur dan umumnya pada seluruh Industri atau Usaha Kecil dan Menengah (IKM/UKM) 4. Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi ataupun khalayak umum sebagai pedoman atau referansi untuk bahan perkuliahan atau sebagai perbandingan dalam pengelolaan Koperasi industri dan bahan perbandingan bagi sebuah koperasi khususnya Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur D. Kajian Pustaka Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, peneliti melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang mendapatkan perhatian dari para peneliti, untuk tidak mengatakan belum pernah di teliti sama sekali.

Latip Wicaksono pernah melakukan penelitian pada tahun 200410. sifat penelitiaanya adalah kualitatif, yaitu tinjauan ekonomi Islam terhadap sumber dana dan penggunaan dana koperasi (studi kasus koperasi pedagang pasa (koppas) karet pedurenan dan disimpulkan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial, karena disamping berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, lembaga ini juga harus memerhatikan kehidupan sosial dari anggotanya. Agama Islam memandang positif dari pada kegiatan koperasi ini, karena sejalan dengan surat al-Maidah ayat 2 yang mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong. Siti Irma Fatimah pernah melakukan penelitian pada tahun 200611. sifat penelitiaanya adalah kualitatif,

yaitu Analisa strategi koperasi pondok pesantren

dalam pemberdayaan ekonomi rakyat (studi pada koperasi pondok pesantren AlIkhlas Subang Jawa Barat) dan disimpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Kopotren Al-Ikhlas dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Mengajak masyarakat untuk berkerja sama dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan Syariat, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10

Latip Wicaksono, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sumber dan Penggunaan Dana koperasi (studi Kasus Pedagang Pasar (KOPPAS) karet pedurena), Jurusan Muamalah Fak Syariah & Hukum, UIN Ciputat 2004. 11 Siti Irma Fatimah, Analisa strategi koperasi pondok pesantren dalam pemberdayaan ekonomi rakyat (studi pada koperasi pondok pesantren Al-Ikhlas Subang Jawa Barat) Jurusan Muamalah Fak Syariah & Hukum, UIN Ciputat 2006.

Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini yaitu penulis ingin menganalisa Strategi yang dilakukan oleh Koperasi Industri dalam memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai Anggotanya menurut perspektif ekonomi Islam. E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian mengacu pada Teori Dalam Bab II pasal 3 UURI No. 25/1992 dikatakan bahwa: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945” Dari bunyi pasal 3 diatas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu. Dan sekitarnya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas kemasyarakat disekitarnya, karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.12 secara operasional dapat dijabarkan ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sector riil, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dimasyarakat, dan hasil yang ditunjukan untuk kemakmuran seluruh

12

Muhammad Firdaus,.PERKOPERASIAN : Sejarah, Teor dan Praktek, h..43

anggota masyarakat. Bentuk usaha yang sesuai dengan konsep ini adalah koperasi serta UKM13 Masalah yang dihapai oleh UKM di Indonesia dalam perkembangannya yang tingkat intensitas dan sifatnya berbeda, namun maslah yang sering disebut adalah keterbatasan dana dan kesulitan dalam pemasaran.14 Koperasi merupakan sebuah wadah untuk Usaha kecil dan Menengah UKM yang bergabung didalamnya untuk mengatasi permaslahan mereka terutama dalam masalah permodalan dan kesulitan dalam pemasaran. Tabel 1.1 Pembinaan Koperasi UMKM & Koperasi tahun 2005, Dinas DKI Jakarta15

13 14 15

Sri Edi Sasono, Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, h. 166 Titik Sartika Partomo, Ekonomi Sekala Kecil ,Menenga dan Koperasi, h. 27 www.dinaskukm.jakarta.go.id

Objek Penelitian Objek penelitian ini mengenai strategi koperasi indusri kayu dan meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan UKM antara lain mengenai strategi kebijakan dan factor-faktor yang dihadapi oleh koperasi indusri kayu dan meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan UKM Industri Futniture

Metodelogi Penelitian 1. Lokasi Penelitian yaitu pada Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dengan alamat : Gedung PPIKM. Jl. Jatinegara Kaum- Pulo Gadung telp. 021-70296918 2. Sumber Data a. Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau dari hasil penelitian lapangan. Untuk dapat memperoleh data primer ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan bapak Drs Abdul Rosyid sebagai sekretaris umum dan bapak Abdul Rojak sebagai salah satu anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur b. Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan

studi

kepustakaan

(Library

Research)

yaitu

dengan

mempelajari buku kepustakaan, literatur, buletin, majalah serta materi kuliah yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah ini yaitu laporan

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur 3. Teknik Pengambilan Data a. Wawancara, berupa tanya jawab dengan pihak Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur sebagai sumber data yaitu wawancara dengan bapak Drs Abdul Rosyid sebagai sekretaris umum dan bapak Abdul Rojak sebagai salah satu anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur b. Dokumenter, berupa data-data yang diperoleh melalui Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur sebagai studi dokumentasi. 4. Metode Analisis Data Metode Analisis Data yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif Analitik-Deskriptif, yaitu pendekatan bahasa yang menceritakan gambaran tentang Strategi yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan UKM 5. Teknik Penulisan Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku: “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.” Dengan pengecualian ayat-ayat Al-Qur’an dan Terjemah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Al-Qur’an tidak

memakai catatan kaki, akan tetapi cukup dibuatkan di akhir kutipan (dalam kurung) nama atau nomor surah dan ayat serta dibuatkan terjemahannya.

Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan skripsi ini oleh penulis akan dibagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu : Bab I

Merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Objek Penelitian, Metodelogi Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II

Kerangka Teoritis Tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta konsep pemberdayaan menurut ekonomi Islam. Akan menerangkan kajian teori berkenaan dengan judul penelitian. Bagian ini membahas tinjauan teoritis meliputi : pengertian, landasan hukum dan asas, prinsip- prinsip, tujuan, fungsi. peran koperasi, Jenis-jenis Usaha, dan Manajemen Koperasi, pengertian, permasalahan, manajemen, perkembangan, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), konsep pemberdayaan dalam ekonomi Islam.

Bab III Gambaran Umum Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur yang meliputi: Sejarah Berdiri, Tujuan, Keanggotaan, Struktur Organisasi dan manajemen operasional.

Bab IV Analisa Terhadap Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan UKM dalam perspaektif ekonomi Islam meliputi : Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha-usaha Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur serta Analisa terhadap strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIM) dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah menurut perspektif ekonomi Islam. Bab V

Penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis mengenai hal-hal yang telah dibahas dalam permasalahan tersebut

BAB II TINJAUAN TEOIRITIS TENTANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA KONSEP PEMBERDAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM A. Koperasi 1. Pengertian Koperasi Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini dalam bahasa inggris dikenal dengan Co dan Operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Istilah Cooperatieve Vereneging yang berarti berkerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.16 Koperasi berasal dari kata “cooperation” (Bhs. Inggris) yang berarti : kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah : “ Suatu badan usaha bersama

yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan

mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berekwajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-keebutuhan anggotanya”. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bertujuan dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan

16

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH., MH. Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Ed.1 Cet. ke-2, h. 1

16

yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh manusia17 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pengertian Koperasi disebutkan sebagai ”Perkumpulan yang berusaha di lapangan ekonomi, tetapi tidak bermaksud mencari keuntungan”.18 Adapun yang dimaksud dengan tidak mencari keuntungan disini, mereka berkerja berdasarkan semangat kekeluargaan, tidak mementingkan untuk dan rugi bagi dirinya sendiri, melainkan berkerja demi kesejahteraan bersama. Apa yang dikejar dalam koperasi adalah tidak hanya kesejahteraan ekonomi, namun kesejahteraan sosial. Kesejahteraan ekonomi berarti koperasi berkewajiban melayani kebutuhan anggotanya dengan harga relative murah. Apabila dalam usaha itu mendapatkan keuntungan, maka masing anggota menerima bagian keuntungan secara adil sesuai dengan kadar kerjanya. Adapun kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam koperasi adalah semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama (equal treatment), yang merupakan prinsip dasar dalam demokrasi. Menurut Undang-Undang N0. 25 Tahun 1992, pasal 1 (1) tentang perkoperasian, “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

17

G. Kartasaputra, et.al., Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet. ke-5, h.1 18 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta: P.H. Balai Pustaka, 1976), hal.522

Jadi, Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang secara bersamasama bergotong- royong, berkerja untuk mewujudkan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan disekitarnya. Menurut hasil Kongres dan Rapat Anggota International Cooperative Alliance (ICA) tanggal 20-23 September 1995, di Manchester, Inggris. Memberikan definisi Koperasi sebagai berikut: “Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, social dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang memiliki dan diawasi secara demokratis”.19 Sedangkan penegrtian Koperasi dalam fiqh Islam dikenal dengan Syirkah atau semakna dengan kata al-Syirkah atau semakna dengan kata “alIkhtilat” yaitu suatu perserikatan/ perserikatan. Adapun dilihat dari segi istilah, koperasi adalah akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan.20 Al-Syirkah atau al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua atau lebih dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.21

19

Hans, H. Munkner, MASA DEPAN KOPERASI Disertai dengan Hasil Kongres dan Rapat Anggota Ica di Manchester, Inggris 20-23 September 1995 (Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (dekopin),1997) Cet. ke-1. h. 259 20 Junadi B. SM, Islam dan Interprenearialisme : Suatu studi Fiqh Ekonomi bisnis Modern, (Jakarta, Kalam Mulia, 1993), h. 147 21 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Beirut, Darul-Qalam, 1988), h. 253-257

2. Landasan Hukum, Asas dan Tujuan Koperasi Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 2 dikatakan bahwa : ”Koperasi Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta atas dasar asas kekeluargaan”. Dari bunyi pasal 2 itu jelas bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan asas koperasi, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah berdasarkan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bagsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuanketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ditunjukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong-royong. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu sebagai berikut. a. Gotong royong dalam lingkup organisasi, b. Bersipat terus menerus dan dinamis c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Istilah asas kekeluargaan secara historis dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diperlawankan dengan perseorangan. Istilah

sas

perseorangan

adalah

istilah

Indonesia

untuk

penegertian

individualistik, sedangkan asas kekeluargaan adalah untuk menterjemahkan istilah integralistik atau non individualistik22. Meskipun koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, namun tujuan koperasi yang utama bukanlah untuk mencarai keuntungan sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di Negara pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga. Akan tetapi maksud dan tujuan koperasi ialah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuan koperasi Indonesia yang jauh lebih luhur ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194523 Dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 dikatakan bahwa: “ Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

22

Ibid,. h. 42 Sagimun M.D., Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), cet ke-3, h.20 23

3.

Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi Didalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebgai berikut: 1.

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anngota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.

2.

Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3.

Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan katahanan perekonomian nasioanl dengan koperasi sokogurunya.

4.

Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan diatas, maka banyak

versi juga yang berkenaan dengan prinsip-prinsip koperasi, namun prinsip koperasi yang dijelaskan dalam ICA (International Co-operative Alliance) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, cukup respensif yaitu : (1)

Dikemukakan dalam forum ICA (International Co-operative Alliance) yang menghasilkan Cooperative Identity Statement

(Pernyataan

Identitas Koperasi), Manchester September 23, 1995 yang terdiri dari tujuh prinsip, yaitu : i. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka Keanggotaan terbuka bagi semua orang yang membutuhkan dan dapat memanfaatkan jasa-jasa koperasi. Tidak ada diskriminasi terhadap agama, jender, suku, dan apapun. Dan tidak ada paksaan, baik sebelum ataupun sesudah menjadi anggota. Setiap anggota boleh keluar setiap waktu. ii. Pengendalian oleh Anggota-anggota secara Demokratis Anggota sebagai pemilik koperasi, mempunyai hak suara yang bersama dalam forum bersama, yang sering tersebut Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut, anggota berhak menentukan kebijakan strategis dari koperasi, bahkan sampai membubarkan koperasi, pada saat itu sah untuk diajukan dan diputuskan. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih. iii. Partisipasi Ekonomi Anggota Modal koperasi yang paling utama adalah dari anggota (modal pernyataan). Namun, banyaknya jumlah simpanan yang ditanam dikoperasi tidak menjadikan seorang anggota mempunyai hak istimewa dibanding yang lainnya yang menanam uangnya lebih sedikit. Surplus usaha yang didapat oleh koperasi dibandingkan

kepada anggota sebagian, sesuai dengan aktivitas transaksi anggota dikoperasinya. Dan sebagian keuntungan yang lain ditanam kembali untuk modal usaha koperasi. Prosentase pembagian keuntungan sepenuhnya menjadi wewenang anggota. iv. Otonomi dan Kemerdekaan Anggota sebagai pemilik dari koperasi, menjadikan koperasi memiliki independensi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota, yaitu dalam Rapat Anggota. v. Pendidikan, Latihan dan Informasi Koperasi merupakan organisasi/badan usaha, memerlukan anggota yang tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota. Tiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus atau pengawas. Sehingga koperasi mempunyai kewajiban untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anggotanya sebagai upaya mengusahakan kontinuitas estapeta kepemimpinan di dalam tubuh koperasi. Anggota juga berhak menerima informasi tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan koperasinya. vi. Kerjasama antar Koperasi Kerjasama antar koperasi merupakan kekuatan tersendiri bagi koperasi yang akan menaikan bargaining position (posisi tawar) di

kalangan pelaku ekonomi lainya, dan koperasi maupun memberikan pelayanan yang efektif kepada anggotanya. vii. Kepedulian terhadap Lingkungan Koperasi memberikan kontribusi langsung dalam pembangunan komunitas yang berkesinambungan, sesuai dengan persetujuan anggota.24 (2)

Undang Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa prinsip koperasi itu ada tujuh, yaitu : i. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ii. Pengelolaan dilakukan secara demokratis iii. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha masing-masing anggota iv. Pemberian balas jasa terhadap modal v. Kemandirian vi. Pendidikan koperasian vii. Kerjasama antar koperasi.

4. Jenis- Jenis Usaha Koperasi Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social yang mempunyai tujuan utama yaitu pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan koperasi tersebut terlihat nyata bila koperasi

24

Point-point diambil dari buku Membangun Manajemen Profesional Koperasi, (ICA ROAP, 1995). Hal, 3-5

menjalankan usaha. Cara berusaha dalam koperasi adalah cara berusaha organisasi ekonomi dengan watak sosial. Watak sosial tercermin pada manfaat yang dipancarkan yaitu; usaha memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat, dan usaha memberikan keringanan harga/penambahan pendapatan kepada anggota dan masyarakat.25 Tidak ada keterbatasan koperasi dalam menentukan jenis kegiatan usaha. Seluruh bidang dapat dijalankan, terlebih dahulu dipilih menurut kesepakatan dan kepentingan bersama. Di antara jenis usaha yang dijalankan koperasi adalah simpan pinjam, konsumsi, produksi, jasa dan koperasi serba usaha. 1. Koperasi Simpan Pinjam Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan26 Pengumpulan modal pada usaha simpan pinjam berasal dari; permodalan intern, berasal dari anggota berupa simapanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan dari sisa hasil usaha koperasi. Permodalan ekstern, berupa pinjaman-pinjaman atau simpanan dari luar anggota.

25

E.D. Damanik.dkk, Pengantar Perkoperasian, (Jakarta: Dwi Sagara, 1986), hal. 113 Panji Anoraga, Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), cet, ke-1, hal. 33 26

Uang terkumpul selanjutnya dipergunakan untuk persediaan anggota yang meminjam. Dengan kata lain koperasi menyediakan kredit untuk anggota. Pengertian kredit menurut Winardi adalah setiap persetujuan dimana prestasi dan kontra prestasi dipisah oleh waktu.27 Perbedaan pokok antara

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) konvensional

dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syari’ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah adalah adanya larangan untuk membayar dan menerima bunga pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syari’ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. Dalam menaggung resiko, perbedaan keduanya yaitu jika pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) konvensional menerapkan resiko dalam menjalankan usaha berbeda pada anggota, dan tidak ikut menanggung kerugian jika usahanya merugi , maka pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syari’ah atau Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah ikut menanggung dan berbagi kerugian kepada anggotanya yang usahanya mengalami kerugian, secara propesional. 2. Koperasi Konsumsi Pengertian koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi. Koperasi ini berfungsi :

27

D.Danoewikarsa, Tanya Jawab Tentang Koperasi,(Jakarta : Orba Shakti, 1978), h. 48

a. Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen dan konsumen b. harga barang di tangan konsumen menjadi lebih murah c. biaya penjualan maupun biaya pembelian dapat ditekan Bentuk usaha dari koperasi ini adalah menyelenggarakan toko konsumsi, yang melanyani masyarakat secara terbuka. Berbeda dengan usaha simpan pinjam yang ditujukan untuk anggota, maka toko konsumsi seperti itu justru harus masuk dalam lingkungan masyarakat luas untuk melayani anggota dan bukan anggota. Penjualan kepada bukan anggota akan memperbesar nilai penjualan dan nilai keuntungan. Komunikasi dan transportasi yang baik membantu pula tercapainya stabilitasi harga, dalam arti tidak banyak bedanya antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Oleh sebab itu penumbuhan toko-toko koperasi konsumsi tidak mungkin hanya dengan semboyan “ Harga lebih murah” tetapi harus dengan daya tarik yang lain yang diperlukan oleh konsumen. Disamping itu masalah pelayanan dan suasana yang menyenangkan bagi pembeli dan keluargannya merupakan daya taring yang perlu dikembangkan. Dalam pegembangan toko koperasi komsumsi, kerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Perlu diadakan. Kedua organisasi ini mempunyai kesamaan kepentingan yaitu berkerja untuk konsumen. Konsumen memang harus dididik untuk dapat

menggunakan hak-haknya guna memperoleh keperluannya dengan baik, dan kedua organisasi tersebut memang berusaha untuk mendidik konsumen28 Jadi koperasi konsumsi menggunakan modal untuk membeli barang-barang untuk melayani kebutuhan/kepentingan para anggotanya, terutama kebutuhan sehari-hari dengan menitik beratkan pada pemuasan para anggota. 3. Koperasi Produksi Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi maupun anggota-anggota koperasi. Contohnya koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pertanian, dan sebagainya. Anggota Koperasi Produksi terdiri

dari

orang-orang

yang

mampu

menghasilkan suatu barang atau jasa. Koperasi produksi dibedakan menjadi dua macam yaitu: a. Koperasi Produksi yang anggota-anggotanya adalah para produsen, misalnya petani, pengrajin, dan nelayan b. Koperasi Produksi sebagai Badan Hukum yang memiliki unit produksi. Koperasi Produksi jenis pertama akan lebih menekankan fungsinya untuk melayani anggota sebagai produsen. Jadi fungsi utama koperasi adalah melayani anggota-anggotanya, misalnya untuk memasarkan hasil-hasil produksi para anggotanya, mengusahakan pengadaan bahan-bahan baku, dan 28

Ninik Widiyanti, Dra.,Manajemen Koperasi ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet ke-2, h. 10

penyedian informasi pasar. Untuk koperasi jenis kedua, fungsi utamanya adalah bagaimana dapat menghasilkan barang atau jasa sesefisien mungkin sehingga kegiatan produksi tersebut dapat menguntungkan koperasi, anggota koperasi dan masyarakat. Peranan koperasi produksi antara lain : 1). Bagi anggota Bagi anggota, Koperasi Produksi dapatmeningkatkan penghasilan atau keuntungan anggota produsen atau pengusaha antara lain berupa : a). Pengadaan bahan baku. Untuk bahan baku yang sulit diperoleh maka pengadaannya dapat diusahakan secara bersama-sama melalui koperasi maka akan diperoleh keuntungan yaitu jumlah, harga, dan kualitas bahan baku dapat diperoleh lebih mudah sehingga memungkinkan diperoleh harga yang termurah dan kualitas sesuai. b). Pengadaan fasilitas produksi bersama, fasilitas ini misalnya generator pembangkit tenaga listrik di desa yang belum ada PLN. Seorang produsen cukup banyak mengeluarkan investasi untuk pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi dengan usaha bersama melalui koperasi masing-masing pengusaha anggota koperasi tidak perlu harus mengeluarkan biaya yang besar. c). pemasaran hasil produksi, banyak dari produsen atau pengrajin yang mempunyai kemampuan untuk membuat suatu produk dengan mutu

yang cukup baik, tetapi tidak mampu untuk memasarkan. Mereka sangat tergantung pada pedagang perantara yang seorang bertindak sebagai monopsoni atau oligopsoni. Dengan demikian bilamana koperasi berhasil menyatukan para produsen kecil, hal itu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Maka koperasi harus mempunyai wawasan yang luas jauh ke depan untuk dapat menembus pasar seperti, bernegosiasi besar, agen, pabrik dan lain sebagainya. 2). Bagi Masyarakat Koperasi Produksi tidak hanya memberikan manfaat bagi para anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat, terutama yang berada di lingkungan wilayah kerja koperasi tersebut. Maka manfaat Koperasi Produksi bagi masyarakat antara lain : a). Menyerap faktor-faktor produksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja. b). Menambah jumlah barang-barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. c). Mengurangi dampak negative dari struktur pasar yang mempunyai unsur monopoli atau monopsoni. Proses Koperasi Produksi memerlukan faktor-faktor produksi seperti, bahan baku dan tenaga kerja. Dalam hal ini, koperasi menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi anggota masyarakat yang menjual bahan baku

dan tenaga kerja kepada koperasi tersebut. Dari segi barang supply barangbarang Koperasi Produksi berpartisipasi dalam menambah supply barangbarang dan jasa kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa konsumen mempunyai pilihan lebih banyak untuk mengkomsumsi sehingga dia dapat membelanjakan uangnya dengan cara optimal29 4. Koperasi Jasa Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang tertentu bagi para anggota dan bagi masyarakay umum, contohnya adalah koperasi angkutan, perumahan, asuransi, perlistrikan dan alin-lain. Mereka ini biasanya terdiri dari orang-orang yang tidak mampu bahkan miskin atau lemah ekonominya, kemudian bersatu dan berkerjasama dalam sebuah koperasi angkutan. Hal ini akan menghindarkan parsaingan dan memecah permusuhan diantara mereka. Di dalam koperasi mereka dapat berkerjasama untuk memperoleh alat-alat dan barang-barang kebutuhan profesi mereka dengan mudah dan murah. Ada beberapa macam koperasi jasa anatara lain: a. Koperasi pengankutan memberikan jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk, yang mengangkut barang-barang dari anggota dengan tarif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif umum. Ada juga koperasi pengangkutan

29

Umar Burhan, Prinsip-prinsip Manajemen Koperasi Produksi, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), Cet ke-1, h. 23

yang secara bersama-sama memberikan jasa kepada anggotanya dan kepada masyarakat umum seperti koperasi taksi b. Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumahrumah sehat dengna sewa yang cukup rendah atau menjual rumah dengan harga rendah. c. Koperasi Asuransi memberikan jasa jaminan kepada anggotanya, misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran. d. Koperasi perlistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para anggotanya, Ada dua macam koperasi perlistrikan yaitu: 1) Membeli bersama tenaga listrik dalam kekuatan yang besar dan kemudian dibagikan kepada para anggotanya, dialirkan ke rumah-rumah anggota dengan tarif ringan. 2) Menghasilkan tenaga listrik sendiri dengan mesin pembangkit tenaga listrik dan menyalurkan keruam para anggota dengan tariff ringan.30 5. Manajemen Koperasi Sebagai organisasi ekonomi, Koperasi pun tidak bisa luput dari pengaruh lingkungannya seperti lingkungan konsumen. Situasi persaingan dan perubahan harga-harga. Karena itu Koperasi pun harus menghayati lingkungannya dengan mengindentifiser struktur pasar, tanggapan anggota terhadap usaha Koperasi, kebutuhan dan keinginan anggota. Hal ini berarti 30

Panji Anggoro dan Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi : Teori dan Prakte, h. 35

bahwa dalam mengendalikan usaha Koperasi efektivitas dan efisiensi kerja harus menjadi prinsip kerja Koperasi. Sekalipun ukuran efisiensi dan efektivitas usaha Koperasi bukan diukur dari besarnya laba atau sisa usaha yang diperoleh.31 Manajemen Koperasi berlandaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang lebih terkenal dengan landasan pancasila. Landasan yang demikian diwujudkan pada sifat manajemen Koperasi, yaitu bersifat demokrasi yaitu: a). Kekuasaan Tertinggi Semua kebijakan dan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan di dalam suatu Koperasi ditentukan dalam forum Rapat Anggota berdasarkan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan; dimana setiap orang dengan tidak memandang umur, besarnya simpanan di dalam Koperasi serta golongan mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu hak suara. Pengurus dalam hal ini hanyalah melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota yang telah dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Pengurus berhak hanya dalam merumuskan

kebijaksanaan

pelaksanaan

keputusan–keputusan

Rapat

Anggota.32 Yang bertanggung jawab menyelenggarakan Rapat Anggota adalah Pengurus Koperasi. Rapat Anggota pada umumnya diadakan sekali setahun 31

. P. hasibuan. Drs, Manajemen Koperasi, (Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran,1986), hal.197 32 Ninik Widianti. Dra, Manajemen Koperas,i h.16

yang disebut Rapat Anggota Tahunan, disingkat RAT dimana pengurus memberi pertanggung jawaban atas kebijaksanaan yang telah dilakukannnya selama tahun buku yang lampau. Ada juga yang mengadakan dua kali rapat anggota dalam satu tahun yaitu satu kali untuk menyusun anggaran biaya dan pendapatan (rencana usaha) untuk tahun yang akan datang dan yang kedua kali rapat anggota tahunan untuk membicarakan kebijaksanaan pengurus selama tahun yang lampau. Yang pertama diadakan menjelang akhir tahun buku (September-Desember), sedangkan yang kedua diadakan beberapa bulan akhir tahun buku.33 Rapat Anggota Tahunan Koperasi membicarakan antara lain hal-hal sebgai berikut: 1. Penilaian kebijakan pengurus dalam memimpin koperasi selama tahun buku yang lampau 2.

Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi

3. Penilaian laporan Badan Pemeriksa 4. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha Koperasi 5. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran tahun berikutnya 6. Pemilihan Pengurus dan Badan pemeriksa (jika masing-masing sudah berakhir masa jabatannya 7. Masalah yang timbul dalam rapat (pertanyaan keliling).34

33 34

Lihat Buku Pengetahuan perkoperasian, ( Jakarta :PN Balai Pustaka,1981), hal.89 Ninik Widiyanti. Dra……, hal. 26

b). Pengurus dan Badan Pemeriksa Pengurus dan Badan Pemeriksa adalah anggota yang dikuasakan oleh anggota untuk menggunakan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama itu. Badan Pemeriksa mewakili anggota untuk mengawasi Pengurus agar berkerja menurut kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana telah dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Ini mengandung arti bahwa usaha dan organisasi Koperasi diurus secara bersama-sama oleh anggota untuk kepentingan itu sendiri.35 B. Usaha Kecil dan Menengah 1. Pengertian Usaha Kacil dan Menengah. a). Usaha Kecil Usaha kecil merupakan bagian integral dan usaha nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional36. Di Indonesia salah satu acuan untuk memberikan gambaran profil usaha kecil dapat dilihat dari definisi yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil. Dalam Surat Edaran dijelaskan bahwa37 :

35

Ibid, hal 17 Noer Soetrisno, Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi, (Jakarta: Badan hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998), h. 4 37 Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal, Bagi Koperasi Perusahaan Kecil-Menengah, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 3 36

” Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah uasaha yang memiliki total asset maksimum Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati” Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memiliki kekayaan berssih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar.38 Ditengah keragaman pengertian tersebut, menarik untuk dicatat suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari catatan perjalanan pengembangan usaha kecil, yaitu definisi yang disusun oleh Biro Pusat statistik (BPS) yang mendeteksi bahwa usaha kecil difokuskan dengan menggunakan criteria serapan tenaga kerja. Berdasarkan criteria tersebut industri skala kecil dicatat sebagai perusahaan manufaktur yang memperkerjakan tenaga kerja antara 5-19 orang. Biro Pusat statistik (BPS) juga mengkelompokan jenis usaha kedalam dua kelompok yaitu : (1) Usaha besar dan usaha sedang; dan (2) Usaha kecil serta usaha rumah tangga (tidak berbadan hukum) Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu39: 1. Industri kecil adalah Usaha industri yang memiliki investasi peralatan di bawah Rp 70 juta, Investasi per tenaga kerja maksimal Rp. 625 ribu, jumlah pekerja di bawah 20 orang, serta memiliki asset tidak lebih dari Rp 100 juta. 38

Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Kecil Konsepsi dan Strategi, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 10 39 Ibid.

2. Perdagangan kecil digolongkan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan atau jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp. 80 juta, dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp. 200 juta. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memberikan batasan untuk usaha kecil sector industri dengan asset maksimal RP. 250 juta, tenaga kerja paling banyak 300 orang, dan nilai penjualan (Omzet) di bawah Rp. 100 juta. Sedangkan batasan sector perdagangan adalah modal kerja maksimal Rp. 150 juta, tenaga kerja maksimal 300 orang, dan nilai penjualan maksimal Rp. 600 juta40. Menurut kriteria Departemen Keuangan usaha kecil adalah perusahaan yang mempunyai asset maksimal Rp. 600 juta atau omzet maksimal Rp. 600 juta pertahun.41 Sedangkan menurut Bank Indonesia, yang dimaksud usaha kecil adalah perusahaan yang mempunyai asset maksimal Rp. 600 juta.42 Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995, tentang usha kecil bahwa ’’Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan perusahaan. Kekayaan perusahaan maksimal Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”. 40

Ibid Lihat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/1994 Tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui dana dari bagian laba BUMN dan SKB Ditjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan dan Ditjen PPK, Departemen Koperasi dan PPK tanggal 14 oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Dana dan Bagian Laba BUMN. 42 Lihat www. Bi. Com, Penertian Usaha Kecil dalam Paket Januari 1990 yang mewajibkan Perbankan Mealokasikan 20% dari Fortopolio Kreditnya Kepada Usaha Kecil 41

Departemen keuangan memberi batasan, bahwa usaha kecil adalah usaha dengan asset dan omzet kurang dari 300 juta rupiah. b).

Usaha Menengah Menurut Undang-undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Menengah, bahwa pengertian usaha menengah adalaha: a. Untuk

sektor

Industri:

Memiliki

total

asset

maksimal

Rp.

5.000.000.000.(Lima Milyar Rupiah) b. Sektor non Industri: 1). Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 600.000.000.(Enam Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 2). Memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 3.000.000.000. (Tiga Milyar rupaiah) pertahun. Sedangkan menurut Inpres No. 10 tahun 1999, usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan lebih besar dari Rp. 200.000.000 samapai maksimal Rp. 10.000.000.000. tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha43 Adapun kriteria umum usaha kecil-menengah dilihat dari cirri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama , yaitu sebagai berikut: a. Struktur organisasi yang sederhana b. Tanpa staf berlebihan

43

Direktorat Jendral Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan ketentuan Skim Kredit Program Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (Jakarta: tpn, 1999), h. 49

c. Pembagian kerja yang “kendur” d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek e. Aktifitas sedikit yang formal, dan sedikit yang menggunakan proses perencanaan f. Kurang membedakan asset peribadi dari perusahaan.44 2. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Ada salah satu sub kecil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki entrepreneurship (kewirausahaan), tetapi adapula yang tidak menunjukan sifat tersebut. Dengan menggunankan criteria tersebut, maka kita dapat membedakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam empat kelompok/jenis sebagai berikut: 1. Livelihood Aktivities, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masuk katagori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sector informal. 2. Micro Enterprises, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat wirausaha. 3. Smaal Dynamic Enterprises, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jenis ini cukup memiliki kewirausahaan,.

44

Titik Sartika Partomo M.S dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), Cet ke-1, h.15

4. Fast Moving Interprises, ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) asli yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar.45 Sedangkan berdasarkan laporan kelompok pakar Usaha Kecil dan Menengah (UKM), APEC-di mana Indonesia mkenjadi motornya telah diidentifikasi empat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dilingkungan APEC, yaitu46 1. Kelompok A Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah memiliki pasar global. Kelompok ini telah menjadi sub-kontrak dari perusahaan multi-nasional terutama disektor otomotif dan elektronik. Jumlah mereka sekitar 3-4%. 2. Kelompok B Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah memasuki pasar Internasional. Kelompok ini sudah mengekspor, tetapi atas dasar pesanan luar negeri dan bukan atas upaya pemasarran yang agresif, berbeda dengan kelompok A, kelompok B tidak continue. Di Indonesia kelompok ini banyak terdapat di Bali dimana para Importer asing (yang datang sebagai turis) telah melaksanakan order bisnis yang cukup lumayan. Bahkan produk yang diekspornya bukan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlah mereka 5-7% 3. Kelompok C

45 46

h.17

Ibid h. 26. Hasan Amin AA.D., Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, (Jakarta: Pradiya Utama, 1976),

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum pernah melakukan teransaksi luar negeri, tetapi memiliki potensi yang besar. Jumlah mereka sekitas 30% 4. Kelompok D Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak ada orientasi ke pasar luar negeri. Mayoritas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia berada di Kelompok ini dan jumlah mereka sekitar 60% 3. Manajemen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Koontz dan O’Donel dalam bukunya “Principle of Management menyatakan bahwa Management is getting thing done thruoght the efforrs of other people secara bebas dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mencapai sesuatu tujuan dengan manfaatkan atau melalui tenaga orang lain.47 Sementara itu, Murti Sumarni mendefinisikan manajemen dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi manajemen yang terpenting bagi seorang wirausahawan adalah untuk mengambil keputusan mengenai apa yang hendak dihasilkan.48 Di dalam mengambil keputusan, diperlukan suatu seni dan ilmu pertimbangan yang banyak ditentukan oleh pengalaman dan mengambil keputusan, disini diperlukan manajer yang mampu memadukan keterampilan teknis dengan

47 48

Edilius, et.all., Pengantar Ekonomi Perusahaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 195. Murti Sumarni, Marketing Perbankan, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 55

keterampilan manajerialnya untuk mengambil keputusan perusahaan secara mantap. Masalah manajemen yang dihadapi para pengusaha kecil dan menengah adalah tentang bagaimana mereka mampu bersikap tanggap terhadap keadaan lingkungan yang berubah dengan cepat. Meskipun demikian, sikap positif pengusaha yang diikuti dengan tindakan-tindakan konkret, betapapun tepatnya kerap kali juga tidak mampu mengatasi masalahnya, yaitun apabila faktor eksternal ternyata lebih besar pengaruhnya dari pada faktor kemampuan manajemen pengusaha sendiri. Di sinilah perlunya mempelajari masalah perusahaan dari sudut ekologis, yaitu melihat sosok perusahaan sebagai bagian dari eco-sistem. Selama 10-15 tahun terakhir ini kita menyaksikan berbagai peristiwa jatuhbangunya perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Sebagian terpukul atau gulung tikar, bukan ketidakmampuan manajemen, melainkan karena tidakan moneter, bergulirnya suatu kebijaksanaan departemen tertentu, atau karena suatu paket kebijakan yang maksudnya baik ditinjau dari persfektif pembangunan. Seorang pengusaha juga merupakan bagian dari lingkungan sosial tertentu dengan sistem nilai tertentu yang tidak saja mempengaruhi, melaikan juga dapat membentuk sikap dan tingkah laku sebagai pengusaha. Bahkan dilihat dari aspek legal, sistem dan struktur perusahaan-perusahaan atau industri merupakan bagian dari sistem hukum dan sistem politik yang berlaku. Maka dari itu, masalah

manajemen perusahaan tidak dapat dilepaskan atau diceraikan dengan lingkungannya begitu saja.49 Untuk itu, maka pengusaha harus berpandangan luas, setidak-tidaknya peka terhadap ekologi dunia usaha. Karena itu para pengusaha harus bisa menciptakan suatu lingkungan terdekat yang memungkinkan mereka bersentuhan dengan informasi perubahan. Disinilah kita meli8hat bahwa persoalan manajemen sebenarnya tidak terbatas dilingkungan perusahaan saja, pengusaha dapat memecahkan persoalan secara lebih efaktif di luar perusahaan, yaitu dengan rekan-rekan pengusaha lain. Masalah manajemen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berhubungan dengan lingkungannya sendiri-sendiri yang kesemuanya membentuk suatu eko-sistem. Ada beberapa masalah yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, Pertama, dengan lingkungan yang paling dekat, kita mendapatkan kelompok permasalahan psikologis pengusaha dan tenaga kerja. Kedua, adalah soal kemampuan teknis pengelolaan usaha. Di sini kita dapatkan masalah-maslah seperti, kemampuan mengatur keluar-masuk uang, pembukuan dan administrasi perusahaan, teknik pemasaran menghitung biaya produksi dan menentukan harga, dan lain-lain. Sarana dan prasarana manajemen adalah faktor Ketiga, yang perlu diamati secara tersendiri. Sarana dan prasarana ini diantaranya menyangkut bidang manajemen. Iklim perekonomian adalah lingkungan Keempat, yang perlu

49

M Dawam raharjo, ed. Pembangunan Ekonomi Nasional Suatu Pendekatan pemerataan, keadilan dan ekonomi kerakyatan, (Jakarta : PT Intermasa,1997), cet ke-1, h. 151

diperhatikan

dalam

pengembangan

manajemen.

Aspek

sosiologis

dan

antropologis merupakan catatan disekitar ekologi dunia usaha. Dari sudut ini, kita temukan pendekatan-pendekatan baru dalam mengembangkan manajemen. Kelompok-kelompok permaslahan tersebut diatas menunjukan secara ringkas bahwa manajemen bukan merupakan persoalan yang sederhana. Faktor lingkungan sagat mempengaruhi. Dalam situasi yang sedang berubah dengan cepat seperti sekarang ini diperhatikan usaha pemahaman lingkungan dimana manajemen dikembangkan. Dengan melihat lingkungan manajemen tersebut, kita dapat menyederhanakan persoalan manajemn sebagai berikut dari segi penawaran (Supply-side), masalah utamanya adalah pengelolaan produksi. Dari segi permintaan (Demand-side), kita melihat maslah pemasaran. Kedua segi itu dapat dibagi pula menjadi dua lingkup permaslahan, yaitu permaslahan internal dan eksternal. Lingkungan ekternal mengandung maslah-maslah yang berada dalam batas kemapuan pengusaha untuk mengatasinya, sedangkan lingkup eksternal mengadung masalah-maslah yang lebih banyak ditentukan oleh factor luar yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan luar perusahaan. Diantaranya seperi rencana pembangunan,

kebijaksanaan-kebijaksanaan

ekonomi–keuangan,

peraturan-

peraturan, perjanjian internasional, atau peraturan Negara lain, kesemuanya merupakan factor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 4. Permasalahan/ Hambatan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Dalam perkembangan di Indonesia, Usaha kecil dan Menengah (UKM) menjumpai banyak hambatan/kendala yang terjadi dalam beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain: a

Keterbatasan Pemasaran Pemasaran sering dianggap sebgai salah satu kendala yang kritis bagi perlembagaan Usaha kecil dan Menengah (UKM). Salah satu yang terkait dengan pemasaran yang umum dihadapi oleh Usaha kecil dan Menengah (UKM) adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar besar (UB) maupun pasar ekspor. Selain informasi terbatas, banyak Usaha kecil dan Menengah (UKM), khususnya mereka yang kekurangan modal dan SDM serta mereka yang berlokasi di daerah-daerah pedalaman yang relatif terisolasi dari pusat-pusat informasi. Komunikasi dan transportasi, juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan.50

b. Keterbatasan Finansial Usaha kecil dan Menengah (UKM), khususnya usaha kecil di Indonesia menghadapi 2 masalah utama aspek Finansial. Mobilitas modal awal (Star-up capital) dan akses ke modal kerja dan Finansial jangka panjang untuk

50

Tulus T.H. Tambunan, Usaha kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting, (Jakarta: Salemba Empat,2002),Edisi1, h. 73

investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Hal ini disebabkan lokasi bank relative terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertetele-tele, dan kurang informasi mengenal skim-skim perkreditan yang ada dan prosedurnya.51 c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu kendala yang serius bagi banyak Usaha kecil dan menengah di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering desaign, quality control, organisasi bisnis akuntansi, data processing, teknik pemasaran dan penelitian pasar. Keterbatasan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu ancaman bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia untuk dapat bersaing baik di pasar domestic maupun di pasar internasional.52 d. Keterbatasan bahan baku Keterbatasan bahan baku (dan Imput-imput lainnya) juga menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha kecil dan menegah di Indonesia.53 e. Keterbatasan Teknologi Usaha kecil dan menegah di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama/tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat 51

Ibid, h. 74 Ibid, h. 79 53 Ibid 52

produksi yang sifatnya manual, keterbatasan teknologi tidak hanya membuat total factor rendah, productivity dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga kualitas produk yang dibuat rendah. Keterbatasan teknologi ini disebabkan oleh banyak faktor; diantaranya keterbatasan modal investasi, informasi mengenai teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Itulah berbagai macam masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan mengeah di Indonesia dalam perkembangannya yang tingkat intensitas dan sifatnya berbeda, namun masalah yang sering disebut adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran.54 C. KONSEP PEMBERDAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau mungkinkan. Awal em berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti di dalamnya, jadi pemberdayaan dapat diartikan kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.55 Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat

54 55

Ibid., h. 81 Lili Bariadi dkk, Zakat & wirausaha (Jakarta: CED,2005), h.53

diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapat pilihan-pilihan. Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang (yang lemah) dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, kartasasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.56 Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur pokok sebagai berikut:57 a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai b. Mempunyai wadah kegiatan terorganisir c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut serta harus sesuaI dengan kebutuhan dan sumberdaya setempat. d. Ada tindakan bersamadan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait. e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan. f. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama dalam wirausaha.

56 57

Ibid. h. 54 Ibid. h. 55

g. Ada keharusan membantu seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah. Jika tidak maka solidaritas dan kerjasama sulit tercapai. h. Akan lebih efektif bila program pengembangan masyarakat pada awalnya memperoleh bantuan dan dukungan pemerintah. Selain itu sumber-sumber dari organisasi sukarela non-pemerintah harus dimanfaatkan. Secara

umum,

pemberdayaan

ekonomi masyarakat dapat dibagi menjadi empat strategi yaitu:58 a. The Growth Strategy : Penerapan strategi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya dimaksud untuk mencapai peningkatan pendapatan yang cepat dalam nilai ekonomi melalui peningkatan perkapita penduduk, produktivitas, sektor pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat. b. The Welfare Strategy :

Strategi

kesejahteraan

ini

pada

dasarnya

dimaksudkan untuk memperbaikai kesejahteraan masyarakat c. The Responsive Strategy : Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan melalui pengadaan teknologi serba sumber-sumber yang sesuai dengan kebutuhan proses pembangunan.

58

Ibid. h. 58.

d. The Integrated or Holistik Strategy : dalam strategi ini, terdapat tiga prinsip dasar sebagai konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi diatas, yaitu: 1. Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi merupakan tujuan yang secara eksplisit harus ada dari strategi menyeluruh, maka badan publik yang ditugasi untuk melaksanakan harus : a.

Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya

b. Intervensi dilakukan untuk memperkokoh kemampuan masyarakat sendiri dalam memecah masalah yang dihadapinya, serta untuk mengambil langkah langkah instrumental yang menumbuh kan kemampuan aparatur melakukan intervensi sosial. 2. Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen ataupun gaya dan cara bekerja, maka badan publik yang belum memiliki kemapuan intervensi sosial akan memerlukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya terhadap tercapainya tujuan dari strategi holistik tersebut, yakni untuk: a. Menentukan arah nilai organisasi, energi dan proses menuju strtegi b. Memelihara integritas organisasi yang didukung oleh institusional Leadership.

3. Keterlibatan badan publik dan organisasi sosial secara terpadu, maka memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan organisasi ynag bertugas atara lain : a. membangun dan memelihara perspektif menyeluruh b. Melaksanakan

rekrutmen

dan

pengembangan

pimpinan

kelembagaan, dan c. Membuat mekanisme kontrol untuk mengatur saling keterkaitan (Interpedensi) antara organisasi formal dan informal melaui system management strategis. Manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, dengan kebebasasan ini manusia dapat mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia didasarkan pada nilai-nilai

tauhid.

Nilai

ini

membentuk

prilaku

yang

berani

mempertanggungjawabkan secara pribadi atas apa yang telah dibuatnya. Berkaitan dengan kebebasan individu dalam berimprovisasi dan berkreativitas dalam kehidupannya ditegaskan dalam Q.S ar-Ra’d:11, yaitu59:

(١١ :١٣/‫)ااﻟﺮاد‬... Artinya: “ Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” ........(Q.S ar-Ra’d:11) 59

M. Arifin Hamid, MH.DR.H, Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia; Perspektif Sosioyuridis, (Jakarta; eLSAS, 2007), hal.135

Dalam ayat tersebut, para ahli tafsir memberikan pengertian terhadap perubahan keadaan yang berkaitan erat dengan Iktisab (usaha/kerja) manusia. Perubahan hanya akan terjadi jika diikuti dengan usaha dan kerja keras sebagai fungsi kekhalifahan manusia dibumi. Berkaitan dengan usaha/kerja, setiap manusia akan mendapatkan atas apa yang telah diusahakannya sesuai kapasitasnya, sebagaimana dinyatakan dalam (Q.S an-Najm:39), yaitu60 :

(٣٩:۵٣/‫)اﻟﻨﺠﻢ‬ Artinya: “ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah

diusahakannya,”(Q.S an-Najm:39) Terdapat larangan yang berkaitan dengan harta benda, adalah larangan mengkonsentrasikan peredaran harta benda pada segelintir orang saja. Distribusi kekayaan harus berjalan berimbang dan merata ke seluruh lapaisan masyarakat. Dalam Q.S. al-Hasyr:7 ditegaskan, yaitu61:

(v :‫)اﻟﺤﺸﺮ‬ Artinya: ”..Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.” (Q.S. al-Hasyr:7)

60 61

Ibid.,h. 137 Ibid.,h. 142

Setiap individu memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya yang mendapat jaminan dari Negara. Dalam konteks kehidupan sosial ekonomi, hukum ekonomi Islam memberikan pedoman normatif bahwa setiap orang dengan strtifikasinya masing-masing memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan, seperti dinyatakan dalam Q.S. az-Zariyat: 19, yaitu :62 ‫)اﻟﺬا رﻳﺎت‬

(١٩ : Artinya : ” Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” Salah satu nuktah paling mengesankan dari ajaran Islam mengenai dinamika umat adalah pernyataan Rasul bahwa seorang Mukmin yang kuat lebih baik dari Mukmin yang lemah. Rasul bersabda:

‫ﻲ‬ ْ ‫ﻒ َو ِﻓ‬ ِ ‫ﻀ ِﻌ ْﻴ‬ ‫ﻦ اﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ‬ َ ‫ﷲ ِﻣ‬ ِ ‫ﺐ ِإﻟَﻰ ا‬ ‫ﺣ ﱡ‬ َ ‫ي ﺧَ ْﻴ ٌﺮ َوَأ‬ ‫ﻦ ا ْﻟ َﻘ ِﻮ ﱡ‬ ُ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ َأ ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫ل َرﺳُﻮ‬ َ ‫ﻗَﺎ‬ ‫ن َآﺬَا‬ َ ‫ﻲ آَﺎ‬ ْ ‫ﻞ َﻟ ْﻮ َأ ﱢﻧ‬ ْ ‫ﻼ َﺗ ُﻘ‬ َ ‫ﻲ ٌء َﻓ‬ ْ َ‫ﻚ ﺷ‬ َ ‫ن َأﺻَﺎ َﺑ‬ ْ ‫ﺠ ْﺰ َوِإ‬ ُ ‫ﻻ َﺗ ْﻌ‬ َ ‫ﷲ َو‬ ِ ‫ﻦ ِﺑﺎ‬ َ ‫ﺳ َﺘ َﻌ‬ ْ ‫ﻚ وَا‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ َﻳ ْﻨ َﻔ ُﻌ‬ َ ‫ص‬ ُ ‫ﺧ َﺮ‬ ْ ‫ﺧ ْﻴ ٍﺮ َأ‬ َ ‫ُآﻞﱢ‬ 63

(‫ن )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬ ِ ‫ﺸ ْﻴﻄَﺎ‬ َ ‫ﻞ اﻟ‬ َ ‫ﻋ َﻤ‬ َ ‫ﺢ‬ ُ ‫ن َﻟ ْﻮ َﺗ ْﻔ َﺘ‬ ْ ‫ﻞ َﻓِﺈ‬ ٌ ‫ﷲ َوﻣَﺎ ﺷَﺎ َء ﻓِ ْﻌ‬ ِ ‫ﻦ َﻗ َﺪ ُر ا‬ ْ ‫َو َآﺬَا َوَﻟ ِﻜ‬

Artinya: " Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang Mukmin yang lemah, meskipun pada kedua-duanya ada kebaikan. Perhatikanlah halhal yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika sesuatu musibah menimpamu, maka janganlah berkata: " andaikan aku lakukan sesuatu maka hasilnya akan begini dan begitu". Sebaliknya 62

Ibid., Abu Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairy, Shahih Muslim bi Sarh Al-Nawwawy, (Beirut: Daar al-Turas al-'Araby, 1984), juz XVI, h. 215 63

berkatalah "ketentuan Allah dan apa pun yang dikehendakinya tentu dilaksanakannya". Sebab sesungguhnya perkataan "andaikan" itu membuka perbuatan setan.(HR. Muslim). " Jadi pemberdayaan adalah upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Memberdayakan masyarkat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan

masyarakat.64

Pemberdayaan

diarahkan

guna

meningkatkan

kemampuan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan lebih besar. Meskipun pada kenyataannya manusia dilahirkan secara sama, dalam perkembangannya mereka bisa berlainan, tergantung dari bakat, keterampilan lingkungan, pengalaman hidup, dan sebagainya. Bakat dan kesempatan yang dimiliki manusia akan berimplikasi pada adanya kemampuan berbeda, dan kemampuan yang berbeda akan berimplikasi pada pembagian kerja dalam masyarkat. Sementara pembagian kerja yang berbeda akan mengakibatkan bidang kerja dan usaha yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan perbedaan pendapatan dan penghasilan bagi setiap orang. Itulah sebabnya Islam memberikan petunjuk yang mengesankan mengenai penegakan keadilan sosial, agar jurang antara mereka yang 64

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta, BPFE, 2000), cet. Ke-1, h. 263

miskin dan yang kaya tidak terjadi atau tidak membiarkan harta itu beredar hanya pada orang kaya saja. Itulah tanggung jawab kita semua. Secara garis besar ada dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan.65 Pertama, pendekatan parsial-kontinyu, yaitu pemberian bantuan secara langsung. Kedua, pendekatan Struktural yaitu pemberian pertolongan secara kontinyu agar fakir/miskin dapat mengatasi kelemahannya. Bahkan dari yang dibantu menjadi orang yang turut membantu.

65

Ibid.. h 91

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI INDUSTRI KAYU MEUBEL (KIKM) JAKARTA TIMUR

A. Sejarah Berdiri, Tujuan dan Keanggotaan Koperasi Industri Kayu Meubel (KIKM) Jakarta Timur berdiri pada tanggal, 21 Januari 2006. yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Timur Km 17 sampai jalan pahlawan revolusi (Ujung Jl Kali Malang) disebut juga Meubel klender, sejak dahulu sudah terkenal akan produk Industri Kayu dan Meubelnya, sampai sekarang terkenal di mancanegara. Lebih dari 8000 pengrajin dan pengusaha meubel berada disentra-sentra meubel di Jakarta timur, atas keinginan kuat dari para pengusaha dan pengrajin kayu dan meubel yang ada di Jakarta timur, sehingga pada gilirannya tergabung dalam Koperasi Industri Kayu Meubel (KIKM) Jakarta Timur melalui proses yang panjang. Diharapkan pada gilirannya nmenjadi koperasi yang kuat yang mampu memperjuangkan segala aspirasi dan keinginan dari para pengusaha dan perajin yang terwakili66. Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dengan Badan Hukum No. 0327/BH/-1. 82/IX/2006 Tujuan didirikannya Koperasi Industri Kayu Meubel (KIKM) Jakarta Timur adalah untuk67: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

66

Wawancara Pribad dengan Abdul Rosyid, Drs, Sekretaris Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, , Jakarta, 6 Oktober 2007 67 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Anggaran Dasar Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Cisarua, 25-26 April 2007, hal 2

2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perkoperasian nasional. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut68: 1. Warga Negara Indonesia 2. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi 3. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya) 4. Bersedia membayar simpanan pokok sebasar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu 56 yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rupiah) dan simapanan wajib Rumah Tangga dan atau keputusan Rapat Anggota 5. Mata Pencaharian: Perajin Meubel, swasta, dan pengusaha. 6. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, dan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. 7. bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Jakarta Timut . B. Manajemen Operasional Koperasi Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur Sistem kerja yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur adalah melakukan pelayanan sepenuhnya untuk kebutuhan anggota artinya koperasi ini tidak memiliki sebuah usaha sendiri seperti Koperasi pada umumnya. Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur pada saat ini memiliki anggota 162 anggota Aktif, dengan berpenghasilan bersih setiap bulannya Rp. 40 juta

68

Ibid.,

Manajemen operasional yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, merupakan sebuah Koperasi yang mewadahi para perajin dan pengusaha kayu dan meubel wilayah Jakarta Timur. tidak jauh berbeda dengan Koperasi pada umumnya yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong-royong yang bersifat demokrasi yaitu69: Pertama, Rapat Anggota Tahunan, merupakan kekuasaan tertinggi pada Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, dalam rapat ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi koperasi itu sendiri dan segala sesuatu permasalahan yang ada di koperasi tersesebut, Rapat Anggota Tahunan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, antara lain membahas; Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun berikutnya, Menetapkan pembagian sisa hasil usaha serta Program-program yang akan dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari hasil Rapat Anggota Tahunan ini selanjutnya diserahkan kepada pengurus untuk dilaksanakan dan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, memiliki Badan Pengawas (BP) untuk mengawasi pengurus dalam mengelola organisasi Koperasi dan pelaksanaan segala program yang sudah ditetapkan sebelumnya yang selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan berikutnnya.

69

Wawancara Pribadi dengan Abdul Rosyid

Kedua, Tugas Pengurus dan Pengawas sesuai yang terdapat dalam Anggaran Dasar sebagai anggota yang dikuasakan untuk mengelola kekayaan anggota guna kepentingan bersama, sesuai dengan ketetapan pada Rapat Anggota Tahunan. Ketiga, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur pada tahun 2007 ini sebesar Rp. 239 Juta.70 D. Usaha-Usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu Meubel (KIKM) Jakarta Timur Usaha-usaha koperasi terdiri dari71: 1. Unit Usaha Simpan pinjam Bidang Usaha Simpan Pinjam adalah 1). Sebagai wadah usaha simapan pinjam bagi anggota koperasi dalam menjalankan usahannya di bidang permodalan. 2). Dana Pelaksanaan Bidang Unit Simpan pinjam didapat dari: a). Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela dari pada anggota b). Pinjaman Lunak dari Perbankan c). Pinjaman Lunak dari dana bergulir yang ada di Suku Dinas dan Dinas Pemerintah Daerah yang terkait dengan keberadaan koperasi. d). Sumbangan Halal dan tidak mengikat. 3). Proses/prosedur Peminjaman a). Peminjam yang mendapat fasilitas Peminjaman adalah anggota koperasi yang secara sah telah ditetapkan menjadi anggota koperasi b). Jumlah pinjaman tidak lebih dari 10 juta

70

Laporan Keangangan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Anggaran Rumah Tangga Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Cisarua, 25-26 April 2007, hal 4 71

c). Harus mendapat persetujuan dari pengurus Unit Simpan Pinjam dan pengurus koperasi d). Harus melawati, survey lapangan, memilki jaminan usaha, kontrak perjanjian, dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh pananggung jawab Unit Simpan Pinjam. 2. Bidang Promosi dan pameran 1). Promosi merupakan usaha untuk mempopulerkan lembaga guna meningkatkan keberadaan perusahaan/koperasi di dunia pada umumnya. 2) Promosi seyogyanya harus ditangani oleh seorang yang propesional 3). Pameran adalah langkah kongkrit dibidang Publik end Relation demi menunjang bidang marketing untuk memasarkan produk dengan usaha penjualan langsung kepada konsumen. 4). Interen artinya pameran yang biasa diadakan di Gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) yang merupakan sarana promosi yang disediakan Pemda DKI untuk para pengrajin dan Industri Kayu dan Meubel di Jakarta Timur 5). Pameran bersifat Intern dan ekstren 6). Pameran di Industri Kayu dan Meubel untuk promosi secara continue sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan koperasi atas petunjuk dan arahan Instansi terkait. 7). Pameran di Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) juga dilaksanakan mengikuti Agenda yang telah ditentukan oleh pihak Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarka oleh APBD yang ada di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, koperasi dalam hal ini hanya mempasilitasi dan membantu secara maksimal dalam melaksanakannya. 8). Pameran yang bersifat ekstren adalah paeran yang diadakan diluar Gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) dan dilaksanakan di

Pusat Bisnis yang ada di Jabodetabek, maupun pameran yang diadakan atas fasilitas instansi terkait. 9). Dalam pelaksanaanya pameran yang bersifat ekstern akan ditunjuk penanggung

jawab

sebagai

koordinator

pelaksanaan

berdasarkan

penunjukan dan SK dari Pengurus Koperasi 10). Pameran yang diadakan diluar gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) akan dikenakan komisi sebesar 1,5% diperuntukan bagi kas Koperasi. 11). Selama jeda pameran antara satu dan yang lainnya dikoordinir oleh petugas yang ditunjuk Koperasi untuk menagani penjualan dan akan dikenakan konfensasi sebesar 1,5% untuk kepentingan kas koperasi bagi anggota yang mengikuti harus mengirimkan harga penjualan berdasarkan kebikjakan masing-masing. 3. Bidang

Usaha

Permodalan/Kerjasama

dengan

Badan

Usaha

Milik

Negara/Daerah dan perbankan dibidang poermodalan dan kerjaan/marketing Bidang Usaha permodalan dan Marketing yang dimaksud adalah: 1). Pihak Koperasi mengupayakan pinjaman lunak yang dipasilitasi Pemerintah lewat BUMN-BUMD dan Perbankan, hal ini dapat diusahakan sebagai terobosan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota dibidang permodalan dan marketing. 2). Koperasi dapat melaksanakan usaha ini dengan upaya dari Pengurus dan Koordinator yang membidangi usaha dan marketing 3). Usaha Permodalan dan Marketing dapat pula dilakukan oleh Perusahaan yang dibentuk oleh Koperasi sebagai upaya mendapatkan hasil yang dimaksud. 4.

Pemenuhan kebutuhan lokal dengan menyediakan hasil produk barang maupun olahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil yang ada di kementrian sampai ke pemerintahan daerah.

5.

Menyediakan fasilitas Kredit kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta dengan berkerjasama dengan pihak perbankan Yang dimaksud dengan Cash and Credit bagi Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan produk rumah tangga dibidang permeubelan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan dalam bentuk kerjasama dengan Bank Penjamin. Sistem yang dipergunakan adalah pengelolaan berada di koperasi dengan mengambil sample produk dari beberapa pengrajin yang sesuai dengan keinginan konsumen dan selanjutnya dapat diatur antara pengrajin dan pihak koperasi.

6.

Eksport Import bagi anggota yang telah mampu untuk menangani proyek yang berskala Internasional. Eksport Import adalah bentuk marketing yang membutuhkan kerja jeras dan link bisnis yang kuat seharusnya diupayakan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel dengan demikian keinginan para pengrajin yang sudah mampu untuk melakukan ekspor terpenuhi, hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait, seperti BPPN dan Kedutaan-kedutaan Negara Sahabat untuk memudahkan aktualisasi dari program ini. Memang butuh kosekuensi ketika kita menagani pekerjaan ini diantaranya adalah Kualitas, Target dan kemampuan peraturan disamping perlu adanya tim khusus yang menagani secara propesional.

BAB IV ANALISA TERHADAP STRATEGI KOPERASI INDUSTRI KAYU DAN MEUBEL (KIKM) JAKARTA TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM A. Faktor-faktor yang dihadapi oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selama ini faktor-faktor yang dihadapi oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur

dalam pemberdayaan anggotanya untuk

memenuhi kebutuhan para pengusaha yang tergabung dalam Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur antara lain72: Pertama, Menyangkut masalah Administrasi, karena Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur ini masih baru, jadi masih banyak datadata yang harus di lengkapi untuk memenuhi kebutuahan administrasi organisasi koperasi atau data-data yang berkaitan dengan anggota. Seperti komputerisasi administrasi agar lebih terjaga dan rapih.

72

Abdul Rosyid, Drs, Sekretaris Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Wawancara Pribadi, Jakarta, 6 Oktober 2007

Kedua, Untuk masalah permodalan, Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur ini dalam masalah keuangan masih sangat mengandalkan simpanan-simpanan dari anggota saja dan pihak-pihak luar organisasi yang tidak mengikat, seperti : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela untuk memenuhi kebutuhan keuangan 63 organisasi Koperasi, dan belum optimalnya Usaha Simpan Pinjam yang koperasi ini miliki. Ketiga, Masalah Sumber Daya Manusia, pada masalah ini erat kaitannya dengan manajemen perkoperasian dan manajemen usaha. Masalah ini menjadi kendala yang besar dikarenakan hampir 90% anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) belum sebenarnya mengetahui dan memahami tentang perkoperasian. Keempat, Masalah marketing atau penjualan pada masalah ini Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) di untungkan dengan didirikan gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) sebagai pusat promosi produkproduk kayu dan meubel yang di hasilkan oleh anggota, tetapi yang menjadi kendala adalah letak gedung tersebut yang terhalang oleh pemukiman warga yang mengakibatkan pengunjungpun tidak terlalu banyak yang pada akhirnya mengurangi penjualan dan pendapatan para anggota yang mengikuti promosi ditempat tersebut.

Adapun faktor-faktor yang dihadapi oleh para parajin meubel yang merupakan usha kecil dan menengah yang tergabung dalam Koperasi Industri kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur 73: Pertama: menyangkut permodalan, faktor ini sangat penting sekali mengingat setiap bulannya kami harus menyediakan modal puluhan juta rupiah bahkan hingga ratusan juta untuk kelas menengah untuk memenuhi biaya operasional kami yang selama ini modal tersebut kami dapat dengan modal pribadi kami

sendiri dan modal pinjaman lunak dari pihak perbankan dan intansi

pemerintah namun masih memberatkan dan menyulitkan. Kedua: Mengenai pemasaran dan marketing, faktor ini kami anggap sama pentingnya mengingat selama ini kami hanya menjajakan produk yang kami hasilkan ditoko-toko kami sendiri dengan mengharapkan pembeli yang berkunjung ketoko kami yang kami rasakan sangat lambat. Kami butuh tempat-tempat untuk bisa memamerkan produk kami dengan lebih luas lagi. Ketiga : Mengenai sumber daya manusia, selama ini usaha permeubelan bisa dikatakan keluarga turun menurun oleh karena itu perlu peningkatan pengetahuan melalui pendidikan. Untuk memenuhi faktor sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang dan meneruskan usaha dibidang ini agar bisa bertahan dan bersaing dengan usaha sejenis, ada yang dengan cara memasukan anak-anak kami ke perguruaan tinggi pada fakultas ekonomi dan ada yang dengan 73

Abdul Rozak, Salah Satu Anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Wawancara Pribadi, Jakarta, 31 Desember 2007

mengikuti pelatihan-pelatihan tentunya dengan biaya yang mahal serta ada yang langsung memperkerjakan orang-orang yang berpengalaman dari luar kota misalnya dari Jepara Keempat : Mengenai Teknologi dan Bahan Baku, ini sangat berpengaruh sekali karena dapat mempengaruhi seluruh biaya operasional dan harga jual dari seluruh produk yang telah dihasilkan, walaupun kebanyakan yang dibergerak di bidang permeubelan hanya membeli barang-barang setengah jadi. oleh karena itu kami butuh berkerjasama dengan departemen perindustrian dan perdagangan serta perhutani. B. Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur Dalam Memperdayakan Usaha Kecil dan Menengah Sistem kerja yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur adalah sistem yang berfungsi melakukan pelayanan sepenuhnya untuk kebutuhan anggota artinya koperasi ini tidak memiliki sebuah usaha sendiri seperti Koperasi pada umumnya74. Strategi yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan anggotanya yaitu para perajin kayu dan meubel yang seluruhnya merupakan usaha kecil dan menengah, terdapat didalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) sebagai acuan kebijakan dalam menjalankan berbagai kegiatan 74

Ibid,.

yang ada dalam Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur yang pembahasannya dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)75. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi terbagi kepada beberapa bidang diantaranya adalah76 : 1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan Konsep Koperasi dalam upaya merekrut anggota sebanyak-banyaknya adalah : 1) Mengadakan pendekatan secara persuasive oleh pengurus dan anggota kepada perajin dan pengusaha selama ini belum berminat bergabung menjadi anggota Koperasi. 2) Memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur sehingga tertarik untuk bergabung pastinya dengan adanya selembaran dan surat yang secara continue disamapaikan tiap ada kegiatan yang diadakan Koperasi 3) Memberikan persyaratan yang ringan bagi perajin untuk menjadi anggota Koperasi.

75

Wawancara Pribad dengan Abdul Rosyid, Drs, Sekretaris Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, , Jakarta, 6 Oktober 2007 76 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, Cisarua, 25-26 April 2007.

4) Berkerjasama dengan instansi terkait untuk mengajak para binaan untuk berperan aktif dalam memajukan Koperasi dan mengakomodir keinginan-keinginan positif dari para perajin yang tidak mampu untuk mengatasi berbagai permaslahan yang mereka hadapi. 5) Mengadakan pembinaan secara continue terhadap perajin dengan memberikan arahan produk terbaik dan memberikan arahan tentang model dan design serta memberikan solusi penjualan (Marketing Plan) yang pada gilirannya akan memperlancar usahanya. 6) Memberikan perhatian lebih dengan mengadakan satu agenda khusus tentunya lebih mengarah kepada kepuasan para perajin sehingga mereka bangga menjadi anggota Koperasi. 2.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rencana konkrit yag akan ditempuh dalam bidang pendidikan adalah: 1)

Memberikan pemahaman secara langsung maupun tidak langsung kepada segenap anggota tentang apa yang dimaksud dengan Koperasi

2)

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota yang ingin bertanya tentang perkoperasiaan baik formal maupun nonformal

3)

Mengutus pendidikan

pengurus

dan

perkoperasian

anggota

untuk

dapat

mengikuti

baik yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun swasta, 4)

Memberikan kesempatan dan fasilitas kepada pengurus untuk dapat

mengembangkan

pengetahuan

tentang

administrasi,

manajemen dan keuangan Koperasi 5)

Berkerjasama dengan Akademisi untuk dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama dapat diikuti oleh pengurus dan anggota

6)

Berkerjasama

dengan

instansi

terkait

dalam

upaya

penyelenggaraan penigkatan pendidikan dikalangan pengurus dan anggota Koperasi. 3.

Bidang Promosi Sebagai langkah kongkrit yang dapat dituangkan dalam bidang promosi tersebut adalah: 1). Memaksimalkan promosi yang baik dan benar tiap diadakan di gedung Pusat promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) maupu diluar gedung Pusat promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM). 2). Membuat standarisasi baku terhadap konsef promosi yang akan dijalankan tiap adanya even pameran

3). Mendokumentasi serta mengevaluasi pelaksanaan promosi dalam upaya lebih meningkatkan kualitas promosi yang diadakan. 4) Mengikuti secara aktif perkembangan bidang promosi yang diadakan oleh pihak lain sebagai study banding untuk kepentingan promosi yang diadakan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM). 5). Membentuk team khusus dalam upaya melaksanakan promosi baik tenaga teknis maupun non teknis, sehingga yang bersangkutan dapat mengevaluasi secara langsung dalam upaya pembelajaran (Self Studying) sehingga pada gilirannya menjadi sorang yang propesional dibidangnya. 4.

Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang

ini

sesungguhnya

merupakan

bidang

yang

cukup

dipertimbangkan, sebab melaui penelitian maka akan melahirkan proses pengembangan dari usaha-usaha Koperasi itu sendiri. Oleh karenanya bidang ini butuh penanganan yang baik agar upaya Koperasi dalam mengemban tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga pada gilirannya akan mendatangkan keuntungan bagi pengurus dan anggota Koperasi itu sendiri. 4.

Bidang Humas

Bidang Humas secara kongkrit kerjanya adalah: 1). Memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada segenap pengurus dan anggota Koperasi serta pihak lain 2). Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait 3). Mengakomodir opini publik yang datangnya dari luar 4). Memberikan penjelasan kepada media cetak maupun elektronik sehingga pesan yang disampaikan terarah secara baik dan benar. 6.

Bidang Kesejahteraan Anggota Bidang kesejahteraan anggota merupakan bidang yang sangat dominan sebab ketika anggota sudah dapat menjalankan usahanya dengan baik maka akan menjadikannya sejahtera, upaya ini dapat dilakukan lewat: 1). Memberikan arahan terbaik dalam menjalankan usahnya baik dalam

bidang

administrasi,

manajemen,

produksi,

design,

administrasi keuangan dan marketing tentunya. 2). Mengupayakan permodalan demi menunjang gerak usaha yang terhambat oleh minimnya modal yang mereka miliki 3). Mengupayakan

market

yang

jelas

(kongkrit)

menguntungkan sehingga usahanya dapat berputar

dan

lebih

4). Memberikan kesempatan sebaik-baiknya dalam kegiatan yang sifatnya internal maupun ekternal 5) Mengadakan kegiatan yang sifatnya refresing demi menselaraskan kehidupan yang tidak untuk berkerja terus 6). Lewat dunia perbankan, instansi terkait dan perusahaan BUMN /D dan swasta mengupayakan jalan keluar dalam urusan modal dan kerjaan 7).

Bidang humas antar lembaga. Bidang humas antar lembaga dimaksud adalah bahwa ada lembaga lain diluar Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) dalam pelaksanaannya berhubungan dengan dunia industri kayu dan meubel baik dalam bentuk pembinaan maupun kesempatan. Sesungguhnya jika hal ini diupayakan secara baik dan benar maka akan mendatangkan hasil yang terbaik untuk Koperasi, sudah pasti Pemerintah lewat departemen, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kongkrit dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberbagai daerah. Perlu pengembangan khusus di tubuh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) dalam mengupayakan bantuan dari pemerintah, Cuma permasalahannya kesempatan dihadapan tidak dimaksimalkan.

8.

Bidang Pemasaran Bidang pemasaran dapat ditempuh melaui : 1). Mengadakan pameran secara berkala di gedung Pusat promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan itu sendiri. 2).

Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pembelanjaan yang ada di JABODETABEKJUR dalam upaya memasarkan produk dari Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM)

3).

Menjalin kerjasama dengan perusahaan dan perkantoran

4).

Membuat standar baku demi terciptanya jalur marketing sebagai supplier produk Industri kayu dan meubel bagi toko-toko yang berada di wilayah terjangkau.

5).

Membuat konsef Cash and credit bagi karyawan dan Pegawai Negeri Sipil dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berkerjasama dengan Bank DKI sebagai penjamin.

9.

Bidang permodalan Modal memang seharusnya menjadi skala prioritas ketika usaha akan berkembang, oleh karena itu perlu diupayakan semaksimal mungkin hal-hal sebagai berikut:

1). Mengusahan kredit jangka pendek, menengah dan panjang bagi anggota Koperasi 2). Membentuk staf Unit Usaha Simpan Pinjam yang ada dalam Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) 3). Bekerjasama dengan perbankan dalan upaya memenuhi sector permodalan secara kolektif 4). Bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengupayakan mendapat kesempatan dibidang permodalan yang bersifat bergulir. 10.

Bidang Produksi Produksi yang berkualitas baik memenuhi standarisasi ISO tentunya sebagai bukti kerja nyata yang dilakukan oleh Koperasi, upaya-upaya kongkrit dala mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1). Memberikan design terbaik yang memenuhi kebutuhan pasar 2). Memberikan arahan tentang tatacara memproduksi barang dengan baik dan benar (berkualitas tinggi) 3). Membentuk team khusus yang menangani Qualitay Control (QC) bagianggota yang memproduksi barang agar bisa meningkatkan kualitas dalam segi design maupun finishing.

C. Kegiatan-Kegiatan yang telah dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur

1. Mengadakan pameran meubel dan kerajinan kayu di Gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) yang sudah menjadi agenda tetap, seperti: a. Koperasi Furniture Fair/April b. Jakarta Furniture Fair/Juni c. Merdeka Furniture Fair/Agustus d. Ramadhan Furniture Fair/Menyambut bulan puasa dan lebaran e. Tren Meubel 2007/Desember Pada tahun ini pameran yang dilakukan 6 sampai 8 kali di Gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM)77 2. Mengikuti Pameran-pameran Meubel baik di dalam maupun diluar negeri, seperti: a. Pameran Produk Indonesia di PRJ (diberikan lahan 800m2 gratis untuk anggota Koperasi KIKM selama 1 tahun) b. Pameran diluar daerah, Lampung Exspo 2006 dibiayai/gratis c. Pameran luar negeri (kerjasama dengan BPEN,BUMN,Pemda, maupun Swasta) Pada tahun ini pameran yang dilakukan 2 sampai 6 kali di Gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) 3. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para perajin meubel/anggota Koperasi KIKM agar dapat meningkatkan kualitas mutu produk meubel agar dapat menarik pembeli baik dalam maupun luar negeri. Pelatihan yang sudah dilaksanakan seperti: a. Pemanfaatan limbah kayu menjadi barang berharga dan mempunyai daya jual tinggi. (berkerjasama dengan Suku Dinas Perindag Kodya Jakarta Timur. b. Pelatihan manajemen pemasaran 77

Wawancara Pribadi dengan Abd Rosyid, tanggal 23 April 2008

c. Pelatihan Ekspo meubel sebagai andalan DKI Jakarta (Kerjasama dengan Perindag Prov DKI Jakarta d. Pelatihan Gugus Kendali Mutu (prindag) e. Pelatihan- Pelatihan lainnya yang berkerjasama dengan instansi terkait, Kementrian UKM/Kop, Kementrian Perdagangan, Kementrian Kehutanan, BUMN, Universitas/Lembaga Pendidikan, Perbankan dan Swasta. f. Pelatihan Finishing di PT Propan Raya g. Pendidikan dan pelatihan tersebut akan terus ditingkatkan demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para anggota Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur 78 C.

Analisa Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan kajian teori Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pemberdayaan dalam perspektif ekonomi Islam serta data deskripsi Strategi Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), penulis menganalisa beberapa hal sebagai berikut : 1. Bila dilihat dari sistem operasionalnya Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur termasuk dalam jenis koperasi Produksi karena anggota-anggotanya adalah para perajin meubel. Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur tidak memiliki sebuah usaha sendiri namun

78

Wawancara Pribadi dengan Abdul Rosyid Drs.,

koperasi ini berfungsi untuk melanyani para anggotanya, misalnya untuk memasarkan hasil-hasil produksi para anggotanya, serta memberikan fasilitasfasilitas pendukung yang lainnya, tidak hanya terhadap anggotanya saja koperasi ini juga untuk melanyani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk alat-alat rumah tangga serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. 2. Langkah yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur pada program-program kerjanya ini dapat dikatakan cukup baik dan merata sesuai dengan pola pemberdayaan ekonomi tetapi belum semua program-program yang mereka miliki berjalan, namun ada beberapa bidang yang berjalan dengan baik yaitu ; a.

Di bidanng keanggotaan ditandai dengan bertambahnya anggota tiap tahunnya hingga saat ini 162 perajin (anggota aktif).

b.

Di bidang pendidikan dan pelatihan ditandai dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap anggotanya seperti

Pemanfaatan

limbah kayu menjadi barang berharga dan mempunyai daya jual tinggi. (berkerjasama

dengan

Suku

Dinas

Perindag

Kodya

Jakarta

TimurdanPelatihan Ekspo meubel sebagai andalan DKI Jakarta (Kerjasama dengan Perindag Prov DKI Jakarta

c.

Di bidang promosi dan pameran ditandai dengan mengadakan promosi dan pameran terhadap hasil-hasil yang diproduksi oleh para anggota koperasi, pengadaan pameran ini dibagi dua macam, yaitu : i. Pameran yang diadakan di gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) Jakarta Timur, pameran ini dilaksanakan antara 6 sampai 8 kali pertahun. ii. Pameran yang dilakukan diluar gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) Jakarta Timur, pameran ini dilaksanakan 2 sampai 6 kali pertahun Dari hasil pameran tersebut total kontribusi yang diberikan oleh anggota kepada koperasi mencapai Rp. 680.000.000.dan pameran ini tidak hanya berdampak kepada pendapatan koperasi semata namun pendapatan anggota juga bertambah pendapatan bersih sebesar Rp.40.000.000 hingga Rp. 80.000.000. tiap bulannya

3. Bila dilihat dari laporan keuangan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, koperasi ini untuk modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela pada tahun ini mencapai Rp.90.000.000. dalam segi pendapatan, karena koperasi ini tidak melakukan produksi atau penjualan maka pendaptannya diperoleh dari kontribusi para anggota yang mengikuti pameran-pameran yang diadakan Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, baik diluar gedung Pusat Promosi

Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) dan diluar gedung tersebut sebesar Rp.680.000.000, dan hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dicapai oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur pada tiap tahunnya terus mengingkat dengan total Sisa Hasil Usaha (SHU) pada RAT 2008 sebesar Rp. 239.000.000.. 4. Langkah usaha-usaha dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pendekatan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah yaitu a. Pendekatan parsial kontinu yaitu memberikan bantuan secara langsung yaitu berupa dana sosial karena koperasi disamping lembaga ekonomi juga sebagai lembaga yang mengedepankan kesosialannya. b. Pendekatan struktural yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan baik tentang koperasi maupun bidang usaha, memberikan bantuan pinjaman modal baik dari koperasi itu sendiri maupun dari perbankan melalui perantara koperasi serta memberikan fasilitas bantuan teknologi dan bahan baku dengan berkerjasama dengan departemen perindustrian dan perhutani. Adapun untuk bidang pemasaran Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur telah menyediakan tempat untuk memamerkan dan mempromosikan hasil dari produksi para perajin kayu dan meubel di gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel dan pameran yang diadakan diluar daerah.

5. Bila dilihat dari yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah sesuai dengan pola pemberdayaan dan pendekatan yang digunakan Islam terhadap pemberdayaan dengan memakai The Integrated or Holistic Strategy. Pemberdayaan dilakukan secara merata melalui program dari bidang-bidang atau koordinator bidang yang ada didalam organisasi koperasi tersebut untuk mengembangkan

dan

pemenfaatan

potensi

dan

kreativitas,

dalam

meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing individu anggotanya sesuai dengan pengertian dari pemberdayaan itu sendiri menurut ekonomi Islam. Adapun unsur-unsur pemberdayaan pokok The Integrated or Holistic Strategy. Telah dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timu, yaitu :Terbentukunya Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur adalah merupakan sekumpulan para perajin yang ingin bersama-sama memecahkan permasalahan mereka di bidang permeubelan dikarenakan mereka memiliki persamaan, partisipasi dan pemerataan dalam segala secara profesional demi tercapainya sebuah keadilan dalam ekonomi.. 6. Bila dilihat dari sudut prinsip ekonomi Islam, bahwa Koperasi ini telah menjalankan prinsip ekonomi Islam diantaranya : a. Kebebasan Individu

kebebasan individu menjadi hal yang utama dala sebuah koperasi dikarenakan satu orang anggota mempunyai bicara dan suara dalam forum tanpa membedakan status mereka. b. Hak Terhadap Harta dan Distribusi Kekayaan Di dalam sebuah Koperasi kepemilikan harta individu tetap diakui walaupun harta itu dikumpulkan secara bersama namun harta itu akan kembali atau diditribusikan kembali kepada individu para anggotanya secara professional sesuai yang mereka lakukan untuk koperasi tersebut c. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat Dalam koperasi tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakan pada umumnya, sebagai implementasi masyarakat sebagai sasaran utamanya, dengan memposisikan individu dan masyarakat saling mendukung dan melengkapi demi memenuhi kemaslahatan umum. 7. Bila dilihat dari keseluruhan strategi atau program yang dimiliki oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur ini terdapat unit usaha yang mereka miliki belum mejalankan prinsip syariah yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, karena masih memakai simtem bunga.

BAB V PENUTUP B. Kesimpulan Dari pembahsan terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur merupakan sebuah Koperasi yang mewadahi para perajin dan pengusaha kayu dan meubel wilayah Jakarta Timur. Dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan omset penjualan sehingga dapat mensejahterakan keluarga, masyarakat dan bangsa, dan dapat mengangkat harkat dan martabat para perajin kayu dan meubel. Hal ini untuk menuju perubahan dalam bidang ekonomi agar lebih baik dengan berkerjasama (Syirkah) diantara mereka dalam bentuk koperasi sesuai dengan implementasi syariat Islam tentang tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan menempatakan

kemaslahatan

individu

dan

masyarakat

sebagai

sasarannya. Manajemen operasional yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur, tidak jauh berbeda dengan Koperasi pada umumnya yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong-royong yang bersifat demokrasi yaitu : Kekuasaan tertinggi terdapat pada Rapat Anggota Tahunan dan tugas pengurus dan pengawas

82

hanya sebatas menjalankan apa yang telah diamanatkan pada Rapat Anggota Tahunan. 2. Faktor-faktor yang dihadapi oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam pemberdayaan anggotanya adalah masalah administrasi, permodalan, rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Koperasi dan marketing. Dan faktor-faktor yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) para perajin meubel

yaitu

permodalan, rendahnya pengatahuan tentang bidang ekonomi, pemasaran dan marketing, teknologi dan bahan baku. 3. Bila dilihat dari sudut pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur terhadap pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cukup baik. Terlihat dari tujuan koperasi ini didirikan yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan omset penjualan sehingga dapat mensejahterakan keluarga, masyarakat dan bangsa, dan dapat mengangkat harkat dan martabat para perajin kayu dan meubel. Serta usaha-usaha yang dilakukan oleh oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur dalam meningkatkan ilmu pengetahuan

dan

motivasi

peningkatkan

penjualan

melalui

dengan

pendidikan

mengadakan

dan

beberapa

pelatiahan, pameran,

penambahan modal dengan berkerjasama dengan dunia perbankan, dan brekerjasama dengan instansi terkait lainnya guna memenuhi kebutuhan

organisasi Koperasi ataupun kebutuhan anggota (para perajin kayu). Namun demikian masih banyak yang harus dilakukan demi mewujudkan tujuan dari koperasi dan para anggotanya. 4. Adapun unsur-unsur pemberdayaan pokok The Integrated or Holistic Strategy. Telah dilakukan oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timu, yaitu :Terbentukunya Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur adalah merupakan sekumpulan para perajin yang ingin bersama-sama memecahkan permasalahan mereka di bidang permeubelan dikarenakan mereka memiliki persamaan, partisipasi dan pemerataan dalam segala secara profesional demi tercapainya sebuah keadilan dalam ekonomi.. dan bila dilihat dari sudut prinsip ekonomi Islam, bahwa Koperasi ini telah menjalankan prinsip ekonomi Islam diantaranya : Kebebasan Individu ,Hak Terhadap Harta dan Distribusi Kekayaan serta Kesejahteraan Individu dan Masyarakat. dan Bila dilihat dari keseluruhan strategi atau program yang dimiliki oleh Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur ini terdapat unit usaha yang mereka miliki belum mejalankan prinsip syariah yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, karena masih memakai simtem bunga. C. Saran-Saran 1. Meningkatkan tertib dan membenahi administrasi dan keuangan

2. Mengembangkan Usaha Simpan Pinjam dengan beberapa inovasiinovasi baru yaitu dengan memamakai sistem ekonomi syariah yang terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis moneter . 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pedidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. 4. Memperluas pola kemitraan dengan lembaga keuangan syariah guna pemenuhan kebutuhan permodalan 5. Peningkatan pola promosi dengan lebih banyak mengadakan pameranpameran baik didalam dan luar negeri 6. Peningkatan kualitas produk-produk yang dihasilkan agar diterima oleh pasaran luar negeri atau manca Negara 7. Mempererat hubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anulkarim Amin, Hasan AA.D., Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, Jakarta: Pradiya Utama, 1976 Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti,Dinamika Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta,1997 Bariadi, Lili dkk, Zakat & wirausaha Jakarta: CED,2005 Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Instruksi Presiden No. 10 th 1999, Jakarta, tpn, 1999 Burhan,

Umar. Prinsip-prinsip Manajemen Koperasi Produksi, Jakarta: Kalam

Mulia, 1989 Danoewikarsa, Tanya Jawab Tentang Koperasi, Jakarta : Orba Shakti, 1978 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, , 2000 Direktorat Jendral Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Himpunan ketentuan skim kredit Program koperasi , Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta: tpn, 1999, Damanik, D, E.D..dkk. Pengantar Perkoperasian, Jakarta: Dwi Sagara, 1986 Edilius, et.all., Pengantar Ekonomi Perusahaan, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 Firdaus, Muhammad, S.P.,M.M., Agus Edhi Susanto, S.E.PERKOPERASIAN : Sejarah, Teor dan Praktek, Jakarta:Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.

Harahap, Syahrin. Islam: Konsep dan Implementasi pemberdayaan, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 1999 Hafsah, Jafar Muhammad Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2000 Hamid, Muhammad Arifin MH.DR.H. Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia; Perspektif Sosio-yuridis, Jakarta; eLSAS, 2007 Hasibuan, P. Drs.. Manajemen Koperasi, (Jakarta: Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran,1986 Ismawan, Indra. Sukses di Era Ekonomi Liberal, Bagi Koperasi, Perusahaan Kecil Menegah, Jakarta, Grasindo, 2001 Junadi B. SM. Islam dan Interprenedrialisme : Suatu studi Fiqh Ekonomi bisnis Modern, Jakarta, Kalam Mulia, 1993 Kartasaputra, G. et.alL., Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Cet. ke-5 Kementrian Koperasi. Pengetahuan perkoperasian, Jakarta :PN Balai Pustaka,1981 Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jakarta: KIKM, 2007 Koperasi Industri Kayu dan Meubel (KIKM) Jakarta Timur. Laporan Rapat Kerja Jakarta: KIKM, 2007 Modul: Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Koperasi, Jakarta : Kementrian Koperasi Dan UKM Deputi Bidang Pengembangan SDM, 2002.

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta, BPFE, 2000, cet. Ke-1 Munkner, H, Hans, Masa Depan Koperasi, cet pertama, Jakarta: Penerbit Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), 1997 Muslim, Abu Husain bin al-Hajaj al-Qusyairy. Shahih Muslim bi Sarh Al-Nawwawy, Beirut: Daar al-Turas al-'Araby, 1984 Partomo, Titik Sartika M.s dan Abd. Rachman Soejoedono. Ekonomi Sekala Kecil ,Menenga dan Koperasi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, cet. ke-1 Point-point diambil dari buku Membangun Manajemen Profesional Koperasi, ICA ROAP, 1995 Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta: P.H. Balai Pustaka, 1976 Pratowo, Mulyo dan Akmad Anwari, Kredi Investasi untuk Kemajuan Usaha Anda, Jakarta, Balai Pustaka Raharjo, Muhammad Dawam ed. Pembangunan Ekonomi Nasional Suatu Pendekatan pemerataan, keadilan dan ekonomi kerakyatan, Jakarta : PT Intermasa,1997 Rusyd, Ibnu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Beirut, Darul-Qalam, 1988) Sasono, Sri Edi. Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia Press,1987

Soetrisno, Noer. Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi, Jakarta, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998 Sumarni, Murti. Marketing Perbankan, Yogyakarta: Liberty, 1997 Sutantya Rahardja Hadhikusuma, R.T. SH., MH. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,Ed.1 Cet. ke-2, Tambunan, Tulus T.H. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting, Jakarta, Salemba Empat, 2002 Tadjoedin, Achmad Ramzy ,dkk. Berbagai Aspek Ekonomi Islam,Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII www.bappenas.go.id www.jaktim.beritajakarta.com www.dinaskukm.jakarta.go.id www.depkop.go.id