STANDART OPERASIONAL KEPANITERAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN PIDANA: 1. Perkara Biasa: Meja Pertama: - Kepaniteraan pidana ada meja 1 (pertama) yang bertugas menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Jaksa Penuntut Umum, lengkap dengan surat dakwaan, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, selanjutnya diteliti, apabila ternyata tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga, kalau ternyata lengkap berkas diberi nomor urut kemudian deregister, penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta penelitian kelengkapan dan mencatat dalam buku register, paling lama memerlukan waktu 3 (tiga) hari kerja; - Setelah berkas perkara deregister dilampiri dengan blanko penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera pengganti kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan untuk penunujukkan Majelis Hakim, dari Ketua Pengadilan Negeri diajukan ke Panitera / Sekretaris dikembalikan di Kepaniteraan Pidana memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; - Kepaniteraan Pidana menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Majelis, dan Hakim anggota untuk dipelajari dan selanjutnya ditetapkan hari sidang, memerlukan waktu 1 (satu) hari - Dari Ketua Majelis diserahkan kepada Panitera pengganti untuk dibuatkan penetapan hari siding dan kalau terdakwanya ditahan dibuatkan penetapan penahanan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian penetapan hari sidang dan penetapan penahanan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, memerlukan waktu 3 (tiga) hari kerja; - Persidangan pertama, setelah berkas diterima oleh Majelis Hakim, memerlukan waktu paling lama 7 hari; - Pemeriksaan persidangan sejak siding pertama sampai selesai, acara dakwaan, keberatan / eksepsi, putusan sela, pemeriksaan saksi, barang bukti, tuntutan, pembelaan, jawaban, kecuali perkara tertentu, memerlukan waktu paling lama 150 hari; - Pemeriksaan pekara terdakwanya anak-anak sejak siding pertama sampai selesai, acara dakwaan , keberatan / eksepsi, putusan sela,pemeriksaan saksi, barang bukti, tuntutan, pembelaan, jawaban, kecuali perkara tertentu, memerlukan waktu paling 45 hari; - Berita acara sidang dibuat oleh Panitera pengganti, pada sidang berikutnya harus sudah selesai atau setelah sidang terakhir, paling lama 7 hari;
-
-
-
-
Panitera pengganti diharuskan melaporkan tentang tanggal penundaan hari sidang beserta alasan penundaan, baik tuntutan, amar putusan setelah selesai sidang, padaa hari itu juga; Panitera pengganti segera setelah putusan diucapkan menyerahkan salinan petikan putusan kepada Panitera Muda Pidana untuk disampaikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum maupun Lembaga Pemasyarakatan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan; Majelis Hakim harus sudah siap putusannya pada saat putusn diucapkan selanjutnya Hakim Majelis dan Panitera pengganti menandatanganinya, pada hari itu juga; Panitera pengganti segera setelah selesai putusan diucapkan, melakukan minutasi / berkas diarsipkan pada kepaniteraan pidana, paling lama 14 hari;
Perkara Singkat - Bahwa pemeriksaan perkara singkat yaitu sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHAP kejahatan atau pelanggaran yang diperiksa dengan cara pemeriksaan ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah; - Bahwa pelimpahan perkara singkat diterima kemudian diajukan ke Ketua Pengadilan untuk menunjuk Hakim tunggal setelah selesai kemudian di ajukan ke Panitera / Sekretaris untuk menunjuk Panitera pengganti, begitu perkara dililmpahkan dan hari itu juga ditunjuk Hakim, perlu waktu 1 hari; - Bahwa perkara singkat diregister setelah berkas perkara diperiksa oleh Hakim, pada hari itu juga; - Bahwa putusan perkara singkat dapat diajukan banding, yang prosesnya sama dengan perkara biasa; 2. Proses Banding: Meja Kedua: - Bahwa perkara banding dapat diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukumnya atau Penuntut Umum setelah putusan diucapkan, dan setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir paling lama 7 hari, kecuali hari yang ketujuh jatuh pada hari libur maka dapat diajukan pada hari berikutnya; - Bahwa dengan adanya permohonan banding maka segera diisikan kepada register banding dan register induk, paling lama 3 hari; - Bahwa setelah adanya permohonan banding (yang terdakwanya ditahan) maka segera melaporkan adanya banding kepada Pengadilan Tinggi, sekaligus memberitahukan status terdakwa dalam tahanan, paling lama 2 hari; - Bahwa pemberitahuan banding kepada terbanding, oleh Juru Sita paling lama 3 hari;
-
-
-
-
Bahwa minutasi segera dilakukan dan diserahkan kepada Panitera Muda pidana karena untuk memberi kesempatan para pihak untuk mempelajari / inzage paling lama 7 hari; Bahwa apabila permohonan banding dicabut oleh pemohon, sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi maka surat pencabutan dilampirkan pula akta pencabutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, yang tembusannya disampaikan kepada lawannya paling lama 3 hari setelah surat diterima; Berkas perkara A dan B dikirim ke Pengadilan Tinggi dilengkapi pula dengan CD putusan (meskipun belum adamemori banding), paling lama 30 hari sejak putusan; Bahwa berkas perkara putusan banding diterima kembali di Pengadilan sebaiknya minimum 20 hari sebelum tahanan habis; Putusan Pengadilan Tinggi setelah diterima oleh Pengadilan, putusannya dimasukkan dalam register banding, paling lama 3 hari; Bahwa setelah berkas putusan Pengadilan Tinggi diterima kembali Pengadilan, maka Pengadilan segera memberitahukan isi putusan kepada terdakwa maupun kepada Penuntu Umum (untuk Penuntut Umum dilampirkan putusannya), paling lama 7 hari;
3. Proses Kasasi - Pernyataan / permohonan kasasi dapat diajukan di Kepanitera selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, kemudian dibautkan akta kasasi; - Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta terlambat mengajukan permohonan kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri; - Pernyataan / permohonan kasasi juga dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan oleh Penuntut Umum jika putusan bebas atau lepas; - Pemohon kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari wajib menyampaikan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (kalau ada) selanjutnya petugas (meja ll) membuat akta tanda terima memori / tambahan memori; - Apabila pemohon kasasi terlambat menyampaikan memori kasasi maka Ketua Pengadilan Negeri membuat dan mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung RI dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI; - Apabila permohonan kasasi diajukan sedangkan Terdakwa ditahaan maka laporan adanya kasasi kepada Mahkamah Agung RI, harus / segera disampaikan paling lama 3 (tiga) hari melalui faximelie selanjutnya laporannya dikirimkan melalui post;
-
-
-
-
Pemberitahuan adanya pernyataan / permohonan kasasi diberitahukan kepda Termohon kasasi, maupun memori kasasi paling lama 4 (empat) hari, setelah diterima di Pengadilan, begitu pula kontra memori kasasi disampaikan kepada Pemohon kasasi paling lama 4 (empat) hari setelah diterima di Pengadilan, kalau ternyata kontra disampaikan di Pengadilan setelah berkas dikirim maka kontra memori kasasi dikirimkan ke Mahkamah Agung RI, (dengan kalimat menyusuli); Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir berkas perkara harus dikirim ke Mahkamah agung RI, terkecuali apabila salah satu pihak ada di luar wilayah hokum Pengadilan Negeri tersebut; Bahwa selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, Pemohon kasasi dapat mencabut kasasi, kalau pencabutan dilakukan oleh Penasehat hokum maka harus ada persetujuan dari Terdakwa, kemudian Panitera membuat serta menandatangani bersama dengan akta pencabutan kasasi selanjutnya akta dikirim ke Mahkamah agung, sejak pencabutan sampai dikirim memerlukan waktu 4 (empat) hari; Bahwa pengiriman berkas permohonan kasasi dilengkapi dengan berkas A dan B, serta diberikan sof copynya (CD) merupakan suatu perlengkapan;
4. Proses Peninjauan Kembali: - Putusan Pengadilan yang merupakan putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali oleh Terdakwa sendiri atau ahli warisnya dapat kuasa hukumnya / Penasihat hukumnya; - Permohonan peninjauan kembali diajukan dalam waktu 180 hari setelah pemberitahuan putusan kasasi apabila adanya alasan bukti baru/novum; - Permohonan Peninjauan kembali diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkaranya ditingkat pertama dengan menyebutkan pula alasannya; - Bahwa petugas menerima permohonan peninjauan kembali yang sudah dilengkapi dengan surat-suratnya dengan memberikan tanda terima, setelah diterima diregister dilengkapi blangko penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera pengganti disampaikan kepada Ketua Pengadilan dilanjutkan ke Panitera / Sekretaris untuk penunjukkan Panitera pengganti , paling lama 3 (tiga) hari kerja; - Dari Ketua Pengadilan ke Panitera / Sekretaris kembali lagi ke Panitera Muda Pidana untuk diserahkan pada Majelis Hakim sesuai penetapan Ketua pengadilan untuk ditetapkan haari sidangnya, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari, selanjutnya Pemohon diberikan penetapaan hari sidang dan Termohon harus diberitahu; - Hakim Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara peninjauan kembali, menentukan hari sidang, sejak menerima berkas perkara sampai dengan hari
-
-
-
sidang, jan gka waktu 7 (tujuh) hari, terkecuali Pemohon ada di luar wilayah hokum; Dalaam pemeriksaan Pemohon dan Jaksa wajib hadir dipersidangan dan Jaksa dapat menyampaikan pendapatnya; Kalau Pemohon peninjauan kembali diajukan Terpidana sedangkan berada di lembagaa pemasyarakatan (napi) maka Hakim dapat menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menghadirkan terpidana ke persidangan; Berita acara persidangan ditandatangani oleh Majelis Hakim, Jaksa, dan Pemohon; Berdasarkan berita acara persidangan Majelis membuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera pengganti, perlu waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; Setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI, paling lama 30 (tiga puluh) hari, Pemohon dan Jaksa diberikan tembusannya;
5. Proses Permohonan Grasi: - Permohonan Grasi dapat diajukan oleh Terpidana, keluarga Terpidana atau Penasehat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap di Pengadilan Negeri tempat memutus pertama, dicatat dalam register memerlukan waktu 1 (satu) hari; - Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyarakatan maka dari Panitera / Sekretaris membuat akta penolakan permohonan grasi, perlu waktu 2 (dua) hari; - Selanjutnya Panitera Muda Pidana meneruskan permohonan grasi kepada Ketua Pengadilan untuk dipelajari, paling lama 7 (tujuh) hari; - Berkas perkara permohonan grasi sejak permohonan diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari harus dikirim ke Mahkamah Agung; 6. Proses Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan: - Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan ke wilayah hokum lain / delegasi, paling lama 3 hari; - Penyelesaian permintaan bantuan harus sudah dijalankan oleh Jurusuta / Jurusita pengganti setelah permintaan bantuan diterima, paling lama 3 hari; - Pengiriman kembali permohonan / relas ke Pengadilan yang memohon, paling lama 3 hari; - Bahwa kinerja jurusuta / Jurusita pengganti yang diawasi oleh Wakil Panitera, karena Wakil Panitera diberi kewenangan untuk menunjuk Jurusita / Jurusita pengganti;
7. Laporan Bulanan: - Panitera Muda Pidana membuat laporan bulan keadaan perkara kepada Panitera Muda Hukum, paling lambat tanggal 5 hari berikutnya;
