Standard Operational Procedure (SOP) Pengadilan Negeri Lahat
PANITERA MUDA HUKUM
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jalan. KOLONEL BARLIAN BANDAR JAYA LAHAT Telp. / Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat.go.id E-mail :
[email protected] LAHAT 31414
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S.O.P ) BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI LAHAT
TAHUN 2016
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENDAFTARAN SURAT KUASA Dasar Hukum :
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4.
S 1 Hukum
Peralatan /Perlengkapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum
Peringatan :
Surat Kuasa Asli Berita Acara Sumpah Kartu Peradi Buku Register Surat Kuasa Perangkat Komputer dan alat tulis Stampel Cap Pengadilan
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. 2. 3.
Arsip Pendaftaran Surat Kuasa Buku Register Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENDAFTARAN SURAT KUASA Pelaksanaan Panitera Wakil Muda Panitera Hukum
Mutu Baku
No.
Aktivitas
Staf Kep. Hukum
1
2
3
1.
Penerimaan Surat Kuasa dari Pemohon
2.
Memeriksa Surat Kuasa dan kelengkapan tersebut
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
3.
Mencatat Surat Kuasa tersebut kedalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut
4.
Memberikan Cap tanda Pendaftaran Surat Kuasa tersebut
4
5
Panitera
Persyaratan
Waktu
Output
6
7 Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
8
9 Berkas Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa
5 Menit
5 Menit
Berkas Permohonan Lengkap
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
5 Menit
Nomor Surat Kuasa tercatat dalam Buku Ekspedisi
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
5 Menit
Cap tanda Pendaftaran Surat Kuasa
5.
Penomoran dan penanggalan Surat Kuasa tersebut sesuai urutan pendaftaran
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
5 Menit
Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
6.
Dilakukan Penelitian Tahap I
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
5 Menit
Paraf Panitera Muda Hukum
7.
Dilakukan Penelitian TahapII
Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Panitera Muda Hukum
5 Menit
Paraf Wakil Panitera
8.
Menandatangani Pengesahan Surat Kuasa
Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Wakil Panitera
5 Menit
Surat Kuasa telah disahkan
9.
Memberikan stempel pada Pendaftaran Surat Kuasa tersebut
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
1 Menit
Surat Kuasa telah disahkan
10.
Penyerahan Pengesahan Surat Kuasa tersebut kepada Pemohon dengan dibebani Biaya PNBP
Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
1 Menit
Surat Kuasa yang telah disahkan diterima Pemohon
11.
Meregister Surat Kuasa tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku register
Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
5 Menit
Teregister
12.
Pengarsipan Surat Kuasa tersebut
Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon
1 menit
Terarsipkan
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4.
S 1 Hukum
Peralatan /Perlengkapan :
Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum
1. 2. 3.
Peringatan :
Akta Pendirian Badan Hukum Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum Perangkat Komputer dan alat tulis
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur
1. 2. 3.
Arsip Pembuatab Akta Pendirian dan Badan Hukum Buku Register Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM
No.
Aktivitas
Staf Kep. Hukum
1
2
3
Pelaksanaan Panitera Wakil Muda Panitera Hukum 4
5
Mutu Baku Panitera
Persyaratan
Waktu
Output
7
8 Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut (Berkas Permohonan)
9
10
5 Menit
Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan Muda Hukum
5 Menit
Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap
1.
Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum dari Pemohon
2.
Memeriksa Berkas Permohonan tersebut
3.
Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit
Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
4.
Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit
Kolom Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
5.
Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut
5 Menit
Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
Berkas Permohonan
6.
Dilakukan Penelitian Tahap I
7.
Dilakukan penelitian tahap II
8.
Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum
9.
Memberikan stempel pada Pengesahan Akta tersebut
10.
Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP
11.
12.
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut
5 Menit
Paraf Panitera Muda Hukum
5 Menit
Paraf Wakil Panitera
5 Menit
Akta telah disahkan
1 Menit
Akta telah disahkan
Akta Asli Pendirian/Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan
1 Menit
Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon
Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit
Tercatat dalam Buku Register
Pengarsipan Akta tersebut
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit
Tersimpan dalam Arsip
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4.
S 1 Hukum
Peralatan /Perlengkapan :
Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum
1. 2. 3.
Peringatan :
Akta Pendirian Badan Hukum Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum Perangkat Komputer dan alat tulis
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. 2. 3.
Arsip Pembuatan Pendirian Badan Hukum Buku Register Buku PNBP / Hak – Hak Kepaniteraan
SOP PANITERA MUDA HUKUM AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM
No.
Aktivitas
Staf Kep. Hukum
1
2
3
Pelaksanaan Panitera Wakil Muda Panitera Hukum 4
5
Mutu Baku Panitera
Persyaratan
Waktu
Output
6
7 Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut (Berkas Permohonan)
8
9
5 Menit
Berkas Permohonan diterima Kepaniteraan Muda Hukum
5 Menit
Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap
1.
Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum dari Pemohon
2.
Memeriksa Berkas Permohonan tersebut
3.
Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit
Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
4.
Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut
5 Menit
Kolom Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
5.
Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut
5 Menit
Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran
Berkas Permohonan
6.
Dilakukan Penelitian Tahap I
7.
Dilakukan penelitian tahap II
8.
Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum
9.
Memberikan stempel pada Pengesahan Akta tersebut
10.
Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP
11.
12.
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut
5 Menit
Paraf Panitera Muda Hukum
5 Menit
Paraf Wakil Panitera
5 Menit
Akta telah disahkan
1 Menit
Akta telah disahkan
Akta Asli Pendirian/Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan
1 Menit
Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon
Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit
Tercatat dalam Buku Register
Pengarsipan Akta tersebut
Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP
1 Menit
Tersimpan dalam Arsip
Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Nomor
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN / SEMESTERAN / TAHUNAN Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undangundang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4. 5.
S 1 Hukum
Peralatan /Perlengkapan :
Ketua Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum
1. 2. 3.
Peringatan :
Data Perkara Pidana dan Perdata Data Kegiatan Hakim Perangkat Komputer dan alat tulis
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. 2.
Arsip Laporan Bulanan / Catur Wulan / Semesteran / Tahunan Buku Register
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN / SEMESTERAN / TAHUNAN Pelaksanaan
Mutu Baku
No
Aktivitas
Staf Kep. Hukum
Panitera Muda Hukum
1
2
3
4
1.
Menerima Data Laporan Perkara Pidana dan Perdata
2.
Menerima Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semest eran/Tahunan
Rekap Perkara Pidana dan Perdata
5 Menit
3.
Penelitian terhadap keakuratan data yang diterima
Rekap Perkara Pidana dan Perdata
5 Jam
Wakil Panitera
Panitera
Ketua
Persyaratan
Waktu
Output
5
6
7
8
9
10
5 Menit
Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraan Muda Hukum
Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraan Muda Hukum
Rekap Perkara Pidana dan Perdata
Sinkronisasi
4.
Pengetikan kedalam Daftar Laporan yang ada beserta pengantarnya
5.
Rekap perkara pidana dan perdata yang sudah akurat
5 Jam
Dilakukan Penelitian tahap I
Daftar Laporan yang sesuai
50 menit
Paraf Panitera Muda Hukum
6.
Dilakukan Penelitian tahap II
Daftar Laporan yang sesuai
50 menit
Paraf Wakil Panitera
7.
Memintakan Pengesahan/tan da tangan
Daftar Laporan yang sesuai
50 menit
Laporan telah disahkan
8.
Memberikan stempel pada Laporan tersebut , disusun sesuai jenisnya dan Pengantarnya
Daftar Laporan telah ditandatangani
15 menit
Laporan lengkap
9.
Pencatatan Laporan dalam Ekspedisi Surat Keluar
Laporan sudah diklasifikasikan
15 menit
Laporan disusun sesuai alamat yang dituju
10.
Meminta Nomor Surat Pengantar ke Bagian Umum
Surat Pengantar dan Data Laporan yang ditandatangani
1 Hari
Nomor Surat Pengantar
11.
Mengirimkan Surat Pengantar dan Data Laporan ke Pengadilan Tinggi dan tembusannya ke MA-RI melalui Bagian Umum
1 Hari
Surat Pengantar dan Data Laporan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi serta tembusannya ke MA-RI
12.
Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan
1 Hari
Surat Pengantar dan Data Laporan telah diarsipkan.
Surat Pengantar dan Data Laporan
Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah selesai diproses
Daftar laporan dan Pengantar
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Keterkaitan : 1. 2.
S 1 Hukum
Peralatan /Perlengkapan :
1. 2. 3.
Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum
Peringatan :
Berkara yang telah diminutasi Box File Ruang Arsip Perkara
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur
1. 2. 3. 4.
Buku Register Arsip Penerimaan dari Pidana Buku Register Minutasi dari Pidana Buku Register Arsip Berkas Perkara Blanko Nomor Arsip
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
No.
Aktivitas
1
2
Pelaksanaan Panitera Staf Kep. Muda Hukum Hukum 3
Mutu Baku Persyaratan
Waktu
Output
5
6
Berkas Perkara Lengkap / di paraf oleh Hakim Ketua Majelis, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana/Perdata
5 menit
7 Berkas Perkara diterima Kepaniteraa n Hukum
4
1.
Penerimaan Berkas Perkara dari Sub. Kepaniteraan Muda Pidana dan Perdata
2.
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf
Berkas Perkara
5 menit
Paraf Panitera Muda Hukum
3.
Meregister dalam Buku Register Penerimaan sesuai jenis Perkara yang masuk
Berkas sudah di paraf Panitera Muda Hukum
5 menit
Teregister
4.
Penggabungan Berkas Perkara
Pengklasifikasian/pengelompokan jenis Perkara, Box File Perkara
5 menit
Berkas Perkara tersimpan dalam Box File Perkara
5.
Berkas lengkap dan sudah tergabung dalam Box file, Ruang Arsip Perkara
Mengarsipkan Berkas Perkara
5 menit
Berkas Perkara tersimpan diRuang Arsip Perkara
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4.
S 1 Hukum
Peralatan /Perlengkapan :
Ketua Panitera Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum
1. 2. 3.
Peringatan :
Data Pengaduan Buku Register Pengaduan Perangkat Komputer dan alat tulis
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. 2.
Arsip Laporan Pengaduan Buku Register Laporan Pengaduan
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
No.
Aktivitas
Staf Kep. Hukum
1
2
3
1.
Penerimaan Pengaduan dari Pelapor
Pelaksanaan Panitera Muda Panitera Hukum 4
5
Mutu Baku Ketua
Persyaratan
Waktu
Output
6
7
8
9
Memenuhi syarat dan materi /kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis
10 menit
Data Pengaduan
5 menit
Tanda Terima Pengaduan diterima Pelapor
10 menit
Data Pelapor tercatat dalam Buku Register Pengaduan
2.
Memberikan tanda terima pada Pelapor
3.
Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan
4.
Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera
Data Pengaduan
10 menit
Pengaduan diterima Ketua Pengadilan
5.
Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan
10 menit
Pengaduan ditindaklanj uti
Tanda Terima
Data Pelapor, Buku Register Pengaduan
6.
Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan, Perangkat Komputer
10 menit
Surat Pengantar
7.
Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan
Surat Pengatar
10 menit
Surat Pengatar ditandatang ani
8.
Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum
Surat Pengatar
10 menit
Surat Pengantar dan Data Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi
9.
Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar
Lembar Arsip Surat Pengantar
5 menit
Surat Pengatar diarsipkan
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4.
S 1 Hukum
Peralatan /Perlengkapan :
Panitera Wakil Panitera Panitera Muda Hukum Staf Panitera Muda Hukum
1. 2. 3.
Peringatan :
Data Pengaduan Buku Register Pengaduan Perangkat Komputer dan alat tulis
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. 2.
Arsip Laporan Triwulan Pengaduan Buku Register Laporan Triwulan Pengaduan
SOP PANITERA MUDA HUKUM LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN
No.
Aktivitas
Staf Kep. Hukum
1
2
3
1.
Penerimaan Pengaduan dari Pelapor
2.
Memberikan tanda terima pada Pelapor
3.
Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan
4.
Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera
Pelaksanaan Panitera Wakil Muda Panitera Hukum 4
5
Mutu Baku Panitera
Persyaratan
Waktu
Output
6
7
8
9
Memenuhi syarat dan materi /kriteria aduan dan disampaikan secara tertulis
10 menit
Data Pengaduan
5 menit
Tanda Terima Pengaduan diterima Pelapor
10 menit
Data Pelapor tercatat dalam Buku Register Pengaduan
10 menit
Pengaduan diterima Ketua Pengadilan
Tanda Terima
Data Pelapor, Buku Register Pengaduan
Data Pengaduan
5.
Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan
10 menit
Pengaduan ditindaklanj uti
6.
Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi
Data Pengaduan, Perangkat Komputer
10 menit
Surat Pengantar
7.
Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan
10 menit
Surat Pengatar ditandatang ani
8.
Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum
Surat Pengatar
10 menit
Surat Pengantar dan Data Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi
9.
Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar
Lembar Arsip Surat Pengantar
5 menit
Surat Pengatar diarsipkan
Surat Pengatar
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PELAYANAN INFORMASI Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4.
Peralatan /Perlengkapan :
Atasan PPID PPID Penanggung Jawab Informasi Petugas Jawab Informasi
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Permohonan Informasi Formulir Permohonan Informasi Buku Register Informasi Perangkat Komputer dan alat tulis
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1. 2.
Arsip Buku Bantu Pelayanan Informasi Laoran Pelayanan Informasi
SOP PANITERA MUDA HUKUM PELAYANAN INFORMASI Pelaksanaan
Mutu Baku
No.
Aktivitas
Petugas Informasi
Penanggung Jawab Informasi
PPID
Atasan PPID
Persyaratan
Waktu
Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 menit
Bukti Pengajuan yang diisi dan ditandatang ani oleh Pemohon Permohonan Informasi tercatat dalam Buku Register Informasi
1.
Penerimaan dan memilah Permohonan Informasi
Isian Formulir Bukti Pengajuan Informasi
2.
Mengisi Register Informasi
Formulir Permohonan Informasi
5 menit
3.
Meneruskan Permohonan ke Penanggung Jawab Informasi dan Pencarian Informasi yang diminta
Ada tidaknya Informasi yang dicari
3 hari
Data Informasi
4.
Meneruskan Permohonan ke PPID Informasi
1 Hari
Data Informasi yang diminta diterima
Data Informasi yang diminta sudah ada
PPID
5.
Uji Konsekuensi
Data Informasi yang diminta diterima PPID
5 hari
Permohonan diterima
6.
Pemberitahuan kepada Pemohon
Data Informasi
1 Hari
Pemberitahu an diterima Pemohon
7.
Pelayanan Informasi sesuai pemintaan yang diinginkan(Penggandaa n /pengaburan/sofcopy)
Data Informasi
3 Hari
Informasi yang diperlukan diterima Pemohon
8.
Penandatanganan tanda terima Informasi
Tanda terima Informasi
10 menit
Pelayanan Selesai
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pengadilan Negeri Lahat Kelas ii A JL. Kol. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp (0731) 321714 Fax. (0731) 321714 Website : pn-lahat go.id Email : pn
[email protected]
Nomor Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
W6.U3/ /.01.03/VIII/2016
Disahkan Oleh
Ketua PN LAHAT
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN INFORMASI Dasar Hukum : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
S 1 Hukum
Keterkaitan : 1. 2. 3. 4.
Peralatan /Perlengkapan :
Atasan PPID PPID Penanggung Jawab Informasi Petugas Jawab Informasi
1. 2. 3.
Peringatan :
Data Informasi Buku Register Informasi Perangkat Komputer dan alat tulis
Pencatatan dan Pendataan
Sanksi Terhadap Penyimpanan Prosedur 1.
Arsip Buku Penanggung Jawab Informasi Pelayanan Informas
SOP PANITERA MUDA HUKUM PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN INFORMASI Pelaksanaan
Mutu Baku
No.
Aktivitas
Petugas Informasi
Penanggung Jawab Informasi
PPID
Atasan PPID
Persyaratan
Waktu
Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Membuat Laporan Tahunan
Register Pelayanan Informasi
1 Jam
Data Informasi
2.
Pembuatan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi
Konsep Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi
1 Hari
Surat Pengantar
3.
Dilakukan Penelitian Tahap I
Surat Pengantar dan Data Pelayanan Informasi
10 menit
Paraf Penanggung Jawab Informasi
4.
Dilakukan penelitian tahap II
Pengatar dan Data Laporan Pelayanan Informasi sudah diparaf PJ
10 menit
Paraf PPID
5 menit
Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah ditandatang ani
5.
Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi
Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan yang telah diparaf PJ dan PPID
6.
Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Data Laporan Pelayanan Informasi dikirim ke Sekretaris MA RI melalui Bagian Umum
7.
Mengarsipkan lembar Arsip Surat Pengantar dan Laporan ke file
Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi
Lembar Arsip
1 Hari
Berkas dikirim
1 Hari
Surat Pengantar dan Data Laporan diarsipkan
Disiapkan
Diperiksa
Disahkan
DAHLAN, SH. NIP. 19660909 199303 1 002 198703 1 003
RAMLI, SH., MH. NIP. 19660805 198703 1 003
AGUS PANCARA, SH., M. Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
SOP Surat Masuk Pengadilan Negeri Lahat
1. SOP Surat Keluar Pengadilan Negeri Lahat
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714 LAHAT
Lahat, _________________
Nomor
: W6-U3/_____ /HK.03/ ___ /___
Lampiran
: 1 (satu) Bundel
Perihal
: Laporan Perkara
Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Bulan ________
Sumatera Selatan Di PALEMBANG
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan perkara untuk bulan __________ sebagaimana yang ditentukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5/1992 tanggal 21 Oktober 1992 yang terdiri dari :
1. Laporan Keadaan Perkara Perdata
L1 – A1
2. Laporan Keuangan Perkara Perdata
L1 – A7
3. Laporan Keadaan Perkara Pidana
L1 – B1
4. Perkara Pidana
Model I A
5. Perkara Perdata
Model II A
Demikian untuk menjadi bahan periksa.
PANITERA,
______________
TEMBUSAN : Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta 2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta 3. Arsip
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714 LAHAT
Lahat, _________________
Nomor
: W6-U3/______ /HK.03/ __ /___
Lampiran
: 1 (satu) Bundel
Perihal
: Laporan Kegiatan Hakim Bulan : _____ s/d_____Tahun____
Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Di PALEMBANG
Guna memenuhi tertib administrasi tentang penyelesaian pengaduan pada Pengadilan Negeri Lahat untuk bulan _______ s/d_______ Tahun ________ bersama ini dengan hormat kami kirimkan laporan dimaksud sebagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadi bahan periksa.
PANITERA,
______________
TEMBUSAN : Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta 2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta 3. Arsip
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714 LAHAT
Lahat, _________________
Nomor
: W6-U3/______ /HK.03/ __ /___
Lampiran
: 1 (satu) Bundel
Perihal
: Laporan Triwulan Bulan : _____ s/d_____Tahun____
Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Di PALEMBANG
Guna memenuhi tertib administrasi tentang penyelesaian pengaduan pada Pengadilan Negeri Lahat untuk bulan _______ s/d_______ Tahun ________ bersama ini dengan hormat kami kirimkan laporan dimaksud sebagaimana terlampir
Demikian untuk menjadi bahan periksa.
PANITERA,
______________
TEMBUSAN : Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung R.I di-Jakarta 2. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung R.I di-Jakarta 3. Arsip
PENGADILAN NEGERI LAHAT Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. ( 0731 ) 321714 LAHAT
Lahat, _________________
Nomor
: W6-U3/______ /HK.03/ __ /___
Lampiran
: 1 (satu) Berkas
Perihal
: Laporan Pelaksanaan Peningkatan
Kepada Yth. Bapak Kepala Biro Hukum dan Humas
Kualitas Pelayanan
Selaku Koordinator Area VIII PMPRB Cq. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informmatika selaku Sekretaris Area VIII PMPRB Mahklamah Agung Republik Indonesia Di JAKARTA
Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132-1/SEK/KU.01/06/2016 Tanggal 29 Juni 2016 Perihal : Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bidang Peningkatan Pelayanan Publik dari kantor Pengadilan Negeri Lahat dalam bentuk soft file beserta data pendukungnya. Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
_____________________________________
TEMBUSAN Kepada : 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI 2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 3. Yth. Ketua Tim Sekretariat PMPRB 4. Yth. Ketua Area VIII PMPRB
2. SOP Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih
PENGADILAN NEGERI LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan : Nama lengkap
: _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir
: ______________________________________________________
Jenis Kelamin
: _______________________________________________________
Kebangsaan
: _______________________________________________________
Agama
: _______________________________________________________
Pekerjaan
: _______________________________________________________
Tempat Tinggal
: _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata : a.
Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. LAHAT, ___________________ KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
Penjelasan : 1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Mengikuti Program SM-3T Tahun 2016 ; 2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ; 3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan : Nama lengkap
: _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir
: ______________________________________________________
Jenis Kelamin
: _______________________________________________________
Kebangsaan
: _______________________________________________________
Agama
: _______________________________________________________
Pekerjaan
: _______________________________________________________
Tempat Tinggal
: _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata : a.
Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. LAHAT, ___________________ KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
Penjelasan : 1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Anggota BPD ; 2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ; 3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan : Nama lengkap
: _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir
: ______________________________________________________
Jenis Kelamin
: _______________________________________________________
Kebangsaan
: _______________________________________________________
Agama
: _______________________________________________________
Pekerjaan
: _______________________________________________________
Tempat Tinggal
: _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata : a.
Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. LAHAT, ___________________ KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________ .
Penjelasan : 1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Kepala Desa ; 2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ; 3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan : Nama lengkap
: _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir
: ______________________________________________________
Jenis Kelamin
: _______________________________________________________
Kebangsaan
: _______________________________________________________
Agama
: _______________________________________________________
Pekerjaan
: _______________________________________________________
Tempat Tinggal
: _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata : a.
Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. LAHAT, ___________________ KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
Penjelasan : 1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Calon Perangkat Desa ; 2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ; 3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
PENGADILAN NEGERI LAHAT
SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN DAN TIDAK DICABUT HAK PILIH Nomor : W6-U3 / ____ / HK.03 / VII / 2016. PN.Lht Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan ini menerangkan : Nama lengkap
: _______________________________________________________
Tempat tanggal lahir
: ______________________________________________________
Jenis Kelamin
: _______________________________________________________
Kebangsaan
: _______________________________________________________
Agama
: _______________________________________________________
Pekerjaan
: _______________________________________________________
Tempat Tinggal
: _______________________________________________________
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan Pengadilan Negeri Lahat yang bersangkutan ternyata : a.
Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
b.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. LAHAT, ___________________ KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,
___________________________________
. Penjelasan : 1. Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk Persyaratan Ketua Partai ; 2. Surat Keterangan ini dibuat : 2 (dua) rangkap ; 3. Surat Keterangan ini berlaku selama : 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan ;
3. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Bulanan
4. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan
5. SOP Laporan Keuangan Perkara Perdata Bulanan
6. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Banding
7. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Kasasi
8. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
9. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Yang Dimohonkan Eksekusi
10. SOP Laporan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulanan
11. SOP Laporan Perkara Perdata Permohonan Bulanan
12. SOP Laporan Perkara Perdata Tahunan
13. SOP Laporan Kegiatan Hakim Perkara Perdata
14. SOP Laporan Perkara Pidana Bulanan
15. SOP Laporan Perkara Pidana Bulanan
16. SOP Laporan Perkara Pidana Lalu Lintas Bulanan
17. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Banding
18. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Kasasi
19. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
20. SOP Laporan Perkara Pidana Yang Dimohonkan Grasi
21. SOP Laporan Perkara Pidana Tahunan
22. SOP Laporan Kegiatan Hakim Perkara Pidana Umum
23. SOP Laporan Kegiatan Hakim Perkara Pidana Khusus Anak
24. SOP Laporan Tentang Penyelesaian Pengaduan Triwulan
25. SOP Arsip Berkas Perkara
KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II LAHAT
NOMOR PERKARA : 1. ____________________________ 2. ____________________________ 3. ____________________________ 4. ____________________________ 5. ____________________________ 6. ____________________________
26. SOP Formulir Pengaduan Masyarakat
FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT NOMOR : ____________________________
Nama
: _________________________________________________________
Alamat
: _________________________________________________________
Nomor Hp
: _________________________________________________________
Pekerjaan
: _________________________________________________________
Hal Yang Diadukan
: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
Lahat, ______________________ Pengadu,
( __________________________ )
Pengadilan Negeri Lahat Jalan Kolonel Berlian Bandar Jaya Telpon (0731) 321714 Lahat – Sumatera Selatan Email :
[email protected] Website : pn.lahat.go.id
27. SOP Formulir Permohonan Informasi
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI NOMOR : ____________________________
Nama
: _________________________________________________________
Alamat
: _________________________________________________________
Nomor Hp
: _________________________________________________________
Pekerjaan
: _________________________________________________________
Rincian Informasi
: _________________________________________________________
Yang Dimohon
: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
Lahat, ______________________ Pemohon,
( __________________________ )
Pengadilan Negeri Lahat Jalan Kolonel Berlian Bandar Jaya Telpon (0731) 321714 Lahat – Sumatera Selatan Email :
[email protected] Website : pn.lahat.go.id
28. SOP Legalisasi Badan Hukum
29. SOP Legalisasi Surat Kuasa
30. SOP Kuesioner Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik PENGADILAN NEGERI LAHAT SURVAI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG
: …………………………………………………………
UNIT PELAYANAN
: …………………………………………………………
ALAMAT
: ………………………………………………………… : TELEPON/FAKS………………………………………… : (……………………………………………….20……..)
PENGANTAR 1. Tujuan Survai ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 2. Skor/nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Hasil survai ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. 4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan. 5. Survai ini tidk ada hubungannya dengan pajak atau politik maupun aspek lainnya yang mengikat responden.
I. IDENTITAS RESPONDEN Lingkari kode angka sesuai identitas responden Kode Koresponden
………………………………………
Umur
………………………………………
Diisi oleh petugas
Jenis Kelamin
1. Laki-Laki
2. Perempuan
Pendidikan Terakhir
1. SD 2. SLTP 3. SLTA
4. D1- D3-D4 5. S1 6. S2 – S3
Pekerjaan Utama
1. PNS/ TNI/POLRI 2. Pegawai Swasta 3. Wiraswasta/ Usahawan
4. Pelajar/ Mahasiswa 5. Lainnya
II.
DATA PENCACAH (ENUMERATOR) NAMA IDENTITAS (NIP/ DATA LAIN)
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENGETAHUI PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
NO 1
2
3
4
ASPEK
PERTANYAAN
JAWABAN
1. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Informasi Mengenai Prosedur Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kejelasan Alur Dalam Prosedur Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan?
TB – KB – B – SB
4. Bagaimana Tingkat Kemudahan Dipahaminya Prosedur Pelayanan?
TB – KB – B – SB
1. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Mengenai Persyaratan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kemudahan Dalam Mengurus Dan Memenuhi Persyaratan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kejelasan Mengenai Persyaratan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
4. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Persyaratan Dengan Jenis Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Kejelasan Petugas
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Identitas Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Pelayanan
2. Bagaimana Tingkat Kepastian Petugas Yang Melaksanakan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kemudahan Petugas Pelayanan Ditemui Dan Dihubungi?
TB – KB – B – SB
Kedisiplinan
1. Bagaimana Tingkat Kredibilitas Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Petugas Pelayanan
2. Bagaimana Tingkat Ketepatan Petugas Dalam Memberikan Jenis Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Ketepatan Waktu Petugas Dalam Menyelesaikan Suatu Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Prosedur Pelayanan
Persyaratan Pelayanan
5
6
7
8
9
10
Tanggung Jawab
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Petugas Pelayanan
2. Bagaimana Tingkat Kepastian Tanggung Jawab Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
1. Bagaimana Tingkat Kemampuan Fisik Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Kemampuan Intlektual Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kemampuan Administrasi Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
1. Bagaimana Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Waktu Penyelesaian Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Keadilan Mendapatkan
1. Bagaimana Tingkat Kesamaan Perlakuan Dalam Mendapatkan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Pelayanan
2. Bagaimana Tingkat Kemerataan Jangkauan Atau Cakupan Dalam Pelaksanaan Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Kesopanan Dan Keramahan Petugas
1. Bagaimana Tingkat Kesopanan Dan Keramahan Petugas Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Penghormatan Dan Penghargaan Antara Petugas Pelayanan Dan Masyarakat?
TB – KB – B – SB
Kewajaran Biaya
1. Bagaimana Tingkat Keterjangkauan Biaya Pelayanan Oleh Kemampuan Masyarakat?
TB – KB – B – SB
Pelayanan
2. Bagaimana Tingkat Kewajaran Biaya Pelayanan Dengan Hasil Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Kemampuan Petugas Pelayanan
Kecepatan Pelayanan
11
12
Kepastian Biaya Pelayanan
Kepastian Jadwal Pelayanan
13
14
Kenyamanan Lingkungan
Keamanan Pelayanan
Catatan : TB = Tidak Baik;
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Rincian Biaya Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keterbukaan Mengenai Rincian Biaya Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Biaya Pelayanan Yang Dibayarkan Dan Biaya Pelayanan Yang Ditetapkan?
TB – KB – B – SB
1. Bagaimana Tingkat Kejelasan Jadwal Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keandalan/Ketepatan Jadwal Pelayanan?
TB – KB – B – SB
1. Bagaimana Tingkat Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan Tempat Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pelayanan?
TB – KB – B – SB
3. Bagaimana Tingkat Kelengkapan Dan Kemutahiran Sarana Dan Prasarana Pelayanan?
TB – KB – B – SB
1. Bagaimana Tingkat Keamanan Lingkungan Tempat Pelayanan?
TB – KB – B – SB
2. Bagaimana Tingkat Keamanan Dalam Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan?
TB – KB – B – SB
Skor = 1
KB = Kurang Baik;
Skor = 2
B
Skor = 3
= Baik;
SB = Sangat Baik;
Skor = 4
